25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 18

DPRD Medan Minta BWSS II: Segera Normalisasi Seluruh Sungai di Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Medan, Saipul Bahri, meminta Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II untuk segera menormalisasi seluruh sungai yang ada di Kota Medan. Saipul mengatakan, peristiwa banjir yang terjadi di Kota Medan dan sekitarnya harus menjadi perhatian serius bagi BWSS II.

“BWSS harus menormalisasi seluruh sungai yang ada di Kota Medan. Kita tidak ingin peristiwa banjir seperti ini terjadi lagi,” ucap Saipul Bahri, Senin (1/12/2025).
Menurut Saipul, saat ini cukup banyak sungai yang menyempit sehingga tidak mampu mengalirkan debit air dalam jumlah yang besar. “Untuk itu, perlu dilakukan normalisasi dan pelebaran sungai,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Saipul Bahri mendorong Pemko Medan agar memaksimalkan pelayanan bantuan terhadap korban banjir di Medan. “Bantuan terhadap korban banjir harus segera disalurkan agar mereka terbantu dengan segera,” katanya.

Dijelaskan Saipul, musibah banjir di Sumatera Utara pada umumnya, dan Kota Medan pada khususnya patut dijadikan intropeksi diri untuk perbaikan lingkungan. Setiap pihak harus berkaca serta koreksi diri dan tidak saling menyalahkan atas musibah banjir yang terjadi.
“Mari kita cintai alam dan lingkungan kita masing-masing. Jangan lagi membuang sampah sembarangan, apalagi ke parit dan sungai. Musibah ini harus kita jadikan pengalaman berharga,” ujar Saipul.

Begitu juga kepada perusahaan di daerah Medan Utara, Saipul Bahri meminta untuk turut serta dalam memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. “Kita harapkan semua pihak lebih peduli dengan kondisi banjir ini agar proses pemulihan bisa lebih cepat,” pungkasnya.
(map/ila)

PalmCo Manembus Wilayah Terisolasi untuk Salurkan Bantuan di Sumatera Utara dan Aceh

MEDAN, SUMUTPOS.JAWAPOS.COM — Gelombang banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir November menyisakan kerusakan luas. Jalan lintas nasional sempat terputus, aliran listrik padam berhari-hari, dan beberapa desa terisolasi, terutama di Sumatera Utara dan Aceh.

Di tengah keterbatasan itu, PTPN IV PalmCo bergerak cepat menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi yang paling sulit dijangkau.

Perusahaan yang berada di bawah subholding PTPN III (Persero) itu menurunkan bantuan logistik berupa beras, air kemasan, mi instan, telur ayam, makanan siap saji, serta obat-obatan dan perlengkapan P3K. Total distribusi mencapai ratusan paket yang disebar ke titik-titik pengungsian dan desa terdampak di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, hingga Kota Langsa.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa, menegaskan bahwa dukungan kemanusiaan tersebut menjadi prioritas perusahaan, terlebih bagi warga yang terisolasi.

“PalmCo siap menembus segala penjuru di Sumatera Utara dan Aceh. Tidak ada lokasi yang terlalu jauh selama masyarakat masih membutuhkan,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Tantangan Akses dan Respons Cepat
Sejak laporan awal bencana masuk, seluruh unit regional PalmCo disebutkan langsung bergerak. Kendala muncul ketika sejumlah ruas jalan tertutup material longsor atau terendam banjir, membuat jalur distribusi harus berulang kali disesuaikan.

“Di beberapa titik, tim harus mencari jalur alternatif karena akses utama terputus. Prinsipnya, bantuan harus sampai,” kata Jatmiko.

Ia menambahkan, langkah tersebut mencerminkan empati sekaligus komitmen perusahaan sebagai bagian dari masyarakat di daerah-daerah sekitar kebun dan pabrik mereka.

PalmCo juga mengerahkan personel dari Regional terdekat, yakni Regional 1, 2 dan 6 untuk melakukan pemetaan kebutuhan harian warga, terutama di wilayah yang akses logistiknya terganggu.

Seluruh unit, kata Jatmiko, diminta bekerja cepat sembari memastikan keselamatan tim di lapangan.

Selain bantuan logistik, PalmCo membuka akses komunikasi darurat berbasis internet satelit di Kantor PTPN IV Regional VI Langsa. Fasilitas tersebut menjadi tumpuan warga saat jaringan telekomunikasi benar-benar lumpuh.

“Komunikasi adalah kebutuhan vital di hari-hari awal bencana. Karena itu kami menyiapkan akses internet darurat agar masyarakat bisa memberi kabar kepada keluarga,” kata Jatmiko.

PalmCo memastikan akan terus melanjutkan distribusi bantuan hingga kondisi pulih. Tim lapangan disebut tetap memantau perkembangan akses dan kebutuhan warga di Sumatera Utara dan Aceh.

“Bencana belum sepenuhnya selesai. Kami akan terus hadir, termasuk di wilayah yang paling sulit dijangkau,” ujar Jatmiko.

Sementara itu, fasilitas yang diberikan tersebut sempat dipadati warga Langsa dan sekitarnya. Banyak yang datang hanya untuk mengirim pesan singkat kepada keluarga di luar daerah.

Mardiana, warga Desa Pondok Pabrik, Langsa, Aceh mengaku lega setelah berhari-hari tak dapat menghubungi keluarganya. “Yang paling membuat kami cemas itu bukan airnya, tapi tak bisa menghubungi siapa pun. Begitu bisa telepon anak saya di Medan, rasanya lega sekali,” ujarnya.

Apresiasi dari Pemerintah Lokal

Respons positif datang dari pemerintah setempat. Kepala Desa Pulau Pakih Babusalam, Kabupaten Langkat, Mawardi menyampaikan bahwa PTPN IV merupakan perusahaan pertama yang tiba di desanya membawa bantuan.

“PTPN IV adalah pihak pertama yang datang membawa bantuan ke desa kami. Warga sangat terbantu karena kondisi akses benar-benar sulit sejak banjir merendam jalan utama. Kami berterima kasih kepada PTPN IV atas kepeduliannya,” ujar Mawardi.

