Home Blog Page 1802

Anies Siap Datang Deklarasi Capres, PKS Berpeluang Usung Sandiaga Cawapres

MESRA: Sandiaga Uno dan Anies Baswedan saat bersama di satu acara di Jakarta, beberapa waktu lalu.

JAKRTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Sandiaga Uno berpeluang diusung sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres). PKS sendiri kini tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat yang mengusung Anies Baswedan.

“Saat ini, PKS belum menentukan cawapres, artinya Sandi masih berpeluang untuk bisa diusung PKS. Siapa saja berpeluang, termasuk Sandi, apalagi pernah menang bersama Anies (di Pilgub DKI Jakarta 2017, Red),” katanya di Jakarta, Rabu (22/2).

“Saya kira Mas Sandi ini adalah orang yang sangat dekat dengan PKS, karena pernah diusung (di Pilgub DKI Jakarta 2017, Red) dan ini adalah pasangan yang pernah menang (bersama Anies Baswedan, Red),” sambungnya.

Namun demikian, lanjut Iqbal, PKS yang kini tergabung dalam Koalisi Perubahan akan menyerahkan keputusan penetapan cawapres kepada Koalisi Perubahan dan Anies.

Seperti yang diketahui, Koalisi Perubahan mempercayakan Anies Baswedan untuk memilih sendiri cawapres yang layak mendampinginya di 2024 nanti. Sampai saat ini, belum ada nama yang muncul.

“Walaupun kami sudah memutuskan bahwa Pak Anies yang nanti juga akan memutuskan (cawapresnya, Red) dan tentu ada persetujuan dari partai pengusung, saya kira bukan tidak mungkin Mas Sandi satu hari akan bersanding lagi dengan Pak Anies,” jelasnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendeklarasikan secara resmi eks Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies menyebut dirinya bakal menghadiri langsung deklarasi PKS tersebut. “Insya Allah besok saya datang ke DPP PKS,” kata Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (22/2).

Ketika ditanya perihal agenda apa saja yang akan dilakukan besok di PKS, Anies enggan untuk menjelaskan lebih rinci. Dia hanya meminta untuk menunggu besok.

“Begini pokoknya anda tunggu saja besok,” ujarnya.

Sebelumnya, PKS akan mendeklarasikan secara resmi eks Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Deklarasi ini dilakukan menjelang acara rapat kerja nasional (rakernas) PKS.

“Iya betul. Besok DPP PKS secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan jam 13.00 di kantor DPP PKS di TB Simatupang,” kata Juru Bicara (Jubir) PKS M Iqbal kepada wartawan, Rabu (22/2).

Iqbal mengatakan acara itu diawali musyawarah oleh jajaran Majelis Syuro PKS dan ditutup dengan agenda deklarasi Anies Baswedan sebagai capres yang didukung di 2024. “Musyawarah majelis syuro, ditutup dengan deklarasi resmi,” kata Iqbal. (jpc/bbs/azw)

Demokrat: Kasihan Koalisi Lain, Capresnya Belum Ada

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai ‘Koalisi Perubahan’ jauh lebih maju dibanding koalisi lain. Dia lantas merasa iba dengan koalisi di luar ‘Koalisi Perubahan’ yang belum mendeklarasikan nama capresnya.

“Progres (deklarasi), pasti progresnya ke sana. Kan kasian juga koalisi yang lain, nama capresnya belum ada,” ujar Jansen di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2).

“Kalau kita ini kan sudah apa ya, jauh lebih maju lah dari koalisi lain. Jadi kalau deklarasi bersama pasti, tinggal kita cari waktunya,” sambungnnya

Jansen mengatakan koalisinya meyakini apa yang dilakukan, termasuk soal mencapreskan Anies Baswedan. Hal itu, lanjut Jansen, tak seperti koalisi lainnya yang masih belum menentukan sosok capresnya.

“Kalau kita maju terus, makanya kita kan sudah mencapreskan Mas Anies, kan, mungkin kalau embrio koalisi yang lain ya masih lihat-lihat, kan gitu. Kalau kita apa yg kita yakini itu yang kita lakukan,” ungkap Jansen.

