Home Blog Page 2453

Tak Kuorum, LPj Bupati Deliserdang Batal Disahkan

BATAL: Suasana sidang paripurna DPRD Deliserdang sepi dikarenakan jumlah anggota dewan tak memenuhi sidang hingga LPj Bupati Deliserdang dibatalkan.BATARA/SUMUT POS.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD AT 2021 oleh Bupati Deliserdang, batal disahkan karena anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum untuk dilakukan sidang paripurna, Selasa(2/8).

Pembatalan sidang paripurna tersebut, disampaikan pimpinan DPRD Deliserdang Amit Damanik, Tengku Amat Tala’a dan Nusantara Tarigan Silangit.

Pimpinan dewan menyebutkan sidang tidak kuorum hingga paripurna ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

“ Paripurna ini ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena dari 50 anggota dewan hanya 28 orang yang hadir, jadi tidak cukup kuorum, kalau 33 yang hadir masih bisa dilakukan itu sesuai aturan yang ada, nanti akan di Bamus dulu” sebut Wakil Ketua DPRD Deliserdang.

Semula dijadwalkan sidang paripurna mestinya dimulai pukul 11.00 WIB, namun hingga pukul 15.00 WIB, sidang tak juga dimulai karena tidak kourum. Padahal sejumlah OPD jajaran Pemkab Deliserdang sudah hadir. Melihat tidak dimulainya paripurna, Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang juga enggan untuk hadir.

Sementara itu, Ketua fraksi PPP Misnan Aljawi SH MH mengatakan, kalau PPP siap selalu mengikuti paripurna ini, namun beberapa Anggota DPRD partai lain tidak hadir.

“ Kalau Fraksi PPP selalu siap, yang lain yang tak siap. Silahkan tanya mereka mengapa tak mau paripurna ini di gelar,” tandas Misnan.

Adapun anggota DPRD Deliserdang yang enggan mengikuti paripurna yaitu beberapa anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, PKB dan PDI Perjuangan.

Ketua Fraksi Demokrat Ismayadi yang tak hadir saat dikonfirmasi di ruang fraksi Demokrat, menolak untuk memberikan komentar alasan mereka tidak menghadiri paripurna yang akan digelar hari ini.

“ Tak usahlah saya komentar alasan mengapa tidak ikut paripurna, nanti lain pula persepsinya. Udah makan minum saja kita di sini,” ungkapnya.

Rapat paripurna Ranperda hari ini adalah agenda penandatangan persetujuan DPRD Deliserdang atas pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah Kabupaten Deliserdang tahun anggaran 2021.

Yang mana laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini nantinya mampu menggambarkan pengelolaan sumber daya pemerintahan Deliserdang serta berbagai pelaksanan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik, terutama mengacu kepada RPJMD 2019-2024 dan RKPD 2021 dalam pengelolaan keuangan daerah

Adapun target PAD Kabupaten Deliserdang tahun 2021 sebesar Rp4.104.380.358 dan realisasi sebanyak Rp3.539.280.627 atau sekitar 86,23 persen. (btr/han)

Menko Airlangga: Strategi Pemerintah Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Disokong Fundamental Ekonomi yang Solid

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Prospek ekonomi Indonesia ke depannya semakin memberikan optimisme, meski perkembangan ekonomi global masih dihadapkan kepada berbagai dinamika yang berpotensi menghambat pemulihan. Indikator perekonomian Indonesia diproyeksikan masih menguat dengan peluang resesi yang lebih kecil jika dibandingkan negara lain.

Hal tersebut memberikan keyakinan akan keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi. Indonesia mempunyai bekal baik yakni pada Kuartal I-2022 pertumbuhan ekonomi mampu menyentuh angka 5,01%. Pada sisi konsumsi, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) serta penjualan ritel terus tumbuh sehingga mampu menjadi insentif bagi industri untuk terus meningkatkan produksi. Hal ini juga tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) yang terus mencatatkan ekspansi selama 11 bulan beruntun. Di saat bersamaan, di tengah kenaikan inflasi global, inflasi Indonesia per Juli 2022 sebesar 4,94%, dan ini relatif terkendali jika dibandingkan negara lainnya seperti Jerman yang mengalami inflasi sebesar 7,5% atau Prancis sebesar 6,1%.

