Home Blog Page 2445

Agar Dapat Mengikuti Pendidikan Profesi Guru, Kemenag Berharap Guru PAI Dibantu Pemkab Deliserdang

AUDIENSI: Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan (tengah) foto bersama usai menerima audiensi Kemenag Kabupaten Deliserdang di Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (3/8). BATARA/SUMUT POS.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan menerima audiensi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Deliserdang di Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (3/8).  Ashari menyatakan pada dasarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang sangat serius untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Deliserdang, yakni visi religius.

“Bagaimana bisa mereligiuskan masyarakat. Memajukan dan mensejahterakan. Bagaimana masyarakat Deliserdang ini lebih beriman, lebih taat untuk semua agama dan bagaimana dalam meningkatkan ketakwaan itu semakin baik,” kata Ashari

“Masyarakat Deliserdang ini adalah masyarakat yang maju serta hidup dengan rukun dan guyub. Maka, saya harapkan juga dari pemahaman kita bersama agar masyarakat yang religius dan semakin baik,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis), Hj Nurlela, menerangkan pada tahun 2020 lalu, sebenarnya sudah ada surat edaran untuk koordinasi dengan Pemkab Deli Serdang dalam rangka partisipasi pemerintah daerah dalam membantu biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Ada 1.181 Guru Pendidikan Agama Islam kita baik tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), yang ditempatkan di sekolah, tapi tunjangan profesinya dibayarkan oleh Kemenag. Jadi, yang sudah mendapat sertifikasi tunjangan PPG itu yang PNS dengan jumlah 389 orang, sedangkan yang non PNS ada 102 orang,” terangnya.

Tahun 2021 lalu, lanjut Hj Nurlela, PPG untuk non-pegawi negeri sipil (PNS) sudah dibayarkan. Namun, dari Kemenag hal tersebut menjadi kendala karena ada lebih dari 600 guru belum sertifikasi.

“Semua pasti akan ikut seleksi karena sangat diharapkan. Sampai hari ini, kita dari tahun 2019, masih ada yang sudah lulus tes dari 86 orang dan ada 51 orang lagi yang belum PPG dikarenakan memang anggaran Kementerian Agama tidak mencukupi untuk pengadaan PPG bagi seluruh guru agama kita dan di tahun 2022, ada 318 Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari tingkat SD, SMP, SMA ini sudah lulus tes. Keseluruhan ada 369 orang Guru PAI yang belum PPG sudah lulus, namun belum PPG beberapa kali supaya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mohon kiranya hal ini bisa dianggarkan untuk mereka untuk mengikuti PPG,” pungkasnya. (btr/azw)

Polres Sergai Rapat Panitia Peringatan HUT RI

RAPAT:   Wakapolres Sergai Kompol Syofian SH bersama Dandim 02/04 DS Kapten RE Sinaga saat menghadiri rapat di Aula Sultan Serdang Pemkab Sergai, Rabu (3/8). 

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Serdang Bedagai (Sergai) AKBP Dr Ali Machfud SIk MIK diwakili Wakapolres Kompol Syofian SH menghadiri kegiatan rapat Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022, di Aula Sultan Serdang Pemkab Sergai, Rabu (3/8).

Dari hasil rapat antara lain mengukuhkan Paskibraka pada 15 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB yang nantinya akan dihadiri Forkopimda Sergai, pembacaan teks proklamasi, dan pelaksanaan gladi masing-masing pasukan.

Tanggal 15 Agustus 2022 nantinya juga mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di DPRD Kabupaten Sergai, dan 16 Agustus 2022 melaksanakan renungan suci.

Untuk pelaksanaan renungan suci dipimpin oleh Dandim 0204 / DS, detik-detik proklamasi dipimpin oleh Bupati Serdang Bedagai, dan pelaksanaan penurunan bendera dipimpin oleh Kapolres Serdang Bedagai.

Sebelum pelaksanaan Upacara Detik – Detik Proklamasi , Forkopimda melaksanakan transit di Pendopo Kerajaan Negeri Bedagai. Pengamanan rute pelaksanaan kegiatan Hari Kemerdekaan RI.