Jansen menuturkan bahwa ada banyak hal yang perlu dibahas oleh ‘koalisi perubahan’ sebelum deklarasi, termasuk soal pertimbangan deklarasi cawapres. Dia kemudian mendorong tiga koalisi lainnya untuk juga segera mendeklarasikan capresnya.

“Arahnya pasti ke sana (deklarasi). Kan tidak mungkin (tidak), kita sudah cukup 20 persen, tapi kan masih banyak detail yang mesti dibahas. Jadi, itu kan ada strateginya, kapan waktu tang pas nya, apakah bersamaan dengan cawapresnya,” tutur Jansen.

“Itu makanya dalam beberapa kesempatan saya katakan mbok ya tiga embrio koalisi yang lain itu, menyegerakan juga. Toh kan sudah cukup 20 persen itu? KIB dengan 3 partainya, kemudian KIR kan sudah cukup juga itu, teman2 PDIP. Ya minimal umumkan lah capresnya. Kalau wapresnya bisa saja ditahan di akhir-akhir, karena itu bagian dari strategi, mungkin biar ada efek kejutnya kan begitu kan. Karena kan cantik tuh,” pungkasnya. (jpc/bbs/azw)

Coblos Partai Bikin Lupa Urusi Rakyat

Ketua DPP Golkar Dave Laksono

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Dave Laksono menegaskan pihaknya menolak sistem proporsional tertutup atau coblos logo partai (bukan nama calegnya langsung) yang diberlakukan di Pemilu 2024. Dave menilai sistem pemilu tertutup dapat membuat para calon legislatif (caleg) melupakan turun ke bawah (turba) mengurusi rakyat.

“Yang kita ingin kejar itu adalah masyarakat tetap memiliki hak untuk memilih, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, dan juga dengan mendorong menjadi sistem proporsional tertutup itu bisa dilupakan turun ke bawah, reses-reses, pasti anggota-anggota (DPR), ‘Ya udah ngapain capek-capek. Nunggu di ujung aja, toh kan nanti nomor urut’,” kata Dave kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Dave berpandangan, pemberlakuan sistem proporsional tertutup bakal memberangus fungsi aspirasi anggota DPR. Sebabnya, menurut dia, sistem ini bakal membuat para caleg cukup bergantung pada keputusan partai, sehingga meminggirkan kewajibannya untuk turun ke rakyat. “Kalau misalnya kita itu sudah tidak lagi mencoblos nama, kembali ke proporsional tertutup, ya fungsi aspirasinya itu sudah otomatis akan berkurang bahkan hilang. Ya kita ngapain capek-capek turun ke bawah. Tinggal tunggu partai yang nentuin,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Lebih lanjut, Dave menilai sistem ini membuat partai hanya bertumpu pada segelintir figur saja. Dia menegaskan hal ini harus dihindari.

“Jadi akhirnya partai yang harus bekerja, partai yang harus turun, akhirnya partai apa, akan bertumpu kepada satu dua figur. Partai kan pasti akhirnya bertumpu kepada dua, tiga figur. Siapa yang, apa namanya, ketua umum ataupun juga siapapun figur yang partai jual akhirnya semua berlari ke sana, tidak lagi berlari kepada anggota parlemen,” kata Dave.

“Jadi kotaknya masyarakat itu akan semakin lama semakin hilang, semakin berkurang. Jadi itu yang harus kita patahkan, itu harus kita putus,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sistem pemilu saat ini yang memberlakukan sistem proporsional terbuka atau coblos nama caleg langsung, bukan logo partai, sedang menjadi perkara gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada enam pemohon yang tertulis dalam gugatan UU Pemilu di MK tersebut. Mereka ialah:

1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo). 2. Yuwono Pintadi. 3. Fahrurrozi (bacaleg 2024). 4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel). 5. Riyanto (warga Pekalongan). 6. Nono Marijono (warga Depok).

Dalam gugatannya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai bukan nama caleg. (jpc/bbs/azw)

Pemko Medan Pastikan Pasang Ornamen Kepala Kerbau di Gapura Medan Tuntungan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Protes yang dilayangkan warga Kota Medan, khususnya etnis karo dan warga Kecamatan Medan Tuntungan atas Gapura Batas Kota berbentuk rumah adat karo di Jalan Jamin Ginting, Simpang Tuntungan yang tidak memiliki ornamen ‘kepala kerbau’ namun hanya memiliki ornamen berbentuk ‘tanduk’ pada bagian atas Gapura, direspon langsung oleh Pemerintah Kota Medan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Endar Sutan Lubis, mengatakan pihaknya telah mengetahui hal itu. Endar pun berjanji, ornamen yang hanya berbentuk tanduk tersebut akan segera diganti.

“Iya, kita sudah mengetahui hal (kritikan) itu. Sudah kita sampaikan kepada pihak pemborongnya supaya oranamen (yang hanya berbentuk tanduk) itu segera diganti. Alhamdulillah, pihak pemborong juga mengaku siap untuk menggantinya,” ucap Endar kepada Sumut Pos, Kamis (23/2/2023).

Bahkan, kata Endar, khusus untuk tanduk kerbau yang akan dipasang pada ornamen berbentuk kepala kerbau tersebut akan menggunakan tanduk kerbau asli.

“Jadi ornamen kepala kerbaunya akan kita pasang di atas gapura itu, lengkap dengan tanduk kerbaunya. Bahkan untuk tanduknya, kita akan gunakan tanduk kerbau asli. Info yang saya dapat, tanduk kerbaunya sudah ada, sudah datang, dan akan segera kita pasang dengan ornamen kepala kerbaunya. Jadi mohon bersabar,” ujarnya.

Dijelaskan Endar, pihaknya hanya mengerjakan Gapura sesuai dengan DED (Detail Engineering Design) yang telah ada. Sejatinya, DED Gapura Batas Kota yang saat ini dibangun di tiga lokasi batas Kota Medan, termasuk Gapura di Simpang Tuntungan, sebelumnya dikerjakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang saat ini telah dilebur.

“Kita kan hanya mengerjakan sesuai DED, sementara DED nya dulu yang buat Dinas Pertamanan. Namun bila perlu direvisi, maka akan tentu akan kita revisi. Seperti ornamen kepala kerbau lengkap dengan tanduknya yang diminta untuk dipasang atas Gapura simpang Tuntungan ini, segera akan kita pasang untuk mengganti ornamen (hanya berbentuk tanduk) yang sudah terpasang saat ini,” jelasnya.

Ditanya kapan Gapura tersebut akan selesai dikerjakan, Endar belum dapat memastikannya. Namun, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan telah meminta kepada pihak pemborong untuk segera menyelesaikannya.

“Segera diselesaikan, dalam waktu dekat. Kita mohon kepada masyarakat agar bersabar, sebab sedang dikerjakan sesegera mungkin. Karena kita juga harus memperhatikan kualitas pembangunannya, bukan hanya sekedar selesai dibangun,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, warga etnis Karo di Kota Medan, memprotes pembangunan Gapura Batas Kota di Kecamatan Medan Tuntungan yang tengah dalam proses revitalisasi. Pasalnya usai direvitalisasi, ornamen ‘kepala kerbau’ berikut tanduknya tidak terlihat di atas Gapura berbentuk rumah adat suku karo tersebut.

Saat ini, gapura dipintu gerbang Kota Medan dengan perbatasan Kabupaten Deli Serdang menuju Kabupaten Karo, tepatnya di Jalan Jamin Ginting Simpang Tuntungan itu, tampak berbeda. Pasalnya, di atas gapura berupa Rumah Adat Karo yang sedang dalam proses penyelesain itu hanya terdapat ornamen berbentuk ‘tanduk’ saja, tanpa ada kepala kerbau layaknya rumah adat karo.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Daniel Pinem, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perkim untuk segera mengganti ornamen yang hanya berbentuk ‘tanduk’ tersebut menjadi ‘kepala kerbau’ lengkap dengan tanduknya di atas gapura berbentuk rumah adat karo tersebut.

“Kita minta agar ornamen di atas Gapura tersebut segera diganti dengan ornamen Kepala Kerbau. Tentunya kalau kelapa kerbau ada tanduknya, bukan cuma tanduk tapi tidak ada kepala kerbau seperti saat ini,” ucap Daniel Pinem kepada Sumut Pos, Rabu (22/3/2023).

Dikatakan Daniel yang juga merupakan tokoh karo di Kota Medan, ornamen tersebut harus segera diganti dengan kepala kerbau. Pasalnya, setiap rumah adat karo memang memiliki ornamen kepala kerbau diatasnya. Rumah adat karo lengkap dengan kepala kerbau itu merupakan identitas diri suku karo.

“Jadi rumah adat karo itu memang harus ada kepala kerbau diatasnya, itulah identitas suku karo. Kalau tidak ada kepala kerbau diatasnya, ya bukan rumah adat karo namanya. Sementara, gapura yang dibangun (di Medan Tuntungan) itu tidak ada kepala kerbau diatasnya. Jadi sekali lagi kita minta agar ornamen yang ada saat ini di atas gapura itu segera diganti dengan ornamen kepala kerbau, agar identitas suku karo tidak hilang dari gapura itu,” ujarnya.

Dijelaskan Daniel yang merupakan Anggota DPRD Medan dari Dapil Medan V (Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Polonia, dan Medan Maimun) itu, Guru Patimpus Sembiring Pelawi merupakan pendiri Kota Medan. Sementara, Kecamatan Medan Tuntungan merupakan perbatasan Kota Medan dengan Deliserdang sekaligus pintu masuk dari Kabupaten Karo.

“Kota Medan merupakan kota multi etnis, dan identitas Kota Medan tidak terlepas juga dari suku karo. Identitas-identitas seperti ini tidak boleh hilang, karena ini salah satu kekayaan Kota Medan. Kita harap Dinas Perkim segera menindaklanjuti hal ini,” pungkasnya.(map)

Keluarga Wakil Bupati Asahan Dicoklit

COKLIT: Pantarlih TPS 15 Kelurahan Selawan Kecamata Kota Kisaran Timur melakukan coklit data Pemilu keluarga Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi di Rumah Dinas Wakil Bupati Asahan di Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu (22/2)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Tempat Pemilihan Suara (TPS) 15 Kelurahan Selawan Kecamata Kota Kisaran Timur melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data Pemilu keluarga Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi. Pencoklitan dilakukan di Rumah Dinas Wakil Bupati Asahan di Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat, Rabu (22/2).

Muhammad Citra Ketua PPK Kota Kisaran Timur mengatakan, coklit yang dilakukan Pantarlih TPS 15 Kelurahan Selawan ini, untuk memastikan Wakil Bupati Asahan beserta keluarga terdaftar sebagai pemilih pada pemilu serentak tahun 2024.

“Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan, beliau merupakan warga Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 15 Kelurahan tersebut. Tetapi setelah menjabat sebagai Wakil Bupati Asahan, beliau beserta keluarga berdomisili di Rumah Dinas Wakil Bupati Asahan yang berada di Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat”, ucapnya.

Selanjutnya Citra mengatakan, coklit ini dilakukan secara door to door ke semua rumah yang ada di Kecamatan Kota Kisaran Timur. “Ini merupakan pemutakhiran dan menyusun data pemilih sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Asahan mengatakan, coklit ini sangat penting dilakukan sebagai pemutakhiran data pemilu. Maka dari itu diharapkan kepada petugas pantarlih melakukan pendataan dengan baik dan benar, agar seluruh masyarakat Kabupaten Asahan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak tahun 2024.

Lebih lanjut wakil meminta, kepada KPU untuk melakukan sosialisi serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait coklit dengan menggunakan media maupun himbauan yang diletakkan ditempat fasilitas umum. Selain itu Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan siap membantu mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Asahan.

Kepada masyarakat Kabupaten Asahan, Taufik meminta untuk memberikan data yang benar, apabila petugas pantarlih melakukan coklit. “Mari kita sukseskan coklit serentak ini, agar seluruh masyatakat Kabupaten Asahan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu serentak tahun 2024,” pungkas Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi. (rel/dat/azw)

Hary Tanoesoedibjo Top Five Ketum Parpol Terpopuler

NOMOR: Ketua Umum DPP Perindo, Hary Tanoesoedibjo (kanan) bersama Ketua Harian Nasional DPP Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi (kiri) saat mencabut nomor urut partai untuk Pemilu 2024. Menurut survei Litbang, Hary Tanoesoedibjo menjadi salah satu ketua umum partai politik paling populer di Indonesia.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi salah satu ketua umum partai politik yang paling populer di Indonesia berdasarkan Survei Litbang Kompas.

