Home Blog Page 1848

Pemkab Dairi Asuransikan 2453 Orang Pemerintah Desa & BPD

TEKEN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu meneken naskah kerjasama antara Pemkab Dairi dengan BPJS Ketenagkerjaan, Rabu (8/2/2023).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menandatangani kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Medan, terkait perlindungan sosial terhadap Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Seremoni penandatanganan kerja sama dilakukan Bupati Dairi, Eddy KA Berutu dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan, Suci Rahmat di Gedung Balai Budaya, Sidikalang, Rabu (8/2).

Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menyampaikan, sejak hari ini, kalian semua Pemerintah Desa yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta BPD, akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bapak/Ibu, akan dilindungi asuransi dalam melaksanakan semua tugas pemerintahan desa. Kalian mendapat asuransi perlindungan tenaga kerja dan asuransi kematian, sebut Eddy dalam sambutanya.

“Semoga dengan adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Ini, seluruh aparat pemerintahan desa merasakan kenyamanan dalam melaksanakan tugas serta meningkatkan kinerja dan pelayanan di desa,” kata Bupati.

Lanjut Eddy, BPJS Ketenagakerjaan untuk memiliki jaminan semua Kades, Perang Desa serta BPD ketika mengalami resiko akibat kecelakaan kerja maupun memasuki hari tua serta kematian.

Ini wujud kepedulian Pemerintah memberikan rasa nyaman sekaligus jaminan perlindungan, ujar Eddy.

Bupati menyebutkan, semua premi akan ditanggung Pemkab Dairi, kalian tinggal menikmati, ujar Eddy. Saya berharap, melalui perlindungan sosial ini, aparat pemerintahan desa merasa nyaman dalam melaksanakan tugas serta memicu semangat kerja.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bahagia Ginting mengatakan, jumlah peserta yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan dimaksud sebanyak 2453 orang, terdiridari Kades 161 orang, Perangkat Desa 1804 orang serta BPD sebanyak 989 orang.

Adapun anggaran yang bersumber dari APBD 2023 disiapkan untuk membayar premi sebesar Rp400 juta lebih dalam satu tahun atau sekitar Rp13.600/orang setiap bulan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan, Suci Rahmat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dairi atas dukungan, kepercayaan, dan amanah, dalam memberikan jaminan sosial untuk melindungi aparat pemerintah desa.

Suci mengatakan, dalam program ini peserta ada 2 hal yang akan didapatkan para peserta dalam program ini yakni, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian.

Dikatakan Suci , jika dalam melaksanakan tugas peserta mengalami kecelakaan dan meninggal menerima santunan sebesar Rp143 juta. Sepanjutnya, jika diluar jam kerja akan mendapat sebesar Rp43juta.

“Sangat Luar biasa program bapak Bupati Dairi, di mana dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara hanya beberapa yang mampu dan mau untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan di desa dengan memberikan jaminan sosial kecelakaan kerja dan kematian,” ucap Suci Rahmat.

Usai penandatanganan kerjasama, dilakukan penyerahan secara simbolis kartu kolis (kartu peserta) dan ahli waris kepada perwakilan peserta yang langsung diserahkan Bupati Dairi dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Medan.

Hadir Asisten Deputi Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut Awalul Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jonny Hutasoit, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Karo Redi Paska Sinulingga.(rud/azw).

Dukung Pelestarian Budaya Tionghoa, Hasyim SE Hadiri Kirab Budaya Khonghucu

HADIRI: Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim saat menghadiri Kirab Budaya Khonghucu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengaku mendukung pelestarian budaya Konghucu di Kota Medan. Sebagai bentuk dukungannya, Hasyim SE menghadapi kegiatan kirab Budaya Khonghucu yang digelar PARAKHIN (Perkumpulan Rohaniawan Agama Khonghucu Indonesia) Sumut  dan Komunitas Tatung Medan.

 Sebelum kirab tersebut dimulai, Hasyim bersama para suhu agama Khonghucu melakukan kegiatan berjalan kaki bersama para suhu agama Khonghucu yang dimasuki roh dewa yang kemudian tubuhnya ditusuk oleh benda- benda tajam (tatung).

 Kirab tersebut dilakukan dengan berjalan kaki, mulai dari Jalan Negara, Jalan Wahidin, hingga ke Jalan A.R. Hakim menuju arah Kompleks Asia Mega Mas dan kembali lagi ke titik awal di Jalan Negara.

 Dikatakan, Hasyim bahwa kegiatan menusuk badan atau tatung merupakan budaya Tionghoa yang telah ada sejak lama.

 “Jadi dalam bahasa Hakka, Tatung merupakan orang yang dirasuki roh dewa atau leluhur. Pemanggilan itu dilakukan dengan menggunakan mantra dan mudra tertentu,” ucap Hasyim.

 Sebagai Ketua DPRD Medan, sambung Hasyim, dirinya mengapresiasi kegiatan Kibar Budaya Konghucu tersebut, karena budaya Konghucu sudah menjadi khasanah budaya Indonesia.

