Home Blog Page 2572

Desa Bakal Jadi Pusat Pembangunan Masa Depan

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menilai, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan pusat perkembangan pembangunan Indonesia pada masa mendatang. Dia mengajak korporasi agar mau menyisihkan sebagian dana CSR-nya demi kemajuan desa.

Pernyataan ini dikeluarkan Ma’ruf dalam rangka merespons ajang pemberian penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2022 yang dibuat oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF).

“Pemerintah akan terus memberdayakan ekonomi pedesaan salah satunya melalui pengembangan program desa wisata termasuk desa wisata alam. Melalui pemberdayaan manusianya serta pemberdayaan UMKM, banyak desa wisata baru yang bisa diciptakan,” ungkap Ma’ruf.

“Selain membutuhkan dukungan pemerintah, tentu sumbangsih perusahaan melalui dana CSR sangat membantu pembentukan desa wisata baru dan kami mengapresiasi atas digelarnya Awards ini,” imbuhnya.

Penganugerahan awards ini melibatkan 63 perusahaan baik BUMN maupun swasta dan 1 yayasan yang mengikuti prosesnya semenjak Februari 2002 mulai dari tahap pendaftaran, pengumpulan dokumen dan presentasi, penilaian, kunjungan lapangan bagi kandidat Gold dan penganugrahan penghargaan.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar meminta pemberian awards atau penghargaan ini bisa memancing perusahaan dalam memberikan berbagai dukungan kepada desa-desa sekitar supaya lebih berkembang dan maju.

“Pertama saya melihat harapan itu kini menjadi sebuah kenyataan, dimana cukup banyak perusahaan yang mau berkontribusi dalam memajukan desa. Selain melakukan MoU dengan ISSF dalam memajukan desa, kedepannya Kemendes PDTT juga akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak agar semakin banyak pihak yang terpanggil untuk memajukan desa,” kata Halim.

Dalam penghargaan ini, PJB UP Gresik menjadi peraih penghargaan kategori Gold dengan program pengembangan desa wisata lontar. Kategori Gold juga diperoleh PT Asmin Bara Bronang yang merupakan perusahaan anggota ISSF di Kalimantan Tengah.

Bahkan tidak tanggung-tanggung semua program yang diajukannya yaitu sebanyak 2 memperoleh kategori Gold dengan program Optimalisasi Peran KPB taraku Mandiri dan Rumah Pintar ABB. (jpc/saz)

UTBK-SBMPTN 2022, 2.479 Peserta Lulus Kuliah USU

Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2.479 peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022 lulus ke Universitas Sumatera Utara (USU). Jumlah tersebut terdiri dari 1.348 peserta yang lulus dari kelompok saintek dan 1.131 peserta UTBK dari kelompok soshum.

Adapun untuk peserta yang mengikuti Seleksi Berbasis Prestasi Unggul (SBPU Talenta) USU terdapat 11 orang yang dinyatakan lulus. SBPU Talenta merupakan jalur baru yang disediakan oleh USU untuk penerimaan mahasiswa baru 2022.

“Seluruh pimpinan Universitas Sumatera Utara menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh calon mahasiswa/i USU yang lulus melalui jalur UTBK-SBMPTN sekaligus mengucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar USU,” ucap Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Promosi USU, Amalia Meutia, MPsi, Psikolog, Jumat (24/6).

Amalia berharap, bagi yang lulus SBMPTN semoga menjadi pemacu semangat para calon mahasiswa USU tersebut untuk belajar dengan giat. Peserta SBMPTN yang lulus telah melangkah ke tahap baru kehidupan sebagai mahasiswa. Masa depan yang gemilang sudah di depan mata dalam mencapai cita-cita. “Semoga nantinya dapat mengaktualisasikan diri sebagai anak bangsa yang membawa dampak besar bagi USU, masyarakat dan dunia,” kata Amalia.

Untuk program studi favorit yang tinggi peminatnya pada tahun ini di kelompok saintek terdiri dari; Pendidikan Dokter, Farmasi dan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sementara untuk kelompok soshum yakni Ilmu Hukum, Manajemen dan Psikologi. Secara umum, tiga besar prodi yang paling diminati adalah Ilmu Hukum (3.073), Pendidikan Dokter (2.612) dan Manajemen (2.365).

