27.8 C
Medan
Monday, January 19, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 239

Usai Lebaran, Ayu Ting Ting Boyong Keluarga ke Luar Negeri

Ayu Ting Ting
Ayu Ting Ting

SUMUTPOS.CO – Pelantun Sik-asik, Ayu Ting Ting memilih liburan Bersama keluarganya ke luar negeri usai lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Namun sayang, Ayu Tin Ting tidak belum membocorkan negara yang akan ditujunya untuk liburan.

“Ada sih, Insya Allah liburan ke luar negeri, biar nggak bosan di situ-situ saja. Sudah ada rencana sama keluarga Insya Allah,” kata Ayu Ting Ting saat ditemui di bilangan Mampang Jakarta Selatan, Selasa(18/3).

Namun sayangnya, ibu satu anak itu enggan memberikan bocoran negara mana yang menjadi destinasi liburannya kali ini.

Ayu Ting Ting mengatakan, liburan ini memberikan reward dan apresiasi pada diri sendiri, . Tapi juga sebagai bentuk penghargaan dan cintanya ke anaknya, Bilqis, yang sudah bersedia ditinggal selama satu bulan saat Ramadhan tidak bisa berbuka bersama karena Ayu harus bekerja.

“Kalau saya yang penting ngajak jalan-jalan anak, karena kan anak-anak juga libur kan. Karena waktu Ramadhan ini saya buka puasa nggak pernah di rumah. Anak saya terutama yang makin besar sudah bisa protes.Jadi kalau dia libur, kita kalau ada rezeki, kita pergi jalan-jalan keluar gitu,” ungkapnya.

Meski merahasiakan negara tujuan liburan usai lebaran, Ayu Ting Ting mengisyaratkan negara yang dituju akan cukup jauh.

“Kalau anak saya mah, mas, demennya naik pesawat terbang yang jauh gitu. Bukan sombong nih, tapi memang tapi sombongin diri,” kata Ayu Ting Ting sambil tertawa.(jpp/han)

Kebut Progres Renovasi Stadion Teladan, Wamen PU Minta Penambahan Pekerja

TINJAU: Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat meninjau progres revitalisasi Stadion Teladan Medan. IKHSAN/SUMUT POS
TINJAU: Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat meninjau progres revitalisasi Stadion Teladan Medan. IKHSAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menginstruksikan sejumlah hal guna mempercepat progres renovasi Stadion Teladan Medan.

Hal itu dikatakannya usai meninjau langsung Stadion Teladan, Rabu (19/3/2025). Diana memastikan perencanaan di awal sudah sesuai, namun masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.

“Perencanaannya sebenarnya sudah matang, tapi mungkin hanya ada harus tambahan-tambahan lainnya,” ujarnya.

Awalnya stadion tersebut ditargetkan rampung pada 53 hari kedepan atau sekira pengunjung bulan April 2025 mendatang. Namun setelah melihat langsung, Ia khawatir tidak akan tepat waktu.

“Selama 53 hari sebenarnya adalah rencana penyelesaian pembangunan sekarang ini, harusnya kan di (akhir) April. Tapi setelah saya lihat, kalau akhir april saya khawatir,” ucapnya.

Diana mengatakan, masih adanya proses pembangunan yang sulit untuk dikebut.

“Karena masih ada pengecoran yang masih banyak. Saya juga tidak mau pengecoran diburu-buru, nanti kualitasnya tidak baik,” ucapnya.

Oleh karena itu, Ia meminta pengerjaan dilakukan 3 waktu serta melakukan penambahan tenaga kerja agar Stadion Teladan bisa selesai tidak jauh dari target yang telah direncanakan.

“Kemudian, saya minta pengerjaan 3 shift, material juga dipercepat dan tenaga kerja juga ditambah agar tetap kita upayakan 53 hari kedepan,” ujarnya.

Wamen PU pun menyinggung terkait efesiensi anggaran yang berlaku saat ini. Namun dirinya mengatakan hal tersebut bukan permasalahan bagi progres Stadion Teladan.

“Ya efesiensi memang kemarin ada, tapi sekarang uangnya sudah ada. Sudah siap dan tidak ada masalah. Kalau anggaran kita 275 Miliar dari APBN, segitu nilai kontraknya,” katanya.(san/han)

RSIA Stella Maris Tak Lengkapi Izin, Komisi IV DPRD Medan Segera Panggil Manajemen

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH, menyebut akan segera memanggil pihak manajemen Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Stella Maris Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP akan dilakukan, guna memastikan kelengkapan sejumlah izin dan dokumen yang harus dipenuhi.

“Sebelumnya kita Komisi 4 sudah meninjau gedung RSIA berikut pembangunan gedung baru, dan saat itu pihak manajemen tidak bisa menunjukkan dokumen dan izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.

Sudah kita sarankan segera dilengkapi, maka sebagai tindaklanjut akan kita gelar RDP untuk memastikan niat baik pengurusan kelengkapan izin,” ucap Paul kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Menurut Paul Simanjuntak, pihaknya sangat menyayangkan RSIA Stella Maris yang terkenal dengan pelayanan bagus tetapi tidak memiliki kelengkapan izin.

“Seperti kewajiban izin SLF, ini merupakan suatu dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu bangunan atau fasilitas telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan fungsi. Namun sangat disayangkan, pihak RSIA Stella Maris tidak memiliki kelengkapan sejumlah dikumen itu,” ujarnya.

Dikatakan Paul, dalam RDP nanti, pihak RSIA Stella Maris sudah dapat melengkapi seluruh perizinan, seperti laporan semester pembangunan bangunan baru, riwayat teknis bangunan lama, laporan trknis limbah B3, SLF dan perawatan teknis untuk mengurangi emisi gas-gas yang berdampak pada lingkungan.

Selain itu, saat peninjauan RSIA Stella Maris, Jalan Juanda/Simpang Samahudi, Medan Maimun itu, Pauk juga mengingatkan pihak pengelola agar memiliki AMDAL Lalin dan memiliki fasilitas parkir yang memadai.

“Sehingga, area parkir digedung tahap kedua yang akan dibangun tidak lagi menimbulkan kemacetan dan memiliki kapasitas parkir benar-benar tersedia,” katanya.

Diketahui, saat kunjungan DPRD Medan RSIA Stella Maris ikut didampingin Lurah Jati Andrew Budi Isnaini, mewakili Kecamatan Medan Maimun Rut Simamora dan sejumlah perwakilan OPD Pemko Medan. Rombongan diterima sejumlah manajemen RSIA Stella Maris Richman, dr Elsa Cristy, dr Farida Purba, dt Suwito dan staf lainnya. (map/ila)

Selama Libur Lebaran 2025, BPJS Kesehatan Medan Pastikan Layanan JKN Tetap Buka

KOFERENSI PERS: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr Yasmine Ramadhana (kanan), Kepala Dinas Kesehatan Medan, Yudha Pratiwi (tengah) saat gelar Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3).
KOFERENSI PERS: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr Yasmine Ramadhana (kanan), Kepala Dinas Kesehatan Medan, Yudha Pratiwi (tengah) saat gelar Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -BPJS Kesehatan memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025. Kebijakan khusus ini diambil guna mengantisipasi potensi kendala akses pelayanan di masa liburan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, dr Yasmine Ramadhana mengimbau kembali terkait layanan JKN yang diberikan BPJS Kesehatan selama libur lebaran.

“Kami mengimbau seluruh peserta JKN untuk memastikan status kepesertaan mereka tetap aktif dengan mengeceknya melalui Aplikasi Mobile JKN, Care Center 165, atau layanan PANDAWA di 0811 8 165 165 agar tidak perlu khawatir selama libur lebaran karena sudah terjamin dengan JKN,” ujar Yasmine pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/3). Pada kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Medan, Yudha Pratiwi.

Yudha Pratiwi menegaskan komitmen Dinas Kesehatan Kota Medan dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Lebaran.

Puskesmas akan tetap beroperasi dalam bentuk posko dengan jadwal jaga yang telah ditentukan.