 “Ke depan, kita dorong agar festival semacam Imlek Fair, Cap Go Meh dan Kirab budaya bisa menjadi agenda wisata Pemko Medan,” pungkas Hasyim. (rel)

Pemko Medan Klaim Aplikasi SIDUTA Mampu Atasi Ketenagakerjaan, Pengangguran Turun Jadi 8,89 Persen

Seorang pria paruh baya menenteng poster di jalanan di jalan pemuda hingga zainul arifin medan, jumat (3/2/2023). Pria yang di duga depresi karena di PHK ini enggan memberikan respon soal apa yang terjadi pada pekerjaan dan keluarganya.Refinaldi Setiawan / Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aplikasi Sistem Inovasi Terpadu Ketenagakerjaan (SIDUTA) diketahui masuk nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Aplikasi ini dinilai efektif menurunkan angka pengangguran terbuka di Kota Medan.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, aplikasi yang dihadirkan Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan ini dinilai mampu mengatasi angka pengangguran terbuka di Kota Medan yang dipicu pemberhentian hubungan kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19 dan terbukti mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Hal ini dikatakan Bobby Nasution saat menghadiri Penilaian Tahap II Verifikasi dan Wawancara PPD Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota di Ruang Rapat AR Hakim Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (7/2).

Dijelaskan Bobby dalam kegiatan yang dihadiri Kadisnaker Kota Medan Ilyan Chandra Simbolon itu, saat pandemi Covid-19 menerpa Kota Medan tahun 2020 lalu, dunia usaha sempat mengalami tekanan sehingga banyak perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Terbukti berdasarkan catatan yang ada bahwa pada tahun 2019, angka pengangguran terbuka di Kota Medan sebanyak 8,53 persen. Angka itu pun bertambah menjadi 10,74 persen di tahun 2020. Kondisi ini pun semakin memburuk, menyusul semakin meningkatnya angka pengangguran terbuka di Kota Medan pada tahun 2021 mencapai 10,81 persen. “Dengan hadirnya inovasi ini, alhamdulillah angka pengangguran terbuka di Kota Medan di tahun 2022 turun menjadi 8,89 persen,” ucap Bobby Nasution.

Dikatakan Bobby, aplikasi ini tentunya berdampak positif serta tepat sasaran bagi masyarakat yang memiliki KTP Medan. Sebab, SIDUTA merupakan platform mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

“Aplikasi SIDUTA menjadi tempat bagi seluruh angkatan kerja, pemerintah, lembaga pelatihan kerja dan perusahaan untuk saling berhubungan dan memfasilitasi kebutuhan mereka secara profesional,” ujarnya.

Selain itu, sambung Bobby, aplikasi ini juga dapat memberikan kemudahan baik bagi perusahaan maupun masyarakat yang memiliki KTP Medan.

“Aplikasi ini memudahkan para investor untuk mengetahui peluang investasi di Kota Medan. Selain itu, bagi para pekerja dapat melihat apakah sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau belum oleh perusahaan tempat mereka bekerja,” katanya.

Dijelaskan Bobby, penilaian Tahap II Verifikasi dan Wawancara ini dilaksanakan merupakan tahap lanjutan setelah selesainya penilaian Tahap I Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota.

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena Pemko Medan masuk nominasi PPD Tingkat Kota se-Sumut. Tentunya keikutsertaan ini diharapkan tidak hanya sampai disini, tetapi juga dapat diperlombakan dalam skala tingkat nasional sehingga dapat menambah wawasan,” harapnya di hadapan Kepala Bappelitbang Hasmirizal Lubis.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar yang hadir dalam Penilaian Tahap II Verifikasi dan Wawancara PPD Tahun 2023 itu, menyampaikan visi misi, fokus kerja Wali Kota Medan serta pencapaian indikator pembangunan Kota Medan.

Selanjutnya, Kadis Ketenagakerjaan Illyan Chandra Simbolon juga menyampaikan salah satu inovasi guna mengatasi tingginya tingkat pengangguran di Kota Medan yakni Aplikasi SIDUTA. (map/ila)

Hari Ini Jokowi Hadiri HPN, Kunjungi Pasar, & Resmikan Terminal

SALAM: Wali Kota Medan Bobby Nasution menyalami Presiden Joko Widodo yang baru tiba di Lanud Soewondo, Rabu (8/2) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PRESIDEN RI, Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo sudah tiba di Bandara Lanud Soewondo Kota Medan, Rabu (8/2) sore pukul 17.45 WIB. Kedatangan Presiden Jokowi ini disambut Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan lainnya. Kemudian, Presiden dan Ibu Negara langsung menuju Hotel JW Marriott untuk beristirahat.

Dijadwalkan, Presiden Jokowi akan menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang dipusatkan di Lapangan Astaka, Gedung Serba Guna, Jalan William Iskandar, Medan Estate, Kabupaten Deliserdang, Rabu (9/2) pagi ini.

Serangkaian kegiatan akan dilakukan Presiden Jokowi, hari ini. Berdasarkan jadwal kegiatan Presiden yang diterima Sumut Pos, Kamis (9/2) pagi sekira pukul 08.55 WIB – 10.10 WIB, presiden menghadiri Peringatan HPN di Lapangan Astaka, Gedung Serbaguna. Kemudian sekira pukul 10.15 WIB, presiden dan rombongan berangkat menuju Pasar Aksara yang tak jauh dari lokasi HPN 2023.

Setelah 15 menit berada di Pasar Aksara yang baru dibangun itu, Presiden langsung berangkat menuju Terminal Amplas. Diperkirakan, Presiden dan rombongan tiba di Terminal Amplas sekira pukul 11.30 WIB. Kemudian presiden akan meresmikan Terminal Tipe A Amplas yang baru selesai dibangun pada Desember 2022 lalu.