Persaingan ketat UTBK di tingkat program studi yang ada di USU adalah untuk prodi Gizi, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Komputer. Sementara itu, untuk prodi yang kurang diminati pada tahun ini adalah Prodi Sastra Cina, Sastra Daerah untuk Sastra Batak dan Sastra Daerah untuk Sastra Melayu.

Amalia menambahkan, bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, dapat melakukan pengisian data Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, selanjutnya bisa melakukan pengisian data pokok dan unggah berkas melalui laman https://registrasi.usu.ac.id yang dibuka mulai tanggal 24 hingga 30 Juni 2022. Dilanjutkan dengan pembayaran UKT melalui virtual account mulai tanggal 7 hingga 8 Juli 2022. Untuk tata cara dan prosedur pengisian serta pembayaran UKT ini, lebih lanjut dapat dilihat pada laman www.usu.ac.id,” jelas Amalia.

Sementara yang belum berhasil lulus pada jalur SBMPTN, Amalia mempersilakan untuk mencoba kembali melalui jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (SPMPD) USU, di mana pendaftarannya telah dibuka pada tanggal 20 Juni hingga 20 Juli 2022. Pelaksanaan ujian mandiri akan dimulai pada tanggal 25 hingga 31 Juli 2022. Sementara pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 (S1) dan 11 Agustus 2022 (D3).

Unimed Gelar Seleksi Mandiri

Sementara itu, usai pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022. Universitas Negeri Medan (Unimed)

segera membuka pendaftaran untuk Seleksi Masuk Mandiri. Di mana, seleksi Mandiri merupakan proses penerimaan mahasiswa baru jalur terakhir yang proses tesnya dilakukan secara internal Unimed berdasarkan hasil Ujian Tes Berbasis Komputer (UTBK).

Hasil tes tersebut menjadi rujukan dalam menentukan jumlah calon mahasiswa yang akan diterima berdasarkan daya tampung yang telah ditetapkan. Adapun kuota mahasiswa yang akan diterima pada jalur Mandiri sebanyak 2.400 orang.

Proses pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 9 Juli 2022 secara online. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000 untuk SAINTEK/SOSHUM, dan Rp. 350.00 untuk CAMPURAN khusus pendaftar prodi seni dan olahraga dikenakan tambahan biaya portofolio sebesar Rp.50.000. untuk pembayaran dapat dibayarkan melalui Bank BNI 46, Bank Mandiri, Bank Sumut di seluruh Indonesia.

Materi ujian berbentuk Tes Potensi Sekolastik (TPS) menggunakan ujian tes berbasis komputer (UTBK Jalur Mandiri) yang dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Ujian UTBK Seleksi Mandiri akan laksanakan pada 13 – 16 Juli 2022. Selain tes tersebut, kelulusan Unimed juga dapt dilihat melalui rekognisi prestasi seperti prestasi akademik, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi MTQ/MKQ, Pesparawi atau sejenisnya dan Hafiz Qur’an.

Pengumuman hasil seleksi jalur Mandiri akan diumumkan pada 21 Juli 2022 yang dapat dilihat pada situs https://www.unimed.ac.id atau https://sm.unimed.ac.id. Adapun Uang Kuliah Mandiri : 5 juta s.d 7,5 juta persemeter, UKT tersebut tidak ada kenaikan sejak 2018.

Jalur Mandiri Unimed tahun 2022 juga menerima beasiswa KIP-K. Bagi lulusan SMA/SMK/MA Sederajat yang memenuhi persyaratan KIP-K bisa mengajukan beasiswa KIP-K melalui jalur ini. Ikutinya prosedur pendaftaran secara baik pada situs https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id.

Rektor Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. menyampaikan agar informasi ini dapat segera diketahui oleh masyarakat luas, sehingga bagi lulusan SMA sederajat tahun lulus 2022, 2021 dan 2020 dapat memanfaatkan waktu untuk mendaftar seleksi Mandiri ini.

“Bagi adik-adik yang ingin mendaftar Jalur Mandiri harap segera mempersiapkan diri agar dapat diterima di UNIMED karena peminat Unimed setiap tahunnya terus meningkat pada jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jika ada masalah dalam proses pendaftaran seleksi mandiri, silahkan hubungi helpdesk dan juga bisa berkunjung ke kantor Humas bagi warga Medan, tentunya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, bagi yang ingin berkunjung ke helpdesk. Panitia juga membuka layanan via whatsapp di 08116080820 dan media sosial @unimedofficial,” ujar Rektor.

