26.8 C
Medan
Monday, January 19, 2026
Home Blog Page 237

USM Indonesia Gelar Buka Puasa Bertajuk Bersama dalam Kebersamaan, Ramadan Lebih Indah Saat Kita Berbagi dan Bersama

USM INDONESIA: Prof Dr Ivan Elisabeth Purba MKes (kanan) pada acara buka puasa bersama keluarga besar USM Indonesia, Jumat (22/3).
USM INDONESIA: Prof Dr Ivan Elisabeth Purba MKes (kanan) pada acara buka puasa bersama keluarga besar USM Indonesia, Jumat (22/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga besar Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia menggelar kegiatan buka puasa bersama yang diisi dengan penyerahan santunan pada puluhan anak yatim piatu dan kurang mampu di Hall Ign Washington Purba, Jumat (22/3) petang.

Buka puasa yang merupakan agenda rutin tiap tahun tersebut diisi dengan tausyiah ramadan yang disampaikan Al-Ustadz H Ahmad Fuad Sinaga SHI SPdI MA. Hadir dalam kegiatan ini Rektor USM Indonesia Prof Dr Ivan Elisabeth Purba MKes.

Turut hadir Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr Parlindungan Purba MM dan Camat Medanhelvetia Junedi Lumbangaol SSos MIP diwakili Lurah Dwikora Rio Rahmad Alam Siregar SSTP, para wakil rektor, ketua lembaga, dosen, staf dan keluarga besar USM Indonesia.

“Puji syukur kita panjatkan karena pada di bulan yang penuh rahmat dan maghfirah, yaitu bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara buka puasa bersama keluarga besar USM Indonesia,” katanya.

Tema yang diangkat pada hari ini, kata rektor, adalah “Bersama dalam Kebersamaan. Ramadan Lebih Indah Saat Kita Berbagi dan Bersama” yang mengingatkan bahwa kebersamaan adalah salah satu nilai utama yang harus dijaga dan diamalkan, baik dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam melaksanakan kegiatan akademik dan sosial di kampus.

“Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Bulan dimana kita memperbanyak ibadah, meningkatkan ketaqwaan dan mempererat hubungan
dengan sesama” pesan rektor.

Dengan buka puasa bersama ini, lanjut Prof Dr Ivan Elisabeth Purba MKes, berharap dapat semakin mempererat tali silaturahmi antara seluruh civitas akademika USM Indonesia dengan masyarakat sekitar kampus. Khususnya para nazir masjid dan kepala lingkungan yang turut berkontribusi membangun lingkungan yang baik.

Pada kesempatan ini, kata rektor, USM Indonesia ingin berbagi kebahagiaan dengan menyantuni anak-anak yatim di lingkungan sekitar kampus.

”Semoga bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban dan memberikan kebahagiaan di bulan yang penuh berkah ini. Kita semua tahu bahwa di bulan Ramadan, segala amal baik dilipatgandakan pahalanya. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah,” kata Prof Dr Ivan Elisabeth Purba MKes.

Sebagai sebuah universitas yang peduli terhadap kemajuan pendidikan dan sosial, rektor menegaskan bahwa USM Indonesia selalu berusaha untuk menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kampus.

”Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak pihak yang dapat merasakan manfaat dari kebersamaan yang kita bangun. Marilah kita bersama-sama terus menjaga semangat kebersamaan, gotong royong dan saling peduli antar sesama, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah,” katanya.

Rektor menambahkan semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk
terus melakukan kebaikan dan meraih keberkahan dalam hidup.

Al-Ustadz H Ahmad Fuad Sinaga SHI SPdI MA dalam tausiyahnya mengungkapkan hikmah dan keutamaan ramadan untuk menjadi insan taqwa. Ia mengingatkan untuk tidak lupa saling bermaafan dan saling berbagi pada sesama manusia.

Muhammad Siddik dari Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri mengingatkan terotisme tidak ada hubungan dengan agama manapun.

“Teroris sebabkan perpecahan pada bangsa dan negeri. Mahasiswa USM Indonesia adalah orang terpilih dan unggulan sehingga perhatikan pergaulan,. Isi dengan kegiatan produktif. Dosen adalah pintu gerbang meraih kesuksesan. Jaga nama baik USM Indonesia yang merupakan perguruan tinggi yang dikenal baik,” pesan Muhammad Siddik SH.

Lurah Dwikora Rio Rahmad Alam Siregar SSTP menambahkan pentingnya spiritualir, intelektualisme, profesionalisme, nasionalisme dan glovalisme yang telah dikembangkan oleh civitas akademika USM Indonesia. Kiranya, lanjut lurah, dapat terus bersinergi dengan pemerintah.

Dr Muzwar Irawan MH selaku ketua panitia melaporkan bahwa berterima kasih atas dukungan pimpinan dan keluarga besar USM Indonesia sehingga tercapai kebersamaan. (dmp/han)

PGI Semakin Berkembang di Tengah Masyarakat

HUT: Ketua TP PKK Siantar, Liswati Wesly Silalahi br Sinaga ikut merayakan HUT ke-75 PGI. istimewa/sumut pos
HUT: Ketua TP PKK Siantar, Liswati Wesly Silalahi br Sinaga ikut merayakan HUT ke-75 PGI. istimewa/sumut pos

SIANTAR, SUMUTPOS.CO- Ketua TP PKK Kota Pematangsiantar Liswati Wesly Silalahi br Sinaga mengajak Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) untuk terus berjalan bersama dalam cinta dan persaudaraan.

Ajakan tersebut disampaikan Liswati dalam sambutannya ketika menghadiri acara Doa Syukur Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 PGI, di aula Makorem 022/Pantai Timur, Jalan Asahan Km 3,5 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, Kamis (20/3/2025) sore.

Liswati yang hadir bersama Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Dra Happy Oikumenis Daely dan Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Drs Risbon Sinaga MM.

Kegiatan ini digelar bersama Forum Peduli Disabilitas Sumatera Utara (Sumut), serta turut diisi buka puasa bersama dan performance Sahabat Disabilitas.

Di awal sambutannya, Liswati Sinaga mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada PGI. Menurut Liswati, usia PGI ke-75 tahun merupakan usia luar biasa, dan menunjukkan solidaritas. PGI diyakini semakin berkembang di tengah kehidupan masyarakat dalam acara tersebut.

Liswati mengutarakan, yang dilakukan PGI di acara tersebut merupakan pesan kasih dan perdamaian yang disebarkan dalam nama Tuhan.

“Marilah kita terus berjalan bersama dalam cinta dan persaudaraan. Terima kasih kepada umat Tuhan dan seluruh unsur pimpinan dan jemaat yang selama ini terus bersinergi dengan Pemko Pematangsiantar,” sebut Liswati.

Ia mengharapkan umat Kristiani, khususnya PGI dapat memberikan manfaat yang baik. Sehingga akan terjalin persatuan dan kesatuan antara umat beragama. Sehingga turut mewujudkan Kota Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.

Sementara itu, putri sulung Wali Kota Pematangsiantar dan Liswati, Asima Liliana Silalahi SH, mewakili keluarga besar mengajak anak-anak penyandang disabilitas untuk tetap semangat. Ia menilai tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan.

“Menjadi difabel tidak berarti didiskualifikasi dari aspek kehidupan. Walaupun difabel, tapi saya yakin tidak mengurangi nilai di setiap aspek kehidupan,” katanya.

Mewakili keluarga besar Wesly Silalahi, Asima Sarah Liliana menyerahkan bantuan sebesar Rp15 juta.

“Jangan dilihat dari nominalnya, ya teman-teman. Semoga yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya titip pesan kepada para orang tua, dan terutama kepada ibu-ibu dari anak-anak kita yang hadir di sini agar tetap semangat mendampingi dan menjadi sahabat anak-anak kita yang hebat ini,” sebutnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memberikan bantuan lima kursi roda kepada anak-anak penyandang disabilitas secara simbolis. (mag7/han)

Pemkab Langkat Dukung Penguatan Hak Disabilitas

FOTO BERSAMA: Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti foto bersama dengan Tim KND.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)
FOTO BERSAMA: Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti foto bersama dengan Tim KND.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO– Pemerintah Kabupaten Langkat mendukung penguatan hak disabilitas. Hal itu terungkap dalam kunjungan Tim Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang diterima Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, Kamis (20/3/2025).

Pertemuan membahas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan lembaga nonstruktural independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 dan dilantik langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2021.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, program Astacita nomor 4 menekankan pada penguatan sumber daya manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Wabup Langkat menegaskan, pemkab telah menjalankan berbagai program berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Kami telah melaksanakan program seperti pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, dana transportasi bagi anak Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), serta mendirikan Rumah Kolaborasi Disabilitas Langkat,” ujar Tiorita.

Selain itu, Pemkab Langkat juga telah menyalurkan berbagai bantuan untuk penyandang disabilitas. Seperti penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, serta pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemandirian mereka.

Sementara, Komisioner KND RI, Rachmita Maun Harahap menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk mendorong pembentukan Komisi Penyandang Disabilitas Daerah, khususnya di Sumatera Utara. “Kami ingin memperkuat pemantauan kinerja dan berkolaborasi dengan penyandang disabilitas di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat sebagai inisiator,” kata Rachmita.

Ia menambahkan bahwa komisi daerah nantinya akan menjalankan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, pendataan, hingga penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas.

“Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh, sehingga Kabupaten Langkat semakin inklusif,” ujarnya. (ted/han)

Tokopedia-TikTok Shop Dukung Kemenko PM RI Gelar Live Shopping di Bazaar Ramadan ‘Jejak Jajanan Nusantara’

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Leontinus Alpha Edison (dua kiri) dan Head of Public Policy TikTok Indonesia, Muhammad Hilmi Adrianto (dua kanan) melakukan live shopping bersama UMKM mBAKSOimah di kegiatan offline 'Ramadan Berdaya: Jejak Jajanan Nusantara Kemenko PM 2025' hasil sinergi Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI di Jakarta, Rabu (19/3).

SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya mendukung komitmen pemerintah dalam memberdayakan UMKM lokal, Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia berkolaborasi dalam mengadakan sesi live shopping di kegiatan offline ‘Ramadan Berdaya: Jejak Jajanan Nusantara Kemenko PM 2025’, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI sepanjang 18-20 Maret 2025.

Sesi live shopping tersebut turut dimeriahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar bersama Head of Public Policy TikTok Indonesia, Muhammad Hilmi Adrianto dan perwakilan dari UMKM mBAKSOimah (akun: Tokopedia dan TikTok). (Foto lengkap kegiatan terlampir)

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menyampaikan, “Penyelenggaraan ‘Ramadan Berdaya: Jejak Jajanan Nusantara Kemenko PM 2025’ menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM agar dapat terus berlanjut serta semakin tumbuh dan berdaya. Melalui sinergi antara pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk Tokopedia dan TikTok Shop, di momentum Ramadan tahun ini, kami berharap dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan usaha mereka lebih jauh.”

Head of Public Policy TikTok Indonesia, Muhammad Hilmi Adrianto (dua kiri) dan Head of Communications of Tokopedia and TikTok E-commerce, Aditia Grasio Nelwan (kanan) bersama perwakilan dari UMKM mBAKSOimah melakukan sesi live shopping di kegiatan offline ‘Ramadan

Head of Public Policy TikTok Indonesia, Muhammad Hilmi Adrianto, mengungkapkan, “Lewat kolaborasi yang makin erat bersama TikTok, Tokopedia dan TikTok Shop terus mendukung berbagai inisiatif pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Salah satunya lewat pemanfaatan fitur live shopping dan video pendek. TikTok Shop menemukan bahwa jumlah penjual naik sekitar 40% menjelang Ramadan 2025 dan peningkatan pesanan para penjual di TikTok Shop rata-rata 2 kali lipat. Kami juga mencatat produk terlaris lewat live streaming di TikTok, antara lain baju muslim wanita, parfum, skincare, make up, dan hampers.”

“Di pekan pertama Ramadan 2025, pada kategori Makanan dan Minuman, produk paling laris di Tokopedia antara lain hampers, camilan (makaroni dan puding), serta kurma, sedangkan di TikTok Shop antara lain bahan masakan (minyak goreng dan gula), kue (nastar dan bika ambon), serta kurma. Pelaku UMKM mBAKSOimah menjadi salah satu dari jutaan penjual di Tokopedia dan TikTok Shop, yang mengalami peningkatan penjualan pada momen Ramadan 2025,” tutup Hilmi.(rel)

PN Sei Rampah Berbagi Takjil dan Kampanye Anti Korupsi

BERSAMA: Pimpinan PN Sei Rampah berama jajaran saat menggelar kampanye publik dengan tema anti korupsi dan gratifikasi sekaligus berbagi takjil di Depan Kantor PN Sei Rampah, Sergai (20/3). (FADLY/SUMUTPOS)
BERSAMA: Pimpinan PN Sei Rampah berama jajaran saat menggelar kampanye publik dengan tema anti korupsi dan gratifikasi sekaligus berbagi takjil di Depan Kantor PN Sei Rampah, Sergai (20/3). (FADLY/SUMUTPOS)

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO– Pengadilan Negeri (PN) Sei Rampah menggelar kampanye publik dengan tema anti korupsi dan gratifikasi, yang dikemas dalam kegiatan berbagi takjil dan berbuka puasa bersama warga pada Kamis (20/03/2025) sore.

Kegiatan yang berlangsung di depan Gedung PN Sei Rampah ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam menolak segala bentuk korupsi dan gratifikasi. Selain itu, aksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi.

“Kampanye ini adalah bagian dari upaya PN Sei Rampah dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kami terus berbenah agar tahun 2025 ini bisa kembali berkompetisi dan meraih predikat WBK,” ujar Ketua PN Sei Rampah, Sacral Ritonga.

Dalam kegiatan tersebut, para pegawai PN Sei Rampah tidak hanya membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas, tetapi juga menyebarkan stiker bertuliskan pesan anti gratifikasi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Wakil Ketua PN Sei Rampah sekaligus koordinator kegiatan, Maria CN Barus, menambahkan bahwa kampanye ini juga menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antara warga PN Sei Rampah dan masyarakat sekitar.

“Public Campaign ini adalah bentuk nyata pelayanan publik prima dari PN Sei Rampah. Kami ingin mengajak masyarakat untuk terus menggaungkan semangat anti korupsi dan gratifikasi serta memperkuat hubungan antara lembaga peradilan dengan masyarakat,” tutup Maria.

Acara ditutup dengan buka puasa bersama yang dihadiri oleh pegawai PN Sei Rampah, masyarakat sekitar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. (fad/han)

Polres Sergai Ringkus Pengedar Narkoba

DIAMANKAN: Tersahgka saat diamankan di Polres Sergai. FADLY/SUMUT POS
DIAMANKAN: Tersahgka saat diamankan di Polres Sergai. FADLY/SUMUT POS

TELUK MENGKUDU, SUMUTPOS.CO – Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai (Sergai) mengamankan seorang pria berinisial M Y (45), warga Dusun VII, Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, atas dugaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan dilakukan pada Rabu(19/3/2025) pukul 18.05 WIB.

Penangkapan bermula saat tim Sat Narkoba Polres Sergai menerima laporan dari masyarakat terkait keresahan akibat aktivitas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan, tim berhasil mengidentifikasi ciri-ciri serta identitas tersangka.

Saat dilakukan penggerebekan, tersangka M Y ditemukan tengah duduk di belakang rumahnya menunggu pembeli. Polisi melakukan penyergapan, dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu di samping kursi tempatnya duduk.

Baca Juga: Dinas SDABMBK akan Perbaiki Badan Jalan Sunggal Usai Lebaran

Kasat Narkoba Polres Sergai AKP Iwan Hermawan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengaku mendapatkan barang tersebut dari seorang pria berinisial Z M yang berdomisili di Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin.

Total barang bukti yang berhasil diamankan adalah 11 paket sabu dengan berat keseluruhan 3,40 gram, yang dibungkus dengan tisu dan disimpan dalam potongan kotak sabun merek ZEN.

Tersangka M Y telah dibawa ke Sat Narkoba Polres Sergai untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut, sementara pihak kepolisian masih melakukan pengembangan guna menangkap pemasok utama, Z M, yang saat ini dalam tahap penyelidikan.

Baca Juga: Epson Indonesia Buka Puasa Bersama Media Partner, Perkuat Silaturahmi di Bulan Ramadan

Sementara Ps. Kasi Humas Polres Sergai IPTU Zulfan Ahmadi, SH, MH membenarkan penangkapan ini dan menyatakan bahwa tersangka M Y dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.(fad/han)

APDHI: Jangan Sampai RUU KUHAP Berikan Kewenangan Dominan kepada Satu Lembaga

BERSAMA: Ketua APDHI Wilayah Sumatera, Prof Dr Yasmirah Mandasari Saragih SH MH bersama lainnya, dalam Seminar Nasional ke-8 di Hotel Sultan Medan, Kamis (20/3) sore. Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos
BERSAMA: Ketua APDHI Wilayah Sumatera, Prof Dr Yasmirah Mandasari Saragih SH MH bersama lainnya, dalam Seminar Nasional ke-8 di Hotel Sultan Medan, Kamis (20/3) sore. Dewi Syahruni Lubis/Sumut Pos

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera menggelar Seminar Nasional ke-8 di Hotel Sultan Medan, Kamis (20/3) sore. Pembahasan seminar ini terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang direncanakan mulai berlaku pada 2026.

Ketua APDHI Wilayah Sumatera, Prof Dr Yasmirah Mandasari Saragih SH MH menyampaikan, bahwa seminar ini menghadirkan berbagai akademisi dan praktisi hukum terkemuka guna memberikan masukan konstruktif terhadap RUU KUHAP yang merupakan inisiatif DPR.

“Kami menghadirkan keynote speaker, Prof Dr Marzuki, seorang Guru Besar Hukum Tata Negara yang memahami hierarki perundang-undangan. Selain itu, ada juga narasumber spektakuler lainnya, seperti Prof Kusbianto dari Universitas Bermuangsa, pakar hukum pidana, Dr Mirza dari Universitas Sumatera Utara (USU), pakar Hukum Tata Negara, serta Dr Pancasarjana Putra dari UISU, yang sering menjadi ahli pidana dalam kepolisian dan persidangan,” ujar Prof Yasmirah.

Seminar dengan tema ‘Dinamika RKUHAP: Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Transparan dan Akuntable’ ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum dalam memberikan rekomendasi bagi sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan bagi masyarakat.

“RUU KUHAP ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang selama ini dirasakan masyarakat, seperti lambannya proses peradilan dan kekhawatiran terhadap ketidakadilan hukum. Dengan revisi ini, kita ingin mewujudkan hukum yang lebih manusiawi,” katanya didampingi Kepala Departemen Keterangan Ahli APDHI Wilayah Sumatera, Dr Alpi Sahari SH MHum dan Sekjen APDHI Sumatera, Dr Agusta Ridha Minin SH MH, kepada sejumlah wartawan, disela-sela acara.

Ia menambahkan, bahwa APDHI Wilayah Sumatera juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkembangan hukum di Indonesia melalui berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar dan webinar rutin setiap bulan.

“APDHI berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan RUU KUHAP yang lebih baik bagi masa depan sistem peradilan di Indonesia,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Keterangan Ahli Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera, Alpi Sahari SH MHum menyoroti permasalahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Ia menegaskan, RKUHAP membawa kembali prinsip dominus litis, yang berpotensi menciptakan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya, prinsip ini memberikan kewenangan dominan kepada satu lembaga dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan.

“Sistem peradilan pidana kita selama ini sudah berjalan dengan prinsip sinergitas dan check and balance antara penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Namun, dengan munculnya kembali prinsip dominus litis dalam RKUHAP ini, ada potensi terjadi benturan kepentingan dan kekuasaan antar lembaga penegak hukum,” ujar Alpi.

Ia juga menyoroti, bahwa RKUHAP dalam bentuknya yang sekarang dapat menghidupkan kembali konsep hukum kolonial Belanda, HRRBG (Het Reglement op de Rechtsvordering van de Residentie Batavia en de Omgelegen Districten), yang cenderung mengkotak-kotakkan kewenangan lembaga penegak hukum.

“Jika kita kembali ke prinsip hukum peninggalan Belanda ini, maka ada risiko satu lembaga mendominasi proses hukum, yang justru akan menghambat efektivitas dan ketertiban hukum di Indonesia,” tambahnya.

Dr Alpi menekankan, bahwa DPR seharusnya lebih fokus pada penguatan perlindungan bagi saksi, korban, serta hak-hak tersangka dalam proses hukum. Ia menyoroti bahwa sistem peradilan pidana yang baik seharusnya tidak didasarkan pada dominasi satu lembaga terhadap lembaga lain, tetapi pada sinergi dan koordinasi yang optimal.

“Penegakan hukum harus dibangun atas dasar tertib hukum dan kolaborasi, bukan saling mendominasi. Jika konsep ini dipaksakan masuk ke dalam undang-undang, kita khawatir akan timbul konflik hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) berharap DPR dapat lebih cermat dalam membahas RKUHAP agar tidak mengulang kesalahan masa lalu, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan tertib hukum menjadi prioritas utama dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. (dwi/han)

Pemkab Langkat Dukung Penguatan Hak Disabilitas

FOTO BERSAMA: Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti foto bersama dengan Tim KND.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)
FOTO BERSAMA: Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti foto bersama dengan Tim KND.(Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat mendukung penguatan hak disabilitas. Hal itu terungkap dalam kunjungan Tim Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang diterima Wakil Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti, Kamis (20/3/2025).

Pertemuan membahas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam program perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan lembaga nonstruktural independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 dan dilantik langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 2021.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, program Astacita nomor 4 menekankan pada penguatan sumber daya manusia, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Wabup Langkat menegaskan, pemkab telah menjalankan berbagai program berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

“Kami telah melaksanakan program seperti pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, dana transportasi bagi anak Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), serta mendirikan Rumah Kolaborasi Disabilitas Langkat,” ujar Tiorita.

Selain itu, Pemkab Langkat juga telah menyalurkan berbagai bantuan untuk penyandang disabilitas. Seperti penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, serta pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemandirian mereka.

Sementara, Komisioner KND RI, Rachmita Maun Harahap menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk mendorong pembentukan Komisi Penyandang Disabilitas Daerah, khususnya di Sumatera Utara.

“Kami ingin memperkuat pemantauan kinerja dan berkolaborasi dengan penyandang disabilitas di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat sebagai inisiator,” kata Rachmita.

Ia menambahkan bahwa komisi daerah nantinya akan menjalankan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, pendataan, hingga penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas.

“Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh, sehingga Kabupaten Langkat semakin inklusif,” ujarnya. (ted/han)

Silaturahim dengan Wali Kota Medan, DPD PKB Pujakesuma Siap Kolaborasi di Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ada harapan yang disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma Kota Medan di Balai Kota Medan, Kamis (20/3/2025). Paguyuban ini diharapkan Rico Waas dapat mengambil peran dalam menampilkan kebudayaan suku Jawa di tengah-tengah Kota Medan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati pagelaran seni dan budaya Jawa.

“Jadi nanti bisa ditampilkan wayang ataupun pagelaran reog bisa ditampilkan di Warenhuis ataupun di tengah Kesawan. Yang ditampilkan jangan wayang yang 50 tahun lalu tapi sesuai dengan perkembangan zaman sehingga lebih menarik,” kata Rico Waas.

Didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Medan HM Sofyan, Rico Waas mengungkapkan, suku Jawa di Kota Medan lebih dari 35 persen sehingga mempengaruhi pergerakan ekonomi.

Oleh karenanya, bilang Rico Waas, begitu banyak hal yang bisa dikembangkan oleh DPD PKB Pujakesuma Kota Medan. Bisa saja, katanya, PKB Pujakesuma memiliki UMKM atau pun pelaku kebudayaannya untuk didata serta dilaporkan ke dinas terkait.

“Dengan begitu kami bantu promosikan dan kembangkan. Bisa saja ekonomi dan pariwisata ini disatukan dan menciptakan program bersama. Inilah yang saya maksud Medan Untuk Semua, semua bekerja dan berkontribusi untuk kemajuan Kota Medan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPD PKB Pujakesuma Kota Medan Erwin Bumi sangat menyambut baik keinginan orang nomor satu di Pemko Medan tersebut. “Kami berharap bisa bermitra dengan Pemko Medan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Medan,” ujar Erwin.

Pertemuan dengan Wali Kota Medan Rico Waas juga menjadi ajang silahturahmi dan perkenalan dengan Pengurus DPD PKB Pujakesuma Medan. Hadir dalam pertemuan mendampingi Ketua DPD Pujakesuma Erwin Bumi, SE.,MM yakni Sekretaris Arif Fahrizal, Ketua Harian Said Fahrul, ST, Bendahara Ismail Harun Sanjaya, ST.,MM dan WKU Bidang Ekonomi dan Koperasi Daniel Ferdiansyah, ST.

Bendahara DPD PKB Pujakesuma, Ismail Harun Sanjaya, ST, MM berterima kasih kepada Wali Kota Medan Rico Waas yang telah menyambut baik rencana kolaborasi kerjasama Pemko Medan dan DPD PKB Pujakesuma Kota Medan di bidang Sosial Budaya ini. “Kita akan juga jalankan Program pendataan UMKM DPD PKB Pujakesuma Kota Medan yang nantinya akan disinergikan dengan event-event Pemko Medan,” ujarnya kepada media.

Dalam waktu dekat, lanjut Ismail, pihaknya juga akan mendaftarkan DPD PKB Pujakesuma ke Kesbangpol Kota Medan. (adz)