Setelah meresmikan Terminal Amlpas, Presiden Jokowi kemudian meninjau Pasar Bakti di Jalan AR Hakim, Medan Area. Sekira 15 menit di Pasar Bakti, giliran Pasar Halat yang akan dikunjungi Presiden. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, presiden dan rombongan menuju Rumah Makan Sondoro Safina untuk makan siang.

Selepas makan siang, Presiden kembali ke Hotel JW Marriot untuk beristrirahat dan dilanjutkan kegiatan intern. Keesokan harinya, sekira pukul 7.30 WIB, Presiden ke Lanud Soewondo untuk terbang menuju Banda Aceh.

Kapolda dan Pangdam Tinjau Pasar

Untuk memastikan kesiapan pasar-pasar tradisional yang akan dikunjungi presiden, Direksi PUD Pasar Kota Medan mendampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI A Daniel Chardin dan Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak melakukan pengecekan. Total, ada tiga pasar yang ditinjau, yakni Pasar Aksara di Jalan Masjid, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deliserdang, Pasar Bakti di Jalan AR Hakim, Medan Area, dan Pasar Halat di Jalan Halat, Medan.

Berdasarkan pantauan, kedatangan Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB itu disambut langsung Dirut PUD Pasar Medan, Suwarno yang didampingi jajarannya antara lain Dirops Ismail Pardede, Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu, Kacab I Agus Syahputra, Kacab III Mahyudin Ginting, dan para kepala pasar yang ditinjau.  Mulanya, peninjauan dilakukan di Pasar Aksara. Setiap lantai di gedung  Pasar Aksara tersebut disusuri kedua perwira tinggi tersebut.

Usai dari Pasar Aksara, Pangdam dan Kapolda menyambangi Pasar Bakti. Di pasar ini, Pangdam dan Kapolda mengecek situasi dan kondisi pasar. Selepas dari Pasar Bakti, rombongan mendatangi Pasar Halat yang lokasinya berjarak kurang lebih 1 km dari Pasar Bakti.

Dirut PUD Pasar Medan Suwarno menuturkan, dirinya sangat mengapresiasi rencana Presiden Joko Widodo yang akan meninjau pasar. Karena itu, Suwarno mengingatkan jajarannya agar berkolaborasi demi mensukseskan kegiatan kunjungan kerja Jokowi. ”Satu kebanggaan bagi kami Bapak Presiden mau berkunjung ke pasar. Oleh sebab itu, saya mengingatkan jajaran PUD Pasar untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara bersungguh-sungguh agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar,” pungkasnya. (gus/map/adz)

Kemenkeu Siapkan DBH Sawit 2023 Rp3,4 T, Pemprov Sumut Berharap Bisa Lebih Besar Lagi

SEMINAR: Para narasumber pada Seminar DBH Perkebunan Sawit dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (8/2) pagi.BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk menentukan besaran dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit kepada masing-masing daerah penerima. RPP tersebut merupakan turunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Namun begitu, Kemenkeu telah menganggarkan Rp3,4 triliun untuk DBH terutama dialokasikan bagi perbaikan jalan yang rusak imbas produksi kelapa sawit. Untuk itu, pemerintah daerah terutama daerah penghasil kelapa sawit, khususnya Pemprov Sumut terus mendorong kebijakan DBH ini sampai ke implementasinya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap, alokasi DBH sawit tahun 2023 bisa lebih besar lagi dari tahun 2022. Terutama untuk daerah yang besar produksi sawitnya dan dampak negatifnya. Harapan itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Ismael P Sinaga dalam seminar DBH Perkebunan dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Rabu (8/2) pagi.

Menurut Ismael Sinaga, nilai cukai ekspor sawit Sumut sendiri, dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar Rp6,7 triliun, sedangkan untuk ekspornya Rp64 triliun. Dia berharap, alokasi DBH yang sudah disusun Kementerian Keuangan masih bisa tumbuh dan berkembang. “Mudah-mudahan slot ini tumbuh dan berkembang, dihitung kembali berapa persen sebenarnya yang akan dibagikan ke daerah,” sebutnya.

Ismael berharap, RPP yang sedang disusun Kementerian Keuangan bisa selesai sebelum Bulan Juli tahun ini. “Kita sangat berharap selesai sebelum Bulan Juli, sebelum P-APBD, sehingga bisa dicantumkan pemerintah daerah pada saat pembahasan di DPRD, jadi kita bisa pengalokasiannya lebih efektif dan efisien,” tutur Ismael.

Ketua Bidang Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zulkfli Gani Ottoh, mewakili Ketua PWI Pusat Atal S Depari, dalam sambutannya mengatakan, PWI tidak senang jika potensi daerah, terutama tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN), terabaikan oleh pemerintah pusat. “Kami berharap potensi daerah juga berkembang dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. PWI Pusat sangat mengharapkan dalam seminar ini dihasilkan sebuah rekomendasi bahwa pembagian hasil dari daerah-daerah yang berpotensi jangan terlalu banyak dibawa ke (pemerintah) pusat,” katanya.

“Kemudian pembagian hasilnya berapa? Kalau cuma nol koma sekian persen untuk apa? Sementara infrastruktur jalan di daerah penghasil sawit banyak yang rusak dan perlu perbaikan besar-besaran, yang tentunya perlu dana besar,” ucap Zulkifli.

Pembiayaan itu tidak mungkin sepenuhnya dari APBD karena tidak akan mencukupi. Padahal hasil dari kelapa sawit tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara.