Selain itu, dukungan dari PTPN IV juga dirasakan oleh masyarakat di Tapanuli Selatan. Kepala Desa Hapesong Baru, Zulkarnain Siregar menyampaikan apresiasi atas bantuan alat berat dari PTPN IV yang digunakan untuk membuka akses jalan yang tertutup lumpur dan material banjir.

“Bantuan dari PTPN IV sangat membantu kami. Jalan desa sempat tertutup total dan warga tidak bisa keluar untuk mencari kebutuhan dasar. Setelah alat berat turun, akses kembali terbuka dan bantuan bisa masuk. Kami sangat berterima kasih atas respon cepat PTPN IV,” kata Zulkarnain.

Di tengah situasi darurat yang menyulitkan banyak pihak, langkah cepat PalmCo menembus wilayah terdampak menjadi salah satu dukungan yang ikut meringankan beban warga di masa-masa kritis. (ila)

Peduli Korban Banjir, Muslim Salurkan Bantuan Bahan Makanan

BANTUAN:Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan Dr H Muslim MSP menyalurkan bantuan bahan makanan dari Fraksi Demokrat DPR RI kepada warga korban banjir di Komplek BTN Kelurahan Besar, Medan Marelan, Kota Medan pada Senin (1/12/2025) malam.
BANTUAN:Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan Dr H Muslim MSP menyalurkan bantuan bahan makanan dari Fraksi Demokrat DPR RI kepada warga korban banjir di Komplek BTN Kelurahan Besar, Medan Marelan, Kota Medan pada Senin (1/12/2025) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan Dr H Muslim MSP menyalurkan bantuan bahan makanan dari Fraksi Demokrat DPR RI kepada warga korban banjir di Komplek BTN Kelurahan Besar, Medan Marelan, Kota Medan pada Senin (1/12/2025) malam.

“Bantuan ini diberikan oleh Fraksi Demokrat DPR RI sebagai bentuk kepedulian kepada warga Kota Medan, khususnya warga Medan Utara dan sekitarnya yang menjadi korban banjir,” ucap Muslim.

Dikatakan Muslim, sejak 27 November 2025, warga di Medan Utara harus berjibaku menghadapi bencana banjir.

“Rumah warga berserta semua yang ada didalamnya terendam sampai beberapa hari. Mereka tidur di pengungsian, makan tidak makan dan kedinginan. Bahkan empat hari pascabanjir, masih ada yang belum bisa pulang ke rumah karena rumahnya masih tergenang,” ujarnya.

Dijelaskan Muslim, banjir yang terjadi pada 27 November 2025 merupakan salah satu banjir terbesar yang pernah terjadi di Kota Medan. Sementara, masalah banjir di Kota Medan menjadi polemik yang telah lama dibahas. Bahkan, Pemko Medan menjadikan masalah banjir sebagai salah satu program prioritas, hingga menggelontorkan anggaran sampai triliunan rupiah. Akan tetapi, banjir masih terus menerjang Kota Medan. “Pemko Medan harus bisa mencari penyelesaian masalah banjir di Kota Medan, khususnya di wilayah Medan Utara,” jelas Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan itu.

Sementara itu, salah seorang warga Komplek BTN, Kelurahan Besar, Medan Labuhan mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan, khususnya kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono serta Ketua Partai Demokrat Sumut, M Lokot Nasution.”Terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada kami,” kata warga.(map/ila)

Auto2000 Medan Marelan Sediakan Tempat Pengungsian bagi Korban Banjir

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Banjir besar yang melanda kota Medan memaksa ribuan warga mengungsi ke lokasi aman.

Salah satu lokasi yang menjadi pilihan warga untuk mengungsi adalah Auto2000 Medan Marelan yang merupakan dealer mobil Toyota yang berada di Kecamatan Medan Marelan.

Auto2000 Medan Marelan dengan tangan terbuka menerima ratusan warga sekitar yang menjadi korban banjir dengan menyediakan tempat tinggal sementara untuk menunggu air surut. Tidak hanya itu, pihak dealer juga menyediakan dapur umum dan berbagai kebutuhan warga.

Anton Jimmi Suwandy, Chief Executive Auto2000, mengatakan, Auto2000 cabang Marelan mulai membuka ruang sebagai lokasi pengungsian korban banjir sejak Kamis, (27/11/2025).

“Pertama, Auto2000 turut berduka atas musibah bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Medan,” ujar Anton dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/11/2025).

“Sebagai bentuk kepedulian, Auto2000 Medan, khususnya Cabang Marelan, sejak 27 November lalu telah membuka area cabang sebagai lokasi pengungsian sementara,” ujar Anton.

Hingga saat ini, kata Anton, Auto2000 cabang Marelan yang berada di Jalan Titi Papan, Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, telah menampung lebih dari 200 warga yang terdampak banjir terutama warga lanjut usia, perempuan dan anak anak.

“Ini juga merupakan inisiatif yang berangkat dari koordinasi antara Auto2000, pihak pemerintah khususnya Babinsa setempat dan warga terdampak,” ujar Anton.

“Selain itu, di area cabang Auto2000 Marelan dibuka dapur umum, dan Auto2000 turut menyediakan beberapa kebutuhan mendesak untuk membantu para pengungsi selama berada di area cabang kami,” katanya.

Anton mengatakan, Auto2000 juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan Grup Astra lainnya untuk memperkuat dukungan bagi masyarakat yang terdampak.

“Harapan kami, bencana ini dapat segera berakhir sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal seperti sediakala,” katanya.

“Terkait dengan operasional cabang, per 29 Desember, cabang Auto2000 juga sudah kembali beroperasi, mengingat kebutuhan konsumen yang kendaraannya juga terkena dampak,” ujarnya. (ila)

Dugaan Pungli, Gubsu Diminta Ganti Kadis dan Kabid PUPR Sumut

Muhammad Abdi Siahaan alias Wak Geng
Muhammad Abdi Siahaan alias Wak Geng

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (Kadis PUPR) Sumatera Utara (Sumut) oleh oknum kepala bidang (kabid) HRH cs masih terus disoal. Kali ini, mendapat respon dari Praktisi Hukum Dr Panca.

