Home Blog Page 2558

Perjalanan Dinas Pimpinan & Anggota DPRD Dairi Selama 5 Bulan, Habiskan Anggaran Rp4,5 M

PENJELASAN: Sekretaris DPRD Dairi Yon Hendrik, saat menjelaskan biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Dairi Tahun Anggaran 2022.Rudy Sitanggang/Sumut Pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Selama periode Januari-Mei 2022 ini, biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Dairi, sudah menghabiskan anggaran lebih kurang Rp4,5 miliar. Dari informasi yang diperoleh, pada 5 bulan terakhir Anggota DPRD Dairi sangat intens melakukan kunjungan maupun studi banding ke berbagai kabupaten kota, baik di dalam Sumatera Utara (Sumut), maupun daerah luar provinsi.

Jika dibandingkan dengan 2021 lalu, jumlah kunjungan anggota DPRD Dairi dengan durasi bulan yang sama pada tahun ini, tergolong lebih banyak. Rata-rata setiap pekan, Anggota DPRD Dairi melakukan perjalanan dinas. Bahkan, ada seorang Anggota DPRD Dairi telah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah, untuk biaya perjalanan dinas dan hanya mengunjungi satu daerah saja.

Masyarakat pun berharap, dana perjalanan dinas dipergunakan untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD Dairi, supaya lebih maksimal menyuarakan aspirasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris DPRD Dairi, Yon Hendrik menjelaskan, jumlah perjalanan dinas pimpinan serta anggota dewan pada Januari-Mei 2022 sebesar Rp4,5 miliar, sudah dipertanggungjawabkan.

“Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dibayarkan berdasarkan surat perintah tugas (SPT) yang dikeluarkan/ditandatangani pimpinan DPRD Dairi, dengan lampiran bukti kunjungan,” ungkap Hendrik, Rabu (29/6).

Hendrik juga menjelaskan, adapun besaran biaya perjalanan dinas DPRD Dairi luar kota dalam provinsi, yakni untuk transportasi sebesar Rp270 ribu per anggota sekali pulang pergi Kota Medan. Selanjutnya, uang saku sebesar Rp300 ribu per hari, penginapan Rp1,2 juta atau dibayarkan sesuai kuitansi. Sementara, besaran SPPD untuk luar provinsi, yakni transportasi dari Kabupaten Dairi ke Kota Medan Rp270 ribu, ditambah ongkos pesawat, misalnya ke Jogjakarta sebesar Rp3,6 juta pulang pergi, biaya penginapan Rp1,5 juta, serta uang saku Rp500 ribu per hari.

Menurut Hendrik, jumlah SPPD pimpinan dan anggota DPRD Dairi tidak ada batasan. Selaku sekretaris, dia pun mengaku tak punya kewenangan membatasi perjalan dinas pimpinan dan anggota dewan. Hendrik pun menyebutkan, jumlah anggaran perjalanan dinas DPRD Dairi diplot pada APBD 2022, mencapai Rp9 miliar.

Terpisah, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani mengatakan, perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan sudah dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus). Selain sudah ditetapkan pada Bamus, perjalanan dinas disesuaikan dengan ketersedian anggaran.

“Perjalanan dinas dewan untuk melakukan studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas maupun sebagai pembanding dengan daerah lain, sangat penting demi kemajuan daerah ini,” tutur Sabam.

Begitu juga masalah hasil kunjungan anggota dewan, lanjut Sabam, akan dilaporkan kepada pimpinan dewan sebagai bukti hasil studi banding. Menurutnya, sampai saat ini hasil kunjungan dewan masih positif untuk kebutuhan pembangunan di Kabupaten Dairi.

“Sehingga, jika sesuai dituangkan dalam Bamus dan anggaran tersedia, maka perjalanan dinas dewan tidak salah,” ujarnya lagi.

Ketika ditanya, apakah pimpinan atau anggota dewan bisa melakukan kunjungan kepada satu kota kabupaten saja secara berulang-ulang? Menurut Sabam, hal tersebut bisa dilakukan.

“Mungkin pimpinan atau anggota DPRD dimaksud, sangat tertarik dengan apa yang ada di kabupaten kota tersebut,” pungkasnya. (rud/saz)

Fraksi Persatuan Solidaritas Apresiasi Pembelajaran Matematika Metode Gasing

SAMPAIKAN: Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas Guntur Simamora saat sampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar Bupati Dairi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, Rabu (29/6).

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Fraksi gabungan Persatuan Solidaritas (Perindo-PSI) DPRD Humbanghasundutan (Humbahas), memberikan apresiasi kepada Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, terhadap pendidikan di kabupaten tersebut.

Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas, Guntur Simamora menilai, Bupati Humbahas telah mengembangkan pendidikan melalui program pembelajaran matematika metode gasing di Kabupaten Humbahas.

Hal itu disampaikan Guntur, saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap nota pengantar Bupati Humbahas pada Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran (TA) 2021.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa juga kami memberikan apresiasi kepada saudara Bupati, yang telah mengembangkan pendidikan melalui program pembelajaran matematika metode gasing,” ungkap Guntur pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Humbahas, Rabu (29/6).

Lebih lanjut Guntur menjelaskan, atas apresiasi itu, Fraksi Persatuan Solidaritas berharap agar program pembelajaran matematika metode gasing ini, dapat diterapkan di seluruh SD dan SMP yang ada di Kabupaten Humbahas. Agar seluruh peserta didik dapat mengikuti program pembelajaran tersebut. Sehingga ke depan peserta didik dapat mencintai matematika.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol, serta Wakil Ketua Marolop Manik dan Labuan Lumbantoruan. Dengan jumlah 21 anggota yang hadir dari total 25 orang. Turut dihadiri, Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, Sekdakab Tonny Sihombing, Kajari Humbahas diwakili Kasi Intel Hendra Sinaga.