Saat ini perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara tersebar di 17 kabupaten, antara lain Asahan, Labuhanbatu, dan lain-lain. Total luas perkebunan kelapa sawit di Sumut tercatat sebanyak 10 juta hektare, nomor dua terbesar setelah Provinsi Riau.

Sementara produksinya mencapai 6 juta ton per tahun dengan nilai ekspor kurang lebih 4 miliar dollar per tahun. Sebaliknya, produksi kelapa sawit ini menjadi penyumbang terbesar kerusakan jalan di Sumatra Utara. Hal itu terjadi karena truk-truk besar pengangkut sawit yang wira-wiri.

Pemprov Sumut hanya bisa anggarkan 64 persen dari total pembiayaan perbaikan jalan. Dengan begitu, jalan rusak masih akan terus ada jika tidak ada tambahan anggaran atau alokasi khusus untuk perbaikan. Lain cerita jika ada DBH yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan dan hal lain semisal pengentasan kemiskinan di Sumut.

Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Drs Maurits Panjaitan Mec.Dev menyampaikan, pemerintah daerah banyak membutuhkan anggaran untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, termasuk stunting. “Belum lagi biaya pegawai dan sebagainya. Tentu hal ini menjadi beban berat pemda. Pendanaan harus rasional dalam menutup anggaran. Di sinilah bagi hasil bisa didorong dan mengatasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, termasuk ketimpangan fiskal,” ujarnya.

Panjaitan mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan dana sebesar Rp3,4 triliun untuk daerah-daerah penghasil perkebunan kelapa sawit. “Prinsipnya back to origin, yakni daerah-daerah penghasil kelapa sawit mendapat porsi bagi hasil lebih besar,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, DBH perkebunan sawit perlu direncanakan alokasi dan penggunaannya secara baik dengan mempedomani mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, selaras dengan prioritas nasional. “Hal itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah serta tetap memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” katanya.

Direktur Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kemendagri Budi Ermawan MPM menegaskan, DBH perkebunan kelapa sawit bukan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan termasuk dana transfer, yakni transfer ke daerah (TKD). “Yang langsung masuk ke PAD adalah retribusi perkebunan sawit,” ujarnya.

Menurut dia pengalokasian DBH menerapkan persentase pembagian baru sesuai UU HKPD serta lebih memperhatikan keadilan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi. “Kebijakan lainnya, penambahan jenis DBH lainnya yaitu DBH Perkebunan Sawit, antara lain untuk dukungan infrastruktur jalan dalam rangka mendukung industri sawit di daerah,” ujar Budi.

Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil Kementerian Keuangan Mariana Dyah Savitri yang hadir di seminar tersebut via daring mengungkapkan, DBH Perkebunan Sawit telah dialokasikan dalam APBN 2023 sebesar Rp3,4 triliun. “Sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN 2023, DBH Perkebunan Sawit akan dibagikan kepada provinsi penghasil sawit, kabupaten/kota penghasil sawit, kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, kabupaten/kota lainnya yang berada dalam satu wilayah provinsi dengan daerah penghasil untuk pemerataan,” ujarnya.

Mariana juga mengungkapkan, penggunaan DBH Perkebunan Sawit diarahkan untuk dukungan infrastruktur jalan dalam rangka mendukung industri sawit di daerah. Sementara pengalokasian per daerah akan dilakukan setelah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) DBH Perkebunan Sawit ditetapkan. “Saat ini RPP DBH Perkebunan Sawit masih dalam proses pembahasan,” ucap Mariana.

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI H Gus Irawan Pasaribu (Dapil Sumut I Partai Gerindra) berjanji akan mengawal terus kebijakan DBH perkebunan sawit ini agar daerah menikmati pemerataan pendapatan. Disebutnya, perjuangan Komisi XI DPR RI beserta pemerintah daerah untuk memasukkan DBH perkebunan sawit dalam APBN tidaklah mudah. “Berkali-kali pemerintah (pusat) tidak memasukkan spesifik sawit di DBH dan sekarang alokasinya juga sudah jelas Rp3,4 triliun, kita akan terus kawal termasuk RPP-nya,” tegas mantan Dirut Bank Sumut ini.

Diakuinya, DBH ini sangat dibutuhkan daerah, tetapi jangan juga perusahaan-perusahaanya diperas-peras terus. “Nanti kalau mereka mati, pemerintah daerah dan pusat juga yang merugi. Makanya akan kami kawal terus kebijakan ini, terutama nanti dalam pembagian Rp3,4 triliun yang telah dianggarkan pemerintah di APBN tahun 2023 ini,” pungkasnya. (gus/bbs/adz)

 

PON XXI dan Pemilu Digelar di Tahun yang Sama, Menpora: Tidak Ada Perubahan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI dan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, bakal digelar tahun depan. Meski digelar pada tahun yang sama, namun Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan, tidak ada perubahan jadwal gelaran pesta olahraga nasional yang akan digelar di Sumut dan Aceh tersebut, yakni pada 8-20 September 2024.

“(PON) jadi atau tidak? Saya tegaskan dan putuskan melalui rapat kabinet terbatas, pembukaannya tanggal 8 September 2024. Jadi, tidak ada perubahan apa-apa,” kata Zainuddin Amali pada acara seminar olahraga dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (8/2).

Zainuddin mengakui, banyak masyarakat bertanya-tanya terkait pelaksanaan PON yang kemungkinan akan diundur. Karenan

bersamaan dengan Pemilu. Namun, keputusan Pemerintah pusat, PON tetap berjalan di tahun Pemilu 2024. “Banyak orang bertanya, ada Pemilu apakah kegiatan-kegiatan lain tetap berjalan? Saya kira Pemilu berjalan, tetapi kegiatan sektor lain harus tetap berjalan,” tegasnya.