Dia mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution untuk segera bertindak.
”Kasus ini harus menjadi perhatian Gubsu, agar jangan terulang lagi kasus sebelumnya, apa lagi ini sudah buat resah internal Dinas PUPR,” kata DR Panca, kemarin.

Menurutnya, jika melihat kasus dugaan pungli berupa kutipan uang 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek yang dilakukan HRH cs ini sudah layak menjadi perhatian penegak hukum. Ditambah lagi adanya dugaan kasus jual beli jabatan di tubuh PUPR Sumut.
“Aparat penegak hukum sudah selayaknya melakukan inventarisir dan investigasi di lapangan untuk mengungkap fakta,” jelasnya.

Sementara kalangan akademisi, Dr Solihin turut mengomentari permasalahan ini.
Dr Solihin menilai seharusnya pejabat yang menduduki jabatan di Dinas PUPR Provinsi Sumut haruslah orang-orang yang sesuai dengan kemampuan (merite system).
“Artinya, tidak asal main caplok atau titipan saja. Kualitas SDM-nya juga harus disesuaikan agar menentukan hasil kerja dalam pembangunan infrastruktur di Sumut,” tandas Dr Solihin.

Dia menilai jika SDM disesuaikan dengan jabatan dan porsinya maka pembangunan Sumut memiliki wajah yang baik.

“Semua itu harus diawali dari itikad Gubsu untuk mengevaluasi guna mendapatkan orang yang benar benar baik bekerja di Dinas PUPR Sumut itu,” jelasnya.

Dr Solihin pun berkeyakinan bahwa Gubsu mampu membersihkan perilaku koruptif di Dinas PUPR Sumut jika melihat rekam jejak saat menjabat Wali Kota Medan.
Sementara, Aktivis Sosial Kemasyarakatan Pemantau Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Muhammad Abdi Siahaan mengatakan, bahwa praktik pungli dan jual beli jabatan di Dinas PUPR Sumut bukan menjadi rahasia umum lagi. Bahkan sudah berlangsung lama.

“Dinas PUPR sedari dulu menjadi lumbung cuan sehingga tidak heran siapapun berebut untuk masuk di dalamnya. Para pejabat di PUPR bahkan banyak yang memegang kendali proyek karena merek juga yang mengatur,” kata pria yang akrab disapa Wak Genk, Senin (1/12).

Bahkan Wak Genk mengetahui banyak seluk belum dan sisi gelap dari PUPR Sumut itu, karena dia kerap bertandang di kantor yang berlokasi di Jalan Sakti Lubis Medan itu.
Dia pun mendesak Gubsu Bobby Nasution segera bertindak bila tidak ingin dicap ikut berkolaborasi dengan antek-antek di PUPR Sumut.

“Saya harap Gubsu mengevaluasi kembali jabatan-jabatan yang ada di Dinas PUPR mulai dari kepala dinas dan kabid dan bila perlu mereka diganti, mengingat digaan pungli dan jual beli jabatan ini tidak terlepas dari peran mereka,” tegasnya.

Wak Genk juga mengaku pernah didatangi staf oknum di Dinas PUPR agar tidak lagi memberi statmen soal dugaan pungli dan permintaan fee proyek, seperti HRH cs.
“Saya memang ada diminta untuk tidak lagi membeberkan kasus kasus yang ada di PUPR seperti HRH itu, tapi dengan tegas saya katakan kepada mereka akan terus memantau sampai Gubsu benar-benar membersihkan praktik kotor itu,” tegasnya.

Sebelumnya dalam penelusuran wartawan di Kantor PUPR Sunut isu dugaan jual beli jabatan diduga terjadi.

”Untuk menduduki jabatan staf eselon 4 dipatokan harga Rp50 juta hingga Rp100 juta, semakin strategis jabatan yang diiisi semakin tinggi harga yang diminta, dan ini belum termasuk setoran lainnya,” beber orang dalam di Dinas PUPR Sumut itu.
Beda lagi harga untuk mengisi jabatan Kepala UPT di seluruh daerah Sumut. Itu menurutnya dihargai dari Rp150 juta hingga Rp200 juta.

Ironisnya, oknum yang mengatur jual beli jabatan di Dinas PUPR Sumut tersebut dilakukan orang yang sama, yakni HRH.
“Ya, kita taulah HRH ini seperti kaki tangannya dari petinggi di PUPR,” tandasnya.

Wartawan yang mencoba menemui HRH di Dinas PUPR Sumut Jalan Sakti Lubis Medan pada Jumat lalu itu berketepatan sudah habis jam kerja. “Pegawainya sudah berpulangan pak,” kata oknum di kantor PUPR Sumut.
Usai mendapat nomor telepon, HRH pernah memberi keterangan kepada wartawan, Minggu (9/11) lalu.

Dalam sambungan komunikasi WhatsApp HRS membantah terkait kasus-kasus tersebut.”Tidak ada saya lakukan itu,” kata HRS.
Satu per satu kasus dugaan kutipan uang kepada rekanan dan jual beli jabatan di Dinas PUPR Sumut dijabarkan wartawan, HRS tetap ngotot membantah tudingan itu.
”Ya, benar saya tidak melakukan itu,” tandasnya lagi. (azw)

Bencana, Eksploitasi, dan Ketidakadilan: Sumatera dalam Perspektif Negara dan Ekologi

Oleh: Dr. H. Tumpal Panggabean, MA

Dalam beberapa pekan terakhir, Sumatera—khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—ditimpa rangkaian banjir bandang dan longsor yang mengerikan, menelan banyak korban jiwa, menghancurkan rumah, meratakan lahan pertanian, dan membuat ribuan orang mengungsi. Data terbaru menunjukkan, korban meninggal dunia mencapai ratusan, sementara ratusan lainnya hilang, dan ribuan terpaksa kehilangan tempat tinggal.