Rektor mengimbau bagi yang ingin mendaftar jalur mandiri Unimed dapat memanfaatkan waktu pendaftaran secara baik.”Jangan melakukan pendaftaran diakhir-akhir masa pendaftaran,” pungkasnya.(gus/ila)

 

Unjuk Rasa di Disdik Sumut, Tuntut Penyelesaian Yayasan Pencawan Medan

UNJUK RASA: Aksi unjuk rasa di Kantor Disdik Kota Medan.BAGUS SYAHPUTRA/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara di Jalan Cik Ditiro, Medan, Kota Medan, Jumat (24/6) siang. Aksi bermula tertib, namun nyaris kericuhan. Karena, tidak ada pihak terkait menangapi aksi mereka.

Aksi ini menuntut persoalan Yayasan Pendidikan Nasional Masty Pencawan Medan sebagai pengelola Pencawan School di Jalan Bunga Ncole, Kelurahan Kemenangan Tani, Medan Tuntungan.

Koordinator Aksi, Hendrik Sihombing dalam orasinya mengatakan, kedatangannya atas adanya keresahan dari masyarakat terutama ada dugaan pemalsuan akta ijazah sekolah menengah di Yayasan Masty Pencawan Medan bahkan pelaku yang merupakan ketua yayasan sudah menjadi tersangka.

“Bagaimana nasib adik-adik ini semua. Kalau saja izin pendiriannya sudah tidak benar (palsu) bagaimana segala produk yang telah dikeluarkan seperti rapor, ijazah, dan dana bos siapa yang bertanggung jawab. Patut dipertanyakan?” ucap Hendrik dan menuntut kepastian para korban.

Menanggapi aksi tersebut, Plt Kepala Disdik Sumut Lasro Marbun langsung menemui massa dan meminta maaf kepada massa yang ada datang. Ia mengakui ada kelalaian pihaknya untuk melakukan pengawasan.

Menurut Lasro, ia begitu mendengar laporan adanya unjuk rasa bergegas ke Kantor Dinas Pendidikan untuk mendengarkan segala tuntutan dari massa.

“Ini perjuangan masyarakat, kita akan cek keabsahan dari pihak penyelenggaraan pendidikan yang dienyam oleh putra-putri beliau (massa). Kalau ada kekurangan dari Dinas Pendidikan saya sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan meminta maaf,” ucap Lasro.

Selanjutnya, Lasro menuturkan akan menuntaskan sesuai kewenangan dinas pendidikan yang membina pendidikan menengah di Provsu. “Saya akan rapatkan dulu di internal dinas pendidikan. Kami akan mengundang yayasan dan juga masyarakat yang berjuang untuk haknya tadi. Setelah itu kita akan bertemu lagi bersama masyarakat yang merasa dirugikan. Baru kita akan bikin komitmen bersama dan membuat rencana seperti apa penyelesaian terhadap keberlangsungan dari anggota masyarakat yang disebutkan sebagai korban. Itulah yang akan dilakukan Disdik untuk penyelesaiannya dulu,” jelasnya.

Lasro juga berjanji akan memonitor pihak dinas pendidikan dan akan diperintahkan supaya setiap apa yang diperoleh dari pertemuan baik tenaga pendidikan, yayasan sekolah dan dinas pendidikan Lasro akan sampaikan kepada perwakilan. “Tidak ada yang boleh dirugikan dalam masalah ini. Apalagi karena pendidikan tidak pasti. Karena pendidikan harus absah atau pasti secara hukum baik aturan dan dibuktikan secara fakta. Ini akan kita cek dulu ya supaya tidak salah tafsir seperti apa dokumen yg masuk ke pendidikan baik izinnya dari Pemprov Sumut. Saya akan pelajari dulu ini,” pungkas Lasro.(gus/ila)

Revitalisasi Lapangan Merdeka: Pedagang Buku Bekas Mulai Berkemas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para pedagang buku bekas dari Lapangan Merdeka, mulai berkemas dan bersiap-siap pindah ke lokasi baru yang tidak jauh dari Lapangan Merdeka. Mereka mengaku, lokasi baru sudah disiapkan oleh Pemko Medan menggantikan lokasi saat ini. Taman Lili Suheri juga menjadi tempat sementara relokasi tenant Lapangan Merdeka Medan yang akan direvitalisasi. Taman yang terletak di pinggir Sungai Deli Jalan Listrik dan Jalan Palang Merah itu, belum ditempati para tenant.