Zainuddin menjelaskan, arahan Presiden Joko Widodo terkait kegiatan politik di tahun 2024. Jangan sampai mengganggu kegiatan olahraga daerah hingga tingkat nasional. Selain PON, Liga 1, Liga 2 dan Liga tetap berjalan juga. “Tidak boleh pikiran kita semuanya tertuju ke urusan Pemilu. Bahkan Pak Presiden telah memberikan arahan kepada saya bahwa saat Pemilu pun, kompetisi sepakbola Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tetap harus jalan,” katanya lagi.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, di tahun 2024 jangan menghabiskan tenaga untuk fokus Pemilu saja. Tapi, ada ajang olahraga yang harus dibina untuk berprestasi dan dapat mengharumkan nama Indonesia ditingkat nasional. “Jadi, gak boleh, seolah-olah urusan negara ini cuma Pemilu dan semua konsentrasi kita terpusat di situ. Urusan olahraga tetap jalan sekaligus ini relaksasi. Tegang-tegang Pemilu, kita tetap nonton olahraga,” sebut Zainudin.

Di Sumut akan dipertandingkan kurang lebih 34 cabang olahraga (cabor). Pertandingan 34 cabor tersebut tersebar di enam kabupaten/kota di Sumut, yaitu Kota Medan, Pematangsiantar, Binjai, Kabupaten Deliserdang, Simalungun, dan Serdangbedagai.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memastikan saat ini Panitia Besar (PB) PON 2024 terus melakukan percepatan tuan rumah termasuk percepatan pembangunan venue cabor yang akan dijadikan arena pertandingan bisa rampung pada Juni 2024. “Peran pers sangat penting mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan selesai acara. Peran pers juga bertanggung jawab demi suksesnya PON nanti. Venue-venue terus berjalan dan 2024 Juni harus terus berjalan,” kata Edy.

Untuk itu, Edy mengungkapkan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendukung pelaksanaan pertandingan berbagai cabang olahraga terus dilakukan. “Kalau untuk kesiapan tuan rumah, kita nyatakan kita siap. Kita sudah memperbaiki dan membangun infrastruktur olahraga yang akan dipertandingkan di Sumut nantinya,” ucap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Baharuddin Siagian.

Mengenai penyelesaian stadion utama Sport Centre Sumut, Pemprov Sumut juga telah menyiapkan lahan dan segala administrasi pendukung lainnya, yang selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Pusat dalam tahap pembangunan.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumut Baharuddin Siagian menambahkan, untuk di Sumut sendiri terdapat empat kabupaten/kota yang akan menjadi tempat berlangsungnya pertandingan cabang olahrga pada PON 2024. Yakni Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Deli Serdang. “Pemprov Sumut sendiri telah mempersiapkan infrastruktur olahraga, baik stadiun tertutup dan juga terbuka, di antaranya, voli, futsal, renang dan juga menembak. Semuanya kita siapkan dengan kapasitas yang luas, yang tentunya dapat menampung banyak pengunjung,” katanya.

Baharuddin berharap, dengan kegiatan ini Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainudin Amali dapat mendorong percepatan pembangunan sport centre. “Karena kita tuan rumah PON, maka kita berharap adalah salah satu yang menjadi kebanggan Sumut, di antaranya pembangunan sport centre ini nantinya,” katanya.

Dukungan penuh agar PON berjalan sukses juga dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Djohar Arifin Husen yang berkeyakinan Aceh dan Sumut bisa menjadi tuan rumah yang baik. “PON ini adalah hari rayanya olahraga atlet Indonesia. Ini otomatis kita akan support apa saya yang disiapkan PB PON dan Menpora. Insya Allah sukses,” yakinnya.

Sebelumnya, Kadispora Sumut H Baharuddin Siagian memastikan tahun 2023 ini akan ada renovasi kembali sejumlah venue untuk persiapan PON. Mulai dari gedung Bowling, GOR futsal, Kolam Renang Selayang, dan venue squash. “GOR besar kita di kawasan Jalan Pancing kapasitasnya 15.000 penonton juga kita lengkapi seni artistik dan penambahan lampu. Untuk yang baru kami akan bangun Stadion Madya atletik di Desa Sena. Kemudian Gedung Martial Art dan gedung voli indoor,” kata Baharuddin.

Sementara pada acara seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antar lain, Sekjen KONI Pusat, TB Ade Lukman, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ir Diana Kusumastuti, MT. Serta anggota Komisi X DPR RI Prof Dr Ir Djohar Arifin Husin. Setelah gelaran acara seminar olahraga, kemudian akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SIWO. (gus/adz)

HPN 2023 di Sumut Terbaik, PWI Pusat Apresiasi Kinerja Panitia Daerah

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menghadiri Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang diselenggarakan di Grand Ballroom Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (8/2/2023). Turut hadir Menteri Kominfo RI Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua PWI Pusat Atal S Depari, dan Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus. (ist) (gus)

SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyebut, Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Sumatera Utara (Sumut) merupakan yang terbaik. Direktur Komunikasi dan Humas PWI, Mercys Charles Loho, mengapresiasi kinerja panitia daerah Sumut yang menurutnya terbaik dalam pengkoordinasian.