Selain itu, kami akan menerbitkan surat edaran kepada fasilitas kesehatan untuk menyiapkan kamar khusus bagi peserta BPJS Kesehatan jika terjadi lonjakan pasien. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, program UHC akan tetap berjalan, sehingga masyarakat Kota Medan tetap dapat mengakses layanan kesehatan di seluruh Indonesia,” ujar Yudha.

Dalam Konferensi Pers yang digelar secara serentak ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).

Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 – 12.00 waktu setempat. Selain itu, pada layanan PANDAWA dapat diakses oleh peserta setiap hari selama 24 jam.

“Adapun jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan.

Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan,” kata Ghufron.

Ghufron mengungkapkan dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam Program JKN, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar.

Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

“Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” jelas Ghufron.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menambahkan penjaminan dan prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP).

Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses informasi pelayanan.

Sementara itu, selama libur lebaran, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP.

Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya habis.

“Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif.

Jika status kepesertaan JKN-nya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan untuk melunasi tunggakan tersebut.

Apabila peserta merasa berat untuk melunasi tunggakan sekaligus, peserta bisa memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang terdapat di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan satu juta kanal pembayaran yang memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran JKN,” ujar Lily.

Dalam mengantisipasi arus mudik yang tinggi, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan Posko Mudik di tujuh titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik.

Posko ini tidak hanya memberikan pelayanan kepesertaan JKN, tetapi juga siap menangani keadaan darurat dengan menyediakan obat-obatan dan rujukan medis apabila diperlukan.

Adapun titik posko yang dihadirkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka dan Posko Arus Balik terdapat di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.

“Harapannya, komitmen yang ditunjukkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran ini juga didukung oleh seluruh mitra fasilitas kesehatan.

Dengan terbukanya akses bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan di masa libur lebaran, diharapkan fasilitas kesehatan juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta, termasuk bagi mereka yang tengah menjalani mudik lebaran,” pungkasnya. (ila)

Wali Kota Tebingtinggi Sidak UPDT Dinkes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Optimal

SIDAK: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama Plt Kadis Kesehatan dr Henny Sri Hartati kebeberapa UPDT pelayanan kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi. istimewa/sumut pos
SIDAK: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama Plt Kadis Kesehatan dr Henny Sri Hartati kebeberapa UPDT pelayanan kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi. istimewa/sumut pos

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, melakukan kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan Kota Tebing tinggi.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal, Selasa (18/3).

Wali Kota Tebingtinggi didampingi oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan, dr Henny Sri Hartati, dimana Wali Kota meninjau langsung enam UPTD, diantarnya UPTD Instalasi Farmasi yang berlokasi di Jalan Gunung Leuser BP7, Puskesmas Tanjung Marulak di Jalan Yos Sudarso, Puskesmas Rantau Laban di Jalan Bukit Tempurung, Puskesmas Sri Padang di Jalan Taman Bahagia, Puskesmas Satria di Jalan Imam Bonjol dan Puskesmas Pasar Gambir yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja.

Wali Kota Iman Irdian Saragih menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Beliau berharap seluruh tenaga medis, pegawai administrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan non-ASN dapat memberikan pelayanan terbaik dengan tulus dan ikhlas.

“Saya berharap kepada seluruh dokter, tenaga medis lainnya, pegawai bagian administrasi, ASN dan non ASN, saya mohon dibantu. Baik untuk melayani pasiennya, melayani masyarakat setulus hati dengan ikhlas membantu. Apabila ada keluhan bapak, ibu, disampaikan, langsung kepada saya atau melalui Kepala Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Kunjungan ini juga menjadi wadah bagi Wali Kota untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari para petugas kesehatan serta masyarakat. Iman Irdian Saragih membuka diri untuk menerima laporan terkait kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan. (ian/han)

Aparat Diduga Bekingi Bisnis Penampungan CPO di Langkat

Istimewa/Sumut Pos CPO: Lokasi Tempat penampungan CPO di Jalinsum Medan-Aceh diduga mendapat restu dan perlindungan apparat.
Istimewa/Sumut Pos CPO: Lokasi Tempat penampungan CPO di Jalinsum Medan-Aceh diduga mendapat restu dan perlindungan apparat.

STABAT, SUMUTPOS.CO- Bisnis ilegal crude palm oil (CPO) di Kabupaten Langkat diduga mendapat bekingan atau perlindungan dari aparat. Karenanya, pemain yang menjalankan praktik haram itu menjadi kebal hukum.

Adapun bisnis ilegal CPO atau yang biasa dikenal dengan minyak sawit mentah, secara terang-terangan menjalankan praktiknya di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Persisnya dari Babalan sampai dengan Besitang.

Pemain CPO melakukan bisnisnya secara terang-terangan karena telah mendapat restu dari aparat. Bahkan, mereka tak segan mempertontonkan aktivitasnya.

Bisnis ilegal CPO ini terjadi diduga adanya kongkalikong antara sopir tangki milik perusahaan swasta maupun negeri. Mereka para pemain yang menampung itu disebut sebagai penadah, dengan harga tampung bervariasi.

Mulai dari Rp5 ribu perkilogram sampai dengan Rp7 ribu. Sedangkan penadah meraup keuntungan tentunya dengan nilai yang fantastis saban harinya.

Salah satu pemain CPO berinisial H ketika diwawancarai berujar, per harinya dapat menerima 200 kg CPO.

“200 kg CPO yang kami terima per hari dikali Rp7 ribu per kilonya. Itu gak kami paksa sopir-sopir truk tangki masuk ke tempat kami,” bebernya, Rabu (19/3/2025).

“Sementara yang lain, sopir-sopir tangki CPO dikejar dan diancam agar kencing,” sambungnya.

Diduga yang melakukan pemaksaan terhadap sopir untuk kencing adalah mereka yang mendapat perlindungan aparat di wilayah Teluk Aru. Sementara satu truk tangki itu dapat membawa 25 ton CPO.

Sedangkan per harinya, jumlah truk tangki CPO yang melintas di Jalinsum Medan-Aceh, dapat mencapai ratusan. “Kalau pemain (mafia) yang lain mungkin lebih dari 200 Kg mereka tampung. Tergantung selera dan modal masing-masing,” tambahnya.

Harga minyak sawit mentah (CPO) pada 18 Maret 2025 adalah Rp15.050 per kilogram. Harga ini turun 0,33 persen dibanding pada 17 Maret 2025 yang sebesar Rp15.100 per kilogram.

Artinya, jika pemain membeli dari para sopir truk tangki CPO diharga Rp5 ribu sampai Rp7 ribu perkilonya, mereka masih memperoleh keuntungan Rp8 ribu sampai Rp10 ribu perkilonya. Harga CPO dapat berubah, tergantung sejumlah faktor.

Mulai dari permintaan dari negara tujuan utama dan permintaan minyak nabati lainnya. Kemudian seperti minyak kedelai dan rapeseed, data ekspor, stok minyak sawit, dan ekspektasi peningkatan permintaan.

CPO juga dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti, minyak nabati, minyak goreng, krim, dan margarin. Lalu bahan oleokimia, seperti deterjen dan pelumas, biodiesel, seperti bahan bakar serta asam laurat, seperti bahan baku kosmetik dan sabun.

Sementara, wartawan masih berupaya mendapat keterangan dari kepolisian terkait aktivitas ilegal tersebut. (ted/han)

Wali Kota Siantar Kumpulkan 205 Unit Kendaraan Dinas, Ada Apa?

PERIKSA: Wakil Wali Kota memeriksa kendaraan Dinas. ISTIMEWA/SUMUTPOS
PERIKSA: Wakil Wali Kota memeriksa kendaraan Dinas. ISTIMEWA/SUMUTPOS

SIANTAR, SUMUTPOS.CO- Wakil Wali Kota Herlina melakukan cek atau pemeriksaan 205 unit kendaraan dinas Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar. Pemeriksaan kendaraan dinas yang seluruhnya roda empat tersebut dilakukan di Lapangan Adam Malik, Rabu (19/3/2025) pagi.

Didampingi Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar Alwi Adrian Lumbangaol SSTP dan Kepala UPT Samsat Pematangsiantar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fuad Ghazali Damanik SSTP MSi, Herlina berkeliling memeriksa kendaraan dinas yang terbaris rapi.

Menurut Herlina, dalam mengoperasionalkan kendaraan dinas agar selalu dijaga dengan baik kendaraan tersebut. Sebab kendaraan-kendaraan tersebut merupakan amanah dari negara, dalam hal ini Pemko Pematangsiantar, yang digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

“Kegiatan pemeriksaan kendaraan dinas ini sebaiknya dilaksanakan berkala untuk mengetahui kesiapsiagaan kendaraan dinas yang digunakan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar,” kata Herlina.

Herlina berharap yang diberikan amanah menggunakan kendaraan dinas tidak mengubah bentuk serta mencukupi kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Termasuk ketaatan dan ketertiban pembayaran pajak kendaraan. Sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

“Serta merawat kendaraan sebaik-baiknya sehingga nantinya dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,” tukas Herlina.

Kepala BPKPD Kota Pematangsiantar Arry S Sembiring SSTP MSi menerangkan, pemeriksaan kendaraan dinas tersebut bertujuan memastikan kendaraan layak jalan, memastikan kelengkapan dokumen kendaraan, memastikan kepatuhan pembayaran pajak, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis, memastikan terpenuhinya persyaratan laik jalan, memastikan kelengkapan dan keamanan atribut kendaraan, dan memastikan riwayat perawatan berkala.

Turut hadir, Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar Herry Oktarizal SH dan para pimpinan OPD Kota Pematangsiantar. (mag7/han)

Seminar Nasional: Darmawan Yusuf, Komjak RI, dan Profesor Hukum USU, Bahas Reformasi Dominus Litis

HADIR: Darmawan Yusuf dari Law Firm Dya-Darmawan Yusuf & Associates sebagai akademisi, saat hadir dalam seminar nasional yang digelar USU di Ruang Dewan Pertimbangan FH USU, Rabu (19/3).
HADIR: Darmawan Yusuf dari Law Firm Dya-Darmawan Yusuf & Associates sebagai akademisi, saat hadir dalam seminar nasional yang digelar USU di Ruang Dewan Pertimbangan FH USU, Rabu (19/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Fakultas Hukum (FH) bekerja sama dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI), menggelar seminar nasional bertajuk “Dominus Litis dalam Konteks Pembaruan Hukum Acara Pidana: Antara Teori dan Praktik”.

Seminar nasional menghadirkan akademisi dan praktisi hukum, termasuk Darmawan Yusuf dari Law Firm Dya-Darmawan Yusuf & Associates, yang menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem peradilan pidana, RUU Kejaksaan dan KUHAP, serta keberhasilan penerapan Restorative Justice (RJ) bersama Kejaksaan, berlangsung di Ruang Dewan Pertimbangan FH USU, Rabu (19/3).

Acara dipandu Hanifah Azizah, sebagai moderator, serta Asep Ginting sebagai ketua panitia. Kegiatan ini dibuka Wakil Rektor 1 USU Prof Edy Ikhsan, serta Dekan Fakultas Hukum USU Mahmul Siregar.

Selain itu tampak hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Idianto, beserta seluruh pejabat tinggi Kejati Sumut, Kejari Medan, Kejari Binjai, Kasubdit Militer Kejaksaan Agung (Kejagung), para dosen pidana FH USU, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa USU, serta partisipasi masyarakat umum.

Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Fakultas Hukum USU. Tujuannya, untuk memperkuat kerja sama dalam bidang akademik, penelitian, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem hukum di Indonesia.

Diharapkan juga acara ini dapat meningkatkan sinergi antara lembaga pendidikan tinggi dan institusi penegak hukum dalam mendorong reformasi hukum yang lebih progresif dan berkeadilan.

Ketua Komisi Kejaksaan Prof Dr Pujiyono Suwadi SH MH mengatakan, pembaharuan KUHP adalah merupakan hasil rekodifikasi, harmonisasi, demokratisasi, aktualisasi dan modernisasi hukum pidana.

“Jenis Pidana sudah berbeda dengan yang lama. Kebaharuan ini melihat kearifan lokal/local wisdom perlu mendapat tempat dalam hukum pidana nasional dengan menggali nilai – nilai tradisional; dan jenis pidana dan tindakan tidak dapat disamakan bagi orang dewasa, Anak dan Korporasi, sehingga untuk masing masing kategori perlu dirumuskan Pidana dan Tindakan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya,” jelasnya.
Prof Dr Pujiyono Suwadi juga menjelaskan bahwa KUHAP saat ini tidak sejalan dengan perhukuman tahun 2023.

“KUHAP saat ini menganut asas diferensiasi fungsional, disisi lain dalam Pasal 139 KUHAP memberikan kewenangan kepada Jaksa sebagai dominus litis. Pada Praktiknya di KUHAP berlaku separation of power bukan distribution of power. Oleh karena itu KUHAP menganut dua asas yang berlainan antara sisinya jika dipadukan dengan integrared criminal justice system/ICJS. KUHAP SAAT INI tidak mengakomodasi ICJS, padahal KUHP menganut ICJS,” ungkapnya.

Kemudian dari perspektif akademisi Prof Alvi Syahrin, Guru Besar FH USU, prinsip dominuslitis dalam sistem hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan monopoli kewenangan. Lebih lanjut Alvi mengatakan, sistem peradilan yang sehat harus mampu menjaga keseimbangan antara kejaksaan, kepolisian, dan lembaga peradilan lainnya. Sehingga prinsip ini tetap berjalan sesuai dengan asas keadilan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, yang merugikan pihak tertentu.

Sementara, Darmawan Yusuf dari Law Firm Dya-Darmawan Yusuf & Associates, memberikan perspektif praktisi hukum mengenai implementasi prinsip dominus litis dalam peradilan pidana.

Dalam pamaparannya, Darmawan menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi advokat dalam praktik peradilan, terutama dalam keterbatasan akses terhadap berkas perkara, kurangnya transparansi dalam penghentian perkara, serta ketidakseimbangan dalam penerapan keadilan restoratif.

Advokad lulusan doktor FH USU berpredikat cumlaude itu, melanjutkan, revisi RUU Kejaksaan dan KUHAP harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan advokat dalam memastikan keseimbangan proses hukum.
“Hal ini menjadi perhatian utama dalam diskusi mengenai reformasi hukum acara pidana, mengingat peran jaksa sebagai pengendali perkara harus tetap dalam batas yang sesuai dengan asas keadilan dan supremasi hukum,” ujarnya.

“Idealnya, revisi KUHAP diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas undang-undang sektoral lainnya, seperti RUU Kejaksaan. Sebagai pemangku kepentingan, perlu mengawasi proses revisi ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tumpang tindih kewenangan,” imbuh Darmawan.

“Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP harus dilakukan secara bersamaan dan disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan dapat mendukung reformasi sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan adil,” pungkasnya.

Seminar dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Di mana peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, serta praktisi hukum berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pertanyaan serta berbagi pandangan mengenai arah pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Sebelum ditutup, beberapa kesimpulan didapat diharapkan ada langkah konkret dalam reformasi RUU Kejaksaan dan KUHAP yang lebih transparan dan akuntabel, serta menjadikan prinsip dominus litis sebagai instrumen hukum yang benar-benar menjamin keadilan bagi semua pihak. (azw/saz)

Kebakaran Gudang Pengolahan Kayu, 13 Damkar Kesulitan Padamkan Api

PADAMKAN: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tebingtinggi ketika mencoba memadamkan api.
PADAMKAN: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tebingtinggi ketika mencoba memadamkan api.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan dan pengolahan kayu di Jalan Setia Budi, Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, Selasa (18/3) sekira pukul 20.00 WIB belum bisa dipadamkan hingga Rabu (19/3) siang.

Sebanyak 13 unit mobil kebakaran dari Kota Tebingtinggi, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Serdang Bedagai masih mencoba memadamkan api.

Susahnya api dipadamkan karena banyaknya tumpukan kayu kering yang tertumpuk ditambah dengan kencangnya tiupan angin di lokasi kebakaran. Untuk dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Untuk kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, dikarenakan banyaknya tumpukan kayu olahan siap jual. Pemilik Nelli (60) warga Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi terlihat hanya duduk terdiam melihat gudang penyimpanan dan pengolahan kayu miliknya ludes terbakar.

Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebingtinggi, Abdul Halim Purba mengatakan pihaknya meminta bantuan mobil pemadam dari Kabupaten Sergai dan Kabupaten Batubara, dikarenakan mobil Damkar Kota Tebingtinggi tidak mampu memadamkan api dikarenakan lokasi terbakar sangat luas.

“Kami masih mencoba memadamkan api, sampai Rabu (19/3) siang, api belum sepenuhnya bisa dipadamkan, karena bahan mudah terbakar dari tumpukan kayu olahan sehingga pemadaman harus benar benar api atau bara api padam,” jelasnya.

Sedangkan pihak kepolisian Polres Tebingtinggi melalui Kasi Humas AKP Mulyono membenarkan kebakaran tersebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kebakaran gudang penyimpanan kayu. (ian/han)

Polres Binjai Ciduk Tersangka Penggelapan di Batam

TDICIDUK: ersangka penggelapan mobil (tiga dari kanan) diciduk di Batam.Istimewa/Sumut Pos
TDICIDUK: ersangka penggelapan mobil (tiga dari kanan) diciduk di Batam.Istimewa/Sumut Pos

BINJAI, SUMUTPOS.CO- Aksi tindak pidana pencurian dan penggelapan modus pinjam kembali diungkap Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai. Pengungkapan itu dilakukan unit pidana umum dengan mengejar tersangka sampai ke Kota Batam, Kepulauan Riau.

Kasat Reskrim Polres Binjai, Iptu Rino Heriyanto menjelaskan, penyidik melakukan penyelidikan usai menerima laporan dari korban berinisial SH (33) warga Aceh Utara. Laporan korban sesuai dengan nomor: LP/B/62/I/2025/SPKT/Polres Binjai.

Ia menguraikan, korban awalnya bersama temannya berinisial MZ dan seorang pria berinisial RRS (40). Adapun RRS adalah teman dari MZ yang tidak dikenal pelapor atau korban.

“Mereka pergi bersama menumpangi mobil Isuzu Traga BL 8299 KA. Kemudian mereka hendak makan di warung dan tiba-tiba terlapor RRS masuk kembali ke mobil untuk pinjam dengan alasan jemput bibit durian,” kata Rino, Rabu (19/3/2025).

Mendengar permintaan RRS, korban menyuruh agar MZ untuk ikut. Tapi, kata Rino, terlapor menolak MZ untuk ikut bersamanya.

“Terlapor RRS beralasan, bibit yang dijemput tidak jauh dari lokasi warung, lebih kurang 200 meter,” bebernya.

Singkat cerita, RRS langsung masuk ke mobil dan membawanya. Namun, terlapor yang pinjam mobil itu malah tidak kembali hingga kini.

“Korban yang merasa dirugikan membuat laporan polisi ke Polres Binjai,” katanya.

Satreskrim Polres Binjai yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, keberadaan RRS diketahui di daerah Batam.

Karenanya, Polres Binjai terbang ke Batam untuk melakukan penangkapan. “Penangkapan tersangka dibantu Jatanras Polda Kepri. Saat ini tersangka sudah diboyong ke Polres Binjai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Satreskrim Polres Binjai saat ini masih mencari keberadaan barang bukti mobil yang digelapkan tersangka. Penyidik masih mendalami keterangan tersangka, apakah barang bukti mobil itu sudah dijual atau bagaimana. (ted/han)

1...238239240...15,749Page 239 of 15,749

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor