Home Blog Page 2495

DPRD Minta Pemko Medan Sosialisasikan Program Rawat Inap Gratis Bagi Pasien Unregister

Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Netty Yuniati Siregar.

MEDAN, SUMUT POS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk mensosialisasikan secara masif dengan adanya program rawat inap gratis bagi masyarakat Kota Medan yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Program rawat inap tersebut dapat dilakukan di RSUD dr Pirngadi Medan dengan status sebagai pasien Unregister.

Pasalnya hingga saat ini, masih cukup banyak warga Kota Medan yang belum memiliki jaminan kesehatan, namun tidak mengetahui adanya program Unregister di RSUD dr Pirngadi Medan.

“Untuk itu, kita meminta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan untuk mensosialisasikan adanya program Unregister ini. Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di RS karena ketiadaan biaya,” ucap Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Netty Yuniati Siregar kepada Sumut Pos.CO, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan Netty, DPRD Kota Medan telah menganggarkan program Unregister tersebut pada APBD Tahun 2022. Setelah dianggarkan, para wakil rakyat di DPRD Medan juga kerap mensosialisasikannya pada setiap kegiatan, utamanya pada kegiatan-kegiatan rutin seperti Sosialisasi Perda dan Reses.

“Jadi jangan hanya dewan saja yang mensosialisasikan program Unregister ini, tapi perangkat pemerintahnya juga harus ikut mensosialisasikan. Kalau ada masyarakat yang sakit dan butuh fasilitas rawat inap, kepala lingkungan harus bisa memfasilitasi warganya tersebut untuk dapat dirawat secara Unregister di RS Pirngadi Medan,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Diterangkan Netty, selain mensosialisasikan adanya program Unregister, DPRD Medan juga kerap mensosialisasikan program penambahan kuota 100 ribu peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Walaupun di lapangan, sambung Netty, masalah yang paling banyak ditemui adalah banyaknya warga yang memiliki BPJS Kesehatan Mandiri namun menunggak pembayaran iurannya. Sedangkan untuk dialihkan sebagai peserta BPJS PBI, peserta BPJS Mandiri harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu.

“Dan untuk masalah ini, Pemko Medan dan DPRD Medan bersama pihak BPJS Kesehatan tengah membahas solusinya. Sementara itu, program penambahan kuota BPJS PBI dan Unregister terus kita gaungkan,” katanya.

Selain meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif, Netty juga meminta kepada masyarakat untuk lebih pro aktif terhadap program-program kesehatan yang dimiliki Pemko Medan.

“Program penambahan BPJS PBI seperti ini harus dimanfaatkan, kita minta masyarakat juga harus pro aktif. Lalu ada juga masyarakat yang BPJS Mandirinya menunggak, disini perlu keterbukaan dari masyarakat agar kita bisa mendorong pemerintah untuk mencari solusi dari masalah yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya.
(Map/han)

Terkendala Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Perbaikan Jalan Umar Baki Diperbaiki Akhir Agustus

MELINTAS: Seorang pengendara sepeda motor melintas di Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, yang rusak kareba sering dilalui truk yang diduga bertonase lebih.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai berjanji akan mengerjakan perbaikan ruas Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat pada akhir bulan Agustus 2022.

Sekretaris Daerah Kota Binjai, H Irwansyah Nasution menjelaskan, pengerjaan perbaikan Jalan Letnan Umar Baki saat ini sedang dalam proses pengadaan barang dan jasanya.

“Kemarin memang ada sedikit gangguan sehingga kita harus melakukan proses ulang pengadaan barang dan jasanya,” katanya, Kamis (21/7/2022).

Setelah proses pengadaan barang dan jasa tuntas, dia berharap perbaikan dapat dikerjakan pada akhir Agustus mendatang. Begitu juga pelaksanaan pekerjaan dimulai pada akhir Agustus 2022.

Karenanya, dia meminta masyarakat yang berdomisili di sekitaran Jalan Letnan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, bersabar. Dia juga mengajak untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu miring yang mengatakan perbaikan jalan batal dikerjakan.

“Banyak isu miring menyatakan tidak jadi dikerjakan karena tidak ada uangnya, itu gak mungkin. Karena kita menggunakan APBD yang telah direncanakan diakhir tahun 2021,”terangnya.

Dia menambahkan, anggaran perbaikan ruas Jalan Letnan Umar Baki multiyears dengan total anggaran sebesar Rp20 miliar di tahun 2022 dan 2023.

“Ruas Jalan Letnan Umar Baki yang akan dilakukan perbaikan sepanjang 2 kilometer. Jadi nanti di tahun pertama, berapa nanti pelaksanaan pekerjaan persentasenya itu yang kita bayar, sisanya di tahun kedua,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Binjai memohon maaf kepada masyarakat atas tertundanya pelaksanaan perbaikan ruas Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Selasa (5/7/2022).

Namun demikian, Pemko Binjai berjanji tetap akan melaksanan pengerjaan perbaikan jalan rusak tersebut pada tahun ini.

Perbaikan ruas jalan yang kerap dilalui truk diduga bertonase lebih ini rencana semua dijanjikan akan diperbaiki pada April 2022. Namun nyatanya, perbaikan yang dijanjikan Pemko Binjai kembali diundur pada Juli 2022 mendatang.

Perbaikan Jalan Letnan Umar Baki dilakukan dengan beton rigid. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai juga menggandeng kejaksaan negeri setempat dalam prosesnya.

Jalan rusak di Kelurahan Payaroba ini menyita perhatian masyarakat karena telah merenggut nyawa pelajar. Korban berinisial FN (12) tewas di tempat setelah dilindas truk akibat lubang di Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Jumat (4/3) pagi.

Korban tewas dibonceng oleh kakaknya setelah menabrak lubang yang menganga dan terhempas ke kiri. (ted/han)

Pemko Medan Diminta Sosialisasikan Program Pasien Unregister Secara Masif

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta untuk mensosialisasikan secara masif adanya program rawat inap gratis bagi masyarakat Kota Medan yang belum memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Program rawat inap tersebut dapat dilakukan di RSUD dr Pirngadi Medan dengan status sebagai pasien Unregister.

Pasalnya hingga saat ini, masih cukup banyak warga Kota Medan yang belum memiliki jaminan kesehatan namun tidak mengetahui adanya program Unregister di RSUD dr Pirngadi Medan.

“Untuk itu, kita meminta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, pihak kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan untuk mensosialisasikan adanya program Unregister ini. Jangan sampai ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan rawat inap di RS karena ketiadaan biaya,” ucap Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Netty Yuniati Siregar kepada Sumut Pos, Kamis (21/7/2022).

Dikatakan Netty, pihaknya di DPRD Kota Medan telah menganggarkan program Unregister tersebut pada APBD Tahun 2022. Setelah dianggarkan, para wakil rakyat di DPRD Medan juga kerap mensosialisasikannya pada setiap kegiatan, utamanya pada kegiatan-kegiatan rutin seperti Sosialisasi Perda dan Reses.

“Jadi jangan hanya dewan saja yang mensosialisasikan program Unregister ini, tapi perangkat pemerintahnya juga harus ikut mensosialisasikan. Kalau ada masyarakat yang sakit dan butuh fasilitas rawat inap, kepala lingkungan harus bisa memfasilitasi warganya tersebut untuk dapat dirawat secara Unregister di RS Pirngadi Medan,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Diterangkan Netty, selain mensosialisasikan adanya program Unregister, DPRD Medan juga kerap mensosialisasikan program penambahan kuota 100 ribu peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Walaupun di lapangan, sambung Netty, masalah yang paling banyak ditemui adalah banyaknya warga yang memiliki BPJS Kesehatan Mandiri namun menunggak pembayaran iurannya. Sedangkan untuk dialihkan sebagai peserta BPJS PBI, peserta BPJS Mandiri harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu.

“Dan untuk masalah ini, Pemko Medan dan DPRD Medan bersama pihak BPJS Kesehatan tengah membahas solusinya. Sementara itu, program penambahan kuota BPJS PBI dan Unregister terus kita gaungkan,” katanya.

Selain meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif, Netty juga meminta kepada masyarakat untuk lebih pro aktif terhadap program-program kesehatan yang dimiliki Pemko Medan.

“Program penambahan BPJS PBI seperti ini harus dimanfaatkan, kita minta masyarakat juga harus pro aktif. Lalu ada juga masyarakat yang BPJS Mandirinya menunggak, disini perlu keterbukaan dari masyarakat agar kita bisa mendorong pemerintah untuk mencari solusi dari masalah yang sebenarnya terjadi,” pungkasnya. (rel)

PTPN 3 Ground Breaking Revitalisasi PLTBm, Beroperasi 2023, Berkapasitas 2,2 MW

BERSAMA: Unsur PTPN 3 (Persero) dan tim dari PT KPI dan PT APJA diabadikan bersama saat ground breaking revitalisasi PLTBm Rambutan di Pabrik Kelapa Sawit Rambutan, Rabu (20/7).

SUMUTPOS.CO – PT Perkebunan Nusantara 3 (Persero), melaksanakan ground breaking revitalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Rambutan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan, Rabu (20/7).

PLTBm merupakan satu sumber alternatif energi yang dapat menjawab tantangan penggunaan energi fosil, sesuai dengan Program Kementerian ESDM, yakni menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mempunyai efek ramah lingkungan.

Untuk memperlancar proyek tersebut, PTPN 3 (Persero) bekerja sama dengan PT Kumnam Plant Indonesia (PT KPI) dan PT Andika Pratama Jaya Abadi (PT APJA), melalui Surat Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) untuk melaksanakan Revitalisasi PLTBm Rambutan ini.

Hadir dalam kegiatan tersebut melalui daring, Direktur Pelaksana PTPN 3 (Persero) Ahmad Haslan Saragih, Kepala Divisi Bisnis Stategis dan Sustainibility Ugun Untaryo, dan Direktur PT KPI Kim. Hadir secara offline di Ruang Rapat PKS Rambutan, SEVP Operation 1 Darmansyah, didampingi Kepala Bagian Operasional Traksi Infrastruktur Julkarnein, General Manajer Distrik Serdang 2 Dhani Hasibuan, Manajer PKS Rambutan Isnandar, serta tim dari PT KPI dan PT APJA.

SEVP Operation 1, Darmansyah menyampaikan, tujuan pembangunan PLTBm Rambutan kapasitas 2,2 megawatt (MW) adalah untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara PTPN 3 dengan PT PLN (Persero). Ini sesuai Nomor: 3.13/MOU/02/2010, tentang Kerja Sama Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Biomassa dan/atau Energi Terbarukan Lainnya. Pada saat itu, PT PLN mengalami defisit energi listrik.

Darmansyah menjelaskan, dalam pelaksanaan pemenuhan seluruh persyaratan pendukung surat perjanjian PTPN 3 (Persero) meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk memberikan pendampingan hukum dalam bentuk nota pendapat, guna meminimalisir permasalahan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

“Nota Pendapat dari Kejati Sumut digunakan PTPN 3 (Persero) sebagai referensi pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ungkap Darmansyah.

Lebih lanjut Darmansyah mengatakan, dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi oleh PT KPI dan PT APJA, PTPN 3 (Persero) menunjuk PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) yang akan berkoordinasi dengan Manajemen PRBTN dan Bagian Operasional Traksi Infrastruktur PTPN 3 (Persero).

“Besar harapan kami, pekerjaan Revitalisasi PLTBm di PKS Rambutan dapat berjalan dengan lancar, selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan seluruh persyaratan perizinan terpenuhi. Sehingga nantinya PLTBm Rambutan ini dapat beroperasi dengan baik dalam mendistribusikan listriknya tanpa kendala apapun,” harapnya.

Dengan keberhasilan pembangunan revitalasi PLTBM Rambutan ini, sambungnya, akan membawa dampak positif dalam menarik investor dalam dan luar negeri, untuk bekerja sama dengan PTPN 3 (Persero).

Sementara itu, Direktur Pelaksana PTPN 3 (Persero), Ahmad Haslan mengatakan, pelaksanaan kerja sama BGS ini dapat diselesaikan dan beroperasi pada awal 2023. Setelah selesainya perbaikan/revitalisasi PLTBm tersebut, diharapkan aset PLTBm PTPN 3 (Persero) dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk sumber pemenuhan kebutuhan listrik internal PKS Rambutan dan sekitarnya, sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.

“PTPN Group memiliki komitmen besar dalam pengembangan bisnis EBT untuk mendukung kebijakan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, terkait target energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, serta mendukung Program Dekarbonisasi PTPN Group,” jelasnya.

Di masa depan, lanjut Ahmad, PTPN Group akan terus berkomitmen dan mengembangkan bisnis EBT melalui pendanaan mandiri maupun kerja sama kemitraan strategis demi mendukung kemandirian energi nasional dan upaya pencapaian nilai ekonomi karbon yang optimal. (ila/saz)

SRIKANDI PLN Ikut Andil Siaga Pelaksanaan W20 Summit di Danau Toba

PARAPAT, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Women 20 (W20) Summit yang digelar di Danau Toba pada tanggal 18 hingga 21 Juli 2022 merupakan salah satu rangkaian kegiatan Enggagement group G20 yang akan membawa nama baik bagi dunia pariwisata Sumatera Utara. Untuk itu, PLN UIW Sumatera Utara sangat fokus dalam mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar.

Dalam mendukung kegiatan ini, PLN telah menyiagakan personel sebanyak 30 Personel 3 unit Generator set dan 3 unit UPS yang standby di lokasi-lokasi acara diantaranya Hotel Niagara, Kaldera Toba dan Pantai Bebas. Skema peralihan Penyulang juga sudah disiapkan apabila terjadi gangguan saat penyelenggaraan.

General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung yang didampingi Dua Manager ULP Srikandi dari ULP Kisaran dan ULP Lima Puluh beserta Jajaran Manajemen turun langsung melihat persiapan personel dan kehandalan jaringan yang akan melayani kegiatan tersebut. Pandapotan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan internasional yang wajib didukung dan dipastikan lancar.

“Kami sangat mendukung kegiatan Women 20 Summit ini, personel sudah kita siagakan dan peralatan- peralatan juga sudah standby untuk mengantisipasi kendala-kendala di lapangan. Kami juga mengajak Manager ULP Srikandi untuk ikut serta dalam pelaksanaan persiapan kegiatan ini”, tutur Pandapotan

PLN berharap kegiatan dapat terselenggara dengan baik dan delegasi dari tokoh wanita Indonesia bisa memanfaatkan ajang internasional untuk promosi pariwisata Danau Toba sehingga dapat mengundang investor untuk membangun di Danau Toba.

“Kami sangat senang diundang untuk ikut andil dalam menyukseskan kegiatan ini, dimana ini merupakan wujud kesetaraan Gender dan dunia mendengar apa yang akan disampaikan oleh para tokoh-tokoh wanitadari delegasi berbagai negara”, Ucap Fika Amelia Salah Satu Manager ULP Srikandi di PLN Sumut.

Electrifying Lifestyle

Dalam hal mendukung program electrifying lifestyle dan program zero emission yang dicanangkan pemerintah, PLN juga telah membangun fasilitas listrik umum seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan Anjungan Listrik Mandiri (ALMA).

Hadirnya SPKLU dan ALMA merupakan wujud nyata langkah PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik serta menghadirkan energi listrik bagi wisatawan yang akan berlibur di Danau Toba. Hadirnya ALMA juga menjadi alternatif sumber penerangan dan pengisian baterai bagi kapal – kapal yang bersandar di pelabuhan Tigaras dan Pelabuhan Simanindo yang berada di perairan Danau Toba. (rel/ila)

KOKAM Sumut Ajak Elemen Masyarakat Jaga Keutuhan NKRI

Komandan KOKAM Sumut, Muhammad Siddik Gurning.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana sesuai dengan ideologi Pancasila. Ini disampaikan Komandan Wilayah KOKAM Sumut, Muhammad Siddik Gurning dalam menyikapi moderasi beragama.

“Dalam meyikapi moderasi agama, KOKAM berada di jalan tengah dalam menghadapi persoalan, terutama persoalan keagamaan. Sehingga di jalan tengah itu, kita dapat menjadi pemersatu atau pererai dalam dua kubu yang saling bersitegang, dan tidak terseret kepada kubu kiri maupun kubu kanan,” ujar Siddik, Kamis (21/7).

Dia menjelaskan, Indonesia adalah bangsa yang mempunyai banyak suku, ras, dan agama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan (pemahaman agama yang sangat kaku) maupun ekstrem kiri (pemahaman agama yang sangat liberal).

“Karena tindakan radikal, jika dilawan dengan sikap yang radikal pula, maka akan melahirkan gerakan-gerakan radikal yang lainnya,” ujar Siddik.

Sementara itu, Siddik menambahkan, tugas KOKAM saat ini ada tiga tujuan utama. Adalah kemanusiaan, kebencanaan, dan ekologi.

“KOKAM Sumut mendukung program pelaksanaan moderasi beragama di wilayah Sumatera Utara. Dikarenakan moderasi beragama memiliki nilai-nilai mulia dan merupakan sebagai perekat dan pemersatu masyarakat bangsa Indonesia,” ujar Siddik.

“Apalagi ini sebentar lagi akan mendekati 17 Agustus 2022, yang mana merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berharap semua elemen menjaga ketertiban, agar negara yang kita cintai ini tetap dalam kondisi aman,” tandasnya. (ted/han)