“Saya sangat mengapresiasi panitia daerah, Dinas Kominfo Sumut juga, karena sejak saya empat kali menjadi Humas HPN, saya melihat ini yang terbaik dalam pengkoordinasian, medianya, wartawannya aman semua,” jelas Mercys, saat konferensi pers di Media Centre HPN 2023, Hotel Grand Mercure, Medan, Rabu (8/2).

Apresiasi tersebut diharapkan dapat memberikan semangat pada seluruh panitia daerah dan pers, untuk menyukseskan hari puncak HPN 2023 yang digelar di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Pancing, Deli Serdang, pagi ini. Acara puncak HPN 2023, akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Apresiasi ini memberi kita semangat untuk bagaimana besok supaya acara puncak yang dihadiri Presiden berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan kita,” katanya.

Mercys mengatakan, rangkaian kegiatan HPN 2023 di Sumut berjalan dengan lancar dan baik. “Dalam dua hari ini juga acara yang dilaksanakan semua sudah berjalan dan berlangsung dengan baik,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Ketua PWI Pusat Atal S Depari mengatakan HPN di Sumut merupakan yang terbesar dari yang pernah ada. Diharapkan, HPN di Sumut menjadi bagian ujung tombak dalam sejarah pers nasional.

Untuk itu, rekomendasi konvensi media massa akan disampaikan PWI kepada Dewan Pers dan Pemerintah Republik Indonesia. “Kita akan menjadikan hasil seminar dan konvensi media ini sebagai rekomendasi HPN 2023. Tidak habis ini saja, tapi akan berkelanjutan,” kata Mercys.

Selain itu, Mercys mengatakan, apa yang akan disampaikan Presiden pada puncak HPN nanti merupakan hal yang patut ditunggu oleh kalangan pers. “Jadi kita menantikan juga kira-kira apa yang akan disampaikan Presiden besok. Mungkin itu akan jadi ujung tombak dari hasil seminar dan konvensisi media massa,” katanya.

Gubsu Jamin Kebebasan Pers

Sementara, dalam kegiatan Konvensi Media Massa yang merupakan rangkaian kegiatan HPN 2023, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menjamin kebebasan pers di Sumut. Menurutnya, suatu bangsa akan maju apabila persnya bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. “Di Sumut benar-benar diberlakukan kebebasan pers. Pers bebas menjalankan tugas dan fungsinya,” ujarnya di hadapan peserta Konvensi Media Massa di Hotel Grand Mercure, Jalan Sutomo, Medan, Rabu (8/2).

Menurut Edy, apabila pers tidak bebas, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. “Kalau tak dibebaskan pers ini, negara tak akan maju, pendidikan akan turun, kalau sudah turun, sumber daya manusia akan terganggu,” katanya. Mengenai konvensi, Edy mengharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pers. “Apalagi anda (para peserta konvensi) sudah jauh-jauh ke Sumut,” kata Edy.

Pada kesempatan tersebut, Edy juga memberikan oleh-oleh berupa informasi berbagai salam yang ada di Sumut. Edy pun menjelaskan, masing-masing salam yang di antaranya horas, ahoi, mejuah-juah, njuah juah, dan yaahowu. “Salam Sumut ini banyak, saya harap setelah pulang dari sini, anda yang datang dari luar Sumut dapat oleh-oleh pengetahuan berbagai salam dari Sumut ini,” katanya.

Edy juga mengaku bahagia, Sumut menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional 2023. “Saat ini yang paling berbahagia adalah saya, sebagai rakyat Sumut, HPN ini membuat Sumut melek, hotel penuh semua, UMKM berjalan semua, taksi laku, berbahagialah saya,” kata Edy.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate mengaku optimis, industri pers nasional mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerja keras pemerintah Presiden Joko Widodo, kalangan dunia usaha, termasuk dunia usaha media massa akan mampu eksis pada 2023, tahun sulit akibat gejolak ekonomi global.

“Pemerintah optimis ekonomi nasional tumbuh 5,31 persen meski ada dampak melemahnya ekonomi global. Kita berharap masyarakat media massa memanfaatkan masa sulit ini sebagai tantangan dan peluang untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik,” kata Johnny G Plate.

Johnny G Plate menambahkan, IMF memprediksi, pada 2023 ini ekonomi Indonesia timbuh 4,8 persen. Ia menambahkan, di era digital ini, media massa tumbuh sangat besar, dan penggunanya luar biasa, sebanyak 88 persen masyarakat menggunakan media digital. Pemirsa TV sebanyak 57 persen, dan media cetak tersisa 17 persen. “Di era digital ini terus terjadi persaingan yang ketat, nah masyarakat industri media massa harus mampu memanfaat peluang sehingga dunia digital yang bersih, aman, nyaman bagi pengguna (user),” katanya.

Jhonny Plate menambahkan, di satu sisi media harus berupaya menghindari mal informasi di tengah upaya menjaga kesinambungan eksistensinya. “Namun pers, patut bersiap dalam menghadapi berbagai tantangan. Terlebih di era disrupsi digital saat ini,” kata Johnny. Untuk itu, Johnny mengharapkan konvensi media massa menghasilkan pokok pikiran yang bermanfaat bagi pers. Apalagi pers di masa kini memiliki tantangan yang berbeda.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, pihaknya berkomitmen mengawal pers yang bebas demokratis bermartabat. “2023 adalah tahun yang sulit, secara ekonomi, sehingga 200-an lebih media cetak meninggalkan ceritanya atau tutup, tidak bisa terbit lagi,” kata Atal.