Pada pelaksanaan detik-detik Proklamasi kendaraan diberhentikan beberapa saat ada pukul 10.00 WIB.

Dan diakhiri temu ramah forkopimda dengan veteran di Pendopo Kerajaan Negeri Bedagai.

Turut menghadiri kegiatan Asisten I Kabupaten Sergai Nina Deliana Hutabarat SSos MSi,   Dandim 02/04 DS Kapten RE Sinaga, Kabag SDM  Polres Serdang Bedagai E Tambunan SH, Kasi Humas Polres Sergai Bripka Juparto Situmorang SH serta para organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sergai dan para undangan. (mag-3/azw)

Dukung Energi Bersih, PLN UIW Sumut Kampanye Kendaraan Listrik di Pulau Samosir

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara terus menggemakan kampanye penggunaan energi bersih dengan mengajak masyarakat Sumatera Utara beralih menggunakan kendaraan listrik (31/7/2022).

Kampanye kendaraan listrik ini dipimpin langsung oleh Direktur Regional Bisnis Sumatera Kalimantan, Adi Lumakso, merupakan ajang pembuktian kepada seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Utara, bahwa saat ini pengguna kendaraan listrik di Sumatera Utara terus meningkat. Selain itu, menggunakan kendaraan listrik sangat aman, nyaman, ramah lingkungan, serta jauh lebih efisien dibandingkan menggunakan kendaraan konvensional.

Adi Lumakso menyampaikan bahwa PLN terus mendorong program pemerintah dalam penggunaan kendaraan bermotor berbasis baterai sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Kampanye kendaraan listrik ini bukan sekedar perjalanan menggunakan kendaraan listrik di kawasan wisata di Pulau Samosir dengan rute sepanjang lebih kurang 35 KM. Tetapi juga sebagai pembuktian bahwa PLN UIW Sumatera Utara telah siap mendukung penggunaan kendaraan listrik di tempat objek wisata.

Sebanyak 50 unit kendaraan listrik, rute kampanye kendaraan listrik dimulai dari Objek Wisata Pantai Batu Hoda menuju PLTM Boho dengan menempuh jarak +/- 25,7 km. kemudian rombongan melanjutkan parade dan finish di wisata air terjun Elfrata dengan menempuh jarak +/- 9 km dengan medan jalan yang menanjak.

Saat ini PLN UIW Sumatera Utara telah mengoperasikan 5 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang terletak di Medan Kota, City View Medan, Tebing Tinggi, Parapat dan Berastagi. Tidak hanya itu, PLN juga telah membangun puluhan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara.

“Melalui kegiatan ini di era energi fosil yang mahal, impor, dan beremisi tinggi, kita siap untuk berubah menuju masa depan menjadi era energi listrik yang murah, berbasis domestik dan ramah lingkungan,” ucap Adi Lumakso.

Di tempat yang sama, General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, mengatakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle merupakan kendaraan masa depan. Hal ini dikarenakan kendaraan listrik memiliki berbagai keunggulan dibandingkan kendaraan konvensional yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Satu liter bensin bisa dapat berjalan sejauh 56 – 60 km. sementara motor listrik hanya membutuhkan 3,5 kWh untuk menempuh jarak yang sama. Jika harga kWh/Rp adalah 1.447, maka 3,5 kWh adalah Rp. 5.064,5, jauh lebih murah dibandingkan dengan harga 1 liter pertamax yang saat ini di harga Rp12.750,.

“Efisiensi lainnya adalah biaya perawatan. Motor listrik di claim minim biaya perawatan karena perangkat mesinnya yang minimalis. Kendaraan ini juga responsif, ringan dan lebih stabil sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari,” tutup Pandapotan Manurung. (ila)

Silaturahim Tokoh Agama dan Masyarakat, Pj Wali Kota Tebingtinggi Minta Jaga Kondusivitas

SILATURAHIM: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak dan Ketua MUI Tebingtinggi Akhyar Nasution diabadikan dalam forum silaturahim bersama ustadz.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Mengawali Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi mengajak dan mengimbau para ulama, para ustadz dan ustadzah untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Tebingtinggi.