Seperti diketahui, revitalisasi Lapangan Merdeka akan dimulai awal Juli nanti. Pemko Medan tengah fokus mengosongkan ruang terbuka hijau (RTH) termasuk para pedagang buku bekas yang ada di satu areal dengan lapangan bersejarah itu mulai berkemas mengangkut buku-buku dagangannya.

Lina Ginting, salah satu penjual buku bekas di Lapangan Merdeka mengaku telah menyiapkan barang dagangannya untuk pindah ke lokasi baru, tapi ia belum mengetahui bagaimana tempat yang baru nanti. “Ya belum tahulah kita namanya belum pindah. Di Jalan Hitam dekat rel juga, (tempatnya) lagi dibangun. Tempat belum siap, mereka yang mengangkut barang-barangnya (mungkin) itu dipindah ke rumahnya dulu. Kita masih jualan di sini (karena tempat yang baru belum siap),” terang Lina.

Lina mengaku tidak ada masalah terkait upaya Pemko Medan yang merevitalisasi Lapangan Merdeka. Baginya, yang penting adalah para pedagang digantikan dengan tempat yang baru. “Kayaknya nggak ada masalah buat kami. Yang penting mereka (Pemko Medan) siapkan lahan buat kami sesuai yang kami minta, ya sudah aman itu,” harap Lina.

Sebagai warga, Lina mengaku mendukung Pemko Medan merevitalisasi lapangan bersejarah tersebut. “Mendukunglah, namanya juga untuk keindahan ibukota Provinsi Sumut. Dengan catatan kami juga harus didukung, jangan kami nggak didukung, kan gitu. Wali Kota ini kan didukung sama masyarakat kalau nggak ya dia nggak duduk di sana (sebagi Wali Kota Medan),” kata Lina.

Lina juga membeberkan para pedagang buku yang terdaftar di Pemko Medan telah disiapkan tempatnya masing-masing. Namun, yang tidak terdaftar seperti toko-toko tempelan (yang bukan ruko) belum tentu mendapatkan lokasinya.

Sementara itu, Pantauan, para tenant yang ada di areal Lapangan Merdeka sudah dikosongkan sejak Senin, (20/6) dari kegiatan jual beli kuliner. Namun belum ada satupun yang pindah ke Taman Lili Suheri. “Belum tahu. Masih kosong di sini entah di sini Taman Lili Suheri entah katanya di Jalan Masjid belakang Lonsum. Belum ada kabar, sih,” terang salah seorang penjual ayam penyet yang sudah lama berjualan di sekitaran Taman Lili Suheri Jalan Listrik. Rata-rata pedagang di warung-warung Taman Lili Suheri pun mengaku tidak mengetahui adanya relokasi tersebut.

Sementara itu, seperti dilihat Sumut Pos pada Jumat siang (24/6), keadaan Taman Lili Suheri tampak sepi tidak ada kegiatan pembangunan ataupun renovasi sarana pertamanan. Gedung utama taman tersebut pun tampak kumuh. Hanya ada keterangan melalui plank bahwa taman seluas 4.000 meter itu akan segera direnovasi. Adapun di sekitar Jalan Listrik menuju Rumah Sakit Columbia Asia Medan hanya terdapat stand-stand warung pedagang yang sudah lama menempati lokasi tersebut.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan bahwa Taman Lili Suheri akan dijadikan tempat relokasi tenant-tenant yang ada di Lapangan Merdeka. “Luas Taman Lili Suheri ada sekitar 4.000 meter, rekan-rekan pengelola tenant untuk sementara waktu bisa memanfaatkannya. Meski banyak masukan lokasi, namun kami hanya bisa memberikan lokasi yang memang menjadi wewenang atau otoritas kami,” kata Bobby Nasution, beberapa waktu lalu.

Dikabarkan kurang dari tujuh hari lagi, Presiden Jokowi akan kembali datang ke Kota Medan. Salah satu agenda kegiatannya adalah meletakkan batu pertama pembangunan revitalisasi Lapangan Merdeka. Namun, dari upaya Pemko Medan untuk membenahi ruang terbuka hijau itu masih menyisakan polemik. Pertama, pada Kamis (23/6) persatuan sopir becak bermotor (betor) ramai-ramai menggeruduk Kantor Wali Kota Medan, mereka menolak adanya revitalisasi tersebut sebelum janji-janji Bobby Nasution kepada Abang Betor ditepati. Namun, dalam aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB hingga jelang zuhur itu tak disambut Wali Kota.

Kedua, para pedagang buku bekas di Lapangan Merdeka merasa belum ada kejelasan kapan mereka bisa menempati lokasi barunya, sementara areal Lapangan Merdeka termasuk lokasi toko-toko buku bekas tersebut harus segera dikosongkan. “Ya belum tahulah kita namanya belum pindah. Di Jalan Hitam dekat rel juga, (tempatnya) lagi dibangun. Tempat belum siap, mereka yang mengangkut barang-barangnya (mungkin) itu dipindah ke rumahnya dulu. Kita masih jualan di sini (karena tempat yang baru belum siap),” terang Lina salah satu pedagang.

Dan ketiga, dikabarkan bahwa Pemko Medan untuk merelokasi tenant-tenant yang ada di Lapangan Merdeka hanya menyediakan tempat di Taman Lili Suheri. Artinya, pihak pemkot tidak membangun tempat sebagai tenant penggantinya. Hingga Jumat (24/6), lokasi Taman Lili Suheri tidak ada tanda-tanda pembangunan ataupun renovasi. (ip/ila)

 

Maraknya PMI Ilegal, BP2MI Ingatkan Masyarakat Agar Gunakan Jalur Resmi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat Indonesia, terutama di Sumatera Utara (Sumut) yang ingin bekerja keluar negeri, agar menggunakan jalur agen yang legal.

Hal itu dikatakan Direktur Pelindungan Dan Pemberdayaan Kawasan Amerika Dan Pasifik BP2MI, Seriulina Br Tarigan didampingi Kepala UPT BP2MI Medan, Siti Rolijah, dalam temu pers, di Cafe Kembar, Jalan Sakti Lubis Medan, Kamis (23/6) sore. “Pekerja keluar negeri merupakan satu peluang bagi warga Indonesia yang berminat ingin bekerja keluar negeri. Pemerintah tidak mendorong, tetapi ketika masyarakat ingin bekerja keluar negeri juga merupakan hak Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan kehidupan yang layak,” ujar Seriulina.

Dalam hal bekerja ke luar negeri, lanjutnya, BP2MI menyarankan agar melalui jalur resmi, karena apabila secara prosedural yang tercatat di Pemerintah, maka akan terlindungi sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017.

“Bilamana masyarakat belum memiliki informasi, kami mengimbau kepada Pemerintah Daerah (Pemda), baik dari tingkatan di desa hingga provinsi, agar dapat menyosialisasikan tata cara bekerja secara prosedural ke luar negeri. Karena terkait ini, di dalam UU sudah jelas tugas dan kewajiban Pemerintah,” imbaunya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, agar jangan bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal, karena akan sangat merugikan, tidak terlindungi dan hanya membawa musibah. Paling fatalnya adalah menjadi korban penipuan.

“Karena itu kita bersinergitas dengan Pemerintah, lembaga-lembaga terkait, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk menyisialisasikannya. Kita berharap ini menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang belum mengetahuinya,” harapnya.

Disinggung jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di luar negeri, Seriulina menyebutkan, dari Tahun 2007-2022, sebanyak 4.460 an ribu orang. PMI legal dari Sumut masuk dalam peringkat 5 terbanyak yang bekerja ke luar negeri.”Ini total sejak BP2MI berdiri. Sedangkan, untuk migran ilegal, Bank Dunia pernah merilis, hingga 2022 sebanyak 9 juta PMI di luar negeri. Selama ini kita tidak tahu jumlah PMI ilegal yang pastinya, pulangnya saja yang kita tahu, karena sudah bermasalah, bahkan biasanya kita yang membeli tiket mereka untuk kembali ke kota asalnya,” tegasnya.

Saat disinggung kembali, terkait prosedural resmi untuk masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri, Seriulina menjelaskan, yakni bisa melalui skema ‘private to private’ atau agen yang izinnya dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Kemudian, WNI harus memiliki paspor, visa, dinyatakan sehat dari tes kesehatan di Rumah Sakit dan sejumlah ketentuan lainnya. (dwi/ila)

PLN UIK SBU Bantu Rumah Tempe

BANTUAN: PLN UIKSBU menyalurkan bantuan pengembangan UMKM melalui program CSR 2022 kepada UMKM bidang usaha tempe.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN UIKSBU menyalurkan bantuan pengembangan UMKM melalui program CSR 2022. Kali ini, penyerahan bantuan UMKM bidang usaha tempe. Penyerahan bantuan itu dilakukan di Jalan Marelan IV, Gg. Melati 4, Link. VI atau biasa di kenal Pasar I Rel.  Ceremoni yang di hadiri Lurah Tanah 600, Medan Marelan.

Kelompok usaha mandiri yang dimotori oleh Ahmad Yuni sangat terharu dan beterima kasih atas bantuan PLN UIKSBU. Sebelumnya usaha yang sudah digelutinya selama 3 tahun ini dari beranggotakan kurang dari 5 orang namun sekarang sudah bisa menambah anggota 10 orang, Bahkan akan bertambah lagi. “Bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, yang tadinya pekerjaan pengolahan bahan baku masih dilakukan secara tradisional karena keterbatasan alat, namun kali ini bisa jadi lebih cepat dan maksimal,” ungkap Yuni.

Dalam perencanaan ke depan, selain pengolahan produksi tempe, juga akan melakukan inovasi terkait hasil olahan tempe lainnya dalam kreasi lebih modern.  “Setelah adanya bantuan dr CSR PLN UIKSBU saat ini dapat dihasilkan 50 kg per hari. Tadinya produksi per hari sekitar 25 kg. Selain itu, penjualan sudah merambah sampai ke negara Kamboja,” kata Yuni.

Asman CSR PLN UIKSBU, Waldy Gunawan, mewakili management sekaligus menyerahkan secara simbolik bantuan Program CSR PLN UIKSBU 2022. Waldy berharap besar kepada Kelompok Usaha Rumah Tempe Muslimah agar terus meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Ketua Karang Taruna diwakili Sekretaris Karang Taruna, Irvan Bahri, menyampaikan apresiasi kepada PLN UIKSBU yang telah merespon dengan baik permohonan yang diajukan oleh kelompok usaha Rumah Tempe Muslimah. Bahri berharap bisa dapat bimbingan dan binaan dari Kelurahan Tanah 600.

Dalam acara ini turut hadir mendampingi kelurahan Tanah 600, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kepala lingkungan IV Tanah 600 serta beberapa warga  yang berada disekitar rumah usaha turut menyaksikan penyerahan simbolik bantuan CSR  PLN UIK SBU. (ila)

Perkara Penara Kebun Tanjunggarbus, Kuasa Hukum PTPN 2 Temukan Kejanggalan

TOLAK MAFIA TANAH: Karyawan PTPN II saat memprotes adanya mafia tanah untuk menguasa lahan PTPN II, kemarin.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dugaan mafia tanah di Sumatera Utara (Sumut) untuk menguasai lahan-lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara II (PTPN 2), dengan memanfaatkan warga masyarakat, kembali terbongkar. Salah satu di antaranya adalah gugatan warga atas lahan HGU No 62 Kebun Penara Deliserdang.

Menurut sejumlah warga yang berasal dari desa di sekitar Kebun Penara, upaya untuk menguasai lahan HGU PTPN 2 memang sudah direkayasa sejak awal sebelum gugatan dimajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam.

Diungkapkan sejumlah warga, sejak Tahun 2011 mereka yang sama sekali tidak tahu menahu soal lahan kebun Penara, dikoordinir oleh oknum berinsial M dengan iming-iming akan mendapat lahan seluas 2 hektare bernilai Rp1,5 miliar. Mereka pun diminta mengumpulkan KTP dan KK, yang akan disatukan dengan kelompok Rokani dan kawan-kawan.

Dari beberapa kali pertemuan yang terjadi terungkap adanya oknum berinisial AS yang menjadi motor sekaligus pemodal untuk berbagai keperluan, sampai uang saku yang diberikan kepada warga antara Rp100.000 sampai Rp2.000.000. “Semua pemberian uang tersebut lengkap dengan kwitansi yang di buat, M,” beber warga Desa Bangunsari Baru.

Seorang warga yang dilibatkan dalam kelompok ini, sempat protes karena nama orangtuanya dalam Kartu Keluarga (KK) diubah oleh oknum M.

Diduga pergantian ini ada kaitannya dengan Surat Keterangan tentang Pembagian Tanah Sawah Ladang, yang sebelumnya sudah dikumpulkan sebagai salah satu bahan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubukpakam.

Ketika kasus HGU Penara diputus di tingkat Kasasi Mahkamah Agung dan Rokani dkk dinyatakan menang dalam gugatan lahan seluas 464 hektare, sejumlah warga kembali dikumpulkan di sebuah kantor notaris untuk membuat surat kuasa, dan dijanjikan dana sebesar Rp300.000. Namun puluhan warga yang namanya dicatut dengan iming-iming mendapat lahan seluas 2 hektare senilai Rp1,5 miliar menolak. Sebab mereka mulai mencium adanya gelagat pembohongan yang dilakukan M dan AS. Mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan apa yang dijanjikan sejak awal. Sejak itulah kasus lahan kebun Penara mulai terungkap ke permukaan. Belasan warga yang namanya dicatut untuk ikut melakukan gugatan, seolah-olah memiliki lahan seluas 2 hektare.

Sementara itu pihak PTPN 2 juga sudah mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap kasus lahan kebun Penara dengan sejumlah bukti-bukti baru (novum) yang akan diajukan ke Mahkamah Agung. Sebab, menurut Kuasa Hukum PTPN 2, Hasrul Benny Harahap, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam nota putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan Rokani dkk atas lahan Kebun Penara tersebut. “Kita akan ajukan bukti-bukti baru itu, agar persoalannya bisa terungkap dengan jelas, termasuk adanya dugaan mafia tanah berada di belakang kasus ini,” ujarnya. (rel/azw)

Aset Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR, Humbahas Terima Hibah Tujuh Unit Bangunan

PENYERAHAN: Bupati Humbahas menandatangani penyerahaan 7 unit bangunan hibah aset barang milik negara dari Kementerian PUPR di ruang kerja Kantor Bupati Humbahas, Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, Kamis (23/6).gamael/sumut pos.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menerima tujuh unit bangunan hibah aset Barang Milik Negara Dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penerimaan ini pun sekaligus, menandatangi naskah dan berita acara serah terima antara Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dengan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Syafril Tansier ST MT, di ruang kerja Kantor Bupati Humbahas, Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, Kamis (23/6).

Adapun aset hibah yang diterima itu, antara lain Bangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Paranginan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Kemudian, enam Gedung sekolah, antara lain gedung sekolah SMP Negeri 6 Bungus Parlilitan, SD Negeri 173331 Sopobutar Lintongnihuta, SD Negeri 173451 Sanggaran I Sijamapolang, SD Negeri 173452 Sanggaran II Onan Ganjang, SD Negeri 173480 Martonabala Pakkat dan SD Negeri 178218 Bungus Parlilitan.

Bupati menyampaikan, atas penerimaan itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan perhatian pembangunan sarana infranstruktur ke Kabupaten Humbahas.

Dengan diterimanya aset ini, Pemerintah Humbahas akan mengoptimalkan hibah tersebut. Dan menyesuaikan penggunaanya dengan kepentingan masyarakat.

Dan, berharap kepada masyarakat agar menjaga, dan memelihara hasil pembangunan dimaksud untuk di manfaatkan. “ Kita ucapkan banyak terimakasih atas pembangunan sarana itu oleh Kementerian PUPR,” kata dia.

Dikatakanya, Pemerintah Humbahas memiliki anggaran yang sangat terbatas, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjangkau semua pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat secara luas. Karena keterbatasan itu tadi, lanjutnya, ia melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR untuk melobi anggaran. “Dan terwujudnya bangunan itu atas kerja keras semua jajaran Pemerintah Humbahas, dan dukungan masyarakat,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jonny Gultom mengatakan, pembangunan yang sudah dilaksanakan tentu sangat terasa sekali manfaatnya oleh masyarakat.

“ Saat ini barang milik negara itu sudah menjadi barang milik daerah. Kita catat menjadi bagian dari aset Pemkab,” sebutnya.

Ia menambahkan dengan telah diserahkanya barang milik negara itu, tentunya Pemerintah Kabupaten Humbahas akan merawat dengan baik.

Jonny juga berharap sekolah yang baru dibangun bermanfaat bagi warga sekitarnya. “ Jadi, bagi warga tidak akan lagi jauh untuk menyekolahkan anaknya, karena sudah ada yang dekat,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Balai Prasarana permukiman Wilayah Sumatera Utara Syafril Tansier ST MT menyampaikan, adapun tujuan serah terima aset ini adalah agar bangunan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan. “Kegiatan ini merupakan bagian dan upaya kita untuk melakukan percepatan,” ujarnya. (des/azw)

Masyarakat Saombo Diberikan Pelatihan Tata Boga

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Gunungsitoli memberikan pelatihan tata boga kepada 30 orang warga Kelurahan Saombo, di D’Pakar Resto, Selasa (21/6). Pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan dan bakat masyarakat setempat nantinya.

Dalam sambutan Wali Kota Gunungsitoli yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Deslawati Zega SH MSi menyampaikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan itu merupakan pokok pikiran pokir masyarakat Kelurahan Saombo dan menjadi salah satu program perencanaan dan pengembangan industri dalam rangka mengembangkan bakat, keterampilan dan kreativitas masyarakat.

“Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli untuk mengadakan pelatihan tata boga khususnya di Kelurahan Saombo Kecamatan Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2022,” ungkapnya.

Masih disampaikannya bahwa perkembangan usaha kuliner di Kota Gunungsitoli yang semakin meningkat saat ini membuat masyarakat ingin mencari peluang usaha di bidang kuliner tersebut. Salah satu yang menjadi tren adalah usaha kuliner kue dan roti. Perkembangan tersebut tampak dari semakin maraknya bisnis kuliner yang muncul, mulai dari usaha rumahan, kaki lima, hingga café, dan restoran.

“Pemerintah Kota Gunungsitoli menyadari bahwa untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kreativitas masyarakat dalam bidang tata boga, dibutuhkan keseriusan. Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah yaitu dengan mengadakan pelatihan dan mendatangkan instruktur yang berpengalaman,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasnasda) Kota Gunungsitoli Ny Tini Lakhomizaro Zebua dalam sambutannya menyampaikan harapan agar ibu-ibu yang mengikuti pelatihan agar berkreasi dengan memunculkan menu-menu baru yang bisa menjadi makanan khas dan oleh-oleh dari Kota Gunungsitoli. Agar pelatihan tersebut memberikan manfaat dan melahirkan usaha-usaha kecil masyarakat yang bisa memberikan kontribusi dan pilihan menu baru kepada masyarakat pengguna.

Dalam laporannya Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli Yarniwati Gulo SSos MSi menyampaikan bahwa melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan bakat masyarakat dibidang tata boga, membangun keterampilan dan kreativitas, mendorong terbukanya peluang usaha, meningkatkan peluang usaha dalam bidang cake, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli pada umumnya dan peningkatan pendapatan keluarga pada khususnya.

Adapun warga Kelurahan Saombo yang menjadi peserta pelatihan tersebut adalah warga lingkungan I sebanyak 8 orang, Lingkungan II sebanyak 14 orang dan Lingkungan III sebanyak 8 orang. Sementara instrukturnya adalah pelaku usaha kue yang telah memiliki sertifikat keahlian yakni Yuslian Harefa SKM. (adl/azw)

Sosialisasikan Pencegahan Stunting, Kepala BKKBN Kunjungi Dairi

ISTIMEWA KUNKER: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Ketua TP PKK diabadikan bersama Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo saat kunjungan kerja ke Dairi di Gedung Balai Budaya Sidikalang Sidikalang, Kamis (23/6).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Hasto Wardoyo mengunjungi Kabupaten Dairi untuk mensosialisasikan pencegahan stunting.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Iswa Togatorop mengatakan, sosialisasi dilaksanakan di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Kamis (23/6).

Diterangkan Iswan, dalam sosialisasi itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo berpesan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, agar lebih fokus terhadap pemetaan program KB supaya terkendali.

“Fokus pada ibu hamil, yang mau hamil, dan stunting. Jadi fokus disitu supaya progamnya tidak ke mana-mana,” sebutnya.

Selain itu, Pemkab Dairi juga mendahulukan yang lebih membutuhkan program KB. Program harus tepat sasaran dan terukur, tandasnya.

Sementara itu, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Ketua PKK, Ny Romy Mariani Simarmata dalam sosialisasi itu menjelaskan, stunting adalah kekurangan gizi pada balita yang berlangsung pada masa 1.000 hari pertama kehidupan sejak kehamilan hingga bayi berusia 2 tahun. Stunting menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.

Eddy menyampaikan, angka kasus stunting di Dairi masih butuh perhatian serius. Eddy juga berusaha keras dan terus mencari solusi agar angka stunting menurun.

Melalui program Bangga Kencana di programkan pemerintah pusat ini, diharapkan mempermudah pemerintah daerah dalam pengaturan kelahiran. (rud/azw)

1...2,5712,5722,573...15,920Page 2,572 of 15,920