Home Blog Page 1742

Siap-siap, Sinergi PLN – Himbara Bakal Permudah Masyarakat Miliki Motlis

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) bersama Himpunan Bank Negara (Himbara) bersinergi guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan pemerintah untuk memiliki Motor Listrik (Motlis). Himbara yang berkolaborasi dalam upaya percepatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ini terdiri dari; Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa perseroan bersama Himbara siap mendukung dan mengimplementasikan program bantuan pemerintah dalam kepemilikan KBLBB bagi masyarakat. Lewat sinergi BUMN, kini masyarakat tak perlu ragu lagi untuk memiliki Motlis karena selain memudahkan masyarakat dalam pembeliannya juga memberikan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

“PLN bersama Himbara dan mitra mendukung operasionalisasi program pemerintah tersebut. Untuk itu, kami menyambut dan mengapresiasi langkah besar yang sudah diambil pemerintah untuk mendukung percepatan transisi menuju ekosistem hijau di Indonesia, khususnya di sektor transportasi,” kata Darmawan dalam Konferesi Pers ‘Dukungan Pengembangan Ekosistem KBLBB’ di Jakarta, pada Jumat (10/3).

Selain itu, sinergi ini juga akan turut memastikan bantuan kepemilikan Motlis dari pemerintah tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang berhak memperolehnya. Lalu, masyarakat juga bisa mendapatkan kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang ringan dengan cara yang mudah.

“Kami jamin prosesnya mudah dan praktis. Karena, setiap pelanggan bersubsidi, akan terverifikasi otomatis dalam proses transaksinya. Dari sisi pembayaran, setiap transaksi di PLN Mobile akan disediakan pilihan pembayaran langsung melalui berbagai platform. Termasuk jika masyarakat mungkin ingin mengajukan pembayaran secara kredit,” ujar Darmawan.

Selain itu, Darmawan menambahkan, PLN juga menyiapkan berbagai insentif dalam setiap pembelian motor listrik di Aplikasi PLN Mobile. Di antaranya, berupa voucher token listrik untuk pelanggan pra bayar, diskon tagihan listrik untuk pelanggan pasca bayar, voucher untuk melakukan battery swap secara gratis, pemberian jaminan asuransi kecelakaan, bahkan akan diadakan berbagai undian berhadiah umroh, motor listrik, dan mobil listrik.

“Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah ini, PLN akan memberikan berbagai insentif secara khusus dalam pembelian motor listrik di PLN Mobile,” kata Darmawan.

Percepatan ekosistem KBLBB juga merupakan langkah kolaboratif antara Pemerintah, Badan Usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060.

“Ini kita kompak dan berjalan bersama sama bukan hanya komitmen tetapi kehadiran negara bagi kesejahteraan rakyat dan peningkatan kapasitas nasional. Bagaimana kita bisa berinovasi dan menguasai teknologi sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kita bisa bersama menjaga lingkungan,” tambah Darmawan.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso mengamini dukungan Himbara dalam mendukung percepatan kendaraan listrik di Indonesia. Perbankan telah menyiapkan skema untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal kepemilikan Motlis.

“Perbankan sebenarnya sudah menyiapkan skema yang menarik untuk mendukung peluncuran dari electric vehicle ini, di mana rate dan tenornya akan kita samakan. Jadi sebenernya itu yang menunjukkan peran dari pada Himbara untuk membantu peluncuran electric vehicle,” ujar Josephus.

Pada Kesempatan yang sama, SVP Corporate Banking 2 BNI, Ditya Maharhani mengatakan, pihaknya menyiapkan pembiayaan khusus bagi nasabah maupun non nasabah BNI dalam program kepemilikan Motlis. Program-program tersebut berupa pemberian penawaran yang terbaik, dengan bunga kompetitif, serta kemudahan dan kecepatan proses.

“Tentunya kami menyambut baik kolaborasi PLN dan seluruh bank milik negara termasuk BNI. Kami akan terus menganalisa potensi penguatan solusi dan layanan kami dalam memperluas penggunaan kendaraan listrik sekaligus pengembang industri hulu kendaraan listrik di Indonesia,” kata Ditya.

Lalu, Direktur Utama BRI Finance, Azizatun Azhimah mengatakan, kami BRI Group berkomitmen untuk mendukung program percepatan akselerasi kendaraan listrik. Pihaknya BRI memberikan dukungan, baik pembiayaan untuk B2B maupun skema B2C, pembiayaan skema B2B ditawarkan kepada perusahaan manufaktur yang memproduksi mobil atau motor listrik.