Hal ini disampaikan Muhammad Dimiyathi saat kegiatan Silaturrahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh agama dan tokoh masyarakat se Kota Tebingtinggi di Gedung Hj Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (3/8).

Muhammad Dimiyathi mengungkapkan, betapa pun besar dan hebatnya umat Islam, kalau tidak bersatu Islam itu akan hancur jika perbedaan pendapat dijadikan bahan gesekan.

“Kami imbau dan kami ajak para ulama dan ustadzah Serra tokoh masyarakat, kalau ada hal-hal yang perlu dirembukkan, maka rembukkan secara bersama melalui wadah Majelis Ulama Indonesia,” ujarnya

Dimiyathi juga meminta kepada ulama dan umarah tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ulama memberi masukan kepada umarah, karena umarah membutuhkan ulama sebagai motor di masyarakat untuk menjaga kondusivitas, ketentraman dan ketertiban.

“Mari sama-sama kita memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kota Tebingtinggi yang kita cintai ini. Karena apa pun program yang akan kita laksanakan, jika kondusivitas tidak terjaga, tidak terjamin, semua program tidak akan terlaksana,” kata Dimiyathi.

Sebelumnya Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara H Maratua Simanjuntak menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan silaturahim yang bertepatan dengan memasuki Tahun Baru Islam 1444 Hijriah.

Menurutnya, silaturahim ini juga dapat mempererat hubungan ulama dengan pemerintah untuk mendukung program dan kegiatan keagamaan, yang pada akhirnya dapat membangun daerah lebih religius.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Tebingtinggi Drs Akhyar Nasution menyampaikan, diawal Tahun Baru Hijriah ini adalah momen penting bagi MUI Kota Tebingtinggi untuk mengadakan silaturrahmi.

“Dengan silaturahim ini kita bersatu, bersama-sama saling bertemu untuk meningkatkan dan memajukan MUI di Kota Tebingtinggi,” pungkasnya. (ian/azw)

Edy Rahmayadi Paparkan Strategi Tekan Stunting kepada Ma’ruf

BERTEMU: Gubsu Edy Rahmayadi (dua kiri) saat bertemu Wakil Presiden Ma’aruf Amin di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/8). ist/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengikuti rapat kerja percepatan penurunan stunting dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/8). Di hadapan Wapres, Edy Rahmayadi memaparkan strategi percepatan penurunan stunting di Sumut.

Pertama, menjadikan kegiatan percepatan stunting di Sumut sebagai salah satu Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang didukung dengan pembiayaan APBD. Selain itu, Edy juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Sumut.

Kemudian,  penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir. “Kami juga memiliki inovasi dalam penyediaan makanan tambahan bagi Balita kurus dengan bahan baku daun kelor, bekerja sama dengan UMKM dan bersumber APBD tahun 2022,” kata Edy, usai rapat.

Diketahui saat ini jumlah Balita stunting di Sumut tercatat 347.437. Menurut Edy, ada beberapa tantangan penurunan stunting di Sumut, di antaranya pandemi Covid-19, perubahan perilaku yang membutuhkan waktu, dan lainnya. Untuk itu, Edy sangat mengharapkan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari bupati, walikota, Forkopimda serta tokoh masyarakat.

“Kami juga mengharapkan dukungan APBN, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penyediaan alat surveilans gizi, sanitarian kit, serta makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita kurus,” ucap Edy.

Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) dalam rapat memastikan komitmen percepatan penurunan 60% jumlah Balita stunting di Indonesia, yang tersebar di 12 provinsi prioritas. Wapres ingin memastikan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting dapat dilakukan secara konvergen, holistik, terintegrasi, serta berkualitas sehingga target prevalensi 14% pada tahun 2024 tercapai.

Adapun arahan Wapres kepada kepala daerah yang hadir, pertama meminta agar praktik dan inovasi yang sudah baik terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di daerah. Karena itu, para Gubernur harus fokus pada intervensi spesifik dan sensitif yang masih rendah cakupannya.