Merujuk Survei Litbang Kompas periode 23 Januari 2023 itu, popularitas HT berada di posisi 5 besar (top five) dengan hasil survei 46,6% dan akseptabilitas 32,3%.

Popularitas HT tersebut bahkan melampaui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebesar 34,7% dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mencapai 34,5%.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri masih berada di puncak sebagai ketua parpol paling populer di Indonesia. Popularitas Megawati diikuti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Mengutip Survei Litbang Kompas, Selasa (21/2/2023), kekuatan sosok tokoh partai, terutama ketua umum, menjadi personifikasi dari parpol dan memberikan insentif efek elektoral bagi partai.

Selain itu, Survei Litbang Kompas yang berlangsung pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 juga menempatkan Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil, konsiten memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu berada di peringkat 3 besar atau top three sebagai partai politik dengan konstituen yang aktif di dunia maya atau media sosial dengan capaian 42,8%.

Adapun, di peringkat pertama terdapat PKS dengan angka berkisar 57,2%. Sementara itu, Partai Demokrat juga memiliki konstituen cukup aktif di medsos dan berada di urutan kedua dengan poin 46,3%.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada Pemilu 2024 itu dinilai publik menonjol dari sisi popularitas dan akseptabilitas, serta mampu meraih elektabilitas yang tinggi pula.

“Partai ini memiliki tingkat pengenalan 69,5% dengan akseptabilitasnya berada di angka 45,7%. Dari sisi elektabilitas, Perindo juga relatif menonjol dibandingkan partai nonparlemen lainnya dengan angkat 4,1%,” demikian dikutip dari Litbang Kompas, Selasa (21/2/2023).

Partai Perindo bahkan mengungguli dua parpol parlemen, yakni PPP 2,3 persen dan PAN 1,6 persen.

Senada, hasil survei terbaru Political Statistics (Polstat) pada Februari 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Perindo menembus 5,1%.

“Salah satu hasil yang fenomenal dari survei Polstat kali ini adalah semakin moncernya elektabilitas Partai Perindo,” kata peneliti Polstat, Apna Permana dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (22/2/2023).

Dalam survei ini, elektabilitas Partai Perindo menyentuh angka 5,1%.partai besutan Hary Tanoesoedibjo ini bahkan mampu menyalip dua parpol parlemen, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 2,2% dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 1,9%.

Dalam berbagai kesempatan, HT mengingatkan kepada seluruh kader untuk mewujudkan Partai Perindo menjadi partai besar.

Menurut HT, hanya dengan menjadi partai besar, visi Partai Perindo memajukan Indonesia bisa terwujud, lapangan kerja tercipta, begitu pula dengan kesejahteraan yang menjadi tujuan dari lahirnya Partai Perindo.

“Kenapa harus jadi partai besar? Karena kalau jadi partai kecil, perjuangan Partai Perindo tidak akan bisa maksimal. Dengan partai besar, kita punya kursi cukup di DPR RI, kita punya banyak di provinsi, di tingkat II, kita bisa ambil bagian aktif dalam pembuatan kebijakan-kebijakan,” kata HT.

Senada dengan Hary Tanoesoedibjo, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi menegaskan pula bahwa dari laporan berbagai lembaga survei, tren elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas Partai Perindo konsisten menguat dan diyakini bakal lebih tinggi.

Capaian Partai Perindo tersebut, imbuh TGB Zainul Majdi, menguatkan optimisme Partai Perindo untuk mampu menempatkan kadernya ke parlemen.

“Saat ini, ada 400 lebih kader Partai Perindo yang duduk di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dari semuanya, tak ada yang terjerat korupsi. Bicara memperkuat supremasi hukum, ada standing untuk bicara seperti itu karena tak ada yang terjerat kasus korupsi,” ujarnya.

“Pada 2024, targetnya lebih banyak lagi kader masuk parlemen. Partai Perindo bertekad meraih double digit di semua tingkatan,” tegas TGB Zainul Majdi. (rel/ram)