Namun lebih dari sekadar fenomena cuaca ekstrem atau bencana alam yang acak, banyak pihak—termasuk kelompok lingkungan—menyatakan, krisis ini seharusnya dilihat sebagai bencana ekologis dan bahkan kriminal ekologis: akibat kesalahan struktural dalam pengelolaan sumber daya, eksploitasi hutan dan tanah, serta ketidakmauan negara dan pemerintah pusat untuk mengambil tanggung jawab secara serius.

Eksploitasi Hutan, Alih Fungsi Lahan, dan Bencana yang Dipicu Manusia

Menurut pernyataan dari WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) — sebagaimana dilansir media — tujuh perusahaan telah diidentifikasi melakukan aktivitas eksploitasi di kawasan hutan kritis, seperti kawasan hutan Batang Toru di Sumatera Utara. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain pertambangan, pembangkit listrik hidro, perkebunan sawit, dan proyek energi terbarukan (geothermal / mikro-hidro).

WALHI Sumut, melalui Direktur Eksekutifnya, mengemukakan bahwa “banjir bandang dan longsor bukan sekadar akibat hujan ekstrem, melainkan bencana ekologis akibat kegagalan negara mengendalikan kerusakan lingkungan.” Tambahan pula, sejumlah kayu besar terbawa arus banjir — dan citra satelit menunjukkan bahwa tutupan hutan di banyak titik telah hilang — sebagai bukti nyata bahwa aktivitas manusia telah menggunduli daerah yang seharusnya menjaga keseimbangan ekologis.

Pimpinan badan BUMN pun mendesak agar polisi di tiga provinsi terdampak segera mengusut pembalakan liar, dan menekankan bahwa “tangan manusia” terlibat dalam bencana ini — bahwa kerusakan hutan ilegal telah memperparah aliran air serta memicu longsor dan banjir bandang.

Dari perspektif ekologis dan struktural, ini menunjukkan bahwa bencana tersebut bukan hanya soal cuaca; melainkan soal model pembangunan jangka panjang: bagaimana izin diberikan kepada korporasi untuk membuka hutan, bagaimana regulasi ditegakkan (atau malah longgar), dan bagaimana keuntungan dikeruk sementara risiko lingkungan dan sosial menimpa rakyat dan alam.

Krisis Iklim, Kerusakan Lingkungan, dan Kebijakan Negara

Pernyataan dari pejabat nasional mempertegas bahwa peristiwa ini juga merupakan alarm krisis iklim dan lingkungan. Bila kita mengaitkan data kematian, pengungsi, dan kerusakan lingkungan dengan praktik eksploitasi hutan dan lahan — maka kita seharusnya menempatkan kejadian ini dalam bingkai krisis ekologis yang sistemik.
Dengan demikian, negara tidak bisa lagi berpangku tangan menunggu “alam yang marah” — karena sebagian besar penyebabnya adalah ulah manusia: alih fungsi lahan, eksploitasi hutan, kebijakan izin tambang/pabrik/perkebunan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekologi dan masyarakat.

Ketidakadilan Kebijakan: Jawa-Sentrik dan Disparitas Perhatian
Ironisnya — seperti Anda soroti — meskipun korban sudah sangat banyak (menurut berbagai laporan, korban bisa ratusan orang tewas, ratusan hilang, ribuan rumah rusak, ribuan pengungsi) — pemerintah pusat sampai saat ini belum menetapkan status “bencana nasional” untuk tragedi ini: status yang memungkinkan mobilisasi sumber daya besar-besaran, prioritas penanganan, dan perhatian nasional.

Padahal, status bencana nasional bisa menjadi bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat, serta pengakuan bahwa kerugian yang dialami bukan masalah lokal semata, melainkan tragedi kemanusiaan dan ekologis nasional. Penolakan atau kelambanan menetapkan status ini mengandung muatan ketidakadilan struktur — terutama terhadap wilayah di luar Jawa (seperti Sumatera). Dalam arti ini, pendekatan kebijakan dan respons negara tampak sangat “Jawa-sentrik”: fokus pada inti Jawa sambil menomorduakan wilayah lain yang menyumbangkan sumber daya alam besar bagi pembangunan nasional.

Akibatnya, korban — manusia, alam, komunitas lokal — berada dalam posisi rentan tanpa jaminan perlindungan yang memadai. Sementara itu, pertambangan, perkebunan, dan proyek besar tetap berjalan, kerusakan lingkungan terus terjadi. Ini bukan sekadar soal miskomunikasi atau kelalaian — tapi soal asimetri kekuasaan, pengabaian struktural, dan ketidakadilan politik terhadap daerah luar Jawa.

Perlunya Kajian Struktural dan Holistik atas Relasi Pusat–Daerah

Dalam konteks ini, Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat mendorong untuk melakukan kajian mendalam terhadap hubungan bernegara antara pusat (Jawa) dan daerah (luar Jawa) menjadi sangat relevan. Kajian semacam itu tidak cukup pada aspek ekonomi atau politik semata — tetapi harus holistik: meliputi aspek ekologis, kultural, sejarah, dan keadilan spasial.
Beberapa pertanyaan yang perlu dikaji antara lain :

1. Mengapa keputusan izin eksploitasi lahan/hutan di luar Pulau Jawa banyak diberikan tanpa memperhitungkan kerentanan ekologi dan sosial setempat?

2. Apakah mekanisme pengambilan keputusan di tingkat nasional memperhatikan suara dan hak masyarakat lokal terdampak?

3. Sejauh mana regulasi lingkungan ditegakkan — dan apakah sanksi terhadap pelanggaran serius ditegakkan secara tegas dan adil?
4. Bagaimana distribusi manfaat dan beban dari sumber daya alam: siapa merasakan keuntungan, siapa menanggung kerugian?
5. Apakah ada unsur struktural yang memperkuat dominasi pusat (Jawa) atas daerah luar Jawa — baik secara ekonomi, politik, maupun lingkungan?
6. Bagaimana mengubah paradigma pembangunan agar tidak hanya menekankan eksploitasi sumber daya, tapi juga keadilan ekologis, hak masyarakat adat/daerah, dan keberlanjutan?

