Home Blog Page 1907

Samera Djohor Sajikan Rumah Idaman Sesuai Keinginan Konsumen Masa Kini

Rumah Contoh Samera Djohor.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengunjungi rumah contoh merupakan bagian penting dari rangkaian proses pembelian rumah. Dari kunjungan tersebut konsumen akan mudah menjatuhkan keputusan untuk memilih beli ataupun sebaliknya.

Lewat pengalaman panjang memahami konsumen ini developer kenamaan Kota Medan, Samera Propertindo kembali meluncurkan rumah contoh terbarunya untuk proyek Samera Djohor. Momen peluncuran ini dilangsungkan pada Jumat (20/1) di lokasi Perumahan Samera Djohor yang luasnya mencapai 10 ha dan terletak di Jalan Padat Karya/Jalan Karya Wisata Ujung.

Direktur Utama Samera Djohor, Willy Wu mengungkapkan bahwa rumah contoh Samera Djohor merupakan faktor krusial atau moment of truth bagi konsumen untuk mengenal hunian ini lebih dekat, lebih intim, dan lebih visioner, demi memenuhi kebutuhan konsumen masa kini.

Untuk itu ia mengundang dan mempersilahkan siapa saja untuk berkunjung ataupun bersantai di rumah contoh.

“Silahkan duduk di sofanya, buka-tutup kitchen set-nya, atau berdiri menghadap fasad, lalu imajinasikan masa depan Anda di sini. Rasakan betapa nyamannya rumah dan lokasi ini. Lokasi kawasan Medan Johor yang

tumbuh luar biasa dari lima tahun lalu dan pasti akan tumbuh jauh lebih menakjubkan lima tahun ke depan. Rumah contoh ini akan sangat mudah membuat kita jatuh cinta pada Samera Djohor,” ungkap Willy Wu.

Setelah prosesi gunting pita dan potong tumpeng sebagai seremoni Launching Rumah Contoh, awak media beserta tamu diajak berkeliling menikmati vibes dari rumah contoh. Masing-masing unit dibangun di atas lahan sebesar 7x15m dengan luas bangunan 145 m2

Modern-tropical, rumah dua lantai ini tampil sangat natural dengan ornamen dan dekorasi alami. Motif kayu (conwood) pada fasad bangunan juga menjadikan rumah terlihat begitu sejuk.

Tampilan interior juga serasi dengan konsep yang diangkat. Pemilihan warna furnitur, motif dan bahan lantai, padu-padan warna dinding, hingga penempatan storage-nya begitu representatif dengan hunian tropis.

“Teman-teman bisa rasakan natural vibes sekitar perumahan ini. Udaranya tentu lebih segar dan lebih bersih. Maka dari itu kita juga siapkan sirkulasi udara yang terbaik, termasuk pencahayaan alaminya, agar kenyamanan dan manfaat kesehatannya dapat dirasakan oleh penghuni. Rumah ini seakan sangat mengerti kondisi dan suasana hati kita, yang mungkin penat dengan ruangan kerja, silau dengan lampu-lampu, macet perkotaan, dan mendambakan udara yang segar,” sebut Willy Wu saat menemani pengunjung berkeliling rumah contoh.

Mulai hari Jumat (20/1) rumah contoh akan dibuka setiap hari untuk menyambut calon pemilik rumah yang berkunjung. Untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, Samera Propertindo juga memfasilitasi Marketing Gallery sebagai tempat komunikasi, konsultasi, serta negosiasi.

Terakhir Willy Wu juga berterima kasih untuk para pemilik unit Samera Djohor yang lebih dulu membeli. Rumah contoh ini juga ditujukan bagi mereka agar menjadi inspirasi bagi para pemilik unit dalam mempersiapkan interior hingga seluruh keperluan rumah.(gus)

Komisi IV DPRD Medan Minta OPD Lanjutkan Pembangunan Lampu Jalan di 8 Ruas Jalan yang Terbengkalai

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pelimpahan tugas pembangunan lampu jalan pada 8 ruas jalan yang dibangun di atas trotoar untuk bertanggungjawab dengan melanjutkan pembangunan lampu jalan tersebut.

Pasalnya, pasca dihapusnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang sebelumnya ditunjuk sebagai OPD yang menangani pembangunannya, proyek pembangunan lampu jalan tersebut tampak terbengkalai.

Mengingat, proyek tiang lampu berbiaya Rp25 milar itu merupakan uang rakyat yang bersumber dari P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022.”OPD terkait harus segera menyelesaikan proyek (pembangunan lampu) itu, karena anggarannya dikutip dari pajak masyarakat yang tentunya untuk kepentingan masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan, Rudiawan Sitorus, Jumat (20/1/2023).

Selain harus menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda, politisi PKS ini meminta OPD terkait untuk menggunakan anggaran yang ada di instansinya se-efektif dan se-efisien mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Diakui Rudiawan, sewaktu pembahasan P-APBD 2022, pihaknya tidak menanyakan secara detail penambahan anggaran yang diajukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kala itu, hanya anggaran secara global saja yang dipaparkan mantan Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Syarifuddin Irsan Dongoran yang kemudian mendapat respon dari sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Medan.

“Waktu Kadis Kebersihan dan Pertamanan memaparkan penambahan anggaran, yang kita lihat lampu jalan. Karena tujuannya untuk kepentingan masyarakat, makanya gak detail kali dipertanyakan bentuknya seperti apa,” jelasnya.

Rudiawan berjanji akan mempertanyakan keberadaan tiang lampu jalan ini dalam rapat dengar pendapat yang beragendakan evaluasi kinerja OPD sebelum disahkannya Perda LPj Wali Kota Medan tentang Penggunaan APBD 2022 dalam waktu dekat ini.

“Kita akan pertanyakan nanti di rapat evaluasi. Apakah sesuai dari segi bahan dan anggaran yang digelontorkan untuk itu. Karena proyek ini sudah menjadi konsumsi publik,” janjinya.

Rudiawan mengatakan, kinerja Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Syarifuddin Irsan Dongoran patut dipertanyakan saat memimpin OPD yang kini telah dihapus tersebut.

Ia menilai, Syarifuddin yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan itu tidak punya inovasi saat menjabat sebagai Kadis Kebersihan dan Pertamanan.

Pasalnya, sambung Rudiawan, saat LPJU masih ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta belum diserahterimakan ke Dinas Perhubungan Kota Medan, banyak LPJU yang tidak berfungsi alias mati. Namun anehnya, dinas ini malah menganggarkan dana untuk proyek pekerjaan tiang lampu jalan yang lebih bersifat estetika dengan anggaran Rp25 miliar pada P-APBD 2022.

“Kalau di beberapa daerah itu, OPD-nya bekerja sama dengan pengusaha swasta. Mereka boleh memasang iklan di jalan-jalan dengan catatan tiangnya dipasangi lampu. Bahkan arusnya listriknya pun nggak membebani pasokan listrik daerah itu, tapi menggunakan solar cell. Ini namanya inovasi, harusnya ada inovasi seperti ini di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebelum dinas itu dihapus,” ujarnya.

Jika konsep seperti ini bisa dijalankan di Kota Medan, sambung Rudiawan, secara otomatis tidak akan ada lagi LPJU yang mati, sebab perusahaan swasta berkontribusi demi kemajuan pembangunan di daerah tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan melakukan pembangunan 1.700 lampu jalan yang dipasang di delapan ruas jalan, yakni Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Dipoegoro, Jalan Tengku Imam Bonjol, Jalan Putri Hijau, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Ir. H. Juanda, dan Jalan Suprapto. “Jadi untuk keseluruhan itu sekitar 1.700-an (lampu jalan) di delapan ruas jalan,” sebut Syarifuddin Irsan Dongoran.

Saat ditanya urgensi pembangunan lampu jalan tersebut, Syarifuddin menjelaskan perlu adanya modernisasi dan modifikasi lampu jalan. Menurutnya, lampu jalan yang ada saat ini bentuknya monoton.

Anggaran untuk pembuatan lampu jalan tersebut masuk ke dalam paket perbaikan lanskap jalan di delapan ruas jalan tersebut. Selain membuat lampu jalan, dalam anggaran penataan lanskap jalan tersebut juga tertera pembuatan tempat duduk dan penataan trotoar.

Pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan, tercantum delapan paket untuk penataan lanskap delapan ruas jalan tersebut. Dengan total anggaran sebesar Rp25,7 miliar. (rel)

Tolak Sistem Pemilu Tertutup, Jansen Sitindaon Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait ke MK

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jansen Sitindaon SH MH menolak pemilihan legislatif (Pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Jansen memberikan kuasa ke Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat untuk menjadi pihak terkait atas permohonan yang diajukan Dimas Brian Wicaksono cs dengan No 114/PPU/XX/22 terhadap UU No 17 Tahun 2017, khususnya tentang proporsional terbuka yaitu pasal 168 ayat 2.

“Permohonan ikut sebagai pihak terkait dikarenakan kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku bacaleg tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,” kata Kepala BHPP Partai Demokrat, Mehbob, Jumat (20/1).

Mehbob juga menjelaskan, jika terjadi sistem Pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Selain itu, sistem pemilu tertutup juga merupakan perampasan hak suara rakyat dalam pesta demokrasi.

Mehbob menegaskan, sistem pemilu proposional tertutup jauh dari semangat reformasi yang menghendaki demokrasi yang sehat di Indonesia. “Bahwa sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap demokrasi,” ujarnya.

Kepala BHPP Partai Demokrat ini berharap agar MK tetap konsisten terhadap putusan No 22/24/PPU/VI/2008 tanggal 23 Desember 2008. Jansen Sitindaon melalui BHPP Partai Demokrat telah mendaftarkan diri sebagai pihak terkait via online di MK. “Bahwa kami telah mendaftar via online di Mahkamah Konstitusi No 8/PAN.ONLINE/2023 tertanggal 20 Januari 2023,” tandas Mehbob. (adz)

Angela Tanoesoedibjo Optimistis Buka Lapangan Kerja dan Kembangkan Ribuan Desa Wisata

RAPAT KERJA: Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo saat rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Gedung DPD RI, Selasa (17/1/2023).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo memaparkan sejumlah program strategis untuk menggarap peluang dan tantangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2023.

Dalam Rapat Kerja dengan Komite III DPD RI, di Gedung B DPD RI, Selasa (17/1/2023), Wamenparekraf/Wakabaparekraf Angela Tanoesoedibjo –yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital & Kreatif itu– mengatakan Kemenparekraf memproyeksikan target nilai devisa pariwisata pada tahun 2023 yakni sebesar 2,07 miliar dolar AS pada batas bawah, dan 5,95 miliar dolar AS pada batas atas, dengan nilai kontribusi PDB pariwisata 4,1 persen.

Adapun, untuk ekspor produk ekonomi kreatif diperkirakan bisa tembus 26,46 miliar dolar AS atau Rp397,98 triliun, untuk nilai tambah ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp1.297 triliun.

Sementara itu, untuk peringkat Travel dan Tourism Index ditargetkan meraih ranking antara 29-34, hingga target jumlah tenaga kerja pariwisata sebesar 21,93 juta, dan tenaga kerja ekonomi kreatif sebesar 22,59 juta.

“Kami juga menargetkan tahun 2023 bisa mendatangkan 3,5 juta – 7,4 juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia, dan target wisatawan nusantara adalah 1,2 miliar – 1,4 miliar mobilitas,” kata Wamenparekraf Angela –yang juga anggota Kabinet Indonesia Maju termuda itu.

Wamenparekraf menyampaikan bahwa setiap kedeputian di Kemenparekraf memiliki program strategis dan akan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target tersebut.

Deputi Kebijakan Strategis akan mengawal kebijakan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan fokus pada penyusunan dokumen krusial dan tepat sasaran dalam pengembangan sektor parekraf. Sementara Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan, akan berfokus pada pengembangan SDM pariwisata berkelanjutan dan program kewirausahaan. Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur, menjalankan program strategis yang menyentuh langsung masyarakat melalui program unggulan desa wisata, pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan pengembangan ekraf melalui KaTa Kreatif.

Deputi Bidang Industri dan investasi berfokus pada upaya mempercepat akselerasi dunia usaha baik melalui level UMKM sampai pada level nilai investasi di sektor parekraf. Berikutnya pada program strategis Deputi Bidang Pemasaran, berfokus pada publikasi kampanye untuk menjaga branding baik di level nasional dan internasional sekaligus mendorong dan memfasilitasi kampanye desa wisata dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Selanjutnya, Deputi Bidang Wisata dan Penyelenggaraan Event berfokus pada pengembangan produk wisata minat khusus, fasilitasi peningkatan event daerah dan internasional, serta pengembangan MICE di level nasional dan internasional. Dan, pada Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif berfokus pada inkubasi dan pendampingan subsektor ekraf, Apresiasi Kreasi Indonesia, pengembangan ekonomi masyarakat melalui santri digitalpreneur.

“Kami memastikan bahwa setiap kedeputian berkait satu sama lainnya untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dan menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya,” kata Wamenparekraf.

Wamenparekraf Angela juga menyampaikan pencapaian pengembangan desa wisata di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas pada tahun 2022, yakni website jejaring desa wisata yang kini sudah ada 3.620 desa wisata yang terdata, melakukan pendampingan SDM parekraf, dan pendampingan wirausaha di desa wisata.

“Kami juga melakukan beli kreatif desa wisata, kami melakukan program on boarding 100 desa wisata ke platform online, lalu juga pengembangan Borobudur Trail of Civilization, serta sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Kami melaporkan terkait pengembangan industri investasi pada tahun 2022 yaitu penguatan jejaring pariwisata dan ekonomi kreatif, pengelolaan dashboard investasi parekraf, hingga match meeting UMKM,” kata Wamenparekraf.

Pada kesempatan ini, Wamenparekraf juga menyampaikan bahwa Indonesia saat ini menjadi tuan rumah penyelenggara ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023, yang bertemakan “ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations”, dan akan dilaksanakan di Yogyakarta, pada 2-5 Februari 2023.

“Akan ada 2 acara pada ATF ini yaitu pertemuan antar pejabat pemerintah dan TRAVEX atau Travel Expo yang mempertemukan para pelaku industri pariwisata,” kata Wamenparekraf. (rel/ram)

Sidang Dugaan Penganiayaan Serda Sahat Sitorus, Pengacara Keluarga Minta Majelis Hakim Diganti

KETERANGAN: Kamaruddin Simanjuntak selalu pengacara keluarga korban dugaan penganiayaan, memberikan keterangan dalam kasus dugaan penganiayaan Serda Sahat Sitorus hingga meninggal, Kamis (19/1) malam.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasca meninggalnya Serda Sahat Wira Sitorus anggota TNI yang meninggal diduga dianiaya pimpinannya, Kamaruddin Simanjuntak selaku kuasa hukumnya angkat bicara. Dia meminta agar Majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang mengadili perkara tersebut agar diganti karena dinilai tak kooperatif.

Hal itu dikatakannya karena pihaknya menilai, dalam persidangan ditemukan salah satu anggota Majelis hakim, diduga berpihak kepada terdakwa, yaitu Mayor Arh Gede Henry Widyastana.

Dugaan tersebut, dinilai karena adanya pertanyaan dari Majelis hakim yang memojokkan keluarga korban.

“Pertanyaan tersebut seakan-akan menyalahkan klien kami yang menanyakan kenapa anaknya dimasukkan kedalam tentara,” kata Kamaruddin, Kamis (19/1) malam.

Pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Panglima TNI, Mahkamah Agung, Oditur Militer terkait sikap dari Majelis hakim tersebut.

“Supaya hakim yang bersangkutan segera diganti, karena tidak menunjukkan rasa simpati dan empati kepada klien kami,” tegasnya.

Hal tersebut dilakukan, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Karena menurut dia, tidak zamannya lagi tentara harus disiksa, karena sistem peperangan dahulu dengan sekarang sudah berbeda.

Kamarudin juga menceritakan mengenai awal mula perkara penganiayaan hinggal meninggal dunia yang saat ini ditanganinya.

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di Baganbatu, Kota Pekanbaru, yang memerlukan konsentrasi pengaman berlapis dari Polisi dan Tentara.

Dalam kegiatan itu, diduga tidak terdapat koordinasi yang baik dari Tentara, yang menyebabkan Tentaran yang melakukan penjagaan tidak kebagian makanan.

Kemudian, Serda Sahat, berinsiatif menyediakan minuman dan roti kepada rekan-rekannya. Namun, hal tersebut tidak mendapat respon baik dari pimpinannya yaitu Mayor Arh Gede Henry Widyastana.

Pimpanannya itu pun marah, karena melihat anggotanya tidak kebagian makanan. “Kemarahan itu diluapkan kepada Ibu dari korban yaitu klien kami,” kata Kamarudin.

Dirinya menjelaskan, kliennya itu adalah istri dari Danramil yang saat ini bertugas di Dumai. Lanjut diceritakan Pengacara Brigadir Josua ini, Tioma Tambunan selaku ibu dari korban, menceritakan hal tersebut kepada suaminya.

Lantas, ayah dari korban yaitu Kapten Hulman Sitorus memberitahu kan hal tersebut kepada Komandan Kodim. Lalu, lanjutnya, Komandan Kodim itu menegur Gede Henry. Akibatnya, diduga timbul rasa sakit hati dari Mayor Arh Gede Henry Widyastana.

“Kemudian, selang beberapa waktu saat adanya pelatihan di Denrudal 004 Dumai, kesempatan itu digunakan Gede untuk membalaskan dendamnya,” ucapnya.

Dalam peristiwa itu, diduga korban disiksa secara berlebihan selama masa orientasi atau pelatihan yang berujung pada kematiannya.

“Korban disiksa dengan cara ditenggelamkan, dihajar, dipaksa berlari, dipaksa berdiri, dan seterusnya,” beber pria asal Kecamatan Siborongborong itu.

“Penyiksaan itu sangat jahat dan kejam menurut informasi yang kami peroleh,” tambahnya.

Kemudian, dari tahun 2018 sampai 2022, tidak ada tindakan yang tegas dari institusi untuk menindak pelaku. Dalam peristiwa ini, pihaknya menilai pembunuhan ini ialah pembunuhan berencana.

“Saat dirumah sakit pun, dia tidak datang untuk menjenguk. Dia datang kerumah sakit tapi bukan untuk melihat korban, melainkan untuk bertanya ke dokter,” jelasnya.

Selesai bertemu dokter, jelasnya, pelaku menunjukkan wajah menantang ibu korban. “Masih ingat dengan saya?,” ucap Kamaruddin menurukan ucapan Gede.

“Itulah kami begitu yakin, pembunuhan itu berencana dan terstruktur. Oleh karena itu, tidak berlebihan kami apabila meminta kepada pimpinan TNI, bahwa yang seperti ini tidak layak berdinas di TNI, harus PTDH dan ditahan, karena kasihan nanti kalau muncul korban-korban lain,” tegasnya.

Sementara, Poltak Silitonga selaku tim kuasa hukum korban, mengatakan pihaknya meminta kepada Pengadilan Tinggi Militer I Medan, agar terdakwa ditahan.

“Alasan kami, kami takut dia (terdakwa) bisa mempengaruhi saksi-saksi yang lain untuk memberikan keterangan tidak benar. Kami juga menduga, adanya deal-deal yang tidak patuh secara hukum untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum,” tukasnya. (man)

111 Anggota PPS Terpilih KPU Binjai Siap Jalankan Tugas

DEPAN: Kantor KPU Binjai di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat tampak dari depan.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menetapkan 111 orang anggota Panitia Pemungutan Suara terpilih. Mereka yang terpilih siap menjalankan tugas untuk Pemilu tahun 2024 di Kota Binjai.

Rangkaian tahapan sudah dilalui seperti seleksi berkas, ujian Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara.

“Pengumuman yang terpilih menjadi anggota PPS sudah kita umumkan pada, Kamis (19/1/2023) semalam,” ujar Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi, Jumat (20/1/2023).

Zulfan menjelaskan, 111 anggota yang terpilih, nantinya akan dibagi ke 37 kelurahan dari lima kecamatan yang ada di Kota Binjai.

Di mana masing-masing kelurahan, terdapat tiga anggota PPS. Sementara itu, pada 24 Januari 2023, ratusan anggota PPS ini akan dilantik untuk selanjutnya menjalankan tugas dalam persiapan pemilu pada tahun 2024.

Tak hanya itu, Zulfan menambahkan, selama proses seleksi anggota PPS tentunya ada beberapa kendala. Namun semuanya sudah diselesaikan pada saat tahapan wawancara kemarin.

“Kendala teknis ada, tetapi sudah kita selesaikan pada tahap wawancara kemarin. Termasuk tanggapan masyarakat, rekomendasi Bawaslu Kota Binjai, dan sudah kita selesaikan semuanya,” kata Zulfan. (ted/ram)

Wali Kota Binjai Resmikan Masjid Al-Barokah

TANDA TANGAN: Wali Kota Binjai, Amir Hamzah saat melakukan penandatanganan prasasti peresmian.Teddy Akbari.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, Amir Hamzah meresmikan Masjid Al-Barokah di Jalan Sei Mencirim, Kelurahan Pujidadi, Binjai Selatan, Jum’at (20/1/2023).

“Alhamdulillah, saya atas nama Pemerintah Kota Binjai menyambut baik dan memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Binjai yang telah berupaya memperbanyak masjid di kota ini,” ujar Amir Hamzah.

Bagi dia, upaya masyarakat yang terus memperbanyak jumlah masjid sesuai dengan visi misi Kota Binjai salah satunya, adalah Binjai Religius.

Pada kesempatan tersebut, Amir juga mengucapkan terima kasih kepada Yuzarni Syam yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid.

Menurut dia, pewakaf tanah untuk membangun rumah Allah merupakan hal yang luar biasa.

“Tidak semua orang yang banyak harta bisa terketuk hatinya untuk membangun masjid. Dengan berdirinya masjid ini, semoga harapan kita semua membawa berkah bagi masyarakat sekitar dan umumnya Kota Binjai,” kata Amir.

Amir mengaku terharu dengan banyaknya masyarakat Kota Binjai yang terus membangun rumah ibadah. Seharusnya, kata Amir, Masjid Al-Barokah diresmikan pada Jum’at (13/1/2023) lalu.

Namun, peresmian tersebut bersamaan dengan kegiatan serupa di Jalan Gumba, Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara. Karena itu, Masjid Al-Barokah kemudian diresmikan oleh Amir pada pekan ini.

“Terima kasih yang telah mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Saya berharap kepada pengurus BKM untuk membuat kelanjutan pembangunan dengan melayangkan proposal kepada saya,” kata Amir.

“Ini masjid yang ke-189 saya resmikan. Insya Allah kami sedang bangun Masjid dan Al-Quran Center, mohon dukungannya. Banyak tantangan untuk memakmurkan masjid,” tambah Amir.

Sementara, Ketua BKM Al-Barokah, Rosyid Daulah mengucapkan terima kasih kepada pewakaf tanah untuk pembangunan rumah Allah tersebut. “Alhamdulillah, masjid yang kita dambakan ini bisa selesai dibangun atas izin Allah. Mudah-mudahan, ini merupakan awal yang baik untuk kita dalam rangka menyerahkan diri kepada Allah,” kata Rosyid.

Bangunan masjid memiliki luas 200 meter persegi dengan luas tanah 2090 meter persegi. Rosyid mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangun pembangunan Masjid Al-Barokah.

“Terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota Binjai yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara. Tanpa berpanjang kata, kami mohon dengan segala hormat untuk meresmikan masjid dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita,” katanya.

Usai diresmikan, Wali Kota Binjai juga melaksanakan ibadah sholat jum’at di masjid yang baru diresmikannya. Tamu dan masyarakat yang hadir melihat jalannya peresmian pun salat jum’at di masjid tersebut. (ted/ram)

Daihatsu Urban Fiest 2023 Digelar di Delipark Podomoro Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merangkul konsumen generasi milenial di Indonesia, Daihatsu mengadakan program hiburan bertajuk Daihatsu Urban Fest Level Up untuk mewarnai weekend-nya anak Medan. Urban Fest selenggarakan tepat di Atrium Mal Delipark Podomoro Kota Medan.

Urban Fest akan berlangsung selama empat hari yakni mulai Kamis (19/1/2023) sampai Minggu (22/1/2023) mendatang. Acara ini dimeriahkan dengan beragam aktivitas seru seperti penampilan Artist Perfomance selama acara berlangsung yang akan diramaikan oleh Arditho Pramono serta inspiratif bersama para content creator yang membagikan beragam tips and trik. Lalu ada juga kompetisi akustik, standup comedy yang mana berkesempatan mendapat hadiah berupa uang jutaan rupiah, serta berbagai games, merchandise menarik dari Daihatsu hingga pameran mobil terbaru.

Domestic Marketing Division Head PT Astra Daihatsu Motor Rudy Ardiman mengatakan, melalui Urban Fest, Daihatsu dapat lebih dekat dengan para milenial, sehingga mereka bisa berekspresi menikmati jiwa mudanya lewat acara yang fun dan positif. “Semoga program Urban Fest Level Up ini dapat menghibur dan memberikan inspirasi bagi pelanggan
khususnya kepada para milenial dan keluarga muda,” ujarnya di Delipark Podomoro, Kota Medan, kemarin (19/1/2023).

Rudy mengungkapkan, program ini merupakan sebagai wujud komitmen Daihatsu dalam menyediakan hiburan akhir pekan. Rudy mengatakan Kota Medan dipilih karena anak Medan menjadi tantangan tersendiri bagi Daihatsu untuk memberikan inspirasi dan pengalaman yang menarik dan energik bagi Anak Medan dalam memilih kendaraan. “Anak Medan ini sangat aktif dan suka dengan kegiatan yang menarik. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk menghadirkan suasana dan pengalaman yang menarik bagi anak muda di Medan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Regional Head Astra Daihatsu Sumbagut, Edy Susanto menyampaikan, sebelumnya acara Daihatsu Urban Fest juga telah diselenggarakan di Manado pada Januari, disusul Lampung pada Maret, Banten pada Juni, Bandung di bulan Juli, dan Balikpapan pada November 2022 yang lalu. “Antusias masyarakat khususnya anak muda dan keluarga muda dari berbagai kota sangat luar biasa. Sama halnya dengan Kota Medan, selain itu antusias masyarakat Kota Medan juga luar biasa terlihat sejak hari ini,” kata Edy.

Oleh karena itu, untuk menghadirkan pengalaman menarik dan energik, Daihatsu menghadirkan ragam permainan seru yang sayang untuk dilewatkan. Adapun permainan yang bisa langsung anda kunjungi seperti D-Type Race, D-Beat, D-360 dan masih banyak lagi permainan lainnya yang pastinya akan memberikan pengalaman tersendiri. (mag-1)

Ridwan Kamil Gabung ke Golkar, Ijeck: Raih Kemenangan Pemilu 2024

Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar, dinilai menjadi energi baru dan memberikan dampak baik, bagi Partai berlambang pohon beringin itu. Untuk mencapai kemenangan di Pemilu tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, Kamis (19/1).

Ia mengatakan, sosok Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat memberikan nilai plus dalam memperoleh suara di Pemilu tahun 2024 bagi Partai Golkar, baik di Jawa Barat maupun secara nasional.”Bagus dan positif bagi Partai Golkar, kita tahu Ridwan Kamil jabatannya Gubernur. Apa lagi, provinsi Jawa Barat banyak jumlah penduduknya,” ujar pria yang akrab disapa dengan Ijeck.

Ijeck mengatakan, dengan sosok Ridwan Kamil tidak lepas, memberikan energi baru dan kontribusi, untuk mendongkrak suara Partai Golkar di Pemilu tahun 2024. “Pasti harapan partai, sebagai beliau kepala daerah. Paling tidak, bisa membantu dan menambah suara partai nantinya. Energi tambahan bagi Golkar. Ini hal yang sangat baik, menurut saya dengan bergabungnya kang Ridwan Kamil,” jelas Ijeck.

Ijeck mengungkapkan, pilihan Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar diyakini sudah tepat dan bagus. Karena, bisa membantu Kang Emil untuk mencapai target politiknya kedepannya bersama Partai Golkar. “Begitu juga sebaliknya, Partai Golkar, membutuhkan kader baru, terutama orang popularitas, berbuat di masyarakat. Ini juga menjadi simpatik masyarakat kepada partai Golkar. Menambahkan suara (dan raih kemenangan Pemilu) tahun 2024,” tutur Ijeck.

Ijeck yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumut itu, memilik keyakinan bergabung Ridwan Kamil, akan membuat kepala daerah lainnya di tanah air ini, mengikuti jejak yang sama dilakukan Gubernur Jawa Barat itu, memutuskan bergabung ke Partai Golkar.

“Energi baru, energi tambahan. Bisa saja kang Ridwan Kamil, mempunyai keyakinan bergabung ke Partai Golkar, kita melihat ini, (Kepala daerah lainnya) menjadi keyakinan juga dengan ikut bergabung ke Partai Golkar,” sebut Ijeck.

Untuk diketahui, Ridwan Kamil, yang kini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, resmi masuk dan menjadi kader Partai Golkar, Rabu (18/1) kemarin. Hal itu, diumumkan langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto, di DPP Golkar, Jakarta Barat.

“Karena secara resmi Pak Ridwan Kamil masuk ke Partai Golkar. Dan masuknya pak Ridwan Kamil ke Partai Golkar ini ditandai dengan sudah diberikan KTA dan Pak Ridwan Kamil sudah menggunakan jas kuning,” jelas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.(gus/ila)

Disdik Medan Perbolehkan Siswa Sekolah Swasta Pindah ke Sekolah Negeri, Ini Kategorinya

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperbolehkan peserta didik atau siswa/siswi yang saat ini mengenyam pendidikan di sekolah swasta, baik tingkat SD ataupun SMP untuk pindah ke Sekolah Negeri di Kota Medan. Dengan catatan khusus, masih ada kuota siswa yang kosong ataupun kekurangan jumlah siswa pada sekolah negeri yang dituju.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan juga hanya mengakomodir dua kategori siswa untuk dapat pindah ke sekolah negeri yang masih memiliki kuota kosong.

Kategori Pertama, siswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi kurang mampu. Kategori Kedua, siswa yang merupakan pindahan dari luar daerah.

Untuk kategori pertama, yakni siswa dari keluarga tidak mampu, kebijakan itu dilakukan untuk mengakomodir keluarga yang mengalami penurunan kemampuan finansial sehingga tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya di Sekolah Swasta. Tujuannya, untuk menyelamatkan siswa tersebut dari kondisi putus sekolah akibat terkendala biaya.

“Kita memang mengutamakan peserta didik yang pindah dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu. Misalnya sebelumnya keluarganya mampu menyekolahkan anaknya di Sekolah Swasta, namun akibat fluktuasi ekonomi keluarganya yang menurun, anaknya tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan di Sekolah Swasta. Inilah yang kita akomodir untuk masuk ke Sekolah Negeri agar anak tersebut tidak sampai putus sekolah,” ucap Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, Kamis (19/1/2023).

Menurut Putra, perpindahan siswa dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri pada prinsipnya tidak menjadi masalah. Sebab sebelum dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online, masing-masing sekolah telah diminta menyampaikan jumlah kebutuhan peserta didik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, baik melalui jalur prestasi, zonasi, afirmasi, ataupun mutasi.

Setelahnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan akan menetapkan jumlah peserta didik di setiap sekolah berdasarkan jalur masuk tersebut. Hanya saja biasanya, masih terdapat sejumlah sekolah negeri yang tetap masih kekurangan siswa usai dibukanya PPDB.

Dengan kata lain, siswa dari sekolah swasta hanya boleh pindah ke sekolah negeri apabila sekolah negeri tersebut masih kekurangan siswa.

“Namun terkadang setelah ditetapkan, ada situasi dimana terdapat sekolah (negeri) yang masih kekurangan jumlah peserta didik, hal inilah yang diakomodir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dengan menerima peserta didik dari Sekolah Swasta pindah ke Sekolah Negeri,” ujarnya.

Sementara untuk kategori kedua, yakni peserta didik yang merupakan pindahan dari luar daerah atau luar kota. Misalnya, peserta didik tersebut harus ikut orangtuanya pindah tugas ke Kota Medan dan berdomisili dekat dengan Sekolah Negeri.

“Itu juga bisa kita terima. Tapi kembali dengan catatan, sepanjang Sekolah Negeri yang dituju masih terdapat kuota untuk menerima peserta didik baru,” kata Putra.

Diluar dari kedua kategori yang telah ditetapkan tersebut, Putra menegaskan tidak akan mengakomodir perpindahan siswa dari sekolah swasta ke sekolah negeri.

“Hanya dua hal itu yang dapat kita akomodir perpindahannya agar bagaimana kita dapat memastikan tidak ada anak yang putus sekolah,” tegasnya.

Putra pun menjelaskan, bagi peserta didik yang ingin melakukan perpindahan dari sekolah swasta ke sekolah Negeri, dapat mengajukan permohonan perpindahan dengan melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu atau surat perpindahan tugas orang tua yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat ataupun dari sekolah asal.

“Permohonan itu diajukan ke Sekolahnya, tentunya harus dilampirkan dengan bukti surat pindah tugas orangtua ataupun surat keterangan tidak mampu dari sekolah asal maupun yang dikeluarkan oleh Lurah ataupun Camat,” jelasnya.

Melalui program ini, sambung Putra, diharapkan dapat mewujudkan visi misi Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menjadikan Kota Medan sebagai kota yang maju, berkah dan kondusif. Sekaligus, sebagai wujud keseriusan Disdikbud Kota Medan dalam menjalankan standar teknis pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menargetkab semakin kecilnya angka putus sekolah. (map/ram)

1...1,9061,9071,908...15,764Page 1,907 of 15,764