Dari sisi eksternal, Indonesia memiliki ketahanan yang terjaga baik dan semakin solid didukung neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus selama 25 bulan berturut-turut. Bahkan pada periode Januari-Juni 2022, surplus Indonesia telah mencapai USD24,8 miliar atau dua kali lipat dari surplus pada periode sama tahun lalu. Pencapaian ini menjadi modal penting bagi terjaganya cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa berbagai prospek baik tersebut membuat Pemerintah tetap optimis bahwa di tahun 2022 ini perekonomian dapat tumbuh sebesar 5,2% (yoy). “Pemulihan tersebut didorong oleh sinergi kesehatan dan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor,” ujar Menko Airlangga dalam Webinar Bisnis Indonesia Mid-Year Economic Outlook 2022 bertema Prospek Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tengah Perubahan Geopolitik Global Pasca Pandemi, di Jakarta, Selasa (2/08).

Pertumbuhan ekonomi juga akan sangat bergantung kepada pengendalian pandemi Covid-19 dengan didukung perbaikan sistem ketahanan kesehatan, kemudian dari responsifnya kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk kebijakan fiskal dan moneter) untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja secara signifikan, serta kesiapan bertransformasi menggunakan teknologi digital dalam banyak bidang di masa depan.

“Menyusul membaiknya situasi pandemi, Pemerintah telah mempersiapkan strategi transisi ke endemi dengan penguatan pada berbagai kebijakan kesehatan di hulu dan hilir. Pada saat yang sama, Pemerintah juga melanjutkan program PEN senilai Rp455,62 triliun yang berperan dalam percepatan pemulihan pasca pandemi. Per 22 Juli 2022 telah terealisasi hingga Rp146,7 triliun atau 32,2% dari total anggaran PEN tersebut,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga akan mengoptimalkan strategi pendapatan negara dari windfall profit ekspor komoditas unggulan untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber. Anggaran Pemerintah, termasuk pemberian subsidi dan bantuan sosial, dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama bagi mereka yang miskin dan rentan, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Stabilitas harga juga akan terus dijaga Pemerintah melalui berbagai langkah responsif seperti operasi pasar, menambah produktivitas untuk meningkatkan pasokan pangan, merampingkan distribusi suplai komoditas pangan, berkomunikasi efektif untuk membentuk ekspektasi masyarakat atas harga, bekerja sama dengan daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan pokok, dan mendukung terciptanya ekosistem stabilitas harga dengan menjaga keseimbangan sisi pasokan dan permintaan.

Dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah Indonesia akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Grand Strategy Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini disokong dengan fundamental perekonomian Indonesia yang solid dan telah mampu kembali ke level sebelum pandemi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan cerahnya prospek indikator utama.

“Berbagai strategi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yakni antara lain menyederhanakan regulasi melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas, meningkatkan proses digitalisasi, mendorong ekonomi hijau, memberantas kemiskinan ekstrem, dan mengoptimalkan fungsi INA,” kata Menko Airlangga.

Untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, Pemerintah terus menggalakkan pembangunan industri hilir, seperti implementasi pembangunan industri baterai untuk kendaraan listrik. “Harapannya pada akhir dekade ini, Indonesia mampu menjadi pusat manufaktur regional untuk kendaraan listrik di Asia Tenggara,” tutup Menko Airlangga. (rep/fsr/adv)

Iklab Raya Diminta Motori Pembentukan Provinsi Sumatera Timur

PIAGAM: Sekretaris Umum Iklab Raya, Drs Rivai Nasution MM menerima piagam penghargaan dari Iklab Raya yang diserahkan tokoh masyarakat Sumut Dr Ir Hj Sabrina MSi atas pengabdian, dedikasi, dan loyalitasnya berkhidmat lebih 31 tahun di Iklab Raya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usulan pembentukan Provinsi Sumatera Timur yang sempat diusulkan ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) pada 2014 lalu, hingga kini masih jalan di tempat. Untuk itu, Ikatan Keluarga Labuhanbatu (Iklab) Raya diharapkan mampu menjadi motor terbentuknya Provinsi Sumatera Timur itu.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Iklab Raya Drs Rivai Nasution MM saat menjadi pembicara pada Dialog Publik dan Pelantikan Pengurus Iklab Raya periode 2022-2024 di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Sabtu (30/7).

