Home Blog Page 1790

Indonesia Re Turut Semarakkan Jalan Sehat Bersama BUMN di Sumut dan Riau

JAKARTA, SUMUTPOS.CO— Memerintahkan ulang tahun Kementerian BUMN ke-25 dengan konsep “Estafet Obor BUMN”, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re) bersama BUMN lainnya turut ambil bagian dalam kegiatan jalan sehat yang digelar serentak di Sumatera Utara dan Riau, Minggu (26/2/2023).

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y Walid mengatakan, selain untuk menginspirasi masyarakat untuk memulai gaya hidup sehat, acara ini pun dirancang sebagai ajang untuk mempromosikan UMKM dari masyarakat setempat. “Tidak ketinggalan, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan branding Indonesia Re kepada masyarakat sekitar. Acara ini juga turut membantu mempromosikan UMKM yang dikelola oleh masyarakat lokal serta binaan BUMN penyelenggara,” jelas Robbi.

Robbi mengungkapkan, acara tersebut sudah berlangsung sejak 19 Februari dan akan berakhir pada 19 Maret 2023, di 235 kota yang ada di 15 provinsi Indonesia. Indonesia Re turut mengambil bagian dalam kegiatan jalan sehat di sembilan titik yang meliputi Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tebingtinggi, Tanjungbalai Asahan, Sibolga, Sumatera Utara. Pekanbaru, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Riau. “Acara ini tidak hanya terbuka untuk karyawan BUMN dan keluarga yang ada di setiap kota tersebut, tapi juga untuk masyarakat umum sebagai ajang silaturahmi,” ujar Robbi.

“Harapannya, dari kegiatan ini membuat BUMN bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan kolaborasi dan sinergi antara perusahaan BUMN, serta meningkatkan hubungan BUMN dengan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Kegiatan Jalan Sehat Bersama BUMN di Tapanuli Selatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan M Frananda, dan dihadiri sejumlah pejabat setempat. Sedangkan di Tanjungbalai, acara dibuka oleh Wali Kota Tanjungbalai Waris S. “Harapannya, masyarakat Tanjungbalai bersuka ria dalam acara jalan sehat ini dan senantiasa diberikan kesehatan” ungkap Waris. (adz)

Satu Unit Rumah Terbakar di Sidikalang

PADAMKAN: Petugas Damkar Dairi, dan warga memadamkan rumah yang terbakar di Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang, Minggu (26/2).rudi/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah permanen dihuni keluarga, Muliadi Bintang istri Ramadani Sagala di Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidikalang terbakar, Minggu (26/2).

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran (UPT-Damkar) Kabupaten Dairi, Amudi Situmeang, membenarkan musibah kebakaran dimaksud.

Amudi menjelaskan, begitu menerima informasi dari warga setempat terkait kebakaran. Pihaknya langsung menerjunkan 2 unit mobil Damkar dari Pos Siaga Sidikalang.

Tiupan angin yang cukup kencang, menyebabkan bangunan serta harta benda milik korban cepat ludes terbakar.

Tim Damkar dibantu warga serta TNI-Polri berusaha memadamkan kobaran api. Butuh waktu 1 jam menjinakkan Sijago Merah. Pasca kejadian, keluarga korban terpaksa mengungsi ketempat saudara, ujar Amudi.

Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pun demikian, pihak berwajib masih melakukan penyelidikan, ungkap Amudi.(rud/han)

Polres Dairi Limpahkan Berkas Kasus Korupsi Dana Desa

KORUPSI: Polres Dairi melimpahkan berkas serta 4 tersangka korupsi DD Batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember, ke Kejaksaan Negeri Dairi. SUMUT POS/ISTIMEWA.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Resor Dairi, melalui Unit Tindak Pindana Korupsi (Tipidkor), melimpahkan berkas perkara dan 4 tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) Batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, ke Kejaksaan Negeri Dairi, Jumat (24/2).

Kapolres Dairi AKBP Wahyudi Rahman melalui Kasat Reskrim AKP Rismanto Purba dan disampaikan Kasi Humas Polres, Iptu Donny Saleh, Minggu (26/2), membenarkan pelimpahan berkas korupsi serta 4 orang tersangka.

Donny menyampaikan, adapun ke-4 tersangka yakni mantan Kepala Desa Batu Gun-Gun berinisial MPS dan pihak terkait lainya yakni berinisial MDBS,HS dan LK.

Donny menjelaskan, keempat tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan fisik DD Batu Gun-Gun kegiatan pembangunan perpipaan dan penambahan bak MCK dengan pagu anggaran sebesar Rp451,8 juta.

“Dalam kegiatan itu, para tersangka diduga menyewelengkan dana dimaksud sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp451,8 Juta. Sekarang ke-4 tersangka serta barangbukti, telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Dairi,” ungkap Donny. (rud/ram)

Terkait Parkir di Binjai, Dishub dan BPKPAD Binjai Harus Saling Koordinasi

RAPAT: Wawako Binjai, H Rizky Yunanda Sitepu saat mengikuti rapat internal bahas pajak dan retribusi parkir.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Persoalan retribusi dan pajak parkir yang mencuat ke permukaan hingga menjadi bahan perbincangan masyarakat, menyita perhatian Wakil Wali Kota Binjai, H Rizky Yunanda Sitepu. Karenanya, orang nomor 2 di Pemerintahan Kota Binjai ini mengikuti rapat internal yang membahas retribusi dan pajak parkir di aula balai kota, akhir pekan kemarin.

Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution bersama asisten dan kepala dinas terkait juga hadir dalam rapat tersebut. Rizky menjelaskan, tujuan dari rapat ini bagaimana target pencapaian tahunan dari sektor pajak dan retribusi parkir dapat terealisasi.

Menurut dia, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah harus membenahi awal masalah yang ada sejak awal sebagai acuan. Rizky bilang, telah berkoordinasi dengan Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah untuk menggunakan pihak ketiga agar tidak ada lagi kecolongan.

“Pak wali sepakat mengenai hal ini dan menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Dia juga mengharapkan, agar Dinas Perhubungan dan BPKPAD Kota Binjai serta seluruh dinas terkait dapat memberikan upaya serta langkah-langkah yang diperlukan agar masalah yang dibahas dapat teratasi. Rapat interen ini diharapkan dapat memberikan hasil yang baik bagi kota Binjai dan dapat meningkatkan pendapatan PAD serta meningkatkan kinerja Dishub, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sekda Binjai, H Irwansyah Nasution menjelaskan, tujuan dari rapat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli damaerah (PAD) agar dapat memenuhi target retribusi tahunan. Selain itu, masalah-masalah yang ada di dalam lingkup Dinas Perhubungan (Dishub) dapat teratasi sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam bidangnya. (ted/ram)

Pencemaran Perairan Nias Utara, KKP Tindak Kasus Tumpahan Aspal Mentah

TINJAU: Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr Adin Nurawaluddin, M.Han menunjukan gumpalan aspal tumpahan dari Kapal MT AASHI, pada saat meninjau langsung di pantai Faekhuna'a Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara, berjarak 5 km dari lokasi kandasnya Kapal MT AASHI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak kasus tumpahan aspal mentah yang mencemari Perairan Nias Utara, Kecamatan Tugala Oyo.

Hasil pemeriksaan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisisr dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), pencemaran tumpahan aspal mentah terjadi akibat kandasnya Kapal MT AASHI sejak 11 Februari 2023.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han, menyatakan bahwa saat ini petugas Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Lampulo telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan termasuk pemeriksaan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yaitu PT RBS dan PT NSI selaku owner representative Kapal MT AASHI.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal MT AASHI kandas dikarenakan cuaca buruk dan kemudian terjadi kebocoran pada bagian lambung kapal. Saat ini kondisi kapal 70% telah terendam air,”ungkap Adin pada saat meninjau langsung lokasi pencemaran di Nias Utara pada Sabtu (25/2).

Sebelum meninjau langsung ke lokasi, Adin menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP telah melakukan pemantauan melalui citra satelit dan pengamatan dari udara dengan menggunakan armada pengawasan udara (airborne surveillance) Ditjen. PSDKP. Hasil pemantauan dan pengamatan menunjukkan gumpalan aspal mentah ditemukan di wilayah perairan pulau Nias dalam radius kurang lebih di 5,6 NM dan yang terjauh 15,5 NM ke arah selatan dari titik karamnya kapal MT AASHI.

Kemudian Adin menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui muatan aspal mentah yang dibawa Kapal MT AASHI adalah sebanyak 3.595 Metrik Ton. Tumpahan aspal mentah disebabkan kebocoran pada water ballast tank kapal, sehingga membuat aspal tumpah melalui ventilasi ruangan.

“Dari hasil pengamatan melalui penyelaman, kapal tersebut kandas pada lokasi perairan berpasir. Namun, petugas menemukan terdapat gosong karang tepat 0.5 mil dari posisi kapal kandas ke arah laut”, terang Adin.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, Adin menjabarkan bahwa KKP akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, TNI AL, BASARNAS dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk bertindak cepat dalam menanggulangi pencemaran tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Sementara itu, saat ini owner representative MT AASHI telah menyatakan siap bertanggung jawab dan bersedia mengikuti setiap tahapan tindak lanjut kejadian kandasnya MT AASHI, sebagaimana Letter of Accountibility dan menunjuk PT NSI dalam rangka pelaksanaan penanganan limbah bahan aspal, serta mendorong PT NSI untuk melaksanakan Percepatan penanganan Clean Up berdasarkan hasil pengamatan Satelit KKP dan hasil pemantauan visual Air Surveilance Ditjen PSDKP, KKP.

“Tahap yang krusial adalah upaya pembersihan aspal mentah yang mencemari laut. Selanjut terhadap dampak kerugian sumber daya ikan dan lingkungannya serta masyarakat sekitar akan kami mintakan pertanggung jawaban pihak MT AASHI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tegas Adin.

Lebih lanjut, Adin mengungkapkan bahwa Penyelesaian dampak kerugian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya serta masyarakat sekitar akan dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, termasuk penggantian kerusakan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak dengan membentuk Tim Ahli untuk menganalisa dan mengh itung valuasi ekonomi kerusakan SDI dan lingkungannya, khususnya di wilayah pesisir, padang lamun, terumbu karang dan kawasan konservasi serta kerugian masyarakat terdampak.

Dalam kasus ini, Adin menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan melaksanakan proses penyelesaian kasus pencemaran akibat kapal MT AASHI sesuai kewenangan yang dimiliki KKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; Permen KP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; Permen KP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Permen KP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sebelumnya Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah memerintahkan jajaran KKP untuk memastikan penjagaan dan pemulihan kesehatan laut dan wilayah pesisir melalui lima program strategis ekonomi biru untuk mewujudkan laut sehat Indonesia sejahtera. (adl/ram)

Karutan Kelas I Medan Nimrot Sihotang, Bertekad Ubah Wargabinaan Jadi Manusia Terampil

Karutan Kelas I Medan, Nimrot Sihotang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah kesibukannya sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas I Medan, Nimrot Sihotang bertekad merubah watak dan menjadikan wargabinaan memiliki skil dan keterampilan. Gunanya, agar mereka mudah diterima ketika kembali berbaur ke masyarakat.

Sisi lain dari Nimrot inilah yang coba digali awak media, yang menurutnya merupakan 10 prinsip tugas pemasyarakatan. Mereka (warga binaan) kata Nimrot, tidak bisa stagnan, harus dipacu produktivitasnya.

“Kalau misalnya di luar sebelumnya punya pengalaman beternak ayam, harus bisa dikembangkan lagi di rutan ini,” ucap Nimrot, belum lama ini.

Menurut pria kelahiran Toba Samosir (Tobasa) 18 Oktober 1983 silam ini, impian wargabinaan yang masuk program asimilasi, separuh atau lebih menjalani masa hukuman bisa diberdayakan sedemikian rupa sehingga produktif, telah menjadi kenyataan.

“Ketika menjadi Karutan Kelas I Labuhan Deli, kita berhasil berkolaborasi dengan pihak lain. Ada lahan yang bisa dipakai dan mereka (wargabinaan) diberdayakan budi daya tanaman jagung,” kata dia.

Selain mereka mendapatkan upah dari hasil panen, lanjutnya, mereka juga sudah punya skill bertanam jagung. Dari contoh-contoh kecil itu misalnya akan dikembangkan di Rutan Medan. Tak sesumbar, skil warga binaan di asah di bengkel las mini, pertukangan kayu dan pelatihan menjahit.

Menurut mantan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Klas IIA Batam 2012 tersebut, pihaknya sedang melakukan komunikasi sekaligus akan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Sumut agar wargabinaan bisa diberikan pelatihan. Apakah bertani, beternak ikan, las, menjahit, pertukangan dan lainnya.

“Untuk jangka menengah panjang, mereka nantinya bisa diberikan sertifikasi sesuai pelatihan dan praktik di sini. Boleh-boleh saja kita dibilang orang bermimpi. Semoga mimpi itu nantinya bisa jadi kenyataan. Perlu kolaborasi dan keinginan kuat untuk mewujudkannya. Perlu dukungan berbagai pihak, termasuk rekan-rekan pers,” urainya.

Mengenai siapa saja wargabinaan secara periodik dibekali pelatihan kemudian mendapatkan sertifikat, lanjutnya, selain mereka yang memasuki program asimilasi juga ada penilaian lainnya seperti asesmen, ada jaminan dari pihak keluarga dan seterusnya.

Langkah awal, menurut Nimrot, dirinya akan berkoordinasi dan merapatkannya dengan pengurus Koperasi Pegawai Rutan Kelas I Medan untuk mengalokasikan dana pengembangan pelatihan dimaksud.

“Bagaimana nantinya pengembalian pinjaman, pengupahan warga binaan, pembagian keuntungan hasil panen misalnya. Solusi lainnya berkolaborasi dengan berbagai pihak. Menjalin hubungan dengan ‘ayah angkat’.

“Bila semuanya berjalan sebagaimana diprogramkan, bukan tidak tertutup kemungkinan bisa menambah pundi-pundi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” pungkasnya. (man/azw)

Hadapi Pemilu, MK Bentuk 3 Komisi Gugus Tugas

Gedung Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemilu 2024 akan digelar setahun lagi dan dipastikan sengketa tidak terelakkan hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menghadapi banjir perkara itu, MK membentuk tiga Komisi gugus tugas agar sengketa bisa diselesaikan tepat waktu.

“Mari semua membuat rencana aksi yang sistematis dan komprehensif memasang target untuk kesiapan dukungan penanganan perkara PHPU secara serentak 2024,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Heru Setiawan, sebagaimana dilansir situs MK, Minggu (26/2).

Seluruh pegawai MK calon Gugus Tugas pelaksana dibagi dalam tiga komisi, yakni: Komisi 1: Bidang Pengadministrasi Registrasi Perkara, Bidang Pengadministrasi Berkas Perkara, Bidang Kejurupanggilan, Bidang Pengelolaan Persidangan, Bidang Pengadministrasi Kepaniteraan dan Risalah, Bidang Pengolahan Data Perkara dan Putusan.

Komisi 2: Bidang Kehumasan dan Publikasi, Bidang Sarana Prasarana, Keamanan, dan Kerumahtanggaan, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Komisi 3: Bidang Perencanaan dan Keuangan, Bidang Pengawasan, dan Bidang SDM, Juru Sumpah, dan Kesehatan.

Pada Bidang Kehumasan dan Publikasi misalnya, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, Fajar Laksono menyebutkan terdapat sepuluh area kerja yang akan bergerak jika ada kegiatan sidang dan nonsidang sehingga muncul penjadwalan dan peliputan serta dokumentasi.

Tim media di MK berkerja layaknya satu paket yang terdiri atas penulis, kameraman, editor, reporter, sehingga setiap personalia humas tersebut akan terdistribusi pada setiap bagiannya.

“Kesepuluh area kerja ini akan terus berjalan di lingkungan personalia Humas, mulai dari masa persiapan hingga pasca-putusan PHPU,” ujar Fajar.

Sementara itu Kepala Pusat TIK MK, Sigit Purnomo dalam paparannya menyampaikan persiapan yang dilakukan untuk menghadapi layanan TIK. Hal yang dinilai berbeda dari keseharian bidang TIK pada saat pelaksanaan penanganan perkara PHPU dibandingkan dengan sehari-hari yakni banyaknya jumlah perkara yang diterima dan teregistrasi di MK.

“Meskipun sidang berjalan, ada saja Pemohon yang menambahkan berkas sehingga petugas TIK tetap ada yang disiapkan untuk menangani hal ini. Sehingga seluruh aktivitas, mulai dari tahapan permohonan akan tercatat dalam laporan hingga laporan akhir. Dengan ini, tim TIK untuk menyongsong agenda akbar ini menyiapkan perangkat software, seperti mesin antrean (NUPP), Simpel, SIMPP, e-BRPK, e-minutasi, berita negara, dan website MK secara lebih optimal,” ucap Sigit.

Adapun Kepala Biro Umum MK, Elisabeth menyebutkan telah menyusun koordinasi bidang sarana dan prasarana, terutama alat pendukung yang dapat mempermudah para gugus tugas untuk melaksanakan tugas penanganan perkara.

“Adapun sasaran yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terwujudnya layanan yang berkualitas bagi para pencari keadilan saat pelaksanaan penanganan perkara PHPU,” terang Elisabeth. (jpc/bbs/azw)

Hasto: Capres PDIP dari Internal

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bicara soal calon presiden dari PDIP merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Namun, dia membeberkan capres PDIP pasti diambil dari internal PDIP.

Hasto awalnya bicara terkait Megawati yang nantinya pasti akan memberikan sinyal jika sudah waktunya mengumumkan capres PDIP. Dia menyebut Megawati akan berkontemplasi hingga berkonsultasi dengan Jokowi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

“Kita percaya untuk calon presiden di partai, diajarkan ada rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa, nanti akan ada juga sinyal dan Ibu Megawati, beliau sosok yang sebelum mau tidur, beliau melakukan doa, memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, berkontemplasi,” kata Hasto seperti dalam keterangannya, Minggu (26/2)

“Lalu Ibu Mega berdialog dengan Pak Jokowi untuk melihat bagaimana problematika bangsa, bagaimana kepemimpinan ke depan, bagaimana tanggungjawabnya. Setelah kesemuanya dipersiapkan, pada momentum yang tepat, Ibu Megawati akan mengumumkan. Jadi mohon bersabar,” lanjut Hasto menjawab wartawan tentang sosok capres yang akan diumumkan PDIP.

Hasto lalu membeberkan kriteria capres yang dicari oleh PDIP. Selain memiliki rekam jejak baik, Hasto memastikan capres PDIP harus dari internal PDIP.

“Yang kita cari adalah pemimpin yang digembleng lahir dan batin, yang rekam jejaknya baik, dan itu lahir dari PDI Perjuangan,” ucap Hasto.

Hasto menekankan PDIP akan mendorong kader partai untuk jadi capres di Pilpres mendatang. Dia mengungkap alasannya karena partai memiliki tujuan dalam berorganisasi.

“Karena tujuan kita berpartai untuk mendorong kader kader partai ditempatkan pada jabatan penting dan strategis setelah dipersiapkan dengan sekolah partai dan penugasan kader kader partai,” jelas Hasto.

“Kalau PDI Perjuangan, calonnya dari internal. Kalau partai lain yang sudah mencalonkan, maka kita ada perbedaan. Dan perbedaan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Tak perlu dipertentangkan. Biar rakyat yang menjadi hakim. Biar rakyat yang menentukan pilihannya siapa pemimpin terbaik yang akan melanjutkan kepemimpinan pak Jokowi. Bagi PDI Perjuangan, sejak Bung Karno, Bu Mega, pak Jokowi, dan the next president itu adalah satu kesatuan komitmen bagi masa depan Indonesia raya kita,” tambah dia.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani memang yang belakangan ini paling santer diisukan akan menjadi capres dari PDIP. Namun demikian, sesuai keputusan partai, satu-satunya yang berwenang menentukan itu hanya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. (jpnn/bbs/azw)

PKS Tak Masalah Pendamping Anies Bukan dari Partai

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menjawab peluang sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan yang bakal didukung di Pemilihan Presdien (Pilpres) 2024 mendatang. Habib mengaku tak masalah jika cawapres Anies nantinya dari kalangan luar partai politik (parpol).

“Oh iya, kita sudah menyiapkan segalanya, iya atau tidak (seorang kader parpol), kita welcome,” kata Aboe di Stadion Madya GBK, Jakarta, Minggu (26/2).

Aboe menyebut pihaknya sudah tidak ada hambatan dalam mencalonkan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Urusan pemilihan cawapres, Aboe menekankan hal ini sepenuhnya ditentukan oleh Anies.

“Kalau PKS sudah selesai, kapan saja sudah oke. Kita sudah tidak hambatan berhubungan dengan presiden, Anies dan wakilnya. Wakilnya tergantung Pak Anies, siap untuk menerima, jalan barang ini,” kata dia.

Menurutnya, partai siap menerima siapapun cawapres pilihan Anies, termasuk dari kalangan di luar ‘Koalisi Perubahan’. Yang terpenting, lanjut Aboe, tokoh tersebut bisa berdampak secara elektoral.

“Selama presiden setuju dan merupakan dukungan elektoral yang bagus, why not,” ujarnya.

Untuk diketahui, PKS melaksanakan Apel Siaga Pemenangan di Stadion Madya, GBK, Jakarta Pusat, hari ini. Dalam acara tersebut, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sempat memimpin ikrar kader menuju Pemilu 2024.

“Kita sudah mendapatkan amanah dari musyawarah Majelis Syuro ke-8 untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden di tahun 2024. Tentu saja amanah ini, bukan amanah ringan, amanah yang berat. Tetapi jika Allah menghendaki akan menjadi ringan,” kata Syaikhu kepada kader PKS, Minggu (26/2).

Syaikhu membacakan ikrar atau sumpah kader PKS. Ada enam ikrar yang disampaikan, salah satunya meminta kader untuk berpegangan pada Pancasila dan UUD 1945.

“Pertama, taat dan patuh terhadap pancasila Undang-Undang Dasar negara Republik indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Kedua, menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika,” kata Syaikhu yang diikuti kader lainnya.

Ikrar ketiga yakni kader mesti patuh kepada pimpinan partai. Ia meminta kader untuk bekerja sepenuh hati memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

“Ketiga, taat dan patuh kepada pimpinan partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS serta peraturan partai lainnya. Keempat, bekerja sepenuh hati, berjuang dengan keras, cerdas, ikhlas untuk memenangkan PKS serta memenangkan saudara Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024,” tutur Syaikhu.

Kemudian, ikrar kelima, kader diminta membangun kebersamaan untuk pemenangan Pemilu. Lalu ikrar keenam, kata dia, membangun komunikasi dan kerja sama secara optimal dengan seluruh elemen bangsa untuk melayani rakyat, menyiapkan calon pemimpin terbaik dan menjaga suara rakyat dalam Pemilu 2024.

“Kami berikrar untuk itu semua dan Allah SWT Tuhan yang maha kuasa menjadi saksi apa yang kami ucapkan,” imbuhnya. (jpc/bbs/azw)

Beri Kenyamanan Jelang Bulan Suci Ramadan, Pemko Diminta Bentuk Satgas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang Bulan Suci Ramadan 1444 Hijriah, Pemko Medan diminta membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu menyahuti aspirasi masyarakat yang disampaikan saat sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Zonasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, Minggu (26/2/2023).

Saat melakukan sosialisasi Perda tersebut, sangat banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait sarana umum, mulai dari lampu penerangan jalan umum yang padam, kemacetan yang kerap terjadi di persimpangan yang berdekatan dengan pasar tradisional, hingga kutipan yang diduga tidak resmi oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai pengelola lahan kuburan atau tanah wakaf, terhadap warga yang kemalangan.

Menurut Burhanuddin, pembentukan Satgas ini perlu dilakukan, untuk lebih memaksimalkan peran Pemko Medan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya memberikan rasa aman dan kenyamanan menjelang Bulan Suci Ramadan. Disebutkannya, Satgas ini diisi oleh OPD terkait, misalnya Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan lainnya.

“Sebentar lagi kita memasuki Bulan Suci Ramadan, Pemko Medan harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya umat Muslim yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Seperti yang disampaikan masyarakat tadi, masih banyak lampu penerangan jalan umum yang padam. Ini menjadi bagian tugas dan tanggung jawab Satgas tadi, guna memastikan tidak ada lampu penerangan jalan umum yang padam, khususnya yang berdekatan dengan masjid-masjid, demi kenyamanan masyarakat melaksanakan salat tarawih,” beber Burhanuddin.

Anggota DPRD Medan tiga periode ini juga menyayangkan adanya keluhan masyarakat, terkait kutipan yang diduga tidak resmi oleh oknum yang mengaku pengelola tanah wakaf atau tempat pemakaman umum (TPU) kepada keluarga yang kemalangan. Seperti yang disampaikan Syafi’i Lubis, warga Jamin Ginting, Medan Tuntungan, dan Masitah, warga Sei Putih Tengah, Medan Petisah. “Sudah kita kemalangan, dikutip pula lagi uang Rp600 ribu untuk pemakaman. Syukurnya saya ikut STM, dari uang STM itulah saya bayarkan. Yang mengutip, ngakunya dari pihak pengelola kuburan,” ungkap Masitah.

Sementara Rusli Lubis mengaku resah dengan oknum mengatasnamakan kenaziran masjid yang mengutip uang Rp40 ribu kepada warga yang hendak memakamkan keluarganya di tanah wakaf. “Itukan tanah wakaf, kenapa ada kutipan? Apalagi mengatasnamakan kenaziran masjid. Sejak dulu tidak pernah ada kutipan,” pungkasnya.

Menyahuti aspirasi ini, Burhanuddin mengaku kecewa, jika benar ada pungli. Menurutnya, sangat tidak manusiawi jika ada oknum yang tega melakukan kutipan liar kepada warga yang sedang kemalangan. “Ini akan saya tindak lanjuti ke pihak kelurahan. Akan saya minta lurah untuk menyelidiki, apa benar ada pungli. Jika benar, oknum yang melakukan pungli harus ditindak tegas,” pungkas Burhanuddin. (adz)

1...1,7891,7901,791...15,758Page 1,790 of 15,758