Home Blog Page 1878

Tingkatkan Digitalisasi Pelayanan Publik, Pemkab Sergai Gelar Pelatihan CMS bagi Aparatur Desa

PELATIHAN: Bupati Serdangbedagai H Darma Wijaya bersama aparatur Desa se Serdangbedagai saat kegiatan pelatihan cash management system (CMS ). fadly/sumut pos.

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdangbedagai (Sergai) H. Darma Wijaya membuka kegiatan pelatihan Cash Management System (CMS) yang diikuti oleh aparatur desa se-Kabupaten Sergai tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati, Sei Rampah, Senin (30/1).

Membuka sambutannya, Bupati yang punya sapaan akrab Bang Wiwik ini menerangkan jika sosialisasi CMS ini secara simpel dapat diartikan sebagai salah satu jenis pelayanan perbankan bagi nasabah instansi/korporasi non-perorangan.

Ia kemudian menjelaskan, lewat sistem CMS tersebut nasabah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara mandiri dalam jaringan (online). Keunggulan ini, sebut Bupati, merupakan bentuk perkembangan teknologi yang mesti dipahami bersama dalam waktu segera agar dapat diimplementasikan.

Pada kesempatan ini juga, Bang Wiwik mengingatkan kepada seluruh aparatur desa agar memberi dukungan maksimal demi terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya transparan namun juga akuntabel. Hal ini, sebutnya lagi, akan semakin didukung lewat kebijakan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa di mana Pemkab Sergai menjallin kerja sama dengan PT. Bank Sumut lewat aplikasi CMS.

“Lewat digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa, maka laporan keuangan dapat dibuat dengan transparan. Hal ini tentunya dapat meminimalisir tindak korupsi dalam birokrasi desa. Memang proses peralihan ke arah digital bukan hal yang mudah. Namun kalau sudah dikuasai maka segala urusan akan berjalan dengan lebih lancar, terutama dalam kerja pelayanan publik. Selain lebih mudah, digitalisasi ini akan mampu membantu pemerintah daerah untuk melakukan penghematan anggaran,” tambah Bang Wiwik.

Apalagi Bupati menyebut, baru-baru ini Kabupaten Sergai baru saja menerima penghargaan dari Ombudsman RI yaitu peringkat ketiga se-Sumut Zona Hijau pelayanan publik. Prestasi tersebut, mintanya, harus menjadi pemacu dan penyemangat seluruh pihak untuk terus menjaga bahkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Saya berpesan kepada seluruh Camat, Kepala Desa, dan kepala urusan perencanaan (Kaur) keuangan supaya memiliki pola pikir maju dan bekerja secara profesional,” tandasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Sergai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nina Deliana Hutabarat, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas PMD Sri Rahmayani, S.Sos., M.Si, perwakilan Kantor Pusat PT. Bank Sumut Rosmidi, Kepala PT. Bank Sumut Cabang Sei Rampah Nuzuwar, SE, MM, Kepala Desa se-Sergai, serta Kaur Keuangan Desa se-Sergai. (fad/ram)

Pencurian Buah Sawit dan Menghidupkan Musik Tengah Malam Jadi Atensi Polsek Bandar Khalifah

RAKOR: Polsek Bandar Khalifah Resor Tebingtinggi melakukan rapat kordinasi dengan pihak Kecamatan Bandar Khalifah membahas terkait permasalahan khambtimas.sopian/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolsek Bandar Khalifah Resor Tebingtinggi AKP H Ahmad Yani mengatakan bahwa saat ini atensi yang dilakukan personil dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat adalah meminimalisir kasus pencurian buah sawit dan menyalakan musik dengan volume yang keras pada malam hari di kafe yang ada di wilayah hukum Polsek Bandar Khalifah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

“Jika ada masyarakat mencuri buah sawit milik warga segera laporkan ke Polsek. Begitu juga dengan kafe atau warung tuak yang bernyanyi menggunakan speaker dengan nada tinggi, hendaknya jangan dilakukan, bila perlu Kepala Desa menerbitkan tentang Peraturan Desa (Perdes) yang memberikan batasan menghidupkan musik sampai pukul berapa,” bilang AKP H Ahmad Yani ketika melaksanakan Rapat Kordinasi (Rakor) dengan pihak Kecamatan Bandar Khalifah di Aula Kantor Camat Bandar Khalifah Jalan Sudirman, Senin (30/1).

AKP H Ahmad Yani menjelaskan agar masyarakat baik pemilik kebun sawit, apabila nantinya ada menangkap pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut, agar dengan segera mengantarkan pelaku pencurian ke Polsek, untuk nantinya terhadap pelaku dapat kita proses perkara pencuriannya, meskipun dia baru sekali berbuat yang mana perkaranya masih dalam proses Tipiring.

“Untuk ke depan nantinya si pelaku melakukan perbuatan perbuatan yang sama dapat langsung dilakukan proses pidana dan menjali hukuman kurungan,” paparnya.

Sedangkan terkait dengan menghidupkan musik dengan speker atau bernyanyi nyanyi dengan keras sampai larut malam, baik di warung kopi maupun warung tuak dan juga di depan rumah warga, berharap agar peran dari perangkat Desa bisa mengambil tindakan dengan di maksud disini  “Desa kiranya dapat membuat Perdes dan mengimbau dulu ke warganya agar tidak berbuat mengganggu ke ketertiban warganya yang lain, khususnya terhadap warga yang tinggalnya berdekatan dengan warung kopi maupun warung tuak,” ungkap AKP H Ahmad Yani.

Menanggapi hal itu, Camat Bandar Khalifah, Maningar Manurung mengatakan pihaknya berharap agar para Kepala Desa (Kades) dapat berkoordinasi dengan Kepala Dusun (Kadus) serta juga warganya untuk menjaga situasi Kamtibmas di desanya masing masing. “Kita harapkan Kades dan Kadus serta masyarakat bisa menjaga situasi kondusif diwilayahnya masing-masing. Terkait apa yang menjadi gangguan Kamtibmas, harus cepat direspon untuk dicari jalan keluarnya,” papar Maningar.