Rivai memaparkan, peranan Iklab begitu besar ketika berjuang mewujudkan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Labuhanbatu induk, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), dan Labuhanbatu Utara (Labura). “Sekecil apapun tim yang berada di daerah, sangat berperan dalam perjuangan pemekaran pada waktu itu,” ungkap Rivai.

Atas keberhasilan Iklan dalam pemekaran Labuhanbatu, bukan tidak mungkin, kata Rivai, hal serupa juga dapat dilakukan Iklab Raya dalam mewujudkan pembentukan Provinsi Sumatera Timur. Apalagi, pendiri Iklab Alm Abdul Wahab Dalimunthe menjadi salah satu Ketua Dewan Pengarah Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Timur waktu itu.

Di sisi lain, Rivai juga mengharapkan tiga bupati Labuhanbatu Raya dapat bekerjasama dengan Iklab Raya dalam memberdayakan segala potensi yang ada. “Banyak putra putri daerah yang berkompetensi, terutama warga Iklab Raya, yang memiliki berbagai disiplin ilmu, profesi, akademisi, politisi, dan birokrasi,” ujar Rivai.

Rivai Nasution juga menegaskan, Iklab Raya siap membuka diri untuk membantu dan mengawal percepatan pembangunan di daerah masing-masing. “Saya sarankan, pasca acara pelantikan pengurus ini, Iklab Raya harus segera melakukan MoU dengan tiga Pemkab Labuhanbatu Raya,” pintanya.

Rivai juga mengungkapkan, pengurus Iklab periode-periode sebelumnya telah mampu menorehkan sejarah yang monumental, yaitu Iklab mampu.mendirikan Masjid Iklab di depan Restauran Kenanga Padangbulan. Ke depan, tentu diharapkan kepada pengurus Iklab Raya periode 2022- 2024 harus lebih bersinergi dalam melakukan program-program yang monumental,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum Iklab Raya Kombes (Pol) Benny Iskandar Hasibuan SIK MSi dalam sambutannya mengamini apa yang disampaikan Rivai, khususnya soal pembentukan Provinsi Sumatera Timur. Benny juga berharap, Iklan Raya harus mampu menjadi motor penggerak pembentukan daerah otonomi baru yang terdiri dari enam kabupaten/kota di Sumatera Utara yakni Kabupaten Labuhanbatu, Labusel, Labura, Asahan, Batubara, dan Tanjungbalai. (adz/azw)

Bupati Labuhanbatu: Mari Perbaiki Akhlak dan Iman

hadiri: Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menghadiri peringatan Tahun Baru Islam I Muharram 1444 H/ 2022 M yang diselenggarakan PCNU Labuhanbatu.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga menghadiri peringatan Tahun Baru Islam I Muharram 1444 H/ 2022 M yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Labuhanbatu dan PCNU Kelurahan Sidorejo, Sabtu Malam (30/7) di Yayasan Al-Yusufiyah, Kebun Sayur, Kecamatan Rantau Selatan.

Saat memberikan sambutan, Bupati Erik Adtrada mengajak seluruh lapisan masyarakat Labuhanbatu untuk memperbaiki Akhlak dan Iman kepada Allah SWT dari tahun-tahun sebelumnya tepat di peringatan I Muharram 1444 H.

“Mari kita manfaatkan umur kita yang tersisa, pada tahun ini untuk meningkatkan akhlak dan iman kita kepada Allah SWT, jangan kita terbuai dengan kesenangan yang bisa membuat kita lalai,” ajaknya.