Sementara itu, di tahun 2023 tahun politik, banyak pemilik media yang menjadi pimpinan parpol, sehingga indevendensinya dipertanyakan. Namun PWI  akan  terus komit mengawal pers yang bebas, demokratis dan bermartabat.

Pada kegiatan ini juga, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan tentang pertumbuhan media massa di zaman modern ini yang terus mengalami peningkatan dan pihaknya juga terus melakukan pendataan tentang keberadaan perusahaan-perusahaan pers di Indonesia.

Setelah acara konvensi nasional media massa tersebut salah seorang peserta, Evicko Guantara mengatakan, kegiatan-kegiatan di HPN 2023 sangat penting diikuti dimana banyak ilmu tentang pers dan peluang pers ditahun menantang. “Dengan kemajuan tekhnologi dan perkembangan digital mendatang menjadi tantangan bagi media atau pers,” ujar Vicko.

Untuk itu lanjutnya, sebagai jurnalis tentunya harus terus mengikuti perkembangan zaman karena kedepannya ilmu tekhnologi semakin maju dan akan mendatangkan peluang bagi jurnalis maupun media dan tentunya diimbangi dengan kemampuan, kecepatan, serta adaptasi. “Jangan pernah berhenti untuk terus mencari tahu dan belajar serta jangan pernah puas atas yang kita bisa,” ujarnya. (gus/bbs/adz)

Daihatsu Rocky SUV Stylish dengan Teknologi Terkini

Daihatsu Rocky

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Daihatsu Rocky merupakan mobil compact SUV berkapasitas 5 penumpang yang stylish dan modern bagi Sahabat yang berjiwa muda dan aktif. Daihatsu Rocky juga menjadi model Daihatsu pertama di Indonesia yang menerapkan platform DNGA (Daihatsu New Global Architecture), serta dilengkapi dengan fitur keselamatan spesial terkini di kelasnya, yakni ASA (Advanced Safety Assist) pada varian tertingginya.

Daihatsu Rocky hadir dengan 2 pilihan mesin, mulai dari 1.0L berteknologi Turbocharged yang memberikan performa dan akselerasi layaknya mesin dengan kapasitas lebih besar, serta 1.2L yang bertenaga dan tetap irit bahan bakar. Selain itu, dengan Dual Mode CVT pada Rocky, membuat aktivitas berkendara menjadi lebih nyaman dan menyenangkan karena memiliki perpindahan gigi lebih halus, senyap, dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik.

Secara tampilan, Daihatsu Rocky tampil stylish dan sporty dengan aksen hitam pada area grill bagian depan, bodi spion samping (outer mirror), serta Black Alloy wheel 16′ inch untuk varian 1.2 X dan juga Gun Metal Skid Plate. Tampilan eksterior ini dilengkapi dengan fitur terkini seperti Front LED Headlamp, Rear LED Combi Lamp, serta Rear Spoiler with High Mount Stop Lamp (HMSL). Pada bagian kaki-kaki, Rocky juga dilengkapi dengan Polished Alloy Wheel berdiameter mulai dari 16-17 inch tergantung varian yang dipilih, membuat tampilan Daihatsu Rocky semakin tangguh.

Daihatsu Rocky memiliki teknologi keselamatan canggih dan terkini yang terdapat khusus pada varian ASA. Fitur keselamatan ASA bekerja dengan menggunakan sensor pada stereo camera kaca depan yang dapat mendeteksi objek di depan mobil dan memberikan peringatan jika mobil dalam potensi bahaya.

Adapun fitur ASA ini memiliki 6 fungsi, yaitu Pre-Collision Warning, yang berfungsi memberikan bunyi peringatan ketika mobil akan membentuk objek. Pre-Collision Braking memberikan asistensi pengereman ketika mobil akan membentur objek. Pedal Misoperation Control, berfungsi dalam melakukan kontrol pada pedal ketika pengemudi mengalami reaksi salah menginjak antara pedal rem dengan pedal gas. Front Departure Alert memberikan peringatan berupa bunyi ketika kendaraan di depan sudah bergerak. Lane Departure Warning memberikan peringatan berupa bunyi ketika pengemudi melenceng dari jalur. Lane Departure Prevention, memberikan asistensi gerak mobil agar kendaraan tetap berada dalam jalur.Selain ASA, Daihatsu Rocky juga dibekali dengan rear parking camera dan back sonar yang dapat membantu visibilitas pengendara agar lebih aman saat bermanuver mundur. Rocky juga dilengkapi dengan SRS Airbag untuk pengemudi dan penumpang, ABS (Anti-Lock Brake System), dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution), serta VSC (Vehicle Stability Control), dan HSA (Hill Start Assist) tergantung varian dan tipe transmisi yang dipilih.