Sebelumnya, Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, menyampaikan nota pengantar Pengajuan Pertanggungjawaban APBD TA 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Humbahas, Senin (27/6) lalu.

Pada kesempatan itu, Dosmar menyampaikan, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Humbahas sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, berorientasi pada Visi Pembangunan Nasional, yakni Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Madiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong.

Skala prioritas pembangunan yang dituangkan dalam APBD TA 2021, di antaranya pemulihan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan, pemantapan upaya penanggulangan stunting dan kemiskinan. Selanjutnya, pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah, pemanfaatan kualitas pendidikan, sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat, serta meningkatkan industry pariwisata. Diharapkan sektor-sektor ini bisa jadi motor penggerak dalam pembangunan perekonomian masyarakat tanpa mengabaikan sektor lainnya.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel, serta berbasis kinerja. Menurut Dosmar, selama TA 2021, seluruh OPD telah berupaya maksimal untuk melaksanakan tertib administrasi dan pebaikan-perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan.

“Laporan Keuangan Pemkab Humbahas TA 2021 telah diperiksa oleh BPK dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti sejak 2016 sudah 6 kali berturut turut dengan Opini WTP,” bebernya.

Adapun Realisasi APBD dari sisi belanja adalah Rp974.062.646.555 dari anggaran Rp1.095.470.506.244 (mencapai 88,92 persen), dibanding 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,56 persen. Dengan mengetahui perhitungan Realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja, dan Realisasi Pembiayaan Netto, maka jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) TA 2021 sebesar RP139.761.733.450.

Sedangkan dari realisasi pos-pos pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp78.250.589.733 (104.02 persen) dari anggaran Rp75.226.768.375.

“Kami menyadari, masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga hasil yang dapat dirasakan benar-benar memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Untuk itu, ke depan kita akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara maksimal dengan melibatkan seluruh stakeholder, agar dapat berpartisipasi aktif,” pungkas Dosmar. (des/saz)

Aparatur Pemko Medan Ikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan sebanyak 60 orang Aparatur di lingkungan Pemko Medan mengikuti pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa tingkat dasar di Hotel Grand Kanaya, Senin (30/5). Pelatihan yang akan berlangsung selama 13 hari ini akan diisi dengan pembelajaran nonklasikal dan klasikal kemudian akan dilanjutkan dengan ujian.

Pelatihan yang digelar Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Asisten Umum Renward Parapat. Hadir sebagai Tenaga Pengajar atau Fasilitator Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumut Benny Nainggolan.

Dalam sambutan Bobby Nasution yang dibacakan Asmum bahwa pelatihan seperti ini tentunya bukan yang pertama namun merupakan program berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para aparatur. Selain itu juga merupakan kebutuhan akan pembaharuan wawasan karena dinamisnya perubahan regulasi pengadaan barang/jasa yang terus berkembang.”Pak Wali Kota berpesan kepada kita semua peserta pelatihan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh sampai selesai,” Kata Renward Parapat.

Menurut Renward, Pemerintah selalu berusaha untuk terus menata proses pengadaan barang dan jasa melalui regulasi -regulasi yang ditetapkan. Salah satunya adalah melalui Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

“Sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tentunya Perpres ini sudah seharusnya kita pahami dan laksanakan dengan baik dan benar. Kemudian kita adopsi secara efisien dan efektif melalui sistem maupun prosedur dalam pedoman umum pengelolaan APBD Pemko Medan,” jelasnya.

Renward menambahkan momentum pelatihan ini sangat strategis bagi kualitas Pengadaan Barang dan jasa kita. Oleh karena para peserta diminta untuk serius dalam setiap tahapan pembelajaran sehingga setelah ujian kita mendapatkan kelulusan dengan persentase tinggi dari keseluruhan peserta.

“Eksplorasi seluas-luasnya wawasan dan pengalaman para narasumber tidak hanya dalam setiap teori dan regulasi yang ada pelajari namun juga pengalaman pengelolaan barang dan jasa yang anda alami, sehingga selain akan menjadi lebih baik dalam persiapan menghadapi ujian di jelang Akhir pelatihan, seluruh peserta juga akan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka bersaing, adil serta akuntabel,” Sebut Renward.

Sementara itu Plt Kepala BKDPSDM Sutan Tolang Lubis menyebutkan bahwa Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa tingkat dasar ini untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta sikap pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemko Medan sesuai dengan Perpres Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Dijelaskan Sutan Tolang Lubis, Materi dalam pelatihan yang akan diberikan dalam pelatihan ini adalah Pre test dan Post Test, pengantar manajemen rantai pasok, Pengantar pengadaan barang dan jasa Pemerintah , kompetensi melakukan perencanaan PBJP level I, kompetensi melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah level I, kompetensi mengelola kontrak PBJP level I dan kompetensi mengelola PBJP secara swakelola level I serta Synchronus.

“Pelatihan ini diikuti 60 peserta dari Aparatur perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Pelatihan ini akan berlangsung selama 13 hari ini akan diisi dengan pembelajaran non klasikal dari tanggal 31 Mei sampai 11 Juni dan klasikal dari tanggal 13 sampai 15 Juni kemudian akan dilanjutkan dengan ujian pada tanggal 23 dan 24 Juni 2022,” jelas Plt Kepala BKDPSDM. (rel)

Penembakan Pendeta Tambunan, Polisi Periksa 10 Saksi

OLAH TKP: Polisi saat olah TKP penembakan Pendeta Tambunan Kompleks Viktori Land, Dusun 3, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian masih menyelidiki motif penyebab penembakan Pendeta Fernando Tambunan (47), warga Kompleks Viktori Land, Dusun 3, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang.

Hingga saat ini Polres Deliserdang sudah memeriksa 10 saksi untuk mengungkap kasus penembakan Pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang, Komisaris I Kadek Cahyadi mengatakan, penyidik belum menetapkan tersangka karena masih melakukan penyelidikan.

Namun, penyidik, ujar Kadek, menduga jenis senjata yang digunakan pelaku menembak Pendeta Fernando Tambunan adalah jenis senapan angin.

“Dugaan sementara, kami menyimpulkan pelaku menggunakan senapan angin.” kata I Kadek Cahyadi kepada Tempo, Rabu (29/6).

Saat ini, tim Laboratorium Forensik Polda Sumut masih menunggu pihak rumah sakit yang melakukan operasi mengangkat proyektil dari tubuh korban. Hal ini untuk memastikan jenis senjata yang dipakai pelaku.

“Untuk proyektil kami masih menunggu dari rumah sakit.” ujar Kadek.

Soal latar belakang penembakan, Kadek menyebut tidak tertutup kemungkinan bermotif teror. Namun petugas gabungan Polres Deliserdang, Polisi Sektor Galang serta Polda Sumut, kata Kadek masih melakukan pendalaman penyelidikan.

Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kabid Humas Polda Sumut), Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (29/6) mengatakan, pihaknya masih dalam penyelidikan. (tem/dwi/azw)

Sidang Kasus Adik Tikam Abang Kandung hingga Tewas, Ibu Menangis Jadi Saksi

MENANGIS: Linceria br Marpaung (kiri) ibu dari terdakwa dan korban, menangis memberikan kesaksian dalam sidang kasus pembunuhan di PN Medan, Rabu (29/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maralus Nauli Sitompul (33) terdakwa pembunuh abang kandungnya, Bobi Nauli Sitompul hingga tewas menjalani sidang perdana secara virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (29/6).

Sidang beragendakan dakwaan sekaligus saksi itu, menghadirkan Linceria br Marpaung dan B Sitompul selalu kedua orangtua terdakwa dan korban bersama 2 saksi lainnya, Charles Sinaga dan Jhon Piter Manik yang merupakan tetangga korban dan Kepala lingkungan setempat.

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Linceria boru Marpaung yang tak mampu menyembunyikan kesedihannya atas kejadian tersebut mengungkapkan, bahwa ketika itu terdakwa pulang ke rumah dengan kondisi mabuk berat dan emosi karena tidak ada makanan yang tersedia di rumah.

“Entah kenapa malam itu dia (terdakwa) pulang, mabuk se-mabuk-mabuknya. Dia emosi nggak ada makanan di rumah jadi saya suruh masak mie yang ada di lemari kami, tapi dia masih terus marah-marah sampai terbangun abangnya (korban) itu,” ungkap Linceria terisak-isak.

Majelis hakim kemudian menanyakan tentang keseharian terdakwa dan korban di rumah. “Mereka ini (korban dan terdakwa) kompak tidak? memang sering dia (terdakwa) mabuk-mabukan?,” tanya Ketua majelis hakim, Denny Lumban Tobing kepada saksi Linceria.

Linceria menyampaikan bahwa kedua anaknya (terdakwa dan korban) itu pada dasarnya sangat kompak sebagai abang beradik. Namun, Linceria mengaku tak menyangka kenapa pada malam nahas itu terdakwa pulang dengan kondisi mabuk berat dan kalaf hingga menikam abang kandungnya.

“Kompaknya sebenarnya orang ini, pak. Dia (terdakwa) ini pun anaknya baik-baiknya sebetulnya, tapi entah kenapa malam itu mabuk semabuk-mabuknya, marah-marah pas sampai di rumah,” ujar Linceria br Marpaung.

Menurutnya, korban yang saat itu tidur kemudian terbangun karena mendengar suara terdakwa yang marah-marah kepada ibunya. “Terbangun abangnya (korban) waktu itu, marah juga abangnya itu karena dengar cakap dia (terdakwa) jadi berantam lah orang ini sampai kayak gitu jadinya,” tutur Linceria sembari menahan tangisnya.

Sementara itu ayah kandung terdakwa dan korban, B Sitompul dalam kesaksiannya di persidangan mangaku melihat keduanya sudah dalam kondisi bergumul ketika ikut terbangun karena mendengar kegaduhan. “Saya terbangun karena ribut itu kan, saya liat orang itu (terdakwa dan korban) udah bergumul. Ada apa kalian? saya bilang, tapi udah nempel pisaunya itu di dada abangnya,” jelas B Sitompul kepada majelis hakim.

Sedangkan saksi Charles Sinaga dan Jhon Piter Manik yang merupakan tetangga dan Kepala lingkungan di tempat tinggal terdakwa dan korban mengaku baru mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan warga lain yang mendengar keributan tersebut.

“Saya dibangunkan anak saya karena dikasih tau warga ada yang ribut, pas saya sampai di rumahnya saya lihat si terdakwa ini memangku korban yang udah tergeletak ada pisau di dadanya. Langsung saya pinjam mobil tetangga membawa korban ke rumah sakit estomihi,” ujar saksi John Piter Manik, Kepala lingkungan tempat tinggal keduanya dalam persidangan.

Mengutip dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kharya Saputra, pada 5 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa Maralus Nauli Sitompul pulang dari warung tuak dalam keadaan mabuk, kemudian saksi Linceria Br Marpaung membuka pintu rumah dan terdakwa pun masuk ke rumah.

Setelah masuk ke rumah terdakwa yang merasa lapar memarahi saksi Linceria Br Marpaung dikarenakan tidak ada makanan dirumah, lalu saksi Linceria Br Marpaung menyuruh terdakwa untuk memasak mie yang ada dilemari.

Setelah terdakwa memasak mie dan memakannya, terdakwa terus memarahi saksi Linceri Br Marpaung, sehingga korban Bobi Nauli Sitompul dan saksi B Sitompul keluar dari kamar, kemudian korban Bobi Nauli Sitompul memarahi terdakwa.

“Setelah itu terdakwa dan korban berkelahi yang mana pada saat perkelahian tersebut terdakwa mengambil pisau yang ada didapur dan menusukan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kanan korban, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia,” jelas JPU.

Selanjutnya, bahwa pada saat terjadi keributan, saksi Charles Sinaga dibangunkan oleh anaknya dan langsung menuju rumah korban yang berada di belakang rumah saksi Charles Sinaga.

Saksi kemudian melihat terdakwa sedang memangku korban sambil memegang dada sebelah kanan korban yang sudah mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, Charles Sinaga meminjam mobil tetangga untuk membawa korban kerumah sakit, lalu saksi Charles Sinaga bersama saksi B Sitompul dan pemilik mobil yaitu Konice Br Manik membawa korban ke rumah sakit Esthomihi.

Namun, sesampainya disana pihak rumah sakit sudah tidak sanggup untuk menangani korban dan dirujuk untuk membawa korban ke Rumah Sakit Mitra Sejati dan setelah itu pergi kerumah saksit Mitra Sejati dan sesampainya disana dilakukan pemeriksaan oleh dokter di IGD dan ternyata korban sudah meninggal dunia.”Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan,” pungkas JPU. (man/azw)

 

 

 

KIB Sumut Konsolidasi di Kantor DPD Golkar Sumut, Target Menang Pemilu 2024

KONSOLIDASI: Ketua DPD Golkar Sumut Musa Rajekshah, Ketua DPW PPP Sumut Jafaruddin Harahap dan Ketua DPD PAN Sumut, Ahmad Fauzan dan lainnya saat konsolidasi KIB di Kantor DPD Golkar Sumut, Rabu (29/6).BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasang target menang pada Pemilu 2024 di Sumut, tiga partai politik (Parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, PPP, dan PAN, menggelar konsolidasi di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman Medan, Rabu (29/6) petang.

Menurut Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, selain melaksanakan perintah pimpinan pusat, konsolidasi ini juga merupakan wujud kekompakan ketiga parpol dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Kita bersilaturahmi di sini untuk KIB. Di Sumatera Utara, kekompakan terbangun dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa,” kata pria yang akrab disapa Ijeck ini.

Ijeck mengatakan, kehadiran KIB ini bukan saja untuk kepentingan politik semata. Namun, KIB hadir di tengah masyarakat untuk dapat dirasakan manfaat dibentuknya koalisi ini. “Mudah-mudahan kehadiran kita, menjadi kompak. Apa yang diputuskan pusat, bisa kita lakukan bersama dengan lancar dan aman,” ujar Wakil Gubernur Sumut itu.

Menurut Ijeck, meski Pemilu kurang lebih dua tahun lagi, tapi ia mengajak semua untuk bersama-sama menjaga apa yang telah menjadi keputusan pimpinan pusat. “Kita tetap bersama, tidak ada lari dari perintah partai,” tegas Ijeck.

Ketua DPW PPP Sumut, Jafaruddin Harahap mengatakan, KIB menjadi kekuatan baru bagi PPP. Baik secara nasional maupun di Sumatera Utara. “Ini modal kami untuk menghadapi Pemilu. Bahwa kami menyambut baik keberadaan KIB di Sumatera Utara. KIB bisa menyatuhkan kita semua. Saling menjaga dan saling mendukung. Mudah-mudahan KIB menang,” ujar Jafaruddin optimis.

Ketua DPD PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay mengatakan, dari konsolidasi ini ia meminta untuk menetapkan strategi secara permanen dalam menghadapi Pemilu 2024. “Bisa permanen dan kita tetapkan untuk mengatur strategi. KIB permanen bukan saja untuk Pemilu, tapi menghadapi Pilkada Sumut,” ucapnya.

Fauzan mengatakan, PAN menghargai dinamika demokrasi, KIB membuat suatu kesepahaman untuk menghadapi Pemilu 2024. “Tetap menghargai dinamika berdemokrasi. Artinya, bersama-sama mewujudkan Pemilu jujur dan adil dengan keutuhan persatuan Pemilu itu,” tandas Fauzan.

Lantas, kapan deklarasi KIB digelar di Sumut? Ijeck mengatakan, sedang dalam tahap persiapan sambil menunggu arahan dan bimbingan dari masing-masing Ketua DPP ketiga partai di KIB. Namun pada intinya, kata Jafaruddin dan Fauzan, bagaimana agar keberadaan KIB Sumut dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mengedepankan persatuan bangsa.

Silaturahmi berlangsung penuh keakraban. Selain sebagai wadah memperkenalkan masing-masing pengurus partai, silaturahmi KIB itu juga ajang diskusi ringan seputar demokrasi politik di Sumut. Ketiga ketua partai KIB Sumut itu, juga saling bertukar cinderamata. Silaturahmi diakhiri dengan sesi foto bersama.

KIB resmi dibentuk PAN, Partai Golkar, dan PPP, pada 4 Juni 2022. Tiga ketua umum partai langsung menandatangani nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kesepakatan tertulis ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya saat pertama kali membentuk KIB pada Kamis, 12 Mei 2022. Sejumlah kader dari tiga partai politik hadir menyaksikan penandatanganan pada kemarin malam.

Airlangga Hartarto mengatakan, koalisi ini menyepakati untuk mengakhiri politik identitas. Dia mengklaim koalisi ini untuk membentuk suasana kebersamaan dan politik persatuan untuk 2024.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyinggung soal polarisasi di masyarakat, menurut dia salah satunya terjadi karena ajang pemilu presiden atau pilpres. Menteri Perdagangan ini menilai situasi bernegara dalam 10 tahun terakhir mengkhawatirkan karena pilpres sebelumnya hanya dua pasang calon saja, maka dari itu dia berharap kelak ada tiga pasang calon yang akan maju.

Senada dengan mereka berdua, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa juga mempertanyakan relevansi politik identitas saat ini karena masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa. Maka dari itu, Suharso berharap KIB bisa mendorong kecerdasan rakyat dalam berdemokrasi.

Zulkifli menyatakan KIB membuka peluang bagi partai lain yang ingin menyusul bergabung. Alasan lainnya adalah belum adanya deklarasi, karena masih menunggu resmi dimulainya Pemilu 2024. (gus)

Antisipasi PMK Jelang Idul Adha, Pedagang Kurban Wajib Punya Sertifikat Veteriner

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Pemko Medan menerapkan aturan baru untuk memperketat pengawasan terhadap para pedagang hewan kurban. Adapun aturan tersebut, yakni menyangkut sertifikasi hewan kurban.

Pemo Medan mewajibkan agar setiap pedagang hewan kurban menyertakan atau memiliki sertifikat veteriner dari Dinas Pertanian dan Perikanan (Ditankan) Kota Medan. Tak cuma itu, para pedagang hewan kurban juga wajib menyertakan surat keterangan sehat hewan dari dokter. “Jadi kita sudah menandatangani surat keputusan syarat hewan sapi yang akan dikurbankan karena adanya virus PMK ini,” kata Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution kepada wartawan, Rabu (29/6).

Dikatakan Bobby, selain syarat tersebut, tentunya hewan kurban juga harus memenuhi syariat Islam. “Untuk mendapatkan dua sertifikat itu, mereka harus ke dinas yang berkaitan, sehingga bisa kita pastikan sapi yang dikurbankan ini dalam keadaan sehat dan aman untuk dikonsumsi,” ujarnya.

Bukan hanya sapi yang dikurbankan, Bobby juga menetapkan SK aturan tempat penjualan hewan dan tempat pemotongan kurban. “Dalam SK tersebut, seluruh pedagang hewan kurban harus melapor ke dinas terkait, kemudian lahan tempat penjual sapi ini dalam keadaan bersih dan cukup luas, sesuai dengan jumlah sapi yang diperdagangkan,” katanya.

Dijelaskan Bobby, SK tersebut telah dikirim Pemko Medan kepada seluruh pedagang hewan kurban yang terdata di Kota Medan. “Jadi untuk warga yang mau beli hewan kurban, jangan lupa minta dua surat itu, yakni Surat Keterangan sehat hewan dan sertifikat veteriner. Sebab kalau dia melapor ke dinas terkait, maka akan dapat sertifikat tersebut,” jelasnya.

Disinggung mengenai vaksinasi hewan kurban, Bobby mengaku, sejauh ini Pemko Medan belum ada menerima vaksin hewan tersebut. “Itu karena di Medan tidak ada peternak sapi (hewan berkaki empat). Jika ada, pastinya dari kabupaten yang sudah diberikan vaksin hewan dari pemerintah pusat, sehingga kita hanya melakukan dua tahap tadi, yaitu laporan ke dinas terkait. Nantinya mereka akan mengecek ke lapangan dan memberikan sertifikat yang menandakan hewan tersebut layak untuk di kurban dan di konsumsi,” pungkasnya.

 

Jangan Khawatir Berkurban

Masyarakat Indonesia khususnya umat Muslim, diimbau untuk tetap optimis pelaksanaan Idul Adha, termasuk ibadah pemotongan hewan kurban dapat berjalan dengan lancar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap, umat tidak dipenuhi kekhawatiran berlebihan dalam pelaksanaan kurban meski wabah PMK marak terjadi beberapa hari terakhir. “Artinya kita harus menyikapi secara proporsional karena para ahli kita sudah ada upaya mengantisipasi. Dari perspektif MUI, berkurban merupakan hal yang wajib dijalankan,” kata Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam diskusi FMB9, Rabu (29/6).

MUI, kata Amirsyah, terus menganjurkan kepada umat muslim agar dapat ikut memastikan bahwa hewan kurban yang dikurbankan itu harus sesuai dengan kriteria. Utamanya, soal kesehatan hewan ternak.

Jika ada gejala klinis yang ringan, lanjut Amirsyah, dengan banyak mulai keluar air liur dan susah makan, tetap diperkenankan untuk dikurbankan jika masih dalam kondisi yang kuat. Namun kalau ada hewan yang mengalami gejala berat semisal lesu dan sebagainya, bahkan cenderung kurus, maka tidak sah untuk dikurbankan.

“Adapun hewan ternak yang sakit dan diberi vaksin, bisa dikurbankan dengan rentang waktu penyembelihannya tentu 10 sampai 13 Zulhijjah artinya di hari Tasyrik, dan ketika hewan itu sakit dan masih di hari tasyrik, maka tidak sah berkurban dan dianggap sedekah,” ujar Amirsyah.

MUI dalam kesempatan itu mengimbau jika umat Islam menemukan hewan kurban yang tengah dalam kondisi sakit, ada baiknya segera disembelih. Tentunya dimasak dengan cara yang standar kesehatan.

 

Sumut Butuh 2,2 Juta Vaksin

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara sudah menyalurkan 900 dosis vaksin ke berbagai daerah di Sumut untuk dilakukan vaksinasi terhadap hewan ternak untuk mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap mengatakan, Sumut baru mendapatkan 1.800 vaksin dari Pemerintah Pusat. “Vaksin ternak yang ada sebanyak 1.800 dan sudah digunakan setengah dari dosis yang tersedia,” kata Azhar kepada wartawan, Rabu (29/6).

Azhar menjelaskan, kebutuhan vaksin ini, sesuai dengan jumlah hewan ternak di Sumut ini. Namun, hal itu sudah diajukan ke Pemerintah Pusat. Ia mengharapkan vaksin kembali dikirim secara bertahap. “Sesuai jumlah populasi ternak kita di Sumut ini ada sekitar 2,2 juta populasi. Maka dengan jumlah ini sudah kita ajukan ke pusat yakni ke Kementrian,” tutur Azhar.

Untuk itu, sambung mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikulturan (TPH) Sumut ini, Dinas Peternakan sedang menunggu datangnya vaksin tersebut. Apalagi vaksin ini didatangkan dari luar negeri. “Bukan gampang dapat vaksin ternak ini. Karena datangnya dari luar negeri dan ini juga yang urus Kementrian ya. Prosesnya panjang sehingga datangnya juga bertahap,” pungkasnya.

Berdasarkan data diperoleh dari Pemprov Sumut. Saat ini, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK di Sumut sebanyak 11.717 kasus di 16 kabupaten/kota di Sumut. Dengan jumlah sembuh 6.594 dan sakit 5.065, serta mati 17 ekor.

 

1.598 Sapi di Deliserdang Terjangkit PMK

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Deliserdang, Rahman Saleh Dongoran menyebutkan, sebanyak 1.598 ekor hewan ternak sapi di Deliserdang terjangkit wabah PMK. “Ribuan sapi terinfeksi virus PMK, empat ekor yang masih anakan mati,” ujar Rahman kepada wartawan, Rabu (29/6).

Diterangkan Rahman, ribuan sapi terkena PMK sudah ditangani dengan pemberian obat-obatan dan vitamin. Namun setelah diberikan obat obatan dan vitamin ada sekitar 1.573 sapi sudah membaik. “Sementara 23 ekor sapi kondisinya sakit dan sedang proses penyembuhan. Biasanya kalau sudah ditangani tiga hari sembuh,” terangnya.

Ribuan lebih sapi terjangkit PMK, sebut Rahman, berada di belasan kecamatan. “1.598 ekor sapi terkena PMK ada di 12 kecamatan,” sebutnya.

Terkait wabah PMK, kata Rahman pihaknya mengimbau kepada peternak tidak perlu cemas. Sebab, sudah ditangani lebih lanjut. Jelang hari Raya Idul Adha pihaknya juga melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap ternak yang akan di jadikan qurban untuk konsumsi masyarakat. “Kita menekankan kepada peternak agar senantiasa menjaga kebersihan di kandang. Tujuannya, mencegah penularan wabah PMK,” pungkasnya.(map/gus/btr)

14 Jamaah Haji Wafat, Didominasi Sakit Jantung

DIRAWAT: Petugas Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah membawa jamaah haji yang duduk di kursi roda untuk mendapat perawatan.istimewa/sumutpos.

MAKKAH, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, 12 dari 14 jamaah haji Indonesia di Arab Saudi yang wafat disebabkan penyakit jantung. Berdasarkan data Kemenkes hingga Senin (27/6), dari 462 jamaah yang menjalani pemeriksaan rawat jalan, 42 di antaranya terkait dengan kelainan jantung. Sementara dari 179 jamaah yang menjalani rawat inap, 13 di antaranya merupakan pasien jantung.

Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang merupakan tim dokter Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Mohammad Rizki Akbar menyampaikan, setidaknya terdapat tiga jenis kelainan jantung yang dialami oleh jemaah yang dirawat di KKHI Makkah, baik rawat jalan maupun rawat inap. “Kelompok pertama yang paling banyak masuk kepada kelompok gagal jantung,” kata Rizki dikutip dari laman resmi Kemenkes, Rabu (29/6).

Pada kelompok ini, keluhan yang banyak muncul yaitu sesak napas. Mudah lelah saat beraktivitas dan bengkak pada tungkai kaki juga kerap dikeluhkan. “Biasanya terjadi karena minum obat tidak teratur atau aktivitas ibadah fisik yang terlalu berat,” ujar Rizki.

Kelompok kedua yaitu pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada. Menurut Rizki, hal itu terjadi karena penyempitan pembuluh darah di jantung.

Sementara kelompok ketiga, ujar Rizki, yaitu pasien yang datang dengan keluhan berdebar. “Hal ini terjadi karena gangguan pada irama jantungnya,” terangnya.

Rizki menyarankan bagi jamaah yang memiliki faktor risiko jantung harus segera menyampaikan kepada petugas kesehatan di kloter setiap kali merasakan keluhan. Hal itu agar dokter dapat mengevaluasi kondisi jemaah dan memutuskan tindakan yang dibutuhkan jamaah.

“Sehingga mereka bisa langsung lakukan evaluasi apakah ini terkait dengan perburukan kondisi ataukah tidak. Dengan demikian kita bisa melakukan pelayanan pengobatan di KKHI,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Akhmad Fauzin menyebutkan hingga Senin, sebanyak 14 orang jemaah haji Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi.

Sementara jamaah haji yang sakit di Saudi ada 87 orang. Dari jumlah tersebut, 76 orang dirawat di KKHI dan 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. (cnni/adz)

Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina, Tak Semua Sopir Angkot Pakai Android

APLIKASI: Masyarakat menunjukkan aplikasi MyPertamina kepada petugas SPBU saat membeli BBM untuk kendaraannya.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Pertamina (Persero) berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite dan juga BBM Solar Subsidi. Pembeli Pertalite diwajibkan untuk mendaftar ke website MyPertamina mulai besok, 1 Juli 2022.

Pertamina sendiri akan memberikan waktu kepada konsumen pembeli bensin Pertalite untuk segera mendaftar ke website MyPertamina.

Adapun jika sampai waktu yang ditentukan konsumen belum mendaftar, maka konsumen tersebut tidak bisa membeli BBM Pertalite, melainkan diarahkan untuk membeli BBM jenis produk yang lain seperti Pertamax Csn

Meski belum diterapkan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), namun Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan sudah mengkritisi kebijakan tersebut. Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe menilai, kebijakan ini akan membuat ribet bagi sopir angkutan kota (Angkot) dan pengemudi becak motor (Betor) saat mengisi BBM.

“Ini Pertamina menganggap kita ekonominya menengah ke atas semua. Jadi, dianggap kita semua memiliki handphone android. Jadi, rasanya perlu dipertimbangkan lagilah,” kata Gomery kepada Sumut Pos, Rabu (29/6) siang.

Pada dasarnya, Gomery mengaku mendukung upaya Pertamina dalam menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran. Namun dia meminta Pertamina untuk melihat kondisi di lapangan. Pasalnya, pengguna Pertalite dan Solar umumnya adalah masyarakat menengah ke bawah, seperti sopir angkot dan abang Betor. “Lihat dulu kehidupan sopir dan abang betor kita. Tidak semua sopir miliki handpone android. Jadi perlu disurvey dululah,” tegasnya.

Gomery berharap, Pertamina memberikan pelayanan khusus bagi sopir angkot dan pengemudi Betor agar dapat melakukan transaksi di SPBU tanpa menggunakan MyPertamina. “Kalau dipaksakan, akan menambah biaya membeli handphone Android. Jangan sampai mereka terpaksa pinjam uang untuk beli handphone. Belum tentu juga semua sopir angkot kita mengerti untuk melakukan registrasi melalui website MyPertamina. Ini harus menjadi perhatian Pertamina juga,” pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Section Head Communication & Relation Pertamina Sumbagut, Agustiawan mengatakan, Pertamina akan memberikan pelayanan khusus bagi sopir angkot dan becak motor dengan memberikan bantuan dalam melakukan registrasi di Website MyPertamina di masing-masing SPBU. “Tidak mesti punya handphone Android. Mengisinya (registrasi) bisa melalui website, tidak perlu menggunakan handphone. Datang ke warnet, bisa juga suruh anaknya mengisikan itu,” kata Agustiawan saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Dia juga menjelaskan, pola pendaftaran melalui website dengan mengisi nomor induk kependudukan dan data-data kendaraan. Dari situ, akan muncul QR Code untuk digunakan dalam pengisian BBM. “Tidak perlu menggunakan handphone, bisa QR Code diprint lalu ditempelkan di kenderaan. Tidak meski membayar menggunakan MyPertamina, cash juga bisa,” jelas Agustiawan.

Agustiawan mengungkapkan, Pertamina ingin melakukan pendataan terhadap penggunaan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran melalui penerapan kebijakan ini. Terutama bagi konsumen mengemudi roda empat. Kemudian, transaksi tidak mesti nontunai saja, tapi tunai masih bisa dilakukan di SPBU. “Tidak semua pembayaran harus menggunakan MyPertamina. Pembayaran bisa cash, kenapa Pertamina memilih MyPertamina? Pemerintah ingin subsidi ini tepat sasaran. Dibuatlah sistem pendataan kendaraan,” ungkap Agustiawan lagi.

Lantas, apa konsekwensi jika tidak mendaftar di MyPertamina? Menurut Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting, jika masyarakat yang mau beli pertalite tidak mendaftar di MyPertamina maka akan diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi, karena dianggap mampu. “Kalau yang tidak mau mendaftar ke MyPertamina termasuk mampu, kami arahkan ke (BBM) nonsubsidi,” katanya.

Irto menegaskan, setiap orang yang ingin membeli BBM bersubsidi, Pertalite dan solar subsidi, wajib mendaftarkan diri di MyPertamina. Bagi yang tidak bisa mendaftar dengan alasan kesulitan, Pertamina akan membantu mereka untuk melakukan registrasi ke aplikasi itu. “(Untuk yang tidak bisa mendaftar) Ada clinic di SPBU-SPBU tertentu,” kata Irto.

Sementara, Kepala Kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan I Medan, Ridho Pamungkas meminta Pertamina lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi pembelian Pertalite – Solar menggunakan MyPertamina dalam masa uji coba ini. “Mengedukasi masyarakat, pembayaran nontunai, pelan-pelan edukasi,” kata Ridho saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Ridho mengungkapkan, kebijakan ini sangat bagus dilakukan Pertamina tapi jangan membuat masyarakat tambah repot hanya untuk membeli BBM. Karenanya, masyarakat harus diberikan pemahaman atas penyaluran BBM bersubsidi tetap sasaran sesuai dengan tujuan utama dari Pertamina dalam menerapkan hal ini.

Sekali lagi Ridho menegaskan, dirinya mendukung upaya yang dilakukan Pertamina ini, tapi jangan sampai menghambat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan BBM. “Repot ya, tapi harus diarahkan pembelian seperti itu. Jangan sampai repot sehingga menghambat orang untuk membeli BBM. Makanya harus diberi pemahaman secara menyeluruh,” pungkasnya.

 

Cara Daftar Aplikasi

Lantas bagaimana cara daftar aplikasi menggunakan MyPertamina? Pertama, instal aplikasi MyPertamina melalui Google Play Store atau App Store.

Kedua, setelah terinstal kemudian buka aplikasi MyPertamina dan muncul laman setup dan klik Lanjutkan. Ketiga, pilih mulai dan isi nomor telepon dan PIN 6 digit.

Keempat, pada laman registrasi isi Nama Lengkap, Nomor Telepon, PIN 6 Digit dan ketik ulang PIN 6 digit dan klik Daftar. Kelima, aplikasi MyPertamina kemudian akan mengirimkan kode SMS OTP ke nomor yang didaftarkan.

Keenam, setelah hasil verifikasi berhasil, tekan ok maka anda akan otomatis login ke aplikasi MyPertamina. Ketujuh, jika terdapat permintaan izin perangkat untuk mengakses lokasi, mengambil gambar, dan mengakses foto, media, dan file, pilih Izinkan.

Kedelapan, setelah itu hubungkan aplikasi MyPertamina dengan akun LinkAja milik anda sebagai metode pembayaran. Caranya dengan mengunduh aplikasi LinkAja yang sudah tersedia di Google Play Store dan App Store. Dengan begitu anda sudah bisa gunakan aplikasi MyPertamina untuk pembayaran di SPBU.

Lantas bagaimana cara pembayaran cashless menggunakan aplikasi MyPertamina? Adapyn langkah-langkahnya yakni Pertama, buka aplikasi MyPertamina lalu pada halaman utama klik “BAYAR”. Kemudian arahkan kamera handphone pada mesin EDC SPBU Pertamina, lalu scan QR Code yang ditampilkan.

Setelah harga dan jumlah liter yang muncul sudah sesuai, konfirmasi pembelian kamu dengan klik “BAYAR”. Selanjutnya masukkan PIN akun LinkAja kamu, dan pembayaran berhasil. (gus)

Pemerintah Tetapkan 10 Zulhijah Hari Minggu, 10 Juli, Idul Adha Tak Serentak

HEWAN KURBAN: Pemo Medan mewajibkan agar setiap pedagang hewan kurban menyertakan atau memiliki sertifikat veteriner dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Para pedagang hewan kurban juga diwajibkan menyertakan surat keterangan sehat hewan dari dokter.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Umat Islam di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini tak secara berbarengan. Pasalnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 10 Zulhijah 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada Hari Sabtu (9/7). Sementara pemerintah, melalui sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Hari Minggu (10/7).

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang Isbat penentuan awal Bulan Zulhijah 1443 Hijriah yang dipimpin langsung Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Rabu (29/4). Sidang isbat menghasilkan ketetapan, hilal tidak terpantau di sejumlah wilayah pemantauan. “Secara mufakat, 1 Zulhijah jatuh pada Jumat 1 Juli 2022,” ujar Zainut Tauhid membacakan keputusan sidang Isbat di Kementerian Agama.

Wamenag menjelaskan, dari sebanyak 86 titik para pemantau tidak melihat hilal. Dengan ditatapkannya 1 Zulhijah pada 1 Juli 2022, maka Hari Raya Iduladha atau 10 Zulhijah jatuh pada Minggu (10/7). Kementerian Agama telah mengamati posisi hilal awal Bulan Zulhijah 1443 Hijriah di 86 titik di seluruh provinsi di Indonesia. Pemantau hilal berasal dari petugas Kanwil Kemenag yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam serta instansi terkait.

Zainut berharap, hasil sidang isbat bisa menjadi patokan umat Islam untuk merayakan Idul Adha secara bersama-sama. Namun, bila terjadi perbedaan, tidak seharusnya menjadi masalah. “Mudah-mudahan ini simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan anak bangsa,” pungkasnya.

Dalam paparan tim sebelumnya, Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag Thomas Djamaluddin memaparkan, posisi hilal awal Bulan Zulhijah 1443 Hijriah secara umum kurang dari 3 derajat dan elongasinya kurang dari 6,4 derajat.

Kondisi hilal seperti ini dinilai tidak memenuhi kriteria masuknya Bulan Zulhijah. “Dengan gunakan kriteria MABIMS, wilayah Indonesia dan Asia Tenggara belum memenuhi kriteria. Tinggi bulannya itu masih kurang 3 derajat. Dan dari data elongasi itu pun elongasi ya baru sekitar 5 derajat kurang,” kata Thomas saat seminar posisi hilal.

Kemenag tahun ini menggunakan kriteria MABIMS atau Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menentukan kriteria hilal. Kriteria itu yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, Kemenag masih mengacu kriteria hilal (bulan) awal Hijriah adalah pada ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah beserta Hari Arafah dan Idul Adha dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisab, Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1443 Hijriah. Maklumat itu diterbitkan sejak 3 Februari 2022.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kembali menjelaskan mengenai penetapan 1 Dzulhijjah dan Idul Adha 2022. Adapun 1 Dzulhijjah 1443 H jatuh pada tanggal 30 Juni 2022, sedangkan Idul Adha 2022 jatuh pada 9 Juli 2022. Keputusan Muhammadiyah tersebut berdasarkan hasil perhitungan wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

PBNU Sama dengan Pemerintah

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menetapkan 1 Zulhijah 1443 Hijriah jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022. Artinya, Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1443 Hijriah akan jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022. “Awal Bulan Zulhijah 1443 Hijriah jatuh pada Jumat Pon tanggal 1 Juli 2022,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf membacakan keputusan yang disiarkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (29/6).

Yahya menetapkan hilal awal Zulhijah 1443 Hijriah tidak terpantau di sejumlah wilayah pemantauan petang ini. Pemantauan telah dilakukan PBNU di 55 titik di yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga, 1 Zulhijah akan jatuh pada 1 Juli 2022 mendatang.

Keputusan itu dituangkan dalam surat resmi PBNU. Surat itu ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Katib Aam Ahmad Said Asrori, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

Sebagai informasi, mulai tahun 2022 ini Lembaga Falakiyah PBNU menerapkan kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU) baru dalam menentukan kriteria hilal. Kriteria itu yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Dengan hasil ini, warga NU akan menjalani Hari Raya Idul Adha juga berbeda dari ormas Islam Muhammadiyah. (jpc/cnni/kps/adz)

1...2,5572,5582,559...15,920Page 2,558 of 15,920