Wapres juga mengimbau agar sistem perencanaan serta penganggaran disusun berdasarkan bukti dan data, sehingga benar-benar dapat menyasar permasalahan yang dihadapi. Agar terus dilakukan penajaman dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari mulai tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi hingga kementerian/lembaga. Sinkronikasi tersebut pun harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Wapres menganggap konvergensi merupakan hal yang penting. Untuk itu Ia meminta dilakukannya perbaikan pelaksanaan pendampingan masyarakat di lapangan melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan untuk bersinergi dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu.

Serta kerja sama dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah terus ditingkatkan, baik dari perguruan tinggi dan lembaga riset, kalangan swasta dan filantrofi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga mitra pembangunan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing.(rel/gus/azw)

Bobby Kunjungi dan Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Belawan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengetahui warganya di Jalan Cilacap Barat, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan, mengalami musibah kebakaran, Wali Kota Medan Bobby Nasution langsung gerak cepat. Kamis (4/8/2022) petang kemarin, Bobby langsung mengunjungi warga yang menjadi korban kebakaran.

Sekira pukul 17.00 WIB, Bobby tiba di lokasi. Di hadapan para korban dan warga sekitar, Bobby menyampaikan belasungkawa dan duka mendalam atas peristiwa memilukan itu. “Saya beserta seluruh jajaran Pemko Medan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas musibah kebakaran ini. Apalagi musibah ini menyebabkan 4 orang warga dalam satu keluarga yang tinggal dalam satu rumah, meninggal dunia. Semoga amal ibadah mereka diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan,” kata Bobby.

Selain ingin melihat kondisi rumah yang terbakar, Bobby juga ingin memastikan seluruh warga yang menjadi korban telah mendapatkan bantuan dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Pasalnya atas kejadian itu, 16 kepala keluarga yang terdiri dari 48 jiwa terpaksa harus kehilangan tempat tinggal mereka karena rumahnya telah hangus terbakar.

Petang itu, Bobby yang tampak didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, M Husni itu tampak mendatangi warga yang menjadi korban kebakaran. Selain menenangkan warga yang tertimpa musibah, Bobby juga memastikan bantuan yang diberikan Pemko Medan melalui OPD terkait sudah diterima dan telah mendapatkan pelayanan dengan baik.

Setelah itu, Bobby juga mengecek rumah Kepala Lingkungan 8 yang dijadikan posko sementara. Disamping rumah kepling, mushala yang ada di sekitar lokasi kebakaran juga dijadikan posko untuk menampung korban kebakaran lainnya. “Ada juga warga yang menjadi korban kebakaran ditampung di rumah keluarganya,” lapor Sekcam Medan Belawan, Robby Kurniawan kepada Bobby Nasution.

Umumnya, warga yang menjadi korban kebakaran sangat mengharapkan bantuan, sebab peristiwa kebakaran terjadi sangat cepat sehingga tak ada harta benda yang bisa diselamatkan. “Yang tersisa hanya baju yang melekat di badan. Api yang berasal dari rumah Bu Hamidah begitu cepat menyambar. Ditambah lagi tempat ini sangat sempit. Kami sangat mengharapkan bantuan,” ungkap salah seorang warga, Azis.

Usai melakukan peninjauan, Bobby Nasution menjelaskan bahwa kedatangannya dilakukan untuk memastikan bantuan yang sudah diberikan, baik dari Pemko Medan maupun Kementrian Sosial (Kemensos) telah tersalurkan dengan baik. Sebab kata Bobby, bantuan Kemensos memang sudah tiba dan sudah dapat langsung dibagikan kepada warga korban kebakaran.

“Kita pastikan setiap kepala keluarga mengetahui jenis bantuan apa saja yang diberikan. Jangan sampai bantuan yang diterima setiap keluarga berbeda-beda. Bantuannya seperti makanan, peralatan dapur, peralatan tidur serta peralatan mandi, katanya.