Di kesempatan itu juga, bupati berharap bagi seluruh masyarakat dan alim ulama untuk terus mendukung dan memberikan doa agar Kabupaten Labuhanbatu dapat lebih baik ke tahun-tahun yang akan datang.(fdh/azw)

Nikson Dorong Desa Hutajulu Jadi Ikon Kemenyan

BERSAMA: Bupati Taput Nikson Nababan disela kunjungan kerja (kunker) meninjau pembukaan jalan baru dari Dusun Sampinur Desa Horison Ranggitgit ke Desa Hutajulu sepanjang 7000m x 7m , berkesempatan foto bersama dengan para pelajar siswa SD, Senin (1/8) kemarin.

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan menyampaikan akan mendorong Desa Hutajulu Kecamatan Parmonangan menjadi ikon desa kemenyan.

Hal itu disampaikan Nikson saat meninjau pembukaan jalan baru dari Dusun Sampinur Desa Horison Ranggitgit ke Desa Hutajulu sepanjang 7.000 meter x 7 meter , Senin (1/8) kemarin. Dikatakannya, dorongan itu disampaikan karena setiap tahun masyarakat Desa Hutajulu melakukan ritual untuk memberangkatkan petani kemenyan.

“Jadi, saya harap ritual Marhottas ini menjadi ikon desa Kemenyan di Desa Hutajulu Kecamatan Parmonangan. Dan, mari kita lestarikan bersama,” kata Nikson.

Lebih lanjut Nikson mengatakan, jika hal itu menjadi ikon di desa itu merupakan sangat yang tepat dan dari Pemerintah Taput sangat setuju demi warganya sejahtera. “Sebagai kepala daerah, dari awal saya sudah merindukan bagaimana desa-desa ini bisa hidup dan warganya sejahtera,” ucapnya.

Sebelumnya, Nikson mengatakan, bahwa semasa periode keduanya ini akan melayani masyarakat dengan sepuas-puasnya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Di mana prioritas paling utamanya, infrastruktur sampai ke desa-desa. Sebab, suatu kerinduannya dimasa akhir periode kedua nya ini setiap di desa menikmati pembangunan agar sejahtera.

“Untuk itu saya prioritaskan pembangunan infrastruktur. di Kecamatan Parmonangan ini sudah beberapa desa yang sudah tuntas jalan dan jembatan serta listriknya. Untuk air minum harus dibenahi semua pipa yang ada di desa ini dan bedah rumah akan ditindaklanjuti tahun depan, mohon doa dan dukungan warga sekalian agar secepatnya terealisasi semua permohonannya yang belum tuntas,” ucap Nikson.

Nikson, sekaligus yang memonitoring pasar (onan) Hutajulu dan meninjau pelatihan pupuk organik, menambahkan banyak terimakasih kepada masyarakat atas dukungan yang mendukung program Pemerintah Tapanuli Utara. “Suatu kerinduan untuk bertemu dengan masyarakat dan mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari warga Desa Hutajulu,” kata Nikson.

Sementara warga, Kamelita boru Silitonga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Taput Nikson Nababan yang memberika hati programnya sampai ke desanya. “Terima kasih Bapak Bupati sudah membuka jalan dari Sampinur sampai ke Desa kami Hutajulu, sudah sangat lama kami cita-citakan, dan Bapak Bupati Nikson telah mendengarkan kerinduan kami, kami ikut bangga melihat Bapak dan rombongan bisa datang dengan kendaraan roda empat masuk ke Desa kami ini melalui jalan yang baru,” tutur Kamelita.

Dari ucapan terima kasihnya itu, ia juga berharap kepada Bupati Taput untuk dapat juga memberikan bantuan dalam memperbaiki jembatan yang ada dekat desanya karena saat ini masih dan kondisi darurat.

“Kami masih berharap bantuan bapak untuk perbaikan jembatan kami yang masih darurat karena itu juga akses yang dilalui anak-anak kami ke sekolahnya. Demi keselamatan anak-anak kami, warga Hutajulu kami mohon kiranya Bapak segera membenahi jembatan kami dan jalan yang dibuka bisa secepatnya di aspal. Kami sangat berterima kasih atas perjuangan bapak. Kami doakan selalu yang terbaik untuk bapak Bupati yang kami banggakan,” tuturnya dengan berlinang air mata.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Taput yang didampingi Kadisnaker Sofyan Simanjuntak bersama tim terpadu percepatan pembangunan, turut membuka pelatihan pupuk organik. Nikson menambahkan, bahwa dalam kegiatan pelatihan ini juga untuk kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara.

Ia berharap, agar Tapanuli Utara tidak krisis pangan , dan bisa menjadi salah satu di kabupaten kota Provinsi Sumatera Utara surplus. “Jangan sampai Tapanuli Utara krisis pangan, malah kalau bisa kita jadi surplus,” harapnya. Dikatakannya, pelatihan ini agar nanti dapat diaplikasikan, namun dalam pelatihan ini juga tergantung bagaimana pupuk kimianya.

” Memang tidak mudah tapi kita bisa menghasilkan pertanian yang sehat , alami dan tidak mahal, dalam artian para petani bisa membuat pupuk sendiri yang membantu petani mengurangi pengeluaran untuk membeli pupuk,” katanya.

“Saya harap para petani jangan menyerah, tetap berproduksi dan mewujudkan Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan. Pelatihan pupuk organik ini saya minta untuk diadakan bukan hanya di Desa yang saya kunjung tapi di semua desa di Tapanuli Utara. Petani harus sejahtera,” pungkas Nikson.(des/azw)

Dinas Pendidikan Kota Medan Gelar Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran berbasis IT

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan Kota Medan menggelar kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis Information Technologi (IT)bagi guru Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan guru Pendidikan Non Formal (PNF) se-Kota Medan di Hotel Madani, Selasa (2/8). Diharapkan kegiatan ini dapat mewujudkan Visi dan misi Wali Kota Medan Bobby Nasution khususnya di bidang pendidikan.

Pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis IT ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Laksamana Putra Siregar diwakili Kabid Pembinaan PAUD dan PNF. Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 400 orang berasal dari sekolah taman kanak kanak dan kelompok bermain di Kota Medan.

Dalam sambutannya Kabid Pembinaan PAUD dan PNF menjelaskan, kegiatan ini digelar untuk menambah wawasan dan pengetahuan para guru proses belajar mengajar. Apalagi perkembangan teknologi saat ini para guru harus dapat memanfaatkannya dan mengimplementasikannya untuk peserta didik.

“Melalui Pelatihan ini diharapkan para guru PAUD dan PNF akan terbiasa membuat bahan ajar berbasiskan Teknologi informasi. Sehingga nantinya pembelajaran di kelas akan menjadi menarik. Selain itu juga dengan pembelajaran berbasis IT kompetensi guru juga akan lebih meningkat,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pelatihan yang digelar dua gelombang ini diikuti 400 peserta yang terdiri dari 200 orang guru PAUD dan 200 orang Guru PNF. Selama dua hari mereka akan mendapatkan materi dari para narasumber yang dihadirkan. (rel)

Hakim Vonis Terdakwa 20 Tahun Penjara, Kurir Sabu 25 Kg Lolos Pidana Mati

PUTUSAN: Hakim ketua Abdul Kadir (tengah) membacakan putusan terdakwa kurir sabu seberat 25 kg secara virtual di PN Medan, Selasa (2/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Iswandi Siahaan (43) terdakwa kurir sabu seberat 25 kilogram asal Tanjungbalai lolos dari pidana mati. Hakim ketua Abdul Kadir hanya menghukum terdakwa 20 tahun penjara, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (2/8).

Vonis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fransiska Panggabean, yang sebelumnya menuntut terdakwa Iswandi dengan pidana mati. “Menjatuhkan terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara 20 tahun, denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara,” ujarnya.

Menurut hakim dalam pertimbangannya, perbuatan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan,” kata hakim.

Atas vonis hakim, terdakwa melalui penasihat hukumnya diberikan waktu 7 hari untuk menyatakan menerima atau mengajukan banding. “Hal yang sama juga berlaku untuk penuntut umum ya,” tukasnya.

Diketahui, bermula pada 19 Maret 2022, saat terdakwa di SPBU Arteri Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Datuk Bandar Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Asro alias Sapuluh (dalam lidik) dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk membawa narkotika jenis sabu menuju Medan dan terdakwa menyetujuinya.

Kemudian, sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Mr X (dalam lidik) yang merupakan teman Asro dan menanyakan tawaran pekerjaan tersebut.

Terdakwa lalu diminta Asro untuk datang ke rumahnya di Jalan Sei Lendir Kecamatan Sungai Payang Kabupaten Asahan dan sekira pukul 21.00 Wib dan terdakwa diberikan uang Rp900 ribu untuk menyewa kendaraan dan uang jalan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke Medan.

Singkat cerita, terdakwa menjemput narkotika jenis sabu di Jalan Tangkahan Pasir Kelurahan Saillendir Kecamatan Sungai Payang dan sekira pukul 22.00 Wib.

Disana, teman terdakwa sudah menunggu dan kemudian memasukkan tiga buah karung goni berbagai merek yang berisikan narkotika jenis sabu.

Setelah itu, berangkat menuju Medan. Namun, pada saat terdakwa berada di SPBU Arteri Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Datuk Bandar Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk mengisi bahan bakar kendaran, tiga anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendatanginya.

Sebelumnya, ketiga saksi polisi sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Dari mobil yang dibawa terdakwa ditemukan, barang bukti 1 buah karung goni plastik warna putih berisikan 10 plastik lakban hitam yang berisikan plastik teh cina berisi narkotika jenis shabu masing masing seberat 1 kg.

Satu buah karung goni plastik warna putih berisikan 5 plastik lakban hitam yang berisikan plastik teh cina yang bertuliskan narkotika jenis shabu masing masing seberat 1 kg, satu buah karung goni plastik warna putih berisikan 10 plastik lakban hitam yang berisikan plastik teh cina yang bertuliskan Guanyiwang berisi narkotika jenis shabu masing masing seberat 1 kg.

Total keseluruhan sabu tersebut seberat 25 kg. Dari penuturan terdakwa, narkotika jenis shabu seberat 25 kg tersebut diterima dari Baba atas perintah Asro dan Mr X untuk dibawa menuju Medan dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp900 ribu dari Asro sebagai uang perjalanan membawa narkotika jenis sabu menuju Medan. (man/azw)

Kuasa Hukum Yakin Kasus Pelecehan Tidak Jalan, Perlu Menerapkan Pasal Menghalangi Penyidikan

UJI BALISTIK: Tim khusus bentukan Kapolri saat menggelar uji balistik di rumah dinas Irjen Sambo, Senin (1/8).istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kasus penembakan Brigadir Yosua menemui titik krusial. Kemarin (2/8) Tim Khusus memanggil Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua untuk dimintai keterangan sebagai pihak pelapor kasus dugaan pembunuhan berencana di Bareskrim. Sedangkan Kuasa Hukum dari Putri Chandrawathi, istri Sambo juga mendatangi Bareskrim untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman.

Terdapat tiga laporan untuk kasus kejadian penembakan Brigadir Yosua. Laporan-laporan tersebut statusnya penyidikan, artinya Tim Khusus seakan mendua, menemukan peristiwa pidana dugaan pembunuhan berencana, namun juga mengamini adanya dugaan kasus pelecehan seksual serta pengancaman.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menjelaskan, memang kasus dugaan pembunuhan berencana dan kasus pelecehan seksual, sekaligus kasus pengancaman itu semua statusnya penyidikan. “Baik yang di Bareskrim dan kasus yang ditarik ke Bareskrim itu sudah sidik,” paparnya.

Hingga saat ini, Kompolnas sebagai anggota Tim Khusus masih terus melakukan pendalaman. Menurutnya, penyidikan dengan scientific crime investigation memang membutuhkan waktu. “Mohon bersabar ya,” ujarnya kepada Jawa Pos (grup Sumut Pos).

Sementara Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak mendatangi Bareskrim sekitar pukul 15.30 kemarin. Dia menuturkan, kedatangannya karena dipanggil Bareskrim sebagai pihak pelapor. “Dimintai keterangan,” jelasnya.

Saat ditanya terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman yang masih berjalan, dia mengatakan, untuk satu kejadian penembakan Brigadir Yosua tersebut diketahui terdapat tiga laporan. Laporan pertama dari Keluarga Brigadir Yosua soal pembunuhan berencana. “Laporan kedua pelecehan seksual dan pengancaman. Ada tiga,” tuturnya.

Terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman tersebut, sebagai kuasa hukum sangat yakin tidak akan berjalan. Dia mengatakan, terlapor untuk kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman itu terlapornya sudah meninggal dunia. “Sesuai pasal 77 itu harusnya dihentikan atau SP3,” jelasnya.

Untuk kasus orang yang hidup, tapi memiliki gangguan kejiwaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Apalagi, kasusnya dengan terlapor sudah meninggal dunia. “Nanti yang minta pertanggujawaban penguasa surga,” candanya.

Dia juga mempertanyakan terkait CCTV yang sempat dipaparkan Komnas HAM. “Apakah video atau CCTV itu sudah diuji ahli digital forensik. Asli atau tidak video itu, sekarang ini anak usia sembilan tahun saja bisa mengedit video,” paparnya.

Menurutnya, dalam paparan Karopenmas sebelumnya, disebutkan bahwa CCTV rusak disambar petir. Lalu, ada dekoder CCTV yang diambil oleh orang bukan dari Polri. “Lalu, kapan decoder itu dikembalikan, juga tidak jelas,” keluhnya.

Karena itu, menjadi penting untuk menerapkan pasal 233 KUHP Tentang menghalangi proses hukum atau obstruction of justice. Hingga saat ini Polri memang belum menerapkan pasal menghalang-halangi penyidikan tersebut. “Seharusnya, yang mengambil dekoder menjadi tersangka,” terangnya di depan kantor Bareskrim.

Bagian lain, Kuasa Hukum Istri Kadivpropam Nonaktif Arman Hanis menuturkan, kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan seksual dan pengancaman. Informasi yang didapat kuasa hukum, kasus ini ditangani Dittipidum. “Kami minta ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kuasa Hukum Istri Kadivpropam Nonaktif lainnya, Patra M Zen menjelaskan, kendati terlapor telah meninggal dunia, sebuah laporan itu tetap harus ditindaklanjuti oleh Polri. “Kami mau mengetahui peristiwanya dahulu,” ujarnya.

Setelah diketahui peristiwa pidananya, kalau ternyata tersangkanya sudah meninggal tentu bisa dihentikan kasusnya. “Jadi tak usah khawatir, KUHAP dan KUHP sudah mengaturnya,” ujarnya. (idr/tyo/jpg/adz)

Maskapai Tetap Ngotot Naikkan Tarif Tiket, Kecewa, Travel Ancam Boikot Umrah

RAMAI: Jamaah kembali merapatkan saf di Masjidil Haram setelah pemerintah Arab Saudi memberi kelonggaran aturan Covid-19.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Secara dadakan, maskapai penerbangan menaikkan harga tiket untuk jemaah umrah. Bahkan untuk tiket yang sudah dipesan atau dibooking, juga dinaikkan. Kebijakan maskapai itu menuai protes dari travel umrah. Mereka siap memboikot dengan membatalkan pengiriman jamaah umrah.

POLEMIK kenaikan harga tiket itu diceritakan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. “Tiga hari lalu, jam 11 malam ada pengumuman kenaikan harga tiket dari maskapai Garuda,” kata Wawan melalui sambungan telepon, Selasa (2/8).

Dia mengatakan, ketentuan kenaikan harga tiket tersebut berlaku juga untuk untuk tiket yang sudah mereka booking. Untuk penerbangan bulan Agustus ini naik sekitar Rp800 ribu. Kemudian untuk penerbangan Bulan September naik jadi sekitar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta.

Menurut Wawan keputusan kenaikan harga tiket secara sepihak dan mendadak itu, merugikan travel. Sebab mereka otomatis akan menaikkan harga paket umrah yang sudah dibayar jamaah. Akibatnya jemaah juga bisa dirugikan. “Kemampuan ekonomi jamaah umrah itu berbeda-beda. Jangankan ada tambahan Rp1 juta, ada tambahan biaya Rp500 ribu saja kadang cukup berat,” tuturnya.

Wawan juga mengatakan, keputusan Garuda menaikkan harga tiket umrah akhirnya diikuti maskapai lainnya. Bahkan maskapai Saudia juga ikut menaikkan harga tiket umrah, dengan skema yang mereka sebut sebagai upselling. Begitupun untuk maskapai-maskapai swasta lainnya.

Dijelaskannya, travel keberatan dengan keputusan kenaikan harga tiket yang berkisar Rp1,5 juta sampai Rp3 juta tersebut. Baginya kenaikan harga tersebut tidak masuk akal. Kalaupun ada kenaikan pajak bandara, harga avtur, dan lainnya, kenaikan harga tiket umrah tidak semahal itu.

Wawan menegaskan seluruh asosiasi umrah menyatakan keberatan dan meminta maskapai meninjau ulang kenaikan harga itu. “Jika tidak, kami siap memboikot dengan me-refund pembelian tiket umrah,” jelasnya.

Kemarin (2/8), sejumlah perwakilan dari travel umrah bertemu dengan maskapai Garuda Indonesia. Sayangnya kesimpulan dari pertemuan itu, maskapai milik negara itu tetap menaikkan tiket umrah. “GA tetap mau naik harga. Alasan mereka, subsidi harga terus,” ungkap Wawan.

Atas keputusan tersebut, Wawan dan seluruh travel umrah yang hadir menyampaikan kekecewaannya. Wawan lantas mengungkapkan Garuda Indonesia dan maskapai Saudia adalah yang pertama kali mengumumkan kenaikan harga tiket umrah yang sudah dipesan. Akhirnya kebijakan dua maskapai itu diikuti maskapai lainnya dari dalam maupun luar negeri.

Wawan tetap berharap pemerintah, khususnya Kemenag ikut turun mengintervensi polemik kenaikan harga tiket tersebut. Dia mengakui, di tengah kondisi keuangan yang belum sehat, Garuda Indonesia harus diselamatkan. Tetapi dia menekankan, jangan lantas membebankan target pendapatan tersebut kepada jamaah umrah. “Jangan dianggap ketika umrah sudah dinilai normal, harga dinaikkan dengan nominal yang tidak masuk akal,” tuturnya.

Wawan menjelaskan, para travel siap duduk bareng dengan maskapai untuk membahas kenaikan harga tiket umrah yang wajar. Dia mengakui, saat ini ada kenaikan pajak bandara, harga avtur yang melambung, dan lainnya. Tetapi dia tetap menilai bahwa kenaikan harga tiket hingga Rp3 juta/orang itu tidak wajar.

Dia berharap, travel umrah diberikan kesempatan untuk pulih terlebih dahulu. Dari sebelumnya selama dua tahun tidak ada pemberangkatan umrah. Kemudian pada musim haji ini, mereka juga terkena persoalan sedikitnya visa haji mujamalah yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi.

Di bagian lain, Kementerian Agama (Kemenag) belum banyak merespon soal polemik maskapai yang secara sepihak menaikkan harga tiket tersebut. “Kami sedang koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencarikan solusi permasalahan ini,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin. Dia tidak menjelaskan lebih detail koordinasi tersebut dalam bentuk apa saja.

Sebelumnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief juga mengomentari secara singkat soal polemik harga tiket umrah itu. ’’Urusan harga tiket apakah di Kemenag,’’ katanya. Meskipun begitu dia menyampaikan Kemenag akan membahas persoalan kenaikan harga tiket dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai terkait. (wan/jpg/adz)