“BRI Finance juga telah memiliki beberapa produk pembiayaan sepeda motor listrik dari tahun lalu termasuk juga untuk instansi-instansi yang membutuhkan pembiayaan kendaraan listrik baik mobil maupun kendaraan roda dua. Jadi kami siap mendukung impian kita bersama untuk menjadikan bumi ini lebih sejuk dan lebih hijau di Indonesia,” kata Azizatun.

Di sisi lain, SVP Non-Subsidized Mortgage and Personal Lending Bank BTN, Mochamad Yut Penta mengatakan, BTN mendukung pembiayaan program kepemilikan Motlis melalui program Motorcycle Ownership Program (MOP) Lewat Produk KRING (Kredit Ringan) yang dapat memanfaatkan Kredit Tanpa Agunan. BTN juga akan memudahkan akses dan proses pembiayaan KBLBB dengan sejumlah promo yang menarik bagi nasabah BTN yang memiliki payroll BTN atau sudah bekerja sama Penyaluran KRING dengan Bank BTN.

“Program khusus ini memberikan kemudahan pembiayaan tanpa uang muka, angsuran ringan, proses cepat dan tenor pinjaman yang fleksibel,” ujar Yut Penta.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia (BSI) Ngatari, menyatakan dukungan penuh BSI terhadap program kepemilikan Motlis berupa fasilitas produk pembiayaan kendaraan BSI OTO. Selain untuk pembiayaan kepemilikan Motlis perorangan bagi masyarakat, BSI OTO juga menyediakan fitur Motorcycle Ownership Program (MOP).

“BSI OTO memfasilitasi produk pembiayaan kendaraan syariah untuk KBLBB yang mudah, cepat dan murah serta dapat diajukan baik secara offline maupun online melalui BSI Mobile,” ujarnya.

Sinergitas antar BUMN ini merupakan wujud serius mendukung pemerintah dalam transisi energi dan menurunkan beban subsidi. Transisi dari energi yang kotor menjadi energi bersih serta dari energi impor yang mahal menjadi energi domestik yang murah. (rel/ila)

Kepala Sekretariat Presiden Resmikan SPKLU PLN Pertama di Lingkungan Istana Kepresidenan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Sekretariat Presiden mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Istana Kepresidenan Bogor. SPKLU pertama di lingkungan istana kepresidenan ini diharapkan menjadi showcase dan juga ajakan seluruh masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan langkah yang dilakukan Istana ini untuk mendukung target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE). Ia mengatakan langkah Istana Kepresidenan memasang SPKLU akan diteruskan di lingkungan Istana lainnya.

“Terima kasih kepada PLN dalam upayanya membangun energi baru terbarukan dan support kelistrikan selama 30 tahun terakhir ini. Kalau bisa penyediaan SPKLU ini akan kami teruskan di Istana lainnya,” ujar Heru dalam peresmian SPKLU di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (10/3).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan penyediaan SPKLU di Istana Kepresidenan Bogor ini untuk mendukung transisi dari kendaraan berbasis fosil ke kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan langkah Presiden yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (EV) Sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Hadirnya SPKLU di Istana menunjukkan kepemimpinan (Presiden Joko Widodo) ini bukan lagi hanya dalam strategi tapi juga dalam rangka operasional yang efektif dilakukan. Kedua kolaborasi ini menjadi pemantik, bahwa seluruh komponen bangsa ini kompak, tidak terfragmentasi dalam melakukan transisi energi,” jelas Darmawan.

Darmawan juga menjelaskan langkah Istana negara memasang SPKLU bukanlah gerak pertama Istana dalam mendukung transisi energi. Pada Juni tahun lalu, seluruh lingkungan Istana Kepresidenen, listriknya menggunakan listrik yang bersumber dari EBT. Di Istana Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Yogyakarta, dan Istana Tampaksiring.

Bahkan bukan hanya kerja sama REC itu yang dilakukan, tetapi juga di seluruh Istana motor-motor listrik sudah beroperasi menjadi showcase untuk mewujudkan komitmen negara dalam transisi energi.

“Langkah istana sudah turut mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50 persen. Istana yang sudah menggunakan motor listrik ini saja merupakan bukti bahwa Istana lebih maju dalam transisi energi,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan saat ini PLN telah mengoperasikan 616 unit SPKLU yang tersebar di 279 titik.

“Kami juga membangun ekosistem agar visi misi dari bapak presiden untuk transisi energi bisa kita tanggung bersama dan berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi, hari ini tempat paling strategis di seluruh penjuru Indonesia, yaitu Istana Kepresidenan,” tambah Darmawan.

