Home Blog Page 2483

Pemko Tebingtinggi Terima Penghargaan Kota Layak Anak

TERIMA: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menerima penghagaan Kota Layak Anak dari Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darnawati.SOPIAN/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – PJ Walikota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menerima Anugerah Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Peringkat Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) untuk tahun 2022.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darnawati kepada Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi di Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center, Keyboard. Bogor, Jawa Barat, Jumat(22/7) malam.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang akrab didikenal sebagai Bintang Puspitayoga dalam sambutannya mengatakan agar semua pihak dapat menyatukan kekuatan guna memenuhi hak dan melindungi anak-anak Indonesia.

Lebih dari itu, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan amanat dari Konstitusi UUD RI 1945, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Untuk itu, saya berharap Pemerintah Daerah dapat memotivasi baik itu kita mulai dari keluarga masyarakat, media dan dunia usaha agar kita semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang tanggung jawabnya harus dipikul bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Tebingtinggi terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

“Kita patut bersyukur atas capain ini, mengingat dari 312 Kabupaten Kota yang meraih penghargaan, hanya ada 66 Kabupaten Kota yang mendapat predikat Nindya termasuk Kota Tebingtinggi. Tentunya ini merupakan komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam memenuhi hak-hak anak dan juga perlindungan anak-anak di Kota Tebingtinggi,” paparnya. (ian/han)

Lebih lanjut Muhammad Dimiyhi meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi agar terus bersinergi dan meningkatkan inovasi untuk generasi masa depan Kota Tebingtinggi.

“Penghargaan jangan dijadikan tujuan utama, namun jadikan motivasi untuk mendorong kinerja dan peran kita sebagai pelayan dan perlindungan anak. Masih ada satu tingkatan lagi yang harus dicapai yakni tingkat utama agar Kota Tebingtinggi menjadi Kota Layak Anak. Saya minta kepada setiap OPD agar saling bersinergi dan berinovasi mewujudkan generasi emas bagi masa depan Kota Tebing Tinggi,” tutupnya.

Berdasarkan data dari Kementerian PPPA ini, untuk Tahun 2022 terdapat 312 Kabupaten Kota yang menerima penghargaan, yang terdiri dari 8 Kabupaten Kota peringkat Utama, 66 Kabupaten Kota peringkat Nindya, 117 Kabupaten Kota peringkat Madya dan 121 Kabupaten Kota peringkat Pratama. (ian/han)

Polres Asahan Terima Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI

KUNKER: Anggota DPR RI Hinca Panjaitan diterima Waka Polres Asahan saat kunjungan kerja .

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Polres Asahan menerima kunjungan kerja Komisi III DPR RI DR. Hinca Panjaitan SH MH di ruang kerja Kapolres Asahan, Sabtu (23/7). Kunjungan Komisi III DPR RI disambut Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH yang diwakilkan oleh Waka Polres Kompol Sri Juliani Siregar SH, Para Kabag, Para Kasat, Para Kasie, Kapolsek Kota Kisaran.

kegiatan kunjungan DR. Hinca Panjaitan SH MH, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polres Asahan khususnya kepada Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH.

“Kami sebagai utusan dari Pusat wakil Rakyat DPR RI saat ini sedang melaksanakan Reses ke wilayah untuk mendengar, menjemput dan membawa informasi untuk dibawa kembali ke Jakarta untuk melaksanakan rapat kembali dengan Bapak Kapolri,”kata DR. Hinca Panjaitan SH MH.

“Nantinya kita akan melaksanakan Diskusi dan kami akan mendengarkan dengan baik apa saja yang manjadi keluhan dari Polri khususnya Polres Asahan,” sambung Komisi III DPR RI.

Sementara Waka Polres Kompol Sri Juliani Siregar SH, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Angota Komisi III DPR RI DR. Hinca Panjaitan SH MH yang berkenan untuk melaksanakan kunjungan kerja di Polres Asahan.

“Dan nantinya harapan kami tetap terjalin silaturrahmi serta komunikasi berkesinambungan,” ucap Kompol Sri Juliani Siregar SH.

Pada kesempatan itu juga Waka Polres menyampaikan, bahwa 1 Kecamatan 1 Polsek, dimana Polres Asahan sedang berusaha mencanangkan tanah yang sudah memiliki SHM Polres Asahan ada untuk Kec. Rawang Panca Arga dan Bagan Asahan Kec. Sei Kepayang agar dapat nantinya dibangun dengan beberapa tahapan hingga menjadi Polsek.

“Saat ini Polres Asahan memiliki 204 Desa dimana Polres Asahan hanya memiliki 65 Bhabinkamtibmas sehingga harus menguasai 2 hingga 3 desa, sesuai dengan jukrah pimpinan mengingat keterbatasan personel dan anggaran , nantinya jika ada penambahan anggaran penambahan Bhabinkamtibmas kami siap menunjuk personil untuk melaksanakan tugas menjadi Bhabinkamtibmas,”jelasnya. (dat/han)

DKP dan Pejabat Pemko Medan Abaikan Sosialisasi Perda

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Medan, M Rizki Nugraha S.E mengaku sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan serta pejabat kewilayahan, baik tingkat Kecamatan Medan Amplas maupun Kelurahan Harjosari II yang tidak hadir dalam kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Peraturan Daerah (Perda) No.6 Tahun 2015 yang digelarnya, Minggu (24/7).

Padahal, Sosialisasi Tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar di Jalan Bajak 1 Gg Lambau Ujung lingkungan 1, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas tersebut bertujuan untuk membantu Pemko Medan dalam menyelesaikan masalah persampahan di Kota Medan.Mengingat, masalah persampahan merupakan satu dari lima program prioritas Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

“Alasan-alasan klise memang sudah banyak disampaikan. Saya hari ini sangat kecewa, karena kita mengundang pejabat Pemko Medan ini secara resmi, bukan hanya melalui lisan,” ucap Rizki dalam kegiatan tersebut.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap agar Wali Kota Medan, Bobby Nasution dapat mengetahui perihal sikap dan kinerja Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan S.I. Dongoran serta pihak Kecamatan Medan Amplas dan Kelurahan Harjosari II yang tidak mau berkolaborasi dengan DPRD Medan guna mempercepat program-program priositas Wali Kota Medan.

Ditegaskannya, walaupun saat kegiatan itu berlangsung kondisi sedang hujan, namun ia dan masyarakat tetap bisa hadir untuk mewujudkan program Wali Kota Medan terkait masalah persampahan. Namun sayang, tidak ada satupun anak buah Bobby Nasution yang hadir dalam kegiatan itu.

“Ini mulai dari Kadis (Dongoran) tidak datang, perwakilannya pun tidak ada. Bapak Camat yang terhormat tidak datang, perwakilannya pun tidak ada. Bapak Lurah juga tidak datang, perwakilannya pun tidak ada. Berarti mereka tidak menganggap saya ini ada, tidak apa-apa, ini akan kita ‘mainkan’ melalui jalur saya nantinya,” berang Rizki yang disambut meriah oleh tepuk tangan masyarakat yang hadir.

Dijelaskan Rizki, sesungguhnya pihak yang paling paham dalam menyampaikannya Sosialisasi Perda No.6 Tahun 2015 adalah pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta pihak Kecamatan. Namun begitu, Rizki mengaku siap dalam mensosialisikan Perda tersebut tanpa kehadiran pejabat dari Pemko Medan.

Dalam kesempatan itu, Rizki Nugraha pun mengajak masyarakat agar mendukung program Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam menyelesaikan masalah persampahan di Kota Medan. Pasalnya, program Bobby Nasution tersebut dinilai sangat baik oleh DPRD Medan dan masyarakat Kota Medan.

“Program Wali Kota Medan ini sangat baik, harus kita dukung. Yang terpenting adalah kesadaran kita, masyarakat, agar tidak membuang sampah sembarangan. Saya juga akan mendorong agar Pemko Medan terus memperbanyak armada pengangkutan sampah, khususnya armada-armada kecil agar bisa menjangkau sampah ke lingkungan masyarakat yang terkecil,” pungkasnya.

Sementara itu, usai kegiatan Sosialisasi Perda tersebut, salah satu seorang warga, Anto mengaku sangat menyayangkan sikap Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang tidak hadir dalam kegiatan itu dan bahkan tidak mengirimkan satupun perwakilannya, begitu juga dengan sikap Camat Medan Amplas dan Lurah Harjosari II.

“Kami saja warga rata-rata nggak punya mobil tapi tetap datang walaupun hujan-hujan, nggak masalah basah-basah, namanya untuk kepentingan bersama. Tapi masak pejabatnya yang malah nggak datang, ini kan bentuk ketidakpedulian sama masyarakat. Pak Wali Kota Medan harus tahu ini, anak buahnya nggak mau turun untuk menemui masyarakat,” cetusnya. (rel)

Koordinasikan Kesiapan Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Audiensi ke Polres Sergai

BERSAMA: Kapolres AKBP Dr Ali Machfud foto bersama Ketua Bawaslu beserta anggota Bawaslu Kabupaten Serdangbedagai. FADLY/SUMUT POS.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Serdangbedagai AKBP Dr Ali Machfud SIK, MIK menerima audiensi sekaligus silaturahmi Komisioner Bawaslu Kabupaten Serdangbedagai, Sabtu(23/7).

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Agusli Matondang mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Serdangbedagai yang telah menerima kehadiran mereka sekaligus untuk mengkoordinasikan kesiapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Kami memiliki Tim Pengawas pada setiap kecamatan di Kabupaten Serdangbedagai,” ujarnya.

Sementara itu , Kapolres Serdang Bedagai mengatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan agenda yang harus diamankan bersama. Untuk itu, sebut Kapolres, pola pengamanan yang dilakukan harus benar – benar selektif karena Polri secara kolektif akan mengamankan TPS.

Dengan keterbatasan Personel Polres Serdang Bedagai hanya bisa meminta bantuan personel dari Polda Sumatera Utara. “Bawaslu bersama Gakkumdu Polres Serdang Bedagai harus selalu bekerja sama dalam mensukseskan Pemilu 2024,” ujar Kapolres.

Diakhir sambutannya, Kapolres Sergai mengatakan bahwa dalam Kesiapan Pemilu Bawaslu bisa membuat Posko Pengaduan Pemilu 2024.(mag-3/han)

380 Kades se-Deliserdang Dibekali Wawasan Kebangsaan

SEMATKAN: Wabup Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar menyematkan kartu kepersertaan kepada para Kades yang mengikuti pembekalan wawasan kebangsaan.Sopian/Sumut Pos.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar membuka Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan Indonesia bagi 190 Kepala Desa se-Deliserdang yang digelar di Rudang Hotel dan Resort, Berastagi, Kabupaten Karo, Jumat(22/7).

Sambutannya, Wabup menjelaskan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang Bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jatidiri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera.

“Wawasan kebangsaan memiliki arti penting dalam mempertebal rasa kebangsaan serta meningkatkan semangat kebangsaan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan merupakan nilai mendasar yang sudah menjadi pandangan hidup bangsa atau karakter politik bangsa,” kata Wabup.

Fenomena kemerosotan rasa, paham, dan semangat kebangsaan dewasa ini, sesungguhnya mengindikasikan belum terealisasinya wawasan kebangsaan secara baik, sistematis dan terprogram, sehingga nilai-nilai wawasan kebangsaan yang diharapkan bisa mengintegrasikan sekaligus mewadahi semua keanekaragaman serta perbedaan bangsa belum bisa teraktualisasikan sesuai dengan kultur dan struktur masyarakat Indonesia.

“Dalam kondisi seperti ini, peran kepala desa sebagai pemimpin yang posisinya paling dekat dengan masyarakat, sangat strategis. Kepala desa sebagai pamong dituntut mampu membangun karakter kebangsaan yang kuat bagi masyarakatnya. Karena kekuatan kebangsaan negara kita sangat ditentukan kekuatan kebangsaan yang dibangun dari ribuan desa di seluruh Nusantara. Jika desa sebagai satuan pemerintahan terkecil gagal membangun karakter kebangsaannya, maka degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila akan terus merosot. Pada akhirnya akan mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Wabup.

Membangun nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat oleh kepala desa saat ini, sambung Wabup, dihadapkan pada situasi yang penuh tantangan. Salah satunya adalah tantangan teknologi.

Perkembangan teknologi, selain diyakini sebagai sesuatu yang akan mempermudah kehidupan saat ini, namun di sisi lain juga membuka celah untuk memberi kemudahan masuknya paham-paham yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.

“Kita tidak dapat membendung derasnya kemajuan teknologi. Oleh karenanya, kita harus melakukan upaya-upaya untuk memberi pembekalan terus menerus kepada masyarakat, sehingga terbentuk sikap pribadi masyarakat dengan karakter kebangsaan yang kuat,” tegas Wabup.

“Oleh karenanya, kepala desa harus mempunyai karakter kebangsaan yang kuat, harus menjaga nilai-nilai karakter dirinya dengan wawasan kebangsaan yang tangguh. Jika tidak, sangat dimungkinkan dengan kewenangan yang luas tersebut, kepala desa mengabaikan pembangunan karakter kebangsaan masyarakatnya, atau bahkan membawa masyarakat pada sebuah idealisme yang melenceng dari ideologi Pancasila,” tandas Wabup.

Otonomi desa yang begitu kuat, harus dijaga dengan kesadaran, setiap desa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kunci utama menjaga idealisme Pancasila dan Kebangsaan dalam tatanan pemerintahan desa adalah kepemimpinan desa yang berkarakter Pancasila. Kepala desa bukan hanya menjadikan Pancasila sebagai jargon, namun harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Sehingga kepala desa mampu membawa masyarakatnya untuk menjauhi sikap-sikap dekonstruksi yang belakangan ini muncul sebagai tanda kemerosotan rasa, paham, dan semangat kebangsaan yang bisa dilihat dari beberapa indikasi, seperti menonjolnya menonjolnya kepentingan kelompok dan golongan sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara, menguatnya semangat primordialisme, mengemukanya pemaksaan kehendak mayoritas terhadap minoritas, lunturnya budaya menghormati simbol negara, tren mencontoh budaya asing dan menghujat budaya sendiri, serta memudarnya semangat dan asas satu wilayah Nusantara.

“Karenanya, kepala desa harus senantiasa memantapkan wawasan kebangsaannya, baik dengan membaca literatur, mengikuti sosialisasi, seminar, sarasehan atau pembekalan. Dengan pembekalan yang diberikan akan memberikan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya kepala desa menjadi pemimpin yang berkarakter dan berwatak dan berkarakter kebangsaan untuk bisa membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera, berdaya saing, namun tetap berkarakter Pancasilais, menjaga kerukunan di tengah perbedaan, dan senantiasa memupuk semangat untuk membangun Indonesia dari desa,” jelas Wabup.

Kegiatan Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan Indonesia ini dibagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Juli 2022 dengan jumlah peserta 190 Kades dan gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Juli 2022 dengan jumlah peserta 190 Kades. (btr/han)

Lagi, Labuhanbatu Peroleh KLA Pratama

PENYERAHAN: Bupati menyaksikan penyerahan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2022 kategori Pratama dari Kementerian PPPA Republik Indonesia, secara zoom meeting.fajar/sumut pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Labuhanbatu kembali menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 Kategori Pratama dari Kementerian PPPA Republik Indonesia, secara zoom meeting, di Aula Rumah Bupati Labuhanbatu Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Rantau Utara, Jumat (22/7).

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi Menteri P3A RI kepada pemerintah kabupaten/kota atas komitmen yang tinggi dalam mewujudkan KLA melalui penerapan 24 indikator pada malam penganugerahan apresiasi KLA Tahun 2022 kepada Bupati atau Walikota yang berhasil mengupayakan berbagai strategi pemenuhan dan perlindungan hak anak melalui KLA tersebut.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga dalam pidatonya menyebutkan apresiasi setinggi tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penilaian kota layak anak tahun 2022.

Hal tersebut dilakukan pemerintah RI agar seluruh Kabupaten/kota yang ada di Indonesia lebih giat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung program nasional.

“Memberikan perlindungan kepada Anak dan membangun Kabupaten/Kota Layak Anak seperti tertuang dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak,” ujar Bintang.

Disebutkan Menteri P3A, KLA bertujuan melindungi dan memenuhi hak anak. Juga untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten untuk lebih responsif terhadap kepentingan anak. Baik dalam kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta kemitraan dengan lembaga non pemerintah di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Lebih lanjut disampaikan Bintang, anak memiliki 4 hak dasar. Yaitu hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan perlindungan dan hak administrasi.

Adapun permasalahan tersebut tidak bisa lepas dari sektor yang sangat esensial dalam sebuah sistem, baik sistem keluarga maupun pemerintahan. “Saya tegaskan seluruh provinsi untuk terus bersinergi dengan Kabupaten/Kota bahu membahu dengan serius menciptakan Kabupaten/kota layak anak,” tegas Bintang.

Plt Kepala Dinas P3A Labuhanbatu Tuti Noprida menyampaikan, ini adalah kali ke tujuh kalinya Kabupaten Labuhanbatu memperoleh penghargaan tingkat pratama atau dasar.

“Tahun 2023 atas perintah Bupati kita harus memperoleh predikat Nidya, ini menjadi tugas kita bersama seluruh OPD, kedepannya harapan saya kedepan target ini tercapai,” ucapnya.

Diketahui, Penghargaan KLA kategori Pratama, Madya, Nindya dan Utama tahun 2022 diterima oleh 312 Kabupaten/Kota, se- Indonesia, dan Zomm Meeting diikuti 385 pimpinan daerah Walikota dan Bupati se-indonesia dan Para Lembaga Pemerhati Anak.

Sementara di Kabupaten Labuhanbatu zomm meeting diikuti Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, didampingi Sekdakab Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sarimpunan Ritonga, Asisten II Ikramsyah Putra Nasution, Asisten III Zaid Harahap, Staf Ahli Bupati Jumingan dan para pimpinan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kabag, dan Kaban Pemkab Labuhanbatu. (fdh/azw)

Berobat, Cukup Tunjukkan KTP

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan menargetkan, sebelum tahun 2024 program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dapat segera terwujud. Bahkan saat ini, masyarakat Kota Medan yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup hanya menunjukkan KTP saat berobat.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Medan, Trisno M Hutagalung dalam sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang digelar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan Burhanuddin Sitepu di Jalan Bunga Mawar Nomor 104, Kelurahan PB Selayang II, Medan Selayang, Minggu (24/72022).

Menurut Trisno Hutagalung, saat ini Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk menghimpun semua data masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dari kelas 1 hingga kelas 3, termasuk yang gratis. Jika nantinya masih ada warga Medan yang belum mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh Pemko Medan.

Trisno juga mengungkapkan, mulai tahun ini pencetakan kartu untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), tidak dilakukan lagi. “Tapi kita berobat sudah bisa memakai KTP, karena kepesertaan BPJS Kesehatan sudah terkoneksi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ungkapnya.

Untuk itu, Trisno mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk dapat mengonlinekan NIK dan KK nya agar ter-update. “Jangan sampai bapak ibu ketinggalan untuk pelayanan kesehatannya. Mulai Senin, bapak dan ibu silahkan langsung datang ke kantor camat atau Disdukcapil untuk mengonlinekan NIK dan KK,” imbaunya.

Selain itu, lanjut Trisno, dalam penanggulangan kemiskinan, Dinsos Kota Medan juga mempunyai beberapa program lainnya, seperti program bantuan untuk lansia, kelompok usaha bersama dan program keluarga harapan.

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu mengimbau masyarakat untuk selalu proaktif dalam setiap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemko Medan. Baik itu dalam bilang pelayanan kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, dan lainnnya.

Burhanuddin juga berharap, program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemko Medan benar-benar tepat sasaran sehingga pengentasan kemiskinan sesuai yang diharapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 ini dapat tercapai. “Jangan sampai ada warga Medan yang benar-benar tidak mampu, tidak dapat merasakan manfaat dari program yang dilaksanakan pemerintah. Jika masih ada, segera sampaikan kepada saya, akan saya perjuangkan hak-hak bapak ibu,” tegasnya.

Ketua DPC Demokrat Kota Medan demisioner ini juga mengimbau agar masyarakat yang sudah mendapatkan kartu BPJS gratis, agar selalu menggunakannya agar kepesertaannya tidak dinonaktifkan. “Minimal sebulan sekali gunakanlah kartu itu untuk cek kesehatan atau berobat. Jika tidak, maka kepesertaan bapak ibu akan dinonaktifkan karena bapak ibu dinilai mampu, sehingga tidak menggunakannya,” tandas Burhanuddin. (adz)

Dorong Gaya Hidup Sehat, bank bjb Dukung Pocari Sweat Run Indonesia 2022

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – bank bjb mendukung Pocari Sweat Run Indonesia 2022 demi mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan rajin berolahraga dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Lomba lari yang berlangsung pada Sabtu 24 Juli 2022 ini menerapkan konsep hybrid dengan menggabungkan virtual dan offline dengan lima kategori jarak, yakni marathon, half-marathon, 10K, 5K, dan 3K.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto mengatakan bank bjb mendukung Pocari Sweat Run Indonesia 2022 melalui program promosi pemberian tiket kepada nasabah perorangan mulai 19 Juli s.d 23 Juli 2022. Tersedia 100 tiket dengan rincian 50 tiket untuk kategori 10K dan 50 tiket untuk kategori Half Marathon.

“bank bjb senantiasa mendukung berbagai event olahraga seperti Pocari Sweat Run Indonesia 2022 sebagai bagian dari upaya mengajak masyarakat khususnya nasabah bank bjb menerapkan gaya hidup sehat,” ujar Widi.

bank bjb memberikan tiket gratis lomba lari tersebut kepada nasabah baru yang membuka tabungan Tandamata dengan setoran awal Rp1 juta (10K) dan Rp1,5 juta (Half-Marathon).

Selain itu, tiket gratis 10K juga diberikan kepada nasabah baru maupun exsisting yang membuka SiMUDA/Berjangka dengan setoran awal Rp500 ribu (1 tiket) dan Rp1 juta (2 tiket). Untuk kategori Half-Marathon maka setoran awalnya Rp600 ribu (1 tiket) dan Rp1,2 juta (2 tiket).

“Nasabah akan mendapatkan tiket Pocari Sweat Run Indonesia 2022 dengan cara membuka rekening bank bjb dengan syarat dan ketentuan,” kata Widi.

bank bjb sangat antusias mendukung event marathon dan sejenisnya karena olahraga lari punya banyak penggemar dari berbagai kalangan dan usia, baik muda maupun dewasa.

Selain itu, Pocari Sweat Run Indonesia 2022 yang telah memasuki tahun ke-9 ini menerapkan protokol kesehatan karena para peserta diwajibkan telah mendapatkan vaksinasi booster covid-19.

“bank bjb mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga namun tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Widi. (rel/sih)

Rencana Pemasangan 20 Ribu CCTV di Kota Medan Masih Tahap Perbaikan Perwal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengaktifkan 20 ribu unit CCTV di setiap sudut Kota Medan guna meningkatkan sistem keamanan dan membantu pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas di Kota Medan, belum menunjukkan progres yang berarti.

Pasalnya hingga saat ini, rencana tersebut terkesan jalan di tempat, yakni masih dalam tahap pembuatan dan perbaikan Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Masih perbaikan Perwal lagi, sebab 20 ribu CCTV itu bukan kita beli dan kita pasang, tapi kita juga akan bekerjasama dengan masyarakat dan perusahaan-perusahaan agar dapat meng-connect-kan CCTV mereka dengan sistem kita. Untuk itu perlu payung hukum, itu yang kita tambahkan lagi poinnya di Perwal, makanya di perbaiki lagi” ucap Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahman Pane kepada Sumut Pos, Senin (25/7/2022).

Dikatakan Arrahman, selain CCTV milik masyarakat, pelaku usaha maupun koorporasi, Pemko Medan juga telah mendata CCTV yang telah dimiliki Pemko Medan melalui OPD-OPD nya.

“Ada ratusan juga itu, baik milik Dishub (Dinas Perhubungan) maupun OPD-OPD yang lain, itu sudah kita data. Itu nanti ditambah CCTV punya masyarakat dan perusahaan-perusahaan tadi. Kekurangannya (hingga mencapai 20 ribu CCTV), nanti baru kita hitung dan dilakukan pembelian, namun kita sesuaikan dengan anggaran yang ada dulu,” ujarnya.

Terkait penganggarannya, Arrahman mengatakan baru akan diusulkan dalam APBD Kota Medan tahun depan. Namun begitu, pengaktifan CCTV milik Pemko Medan dan pengkoneksian CCTV milik masyarakat dan koorporasi tersebut akan tetap dilakukan pada tahun ini.

“Untuk pengkoneksian CCTV nya tetap akan dilakukan tahun ini, karena Perwalnya sebenarnya sudah selesai, tinggal perbaikan kalimat-kalimat tentang poin-poin yang mengatur penggunaan CCTV masyarakat atau koorporasi itu,” katanya.

Nantinya setelah perwal selesai, sambung Arrahman, Pemko Medan juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak pemilik CCTV agar CCTV yang mereka miliki dapat dikoneksikan oleh Pemko Medan.

“Nanti OPD-OPD akan bekerjasama dalam mensosialisasikan perwal itu sesuai dengan tupoksinya dan stakeholder nya masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan memang tengah mematangkan persiapan pengaktifan 20 ribu unit CCTV di setiap sudut Kota Medan guna meningkatkan sistem keamanan dan membantu pihak kepolisian dalam menjaga stabilitas.

“Iya kita rencanakan kemarin, sudah kita masukkan, salah satunya di dinas-dinas kita yang bisa terkaitan dengan itu, baik itu dengan (dinas) kominfo, baik itu dengan Dishub juga,” ucap Bobby, Kamis (13/1/2022) lalu.

Selain itu, sambung Bobby, Pemko Medan juga telah berkoordinasi dengan forkopimda terkait rencana itu.

“Dengan forkopimda juga telah kita komunikasikan, bagaimana bisa meng-connect-kan, CCTV-CCTV masyarakat yang ada didepan. Misalnya di rukonya, di depannya ada CCTV. Itu bisa kita koneksikan juga menjadi pemantauan, baik dari pemerintah ataupun dari Polres. Nah ini yang sedang kita buat kajian aturan-aturannya, supaya juga tidak menyalahi aturan masyarakat,” pungkasnya.
(map/ila)

Komitmen Perlindungan Anak, Pemkab Dairi Terima Penghargaan dari KPAI

PENGHARGAAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani Simarmata bersama forum anak diabadikan bersama piagam pengharagaan dari KPAI.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, menerima penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indomesia (KPAI). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Iswan Togatorop mengatakan, penganuerahan dilaksanakan di Jakarta, Kamis (21/7) lalu.

Sementara, kabar raihan prestasi itu diperoleh Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu disela mengikuti puncak Hari Anak Nasional (HAN) secara virtual, Sabtu (23/7).

Iswan mengatakan, penghargaan itu diberikan sebagai kabupaten yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis aplikasi Sistem Monitoring Perlindungan Anak SIMEP tahun 2022.

Iswan memgatakan, Eddy KA Berutu mengapresiasi kerja keras dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Dairi, bisa 2 kali secara berturut-turut mendapat penghargaan dimaksud.

“Saya mengucapkan selamat, dan terima kasih kepada Dinas P3AP2KaB telah mengerjakan dan berkoordinasi sehingga mendapatkan penghargaan ini,” tutur Eddy.

Eddy menyebut, kita patut bangga, karena Kabupaten Dairi masuk nominasi 5 terbaik dari seluruh kabupaten di Indonesia dan merupakan satu-satunya dari Sumatera Utara.

“Penghargaan ini akan menjadi penyemangat dan dapat lebih giat lagi dalam mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan bagi semua anak di Kabupaten Dairi. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus berkolaborasi,” pungkasnya.(rud/azw)

1...2,4822,4832,484...15,922Page 2,483 of 15,922