Selesai melakukan peninjauan di lokasi kebakaran, Bobby Nasution tampak bergegas meninjau dua warga yang menjadi korban kebakaran yang masih dirawat di RS Prima Husada Cipta Medan. Kedua korban masih dirawat di ICU, satu orang mengalami luka bakar 60 persen dan satu orang lainnya 30 persen.

Selain memberi semangat, Bobby Nasution juga minta kepada pihak RS untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada kedua korban. Saat itu, Bobby juga tampak memberikan instruksi kepada Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Taufik Ririansyah agar turut mendampingi dan mengawasi jalannya perawatan kedua korban hingga sembuh. (map/adz)

Labuhanbatu Penyalur Dana Desa Terbaik Semester Pertama 2022

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantauprapat, memberi penghargaan dan apresiasi kepada Pemkab Labuhanbatu, sebagai pemerintah daerah terbaik di Labuhanbatu Raya dalam penyaluran Dana Desa Semester Pertama 2022.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, saat menghadiri Sharing Session Evaluasi dan Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) Semester Pertama 2022 di Aula KPPN Rantauprapat, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (4/8).

Kepala KPPNRantauprapat, Antoni Manullang mengatakan, DFDD merupakan program stimulus dalam mengembangkan desa, agar mampu mendorong peningkatan ekonomi di setiap daerah masing-masing. “Ini merupakan program stimulus desa dalam upaya meningkatkatkan perekonomian dan perkembangan desa di setiap daerah,” ungkap Antoni.

Melalui Antoni, KPPN Rantauprapat mengucapkan terima kasih atas capaian dan kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik. Dia berharap, pemkab di Labuhanbatu Raya dapat lebih mengoptimalkan pajak pusat dan daerah dapat berjalan dengan efektif serta efisien di tahun berikutnya.

Selain Sekdakab Labuhanbatu, terlihat hadir Kepala KPPN Antoni Manullang, Kepala Seksi Bank KPPN Ikhwan Pradana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Abdi Jaya Pohan, Kepala Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Ahlan T Ritonga, dan undangan lainnya. (fdh/saz)

Vandiko: Membakar Hutan Merupakan Tindak Pidana

Bupati Samosir Vandiko Gultom saat menandatangani kesepakatan bersama terkait karhutla di Aula Mapolres Samosir, Rabu (3/8). Pada penandatanganan itu, ada 9 kesepakatan yang disetujui.

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Bupati Samosir Vandiko Gultom, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala KPH 13 Doloksanggul, dan Daops Manggala Agni, menandatangani kesepakatan dalam penanganan, pencegahaan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karthula) di wilayah Kabupaten Samosir di Aula Mapolres Samosir, Rabu (3/8) lalu. Pada penandatanganan itu, ada 9 poin yang disepakati.

Pada kesempatan itu, Vandiko mengatakan, dalam penanganan, pencegahaan, dan penanggulangan karthula di Kabupaten Samosir, harus cepat ditangani. Semisal, terkait kebakaran hutan, dia berharap pihak Polres Samosir untuk mengusut dan menindak tegas pelaku pembakaran.

“Perlu penindakan tegas kepada pembakar hutan dan lahan, untuk memberikan efek jera. Membakar hutan merupakan tindak pidana,” tegas Vandiko.

Sementara menurut Vandiko, Pemkab Samosir sudah melakukan sosialisasi, mulai dari pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan, agar aktif dalam pengawasan. Sosialisasi itu, menurutnya, dilakukan dengan cara pendekatan berupa imbauan untuk tidak membakar hutan hingga sticker.

“Pada sticker dijelaskan mengenai hukum pidana pembakaran hutan. Tapi sayangnya, (karhutla) masih saja terjadi, sehingga harus ada tindakan tegas untuk pembakar hutan,” harapnya.

Di samping sosialisasi itu, pihak Pemkab Samosir juga melakukan imbauan dan mengajak kerja sama kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Samosir, untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Vandiko menjelaskan, Pemkab Samosir akan terus berupaya dan mengerahkan personel pemadam kebakaran, untuk mengantisipasi sedini mungkin.