Kajian semacam itu dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih adil, menghormati hak daerah, menghargai alam, dan meminimalkan tragedi ekologis di masa depan.

Kesimpulan: Bencana Tak Hanya Alam, Tapi Hasil Politik dan Ekonomi

Bencana besar yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November 2025 seharusnya dilihat lebih dari sekadar akibat cuaca ekstrem atau iklim — melainkan juga sebagai produk dari eksploitasi ekologis, kebijakan yang memberi ruang bagi perusakan lingkungan, dan ketidakadilan struktural dalam hubungan pusat–daerah.

Menegaskan status bencana nasional, mengusut tuntas pelaku pembalakan/pembukaan hutan ilegal, meninjau ulang izin eksploitasi — itu semua adalah bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga dan alam. Namun lebih dari itu, yang diperlukan adalah transformasi paradigma: dari pembangunan yang merusak dan menimbun keuntungan jangka pendek — ke pembangunan yang adil, ekologis, dan menghormati hak-hak komunitas lokal.

Dalam kerangka itu, dorongan kajian dari MP ICMI Muda Pusat bukan semata idealisme akademik — tetapi panggilan moral dan politik: agar relasi pusat–daerah dihitung ulang, sehingga tidak ada lagi tragedi ekologis seperti yang kita saksikan sekarang.

Tulisan ini bukan hanya seruan empati — tetapi seruan politik dan struktural. Dalam hal ini Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat merekomendasikan untuk menjadi fokus aksi dan advokasi:

1. Mendesak pemerintah pusat untuk segera mengakui tragedi ini sebagai *Bencana Nasional*, sehingga alokasi sumber daya, bantuan, dan tanggung jawab negara terhadap korban menjadi nyata.

2. Mendesak pengusutan serius terhadap semua aktor — korporasi maupun individu — yang terlibat dalam pembalakan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi hutan/perkebunan di kawasan rawan.

3. Menyusun kajian mendalam (oleh akademisi, NGO, komunitas lokal) tentang relasi pusat–daerah dalam hal kebijakan sumber daya alam, lingkungan, dan keadilan spasial. ICMI Muda dengan setiap jenjangnya siap memainkan peran kunci dalam ini.

Dengan kombinasi advokasi, kebijakan pro-rakyat & pro-lingkungan, serta transformasi paradigma — tragedi seperti ini bisa dicegah, dan masa depan Sumatera maupun daerah luar Jawa tidak selalu identik dengan penderitaan ekologis dan ketidakadilan.

Penulis adalah Ketua Presidium Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat

DPW Forsa Sumut Apresiasi Audisi Forsa Idol IV DPC Forsa Kota Binjai

Ketua DPW Forsa Sumut Burhanuddin Sitepu diabadikan bersama pengurus DPC Forsa Kota Binjai dan para pemenang Forsa Idol 2025, Minggu (30/11/2025).
Ketua DPW Forsa Sumut Burhanuddin Sitepu diabadikan bersama pengurus DPC Forsa Kota Binjai dan para pemenang Forsa Idol 2025, Minggu (30/11/2025).

BINJAI, SumutPos.co- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Fans of Rhoma and Soneta (Forsa) Kota Binjai sukses menggelar audisi Forsa Idol IV Tahun 2025, Minggu (30/11/2025). Ajang pencarian bakat bergengsi ini merupakan agenda tahunan yang digelar Forsa dalam melestarikan musik dangdut klasik.

Ketua DPW Forsa Sumut, Burhanuddin Sitepu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada DPC Forsa Kota Binjai yang telah menggelar audisi Forsa Idol 2025. “Forsa Idol merupakan wahana penting yang berfungsi sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat di musik dangdut. Ajang ini sekaligus menjadi pencarian bakat dan pelestari karya cipta Bang Haji Rhoma Irama yang bernuansa religi,” kata Burhanuddin Sitepu.

Sementara Sekretaris DPW Forsa Sumut Eko Blangkon mengatakan, setiap DPC Forsa se-Sumatera Utara bakal melaksanakan audisi serupa. Dari masing-masing DPC, akan dijaring tiga orang pemenang untuk mengikuti ajang Forsa Idol di tingkat wilayah Provinsi Sumatera Utara. “Pemenangnya akan diberangkatkan ke Jakarta menjadi Duta Forsa Sumut di ajang Grand Final Forsa Idol yang akan bersaing dengan utusan Forsa seluruh Indonesia,” kata Eko Blangkon.

Ketua DPC Forsa Binjai Ricky Wahyudi mengatakan, Forsa Idol IV DPC Kota Binjai ini mengusung tema “Sederhana tapi Berkesan”. Ricky mengucapkan terima kasih kepada DPW Forsa Sumut yang selalu mendukung seluruh program kerja DPC Forsa Binjai.

Hal senada disampaikan Pembina DPC Forsa Kota Binjai Joko Basuki SH. Dia juga berharap, DPC Forsa Kota Binjai dapat terus eksis dan selalu kompak dalam membesarkan Forsa di Sumatera Utara, khususnya Kota Binjai.

Sementara Ketua Panitia Sanel Harahap menyampaikan, adapun pemenang pada Forsa Idol IV Kota Binjai kali ini adalah, Juara 1 diraih Rara, Juara 2 Yuli, dan Juara 3 Irwansyah.