Maningar juga menyatakan bahwa pihaknya kemarin juga sudah melakukan gotong royong untuk memperbaiki kembali benteng sungai yang jebol dengan warga menimbun pasir di dalam karung di benteng sungai, nantinya kita akan berkoordinasi denga pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sergai agar wilayah Kecamatan Bandar Khalifah dalam tahun 2023 dapat menerima bantuan untuk perbaikan benteng ataupun pembuatan bronjong di aliran sungai. (ian/ram)

Ashari Lantik 86 Pejabat Eselon IV

BERITA ACARA: Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan saat menandatangani berita acara pelantikan pejabat eselon IV. istimewa.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 86 pejabat eselon IV atau fungsional di lingkungan Pemerintah Deliserdang diambil sumpah/janjinya dihadapan Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan, di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deliserdang, Senin (30/1).

“Pengambilan sumpah pengangkatan dalam jabatan fungsional di lakukan untuk memberi kepastian arah pengembangan karir para pegawai negeri sipil (PNS) serta dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah,” kata Bupati saat memberikan arahannya.

Bupati meminta para pejabat yang dilantik untuk terus meningkatkan kompetensi sesuai jabatan yang diemban. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintahan (PP) No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 dengan perubahan atas PP No.17 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang menekankan pejabat fungsional dituntut untuk memiliki keahlian atau keterampilan tertentu.

“Jadikan pelantikan ini sebagai momentum untuk semangat melaksanakan amanah dan melanjutkan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Karena jabatan adalah amanah yang diberikan kepada mereka yang dinilai mampu untuk mengembannya,” tegasnya.

Bupati berpesan kepada pejabat fungsional yang dilantik untuk lebih meningkatkan kinerja dengan baik dan optimal, dan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap menjaga loyalitas dengan terus berupaya melakukan terobosan dan inovasi serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas demi menghasilkan pelayanan publik yang prima.

Selain itu pula, untuk meningkatkan prestasi kinerja organisasi guna mencapai visi dan misi Kabupaten Deliserdang yang maju, sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan.

“Kepada pejabat yang dilantik, sadari, pahami dan pastikan tentang keberadaan saudara-saudara sebagai pamong di Kabupaten Deliserdang. Di atas segala-galanya, cintai wilayah dan masyarakat Kabupaten Deliserdang,” terangnya.

Berikut pejabat dilantik antara lain, drg Rizki Fadlilah sebagai Dokter Gigi Ahli Muda pada UPT Puskesmas Bandar Khalipah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Deliserdang. Nelly Silitonga, SPd sebagai Guru Ahli Pertama pada UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri I Kecamatan Galang Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Deliserdang. Husna Syukrika SPi sebagai Pengelola Ekosistim Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Dinas Perikanan Kabupaten Deliserdang.

Safruddin ArdiI ST sebagai Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deliserdang, Efrilainy Putri SSos sebagai Penyuluh Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Deliserdang, Margaret Tiur Panggabean SSos sebagai Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deliserdang, Muhammad Irfan Lubis SP sebagai Penyuluh Pertanian Ahli Pertama pada Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang.

Fitri Ardianti SSi sebagai Penera Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Deliserdang, David PP Sianturi SE sebagai Pengawas Koperasi Ahli Pertama pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Deliserdang, Anita Barus SKom sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Deliserdang. (btr/ram)

Dibuka Menparekraf RI, Komunitas WOW Gelar Konser Tradisionaland

PANITIA: Sekretaris Komunitas WOW Luber Niasty Zalukhu saat menyampaikan laporan panitia pada kegiatan konser Tradisionaland di Taman Ya’ahowu Kota Gunungsitoli, pada Sabtu malam (28/1).

SUMUTPOS.CO – Komunitas Walk On Water (WOW) adalah salah satu komunitas kreatif yang bergerak di sub sektor filem, video dan musik sukses menggelar konser bertajuk TRADISIONALAND. Konser yang digelar di Taman Ya’ahowu Kota Gunungsitoli itu menghadirkan Musisi Nasional Eka Gustiwana, pada Sabtu malam (28/1).

Konser Tradisionaland yang disponsori oleh Kemendikbudristek RI dan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno cukup sukses dan menarik perhatian ribuan penonton, dengan penampilan para artis lokal serta kepiawaian dari sanggar seni, diantaranya sanggar Ladari, Sanggar Holy Teturia, Sanggar Sangehao, Sanggar Sei Ragazze, Sanggar Sowua dan PPA Krammer dan Sanggar Hilisemetano.

Dalam laporan panitia yang disampaikan oleh Sekretaris Komunitas WOW Luber Niasty Zalukhu mengatakan, konser tersebut bertujuan untuk mendorong para musisi Nias dalam menciptakan lagu baru dan mengaransemen lagu-lagu daerah menggunakan alat musik tradisional dengan mengkombinasikan musik moderen sehingga lebih dinikmati dan diterima dimasa sekarang.

“Selain membuat lagu, dalam program ini WOW juga membuat video klip dari lagu ditampilkan. Dan sekaligus mengeksplorasi serta mempromosikan budaya dan pariwisata dengan harapan dapat mempresentansikan kepulauan Nias secara keseluruhan,” Kata Niasty.

“Dimana dalam setiap kegiatan, Komunitas WOW selalu memperkenalkan budaya dan pariwisata yang ada di kepulauan Nias,” tambahnya.

Niasty mengungkapkan, Komunitas WQW sejak terbentuk pada tanggal 1 Mei 2018 yang lalu, komunitas Wow telah banyak menghasilkan karya-karya dan penghargaan yakni diantaranya, pembuatan filem Lawomaru pusaka terlarang, produksi video TVC pariwisata Kota Gunungsitoli, juara II tingkat Nasional lomba karya musik komunitas yang diadakan Menparekraf Tahun 2022 dan menjadi wakil pulau Nias yang lolos pada program dana Indonesia bagian penciptaan karya kreatif, inovatif yang diselenggarakan oleh Menparekraf.

“Komunitas WOW adalah komunitas yang tepat untuk menjadi wadah bagi seluruh muda mudi di kepulauan Nias yang serius mengembangkan bakatnya dibidang perfileman, video dan musik. Maka pada kesempatan ini kami mengundang teman-teman, adik-adik, yang ada di kepulauan Nias kedepannya untuk bergabung untuk terus berkarya mencapai prestasi dalam mengangkat nama Nias dikancah Nasional,” ajak Niasty.

“Kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dari semua pihak yang telah mendukung kegiatan komunitas WOW dari awal berdirinya sampai saat ini. Terkhusus kepada Kemendikbudristek RI dan LPDP yang telah mendanai dan memberikan kami kesempatan untuk menciptakan maha karya ini,”

Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya melalui rekaman video yang ditayangkan menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada komunitas WOW atas terlaksananya konser Traditionaland. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong promosi dan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pagelaran musik yang menggunakan antraksi seni budaya tradisional Nias dengan konsep kekinian.

Sementara musisi Nasional dari grup Weird Genius Eka Gustiwana diacara talkshow yang dipandu oleh mc Ningsih dan FK Zalukhu mengakui telenta para generasi muda dikepulauan Nias melalui konser Traditionaland cukup luar biasa. “Saya sudah melihat talenta-talenta yang potensial disini, kita sama-sama berusaha untuk mencapai ke tingkat Nasional,” tutur Eka Gustiwana.

“Suatu saat saya kesini lagi ya. Kita akan bikin projek yang lebih besar lagi untuk mengeksplorasi budaya di Nias,” tutupnya. (adl/ram)

Wali Kota Pematangsiantar Diduga Langgar Aturan, DPRD Bentuk Panitia Hak Angket

SERAHKAN: Penyerahan Surat Keputusan Hak Angket oleh Pimpinan DPRD Pematangsiantar kepada Panitia Hak Angket, Senin (30/1).ra Evasi Haloho/Sumut Pos.

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, diduga melanggar PP Nomor 17 Tahun 2020, tentang Manajemen Pegawai, dalam hal melaksanakan mutasi jabatan pada 2 September 2022 lalu. Pernyataan ini disampaikan Anggota DPRD Pematangsiantar Saud Simanjuntak, pada Sidang Paripurna, Senin (30/1), dengan agenda Usulan Hak Angket DPRD atas SK Wali Kota Nomor: 800/929/lX-THN 2022, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemko Pematangsiantar.

Adapun jumlah anggota DPRD yang mengusulkan hak angket ini, yakni 7 orang, yang didominasi dari Fraksi Parai Golkar dan PDIP.

Saud dalam membacakan usulan hak angket pada sidang tersebut, mengatakan, ada 88 ASN yang dimutasi oleh Susanti, tanpa ada alasan yang jelas. Dari 88 orang tersebut, ada 23 ASN yang nonjob, dan 4 orang turun jabatan.

Saud juga menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mensyaratkan, pemberhentian PNS dari jabatan administrasi dan jabatan pengawas, hanya dapat dilakukan apabila: a, mengundurkan diri dari jabatan. b, diberhentikan sementara sebagai PNS. c, menjalankan cuti di luar tanggungan negara. d, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. e, ditugaskan secara penuh di luar jabatan administrasi. f, tidak memenuhi persyaratan jabatan. g, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

“Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh, PNS yang terkena demosi dan pemberhentian dalam jabatan, sesuai dengan keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 800/929/IX/WK-Thn 2022, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat dari Jabatan Adminstrasi di Lingkungan Pemko Pematangsiantar, tidak ada melakukan pelanggaran sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Saud.

“Berdasarkan hal tersebut, kami menduga, Wali Kota Pematangsiantar dalam melakukan pelantikan mutasi jabatan, baik demosi maupun pemberhentian dalam jabatan, tidak menggunakan penilaian kinerja PNS. Dan tidak memberikan penghargaan bagi ASN secara adil dan layak, sesuai dengan kinerja. Yang dapat diindikasikan sebagai kesewenang-wenangan. Dan diduga tidak melindungi karir PNS dari intervensi politik dan kepastian hukum,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, Wali Kota Pematangsiantar juga dianggap melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019, tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Saud menuturkan, pelaksanaan mutasi jabatan harus mengikuti prosedur yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mutasi jabatan dilakukan berdasar pada sistem merit, dengan tujuan menciptakan ASN profesional dan berintegritas, dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya. Dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN, memberikan kepastian karir, dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan pengelolaan ASN secara efektif dan efisien. Serta memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja.

Atas pertimbangan tersebut, 7 anggota DPRD tersebut, mengusulkan hak angket kepada pimpinan dan anggota DPRD, melalui Rapat Paripurna, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD, dalam menyelidiki dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Wali Kota Pematangsiantar.

Atas usulan anggota DPRD tersebut, 6 fraksi menyetujui adanya hak angket, sedangkan 1 fraksi tidak hadir dalam sidang tersebut. Setelah hak angket disahkan, seluruh fraksi memberikan nama sebagai utusan pada panitia hak angket. (mag-7/saz)

Atalanta vs Inter Milan: Battle Bomber

MILAN, SUMUTPOS.CO – Satu tiket semifinal Coppa Italia akan diperebutkan Inter Milan dan Atalanta BC, Rabu (1/2) dini hari nanti. Ini akan jadi battle alias pertarungan dua bomber yang tengah on fire; Lautaro Martinez dan Ademola Lookman.

Martinez kembali menunjukkan ketajamannya bersama Inter, setelah mandul di Piala Dunia 2022. Dari enam laga yang dimainkan Nerazzurri Januari ini, ia sudah melesakkan enam gol.

Paling anyar, bomber 25 tahun asal Argentina itu mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 mereka atas Cremonese. Brace itu membuat Martinez kini total sudah mencetak 14 gol di semua kompetisi.

Lookman yang baru bergabung di Atalanta musim ini tak kalah menakutkan. Di 2023 ini, penyerang Nigeria itu sudah melesakkan tujuh gol dalam lima laga.

Sama seperti Martinez, Lookman juga total sudah melesakkan 14 gol di semua kompetisi musim ini. Ia mencetak 12 gol di Serie A dan dua lainnya di Coppa Italia.

Ketajaman kedua bomber ini menjadi faktor utama di balik sukses klub masing-masing mencatatkan hasil positif. Inter sejauh ini hanya kalah sekali dari sembilan pertandingan di semua kompetisi. Sedangkan Atalanta, mereka tidak terkalahkan dalam enam pertandingan kompetitif.

Dan peran vital keduanya diharapkan akan berlanjut di di Giuseppe Meazza, dini hari nanti. Apalagi, tiket semifinal Coppa Italia ini sangat penting artinya bagi kedua klub. Meski secara matematis masih bisa meraih Scudetto di Serie A, Coppa Italia menjadi harapan paling realiastis bagi kedua klub meraih gelar domestik.

Makanya, kedua kubu sudah menggemakan bagaimana pentingnya babak delapan besar Coppa Italia ini. Pelatih Inter, Simone Inzaghi mengatakan, meski Derby della Madonnina menunggu di akhir pekan, mereka sepenuhnya fokus untuk laga ini. “Coppa Italia adalah kompetisi yang harus kita hormati dengan cara terbaik, kita menghadapi lawan yang bugar, tetapi kita akan mempersiapkan diri kita dengan cara terbaik,” kata Pelatih Inter, Simone Inzaghi di situs klub.

Martinez juga menegaskan hal senada. Ia mengatakan tidak ingin membahas tentang derbi sampai setelah perempat final Coppa Italia pada Rabu dini hari. “Pertama kami memiliki Atalanta, kami perlu memulihkan energi karena mereka memainkan jenis sepak bola yang spesial. Itu juga akan seperti peperangan, kemudian di derbi itu akan menjadi final lainnya melawan Milan,” tegas Martinez kepada DAZN.

Mencetak 22 gol dalam enam laga terakhir termasuk dua gol ke gawang Sampdoria di akhir pekan, Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini meyakinkan fans La Dea bahwa mereka juga siap meladeni Inter yang dua pekan lalu sudah meraih gelar Piala Super Italia. “Kedatangan Inter akan menarik. Adalah baik untuk menguji diri kami melawan yang terbaik dan melihat seberapa kompetitifnya kami,” ujarnya kepada Sky Sports Italia.

Sementara Lookman yang mencetak gol ke gawang Sampdoria bersama Joakim Maehle menyatakan siap membantu timnya. “Kami memiliki pertandingan lain di Coppa Italia pada hari Selasa (Rabu) dan ya, kami terus berjuang,” katanya dikutip dari Football Italia.

Tim tamu tanpa, Jose Luis Palomino dan Davide Zappacosta karena cedera. Sedangkan Inter dipastikan tidak punya masalah pemain setelah Marcelo Brozovic dan Samir Handanovic sudah kembali berlatih.

Inter berstatus juara bertahan dan berusaha memenangkan kompetisi berturut-turut seperti yang mereka lakukan di musim 2009/2010 dan 2010/2011. Sementara Atalanta, mereka tersingkir di babak perempat final musim lalu, namun mencapai semifinal dalam tiga dari lima musim terakhir. (amr/jpg)

PLN Dukung Penuh Program Penataan Kota Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN dan Dishub Kota Medan mengadakan pertemuan terkait Penataan Kota Medan. Salah satunya yaitu terkait penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang merupakan program pemerintah Kota Medan agar seluruh jalan menjadi terang, indah dan kondusif.

Pertemuan ini dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Bapak Iswar, S.SIT., MT dan Manager PLN UP3 Medan Bapak Ediwan beserta jajaran masing-masing.

Beberapa point dalam pertemuan telah disampaikan Manager PLN UP3 Medan Bapak Ediwan seperti kebutuhan pasokan listrik dalam kunjungan Pejabat Pemerintah, Penataan LPJU, Teknis pelaksanaan survey LPJU Bersama serta kebutuhan listrik dalam sektor industri dan bisnis yang terus meningkat di Kota Medan.

Selain itu PLN juga akan terus mendukung program Pemko Medan dalam mempersiapkan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SKPLU) di Kota Medan.

Selanjutmya Iswar juga menyampaikan bahwa Program Pemasangan LPJU yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan merupakan wewenang Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, nantinya setelah pekerjaan selesai baru dilakukan serah terima dan selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Sinergitas antara PLN dan Dishub Kota Medan selama ini sudah terjalin dengan baik dan harmonis. Koordinasi terkait LPJU juga sudah sering dilakukan karena hal ini merupakan indikasi positif bagi PLN akan kebutuhan listrik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.

PLN akan siap mendata seluruh kebutuhan listrik dalam mendukung program Penataan LPJU di Kota Medan. “Kami akan mendata kebutuhan listrik untuk penambahan LPJU yang sedang dibangun dan sepenuhnya akan mendukung program ini agar segera terselesaikan dan dapat dinikmati masyarakat Kota Medan,” ujar Ediwan, Selasa (31/1).

“Terima kasih kepada PLN sudah bekerjasama selama ini dengan kami, pertemuan ini sangat penting sebagai bentuk kerja tim antar instansi yang harus terus ditingkatkan,” jawab Iswar.

PLN akan sepenuhnya mendukung program pembangunan berkesinambungan yang dilakukan pemerintah Kota Medan. (ila)

Jelang Rabu Pon, Isu Rushuffle Kabinet Makin Kencang

RAPAT: Presiden Joko WIdodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kabar reshuffle sejumlah menteri kian santer menjelang Rabu Pon.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kabar reshuffle sejumlah menteri terus mengelinding. Bahkan, kian santer menjelang Rabu Pon. Maklum, dalam beberapa kali reshuffle, Presiden Joko Widodo bersamaan dengan momen hari pasaran Jawa tersebut.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, wacana reshuffle itu sudah lama mengemuka. Kerap diperbincangkan. “Sudah sebulan lebih, tapi sampai sekarang belum ada perombakan kabinet,” katanya di sela-sela acara sarasehan menyongsong Satu Abad NU di Grand Sahid Hotel, Jakarta, kemarin (30/1)n

Jazil pun merasa kasihan dengan menteri yang selalu mendengar isu reshuffle tersebut. Tentu, mereka menunggu kepastian. Wacana itu bisa menganggu kosentrasi para menteri dalam bekerja. Karena itu, legislator PKB itu berharap, jika memang Presiden ingin melakukan perombakan kabinet, maka sebaiknya disegerakan. “Sehingga menteri bisa mendapatkan kepastian, apakah mereka diganti atau tidak. Agar tidak menjadi bagi para menteri,” tutur wakil ketua umum DPP PKB kelahiran Gresik, Jawa Timur, itu.

Jika wacana itu terus ramai dan tidak ada kepastian, lanjut Jazil, akan selalu membayangi-bayangi. Bahkan, berpotensi menganggu kinerja para menteri. Namun, tentu saja kebijakan itu kembali berpulang pada Presiden. “Reshuffle kan menjadi hak prerogatif Presiden,” ungkapnya.

Disinggung sola nasib menteri-menteri dari PKB, Jazil menegaskan bahwa selama ini kinerja mereka baik. Tidak ada persoalan dengan tiga menteri dari partainya. Namun demikian, lagi-lagi pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Yang pasti, para menteri dari PKB akan terus bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya. Membantu Presiden sebaik-baiknya.

Bagaimana dengan kebiasaan Presiden melakukan perombakan pada Rabu Pon atau 1 Februari, besok? Jazil mengatakan, pihaknya kurang yakin. “Rabu Pon kan memang kebiasaan Pak Jokowi. Kalau Rabu Pon 1 Februari, menurut saya belum, karena cuaca masih buruk,” selorohnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perombakan kabinet menjadi kewenangan Presiden Jokowi. “Reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden,” tuturnya.

Meski begitu, sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP memang telah memberikan berbagai masukan kepada presiden. Namun, PDIP belum bisa mengungkapkannya. “Ada aspek-aspek teknis. Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan,” ujar Hasto.

Terkait momentum, Hasto menyatakan, Rabu Pon memang sering mengandung sesuatu yang istimewa. Yaitu, muncul kesadaran batin dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan pilihan waktu tersebut. “Jadi, ya kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu saja keputusan presiden,” tuturnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Effendy Choirie sebelumnya mengatakan, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi merupakan cara menyambung silaturahmi.

Sementara itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, kabar reshuffle itu muncul setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden. Sejak saat itu, dia menilai hubungan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi mulai merenggang.

Namun, lanjut dia, Surya Paloh sudah bertemu dengan Jokowi. Menurut Ujang, pertemuan itu tentu membahas sejumlah hal. Kemungkinan besar juga menyangkut langkah politik Nasdem dan nasib tiga menteri Nasdem di kabinet. Mereka adalah Menteri Kominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyatakan, ada dua kemungkinan dalam reshuffle yang menyasar menteri dari Nasdem. Pertama, jika Nasdem tetap kukuh mengusung Anies, maka kemungkinan menteri Nasdem akan dicopot.

Kedua, jika Surya Paloh mau berkompromi dan urung mengusung Anies pada Pilpres 2024, bisa saja reshuffle urung dilakukan Presiden Jokowi. “Dua kemungkinan itu yang akan terjadi,” beber Ujang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta publik menunggu benar tidaknya rencana perombakan kabinet tersebut. Ditemui setelah meresmikan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Jakarta kemarin (29/1), Jokowi ditodong pertanyaan perihal reshuffle akan dilakukan besok, Rabu (1/2). Kebetulan bertepatan dengan Rabu Pon sesuai dengan kalender Jawa.

Seperti diketahui, sering kali kebijakan strategis diambil pada hari tersebut. “Ya nanti tunggu aja,” kata mantan wali kota Solo itu. Jokowi juga tidak membeberkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Kamis (26/1) lalu. Menurut dia, itu hanya pertemuan biasa. Ditanya soal pertemuan yang menyinggung nasib menteri-menteri asal Nasdem, Jokowi hanya menjawab, “Mau tau aja.” (lum/hud)

Usulan Kemenag Naikkan Biaya Haji Dinilai Tak Bijaksana, Dana Haji Perlu Diaudit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Usulan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menaikkan biaya perjalanan haji yang ditanggung jamaah lebih dari 73 persen, dinilai sangat tidak bijaksana. Usulan kenaikan biaya haji ini dinilai menyalahi prinsip tata kelola penyelenggaraan haji, sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

SEBAGAI catatan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 diusulkan Kemenag naik menjadi Rp 98,89 juta per jemaah, atau naik Rp 514,88 ribu jika dibandingkan BPIH tahun lalu. Dari besaran BPIH tersebut, biaya yang harus ditanggung jamaah mencapai 70 persen, atau Rp 69,19 juta per orang. Sementara, sisanya 30 persen atau 29,7 juta, dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Anggota DPR RI Fadli Zon menilai, besaran kenaikan ini sangat tidak wajar. Sebab, pada 2022 saja, biaya yang harus ditanggung jamaah haji hanya sebesar Rp39,8 juta per orang. Jadi, jika tahun ini jamaah haji kita dipaksa untuk membayar Rp69,19 juta, kenaikannya lebih dari 73 persen. “Secara umum, dalam catatan saya, ada beberapa alasan kenapa usulan itu sangat tidak wajar dan perlu ditolak,” kata Fadli dalam keterangannya, Senin (30/1).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan bahwa urusan haji ini bukan hanya semata-mata soal ekonomi, tetapi juga menyangkut hak warga negara dalam beribadah. Karena itu, negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik. “Mengubah komposisi biaya yang harus ditanggung jamaah dalam porsi yang drastis sangatlah tak bisa dibenarkan,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Fadli pun menyebut, asumsi-asumsi yang mendasari kenaikan tersebut juga tidak riil. Ia menyebut, angka inflasi global sepanjang tahun lalu diperkirakan hanya 8,8 persen.

Sementara itu, di dalam negeri, angka inflasi hanya 5,5 persen. Harga minyak dunia dan avtur juga cenderung turun dan stabil. “Penurunan tersebut jelas bisa mengurangi komponen biaya penerbangan,” jelas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.

Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menyampaikan bahwa secara umum, harga akomodasi haji tahun ini akan 30 persen lebih murah, dibanding tahun lalu, saat masih berada di tengah pandemi. Sehingga, di tengah semua penurunan tersebut, jelas ada masalah tata kelola yang serius jika pemerintah menaikkan porsi biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah haji Indonesia.

Bahkan, pada awal Januari 2023, KPK sudah mengingatkan pemerintah bahwa ada persoalan serius dalam hal tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK, terdapat tiga titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji, yaitu biaya akomodasi, biaya konsumsi, dan juga biaya pengawasan. Menurut temuan KPK, kerugian negara yang timbul dari tiga celah tadi cukup besar, mencapai Rp 160 miliar.

“Selain itu, ini yang paling serius, KPK juga menengarai penempatan dan investasi dana haji kita tidak optimal, sehingga perolehan nilai manfaat dana haji kita jauh lebih kecil daripada yang seharusnya bisa didapat,” urai Anggota Komisi I DPR RI ini

Oleh karena itu, temuan KPK tersebut seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ia menegaskan, jangan sampai masalah dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji kemudian dialihkan tanggungannya kepada para jamaah. “Ini kan zalim namanya” cetus Fadli.

Karena itu, seluruh jalur investasi dan penempatan dana haji, mestinya diaudit khusus terlebih dahulu, termasuk audit khusus kepada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Hal ini untuk mengetahui posisi sustainabilitas pengelolaan dana haji Indonesia ke depannya.

“Jangan sampai para jemaah haji, yang sebagian besar hanya petani dan orang-orang kecil, dengan dalih prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji, harus menanggung kesalahan tata kelola keuangan haji ini,” pungkas Fadli.

Hak Bagi Hasil Bersifat Personal, Bukan Kolektif

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah memotong atau menghilangkan skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji. Nilai manfaat atau hasil investasi dana haji harus dikembalikan kepada calon jemaah secara personal. Bukan bersifat kolektif dan sebagian digunakan untuk mengongkosi pemberangkatan jemaah tahun berjalan.

Sorotan adanya skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh dalam diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan yang digelar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, kemarin (30/1). Dalam salah satu butir rekomendasi yang dia buat, tertera jelas adanya skema Ponzi dalam pengelolaan dana haji. “Memotong dan menghilangkan mekanisme Ponzi dalam pengelolaan dana haji,” kata Asrorun membacakan usulan perbaikan pengelolaan dana haji dari perspektif keagamaan.

Dia menegaskan skema Ponzi sudah terlanjur berjalan. Sehingga pemerintah, dalam hal ini BPKH, harus berani melakukan cut off sistem pendistribusian nilai manfaat atau hasil investasi dana haji yang berjalan selama ini.

Asrorun menegaskan nilai manfaat itu harus dikembalikan kepada tiap-tiap calon jemaah haji yang sudah membayar setoran awal penyelenggaraan haji. ’’Jangan sampai menzalimi jemaah. Laa tazlimuna wala tuzhlamuun,’’ sambungnya. Dia mengatakan dengan adanya sistem virtual account seperti saat ini, BPKH cukup mudah melakukan identifikasi masing-masing calon jemaah. Termasuk dalam membagikan nilai manfaat tersebut.

Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu menjelaskan kepemilikan dana haji yang dibayarkan tiap-tiap jemaah bersifat personal atau individu. Termasuk nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji, juga harus didistribusikan secara personal. Sementara menurut dia, yang berlaku saat ini bersifat kolektif.

Seluruh jemaah yang berangkat haji tahun ini, menerima besaran subsidi atau nilai manfaat yang sama. Padahal diantara jemaah itu, bisa jadi lama mengantrinya berbeda-beda. Kok bisa mereka mendapatkan subsidi sama? Ini yang menjurus pada skema Ponzi. Supaya bisa mendapatkan nilai subsidi yang sama, mereka menggunakan nilai manfaat calon jemaah yang masih mengantri.

Selain itu skema Ponzi juga muncul dari penggunaan nilai manfaat yang kolektif atau campur aduk. Nilai manfaat dari dana haji calon jemaah yang baru masuk atau mendaftar, ikut tersedot untuk ongkos subsidi keberangkatan jemaah yang berangkat. Begitu seterusnya, selama tidak ada pembagian nilai manfaat yang sepenuhnya bersifat personal atau individual.

Jika sistem pengelolaan dana haji tidak dibenahi, malpraktik yang berlangsung selama ini terus berjalan. Dia menegaskan bukan calon jemaah haji yang melakukan malpraktik. Dia juga mengatakan dalam misi penyelenggaraan haji, pemerintah bukan bertugas sebagai biro travel.

Pada prinsipnya Asrorun mengatakan dana haji yang terkumpul boleh dikelola. Pengelolaannya bisa dilakukan secara kolektif. Selain itu dia menegaskan tidak ada salahnya negara memberikan subsidi kepada calon jemaah haji. Meskipun dalam konteks pengelolaan haji di Indonesia, subsidi berasal dari pengelolaan dana jemaah sendiri. Adanya subsidi tersebut tidak membatalkan pelaksanaan ibadah haji, terkait adanya ketentuan istitha’ah.

Asrorun menegaskan bahwa istitha’ah adalah syarat wajib berhaji. Istitoah bukan menjadi syarat sah berhaji. Jadi ketika ada subsidi dalam pembayaran biaya haji, kemudian jemaah menjadi mampu dan diringankan, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah rukun Islam kelima tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Anggota BPKH Indra Gunawan mengatakan sejak 2018 lalu, mereka sudah membagikan hasil investasi dana haji ke virtual account masing-masing calon jemaah. Pada 2018 lalu nilai hasil investasi yang dimasukkan ke virtual account sebesar Rp 800 miliaran. Terakhir pada 2022 lalu hasil pengelolaan dana haji yang dimasukkan dalam virtual account calon jemaah sebesar Rp 2,1 triliun.

Indra tidak menjawab secara tegas, apakah nominal virtual account itu benar-benar ada uangnya atau sekadar tempelan saja. Pasalnya ketika ada calon jemaah haji meninggal atau batal, yang kembali hanya uang pendaftaran sebesar Rp 25 juta saja. Nilai manfaat hasil pengelolaannya tidak diberikan.

Untuk itu Indra menyarankan jemaah tidak menarik uangnya. Kalaupun calon jemaah meninggal, nomor porsinya dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementar jika uang setoran awal ditarik, maka akan berdiri di antrian paling belakang kembali.

Perlu diketahui saat ini berlaku aturan baru soal mewariskan nomor porsi tersebut. Aturan yang lama nomor porsi antrian haji bisa diwariskan ketika calon jemaah bersangkutan sudah dinyatakan masuk dalam porsi berangkat tahun berjalan. Tetapi di aturan yang baru, calon jemaah yang belum masuk porsi pemberangkatan alias masih mengantri, bisa diwariskan nomor porsinya. ’’Ahli warisnya ditentukan siapa, supaya tidak hilang nomor porsi hajinya,’’ katanya.

Sementara itu Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab menjelaskan soal perkembangan penetapan ongkos haji 2023. Dia mengatakan saat ini tim sedang berada di Saudi untuk melihat langsung harga-harga layanan haji di sana.

Dia mengakui bahwa usulan biaya haji yang disampaikan Kemenag ke DPR memicu polemik di masyarakat. Sebab dalam usulan tersebut, biaya haji yang ditanggung jemaah mencapai Rp 69 juta lebih. Mujab menegaskan pembahasan biaya haji itu masih terbuka lebar. Kemenag bersama DPR akan rapat dan membahas ulang usulan tersebut.

Dia menekankan idealnya proporsi antara biaya haji yang ditanggung jemaah dengan subsidi BPKH idealnya 70 persen berbanding 30 persen. Tetapi proporsi ideal ini tidak harus diterapkan tahun ini juga. Bisa saja diterapkan dua tahun lagi. Mujab berharap bulan ini biaya haji sudah bisa ditetapkan antara Kemenag bersama DPR.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya mendorong adanya efisiensi pembiayaan haji untuk tiga hal. Pertama, efisiensi biaya operasional dalam negeri seperti peralatan dan petugas yang sesuai kebutuhan. Kemudian kedua, efisiensi biaya luar negeri seperti tiket pesawat, hotel dan konsumsi di Arab Saudi.

Selanjutnya, efisiensi yang ketiga adalah optimalisasi pengelolaan dana haji oleh BPKH dengan cara menetapkan berapa nilai manfaat yang perlu dibebankan kepada BPKH. Hal itu bertujuan agar ada target yang jelas dalam mengelola dana haji. “Itu semua menjadi kajian KPK sejak 2019 dan 2020,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis, kemarin.

Soal kenaikan ongkos naik haji (ONH), Ghufron menyebut bahwa sesuai Keppres Nomor 8/2022, nilai manfaat yang harus dikucurkan BPKH bertambah. Yakni dari semula Rp 41,9 juta menjadi Rp 47 juta. Sebelum biaya operasional haji di Arab naik, BPKH juga harus mengeluarkan Rp 4,2 triliun menjadi Rp 5,4 triliun. “BPKH harus menambah sekitar 59-60 persen dari total biaya haji,” ujarnya.

Jika diteruskan berlanjut, lanjut Ghufron, kondisi tersebut bisa membuat dana BPKH habis nilai manfaatnya. Sebab, nilai manfaat telah digunakan untuk menutupi biaya jamaah haji yang telah berangkat. “Siapa yang rugi? Tentu bukan yang telah berangkat, tetapi jamaah yang belum berangkat karena ia telah menanggung biaya jamaah yang telah berangkat,” jelas Ghufron. (jpc/wan/tyo/jpg/adz)

1,5 Juta Penonton Bakal Saksikan F1 Powerboat di Balige, Warga Sekitar Bakal Raup Untung

BERBINCANG: Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus (kiri) berbincang dengan para narasumber pada Webinar F1H20 di Hotel JW Marriot, Medan, Senin (30/1). bagus/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Kejuaraan dunia F1 Power Boat atau F1H2O yang akan digelar di kawasan Pelabuhan Muliaraja Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, 24-26 Februari 2023, diyakini akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Pasalnya, masyarakat di sepanjang Teluk Balige, bisa memanfaatkan event bertaraf internasional ini untuk meraup rezeki.

“Jadi, kawasan sepanjang Teluk Balige itu strategis semua. Yang punya lahan siapa? Masyarakat. Artinya, uang akan langsung berputar di masyarakat. Kondisi ini beda dengan MotoGP Mandalika,” kata Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves.

Kosmas Harefa pada Webinar F1 Power Boat bertajuk, “Perkuat Potensi Wisata Danau Toba”, yang dilaksanakan secara daring maupun luring di Hotel JW Marriot, Medan, Senin (30/1).

Menurut Kosmas, Balige dipilih sebagai lokasi balapan lantaran sangat representatif. Balige memiliki ruang publik yang besar, pelabuhannya bahkan digunakan sebagai pusat office F1 Power Boat. Bahkan untuk menyukseskan even ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR telah mengelontorkan Rp33 miliar untuk pembangunan infrastruktur di arena F1 Power Boat.

Sementara itu, Retna Asmoro, SVP Marketing Communication and Tourism Programs Injourney mengatakan, akan ada pebalap dari 10 negara yang ikut serta dalam kejuaraan ini. ”Diperkirakan pemasukan dari kegiatan tersebut sebesar Rp212 miliar,” sebut Retna.

Dia mengatakan, hingga saat ini penjualan tiket menonton F1 Powerboat belum dibuka. “Nantinya penjualan akan dilakukan secara daring melalui Injourney. Injourney merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pariwisata,” jelasnya.

Kepala Dinas Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus yang juga didaulat sebagai narasumber dalam acara itu menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus menggenjot perbaikan jalan menuju lokasi kejuaraan dunia balapan perahu itu, yang dinilai kurang layak. Untuk memberikan pelayanan kepada peserta F1H2O, khususnya dalam mendatangkan logistik balapan perahu itu, Ilyas mengungkapkan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah menginstruksikan jajarannya untuk berkoodinasi dengan Pelindo.

“Gubernur telah berkoordinasi dengan Pelindo, karena logistik kapal-kapal (Powerboat) ini turun di Belawan, dan akan diatur Polda Sumut melalui Ditlantas mengawal rangkaian perjalanan boat itu sampai ke lokasi pertandingan,” terang Ilyas.

Menurut Ilyas, perhelatan balap Powerboat terbesar di dunia ini merupakan kesempatan emas bagi Sumatera Utara. Apalahi, akan ada ribuan mata orang akan menyaksikan balapan tersebut. Dia meyakini, even ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat promosi pariwisata Danau Toba di mata dunia. “Untuk itu haruslah kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk memperkuat seluruh potensi yang ada di Danau Toba,” sebut Ilyas.

Lebih lanjut, Ilyas memaparkan berbagai manfaat yang akan diterima Sumut, khususnya masyarakat di kawasan Danau Toba. Pertama, Penghasilan Asli Daerah (PAD) Sumut dan kabupaten di sekitar Toba akan meningkat. ”Kedua, tingkat okupansi hotel menjadi 95 persen. Ada pula peningkatan omset bisnis persewaan kendaraan,” ucap Ilyas.

Selanjutnya, pengenalan produk UMKM Sumut. Menciptakan lapangan kerja dengan menyerap tenaga kerja lokal, hingga peningkatan jumlah penumpang pesawat di Bandara Silangit dan Kualanamu. ”Saya menyampaikan, untuk akomodasi hotel, tersedia kurang lebih 9.500 kamar hotel untuk kegiatan ini. Termasuk guest house, homestay dan lainnya,” sebut Ilyas.

Dinas Kominfo Sumut sebagai panitia bidang Humas telah melakukan publikasi dan sosialisasi di berbagai media. ”Jadi masyarakat harus juga tahu perhelatan akbar ini, sehingga kegiatan ini berjalan sukses dan lancar,” kata Ilyas.

Ilyas Sitorus, pada kesempatan ini juga menyampaikan tentang persiapan pemerintah daerah menjelang pagelaran F1 Powerboat di Danau Toba. Khususnya, yang memperkuat potensi pariwisata. Ia juga menjelaskan, di sekitar lokasi balapan yang terletak di Balige, Kabupaten Toba, ada titik-titik wisata bernuansa alam dan adat istiadat Batak yang menarik untuk dikunjungi.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik, Kemenkominfo, Usman Kansong, lewat keynote speech di kesempatan ini menyampaikan, citra Danau Toba sebagai destinasi wisata perlu dipulihkan. Pertama, memulihkan mulai dari infrastruktur. “Pemerintah Pusat sangat concern dan menjadikan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Konsekuensinya adalah pembenahan infrastruktur, termasuk akan ada jalan tol yang saat ini sedang dibangun dan sudah ada Bandara Silangit yang akan mempercepat perjalanan ke Danau Toba,” jelas Usman.

Selain keterlibatan dari pemerintah, pemulihan destinasi wisata juga memerlukan keterlibatan dari masyarakat setempat dalam membenahi kultur yang memberikan dampak pada pariwisata. Pembenahan kultur di sekitar Danau Toba, disampaikan Dirjen bisa dimulai dengan meningkatkan kultur melayani, sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat di daerah pariwisata lain seperti Bali atau Jogja. “Saya percaya jika infrastruktur dibenahi, maka kultur akan ikut berubah,” tambahnya.

Selain itu, kegiatan-kegiatan yang memperkuat potensi pariwisata juga perlu lebih banyak diselenggarakan seperti kegiatan internasional F1 Powerboat Lake Toba 2023 atau F1H2O. Dirjen Usman mengungkapkan harapannya dalam dua atau tiga tahun ke depan, supaya tursi luar negeri yang datang semakin banyak mengingat lokasi Danau Toba yang dekat dengan negara-negara tetangga.

Sementara itu, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo, Septriana Tangkary, menyampaikan dukungan terhadap UMKM lokal yang akan dilibatkan di acara F1 Powerboat Lake Toba 2023. “Akan ada banyak UMKM yang diajak ikut serta. Masyarakat harus bisa mempromosikan produk UMKM lokal seperti kopi bubuk, kain ulos dalam bentuk produk fashion, berbagai makanan ringan, dan cendera mata sehingga acara F1 Powerboat Lake Toba 2023 dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal,” ujarnya.

Septriana menambahkan, supaya acara ini dilihat sebagai potensi kolaborasi kreatif untuk berinvestasi dan berbisnis dalam meningkatkan jumlah akomodasi dan restoran yang ada di Kawasan Danau Toba. Seiring dengan perkiraan capaian 1,5 juta penonton ajang balap F1 Powerboat yang akan melihat Danau Toba. (gus)

1...1,8771,8781,879...15,763Page 1,878 of 15,763