“Dari paparan kehutanan, 600 hektare hutan terbakar di Samsoir. Tapi tidak satupun yang ditindak. Untuk itu, saya mohon kepada Kapolres dan Kajari, Dinas Kehutanan, serta Manggala Agni, secara bersama-sama memberikan tindakan tegas,” pintanya lagi.

Sementara itu, terkait penanganan Covid-19 yang mulai kembali meningkat, Vandiko mengatakan, akan tetap menggencarkan tracing, vaksinasi, dan memberikan imbauan kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan (prokes).

“Memang masyarakat sudah mulai terlena dengan kelonggaran selama ini. Sehingga kita harus tetap memberikan imbauan dan sosialisasi,” ujarnya.

Dalam hal peningkatan vaksinasi terutama dalam menyambut HUT ke-77 RI, dia menegaskan, agar pelaksana atau panitia perayaan memastikan peserta perlombaan dan penonton sudah melakukan vaksinasi. Pemkab Samosir melalui Dinas Kesehatan akan menyediakan tenda vaksinasi, dengan demikian target vaksin di Kabupaten Samosir akan tercapai semakin cepat.

Kapolres Samosir, Josua Tampubolon mengatakan, terkait pembakaran hutan, pasal dan ancaman terhadap pelaku tertuang di KUHPidana. Dari penelusuran pihaknya, diharapkan kerjasama semua sektor termasuk Pemkab, Dinas Kehutanan dan Manggala Agni, untuk sama-sama menjaga dan mengawasi. Diharapkan juga agar dapat memberikan bahan berupa dokumentasi foto atau video untuk penindakan.

“Kami juga harapkan peran hingga tingkat dusun, desa, kecamatan, dan forkopimcam, untuk aktif dan menelusuri motif serta pelaku pembakaran hutan,” kata Josua.

Lebih lanjut, Josua mengatakan, selama musim kemarau karhutla di Kabupaten Samosir ada sebanyak 123 titik, di Kecamatan Harian merupakan titik terbanyak lokasi kebakaran, bahkan ada kebakaran yang berulang di titik yang sama.

“Polres Samosir siap mengungkap kasus pembakaran hutan,” tegasnya.

Untuk naiknya kasus Covid-19 di Kabupaten Samosir, dia mengimbau agar panitia perayaan HUT ke-77 RI, menyiapkan aplikasi PeduliLindungi. Dan melakukan pengecekan peserta lomba dan penonton, apakah sudah divaksinasi booster.

Sementara Kajari Samosir, Adi Adikawira Putera mengatakan, diperlukan akasi langsung penanganan.

“Covid-19 masih ada di sekiling kita, mengingatkan kita bekerja untuk mencegah. Sosialisasikan gerakan vaksinasi secara gencar. Kebakaran hutan harus kita atasi bersama, Kejari Samsoir siap mendukung dan menindak,” katanya.

Adapun 9 poin dalam kesepakatan bersama, tersebut, yakni bersama membentuk satgas penanganan, pencegahan, dan penanggulangan karhutla di Kabupaten Samosir. Bersama menyusun struktur satgas penanganan, pencegahan, dan penanggulangan karhutla. Bersama merencanakan dan pengelolaan anggaran satgas. Melaksanakan gelar personel dan sarana prasarana penanganan karhutla. Bersama melaksanakan patroli pencegahan karhutla. Lakukan imbauan dan sosialisasi pencegahan, penanganan, dan penanggulangan karhutla. Serta sosialisasi hukum karhutla mulai tingkat desa/kelurahan hingga tingkat dusun/lingkungan.