Selain dihadiri Ketua DPW Forsa Sumut Burhanuddin Sitepu SH dan Sekretaris Wilayah Eko Blangkon, audisi Forsa Idol Kota Binjai ini juga dihadiri unsur pengurus DPW Forsa Sumut diantaranya Ustadz H Zulkarnaen, Ustadz Tomy, Fitri Handayani, dan Bendahara Wartini. (adz)

BBM Langka, Warga Antre Berjam-jam di SPBU

ANTRE BBM: Ratusan pengendara sepeda motor rela antre di SPBU Jalan Tritura Medan untuk mendapatkan BBM, Sabtu (29/11).
ANTRE BBM: Ratusan pengendara sepeda motor rela antre di SPBU Jalan Tritura Medan untuk mendapatkan BBM, Sabtu (29/11).

MEDAN- Baru saja banjir yang melanda Kota Medan dan sekitarnya surut. Kini masyarakat di Kota Medan dan Deliserdang harus dihadapkan pada langkanya bahan bakar minyak (BBM). Hampir di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terihat antrean kendaraan bermotor.

Bahkan, hanya untuk mendapatkan satu atau dua liter BBM, warga harus mengantre berjam-jam. Pantauan Sumut Pos pada Sabtu (29/11) dan Minggu (30/11), banyak SPBU yang terpaksa tutup, sementara SPBU yang masih memiliki stok BBM dipenuhi antrean kendaraan hingga mengular ke jalan raya.

Di antaranya SPBU yang mengalami antrean di Jalan Mustang, Jalan AH Nasution, Jalan Jamin Ginting, Jalan Setia Budi, Jalan Ringroad, Jalan Gatot Subroto, Jalan Dr Mansyur dan hampir seluruh SPBU lainnya mengantre. Di Jalan Tritura dan Jalan AH Nasution Medan, terjadi antrean panjang hingga lalu lintas mengalami kemacetan yang cukup panjang di kedua lokasi tersebut. Aparat kepolisian
juga tampak melakukan pengamanan lalulintas di sekitar SPBU.

“Ini saya antre dari jam 2 tadi, sampai sekarang jam 4 masih ngantre,” kata Dewi, seorang warga yang ditemui Sumut Pos di SPBU Jalan Tritura, Sabtu (29/11). Ia berharap, pemerintah dapat mengambil sikap terhadap permasalahan kelangkaan BBM tersebut.

Sementara seorang driver ojek online (ojol) Angga, mengeluhkan kelangkaan BBM ini berpengaruh terhadap pendapatannya. Dengan memakan waktu yang begitu panjang untuk mengantre, banyak orderan yang terlewat ataupun tertunda. “Soal isi minyak, kami berpengaruh terhadap waktu, biasanya tak begitu lama mengisinya,” katanya.

Selain persoalan waktu, ia juga mengeluhkan potensi rusaknya mesin kendaraan akibat sering kehabisan BBM. “Kalo sepeda motor sudah kehabisan minyak, mengulah lagi, ke bengkel lagi, karna ini motor injeksi” sambungnya.

Ia mengaku sudah mendatangi dua SPBU, namun SPBU yang didatangi sebelumnya sedang kehabisan stok dan terpaksa tutup, yaitu SPBU di Jalan Sisingamangaraja. Masyarakat berharap agar permasalahan ini dapat segera ditangani dan penyaluran BBM dapat kembali normal.

Sementara pantauan Sumut Pos di SPBU Pasar Medan, Medan Denai, ratusan pengendara sudah antre di luar pagar SPBU.

Kelangkaan BBM juga terjadi di Deliserdang. Antrean panjang kendaraan di SPBU yang menibulkan kemacetan, mendapat perhatian dari Polresta Deliserdang yang langsung menurunkan personel Satlantas guna mengantisipasi kemacetan, Minggu (30/11). Kapolresta Deli Serdang melalui Kasat Lantas Polresta Deliserdang AKP Resti Widya Sari S Tr KSIK mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh personel untuk proaktif melakukan pengaturan lalu lintas di titik-titik SPBU yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

“Kami menempatkan personel di lokasi-lokasi strategis, terutama SPBU yang berada di jalur lintas padat, untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan yang berlebihan,” ungkapnya.

Selain pengaturan arus lalu lintas tambahnya, Satlantas juga berkoordinasi dengan pihak pengelola SPBU untuk bersama-sama mencari solusi guna meminimalisir antrean. Di antaranya dengan mengoptimalkan jumlah dispenser yang beroperasi, memastikan ketersediaan stok BBM, serta jika memungkinkan, mengimbau masyarakat untuk mengisi BBM di waktu-waktu yang tidak terlalu ramai.

“Kami juga mengimbau kepada para pengendara untuk tetap tertib dan sabar dalam mengantre. Jangan menyerobot antrean karena hal tersebut justru akan memperparah kemacetan dan dapat memicu konflik,” tambahnya.

Diharapkan dengan adanya intervensi dari Satlantas ini, kemacetan akibat antrean di SPBU dapat diminimalisir, sehingga masyarakat pengguna jalan dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan aman. Satlantas Polresta Deli Serdang akan terus memantau situasi dan siap mengambil tindakan jika diperlukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Deliserdang.

Warga Medan Diimbau Tak Panik Menyikapi kelangkaan BBM yang terjadi, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengimbau seluruh masyarakat agar tidak panik. Sebab berdasarkan informasi PT Pertamina, stok BBM di Kota Medan aman, namun terkendala pendistribusian akibat cuaca buruk di Pelabuhan Belawan dan kondisi banjir.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Karena rekan-rekan Pertamina menyatakan, stok BBM cukup,” kata Rico Waas didampingi Sekda, Wiriya Alrahmandan Asisten Ekbang Citra Effendi Capah serta Kadis Kominfo Arrahmaan Pane usai pertemuan dengan PT Pertamina dan PT PLN di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman, Sabtu (29/11). Menurut Rico, selain terkendala akibat cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Belawan, faktor banjir juga menjadi kendala dalam pendistribusian BBM.

“Kami juga minta masyarakat bersabar dan tidak panic buying, agar BBM yang didistribusikan ke SPBU oleh Pertamina dapat disalurkan secara merata,” imbaunya.

Terkait pemadaman listrik, Rico menyampaikan, berdasarkan informasi yang didapat dari PT PLN, pemadaman listrik yang terjadi dikarenakan terdapat 5 Gardu induk yang terendam banjir.

“PLN melaporkan bahwa lima gardu induk tergenang banjir, menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Kota Medan terutama di Medan Utara. Namun seiring surutnya air, proses pemulihan sedang berlangsung dan listrik akan menyala secara bertahap.

Akan tetapi bagi wilayah yang masih terendam banjir pemadaman listrik masih terjadi guna mencegah hal yang tidak diinginkan,” jelas Rico. Sementara Tito Riyanto, Sales Manajer Retail Medan PT Pertamina menjelaskan, kondisi cuaca yang buruk dan akses jalan yang banjir menjadi penyebab terkendala nyadistribusi BBM ke SPBU.“Kami mengharapkan masyarakat tidak panik dan membeli BBM secukupnya saja sesuai kebutuhan.

Karena kami pastikan dalam 2 -3 hari kedepan suplai BBM ke SPBU aman”, jelasnya. Menurut Tito, untuk saat ini stok BBM di depot internal di rata-ratakan bisa cukup 10 sampai 11 hari kedepan, jadi tidak ada kekhwatiran stok BBM di depot. Hanya saja persoalan pendistribusian dan masyarakat yang membeli BBM melebihi kebutuhan normal menjadiPRkami.

“KarenastokBBMaman, jika pendistribusian normal kembali, kami jamin tidak ada kelangkaan BBM lagi,” ujarnya. Sementara Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memastikan, pemerintah provinsi telah mengambil langkah cepat untuk menjawab persoalan kelangkaan BBM
yang mulai terjadi di sejumlah wilayah.

Kondisi ini dipicu oleh cuaca buruk yang melanda Sumut dalam beberapa hari terakhir, sehingga menghambat proses distribusi BBM melalui
jalur laut. Menurut Bobby, kapal tanker pengangkut BBM sebenarnya telah tiba di Pelabuhan Belawan.

Namun tingginya ombak membuat kapal belum bisa bersandar untuk melakukan proses loading bahan bakar. “Kemarin sudah kita koordinasikan, karena di Belawan ombak tinggi, tanker (pembawa BBM) sudah ada cuma belum bisa disambungkan loading bahan bakarnya,” kata Bobby.

Oleh sebab itu, stok BBM pun didatangkan dari daerah terdekat seperti Pekanbaru, Riau. Ia mengungkapkan ada kurang lebih 30 truk yang akan membawa stok BBM ke Sumut.

“Dari Pekanbaru sudah dikirim ada 30 truk, sedang dikirim ke sini,” kata Bobby.
Ia pun berharap cuaca dan ombak di laut segeramembaik. Sehingga tanker yang sedang membawa BBM bisa segera bersandar.
“Mudah mudahan ombaknya mereda, ini bisa menyandar dan bisa loading,” kata Bobby. (man/btr/adz)

PLN UID Sumatera Utara Gelar “PLN Goes to Campus, Ajak Mahasiswa Pahami Transformasi Energi Masa Depan

Manager UP3 Pematang Siantar, Bapak Ramses Manalu saat menyampaikan sambutan
Manager UP3 Pematang Siantar, Bapak Ramses Manalu saat menyampaikan sambutan

Pematangsiantar — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui PLN UP3 Pematangsiantar menyelenggarakan kegiatan PLN Goes to Campus di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar.

Mengusung tema “The Next Chapter of PLN’s Transformation”, kegiatan ini bertujuan memberikan literasi energi dan membuka wawasan generasi muda mengenai transformasi industri ketenagalistrikan serta arah transisi energi nasional.

Acara yang berlangsung di Aula Universitas HKBP Nommensen ini dihadiri oleh Rektor Dr Muktar B. Panjaitan, SSi, MPd, jajaran dosen, dan ratusan mahasiswa dari berbagai program studi (25/11). Dari pihak PLN, kegiatan dibuka oleh Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu.

Dalam sambutannya, Ramses menyampaikan bahwa edukasi energi kepada mahasiswa merupakan bagian penting dari upaya PLN mewujudkan SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan.
“PLN saat ini sedang menjalankan transformasi besar menuju perusahaan energi yang modern, digital, dan ramah lingkungan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin menumbuhkan pemahaman mahasiswa terkait masa depan industri energi, sekaligus mendorong mereka menjadi bagian dari akselerasi transisi energi nasional,” jelas Ramses.

Kegiatan turut menghadirkan materi keselamatan ketenagalistrikan oleh Jeremia Raja Mangarerak Manurung dan Doli Uli Saut Sitompul, yang menekankan pentingnya instalasi listrik yang aman, kewaspadaan terhadap potensi bahaya, serta budaya peduli keselamatan.

Sesi utama bertema “The Next Chapter of PLN’s Transformation” disampaikan oleh Manager Unit Layanan Pelanggan (MULP) Siantar Kota, Janno Marbun.

Ia memaparkan perjalanan transformasi PLN, digitalisasi layanan melalui PLN Mobile, penguatan keandalan sistem, serta strategi PLN mewujudkan penggunaan energi bersih dan berkelanjutan.
Mahasiswa tampak antusias mengikuti sesi diskusi, terutama mengenai peran PLN dalam pembangunan nasional, pemanfaatan energi baru terbarukan, digitalisasi sistem kelistrikan, hingga peluang karier di sektor energi.

Apresiasi dari Rektor Universitas HKBP Nommensen
Rektor Universitas HKBP Nommensen Dr Muktar B. Panjaitan, menyampaikan apresiasi terhadap PLN melalui kolaborasi ini.

“Edukasi seperti ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami dinamika industri energi dan dunia kerja. Kami menyambut baik sinergi dengan PLN dan berharap kolaborasi ini terus berlanjut,” tuturnya.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Mundhakir, turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai langkah nyata PLN membangun ekosistem energi yang inovatif dan berorientasi masa depan.

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM unggul yang akan menjadi motor penggerak transisi energi. Melalui PLN Goes to Campus, kami ingin menghadirkan ruang dialog dan literasi energi yang komprehensif bagi mahasiswa,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa transformasi PLN meliputi digitalisasi layanan, penguatan keselamatan, dan penyediaan energi berkualitas bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih terang, hijau, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya PLN Goes to Campus di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, PLN UID Sumatera Utara menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan dalam membangun generasi muda yang sadar energi, inovatif, peduli keselamatan, serta siap menghadapi tantangan masa depan industri kelistrikan. (ila)

Duta Wisata Deliserdang Tahun 2025, Rizki: Alhamdulillah Saya Terus Belajar

BERSAMA: Duta Wisata Deliserdang Tahun 2025, M Rizki Simamora bersama kedua orangtuanya, Sabaruddin Ahmad Simamora dan Idawati Siregar.
BERSAMA: Duta Wisata Deliserdang Tahun 2025, M Rizki Simamora bersama kedua orangtuanya, Sabaruddin Ahmad Simamora dan Idawati Siregar.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – M Rizki Simamora dari Kecamatan STM Hilir dan Nabila Anaswa dari Kecamatan Percut Seituan, terpilih menjadi Duta Wisata Deliserdang Tahun 2025.

Untuk Wakil I Putra Terbaik Duta Wisata Deliserdang adalah Ferdinandus Aldo Susilo dari Kecamatan Percut Seituan, dan Wakil II adalah M Iqbal Rahman dari Kecamatan Batangkuis.

Untuk putri, Wakil I Elvira Putri Yuranda dari Kecamatan Tanjungmorawa, dan Wakil II Meilani Aldira Cen dari Kecamatan Lubukpakam.

Pada Grand Final Pemilihan Duta Wisata Deliserdang Tahun 2025 yang dilaksanakan di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Selasa malam (25/11/2025) kemarin, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deliserdang, Dedi Maswardy SSos MAP mengatakan, duta wisata bukan sekadar kompetisi bakat, tetapi sarana penting untuk melahirkan figur muda yang akan menjadi ikon promosi pariwisata Deliserdang.

“Duta wisata bukan hanya wajah promosi, tetapi juga duta bernilai luhur yang mencerminkan karakter daerah. Mereka diharapkan mampu menjadi jembatan informasi mengenai keindahan alam, budaya, sejarah, kuliner, hingga potensi ekonomi kreatif Kabupaten Deliserdang,” ucap Sekda.

Sekda juga menekankan pentingnya peran digital dalam promosi pariwisata di era modern. Para duta wisata dituntut untuk kreatif mengemas informasi melalui konten visual, narasi kuat, serta pemanfaatan platform digital agar mampu menjangkau audiens yang lebih luas.

Sekda memberi apresiasi kepada Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Budporapar) dan pihak terkait lainnya ang telah menyelenggarakan Pemilihan Duta Wisata Deoiserdang 2025 tersebut.

Dijelaskan, pemilihan duta wisata merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang setiap tahunnya melalui Dinas Budporapar.

Tujuannya untuk mencari putra-putri terbaik yang akan menjadi personal branding dalam pengembangan pariwisata dan promosi objek wisata, sekaligus mendukung kegiatan UMKM.

“Setiap tahunnya, para juara kita tugaskan untuk membantu pemerintah dalam mempromosikan pariwisata, objek wisata, UMKM, serta hadir dalam berbagai event penting. Mereka juga membantu menyosialisasikan visi misi Pemerintah Kabupaten Deliserdang kepada masyarakat luas,” jelas Sekda.

Sekda berharap para duta wisata bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjadi representasi generasi muda yang kreatif, serta bersinergi dalam mempromosikan potensi wisata Deliserdang di berbagai platform.

Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Budporapar, Yudy Hilmawan SE MM dalam laporannya menyampaikan, Pemilihan Duta Wisata Deliserdang 2025 diikuti 40 peserta dari seluruh kecamatan di Kabupaten Deliserdang.

Ke-40 peserta tersebut mengikuti proses seleksi yang dimulai dari audisi pada Kamis, 13 November 2025, dilanjutkan dengan masa karantina di Cadika dan Thong Ins. Dari rangkaian tersebut, terpilih 10 pasang finalis yang tampil pada malam grand final untuk memperebutkan posisi enam putra dan enam putri terbaik.

Hadir pada malam grand final tersebut, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Deliserdang Ny Jelita Asri Ludin Tambunan, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny Asniar Lom Lom Suwondo, anggota DPRD Deliserdang Herti Sastra Br Munthe, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta undangan lainnya.

Sementara M Rizki Simamora mengaku bangga dengan penobatan dirinya sebagai Duta Wisata Deliserdang Tahun 2025. Penghargaan ini akan dimanfaatkannya untuk lebih banyak belajar demi membangun Kabupaten Deliserdang.

“Syukur Alhamdulillah, ini kesempatan saya untuk belajar lebih mendalam kebudayaan di Kabupaten Deliserdang tempat saya tinggal sekarang ini,” tutur Mahasiswa Universitaa Islam Sumatera Utara Medan yang akrab disapa Kiki ini, Minggu (30/11) di kediamannnya di Perumahan Taman Anugrah Permai No 37 Dusun V Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang.

Sedangakn kedua orangtuanya, Sabaruddin Ahmad Simamora dan Idawati Siregar sangat mengapresiasi Pemkab Deliserdang yang telah menjaring para anak muda untuk lebih kreatif lagi dengan mengadakan Duta Wisata Deliserdang Tahun 2025.

“Alhamdulillah nya anak kami terpilih sebagai salah satu dutanya,” tutur Sabaruddin.
Menurutnya, mereka sebagai orangtua selalu mendukung setiap kegiatan positif yang diikuti oleh anak tunggalnya itu.

“Selain ini ada juga beberapa prestasi dan penghargaan yang diraih anak kami Kiki ini, dan itu lah hasil bentuk dukungan yang kami berikan kepadanya selama ini,” pungkasnya. (azw)

1...171819...15,735Page 18 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor