Home Blog Page 1899

Pemkab dan DPRD Labuhanbatu Bahas 10 Ranperda

HADIR: Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar saat menghadiri Rapat Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.Fajar/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar menghadiri Rapat Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (24/1).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Labuhanbatu Meika Riyanti Siregar itu, Ellya mengatakan, pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 2023, Pemkab Labuhanbatu telah mentaati pasal 15 Ayat (1) dan pasal 16 Ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Yang menyatakan, penyusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten dilaksanakan oleh DPRD kabupaten bersama bupati, dan hasil penyusunan program tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD kabupaten.

Ellya pun berharap, program pembentukan peraturan daerah yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dapat menjadi Perda yang memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya bagi Pemkab Labuhanbatu.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu yang kita cintai ini,” harap Ellya. Usai menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Ketua DPRD Labuhanbatu, Meika Riyanti Siregar berharap, peraturan ini nantinya dapat menjadi pedoman pembahasan Perda 2023.

“Semoga lahir Perda yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Labuhanbatu,” katanya.

Adapun 10 Ranperda tersebut, yakni tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ranperda tentang Bagunan Gedung. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya, Ranperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman oleh Pengembang di Kabupaten Labuhanbatu. Ranperda tentang Larangan Truk Masuk Kota. Ranperda tentang Cagar Budaya dan Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Lalu, Ranperda tentang Program Jaminan Sosial, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. (fdh/saz)

Erik: PPS Terpilih Orang Andal dan Berkualitas

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menghadiri pelantikan dan sumpah jabatan 249 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 se Kabupaten Labuhanbatu di Aula Asrama Haji Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (24/1).

Pada kesempatan itu, Erik mengatakan PPS yang terpilih adalah orang yang andal dan berkualitas.

“Dari 1.000 orang lebih yang mendaftar, terpilihlah 294 orang sebagai panitia pemungutan suara Pemilu tahun 2024 , sudah pasti melalui proses yang sangat ketat, dari itu saya merasa yakin kalau yang terpilih ini adalah orang-orang yang andal, berkualitas, dan profesional,” ucap Bupati.

Dia berharap ke depan kepada PPS menjalankan tugas sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan, dan memberikan pelayanan pemilu kepada peserta pemilu dengan baik. “Semoga kita semua bisa menjadikan pemilu tahun depan pemilu yang bermartabat, pemilu yang sukses bersih dan transparan yang membangun,” ujar Bupati.

Sementara Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Wahyudi mengatakan, kegiatan bimbingan teknik (bimtek) diberikan untuk anggota PPS yang berasal dari 9 kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu. Meliputi penyampaian tugas selama tahapan proses menjelang pemilu tahun 2024 yang akan datang.

Materi yang disampaikan meliputi tata kerja PPS, hubungan PPS dengan pihak luar, tata cara berkoordinasi dengan instansi terkait, serta penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi PPS sesuai dengan aturan perundang–undangan dan peraturan KPU yang berlaku.

“Setalah mendapatkan pembekalan di bimtek selanjutnya anggota PPS akan menjadi pihak penyelenggara di tingkat desa-desa,” tambahnya.

Hadir mendampingi Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, Wakil Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, Kepala Dinas Kominfo Ahmad Fadly Rangkuti, tokoh partai politik serta para staf KPU dan Badan Pengas Pemilu (Bawaslu). (fdh/azw)

Bupati Humbahas: Anggota PPS Harus Bersikap Proaktif

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor mengharapkan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus mampu bersikap proaktif dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Sehingga , semua dapat berjalan dengan baik dan aman.

Itu disampaikan Dosmar, melalui Asisten Pemerintah dan Kesra Makden Sihombing, pada pelantikan anggota PPS se Kabupaten Humbahas, bertempat di gedung Situmorang Dolok Sanggul, Selasa (24/1).

Lebih lanjut, Dosmar mengatakan, salah satu tolok ukur yang sering digunakan dalam keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Karena, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, semakin legitimate sebuah pemilu.

“ Pelantikan anggota PPS kali ini menjadi demikian penting dan strategis, terutama dalam penyiapan seluruh personi yang akan terlibat dalam pengyelenggaraan agenda pemilu tahun 2024 mendatang,” katanya.

Selain itu, lanjut Dosmar, pemilu bisa berjalan demokratis jika semua petugas dan elemen yang terlibat di dalamnya melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik serta berkoordinasi dan bekerja sama secara harmonis.

“ Untuk itu, mari kita kembangkan sinergitas yang saling mendukung, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku,” harapnya.

Menurut Dosmar, anggota PPS selaku penyelenggara pemilu terdepan harus mengetahui dan memahami hal yang utama, yakni norma dan regulasi.

Dengan demikian tidak berimplikasi terhadap hasil yang cacat dari proses pelaksanaan pemilu sebagai akibat dari kurangnya pemahaman regulasi dan norma yang dipedomani oleh penyelenggara pemilu.

“Jangan sampai anggota PPS tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan dari pihak manapun. Jalankan kewenangan dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilu 2024 di Kabupaten Humbang Hasundutan,” harapnya ke depan.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Humbahas Binsar Pardamean Sihombing menambahkan, agar setiap PPS yang baru dilantik dapat bekerja fokus dengan memahami setiap tahapan pemilu.

“Jika ada kendala-kendala di lapangan, bapak/ Ibu bisa menyampaikan dan berdiskusi dengan anggota PPK ataupun kepada anggota KPU,” imbuhnya.

Turut hadir pada pelantikan ini, Forkopimda Dandim 0210/TU diwakili Pabung Mayor inf Ojak Simarmata, Kajari Humbahas diwakili Kasubsi Prapenuntutan Pidum Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H, Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota KPU, Rohaniawan dan Kaban Kesbangpol dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.(des/azw)

Anggota PPS di Sumut Dilantik, KPU: Lakukan Tugas secara Transparan, Akuntabel, dan Terbuka

SUMUTPOS.CO – Sejumlah daerah di Sumatera Utara (Sumut) melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Petugas PPS yang dilantik itu untuk bertugas di Pemilu Tahun 2024. Di Deliserdang, sebanyak 1.182 anggota PPS se Kabupaten Deliserdang diambil sumpah di Alun-alun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang, Selasa (24/1). Mereka bertugas di 394 desa/kelurahan di Deliserdang.

“Saya sungguh berharap kepada saudara-saudara agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga profesionalitas, integritas dan bersikaplah proaktif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024. Sehingga, pada pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan aman lancar tertib jujur dan adil,” kata Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan pada pelantikan PPS.

Di kesempatan itu, Bupati memberi apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dan Deli Serdang dan atas kerjasama dan identitas yang selama ini telah terbangun.

Kepada jajaran Pemkab Deliserdang, khususnya camat, para kepala desa dan lurah, bupati meminta agar mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan PPS dalam pelaksanaan Pemilu. Harapan serupa juga disampaikan kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Deliserdang.

“Jalin komunikasi yang baik, sehingga semua yang menjadi sebuah kebutuhan bagi suksesnya pesta demokrasi bisa dilangsungkan sebaik-baiknya. Harapan saya kepada seluruh Forkopimda Kabupaten Deliserdang untuk senantiasa memberi dukungan dan perhatian kepada seluruh saudara-saudara kita (anggota PPS) yang akan membantu tugas mulia, memastikan proses Pemilihan Umum berlangsung dengan baik, seperti apa yang kita harapkan,” tegas bupati.

Sementara itu, anggota KPU Sumatera Utara Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan (SDM Litbang), Mulia Banurea menegaskan Pemilu 2024 harus diselengarakan secara berintegritas, transparan, dan akuntabel.

“Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kita sebagai penyelenggara Pemilu hanya dua. Pertama melayani peserta Pemilu dan kedua, melayani masyarakat pemilih di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Deliserdang ataupun di wilayah PPS di desa/kelurahan sejak pelaksanaan penentuan Pemilu, tanggal 14 Juli Tahun 2022 lalu. Berarti, 20 bulan sebelum hari coblosan, 14 April 2024,” jelasnya.

Disebutkannya juga, KPU sudah meluncurkan tahapan secara berjenjang, termasuk di KPU Provinsi Sumatera Utara. Beberapa waktu lalu, pihaknya telah menerima syarat dukungan pencalonan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara.

Mantan Ketua KPU Sumatera Utara ini menerangkan secara nasional ada 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu, plus enam parpol lokal di Aceh. “Kita Sebagai penyelenggara Pemilu. Teman-teman pascadilantik menjadi PPS desa/kelurahan, tentunya dokumen dukungan syarat bakal calon DPD RI akan kami turunkan dari kami provinsi ke Kabupaten Deliserdang. Lakukanlah verifikasi faktual kepada seluruh bakal calon dukungan untuk DPD RI daerah pemilihan Sumatera Utara. Pada awal Februari mendatang, ada pencocokan dan penelitian (coklit) untuk calon-calon pemilih di daerah kita masing-masing. Harapan kami, lakukanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Lakukan tugas secara transparan dan akuntabel, terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Mulia Banurea.

Di acara yang sama, Ketua KPU Deliserdang, Syahrial Efendi SH menekankan kepada anggota PPS se-Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan menjaga integritas.

“Tugas pertama adalah membentuk Sekretariat PPS. Sekretariat PPS terdiri dari seorang Sekretaris PPS dan dua orang PPS, merupakan bantuan dan fasilitas dari pemerintah kelurahan/desa. Pembentukan Sekretariat PPS dilakukan setelah pengangkatan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji, paling lambat tujuh hari,” ungkapnya.

Maka dari itu, Syahrial menginstruksikan para anggota PPS untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan/desa guna mengusulkan dan merekomendasikan sekretaris dan staf PPS kepada KPU Deli Serdang.

“PPS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Untuk itu, jaga selalu integritas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, memiliki kepribadian dan komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan guna mengendalikan semua proses Pemilu sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku,” ujarnya.

Syahrial meyakini, Pemilu bisa berjalan demokratis, jika penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait melaksanakan tugas fungsi dan kewajibannya dengan baik serta berkoordinasi dan bekerja sama secara harmonis. “Untuk itu, mari kembangkan sinergitas yang saling mendukung dengan para pihak dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (btr/azw)

Pelantikan PPS Dilakukan Serentak Seluruh Indonesia

LANTIK: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Zulfan Effendi melantik 111 anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih, Selasa (24/1).teddy akbari/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Zulfan Effendi melantik 111 anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih, Selasa (24/1). Pelantikan tersebut turut dihadiri Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Zulfan mengucapkan, pelantikan PPS ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia. “Pelantikan ini sekaligus mengambil sumpah jabatan dan pembacaan fakta integritas yang dilakukan oleh seluruh anggota PPS,” ungkap Zulfan.

“Untuk hari ini melaksanakan pelantikan didalam gedung. Sedangkan besok pada pukul 08.00 Wib, kita akan melaksanakan apel pasukan,” sambungnya.

Ada sekitar 500 pelamar calon anggota PPS di Kota Binjai yang melamar. Namun, dia menjelaskan, KPU Binjai menetapkan 111 orang anggota yang terpilih.

Setiap kelurahan, ada 3 anggota PPS. Dia menegaskan, semua yang terpilih berdasarkan rapat pleno.

“Jadi tanggung jawabnya besar. Untuk itu, saya berharap semua anggota PPS dapat bekerja dengan aturan dan regulasi yang ada,” ujar dia.

Zulfan meminta kepada anggota PPS yang dilantik, untuk segera melakukan konsolidasi internal. “Segera menyesuaikan dan beradaptasi. Baca regulasi dan aturan yang ada,” urainya.

Setelah melakukan konsolidasi internal, dia juga meminta kepada seluruh anggota PPS yang ada agar segera melakukan konsolidasi eksternal dengan pihak kelurahan setempat. “Perlu diketahui bahwa pemerintah wajib memfasilitasi sarana dan prasarana,” kata dia

Sementara, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah mengucapkan selamat kepada 111 petugas PPS yang baru dilantik. Amir berharap agar mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan jujur dan adil, sehingga pemilu 2024 mendatang dapat berjalan baik.

“Selamat kepada petugas PPS yang baru dilantik. Jalankan amanah dengan jujur dan adil agar pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, bebas dan rahasia,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, Freddy, melantik 507 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Seremoni pelantikan PPS di GOR Sidikalang, Selasa (24/1).

Ketua KPU, Freddy mengatakan, adapun jumlah PPS yang dilantik sebanyak 507 orang, untuk bekerja di 161 dan 8 Kelurahan di 15 Kecamatan.

“Mereka sudah mulai bertugas dan langsung melakukan pleno pertama untuk memilih ketua PPS,” sebut Freddy.

Freddy berharap, semua PPS yang baru dilantik bekerja profesionalitas, sehingga semua tahapan pemilu bisa disukseskan.

Di Asahan, Ketua KPU Kabupaten Asahan Hidayat SP melantik 612 Anggota PPS se-Kabupaten Asahan di Gedung Serbaguna Kisaran, Selasa (24/1). Dalam pelantikan itu dihadir Bupati Asahan H Surya BSc.

”Kami berharap kepada seluruh Anggota PPS agar mempelajari dan menguasai semua regulasi tentang Pemilu Tahun 2024, dalam upaya mewujudkan Pemilu yang demokratis, dengan mengedepankan asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, kata Bupati Asahan. (ted/rud/dat)

Panitia Pemungutan Suara Bisa 2 sampai 3 Hari Tidak Tidur

LANTIK: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi ketika menghadiri pelantikan Anggota PPS se Kota Tebingtinggi oleh KPU Kota Tebingtinggi di Gedung Mengampu Tua.sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, berpesan kepada petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang baru selesai dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi agar tetap menjaga integritas dan berpegang pada peraturan yang berlaku dengan tugas untuk menyukseskan jalannya pesta demokrasi.

“Tugas, wewenang, kewajiban dari PPS cukup berat. Kami ingatkan tetap berpegang pada peraturan yang berlalu. Tugas anda adalah untuk mensukseskan jalannya pesta demokrasi. Periode lalu Kota Tebingtinggi termasuk daerah yang tinggi partisipasi pemilu, mencapai 81 persen. Ini jadi beban bagi PPS, begitu juga PPK. Ini kerja berat,” ujar Muhammad Dimiyathi saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dan Janji Serta Bimbingan Teknis Tata Kerja PPS, Selasa (24/1) siang di Gedung Mengampu Tua Jalan Dr Hamka Kota Tebingtinggi.

Dimiyathi juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Tebingtinggi yang sudah mulai menyelesaikan satu-persatu tahapan pemilu satu persatu. Kita berharap pemilu di Kota Tebingtinggi dapat berjalan lebih baik dan meraih prestasi lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Basyaruddin Nasution mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 merupakan titik awal dari keberlangsungan demokrasi, ditandai dengan dilaksanakannya perhelatan politik baik pemilihan anggota legislatif DPD, DPR, DPRD dan pemilihan Presiden.

“Anggota PPS adalah bagian dari perhelatan tersebut, bahagian yang sangat menentukan proses demokrasi perjalanan Pemilu 2024 nantinya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan aturan, berjalan dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab,” harap Basyaruddin.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Tebingtinggi Abdul Khalik mengatakan bahwa KPU Tebingtinggi memilih anggota PPS dari 35 kelurahan secara ketat dengan kriteria.

“Kami harapkan bahwa para PPS ini menjadi ujung tombak bagi suksesnya pelaksanaan pemilu pada 2024 nanti. Kami memilihnya secara ketat banyak kriteria, salah satunya mereka yang pernah PPS di tahun 2019 yang lalu,” jelas Abdul Khalik.

Abdul Khalik juga berharap dukungan dari semua pihak, terutama kepada para Lurah untuk mendukung dengan fasilitas yang baik yang ada di kelurahan, mengingat para PPS bisa 2 sampai 3 hari tidak tidur.

“Tugas yang segera harus dikerjakan petugas PPS, yaitu menyiapkan orang menjadi Pantarlih (Panitia Pemuktahiran Data Pemilih) serta mendata mendeteksi pemilih yang mungkin berpindah dalam 2 tahun ke depan. Kita berharap dalam pelaksanaan pemilu menuju 2024 nanti, PPS bisa bekerja dengan baik,” pungkas Abdul Khalik.

Adapun petugas PPS yang dilantik berjumlah 105 orang dengan keterwakilan perempuan lebih dari 30 persen dan rangkaian acara terdiri dari pembacaan SK pelantikan No. 23 Tahun 2023, pengambilan sumpah, penandatanganan berita acara sumpah dan janji, pembacaan pakta Integritas, penandatangan pakta integritas, penyerahan SK secara simbolis kepada petugas PPS oleh Ketua KPU Tebingtinggi. (ian/azw)

Tak Cuma Bagikan Makanan Sehat, Meryl Juga Racikkan Kopi untuk Warga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Saragih beserta tim Srikandi MRS membagikan ratusan nasi kotak dengan menu stunting resep Ibu Megawati Soekarnoputri untuk masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas ulang tahun ke-76 Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof Dr (HC) Hj Megawati Soekarnoputri.

“Beberapa hari ini, hari yang spesial, Ibu Ketua Umum Bu Mega berulang tahun yang ke-76. Sebagai rasa syukur, saya bersama Srikandi Relawan MRS sejak Senin (23/1) hingga hari ini, membuka dapur umum. Kami menyiapkan ratusan nasi kotak dengan menu sehat dan bergizi, resep dari Ibu Ketua Umum untuk mencegah stunting,” kata Meryl, Selasa (24/1/2023).

Menurut Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara ini, kegiatan tersebut merupakan salah satu program yang menjadi perhatian Ketua Umum PDIP yakni pencegahan stunting, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Saya beserta tim MRS membagikan nasi kotak ke beberapa kecamatan yakni Medan Polonia, Johor, Selayang, dan Tuntungan. Kami juga mendata ibu-ibu hamil serta menyusui melalui PAC di setiap kecamatan, kemudian selebihnya membagikannya kepada pengemudi Ojol, pemilik warung kopi, dan kaum disabilitas,” jelasnya.

Tak hanya membagikan nasi kotak, Meryl juga membuka gerai kopi MOLI (Mobil Gotong Royong Keliling) di halaman kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara serta menyajikan kopi dan teh khas Sumatera Utara. “Iya jadi MOLI ini multifungsi, kadang dipakai anak kos untuk jasa pindahan gratis, juga mengantarkan masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk ke Rumah Sakit dan sebagai kendaraan opersional tim. Hari ini, kami bawa semua peralatan beserta perlengkapan untuk meracik kopi dan teh seperti meja kursi dan lainnya ke DPD untuk ngopi-ngopi pengurus DPD, staff dan OB. Saya yang buatkan langsung dan mereka bebas pesan,” ujarnya.

Sebelumnya, Meryl beserta Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon juga turut serta hadir dalam pelatihan pijat bayi untuk ibu-ibu hamil dan menyusui serta cara mengelola makanan yang bergizi dan sehat dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan oleh DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara dalam memperingati HUT ke 50 PDI Perjuangan. (adz)

Komisi I Ingatkan Kepolisian Terapkan Aturan Harga Pengurusan SIM

Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Medan kerap kali dikeluhkan masyarakat. Tak hanya dinilai rumit, namun biaya pembuatan SIM juga dinilai sangat memberatkan.

 Padahal, Pemerintah telah menetapkan taruh atau biaya pembuatan ataupun perpanjangan SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri.

 Walaupun cukup disayangkan, biaya itu belum termasuk biaya tes kesehatan dan psikologi. Bahkan belakangan, ada biaya sertifikat kepada pembuat SIM yang dinilai sangat memberatkan bagi masyarakat Kota Medan.

 “Yang belakangan paling dikeluhkan masyarakat adalah biaya sertifikat, katanya cukup mahal, walaupun saya belum cek ke lapangan berapa biaya sertifikat itu. Tapi keluhan yang saya dengar dari masyarakat, biaya sertifikat itu cukup mahal dan di luar harga pembuatan SIM yang ditetapkan dalam PP No.76/2020,” ucap Ketua Komisi I DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (24/1/2023).

 Robi Barus meminta kepada Polrestabes Kota Medan selaku counterpartnya di Komisi I untuk menjelaskan kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui pihaknya di Komisi I, apakah biaya sertifikat tersebut memang termasuk dalam biaya pembuatan SIM seperti yang ditetapkan dalam PP No.76/2020 atau tidak.

 Dikatakan Robi, bila memang biaya sertifikat itu tidak termasuk dalam biaya pembuatan SIM seperti yang ditetapkan dalam PP No.76/2020, maka pihak kepolisian harus menetapkan berapa harga sertifikat yang sebenarnya, agar masyarakat tahu berapa estimasi biaya yang harus mereka keluarkan setiap kali mengurus SIM.

 “Namun bila biaya sertifikat sudah termasuk dalam biaya yang ditetapkan dalam PP No.76/2020, maka tidak boleh lagi ada biaya sertifikat yang dibayar saat mengurus SIM, sebab itu sudah pungli,” ujarnya.

 Menurutnya, selama ini masyarakat Kota Medan kerap mengeluhkan sulit dan mahalnya biaya pembuatan SIM. Sebab selain biaya sertifikat, masyarakat pengurus SIM juga dibebankan biaya tes kesehatan dan psikologi sebagai syarat administrasi dalam mengurus SIM.

  Robi menuturkan, memudahkan pengurusan SIM dan tidak memberikan biaya tambahan diluar biaya yang ditetapkan dalam PP No.76/2020 adalah langkah yang harus dilakukan pihak kepolisian di Tahun 2023. Bila itu dapat dilakukan, maka citra kepolisian akan dapat semakin baik di mata masyarakat.

  Robi juga meminta pihak Polrestabes Medan untuk dapat belajar dari Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, salah satunya dengan memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk).

 Sebab saat ini, mengurus Adminduk di Kota Medan dapat dilakukan baik secara online maupun offline. Pengurusan tersebut gratis, atau tanpa biaya maupun biaya tambahan lainya. (rel)

Komisi IV DPRD Medan Dorong Pemko Benahi SJUT

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan, mendorong rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) untuk melakukan pembenahan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) pada 18 ruas jalan di Kota Medan pada tahun 2023 ini.

Pasalnya, program Wali Kota Medan, M. Bobby Afif Nasution, yakni Medan Rapi Tanpa Kabel (Merata), dinilai dapat menata estetika Kota Medan menjadi jauh lebih rapi dan indah sebagai Kota Metropolitan.

“Program ini sangat baik, wajah Kota Medan akan berubah menjadi lebih rapi dan tertata apabila Medan Tanpa Kabel ini terlaksana. Kita dukung, dan mita mendorong program ini,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, Selasa (24/1/2023).

Dikatakan politisi PDIP itu, selama ini banyak tiang dan kabel listrik, kabel telepon, hingga kabel internet yang berdiri semrawut di atas trotoar. Keberadaan tiang dimaksud sangat mengganggu pengguna jalan dan keindahan kota.

“Selama ini, warga banyak mengeluhkan kondisi tiang yang semrawut di trotoar jalan. Keberadaan tiang mengganggu aktifitas warga. Bila kabel ini ditanam dan dirapikan, maka bukan hanya lebih rapi dan indah, tapi juga akan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman,” ujarnya.

Paul berharap, ke depannya Kota Medan bisa benar-benar terbebas dari tiang dan kabel di udara, tentunya setelah kabel-kabel pada 18 ruas jalan yang dimaksud selesai dikerjakan pada tahun ini.

“Setelah 18 ruas jalan ini, kita harapkan semua jalan di Kota Medan akan terbebas dari masalah kabel-kabel ini,” tutupnya.

Seperti diketahui, program pemindahan kabel dari udara ke bawah tanah telah dilaksanakan di Jalan Sudirman Kota Medan pada Tahun 2022 dan akan dilanjutkan pada 18 ruas jalan di Tahun 2023.

“Tahun 2022 pekerjaan yang merupakan bagian dari pembenahan SJUT telah kita lakukan di Jalan Sudirman. Kita buat di ruas Jalan tersebut tidak ada lagi tiang dan kabel. Kabel kita tanam di bawah tanah,” ujar Kepala Dinas SDABMBK, Topan Obaja Putra Ginting.

Pembenahan SJUT ini, kata Topan, dilanjutkan pada tahun 2023 di berbagai ruas jalan lainnya di Medan. Diakuinya, pada awal pekerjaan direncanakan pembenahan ini dilakukan di 23 ruas jalan. Namun setelah mempertimbangkan kerumitan dan proses koordinasi dengan pemilik utilitas, pihaknya optimis pada tahun ini bisa dilakukan di 18 ruas jalan.

“Pemilik utilitas juga telah menyatakan komitmennya pada kita untuk mendukung pembenahan SJUT ini,””ujarnya seraya menyebutkan lokasi pekerjaan pada tahun 2023 ini antara lain di Jalan Diponegoro, Karya Wisata, serta Zainul Arifin.

Topan menambahkan, pekerjaan memindahkan kabel dari udara ke bawah tanah pada tahun 2023 ini dilakukan seiring dengan pembenahan trotoar, mulai dari vegetasi sampai furniturenya.

Ditambahkannya, pekerjaan pembenahan trotoar ini merupakan pelimpahan sebagian wewenang pembenahan daerah milik jalan yang sebelumnya dikelola Dinas Kebersihan Pertamanan. “Untuk itu nanti sekaligus pekerjaannya pembenahan trotoar kita lakukan sekaligus dengan menurunkan kabel,” ungkapnya.

Topan mengatakan, program Medan Rapi Tanpa Kabel ini, selain mengacu kepada regulasi yang ada, juga untuk mewujudkan kerapian agar selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian, dan estetika. Persoalan kabel-kabel yang di udara yang mengganggu estetika kota ini, sebut Topan, sesungguhnya merupakan persoalan umum kota-kota besar di Medan.

“Persoalan umum di kota-kota besar ini memang ada tiang-tiang utilitas yang kabel yang bersliweran hingga mengganggu estetika kota. Inilah yang kita benahi agar estetika kota kita jauh lebih baik,” pungkasnya. (rel)

Usbat Ganjar Serahkan Bantuan dan Gelar Silaturahmi Bersama Warga Medan Area

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Relawan Ustadz Sahabat (Usbat) Ganjar serahkan bantuan pengeras suara untuk para warga Medan Area. Bantuan tersebut diberikan agar masyarakat mampu meningkatkan produktivitasnya dengan menggelar kegiatan positif di lingkungan sekitar.

“Hari ini kita memberikan bantuan untuk masyarakat Medan Area, Kota Medan. Kita memberikan pengeras suara dan bantuan pangan bagi para warga, semoga bantuan ini bermanfaat,” buka Ahmad Dairobi, Koordinator Wilayah Sumatera Utara Usbat Ganjar, Selasa (24/1/2023).

Menurut Dairobi, warga sangat antusias dengan adanya relawan Usbat Ganjar tersebut. Sebab, menurut dia, warga sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

“Alhamdullilah respon mereka (warga) sangat bagus kepada kami. Pengeras suara tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menunjang kegiatan mereka, seperti wiridan, pengajian dan lain sebagainya,” lanjut Dairobi.

Jawa Tengah, lanjut Dairobi, kerap memberikan bantuan terhadap lembaga keagamaan di wilayahnya. Dairobi merespon baik, melalui Usbat Ganjar siap berkomitmen sebagai kepanjangan tangan dari program bantuan kepada lembaga tersebut.

“Kita akan coba meneruskan programnya beliau dalam memberikan bantuan terhadap lembaga agama, terutama di tingkat lembaga yang lebih kecil, seperti di tingkat kecamatan maupun kelurahan seperti yang saat ini kita lakukan,” jelasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberikan hibah kepada 2.201 lembaga agama di Jawa Tengah dengan total bantuan Rp 107 miliar. Bantuan hibah tersebut diberikan untuk mendorong dan membantu pendidikan keagamaan agar pendidikan keagamaan maju dan berkarakter.

“Ini jadi harapan buat kami, apabila Pak Ganjar bisa terpilih menkadi Presiden 2024 mendatang, beliau bisa memprioritaskan program tersebut secara merata di seluruh Indonesia,” terangnya.

Selain bantuan pengeras suara dan pangan, kegiatan tersebut ditutup dengan Istigosah dan Doa Bersama untuk Negeri. Masyarakat terlihat khidmat mengikuti acara di tengah hujan yang melanda wilayah tersebut. (rel/tri)

1...1,8981,8991,900...15,765Page 1,899 of 15,765