Selanjutnya, bersama melaksanakan penanganan, pencegahan, dan penanggulangan peristiwa karhutla yang terjadi. Bersama melakukan rehabilitas lingkungan pasca karhutla. Membantu Polri dalam melakukan penyelidikan, dan pengumpulan data untuk ungkap penyebab karhutla. Dan bersama melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik. (des/saz)

DPRD Gunungsitoli Minta Pertanggungjawaban Dinkes Terkait Obat Diduga Kedaluwarsa

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Gunungsitoli diminta bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan, terkait penyaluran obat penambah darah berjenis tablet, yang diduga sudah kedaluwarsa kepada para pelajar di beberapa sekolah wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara, pekan lalu.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Gunungsitoli Herman Jaya Harefa, Kamis (4/8). Ketua DPC Partai Demokrat Kota Gunungsitoli itu, pun mendesak pihak Dinkes Kota Gunungsitoli agar obat yang diduga sudah kedaluwarsa itu, segera ditarik dari para pelajar yang sudah menerima. Dia pun mengimbau, agar para pelajar yang sudah mengonsumsi obat tersebut, agar diawasi.

“Saya sudah konfirmasi ke Dinkes, itu kelalaian mereka. Kami minta agar ditarik dari sekolah-sekolah, dan bagi yang sudah terlanjur mengkonsumsi supaya diawasi, jangan sampai ada efek negatif bagi para pelajar itu,” ungkap Herman.

Menyikapi persoalan itu, Herman yang juga mantan Ketua DPRD Gunungsitoli Periode 2014-2019 ini, menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait, guna mengetahui duduk persoalannya.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Dinkes beserta jajaran yang lalai dalam melakukan tugasnya, harus bertangung jawab. Nanti DPRD lebih dulu akan mengagendakan RDP dengan Dinkes, supaya diketahui kelemahannya di mana,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Selasa (26/7) lalu, pihak UPTD Puskesmas Kecamatan Gungsitoli Utara, menyalurkan obat penambah darah ke beberapa sekolah tingkat SMP dan SMA, khusus pelajar putri di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Namun keesokan harinya, beberapa orangtua siswa dari SMP Lentera Harapan, melapor kepada pihak sekolah, obat penambah darah yang dibagikan itu, ternyata diduga sudah kedaluwarsa. Dari kemasan obat tersebut, diketahui sudah kedaluwarsa per Mei 2022 lalu.

Kepala Dinkes Kota Gunungsitoli, Wilser Napitupulu mengatakan, meski 3 bulan masa kedaluwarsa obat dimaksud telah berakhir, namun masih layak dikonsumsi dan tidak berbahaya.

“Tidak berbahaya, karena itu vitamin. Saya juga apoteker, jadi saya tahu. Meski sudah 3 bulan kedaluwarsa, masih bisa dikonsumsi, karena perusahaan yang memproduksi obat-obatan, biasanya masa kedaluwarsa dibuat maju, bahkan ada yang hampir setahun,” tuturnya.

Meski begitu, Wilser mengaku, ada kesalahan pembagian obat penambah darah itu. Dia pun berjanji ke depan akan lebih berhati-hati, supaya hal yang sama tidak terulang.

“Ini kecerobohan petugas di Puskesmas. Ke depan kami akan lebih berhati-hati. Dan kami bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memonitor para siswa yang sudah terlanjur mengonsumsi, dan jika ada gejala keracunan, supaya segera dilapor ke Dinkes atau Puskesmas setempat,” imbaunya.

Sementara itu, seorang apoteker di Kota Gunungsitoli, yang minta namanya tidak dituliskan, mengatakan, obat penambah darah yang sudah kedaluwarsa itu tidak layak dikonsumsi. Dan penyaluran obat tersebut, menurutnya, jelas menyalahi aturan.

“Kalau kedaluwarsanya Mei, dan dikonsumsi hingga akhir Mei, tidak masalah. Tapi, kalau sampai Juli baru dibagikan dan dikonsumsi, itu sudah tidak layak digunakan dan jelas menyalahi aturan,” katanya.

“Tidak mungkinlah orang kesehatan membagikan obat yang sudah kedaluwarsa, harusnya mereka lebih teliti,” imbuhnya.

Apoteker yang bekerja di satu rumah sakit Kota Gunungsitoli itu, memastikan, mengkonsumsi obat yang sudah kedaluwarsa pasti memberikan efek. Namun efeknya tidak bisa dipastikan kapan dirasakan oleh pasien, bahkan menurutnya bisa dalam jangka panjang.

