Home Blog Page 2566

Terdapat 1.192 Wilayah Bahaya dan Waspada Narkoba, Sumut Juara Penyalahgunaan Narkoba

ANTI NARKOBA: Gubsu Edy Rahmayadi, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga H Panjaitan, dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak saat pemusnahan narkoba pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di Rumah Dinas Gubsu, Senin (27/6).istimewa/sumu t pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara (Sumut) semakin mengkhawatirkan. Bahkan saat ini, Sumut menjadi provinsi dengan angka penyalahgunaan terbesar di Indonesia. Untuk itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meminta komitmen seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi narkoba.

“Hampir 4 tahun saya menjabat, setiap tahun acara seperti ini dilaksanakan, baik tingkat nasional maupun internasional. Tapi saat ini, kita terbesar dan nomor satu (di Indonesia) pengguna narkoba,” kata Edy pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) dengan tema ‘Kerja Cepat, Kerja Hebat, Berantas Narkoba di Indonesia,’ di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Senin (27/6)n

Menurut Edy, meski menggunakan tank, ia tidak yakin membasmi narkoba dapat terselesaikan dengan cepat. “Mau pakai tank pun, Pangdam ini punya tank, basmi orang narkoba pakai tank. Saya tidak percaya selesai,” katanya.

Edy pun mempertanyakan kepada stekolder yang hadir, bagaimana memerangi narkoba dengan baik agar Sumatera Utara tidak menduduki peringkat pertama dalam penyalahgunaan dan pengguna narkoba di Indonesia. “Saya pengen tahu bagaimana caranya untuk melakukan rehabilitasi. Sebegitu banyak, yang mana mau di rehabilitasi?” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Dia pun menyindir soal tempat rehabilitasi yang menjadi rebutan bagi pengguna dan pelaku narkoba dengan tujuan agar tidak diproses hukum dan dipenjara. “Di penjara saja dia (penggunaan) tidak takut, apalagi di rehabilitasi? Jadi, ini sekarang jadi tempat rebutan, kalau ketangkap bagaimana caranya saya direhabilitasi,” ujar Edy.

Mantan Pangkostrad itu mengatakan, percuma setiap tahun diperingati HANI jika tidak ada titik temu untuk bersama menyelesaikan dan menekan angka penyelahgunaan narkoba di Indonesia. “Satu hari, 20 kali kita buat acara seperti ini, tidak menyelesaikan ini. Jadi, acara ini seremonial. Kita buat acara Anti-narkoba, kasih hadiah yang juara-juara. Kasih duit yang bisa pidato. Jadi, narkoba ini tempat cari duit, bikin pertandingan, bikin pidato dan segala macam. Ada juga narkoba membawa nikmat itu. Terus apa yang kita perbuat?,” ketusnya.

Sementara, lanjut Edy, kasus narkoba yang diungkap BNN dan pihak kepolisian terus mengalami peningkatan. “Dari hari ke hari narkoba bertambah terus, ini yang saya takutkan,” kata Edy.

Dia juga menegaskan, Provinsi Sumut menjadi nomor satu pengguna dan kasus narkoba terbanyak di Indonesia bukan prestasi yang harus dibanggakan, namun harus bersama-sama dilakukan pemberantasan narkoba ini. “Perlu saya ingatkan. Tadi pagi saya mendapat informasi, juara satu pengguna narkoba di Indonesia adalah Sumatera Utara. Nomor dua Surabaya (Jawa Timur). Jadi, kita nomor satu terus,” ketus Edy.

Edy berharap, Sumatera Utara menjadi nomor satu bukan dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba, tapi nomor satu dalam prestasi seperti di bidang olah raga, Pekan Olahraga Nasional (PON). Apalagi, pada 2024 Sumut menjadi tuan rumah PON. “Saya bercita-cita PON 2024 saya nomor satu, bukan narkoba,” tegasnya.

Edy mengatakan, memerangi narkoba bukan saja tugas dari pemerintah daerah, TNI/Polri, dan BNN saja. Tapi, seluruh masyarakat di Sumut ini. Ia berharap, jangan sampai generasi muda di provinsi ini, rusak karena narkoba. “Karena berani mati, dari pada sengsara di dunia. Kalau itu, jadi motonya repot kita semua. Kita berharap masa depan bangsa, ada di pundak anak-anak kita,” tandasnya.

 

1,5 Juta Pengguna Narkoba di Sumut

Sementara, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Brigjen Pol Toga H Panjaitan mengatakan, dalam kurun waktu satu tahun belakang ini, jumlah pengguna dan menyalagunakan narkoba di Sumut mencapai 1,5 juta orang. “Provinsi Sumatera Utara dengan angka penyalahgunaan terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna narkoba setahun terakhir, 1,5 juta orang,” kata Toga.

Selain itu, berdasarkan data kawasan rawan narkotika BNN RI pada tahun 2022, Toga mengungkapkan, terdapat 1.192 wilayah dengan status bahaya dan waspada di Sumatera Utara. Mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut itu juga mengungkapkan, permasalahan narkoba ini tidak saja terjadi di Indonesia. Tapi hampir seluruh dunia. Menurutnya, ini menjadi tantangan bagi BNN dalam memberantas narkoba di tengah krisis Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. “Kondisi krisis dunia, dimana semakin banyak unsur narkotika dengan jenis baru yang sulit dikendalikan. Lebih para ada krisis kesehatan dan kemanusiaan, akibat pandemi Covid-19. Hal ini, menjadi tantangan dan kerja sama penyelesaian gesit dan cepat,” pungkas Toga.

Banyak Pengguna Narkoba di THM dan Warnet

Toga Panjaitan juga mengungkapkan, tempat hiburan malam (THM) dan warung internet (Warnet) menjadi salah satu tempat yang kerap digunakan masyarakat menggunakan narkoba. Berdasarkan operasi jangkauan pencandu dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNNP Sumut pada 2021, Toga mengungkapkan, populasi pencandu narkoba seperti pengunjung THM dan warnet cukup tinggi. “Dari 54 kali kegiatan razia kami lakukan, terdapat 309 warga Sumut positif narkoba, cukup tinggi,” sebutnya.

Selain itu, Toga juga mengatakan, aksi premanisme dan kejahatan jalanan. Para pelakunya, tidak terlepas pengguna narkoba dengan jenis sabu. Hal itu, berdasarkan preman yang diamankan Polrestabes Medan, pada April 2022. “Tahun 2022, Polrestabes Medan mengamankan 89 pencandu narkoba dari 120 orang juru parkir dan preman dilakukan di Medan dan dilakukan tes urine positif konsumsi Sabu,” ucap Toga.

Poldasu Awasi Mahasiswa

Sementara, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Panjaitan dengan tegas menyatakan, akan menindak tegas para pengedar dan pengguna narkoba di Sumut. Hal ini terkait maraknya peredaran barang haram tersebut sehingga menjadikan Sumut peringkat pertama secara nasional.

“Kita akan menelusuri dugaan penyalahgunaan narkoba oleh pelajar dan mahasiswa hingga ke sekolah dan kampus,” tegas Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Panjaitan saat pelaksanaan pemusnahan narkoba dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2022, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (27/6).

Dalam rangka penelusuran itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan narkoba melalui pemeriksaan urine kepada para pelajar dan mahasiswa. Dia juga akan melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) di masing-masing daerah, dalam pelaksanaan program tersebut. “Ke depan program kami dengan Disdik. Kami akan melakukan pengawasan ketat dengan adik-adik mahasiswa dan pelajar. Karena mereka ini menjadi tunas-tunas bangsa yang mengisi masa depan yang harus kita lindungi bersama,” ujarnya.

Dijelaskannya, penelusuran kepada pelajar dan mahasiswa ini dilakukan juga untuk menyempurnakan program pemberantasan narkoba yang selama ini sudah dilakukan Polda Sumut dengan kegiatan grebek kampung narkoba (GKN). “Saya sudah ratusan kali grebek kampung narkoba. Kalau kita grebek tapi tidak ditindaklanjuti oleh kita bersama semua, untuk membersihkan termasuk masyarakat yang menjaga hasil dari penggerebekkan itu, maka itu akan kembali lagi,” imbuhnya.

Panca meminta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar upaya pemberantasan narkoba di Sumut bisa dilakukan secara lebih maksimal. “Saat ini dan ke depannya yang kita butuhkan adalah komitmen bersama untuk membangun kesadaran masyarakat. Kalau kita sepakat Narkotika musuh kita bersama, mulailah dari diri sendiri,” pungkasnya. (gus/dwi)

Pemprov Sumut Dapat Penghargaan dari BNN

DISKOMINFO SUMUT PENGHARGAAN: Wagub Sumut Musa Rajekshah menerima penghargaan dari Kepala BNN Komjen Pol Petrus R Golose di Nusa Dua Convention Centre, Bali, Senin (27/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – MESKI Sumatera Utara tercatat sebagai ‘juara’ penyalahgunaan narkoba, namun Badan Narkotika Nasional (BNN) memberi penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Penghargaan yang diserahkan Kepala BNN Komjen Pol Petrus R Golose kepada Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah di Nusa Dua Convention Centre, Bali, Senin (27/6) itu, merupakan penghargaan atas komitmen Pemprov Sumut dalam memaksimalkan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Sumut.

Dalam kesempatan itu, Wagubsu Musa Rajekshah menyampaikan bentuk komitmen Pemprov Sumut dalam penurunan angka penyalahgunaan narkoba di antaranya dengan mengalokasikan anggaran untuk menanggung biaya rehabilitasi sebanyak 1.000 pecandu narkoba. “Tahap awal ini sudah dialokasikannya anggaran sebesar Rp6 miliar untuk biaya rehabilitasi pecandu narkoba, dalam sebulan satu pasien dibiayai sebesar Rp2 juta. Target kita ada 1.000 orang yang menerima manfaat program ini,” kata Ijeckn

Ia pun mengimbau agar masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi dan tidak memiliki kemampuan dana bisa menggunakan program tersebut. “Untuk syarat dan ketentuan langsung BNN nanti yang melihat. Bagi pecandu narkoba, khususnya dari kalangan keluarga tidak mampu bisa memanfaatkan program ini. Selain ini, nanti juga ada pelatihan-pelatihan diberikan, agar mereka saat kembali ke lingkungan masyarakat bisa produktif,” katanya.

Ijeck pun berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi motivasi Pemprov Sumut untuk meningkatkan lagi program yang telah dibuat dalam upaya pemberantasan narkoba serta motivasi untuk seluruh jajaran Pemprov Sumut agar ikut berkontribusi. “Semoga ke depan kerjasama antar Pemprov Sumut dan BNN bisa ditingkatkan dan lebih baik lagi,” tutupnya.

Sementara itu, Komjen Pol Petrus R Golose menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah ikut mengimplementasikan pelaksanaan Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Peringatan HANI Tahun 2022, disampaikannya sebagai turning point bagi Indonesia untuk menguatkan tekad memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mengancam masa depan bangsa.

“Pelaksanaan Desa Bersinar, Sekolah Bersinar, Lapas Bersinar, Kota Bersinar dan Lingkungan Bersinar merupakan contoh-contoh wujud nyata yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh pihak yang telah berpartisipasi,” ujarnya. (gus)

Cara Alfa Scorpii Perkenalkan Yamaha Gear dan FreeGo di Kisaran

Yamaha Gear 125.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Main dealer Yamaha, PT Alfa Scorpii kembali menggelar kegiatan Bro Gen 125 di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, untuk memperkenalkan varian Yamaha Gear dan FreeGo.

Tim Promosi PT Alfa Scorpii, Jordan Naibaho dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/06/2022) mengatakan, kegiatan Bro Gen 125 yang akan berakhir hingga 30 Juni tersebut, berisikan aktivitas flyering dan test ride khusus Gear dan FreeGo. Untuk menambah keseruan kegiatan ini, PT Alfa Scorpii juga mengajak komunitas klub motor daerah itu.

Aktivitas flyering dan testride menyusuri area padat penduduk, perkantoran, cafe di seputaran Kisaran. Kegiatan dimulai dari titik kumpul di showroom PT Alfa Scorpii, Jalan Diponegoro, Kisaran. Kemudian rombongan berjalan-jalan di seputar Kota Kisaran sampai ke wilayah padat lalulintas lalu selesai di showroom PT Alfa Scorpii.

Jordan mengungkapkan bahwa dari jajaran produk kelas 125cc yang dimiliki Yamaha Gear dan Freego berhasil menjadi model dengan penjualan terbanyak. “Yamaha FreeGo dan Gear menjadi penyumbang terbesar penjualan area Sumut, NAD, Riau dan Kepulauan Riau. Mungkin karena produk baru dan secara fitur atau desain, konsumen banyak yang tertarik,” ujar Jordan.

Kendati demikian, lelaki yang berkacamata ini menyatakan tidak terjadi proses saling rebut konsumen atau kanibal di antara produk 125cc yang ada. Terutama untuk keluarga Yamaha Mio yang dari sisi harga dinilai bersinggungan. “Justru dengan banyaknya varian di segmen 125, kami tidak hanya fokus satu tipe saja. Dengan banyaknya model di kategori ini kami menyesuaikan kebutuhan konsumen,” tuturnya.

Soal karakter konsumen, Jordan menyebut konsumen Gear mayoritas adalah kaum hawa. Meski tidak ada target khusus, namun setelah dipasarkan perempuanlah yang lebih tertarik. “Ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, kuliah, kalau lelaki lebih cenderung ke Maxi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Yamaha Gear 125 adalah produk dari Yamaha yang baru saja diluncurkan akhir 2020. Sementara FreeGo sudah cukup lama dipasarkan dalam desain yang sedikit bongsor.

Sebagai informasi, Yamaha Gear 125 mengusung mesin 124,96 cc SOHC silinder tunggal 4-tak. Motor baru Yamaha ini punya power maksimal 9,387 dk pada 8.00 rpm.

Kemudian torsi puncaknya tembus 9,5 Nm di 5.500 rpm. Terdapat power socket untuk mengisi daya ponsel brother nantinya. Selain itu terdapat juga Stop & Start System, Answer Back System, hingga lampu hazard. Yamaha mengeluarkan dua varian untuk Yamaha GEAR 125. Mulai dari Yamaha GEAR 125 S Version dan Standard Version.

Sedangkan FreeGo memiliki keunggulan bagasi yang sangat luas. Keunggulan ini menjadikan matik dengan bagasi terluas di kelasnya.

Pengguna FreeGo cukup dimudahkan saat mengisi bahan bakar karena pengisian melalui bagian depan motor membuat pengguna tak perlu lagi turun dari jok. Jok yang nyaman semakin memanjakan penggunanya saat berkendara dengan matik ini. Profil ban yang lebar 100/90 Ring 12 (depan) dan 110/90 Ring 12 (belakang) membuat manuver matik semakin baik.

Kedua motor ini juga sudah dilengkapi dengan Electric Power Socket sehingga tetap bisa melakukan pengisian daya gadget saat di jalan. Ada juga fitur lampu hazard yang berguna saat pada kondisi darurat. Pada sektor mesin, kedua matik ini memiliki kapasitas mesin 125 cc dengan tenaga 7 kw/8.000 rpm dengan torsi 9,5 nm/5.500 rpm, sehingga ketangguhan matik tak perlu diragukan lagi karena sudah pasti kuat. Ada juga teknologi Smart Motor Generator (SMG) yang membuat mesin menjadi halus saat baru dinyalakan. (dek)

Zonasi Penyebaran Kasus Covid-19 di Sumut, 18 Zona Hijau, 15 Masih Kuning

TES COVID-19: Petugas medis mengambil sampel dari seorang warga untuk pemeriksaan tes Covid-19. Saat ini, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, 18 di antaranya masuk kategori zona hijau atau wilayah yang tidak memiliki kasus Covid-19. istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara, 18 daerah di antaranya masuk kategori zona hijau atau wilayah yang tidak memiliki kasus Covid-19. Itu diketahui berdasar dalam laman resmi covid19.go.id yang dikutip di Medan, Senin (27/6).

Dari data tersebut, ke-18 daerah yang berstatus zona hijau Covid-19 adalah Pakpak Bharat, Samosir, Nias Barat, Tapanuli Tengah, Nias, Dairi, Labuhanbatu Selatan, Sibolga. Kemudian, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Binjai, Pasangsidempuan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Gunung Sitoli, dan Tapanuli Utaran

Sementara itu, sebanyak 15 kabupaten dan kota lain di Sumut masih berstatus zona kuning atau risiko rendah terhadap penularan Covid-19. Adapun 15 daerah tersebut adalah Tanjungbalai, Tebingtinggi, Deliserdang, Toba Samosir, Padanglawas Utara, Karo, Simalungun, Labuhanbatu Utara, Medan, Batubara, Padanglawas, Langkat, Asahan, Nias Selatan, dan Pematangsiantar.

Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 dihitung berdasar sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi. Yakni penurunan jumlah kasus positif, suspek, dan sebagainya.

Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis, serta indikator pelayanan kesehatan yakni jumlah keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19.

Untuk jumlah kasus terkonfirmasi di Sumatera Utara hingga saat ini berjumlah 155.155 kasus. Dari jumlah tersebut, 151.844 kasus sembuh dan 3.259 jiwa meninggal dunia.

 

Positif Turun, Kematian Naik

Kasus positif Covid-19 dalam sehari pada Senin (27/6) bertambah 1.445 orang. Kini totalnya sudah 6.081.896 orang terinfeksi Covid-19 sejak awal pandemi di Indonesia. Kasus aktif harian terlihat menurun walau subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 terus meluas di dunia.

Data Satgas Covid-19 menyebutkan, kasus aktif atau mereka yang butuh perawatan turun 201 orang sehari. Kini total kasus aktif sebanyak 14.315 orang seperti data Satgas Covid-19.

Angka kematian juga naik yakni 9 jiwa transmisi lokal. Padahal rata-rata total kematian dalam seminggu terakhir umumny bertambah 3 jiwa. Kini jumlah kematian kumulatif nasional menjadi 156.726 jiwa.

Angka kesembuhan harian bertambah 1.637 orang. Sehingga kini angka kumulatifnya terus meningkat melebihi 5,9 juta orang sembuh atau tepatnya 5.910.855 orang.

Selain itu, dari hasil uji laboratorium per hari, spesimen selesai diperiksa (RT-PCR/TCM dan antigen) per hari sebanyak 72.924 spesimen. Jumlah suspek sebanyak 3.052 kasus.

Cakupan vaksinasi dosis 1 sudah lebih dari 201 juta orang. Cakupan vaksinasi dosis 2 lebih dari 168 juta orang. Dan vaksinasi booster hampir mencapai 50 juta orang. Secara sebaran wilayah terdampak Covid-19 masih berada pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. (jpc)

Pemko Medan Gelar Pelatihan Pemasaran dengan Trend Digital

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna menambah informasi dan ilmu pengetahuan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemko Medan melalui Dinas Koperasi dan UKM menggelar pelatihan Pemasaran dengan Trend Digital. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 Juni sampai 30 Juni 2022 di Hotel Griya, Jalan T. Amir Hamzah ini dibuka oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Kadis Koperasi dan UKM Benny Iskandar Nasution.

Peserta yang mengikuti pelatihan Pemasaran dengan Trend Digital ini berjumlah 60 orang dari pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Selama empat hari para peserta akan diberi materi oleh para narasumber.

Kadis Koperasi dan UKM Benny Iskandar Nasution ketika dikonfirmasi Selasa, (28/6) mengungkapkan, kegiatan pelatihan pemasaran dengan Trend Digital ini sudah berlangsung dua hari. Para peserta yang mengikuti pelatihan ini dibagi menjadi dalam 2 kelas. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah informasi dan pengetahuan pada pelaku UMKM tentang pemasaran produk secara digital. “Saya berharap pelatihan ini dapat menambah wawasan para Pelaku UKM dalam hal pemasaran produk-produk secara digital, memanfaatkan market place secara online, dan lainnya dalam pemanfaatan media internet,” kata Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan.

Dinilai Benny Iskandar Nasution, para pelaku UMKM perlu mencermati peluang yang dimanfaatkan melalui peningkatan trend digital, artinya langkah ini tentunya dapat mengoptimalkan skala usaha serta mendorong perekonomian trend digital saat ini yang memiliki retribusi besar dan pelaku UMKM harus memanfaatkan peluang tersebut dengan optimal.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan program prioritas Wali Kota Medan Bobby Nasution khususnya dalam pengembangan UMKM. Untuk itu para peserta diharapkan dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik agar mendapatkan ilmu pengetahuan untuk memasarkan produk UMKM yang lebih baik,” ujar Benny Iskandar Nasution.

Sementara itu salah satu peserta, Fini Ardhiani mengaku sangat senang bisa mengikuti pelatihan pemasaran dengan Trend Digital. Menurutnya materi yang disampaikan para narasumber sangat bermanfaat dan membantu kami sebagai pelaku usaha untuk lebih giat lagi mempromosikan usaha kami di media sosial.

“Melalui pelatihan ini kami banyak belajar tentang trik digital marketing itu seperti apa. Sebab selama ini marketing yang kami lakukan masih berantakan. Tadi juga kami langsung praktek sehingga kita tahu mana konten yang bagus untuk mempromosikan produk kita di media sosial,” ujar Fini sembari berharap pertemuan ini akan terus berlanjut untuk menambah wawasan para pelaku UMKM dan meningkatkan promosi produk.(rel)

Merasa Diperas, Pengusaha Pupuk Lapor Polisi

Pemerasan-Ilustrasi

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Seorang agen perusahaan pupuk merek Lang Emas, Indra (33) warga Janji Lobi Desa Linggatiga, Kecamatan Bilah Hulu, melaporkan rekan pembelinya berinisial AT ke Mapolres Labuhanbatu. Indra mengaku dirinya ditipu dan diperas oleh rekan pembeli pupuknya tersebut.

Kepada wartawan, Minggu (26/6) di Rantauprapat Indra menceritakan, kejadian itu berawal dari seorang yang dikenalnya berinisial EP menawarkan pembeli pupuk kepada Indra bernama Jeoly Edward Reniko Sinaga. “EP menghubungi saya, katanya ada yang mau beli pupuk yang saya jual. Karena memang terlihat serius beli hari itu juga, pada hari Kamis (24/3) saya mengantarkan pupuknya,” ujarnya.

Kemudian, kata Indra, sampai di lokasi lahan sawit dirinya melihat sudah ada EP, AT (terlapor) dan Jeoly. “Menurut fakta yang terjadi, pembeli pupuk adalah Jeoly karena digunakan untuk lahan sawit milik orangtua Jeoly. Namun yang membayarkan uang pupuk kepada saya adalah AT. Alasannya, orangtua Jeoly tidak percaya Jeoly membawa uang. Sementara, Jeoly hanya sebatas anggota di perusahaan EP dan AT. Daripada bingung, setelah transaksi saya pulang,” papar Indra.

Pada tanggal 20 April 2022, lanjut Indra, Jeoly Sinaga datang ke rumah Indra bersama 2 rekannya, yaitu Hadi dan Iqbal meminta pertanggung jawaban karena tanaman sawit AT kuning daunnya yang menurut mereka gara-gara pupuk yang dibeli dari dirinya.

“Bagaimana itu sawit Pak AT, kuning daunnya. Dan meminta pertanggungjawaban kepada saya. Kalau tidak, AT sudah koordinasi ke Polres bersama Kasat Reskrim mau buat pengaduan. Kemudian saya tanya, bang Jeoly yang beli, kenapa sawit bang AT yang kuning, ada apa? tanya Indra.

Di sini, IC merasa curiga. Namun, dihari kedatangan Jeoly dan 2 rekannya tersebut, IC melihat ke lahan. “Saya langsung mengecek ke ladang Jeoly Sinaga. Memang benar daun pelepah sawit menguning. Lalu saya ke kantor media mereka yang berada di Aeknabara untuk membicarakan pupuk yang saya jual itu. Di sinilah mereka mengancam saya dengan alasan pupuk itu, saya diminta ganti rugi sekitar Rp33,405 juta, pak,” ungkap Indra.

Dalam pertemuan itu, terjadi tawar menawar. Indra diminta AT membayar Rp20 juta dulu untuk ganti rugi. Sisanya bisa kapan-kapan. Karena ada ancaman dan paksaan membawa-bawa nama Polres Labuhanbatu, saya ganti rugi dan transfer uang Rp20 juta ke rekening AT. “Di dalam ganti rugi, ada surat yang dinotariskan. Tapi, saya tidak menandatangani. Karena saya masih merasa curiga,” terang Indra

Kecurigaan IC pun semakin besar. Dia melihat hasil laboratorium dari PPKS kota Medan mengenai pupuk yang dijualnya tersebut, dan membandingkan disaat pemupukan.

“Saya masih curiga dengan waktu memupuk dengan pengujian laboratorium. Bedanya hanya hitungan hari. Namun, itupun masih belum saya pikirkan. Saya melaporkan hal kejadian ini ke pihak perusahaan pupuk. Karena saya cuma agen saja di Labuhanbatu ini pak. Saya lampirkan hasil uji Laboratorium dan keterangan dari AT yang saya tulis dalam laporan ke perusahaan,” jelasnya.

Tak disangka, IC sedikit terkejut. Jeoly Sinaga yang namanya tertera sebagai pembeli pupuk yang dijualnya datang bersama dengan rekannya menceritakan hal sebenarnya. “Jeoly Sinaga datang ke rumah saya sama temannya. Bercerita, bahwa kejadian menguning daun pelepah sawit itu, menurut telah direncanakan oleh AT sebelumnya. Terkejut saya pak. Merasa dipermainkan dan dijebak ini. Saya sudah siap mengganti rugi, kok malah jadinya tidak masuk akal,” sebut Indra.

Atas kejadian ini, Indra membuat pengaduan ke Mapolres Labuhanbatu pada hari Kamis (12/5/2022) sekira pukul 14.15 Wib dengan laporan polisi : LP/B/994/2022/SPKT/POLRES LABUHANBATU Poldasu dan STTLP Nomor : STTLP/714/V/2022/SPKT/Polres Labuhanbatu/Poldasu dengan sangkaan dugaan tindak pidana pemerasan.

“Saya juga melampirkan bukti-bukti berupa rekening koran Bank Mandiri, screnshoot akun wa, fotokopi hasil pemeriksaan Laboratorium PPKS kota Medan, fotocopy bon/faktur. Ini saya sudah lampirkan sebagai alat bukti untuk pelaporan ke Polres Labuhanbatu,” kata Indra.

Namun Indra merasa heran, laporan sudah sebulan surat SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) dari penyidik belum diterimanya, sudah masuk laporan AT dengan tudingan perlindungan konsumen.

“Sudah sebulan lah pak. Belum ada secara resmi saya menerima SP2HP dari pihak Polres. Ini malah saya dilaporkan ke Polres mengenai perlindungan konsumen. Lucu aja saya melihatnya. Apalagi, ada beberapa media menunding saya menjual pupuk palsu. Tapi, ya enggak apa pak, hal ini akan saya laporkan ke perusahaan yang punya pupuk agar dapat ditindak lanjuti dengan proses hukum juga,” tandasnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Rusdi Marzuki SIK MH saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut mengatakan pihaknya masih memproses laporan Indra.

“Siap bang, masih proses,” balasnya singkat melalui pesan Whatsapp pribadinya kepada wartawan. (fdh/azw)

Sidang Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan, Eksepsi Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Ditolak

PUTUSAN: Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Dahman Sirait terdakwa kasus dugaan korupsi menjalani sidang putusan sela secara virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan menolak nota keberatan (eksepsi) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungbalai Dahman Sirait, yang didakwa kasus dugaan korupsi peningkatan ruas lingkar jalan Kota Tanjungbalai.

“Dengan ini majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa,” kata Immanuel membacakan putusan sela di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/6)

Menurut majelis hakim surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, yang dinilai tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak cermat dan kabur, tidaklah tepat. “Penyusunan surat dakwaan yang dibuat tim jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan pasal 156 KUHAPidana,” kata hakim.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa bunyi eksepsi terdakwa yang menyebut penerbitan surat penetapan tersangka, penahanan dan lain-lainnya cacat prosedur, tidak diterima majelis hakim karena hal tersebut bukanlah ranah eksepsi melainnya ranah prapid.

Sehingga dengan demikian, majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan persidangan dengan acara sidang pemeriksaan pokok perkara. Usai membacakan putusan sela, majelis hakim menunda sidang hingga 4 Juli 2022 dengan agenda mendengar keterangan saksi yang dihadirkan JPU.

Di luar sidang, jaksa penuntut umum Renhard mengatakan pihaknya akan menyiapkan saksi sebanyak 3 orang untuk sidang mendatang.

Diketahui, Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Dahman Sirait, didakwa terkait dugaan korupsi pada peningkatan ruas jalan lingkar di Kota Tanjungbalai.(man/azw)

Mantan Kadisdik Tebingtinggi Dituntut 6,5 Tahun Penjara

TUNTUTAN: Mantan Kadisdik Tebingtinggi, Pardamean Siregar dan Suryanto selaku rekanan, terdakwa kasus korupsi menjalani sidang tuntutan secara virtual di Ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (27/6)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tebingtinggi, Drs H Pardamean Siregar MAP dituntut 6 tahun 6 bulan (6,5) tahun penjara. Dia dinilai terbukti melakukan korupsi pekerjaan renovasi gedung museum, yang merugikan negara Rp266 juta, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (27/6).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tebingtinggi dalam nota tuntutannya, perbuatan kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang (UU) No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 junto (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Meminta kepada hakim yang menyidangkan, agar memutuskan terdakwa Parlemen Siregar dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan,” ujar JPU.

Dalam kasus yang sama, JPU juga menuntut Wakil Direktur CV Bima Mitra Sakti, Suryanto selama 6 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa Pardamean dan Suryanto juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp133.457.000. Dengan ketentuan, satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak mampu membayar, maka harta bendanya dilelang untuk negara. “Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun,” tegas JPU.

Menurut JPU, hal yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Hal meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan dipersidangan,” kata JPU.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim diketuai Sulhanuddin memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya, untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi), pada sidang dua pekan mendatang. (man/azw)

Dugaan Penganiayaan Pelajar SD hingga Tewas, Polisi Kirim SPDP ke Jaksa

BONGKAR KUBURAN: Tim forensik RS Bhayangkara Polda Sumut membongkar kuburan (ekshumasi) siswa SDN 023971 Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut), beberapa waktu lalu.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai telah mengirimkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan negeri setempat.

SPDP dimaksud terkait perkara dugaan penganiayaan anak yang korban masih berstatus pelajar sekolah dasar berinisial MIA (11). “Ya, kami sudah kirim SPDP karena sudah melakukan ekshumasi. Tidak ada kendala, penyidikan tetap berjalan,” jelas Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP M Rian Permana, Senin (27/6).

Sejauh ini, kata dia, penyidik masih menunggu hasil pembongkaran kuburan (ekshumasi) dan otopsi dari laboratorium forensik. Sembari menunggu hasil ini, penyidik juga telah mengambil keterangan saksi-saksi.

“Perkara anak ini harus ekstra hati-hati. Kami enggak mungkin beberkan terduganya ini, terduganya itu, tidak bisa, karena menyangkut anak dan mereka dilindungi,” beber Kasat.

Terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Binjai, Fatah Chotib membenarkan, pihaknya menerima SPDP dari penyidik kepolisian terkait dugaan penganiayaan anak hingga meninggal dunia. “SPDP atas nama pelapor Santi Citra Dewi pada 13 Juni 2022, kami terima (SPDP) pada 16 Juni 2022,” ujar Fatah.

Dalam SPDP ditulis bahwa perkara tersebut disangkakan Pasal 80 ayat 3 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 Tentang Perlindungan Anak. “Dalam SPDP, belum ada nama tersangka,” kata Kasi Pidum.

Menurut Fatah, hal tersebut sah-sah saja. Polisi kirim SPDP ke jaksa, kata dia, adalah sebagai dasar penyidikan dari penyidik. “Belum ada nama tersangka pada SPDP. Bisa, nanti ada penetapan tersangkanya, disusul penetapan tersangka, istilahnya penyidikam umum,” tukasnya.

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai sudah mengetahui adanya siswa sekolah dasar yang meninggal dunia diduga karena dianiaya. Namun demikian, kalangan legislatif Kota Binjai tidak mau buru-buru menyebut adanya kelalaian dari pihak sekolah.

“Saya ada dengar kemarin dari orang yang memandikan mayatnya, disebutkan tidak ada luka. Makanya kita tidak bisa bilang ini ada kelalaian dari pihak sekolah,” ujar Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra ketika diminta tanggapannya, Senin (20/6).

Karenanya, dia meminta seluruh pihak untuk dapat menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai. “Kita minta kepada polisi untuk objektif dalam menangani perkara ini,” seru dia.(ted/azw)

Seribuan Karyawan PTPN 2 Tolak Rencana Konstatering HGU No.62 Kebun Penara oleh PN Lubuk Pakam

BARISAN : karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPP) PTPN 2 melakukan pengawalan di areal HGU No.62 kebun Penara Afdeling 3 kebun Tanjung Garbus Kecamatan Tanjung Morawa.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Seribuan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPP) PTPN 2 melakukan pengawalan di areal HGU No.62 kebun Penara Afdeling 3 kebun Tanjung Garbus Kecamatan Tanjung Morawa, Senin (27/6). Aksi ini dilakukan menyusul adanya rencana PN Lubuk Pakam yang akan kembali melakukan eksekusi dan pencocokan objek perkara (konstatering) dan memvalidasi atas lahan Afdeling III Penara, Kebun Tanjung Garbus, sesuai penetapan No.02 tertanggal 24 Maret 2022.

Menurut keterangan Kabag Hukum PTPN 2 Ganda Wiatmaja, ada beberapa point’ krusial yang mendasari penolakan itu. Yang pertama, para penggugat yakni Rokani dkk, tidak bisa menunjukkan titik koordinat lahan yang mereka gugat, kecuali menyebutkan areal itu ada di lahan HGU Penara yang disebut sebagai eks lahan tembakau PTP IX.

Yang kedua, dari 464 hektar areal yang digugat atas nama kelompok tani atau masyarakat, 23 orang penggugat sudah menyatakan menarik gugatannya karena merasa memang tidak memiliki lahan di areal Penara. Dengan kenyataan itu, berarti penetapan PN Lubuk Pakam tanggal 24 Maret 2022, tidak bisa dilaksanakan atau cacat hukum.

” Karena itu hari ini seribuan karyawan kembali ke Penara untuk menolak upaya upaya untuk menguasai lahan HGU oleh pihak lain dengan cara-cara manipulatif,” jelas Ganda Wiatmaja.

Sementara itu Penasehat Hukum PTPN 2 Julisman SH MH menyebutkan, dalam rapat koordinasi dengan pihak Polres Deli Serdang Jum’at (24/6), kenyataan itu sudah diungkapkan, bahwa rencana pencocokan objek perkara atau konstatering tidak bisa dilakukan. Namun pihak penggugat agaknya tetap bersikeras untuk tetap dilaksanakan.

Kuatnya desakan untuk segera mengeksekusi lahan HGU Nomor 62 kebun Penara, diduga karena adanya oknum-oknum mafia tanah yang ingin segera menguasai areal di sekitar bandara Kuala Namu yang sangat strategis itu. Dengan melibatkan kelompok HKTI diharapkan para penggugat yang telah memenangkan gugatan di tingkat Mahkamah Agung bisa segera menguasai areal yang mereka tuntut.

Padahal secara hukum, PTPN 2 sudah mengajukan PK, karena adanya ketidaksesuaian dalam diktum putusan Mahkamah Agung, ditambah terungkapnya pencatutan nama puluhan warga yang sama sekali tidak tahu menahu soal tanah kebun Penara. Namun nama mereka dimasukkan sebagai penggugat, setelah diiming-iming mendapat lahan seluas 2 hektar atau uang sebesar Rp. 1,5 Milyar.

Sejumlah warga yang akhirnya mencabut gugatannya mengungkapkan secara gamblang, bagaimana mereka dikendalikan pihak tertentu, dari mulai pengumpulan KTP dan KK sampai membuat penyerahan kuasa ketika gugatan atas lahan Penara sudah diputus Mahkamah Agung. Beberapa warga menolak dengan tegas membuat pengalihan kepemilikan lahan, yang sama sekali belum mereka dapatkan.

Dari bukti bukti ini PTPN 2 sudah membuat laporan ke Polda Sumatera Utara, dan berharap adanya tindakan pemalsuan data otentik ini bisa diusut tuntas, sehingga akan menjadi pintu masuk mengusut oknum-oknum mafia tanah yang ada di belakang gugatan terhadap lahan HGU PTPN 2, khususnya areal HGU kebun Penara Afdeling III kebun Tanjung Garbus, jelas kabag Hukum PTPN 2 Ganda Wiatmaja. Sementara itu Kasubag Humas PTPN 2, Rahmad Kurniawan menambahkan PTPN 2 dan segenap karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan SPP PTPN 2 , akan tetap solid mempertahankan dan menjaga HGU aktif Nomor 62 afdeling 3 kebun Penara yang HGU nya berakhir hingga tahun 2028.

Hal yang sama diungkapkan Kabag Pemanfaatan dan Pengaman Aset Ridho Syahputra Manurung. Menurut Ridho, pihaknya akan komit untuk terus menjaga aset negara yang pengelolaannya dipercayakan ke PTPN 2 dari upaya pihak-pihak lain untuk menguasainya. Sebab sesuai ketentuan HGU adalah produk hukum yang harus dijaga sebaik-baiknya oleh PTPN 2. “Kita menolak dengan tegas upaya-upaya penguasaan pihak lain dengan cara-cara manipulatif seperti yang kita duga terjadi atas lahan HGU No.62 kebun Penara. Kami akan menjaga lahan HGU ini sampai titik darah terakhir. Tidak ada kompromi terhadap mafia tanah,” tegas Ridho Manurung. (rel)

1...2,5652,5662,567...15,920Page 2,566 of 15,920