Sisi Interior, dashboard memiliki desain cockpit drive feeling yang nyaman dan modern. Pada bagian meter cluster, Rocky menyematkan teknologi Full Digital dengan 4 mode tampilan yang dapat dipilih sesuai dengan style dan selera penggunanya. Variasi kompartemen juga menambah kenyamanan tersendiri bagi penggunanya, mulai dari laci penyimpanan pada kursi penumpang depan, seat under tray, front console storage, door pocket bottle holder, folded cup holder. Rocky tersedia dengan harga mulai dari Rp206.450.000 – Rp274.850.000 (OTR DKI Jakarta). “Daihatsu Rocky dapat menjadi pilihan utama bagi mereka yang berjiwa muda, serta mendukung aktivitas mereka agar dapat terus eksis dan memberi kebanggaan bagi penggunanya,” ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director, dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM). (rel/ram)

Bupati Halmahera Tertarik dengan Perkebunan Sergai

BERBINCANG: Bupati Serdangbedagai H. Darma Wijaya berbincang-bincang dengan Bupati Halmahera Selatan, H. Usman Sidik di ruang kerjanya.FADLY/SUMUT POS.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Gelaran Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023, Bupati Serdangbedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menerima kunjungan Bupati Halmahera Selatan, H. Usman Sidik di ruang kerjanya, Komplek Kantor Bupati, Sei Rampah, Rabu (8/2).

Di kesempatan ini, Usman Sidik mengaku tertarik dengan perkebunan yang ada di Serdangbedagai. “Sepanjang perjalanan, saya melihat hamparan perkebunan sawit yang luas. Saya bahkan sudah dokumentasikan untuk nanti dipelajari, dan mungkin akan studi banding dan bekerjasama dengan Kabupaten Sergai,”ujar Usman.

Bupati Usman Sidik merupakan salah satu penerima Anugerah Kebudayaan, yang merupakan penghargaan tertinggi tahunan yang diberikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kepada 10 Kepala Daerah yang dianggap menjalankan kerja pembangunan berbasis kebudayaan.

Kepada Usman Sidik, Bupati Sergai memperkenalkan banyak hal. Mulai luas wilayah 1.952,38 Km2, terdiri dari 17 kecamatan, 237 desa, dan 6 kelurahan, memiliki Sei Rampah sebagai ibu kotanya dan pusat pemerintahannya. Berada pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut dengan garis pantai sepanjang 55 Km, Sergai memiliki jumlah penduduk sekitar 657.490 jiwa yang berasal dari beragam etnik, suku bangsa, agama, dan budaya.

Darma Wijaya juga mengungkapkan pariwisata di Kabupaten Sergai yang sudah berbenah dan populer dikalangan publik. Ia menyebut, tidak seperti Halmahera Selatan yang kondisi geografisnya memiliki banyak pulau, Sergai hanya memiliki satu pulau saja yaitu Pulau Berhala yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Beringin. Garis pantai Sergai yang panjang, katanya, menjadikan daerah ini kaya akan destinasi wisata bahari berupa pantai.

“Yang paling terbaru, wisata arung jeram atau rafting di Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis, mendapat pengakuan prestisius dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Buluh Duri berhasil jadi Desa Wisata Terfavorit se-Indonesia mengalahkan 49 terbaik yang ada di Indonesia tahun 2022,”beber Darma Wijaya.

Tak hanya itu, sektor pertanian Sergai juga jadi salah satu unggulan daerah. Bahkan Sergai menjadi daerah berstatus lumbung padi Provinsi Sumatera Utara kedua terbesar setelag kabupaten Deliserdang. Keungulan bidang pertanian ini, kata Darma Wijaya, juga jadi tema utama yang mengantarkannya diganjar Anugerah Kebudayaan dari PWI lewat Gerakan Cetak Sawah Mandiri.(fad/han)

Event PON 2024, PLN Siapkan Listrik tanpa Kedip

SOSIALISASI: PLN Gelar Sosialisasi Penilaian Kompensasi Tanah di ROW Jalur SUTT 150 kV Perbaungan-Kualanamu.

SUMUTPOS.CO – PLN UIP Sumbagut melalui UPP Sumbagut 3 menggelar kegiatan Sosialisasi Penyampaian Hasil Penilaian Besaran Kompensasi Tanah, Tanaman, dan Bangunan Yang Berada di Bawah Ruang Bebas (ROW) Jalur SUTT 150 kV Perbaungan – Kualanamu, Selasa (7/2).

Dalam kegiatan yang digelar di Kantor Camat Beringin, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara tersebut, hadir GM PLN UIP Sumbagut Octavianus Duha diwakili Manager PT PLN (Persero) UPP Sumbagut 3 Joko Purnomo.

Turut mendampingi Asman Perizinan & umum Enri Siahaan, Team Leader Perizinan & Pertanahan Alexander Julien Sihite, JO Perizinan Dermawan Manurung, Ruth Trivena Br. Kacaribu, Officer Pertanahan Ardiansyah P. Hutagalung, JO K3L Syafriadi .

Sedangkan dari stakeholder, hadir Sekcam Kecamatan Beringin M. Guntur Hendar Bumi Nasution, Wakapolsek Beringin Iptu Sulino, perwakilan Danramil Beringin Peltu Armansyah, Kepala Desa Karanganyar,  Paidi Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Deliserdang Melisa Batubara SH, Mkn, Sumber Jaya Togatorop, Siska Gloria Panjaitan, Jhon Mayer Turnip, masyarakat penerima kompensasi dan KJPP MBPRU Bintara Tarigan, ST.

Terkait kegiatan itu, GM PLN UIP Sumbagut Octavianus Duha mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu tahapan implementasi Permen ESDM No.13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, serta Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Tanaman Yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

“Sehingga nantinya dengan selesainya pembangunan jaringan T/L 150 kV Perbaungan – Kualanamu dapat memperkuat keandalan dan meningkatkan kualitas sistem kelistrikan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka mempersiapkan listrik tanpa kedip pada event PON 2024,” pungkas Octa. (ila)

1...1,8471,8481,849...15,762Page 1,848 of 15,762