SPKLU ini diprioritaskan untuk kebutuhan kendaraan dinas di lingkungan istana kepresidenan. Hadirnya SPKLU ini juga menjadi perhatian tamu-tamu negara bahwa Istana Kepresidenan menjadi pionir dalam mendorong kendaraan listrik di Indonesia.

“Ini luar biasa. Karena dulu yang namanya mobil isi energinya ya di pom bensin. Orang-orang tidak membayangkan, bahwa di masa depan kendaraan-kendaraan akan berbasis listrik. Dan bahkan kendaraan-kendaraan Presiden dan tamu kepresidenan, mulai hari ini energinya bisa diisi di halaman Istana,” tutup Darmawan. (rel/ila)

Terapkan Digitalisasi K3 di PLN, Dirut: Safety Makin Jadi Kultur Perusahaan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memastikan seluruh proses bisnis di lingkungan PLN Grup mengupayakan zero accident dalam operasionalnya. Hal ini disampaikan dalam acara Safety Townhall Meeting PLN Grup, di Jakarta, Rabu (08/3/2023).

Darmawan mengatakan proses bisnis ketenagalistrikan memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu dirinya menekankan aspek K3 tidak hanya menjadi Standard Operating Procedure (SOP), namun harus menjadi kultur perusahaan.

Berbagai upaya dilakukan PLN dalam menerapkan prinsip zero accident di perusahaan. PLN melakukan digitalisasi proses bisnis dan pengelolaan aset yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengawasan dan check and balance secara berlapis dalam operasionalnya.

“Dulu, setiap petugas yang akan menjalankan tugas di lapangan harus ada working permit nya. Tetapi karena dilakukan secara manual, proses persetujuannya bisa sampai 2-3 hari. Akibatnya banyak tugas dilakukan tanpa working permit, tanpa pengawasan. Inilah yang berpotensi kurang pengawasan dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja,” tambah Darmawan.

Dengan digitalisasi yang dilakukan, sekarang proses working permit bisa dilakukan secara online, sehingga, setiap tugas bisa dipantau secara digital dan bisa dipastikan pemenuhan seluruh aspek K3. Pemenuhan aspek K3 tidak hanya untuk pegawai, tenaga alih daya dan mitra kerja, PLN juga menghadirkan fitur safety pada pelayanan pelanggan.

Darmawan menyampaikan tuntutan pelanggan terhadap kecepatan layanan dari waktu ke waktu terus meningkat. Menurutnya, tuntutan kecepatan ini perlu dipenuhi dan diimbangi dengan pemenuhan aspek K3.

“Hari ini, pelanggan sudah semakin aware dan sekaligus mengapresiasi kualitas pelayanan PLN. Ke depan tuntutan layanan akan semakin tinggi. Tetapi tentu ini juga harus didukung kultur dan kedisiplinan untuk menerapkan safety di lapangan. Tidak bisa asal cepat tetapi harus akurat dan aman,” tegas Darmawan.

Untuk itu, sekarang pihaknya sudah memiliki fitur yang memastikan setiap petugas pelayanan teknik yang akan memberikan layanan kepada pelanggan, harus mengisi checklist K3. Setiap petugas akan ditanya terkait kesehatan, peralatan kerja, alat pelindung diri, dan SOP nya.

PLN juga melakukan pendisiplinan budaya K3 dan melakukan penataan regulasinya. Dulu, faktor K3 belum terukur dengan benar dan dikuantifikasi risikonya, sehingga tidak bisa dilakukan mitigasi terhadap risiko yang ada. Kini PLN telah melakukan pemetaan risiko dan mitigasinya dalam proses bisnis. Upaya ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan internal yang mengatur tentang K3.

“Melalui program transformasi kami secara spesifik melakukan enforcement bagaimana kultur K3 bisa secara disiplin dan komprehensif dilaksanakan dari atas sampai unit yang ada di bawah. Kami terus menekankan terkait awareness, kedisiplinan, dan kapasitas yang mumpuni dari setiap individu PLN untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Bagi dirinya, bagi lingkungannya, dan dalam setiap tugasnya,” tegas Darmawan.

Sebagai BUMN kelistrikan di Indonesia, PLN berkomitmen tidak hanya memberikan aliran listrik yang andal tetapi juga aman. Langkah mitigasi risiko dan juga aksi preventif selalu dilakukan perusahaan agar operasional perusahaan berjalan baik. (rel/ila)

Pemkab Batu Bara Berkolaborasi dengan KSI untuk Pengendalian Sampah

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara memiliki rencana besar membangun tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Desa Simujur, Kecamatan Laut Tador.

Rencana ini diungkap Bupati Batu Bara, Ir H Zahir MAP dalam Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Seluruh Kecamatan di Lingkungan Pemkab Batu Bara di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Rabu (8/3/2023).

Tak hanya sebagai lokasi pembuangan, namun bagaimana sampah bisa dikelola dengan cara yang baik dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Harapan itu sejalan dengan hadirnya Khadijah Sharaswaty Indonesia (KSI) di daerahnya.

“Ini jugalah alasan KSI hadir di sini (Batubara) salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sampah dan menyulapnya menjadi uang,” ujarnya melanjutkan.

Bupati pun meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan, khususnya di Pemkab Batu Bara untuk menjadi contoh di lingkungan masing-masing.

Masih menurut Zahir, sarana dan prasarana pengelolaan sampah akan dilaksanakan secara bertahap di Pemkab Batu Bara. Hanya tinggal keberlangsungan dan pemanfaatannya oleh masyarakat, sehingga fasilitasnya dapat benar-benar dimaksimalkan.

“Tantangannya adalah budaya dan kebiasaan masyarakat kita yang harus disinkronkan, agar pengelolaan sampah lebih optimal,” jelasnya.

Bupati juga meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Batu Bara agar tidak jemu menstimulasi serta memotivasi kesadaran masyarakat. Sehingga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.

Dalam sosialisasi itu, Founder Khadijah Sharaswaty Indonesia (KSI) Sri Dewi F Natadiningrat turut menuturkan, sebagai sahabat bumi, KSI selalu mendukung dan akan berpartisipasi dengan siapapun jika berurusan dengan lingkungan, khususnya masalah persampahan.

“KSI hadir di sini sebagai mitra dalam program pengendalian dan pengelolaan sampah di Kabupaten Batu Bara,” ucap dia.

Terkait sampah ini, Dewi berpesan agar semuanya berhenti saling menyalahkan karena yang dibutuhkan adalah kerja sama-sama antara pemerintah dan masyarakat untuk membersihkan Batu Bara.

“Pemkab tidak bisa kerja jika masyarakatnya belum teredukasi sadar lingkungan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak bisa menikmati kebersihan lingkungan jika Pemkab tidak menyediakan sarana dan prasarananya.” pungkasnya.

Turut hadir dalam sosialisasi ini Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Batu Bara, Khairul Anwar MSi, Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemkab Batu Bara, Frans Siregar ST., seluruh Camat se-Kabupaten Batu Bara serta para Koordinator Kebersihan Lapangan.(rel/ram)

Pekan Literasi Digital, Dorong Ciptakan Konten Viral yang Positif

Pekan Literasi Digital.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menyelenggarakan kegiatan Pekan Literasi Digital di Hall UNPRI, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/3).

Di era digitalisasi dengan semakin banyaknya penggunaan internet dan media digital membuat peranan kreator konten menjadi penting. Namun tentu perlu adanya pemahaman tentang literasi digital untuk para kreator konten yang ingin berkarya di media sosial perlu, agar konten yang dibuat tak sekadar viral.

“Viral adalah konten yang bisa mempertemukan Anda dengan audience baru yang belum mengenal anda dan bisa membangun komunitas audience,” papar Founder Social Bread/Wakil Ketua Umum Siberkreasi, Edho Zell saat menjadi nara sumber kegiatan Pekan Literasi Digital dalam keterangan tertulis, Minggu (12/3).

Ia melanjutkan, seorang kreator konten tetap bisa memproduksi konten-konten positif dan konten-konten menginspirasi pengguna lain di media sosial menjadi viral asalkan mengemasnya dengan menarik. “Kita tetap bisa mengikuti tren atau perkembangan di media sosial yang dinamis, namun tetap positif,” sambungnya lagi.

Menyiasati cepatnya perkembangan tren yang terjadi di media sosial, maka seorang kreator konten bisa memaksimalkan hal-hal teknis yang diperlukan untuk membuat konten yang positif dan kreatif. Kemudian konten kreator juga bisa memaksimalkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk membuat konten yang kreatif dan positif.

Sementara nara sumber lainnya memberikan catatan tentang keberadaan media sosial yang saat ini juga menjadi sarana pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan provokasi dan menyebarkan berita bohong atau hoaks.

“Hal ini membuat media sosial menumpulkan kepekaan kita pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” ungkap Silmi.

Sementara jumlah pengguna internet Indonesia yang kini sudah mencapai 212,9 juta di tahun 2023 dan pengguna media sosial aktif sebanyak 167 juta tak lantas membuat kecakapan digital sudah mumpuni. Bahkan kecakapan digital haruslah terus diperbarui seiring teknologi yang akan semakin berkembang.

“Kecakapan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan gawai tapi juga cerdas dan bijak menggunakannya,” tambahnya lagi.

Apalagi menuju tahun politik menjelang Pemilu 2024, biasanya penyebaran informasi akan semakin tenggelam dengan berbagai hal berupa ujaran kebencian dan hoaks. Untuk itu sebagai pengguna cerdas, ia mengajak memfilter isi informasi yang beredar di internet terutama media sosial agar tidak mudah terprovokasi hal negatif.

Melanjutkan nara sumber lainnya Dewan Pengarah Siber Kreasi, Yosi Mokalu mengungkapkan mengenai keuntungan memiliki kecakapan digital sebagai bekal untuk bersaing di dunia yang terus bergerak cepat. Selain itu, ia juga mengutarakan bagaimana menggunakan media sosial sebagai sarana berbagi hal-hal positif.

Pentingnya kecakapan digital membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siber Kreasi untuk mengedukasi masyarakat untuk makin cakap digital.

“Literasi digital tahun 2023 ini menyasar segmen pendidikan, instansi pemerintah, masyarakat umum, dengan penyelenggaraan paralel di kabupaten/kota yang menargetkan 5,5juta orang tahun ini,” papar Yosi.

Sebagai informasi, kegiatan Pekan Literasi Digital merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Kali ini hadir pembicara-pembicara program kegiatan Pekan Literasi Digital #MakinCakapDigital di tahun 2023 yang ahli dibidangnya untuk berbagi terkait budaya digital antara lain Kepala Dinas Kominfo Medan, Arrahmaan Pane dan Ketua Komite Edukasi Mafindo, Silmi Novita, serta Founder Social Bread/Wakil Ketua Umum Siberkreasi, Edho Zell. Selain itu hadir pula nara sumber lainnya seperti Content Creator, Cut Melisa dan Dewan Pengarah Siber Kreasi, Yosi Mokalu.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Literasi Digital Kominfo di Website https://info.literasidigital.id, Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Literasi Digital Kominfo dan Youtube Literasi Digital Kominfo.(gus)

Perbarindo Sumut Gelar Khitanan Massal Gratis dan Bakti Sosial

Perbarindo Sumut Gelar Khitanan Massal Gratis dan Bakti Sosial.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang Bulan Ramadhan, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumatera Utara (Sumut) melakukan kegiatan khitanan massal dan bakti sosial (Baksos), di SD Negeri 067773, Jalan Paluh Nibung, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sabtu (11/3).

Ketua Panitia Ramadhan DPD Perbarindo Sumut Sugianto mengatakan, sebanyak 57 anak yang dikhitan dan 128 paket bantuan diberikan bagi masyarakat prasejahtera, yang sekaligus dirangkai pemeriksaan kesehatan dan pembagian kaca mata baca.

Ketua Perbarindo Sumut, Hardie Sabar didampingi Sekretaris Mery Sulianty Sitanggang mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan hubungan sosial insan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan masyarakat dan membantu yang warga yang masih membutuhkan uluran tali asih.

“Kegiatan serupa juga sudah diadakan pada tahun sebelumnya, sehingga ini menunjukkan kita konsisten untuk melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan juga sebagai wujud untuk selalu menjaga keberagaman dan keharmonisan umat beragama,” kata Hardie.

Ditambahkan Mery, BPR/S ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Kemudian akan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk penyaluran kredit atau pembiayaan.

“Untuk itu, kita mendekatkan diri instansi BPR ini dengan kepada masyarakat, karena pada umumnya memang masyarakat menengah kebawah yang diprioritaskan. Jadi termasuk itu juga itu sasaran kita, supaya mereka mengenal BPR, dan mungkin dia tertarik,” ungkapnya.

Mery mengatakan, dalam kegiatan ini, pihaknya bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumbagut, Fakultas Kedokteran USU, Bank Sumut, LC Medan Lestari, PT NBP Group, PT Viar Motor Indonesia dan FAWS.

Kemudian, lanjut Mery, LC Medan Host, LC Medan Hangkesturi, Morning Academy, IKAL Lemhanas Sumut, Kadin Kota Medan, Forum TJSLBU Sumut dan BPR/S se-Sumut.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 5 Sumbagut, Bone Quari mengapreasiasi kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Perbarindo Sumut sebagai wujud kepedulian terhadap sesama khususnya bagi Masyarakat Prasejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Ikal Lemhannas Sumut, Dr.Sabrina Arba Dalimunte, Camat Medan Marelan Ansari Hasibuan, Kepala Sekolah SD Negri 067773 Abdi Abdullah dan Pengurus DPD Perbarindo Sumut.(gus)

BKD Imbau Seluruh Anggota DPRD Medan Serahkan LHKPN Tepat Waktu

Ketua BKD DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para pejabat publik wajib menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)-nya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Termasuk para Anggota Dewan di DPRD Medan, seluruhnya wajib menyerahkan LHKPN ke BPK RI Perwakilan Sumut.

 Atas hal ini, DPRD Kota Medan melalui Badan Kehormatan Dewan (BKD) mengimbau seluruh anggota DPRD Medan menyerahkan LHKPN sebelum lewat masa waktu yang telah ditentukan.

 “Bulan (Maret) ini, bulan terakhir melaporkan LHKPN. Kita menyerukan kepada kawan-kawan anggota dewan agar melaporkan harta kekayaan mereka selama menjadi anggota DPRD Medan,” ucap Ketua BKD DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong, Minggu (12/3/2023).

 Meskipun begitu, kata Rudiyanto, sepanjang pengetahuannya, sudah hampir seluruh Anggota DPRD Medan periode 2019 – 2024 telah menyerahkan LHKPN ke BPK RI.

 “Kalau pun ada yang belum, saya rasa hanya tinggal beberapa orang, karena memang Bulan Maret masih berlangsung, masih ada waktu untuk menyerahkan LHKPN nya (sampai akhir Maret). Kemungkinan laporannya masih disiapkan,” ujarnya.

 Selama ini, sambung Rudiyanto yang duduk sebagai Anggota Komisi I itu, laporan yang wajib disampaikan seluruh Anggota DPRD Medan setiap tahunnya tersebut tidak pernah mendapatkan masalah apapun.

 Hal itu dapat dilihat dari respon positif pihak BPK RI Perwakilan Sumut saat menerima laporan yang disampaikan masing-masing anggota dewan tanpa bantahan atau koreksi.

 “Alhamdulillah dari tahun ke tahun LHKPN yang disampaikan tidak ada masalah apapun. Para anggota dewan juga cukup kooperatif dalam melaporkan harta kekayaannya,” katanya.

 Dijelaskan Politisi PKS ini, bahwa melaporkan harta kekayaan selama menjadi anggota dewan adalah kewajiban setiap anggota dewan kepada pemerintah, laporan itu pun diserahkan secara individu ataupun perorangan.

 Ia pun meminta kepada setiap anggota DPRD Medan agar tidak perlu ada yang menutup-nutupi hari kekayaannya saat menyampaikan LHKPN, terutama jika memang mendapatkan harta kekayaan secara benar dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diamanahkan rakyat.

 “Sepengetahuan saya, tak ada anggota DPRD Medan yang hidupnya hedonis, begitu juga anak-anak mereka. Banyak yang anaknya kuliah di swasta dan pakai kendaraan biasa saja. Untuk itu sekali lagi saya sarankan, setiap anggota DPRD Medan untuk wajib melaporkan harta kekayaan mereka tepat waktu,” pungkasnya.(rel)

PTPN III Terima Ganti Rugi Pelepasan Aset untuk Jalan Tol Indrapura – Kisaran

TERIMA: SEVP Business Support PTPN III, Tengku Rinel menerima ganti rugi pelepasan aset untuk jalan Tol Indrapura-Kisaran dari Ketua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Andi Gumonggom Hutauruk. Sopian/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Dirjen Bina Marga, mengapresiasi dukungan dan peran serta aktif PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalan Tol ruas Indrapura-Kisaran Seksi II.

Hal ini diwujudkan dengan telah selesainya pembayaran Tahap II ganti rugi atas pelepasan aset PTPN III yang berada di Kebun Dusun Hulu, Desa Limau Manis, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara seluas 14,14 hektare senilai Rp14.079.117.710.

Penyerahan ganti rugi tersebut dilakukan di Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, Jumat (,10/3). Penyerahan ganti rugi aset PTPN III Tahap II ini diserahkan langsung kepada SEVP Business Support, Tengku Rinel oleh Ketua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Andi Gumonggom Hutauruk. Kemudian, didampingi oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumut, Khoirun Nisak, serta disaksikan oleh Kepala Seksi Pengukuran BPN Simalungun, Naslahudin.

SEVP Business Support, Tengku Rinel dalam sambutannya menyampaikan, PTPN III mendukung sepenuhnya pembangunan jalan tol yang merupakan Proyek Strategis Nasional dan berharap pembangunan jalan tol tersebut dapat berjalan lancar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta pembangunan jalan tol tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Rinel.

Adapun pembayaran ganti rugi tahap I sebelumnya dilakukan pada 13 Februari 2023 dengan lahan seluas 21,61 Hektare senilai Rp23.066.698.131 dan telah rampung dilaksanakan. Areal tersebut berada di wilayah Kebun Dusun Hulu, Desa Banjar Hulu dan Desa Dusun hulu, Kecamatan Ujung Padang, Simalungun.

Penyerahan pembayaran ganti rugi Tahap I lalu, juga diserahkan langsung kepada SEVP Business Support, Tengku Rinel oleh Ketua PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Indrapura-Kisaran bersama Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumut dan Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (ila)

Puluhan Warga Demo Proyek Kanal BWS di Deliserdang, Tolak Ganti Rugi Rp135 Ribu Per Meter

TOLAK: Warga Desa Beringin dan Desa Perkebunan Ramunia, Kabupaten Deliserdang menolak ganti rugi atas lahan mereka yang hendak dijadikan saluran pembuangan air buangan limbah dari kawasan Bandara KNIA dan sekitarnya.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga Desa Beringin, Desa Ramunia Dua, Kecamatan Beringin, dan Desa Perkebunan Ramunia, Pantailabu Baru, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang berunjukrasa di atas lahan mereka, yang akan dibangun saluran pembuangan air buangan limbah dari Kawasan Bandara Kualanamu dan sekitarnya, Jumat (10/3).

Sambil berorasi, warga membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan ganti-rugi atas tanah mereka oleh Balai Wilayah Sungai(BWS) Sumut karena belum adanya kesepakatan nilai ganti rugi.

Warga merasa resah dengan ancaman pihak BWS dan Pengadilan, yang menyatakan akan mengambil paksa lahan mereka apabila menolak tawaran ganti-rugi lahan dengan harga yang diberikan oleh BWS.

Menurut seorang warga terdampak Rabiatul Adawiyah( 47), Ia tidak akan menjual lahannya ke BWS karena belum pernah ada dilakukan kesepakatan tentang nilai harga ganti rugi terhadap lahan miliknya.

” Saya bukannya tidak mau menjual kepada BWS. Masalahnya pak, tidak pernah ditawarkan nilai harga per meter. Tiba tiba mereka menentukan harga. Dan nilai itu memaksa. Kalau tidak mau dengan harga yang mereka tetapkan. Tanah saya akan diambil paksa melalui putusan pengadilan. Saya ini orang kampung pak, janganlah di takut takuti begitu, dan jangan juga kami ditokohi,” keluhnya.

Rabiatul meminta kepada Pemerintah baik itu Gubernur Sumatera Utara dan Presiden Jokowidodo melindungi haknya. ” Tolong Pak Gubernur. Tolong Pak Presiden Jokowi. Ini tanah kami, resmi bukan tanah garapan, berilah kami keadilan. Kami hanya menuntut kesesuaian hak kami,” pintanya.

Senada disampaikan Tumin(57) warga terdampak lainnya. Ia berharap sebagai masyarakat mohon diberikan keadilan dan perlindungan. Ganti rugi lahan miliknya yang ditetapkan BWS tidaklah sesuai. Harga tanah kami hanya dibayar Rp135.000 permeter sementara ada beberapa lahan diatas tanah kami itu dibayar dengan harga Rp 1 jutaan lebih.

” Kami seperti ditipu dengan BWS. Belum pernah membahas masalah kesepakatan harga ganti rugi. Kami hanya disuruh menanda tangani kesepakatan tanah itu bersedia diganti rugi tanpa ada nilai harga jual beli kesepakatan. Belakangan kami taunya akan menerima bayaran ganti rugi Rp 130.000 permeter. Kami menolak karena itu kami anggap tak sesuai. Pasca hal itu kami tolak, masalah ini dibawa ke Pengadilan dan kami terus ditekan dengan ancaman akan dilakukan pengambilan paksa atas tanah kami,” terang Tumin.

Sebelumnya, warga sudah melayangkan surat penolakan atas ganti rugi yang tak sesuai atas tanah mereka kepada Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumut, BWS Sumut, Bupati Deliserdang, DPRD Deliserdang, meski belum mendapatkan perlindungan. Puluhan warga yang terdampak proyek pembangunan kanal oleh BWS Sumut ini kini merasa resah.

Terkait masalah ini, Kepala Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantailabu, Ngadino yang dikonfirmasi membenarkan persoalan sengketa lahan masyarakat terdampak proyek pembangunan kanal BWS sudah sampai ke Pengadilan. Dan uang ganti rugi lahan juga sudah dititipkan di pengadilan.

” Iya memang sejumlah warga kita yang terdampak proyek kanal itu menolak harga ganti rugi yang diberikan BWS. Untuk itu pihak BWS menitipkan uang itu dipengadilan. Terkait musyawarah sudah pernah dilakukan namun hal kesepakatan harga tidak ada dan kini sebagian warga terdampak itu menolak ganti-rugi yang diberikan BWS,” jelas Kepala Desa.

Terpisah, Plt Humas Bandara Kualanamu Candra Gumilar saat dikonfirmasi terkait proyek pembangunan kanal saluran pembuangan air limbah kawasan bandara Kualanamu mengatakan kalau proyek itu bukan proyek bandara Kualanamu melainkan proyek BWS Sumut.

” Saluran kanal pembuangan air itu tak hanya menampung resapan air dari kawasan bandara Kualanamu namun lingkungan masyarakat disekitarnya juga. Dan itu bukan proyek bandara Kualanamu tapi proyek dari BWS,” kata Candra.

Terkait sengketa lahan warga dengan BWS Sumut, Aktivis Pembela Masyarakat yang juga Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Deliserdang Indra Silaban SH mengatakan tindakam BWS semena mena. Pasalnya warga bukan pengarap dan tanah mereka jelas dasar hukumnya.

” Ini sah milik masyarakat dengan dokumen kepemilikan yang resmi dan sah dalam hukum. Jangan masyarakat ditakut takuti dengan memaksa merampas dengan alasan kepentingan negara. Masyarakat setuju kok tanah mereka diganti rugi untuk pembangunan kanal yang dimaksud. Tapi itukan harus ada kesepakatan, jangan sesuka hati menghargai tanah orang. Tuntutan masyarakat itu hal yang wajar atas tanah mereka. Karena sebelumnya juga ada tanah yang sudah diganti rugi pada jalur diproyek yang sama dengan Rp 1 juta permeter. Ini tidak adil bagi masyarakat dan LBH kami akan membela hak masyarakat,” tegas Indra.

Pembangunan proyek kanal BWS yang menjadi tampungan air limbah dan resapan anti banjir di samping tembok kawasan bandara Kualanamu ini dibangun sepanjang sekitar 6 – 7 kilometer sampai tepi pantai labu dengan lebar 40 meter.(btr/han)

Satlantas Humbahas Dorong Pelajar Tertib Berkendara

SOSIALISASI: Personel Satlantas Polres Humbahas saat bersama murid dan guru SMKN 2 Dolok Sanggul, sembari memegang spanduk imbauan tertib berlalin pada Ops Keselamatan Toba tahun 2023.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Satuan Lalulintas Polres Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Police Goes to School yang digelar dalam rangka Kegiatan Operasi Keselamatan Toba Tahun 2023 selama 14 hari yang dimulai 8 sampai 21 Maret.

Pada dan dihari ketiga menyambangi SMK Negeri 2 Dolok Sanggul, Jalan Sidikalang Desa Sirisirisi Dolok Sanggul, Jumat (10/3).

Dikatakan Kasat Lantas AKP Henry Palona Bangun , kegiatan Police Goes to School ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para pelajar tentang pentingnya berlalulintas. Dengan merubah mindset atau pola pikir para pelajar yang mengutamakan keselamatan dari pada kesenangan dalam berkendara.

“Ini dilakukan, agar pelajar memahami tentang tertib berlalu lintas. Dan, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelajar,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, sosialisasi ini juga dilakukan dengan harapan para pelajar ini dapat menjadi pelopor keselamatan berlalulintas.

Karena, tujuan bertajuk Police Goes to School salah satu upayanya adalah dengan menanamkan budaya tertib berlalu lintas. Sehingga, dengan menanamkan tertib berlalu lintas, maka disiplin berlalu lintas akan tercipta dengan sendirinya. “Harapannya sosialisasi ini berdampak nyata, agar hal-hal yang tidak diinginkan di jalan tidak terjadi,” katanya.(des/azw)

1...1,7411,7421,743...15,748Page 1,742 of 15,748