Home Blog Page 2475

Ratusan Masyarakat Siantar-Simalungun Gelar Demo, Dukung Sikat Mafia Tanah di PTPN III Siantar

DUKUNG: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lintas menyampaikan dukungan dan aspirasi kepada PTPN III untuk menyikat Mafia tanah di Kota Pemantangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat Siantar-Simalungun yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun Peduli Investasi Negara (Lintas Utara) menyampaikan aspirasinya di PTPN III (Persero) Kantor Operasional Medan, Jalan Sei Batanghari No.2 Medan, Jumat (22/7).

Masyarakat yang hadir diterima langsung oleh Manajemen PTPN III (Persero), dalam hal ini Tengku Rinel selaku SEVP Business Support PTPN III (Persero) dan beberapa pejabat terkait. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyatakan dukungan dan mengharapkan PTPN III (Persero) tidak ragu-ragu untuk mengambilalih tanah yang dikelola oleh PTPN III (Persero) di Afdeling IV Kebun Bangun Kelurahan Basorma dan Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar yang masih berstatus HGU aktif sampai dengan tahun 2029.

Perwakilan masyarakat yang hadir pada saat itu mengaku, bagaimana bebas dan maraknya jual beli di atas tanah PTPN III (Persero) Afdeling IV Kebun Bangun Kel. Basorma dan Kel. Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar. Padahal status tanah tersebut merupakan tanah milik Negara yang dikelola oleh PTPN III (Persero) Kebun Bangun. Bahkan telah terjadi perpecahan di antara masyarakat karena ulah mafia tanah yang secara aktif melakukan jual beli di wilayah tersebut.

Tengku Rinel selaku SEVP Business Support PTPN III (Persero) menyatakan bahwa PTPN III sedikitpun tidak takut dan ragu untuk segera mengambilalih tanah milik negara yang dikelola oleh PTPN III Kebun Bangun tersebut.

Bahkan, PTPN III siap turun bersama masyarakat untuk segera mengambilalih tanah tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Siantar. “Bahwa di atas tanah tersebut nantinya akan dibangun jalan tol Siantar – Parapat, Jalan Lingkar Kota Pematangsiantar dan yang paling penting lagi akan dibangun investasi penanaman kelapa sawit demi mendukung program Pemerintah mengenai kedaulatan minyak goreng kebutuhan rakyat,” ujar Tengku Rinel .

Dalam kesempatan lain, Kepala Bagian Umum PTPN III (Persero) Christian Orchard Perangin-angin menambahkan, bahwa PTPN III sangat serius untuk menyelamatkan program pemerintah dan investasi negara demi kebutuhan rakyat Siantar. Oknum mafia tanah sebagaimana yang disebutkan oleh Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun Peduli Investasi Negara (Lintas Utara) telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya di Direktorat Kriminal Umum Poldasu.

“Statusnya sudah meningkat ke tahap penyidikan. Kita berharap dan yakin bahwa jajaran Poldasu di bawah kepemimpinan Irjen. Pol. Drs. Panca Putra Simanjuntak, akan serius dalam memberantas mafia tanah yang sangat merugikan negara, manghalangi program jalan tol dan mengadu domba rakyat dengan negara,” kata Christian.

Dalam kesempatan tersebut, PTPN III (Persero) juga menyesalkan keberpihakkan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar yang tidak objektif sebagai wakil rakyat menyikapi permasalahan tersebut, bahkan kekecewaan tersebut disampaikan oleh masyarakat Siantar yang hadir dalam bentuk poster dan spanduk.

Boru Sinaga perwakilan Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun Peduli Investasi Negara (Lintas Utara) mengatakan, seharusnya Ketua DPRD Kota Pematangsiantar jangan hanya mendengarkan sepihak. Sebab, rakyat Siantar lebih banyak yang mendukung program pemerintah demi pembangunan Siantar. “Orang-orang yang disebut sebagai mafia tanah tersebut sudah banyak mengadu domba rakyat, dan mendapat uang yang sangat banyak dari transaksi jual beli diatas tanah Afdeling IV Kebun Bangun Kel. Basorma dan Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar,” ujar Boru Sinaga perwakilan.

Sebagaimana yang diketahui objek tanah yang diperjual belikan oleh mafia tanah tersebut berada di Afdeling IV Kebun Bangun Kel. Basorma dan Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar yang jelas merupakan HGU Aktif No.1/Pematangsiantar milik PTPN III (Persero) yang berakhir di tahun 2029.

Tindakan jual beli tanah oleh mafia tanah di wilayah tersebut saat ini masih berproses di Ditreskrimum Poldasu dan terkesan oknum mafia tanah tersebut kebal terhadap hukum. Hal ini terbukti seluruh panggilan resmi dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara diabaikan dan tidak dihadiri.

Tindakan inilah yang menghambat Pembangunan Jalan Tol Kota Pematangsiantar yang merupakan Program Strategis Nasional, Pembangunan Jalan Lingkar Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Penyelamatan Investasi Negara berupa penanaman Kelapa Sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng Rakyat.

PTPN III (Persero) dan Aliansi Masyarakat Siantar Simalungun Peduli Investasi Negara (Lintas Utara) sepakat untuk turun mengawasi dan segera melakukan eksekusi penyelamatan di wilayah tersebut, sehingga mafia tanah di Afdeling IV Kebun Bangun Kel. Basorma dan Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar segera ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. (ila)

 

Pemkab Sergai Terima Mahasiswa Unimed untuk KKN

Foto BERSAMA : Asisten II Setdakab Nasrul Aziz Siregar, dan kadis, Camat se-Kkabupaten Sergai foto bersama ratusan mahasiswa Unimed yang akan melaksanakan KKN di Kabupaten Sergai.FADLI/SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Serdangbedagai menerima mahasiswa Unimed yang hendak melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

“Sebelum melaksanakan KKN, para mahasiswa terlebih dahulu menghafal progam dambaan Pemkab Sergai, yakni Maju Terus (Mandiri, Sejahtera dan Religius),”ujar Bupati Sergai diwakili Asisten II Setdakab Nasrul Aziz Siregar, Senin (25/7).

Bupati berharap, lanjut Nastul, para mahasiswa dapat membantu dan mengatasi permasalahan dengan menggali potensi yang ada di masyarakat desa, sehingga menjadi masyarakat yang lebih baik.

Masih disampaikan Nasrul, Bupati Sergai berterima kasih kepada Rektor Unimed Zulkarnain Matondang yang mempercayakan Kabupaten Serdangbedagai sebagai tempat praktek KKN para mahasiswa Unimed.

Dalam kesempatan lain, perwakilan Unimed Zulkifili Matondang M.Si juga menyampaikan hal yang sama kepada Pemkab Sergai khususnya Bupati karena menerima mahasiswa Unimed untuk menyelesaikan tugas akhiri dalam program kuliah KKN.

Kegiatan penerimaan itu juga dihadiri para Kadis dan Camat se-Kabupaten Serdangbedagai beserta para mahasiswa universitas Medan (Unimed) yang mengikuti KKN. (mag-4/han).

PKBM Air Langit Kecamatan Namorambe Diresmikan

RESMIKAN: Ketua PKK Deliserdang meresmikan PKBM Air Langit Kecamatan Namorambe.BATARA/SUMUT POS.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deliserdang Hj Yunita Ashari Tambunan meresmikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “AIR LANGIT” di Desa Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, Senin (25/7).

Dengan mengusung tema “ Mari Lindungi, Santuni dan Sayangi Anak Berkebutuhan Khusus” Ketua Tim Penggerak PKK menyampaikan kebahagiannya bisa menghadiri acara tersebut, karena memang setiap hal yang berkaitan dengan Anak Berkebutuhan Khusus akan selalu mendapatkan tempat khusus di hati beliau.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK berpesan untuk semua pihak agar senantiasa bekerjasama dan saling bersinergi untuk bisa menyukseskan program PKBM, yang merupakan inovasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupate Deliserdang hingga mengantarkan beliau memperoleh pernghargaan dari Presiden Republik Indonesia.

“Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak istimewa mereka adalah anugerah dari Tuhan, mungkin mereka memang berbeda secara fisik tapi mereka tetap memiliki hak yang sama atas apa yang menjadi hak anak-anak lain, saya sangat berharap tidak ada yang merasa meraka adalah aib lalu disembunyikan oleh keluarganya”, ungkap beliau

Masih dalam rangkain kegiatan tersebut, hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Yudy Hilmawan SE,MM yang menyampaikan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada seluruh PKBM yang ada di Kabupaten Deliserdang.

Bantuan yang selama ini telah diberikan antara lain berupa alat peraga dan berupa bantuan untuk para relawan yang bekerja untuk mendidik dan memberikan terapi kepada anak-anak berkebutuhan khusus.(btr/han)

Akreditasi RSUD Kumpulan Pane Harus Mendapatkan Dukungan Penuh

TANDA TANGAN : Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menandatangani dukungan kepada RSUD dr Kumpulan Pane yang akan melakukan akreditasi. IST/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi mendukung pelaksanaan komitmen akreditasi RSUD dr Kumpulan Pane melalui penandatanganan Komitmen Bersama Mendukung Akreditasi demi peningkatan mutu dan pelayanan UPTD RSUD Kumpulan Pane di halaman RSUD Kumpulan Pane Jalan Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi.

Sebelum penandatanganan tersebut, Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi memimpin apel di depan Direktur, dokter, perawat dan tenaga medis serta karyawan RSUD Kumpulan Pane Kota Tebingtinggi.

Dalam arahannya, Muhammad Dimiyathi meminta kepada jajaran rumah sakit agar memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, sesuai dengan visi, misi dan komitmen RSUD Kumpulan Pane.

“Melayani dengan hati, melayani dengan ramah. Profesi yang sudah kita pilih, memiliki komitmen, artinya seluruh jajaran di rumah sakit ini sudah bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik, tunjukkan dan buktikan bahwa kita mampu memberikan pelayanan terbaik di kota Tebingtinggi ini,” tegas Dimiyathi, Selasa (26/7).

Lanjut Dimiyathi, terkait akreditasi rumah sakit, diharapkan ke depannya RSUD Kumpulan Pane semakin lebih baik dari segi sarana, pra sarana dan sumber daya manusianya.

“Kami katakan ini sedang dalam proses, saya meminta kita bersiap diri dulu. Direktur persiapkan sarpras (sarana dan pra sarana) begitu juga SDM personil sudah harus siap. Rumah Slsakit ini rumah sakit kota, kita jaga, kita kembangkan dan kita majukan bersama sama. Bekerja ikhlas, semoga Allah SWT meridhoi dan menjadi ladang amal bagi kita semua,” bilang Dimiyathi.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen akreditasi serta kunjungan ke beberapa ruangan fasilitas kesehatan RSUD dr Kumpulan Pane. Turut dihadiri Inspektur Kota Kamlan Mursyid, Kadis Kesehatan dr Muhammad Iqbal, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Direktur RSUD dr Kumpulan Pane dr Irwansyah.

Ditambahkannya, sehubungan telah ditetapkannya Standar Akreditasi Baru Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.HK. 01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, maka seluruh rumah sakit perlu melakukan proses pemahaman terhadap pedoman standar akreditasi kepada pegawainya dan harus diakreditasi jika tetap ingin bekerjasama dengan BPJS.

Hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian Kesehatan, rumah sakit dan lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit. Rumah sakit yang telah diakreditasi, komposisinya adalah Akreditasi Dasar sebanyak 209, Perdana 645, Madya 384, Utama 334, Paripurna 910.

“Saat ini klasifikasi kelulusan menggunakan Standar Akreditasi rumah sakit Kemenkes (Starkes), yang mana RSUD Kumpulan Pane berada dalam akreditasi dasar dan menargetkan tahun ini dengan capaian akreditasi Paripurna,” tutupnya. (ian/han)

Ratusan Warga Desa Laubarus Baru Geruduk Kantor Bupati

UNRAS: Ratusan masyarakat Desa Laubarus melakukan unjukrasa (Unras) di depan pintu keluar kantor Bupati Deliserdang.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga dari Desa Laubarus Baru, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deliserdang berunjukrasa di kantor Bupati. Mereka menuntut perbaikan akses jalan di desa mereka yag sudah 77 tahun tidak diaspal, Selasa (26/7).

Di depan pintu keluar Bupati Deliserdang, ratusan warga yang berorasi mendapat pengawalan dari petugas Satpol PP dan Polresta Deliserdang.

“Akses jalan desa yang bagus sangat kami idam idamkan, selama ini anak anak kami sekolah ke Tanjungmorawa menggunakan jalan utama desa yang tidak layak,”teriak Heni Andria, salah seorang pengunjukrasa.

Menurut Heni Andria dan warga pengunjukrasa lainnya, Pemerintah Kabupaten Deliserdang mengabaikan hak dan rasa keadilan bagi warga Desa Laubarus baru yang memiliki 11 dusun.

Usai berorasi, sekitar 13 orang perwakilan pengunjukrasa diterima oleh pihak Pemkab Deliserdang. Tampak hadir mengakomodir aspirasi mereka di antaranya, Kabag Umum Fitriyan Sukri, dan Debhy mewakili pihak PU Deliserdang dan beberapa pejabat Pemkab Deliserdang.

Dalam dialog, perwakilan warga sempat beradu argumen dengan pihak Pemkab Deliserdang. Pasalnya, warga tidak terima dengan jawaban dari pihak Pemkab Deliserdang yang dianggap buang badan atas tanggung jawab pembangunan akses jalan di desa mereka.

Kabag Umum Pemkab Deliserdang Ahmad Fitriyan Sukri mengatakan, Pemkab Deliserdang menerima aspirasi masyarakat untuk dilakukan perbaikan akses jalan.

Namun, diakui Ahmad Fitriyan Sukri, perbaikan akses jalan di Desa Laubarus tidak bisa dikabulkan karena masih aset PTPN 2.

Mendengar penjelasan tersebut, perwakilan masyarakat tidak terima dan merasa kecewa. Sebab diketahui mereka, beberapa tempat yang akses jalannya di wilayah perkebunan, sudah diaspal.

Warga yang sama, Rahman Hutabarat yang ikut dalam forum tersebut mengatakan, penjelasan dari Pemkab Deliserdang sangat menyakiti hati masyarakat. Ini seakan-akan Pemkab Deliserdang membenturkan masalah izin ke pihak lain.

“Masyarakat jangan di paksa untuk melakukan hal hal yang tidak mereka mengerti. Kami cuma butuh jawaban tegas dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang apakah memiliki rasa keadilan pada masyarakat Desa Laubarus Baru. Kami menjadi desa yang tertinggal dari desa lain di Deliserdang ini,” ujar Hutabarat dengan nada kesal.

Beberapa warga juga memprotes argumen yang disampaikan Kabag Umum Pemkab Deliserdang. Tampak dari raut wajah Kabag umum sedikit pucat karena di protes warga. Melihat warga marah, Kabag Umum lalu terdiam dan mengalihkan pembicaraan dengan tuntutan warga yang lain.

Perdebatan dalam forum itu berakhir setelah pihak Pemkab akhirnya berjanji akan melakukan langkah langkah kedepan dengan menyampaikan pada Bupati terkait tuntutan warga Desa Laubarus Baru.

Setelah mendengar aspirasi mereka akan ditindak lanjuti, warga lalu membubarkan diri dan mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar bila kedepan tidak ada juga tindak lanjut terkait tuntutan mereka.(btr/han)

Nikson: Mari Galakkan Pertanian Organik di Taput

TANAM: Bupati Taput Nikson Nababan, didampingi Dandim 0210/TU Letkol Inf Hari Sandra, saat menanam kentang dan jagung organik.

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan, melakukan uji coba penanaman kentang dan jagung organik di lahan Demplot Kodim 0210/TU, Desa Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, Selasa (26/7).

Turun mendampingi Nikson, Dandim 0210/TU Letkol Inf Hari Sandra, Forkopimda, Kepala Dinas Pertanian Sey Pasaribu, beberapa pimpinan OPD lainnya, PPL Pertanian Kecamatan Sipoholon, Camat Sipoholon, dan para kepala desa.

Hadir juga Perusda Pertanian Jan Piter Lumbantoruan, Konsultan Pertanian Tani Moratua Simson Sipahutar, Kepala Cabang BRI Tarutung Hendro, para tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Sipoholon.

Pada kesempatan itu, Nikson mengatakan, dalam uji coba penanaman kentang dan jagung organik ini, merupakan contoh agar petani tidak tergantung pada pupuk kimia. Apalagi, lanjutnya, pupuk kimia banyak menyebabkan hama penyakit tanaman, dan saat ini juga persediaannya cukup langka.

Untuk itu, dari Dinas Pertanian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Taput, kata Nikson, akan menggalakkan pelatihan pembuatan pupuk organik kepada masyarakat. Sebab, dengan pupuk organik bisa mengurangi hama penyakit.

“Mari dihidupkan lagi Tim Percepatan Pembangunan Taput,” ungkap Nikson.

Nikson juga menjelaskan, untuk mewujudkan kepentingan masyarakat, khususnya di Taput, Pemkab, Forkopimda, dan TNI akan bahu membahu.

“Kita harus berdaulat di bidang pangan, dan menjadi lumbung pangan. Sejauh ini di Taput, sudah berjalan program pengolahan lahan gratis bagi masyarakat. Dan sejak 2015, sudah berhasil dikelola lebih kurang 1.700 hektare,” bebernya.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Dandim dan jajaran Kodim 0210/TU, yang sudah menginisiasi pupuk organik.

“Ini merupakan langkah yang sangat positif dalam membangun dan juga mengurangi beban pemerintah serta masyarakat. Untuk itu, Pak Dandim, kita harus me-massive-kan kegiatan serupa. Kita bisa buat di Balai Latihan Kerja Silangkitang. Terima Kasih Pak Dandim untuk acara ini. Kiranya terus berkesinambungan, dan kita harap TNI bisa selalu mendukung program Taput menjadi lumbung pangan,” ujar Nikson.

Sementara itu, Dandim 0210/TU, Letkol Inf Hari Sandra mengatakan, kegiatan ini merupakan perintah atasan, untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, bekerja sama dengan Pemkab Taput.

Dari perintah itu, lanjut Hari, Kodim 0210/TU mencoba mencari solusi, dengan harapan TNI bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat Taput, yakni membuat pupuk organik cair. Dengan bahan baku murni alam yang ada di Taput.

“Kami ambil sisa-sisa panen Desa Sipahutar, difermentasi, bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan. Lalu kami campur dengan air cucian beras, kemudian sisa sampah sayuran kami jadikan satu dalam tabung tertutup. Ini murni buatan kita sendiri, didampingi PPL dan konsultan pertanian Pak Simson Sipahutar, yang sudah menekuni budidaya kentang,” bebernya.

Untuk itu, dia pun berharap, dengan penanaman kentang dan jagung organik ini, maka biaya produksi pertanian masyarakat Taput tidak lagi terbebani dan tergantung dengan pupuk kimia.

“Mudah-mudahan ini menjadi tonggak atau titik start, kita mulai melakukan penanaman dengan cara organik, dan memproduksi pupuk organik sendiri, sehingga efek ekonomi yang baik bisa dirasakan langsung oleh petani, khususnya di Taput,” kata Hari.

“Kami siap mendukung Pak Bupati untuk menggalakkan lagi pertanian organik,” pungkasnya.

Perlu diketahui, adapun luas lahan Demplot Kodim 0210/TU untuk uji coba penanaman kentang dan jagung organik tersebut, diperkirakan seluas 1,5 hektare. (des/saz)