“Kalau efek sampingnya tidak bisa diduga. Ada yang mungkin dosisnya kecil, tidak langsung kelihatan. Dan tablet penambah darah isinya ada 2 jenis vitamin, yakni asam folat dan ferrous sulfate, obat ini sejenis vitamin. Dalam kasus ini, menurut saya tidak terlalu berbahaya,” pungkasnya. (adl/saz)

Otoritas Arab Saudi Rilis Aturan Baru, Hasil PCR Tak Lagi Jadi Syarat Umrah

RAMAI: Jamaah kembali merapatkan saf di Masjidil Haram setelah pemerintah Arab Saudi memberi kelonggaran aturan Covid-19.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Otoritas Arab Saudi merilis aturan anyar terkait ibadah umrah bagi para jamaah luar negeri. Kini kewajiban untuk menunjukkan hasil negatif atau nonreaktif tes PCR atau antigen telah dicabut.

Seperti dilaporkan dari Saudi Gazzete, Selasa (2/8), Kementerian Haji dan Umrah mengonfirmasi perubahan aturan tersebut. Meski demikian, jamaah umrah masih diwajibkan memiliki asuransi kesehatan.

Asuransi tersebut berupa tanggungan biaya perawatan apabila jemaah yang bersangkutan terinfeksi Covid-19 selama di Saudi. Selain itu durasi jamaah umrah internasional di Arab Saudi juga dibatasi menjadi 90 hari saja. Pemilik Visa Umrah di Saudi diperbolehkan untuk bepergian ke kota-kota yang ada di sana tak terbatas pada Madinah atau Mekkah saja.

Diketahui, musim umrah 1444 Hijriah dimulai sejak Sabtu (30/7), bertepatan pada hari pertama tahun baru hijriah. Pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan beberapa pelayanan untuk menyambut para jamaah umrah dari berbagai belahan dunia.

Tak Ada Lagi Sekat Antara Kakbah dan Jamaah

Sementara sejak Rabu (3/8) dini hari, pembatas yang dipasang mengitari Kakbah di Masjidilharam dibongkar. Untuk kali pertama setelah dua tahun pandemi Covid-19, jamaah bisa kembali menyentuh Kakbah secara langsung.

Jamaah di Masjidilharam pun antusias untuk mendekat. Di sudut hajar Aswad, jemaah berdesak-desakan dan saling dorong untuk bisa menyentuh dan mencium. Kondisi itu sempat membuat askar bekerja ekstra untuk menertibkan.

Ilham Khoiri termasuk salah seorang yang bisa menyentuh dan mencium hajar Aswad. Awalnya, dia sempat ragu saat melihat kerumunan jemaah di dekat hajar Aswad. Apalagi, mayoritas berbadan besar. Berbeda dengan dirinya yang hanya memiliki tinggi 160 cm. ’’Tapi, saya yakin saja dan akhirnya menyentuh hajar Aswad,’’ kata jamaah asal Bojonegoro itu.

Di sisi lain, masa kerja Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja (Daker) Makkah hampir selesai. Kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di Makkah akan diberangkatkan ke Madinah hari ini (4/8). Selanjutnya, para jemaah bakal dipulangkan melalui Bandara Madinah. ’’Operasional daker Makkah segera berakhir. Petugas daker Makkah akan kembali ke tanah air pada 6 Agustus 2022,’’ terang Ketua PPIH Arab Saudi Arsad Hidayat kemarin.

Sampai dengan hari ke-61 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 H, total ada 83 jemaah haji Indonesia yang wafat. Perinciannya, 81 jemaah haji reguler dan 2 jemaah haji khusus.

Dari tanah air, Kepala Biro Humas, Informasi, dan Data (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin kembali mengingatkan soal kedisiplinan petugas dan jemaah haji selama berada di Saudi. ’’Dilarang membawa bendera, banner, dan simbol-simbol yang berpotensi jadi masalah pelanggaran hukum di Saudi,’’ jelasnya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin. Selain itu, jemaah dan petugas dilarang membawa senjata tajam atau sejenisnya. (wan/c18/oni/adz)

1...2,4442,4452,446...15,922Page 2,445 of 15,922