Home Blog Page 2573

Tambahan 10 Ribu Jamaah tak Diambil Pemerintah

DIRAWAT: Petugas Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah membawa jamaah haji yang duduk di kursi roda untuk mendapat perawatan.istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – KABAR bahwa Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji untuk Indonesia dibenarkan sejumlah pemilik travel haji. Namun, tambahan kuota sebanyak 10 ribu kursi itu tidak diambil pemerintah. Alasannya, waktu yang tersedia mepet.

Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada menyatakan, memang ada informasi tambahan kuota haji tersebut. Dia menyambut baik tambahan kuota haji tersebut. Bahkan, Wawan menjelaskan, jika tidak diambil pemerintah, kuota haji itu bisa diberikan ke travel haji. Salah satunya digunakan untuk menambahn

kuota haji khusus atau bahkan haji mujamalah. “Kami sangat siap menerima limpahan tambahan kuota tersebut,” katanya.

Meski begitu, Wawan menyebut alokasi tambahan kuota haji tersebut sebagai kewenangan pemerintah Saudi dan Indonesia. Sejatinya tambahan kuota haji hampir setiap tahun diberikan pemerintah Saudi. Biasanya, tambahan diberikan sebelum misi penyelenggaraan haji dimulai. Atau selambatnya di awal-awal pengiriman jamaah. Namun, tahun ini tambahan kuota itu diberikan di tengah masa pemberangkatan jamaah.

Wawan menuturkan, menambah kuota haji jelas butuh banyak persiapan. Mulai penyediaan transportasi penerbangan, hotel, hingga katering. Belum lagi terkait dengan penetapan ongkos hajinya. Sementara itu, hingga tadi malam waktu Indonesia atau pukul 18.00 waktu Arab Saudi, sebanyak 60.458 CJH Indonesia tiba di Tanah Suci. Jumlah tersebut berasal dari 154 kelompok terbang (kloter). Sejauh ini, 447 CJH sempat mendapat perawatan karena sakit. Dari jumlah itu, 142 orang menjalani rawat inap di KKHI dan 3 orang dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Sedangkan jamaah Indonesia yang wafat berjumlah 11 orang.

Kurang dua pekan puncak haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab menginformasikan pembayaran dam (denda) oleh jamaah Indonesia. Untuk diketahui, jamaah membayar dam lantaran melaksanakan haji tamattu. Yakni, melakukan umrah terlebih dulu, baru berhaji.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah PPIH Daker Makkah Ansor menuturkan, pemerintah mengimbau jamaah membayar dam melalui bank atau saluran resmi dengan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan. “Kalau pemerintah sudah jelas karena lembaga formal yang pasti bertanggung jawab atas pelaksanaan dam,” katanya kemarin.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengaku belum mendapat informasi resmi terkait kabar, Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu. “Kemenag masih menunggu kepastian informasi terakhir secara resmi terkait adanya tambahan kuota haji dari pihak Arab Saudi,” kata Hilman Latief kepada wartawan, Jumat (24/6).

Hilman mengatakan, operasional pemberangkatan jamaah haji sudah berlangsung lebih 20 hari. Gelombang pertama yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah sudah selesai.

Sekarang sudah memasuki hari kelima pemberangkatan gelombang kedua yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. “Data per hari ini, 57.100 jamaah sudah tiba di Arab Saudi. Artinya sudah lebih 50 persen yang diberangkatkan,” jelas Hilman.

“Kemenag saat ini terus fokus memberikan layanan terbaik kepada mereka, para jamaah haji Indonesia yang sudah berada di Arab Saudi dan juga yang masih dalam tahap pemberangkatan. Jadi, kita sekarang fokus pada pemberangkatan kuota haji yang ada sampai tuntas,” tegasnya.

Proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi akan berlangsung hingga 3 Juli 2022. Setelah itu, jamaah akan memasuki fase puncak haji, yaitu Wukuf di Arafah. (jpc)

Airlangga, Pemerintah Kembangkan Sarana Transportasi Berstandar Internasional di Batam

BATAM, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus mengakselerasi pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) dengan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan biaya logistik. Pengelolaan bandara juga akan dilakukan secara lebih profesional sesuai standar pelayanan internasional oleh PT Bandara Internasional Batam (PT BIB) dengan dimulainya pembangunan pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir menyaksikan acara Serah Terima Operasional Bandara Internasional Hang Nadim Batam dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) kepada PT BIB di kawasan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (24/06). Serah terima ini memasuki masa transisi 1 minggu dan akan berlaku efektif per 1 Juli 2022.

“Dengan adanya airport ini, dan lewat kerja sama dengan bandara Incheon di Korea, diharapkan bisa menjadi hub logistik nasional. Bagi industri elektronik tentu sangat membutuhkan adanya direct flight terutama untuk mendorong supply chain. Dan kami harap hub-nya juga bisa menjadi gateway ke Amerika, Korea, Batam, Tiongkok, dan Singapura,” ujar Menko Airlangga saat menyampaikan sambutannya pada kesempatan tersebut.

Lebih lanjut, PT BIB yang didukung oleh konsorsium PT Angkasa Pura I, PT Wijaya Karya, dan Incheon International Airport Corporation Korea Selatan, telah berkomitmen untuk membuka akses baru penerbangan langsung, terutama ke Korea Selatan, Tiongkok, serta beberapa negara lain dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki Incheon International Airport Corporation.

Dengan semakin terbukanya jaringan penerbangan internasional dari dan ke Batam, maka akan mempercepat pemulihan dan pengembangan industri pariwisata di Kawasan BBK. Hal tersebut juga dapat mengefisienkan layanan kargo untuk kemudian meningkatkan daya saing industri dan mengurangi biaya logistik di Batam, serta dapat mendorong supply chain barang elektronik baik dari bahan baku maupun produknya sendiri.

“BP Batam sepenuhnya berharap melalui PT BIB Bandara Hang Nadim dapat menjadi bandara terbaik dan dapat berkompetisi dengan negara tetangga. Kami memahami bahwa Kota Batam berpotensi sebagai pintu masuk penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan ekspektasi 40 juta penumpang per tahunnya,” ungkap Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat menyampaikan laporan pada acara tersebut.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menko Airlangga juga menyaksikan pelaksanaan Penandatangan Head of Agreement (HoA) antara BP Batam dengan PT Persero Batam dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Penandatangan HoA tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah kepada BP Batam untuk mengembangkan infrastruktur logistik diantaranya Pelabuhan Batu Ampar.

Selanjutnya, Menko Airlangga melakukan Penandatanganan Prasasti dan Peletakan Batu Pertama PT Blue Steel Industries. Perusahaan dengan total investasi sebesar Rp3,5 triliun dalam 2 tahapan tersebut, diproyeksikan akan memproduksi baja ringan serta bahan bangunan lainnya yang tanpa emisi.  Rangkaian agenda kunjungan kerja Menko Airlangga kemudian diakhiri dengan Peletakan Batu Pertama Pengembangan Terminal II Bandara Hang Nadim Batam.

Sebelumnya, pada pagi hari saat tiba di area Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Menko Airlangga disambut dengan Upacara Penyambutan Adat Melayu Tepuk Tepung Tawar. Kemudian Menko Airlangga memulai agenda kerja dengan meresmikan Masjid Tanwirun Naja (Masjid Tanjak), di mana dilakukan penandatanganan batu prasasti dan penanaman pohon khaya di halaman masjid.

Masjid tersebut diharapkan akan menjadi ikon baru Kota Batam dan sekaligus sebagai destinasi wisata religi. “Melalui masjid kita bisa memperkokoh tali silaturahim dan persaudaraan di antara kita semua, serta membulatkan tekad kita untuk membangun bangsa, membangun Pulau Batam lebih kuat lagi menuju kesejahteraan masyarakat kita semua,” tutur Menko Airlangga saat meresmikan Masjid Tanjak.

Turut hadir dalam rangkaian agenda kunjungan kerja tersebut antara lain Anggota DPR RI, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala BP Batam, para Pejabat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Direktur Utama PT Persero Batam, Presiden Direktur PT Blue Steel Industries, Direktur Utama PT Bandara International Batam, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset, Ketua MUI Kota Batam, Asosiasi, serta perwakilan Tokoh Masyarakat. (map/fsr/adv/*))

Jika Dimusnahkan Paksa oleh Pemerintah, Ganti Rugi Sapi PMK Dipatok Rp10 Juta

PERIKSA Petugas di Jakarta melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sudah mewabah di 19 provinsi, termasuk Sumatera Utara. Masalah tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (23/6) kemarin. Ada beberapa hal yang dihasilkan. Antara lain, penanganan akan dilakukan dengan konsep seperti penanganan Covid-19.

Usai ratas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melarang pergerakan hewan hidup, terutama sapi. Ketentuan itu berlaku khususn

pada wilayah yang terdampak PMK. Namun, berbeda dengan penanganan Covid-19, larangan mobilitas hanya pada level kecamatan. “Kita sebut dengan daerah merah,” ujarnya.

Pembagian zona juga mirip saat PPKM Covid-19. Ada zona merah, kuning, dan hijau. Pada daerah merah, pembatasan pergerakan hewan lebih ketat. Hingga kini terdapat 1.765 kecamatan yang masuk zona merah.

Pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Satgas tersebut akan dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Kolaborasi juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Untuk mengurangi potensi penularan, pemerintah menyediakan vaksin PMK. Itu ditujukan untuk hewan yang sehat. Total vaksin PMK yang disediakan pemerintah 29 juta dosis. “Seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Red),” ungkap Airlangga.

Ketua umum Partai Golkar itu menerangkan, Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Pengawasan secara biohazard melalui disinfektan juga perlu terus dilakukan. Selain itu, atas hewan yang dimusnahkan paksa, disiapkan ganti rugi oleh pemerintah. “Sekitar Rp 10 juta per sapi,” ucap Airlangga.

Ratas itu juga membahas persiapan menjelang Idul Adha. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, pihaknya akan melakukan pengaturan hewan kurban dalam situasi merebaknya PMK. Hal tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan hewan ternak pada saat Idul Adha akan meningkat.

Kemenag juga akan terus berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa PMK. Yaqut menyebutkan, hal utama yang harus dipahami, hukum kurban adalah sunah muakad atau sunah yang dianjurkan. “Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, kita tidak boleh memaksakan,” tuturnya.

Yaqut berjanji mencarikan alternatif yang lain jika kurban tidak bisa dilaksanakan. Dia menekankan, aturan kurban akan mengacu ketentuan yang dibuat pemerintah, khususnya Satgas Penanganan PMK.

 

Lockdown Zona Merah PMK

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan sejumlah arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meluas di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memerintahkan penguncian atau karantina wilayah (lockdown) yang berstatus zona merah PMK bagi provinsi yang kecamatannya sudah terinfeksi lebih dari 50 persen.

“Ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain. jadi semuanya di-lockdown,” kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan wabah penyakit kuku dan mulut secara daring di Jakarta, Jumat (24/6).

Target dari kebijakan tersebut agar tidak lagi bertambah daerah merah terkait PMK. Selain itu, komunikasi publik menjelang Iduladha juga perlu dilakukan seperti edukasi kesehatan hewan dan penjelasan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya.

Masyarakat diharap tetap tenang dan waspada, serta menyadari sepenuhnya terkait dengan PMK. Sehingga kemungkinan adanya perbedaan khususnya terkait mobilisasi hewan ternak atau perpindahan hewan ternak dan satu titik ke titik lain, terutama di daerah-daerah yang zona merah PMK.

Arahan kedua adalah pembentukan Satuan Tugas Daerah untuk mendata dan memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang ada di daerah masing-masing, dan segera difungsikan di tiap daerah masing-masing di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi, dan terutama di zona merah.

Ketiga adalah mendata kebutuhan vaksin dan tenaga vaksinator, mengingat Kementerian Pertanian pada akhir minggu ini akan melaksanakan vaksinasi PMK. Data-data tersebut kemudian diintegrasikan dengan menggunakan sistem pelaporan data Covid-19 yang selama ini sudah berjalan.

“Selanjutnya apabila ada apabila kebutuhan hewan kurban tidak bisa terpenuhi, tidak perlu memobilisasi hewan ternak antardaerah. ini memang tidak mudah memberikan penjelasan kepada masyarakat, Tapi ini sudah keputusan pemimpin negara. sehingga mohon masing-masing wilayah, masing-masing daerah, mengikuti kebijakan ini,” kata Suharyanto.

Berikutnya adalah membentuk posko PMK untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak, dengan mengaktifkan posko PPKM Mikro di tingkat desa hingga kecamatan yang selama ini digunakan untuk pengendalian kasus Covid-19. “Gunakan posko-posko ini untuk memonitor dan mengawasi dan melaksanakan tahap-tahap penanganan terkait dengan PMK/ Terkait data vaksinasi, testing, tracing, ini akan dilaksanakan lagi jadi sama polanya sama seperti Covid-19,” kata Suharyanto.

Ia meminta setiap daerah mengaktifkan lagi posko-posko lintas daerah, jembatan timbang, pelabuhan laut dan udara, dan posko desa untuk mengawasi lalu lintas ternak. Selain itu Suharyanto meminta provinsi, kabupaten/kota yang belum terkena wabah PMK dapat menjaga pintu-pintu masuk ke wilayahnya, agar jangan sampai ada lalu lintas hewan yang masuk, apalagi jika hewan ternaknya belum terjamin kesehatannya.

 

Penanganan PMK Masuk APBN 2022

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini menjangkiti hewan ternak di Indonesia.

“Apakah dari anggaran PCPEN (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) atau tidak, sebetulnya kalau kita bicara secara logis tidak cocok-cocok amat kalau dikategorikan belanja PCPEN, tapi yang penting dari mana pun, atau kita tagging apa pun namanya, ini pasti ada dari APBN,” katanya dalam konferensi pers daring APBN KiTa periode Juni 2022 yang dipantau di Jakarta, kemarin.

Saat ini, Isa sedang menghitung nilai yang akan disalurkan untuk menangani PMK bersama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian (Kementan). Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyetujui pengadaan 29 juta dosis vaksin PMK bagi hewan ternak pada 2022 dengan menggunakan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Obat-obatan, tenaga penyuntik vaksin, dan mekanisme pengawasan pergerakan hewan ternak juga akan disiapkan oleh pemerintah, beserta penganggarannya.

Adapun pemerintah mengejar target vaksinasi dilaksanakan secara cepat dan massal agar mencapai kekebalan kelompok pada minimal 80 persen populasi hewan rentan. Sampai, Senin (21/7) pukul 14.20 WIB, vaksinasi PMK di Jawa Timur dan Jawa Tengah dilaporkan mencapai 1.519 ekor ternak yang telah divaksin.

Untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi PMK, Kementan juga melaksanakan program Training of Trainers (TOT) dan Bimbingan Teknis (Bimtek). Saat ini, sebanyak 18.407 petugas vaksinator disiapkan di 19 Provinsi tertular PMK. (jpc/krj/cnni/adz)

 

Airlangga: Visi KIB Dorong Masyarakat Bersatu untuk Indonesia Maju

BATAM, SUMUTPOS.CO—Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki tantangan besar untuk segera melakukan konsolidasi di tiap daerah. Airlangga menuturkan, Silaturahim Daerah Koalisi Indonesia Bersatu harus mulai digelar di tiap wilayah di Indonesia.

Menurutnya, konsolidasi ini penting untuk menyatukan persepsi dan sinkronisasi rencana pemenangan di Pemilu 2024.

“Acara malam ini juga untuk mensosialisasikan bahwa diantara kita tidak ada rencana yang berbeda, tidak ada visi yang berbeda, tidak ada masyarakat yang berbenturan, kita semua bersatu untuk Indonesia Maju,” tutur Airlangga saat menyampaikan arahan pada Silatda KIB Kepulauan Riau di Batam, Jumat (24/6/2022) malam.

Airlangga mengingatkan kepada seluruh anggota partai KIB untuk bersatu dan menyatukan rakyat Indonesia. Ia menegaskan, bersatunya masyarakat berarti bisa menyejahterakan rakyat.

Ketum Golkar meminta pengurus parpol KIB di daerah segera saling menyamakan frekuensi dan menyatukan visi, serta menyiapkan jaringan yang dimiliki.

Selanjutnya, kader-kader bisa mulai melakukan sosialisasi dan menyapa masyarakat untuk mengenalkan KIB.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berharap Kepulauan Riau memberi kemenangan bagi Golkar dan KIB.

Secara khusus, ia menginstruksikan seluruh kader partai berlambang pohon beringin untuk menyosialisasikan KIB bersama pengurus PAN dan PPP di daerah masing-masing.

“Saya minta seluruh pengurus Golkar, lanjutkan untuk bersosialisasi dan ajaklah sahabat-sahabat kita dari PAN dan PPP. Kita bangun silaturahim soliditas, kita bangun Indonesia,” tegas Ketum Golkar. (adv/*)

Anggaran Pemilu Rp5 Triliun Belum Cair, KPU Berharap Janji Jokowi

TEMU PERS: Komisioner KPU menggelar temu pers terkait peluncuran situs Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/6).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik mengatakan, pemerintah masih belum mencairkan seluruh anggaran Pemilu 2024. Sejauh ini, anggaran KPU baru turun Rp2,4 triliun dari total dana dibutuhkan sebesar Rp8,06 triliun.

“Kami tetap berkomunikasi ke pihak-pihak terkait. Kami yakin anggaran akan segera turun,” ungkap Idham kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/6).

Idham yakin, anggaran akan segera dicairkan karena sebelumnya Presiden Jokowi berjanji mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. “Kami sudah sampaikan semua ini kepada Bapak Presiden dan pada saat kami audiensi beliau sangatn

mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024,” kata Idham.

Sebelumnya, anggota KPU Yulianto Sudrajat mengaku sudah membicarakan anggaran yang belum cair saat rapat dengar pendapat (RDP) dan konsinyering dengan DPR. “Kekurangan anggaran KPU tersebut telah dibahas dalam berbagai RDP dan Konsinyering dengan Komisi 2 DPR RI dan prinsipnya disetujui,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (19/6).

Kekurangan dana yang dibutuhkan belum bisa dialokasikan sepenuhnya sebab Kementerian Keuangan masih menunggu penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pemilu 2024. Kini, PKPU tentang Tahapan Pemilu 2024 sudah dibuat.

 

Resmi Luncurkan Sipol

Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi meluncurkan situs Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Situs tersebut dapat diakses oleh partai politik (Parpol) hingga berakhirnya masa pendaftaran Pemilu 2024.

“Pada kesempatan ini, kami menjadi penting untuk menyampaikan kepada publik bahwa hari ini pada tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, kami akan mulai membuka akses mengenai Sipol,” kata Komisioner KPU Idham Holik di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (24/6).

Dia mengatakan, peluncuran Sipol merupakan langkah KPU untuk mengatur semua tahapan Pemilu mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pelaksanaan. “Sipol ini merupakan kewenangan atributif kami yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa kami diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan, pendaftaran dan verifikasi partai politik,” ucap Idham.

“Kami menetapkan Sipol, sistem informasi partai politik, sebagai alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik,” sambungnya.

Nantinya, parpol peserta Pemilu 2024 diwajibkan mengunggah sejumlah data melalui Sipol. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi terkait data-data tersebut. “Yang pertama profil partai politik. Yang kedua, keanggotaan partai politik, Ketiga, kepengurusan partai politik. Keempat kantor tetap partai politik. Terkait verifikasi partai politik dilakukan dengan dua metode. Pertama, metode verifikasi administrasi, kedua metode verifikasi faktual,” ujar Idham.

Idham menyebut pendaftaran parpol melalui Sipol dibuka hingga 14 Agustus 2022. “Jika tidak lengkap, kita berikan kesempatan sampai dengan masa pendaftaran berakhir yaitu tanggal 14 Agustus 2022 jam 24.00 WIB,” paparnya. (cnni/dtc/adz)

Sambangi Prabowo di Kertanegara, AHY: Silaturahim dan Diskusi

SAMBUT: Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di rumahnya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/6) malam.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama rombongan tiba di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/6) malam.

Dalam kesempatan ini, AHY yang tiba sekitar pukul 18.55 WIB ditemani Sekjen Demokrat Teuku Riefky, Bendum DPP Demokrat Renville Antonio, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan sejumlah pejabat teras dari DPP Partai Demokrat.

Putra sulung Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu mengenakan baju batik lengan panjang bercorak merah biru tersebut mengaku akan bersilaturahim dengan Prabowo beserta sejumlah elite Partai Gerindran

’’Mau silaturahim, silaturahim,” kata AHY sambil berjalan memasuki kediaman Prabowo.

AHY langsung disambut tuan rumah, Prabowo Subianto yang mengenakan baju safari berwarna krem yang selama ini menjadi ciri khas menteri pertahanan itu. Kunjungan itu dilakukan setelah AHY bertemu Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di NasDem Tower, Kamis (23/6) kemarin.

Dalam pertemuan AHY dengan Surya Paloh, kedua elite parpol memberikan sinyal kerja sama politik dalam menghadapi Pemilu 2024. Meski keduanya menyatakan belum bersepakat untuk membangun koalisi dalam menghadapi Pemilu 2024. “Chemistry itu ada. Itu modal dasar yang bisa dikapitalisasi untuk sesuatu,” ucap Surya Paloh di Nasdem Tower.

Sementara itu, AHY mengaku nyaman membangun hubungan dengan Partai NasDem menuju kontestasi politik 2024 yang akan datang. Hal ini akan berlanjut dengan membangun komunikasi politik lebih luas lagi. ’’Saya bisa pastikan di sini hubungan kami lebih terasa nyaman, semakin hari semakin kuat, dan juga lebih terbuka,” ujar AHY.

 

Tak Sengaja Bertemu Ganjar

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saling bertegur sapa dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo usai salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Brawijaya XII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sebuah video yang beredar dan telah dikonfirmasi, AHY mengenakan kemeja hitam pendek sedangkan Ganjar mengenakan kemeja putih pendek berpeci hitam.

AHY sempat menanyakan kepada Ganjar terkait pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang baru usai sehari sebelumnya, Kamis (23/6). “Kemaren lancar ya, Rakernas?” kata AHY.

“Ya Alhamdulillah. Nge-camp dulu kita,” jawab Ganjar.

Terlihat dalam video juga ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang baru saja keluar masjid. Namun, JK tak ikut berbicara dengan AHY maupun Ganjar.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Kamhar Lakumani mengatakan, pertemuan tersebut berlangsung secara kebetulan dan tidak disengaja. Menurutnya, belum ada pertemuan lanjutan keduanya dalam waktu dekat. “Kebetulan ketemu selepas Jumatan karena Jumatan di masjid yang sama. Dalam waktu dekat ini setahu saya belum,” kata Kamhar kepada CNNIndonesia.com.

Ganjar belum merespons soal pertemuan dengan AHY selepas salat Jumat tersebut apakah disengaja atau hanya kebetulan. AHY dalam beberapa waktu terakhir mulai menyambangi para ketua umum partai politik. Dua hari sebelumnya ia bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kebayoran, Jakarta Selatan, tadi malam. (jpc/cnn)

KIB Kepri Tegaskan Siap Menangkan Airlangga

BATAM, SUMUTPOS.CO – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menilai Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai sosok paling tepat untuk memimpin Indonesia setelah Presiden Joko Widodo. Politikus Partai Golkar itu menyebut, pemerintahan periode depan membutuhkan sosok yang cakap menangani persoalan ekonomi, terutama saat Indonesia sedang perbaikan ekonomi.

“Di saat negara sedang melakukan recovery ekonomi maka Airlangga Hartarto adalah sosok tepat untuk memimpin bangsa ini kedepan, melanjutkan karya-karya terbaik Bapak Insinyur Haji Joko Widodo,” tutur Ansar saat menghadiri Silaturahmi Daerah (Silatda) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Batam, Jumat (24/6/2022).

Ansar menambahkan, Airlangga memiliki pengalaman dan kecakapan di bidang ekonomi. Terlebih, Ketum Golkar itu saat ini mendapat amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Ansar berharap di bawah kepemimpinan Airlangga kedepan, Indonesia bisa lebih maju, bangkit, dan sejajar dengan negara maju di dunia. Ia menegaskan, Partai Golkar dan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lainnya bekerja keras untuk memenangkan capres KIB.

“Kami di daerah bersama teman-teman tiga koalisi ini siap bekerja keras kedepan, insya Allah ketika kita saling bahu membahu tidak ada yang terasa berat bagi kita,” tegasnya.

Ketua DPD Golkar Kepulauan Riau Ahmad Ma’ruf Maulana menuturkan, seluruh kader partai berlambang pohon beringin di Kepulauan Riau sudah siap memenangkan KIB. Ahmad Ma’ruf berharap seluruh partai anggota KIB juga bisa memastikan kemenangan di Pilpres 2024.

“Hari ini kita deklarasi Silatda untuk memastikan tujuannya tidak lain bagaimana konsolidasi antarpartai, untuk silaturahim,” tegas Ahmad Ma’ruf.

Sementara, DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendoakan Airlangga Hartarto menjadi calon presiden yang akan diusung KIB di Pilpres 2024.

Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kepulauan Riau Irwansyah menuturkan, sesuai pernyataan Ketum PPP Suharso Monoarfa capres KIB tidak perlu ‘melihat ke seberang sungai’.

“Saat ini bapak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah calon presiden dari Partai Golkar. Semoga Pak Airlangga Hartarto juga calon presiden dari KIB,” tutur Irwansyah. (adv/*)

11 Jamaah Indonesia Wafat, Pemerintah Siapkan Program Badal Haji

DIRAWAT: Petugas Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah membawa jamaah haji yang duduk di kursi roda untuk mendapat perawatan.istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan, satu orang lagi jamaah haji Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi. Total, jamaah haji yang meninggal hingga saat ini menjadi 11 orang. Juru Bicara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kemenag, Akhmad Fauzin mengatakan, berdasarkan data Kemenag dari awal keberangkatan hingga kemarin, terdapat 558 jamaah yang sakit. Rinciannya, sebanyak 383 orang dilakukan rawat jalan, 188 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 17 orang dirawat di RSAS.

“Jamaah wafat bertambah satu orang atas nama Alfin Hartini Soengeb, Perempuan, 59 tahun, asal kelompok terbang SUB 9 (Embarkasi Surabaya), sehingga sampai hari ini (kemarin) jumlah jamaah wafat sebanyak 11 orang,” kata Akhmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6).

Kemenag mencatat, hingga hari ke-21 operasional haji 1443 Hijriah, total 61.070 jamaah haji Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, baik dari Bandara Jeddah maupun Madinah. Dari jumlah itu, sebanyak 47.488 jemaah sudah berada di Makkah, sisanya masih menjalani Ibadah Arbain di Madinah.

Sedangkan khusus kemarin, terdapat 2.866 jamaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka terbagi dalam tujuh kloter dan berangkat dari enam embarkasi. Dua kloter berangkat dari Embarkasi Jakarta – Bekasi/JKS (820). Masing-masing satu kloter berangkat dari Embarkasi Batam/BTH (450), Lombok/LOP (393), Solo/SOC (36), Surabaya/SUB (450), dan Makassar/UPG (393).

Ketentuan Badal haji

Lebih lanjut, Akhmad menyebut pemerintah menyiapkan program badal haji bagi jamaah yang memenuhi kriteria. Menurutnya, ada tiga kelompok jamaah yang bisa dibadalhajikan.

Pertama, jamaah yang meninggal dunia di asrama haji Embarkasi atau Embarkasi antara, saat dalam perjalanan keberangkatan ke Arab Saudi, atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah. “Kedua, jamaah yang sakit dan tidak dapat disafariwukufkan. Dan ketiga, jamaah yang mengalami gangguan jiwa,” ujarnya.

Lantas, bagaimana tahapan pelaksanaan badal haji? Pria yang akrab disapa Fauzin menjelaskan, ada beberapa tahap yang dilalui. Pertama, pendataan jamaah wafat sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah jam 11.00 waktu Arab Saudi (WAS). Kedua, penyiapan petugas badal haji di Kantor Daker Makkah. Ketiga, petugas badal haji diberangkatkan ke Arafah pada pukul 11.00 WAS tanggal 9 Zulhijjah.

“Keempat, petugas badal haji melaksanakan wukuf dan dilanjutkan rangkaian ibadah haji yang bersifat rukun dan wajib, sampai dengan seluruh raangkaiannya selesai dan diakhiri dengan bercukur sebagai tanda tahallul,” tuturnya.

Selanjutnya petugas badal haji menandatangani surat pernyataan telah selesai melaksakan tugas badal haji. PPIH Arab Saudi lalu menerbitkan sertifikat badal haji. Terakhir atau ketujuh, sertifikat badal haji diserahkan ke PPIH Kloter untuk diberikan ke keluarga jemaah yang dibadalkan. “Pelaksanaan badal haji tidak dipungut biaya,” ungkap Fauzin yang juga Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi, Setjen Kemenag.

Pemerintah, lanjut Fauzin, mengimbau agar jamaah tidak melakukan transaksi badal haji dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Jamaah sebaiknya melapor kepada PPIH Kloter dan PPIH Sektor untuk memastikan pelaksanaan badal haji. Jemaah bisa juga berkonsultasi terkait badal haji melalui watshap center di nomor +966 503 5000 17.

Hipertensi Paling Banyak Diidap Jamaah Indonesia

Jamaah haji Indonesia diminta mewaspadai penyakit tidak menular yang dimiliki, agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Lantas, penyakit tidak menular apa yang paling banyak diidap para jamaah haji Indonesia?

Kepala Pusat Kesehatan Haji dr Budi Sylvana MARS menyebut, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi penyakit tidak menular yang paling banyak diidap jamaah haji asal Indonesia. Tercatat dari sekitar 3.000 kasus rawat jalan jamaah haji Indonesia baik di kloter, sektor, maupun KKHI, sebanyak 1.384 merupakan kasus hipertensi. “Untuk itu perlu ada kampanye gerakan peduli hipertensi bagi jamaah haji,” kata dr Budi dikutip dari laman resmi Kemenkes RI, Jumat (24/6).

dr Budi menuturkan, gerakan peduli hipertensi bagi jamaah haji dapat dilakukan dengan enam langkah. Yakni pertama, rutin memeriksa kesehatan. Kedua, konsumsi obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Ketiga, sesuaikan aktivitas dengan kondisi kesehatan. Kemudian yang keempat, jaga keseimbangan pola makan. Kelima, makan sayur dan buah. Dan keenam, hindari kelelahan.

Peningkatan tekanan darah jemaah haji disinyalir disebabkan oleh dehidrasi, aktivitas fisik yang berlebih, dan kelelahan. Untuk itu, asupan cairan saat beraktivitas menjadi hal yang harus diperhatikan bagi jemaah haji dan tenaga kesehatan haji (TKH).

Bangun Rumah Sakit di Madinah

Anggota Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengusulkan, Pemerintah membangun fasilitas rumah sakit di Madinah, Arab Saudi, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi jamaah calon haji dan umrah dari Indonesia. Menurut Iskan, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, pembangunan rumah sakit tersebut diperlukan karena standar dosis obat di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia.

“Kami ingin ke depan supaya kita boleh membuka rumah sakit, cita-cita kita. Itu di seluruh dunia boleh saja karena obat standar Arab berbeda dengan kita. Tabletnya gede-gede, kita kecil-kecil. Dosisnya juga beda, makanan beda. Jadi, kami upayakan nanti punya rumah sakit sendiri supaya jamaah bisa tertangani secara optimal,” katanya.

Berdasarkan pengalamannya mengunjungi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Madinah, pelayanan kesehatan di sana setara dengan pelayanan pada rumah sakit tipe C di Indonesia. Selain itu, tambah dia, Pemerintah Arab Saudi pun akan mengizinkan jika Pemerintah Indonesia hendak membangun fasilitas rumah sakit di sana.

“Putra Mahkota (Pangeran Mohammed bin Salman) sangat terbuka. Dia melihat standar pelayanan di Amerika bagaimana, di Emirat bagaimana. Saya rasa, ke depan, sangat mungkin kita buat rumah sakit, apalagi kita punya rumah sakit luar biasa. Di satu provinsi (di Indonesia), ada 20 rumah sakit. Artinya, kita bukan ‘kaleng-kaleng’ di bidang rumah sakit ini,” jelasnya.

Tidak hanya membangun rumah sakit, dia juga berharap Pemerintah Indonesia dapat membangun hotel di Arab Saudi bagi jamaah calon haji Indonesia. Cita-cita itu dapat diwujudkan karena dana haji Indonesia sudah terkelola dengan baik di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tambahnya. “Apa salahnya kita punya hotel di Arab Saudi, penginapan. Ke depan, itu sangat mungkin karena di Arab Saudi sekarang itu boleh orang punya tanah 99 tahun, itu sama dengan Singapura,” katanya.

Jika rencana itu terwujud, tambahnya, maka hal tersebut dapat menekan biaya haji yang saat ini masih tergolong mahal meskipun Pemerintah juga memberikan subsidi yang banyak. Bahkan, tambah dia, beban biaya haji saat ini semakin bertambah dengan adanya dana masyair atau dana transportasi serta akomodasi jamaah calon haji senilai Rp1,46 triliun. “Kami mau haji layanan bagus, gratis tidak bisa. Sesuai visinya Arab Saudi, ke depan itu akan naik, bersiap saja,” ujar Iskan. (dtc/dth/jpc)

 

Jelang Pilkada 2024, KPU Tebingtinggi Ajukan Anggaran Rp19 Miliar Dibayar

ilustrasi anggaran

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ketua KPU Tebingtinggi Abdul Khalik mengungkapkan, KPU mengajukan anggaran Pilkada tahun 2024 sebesar Rp19 miliar. Pengajuan anggaran meningkat, dikarenakan sebelumbnya pada Pilkada tahun 2017 diajukan sebesar Rp16 miliar dan direalisasikan sebesar Rp14 miliar.

Hal itu disampaikan Abdul Khalik usai melakukan pertemuan dengan Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, bersama Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebingtinggi, Jumat (24)6),

“Rencana anggaran pelaksanaan Pilkada Kota Tebingtinggi November 2024 sebesar Rp 19 miliar, anggaran ini meningkat dibandingkan anggaran Pilkada tahun 2017, dimana ketika itu KPU Kota Tebingtinggi periode yang lalu menganggarkan anggaran pilkada sebesar Rp16 miliar dan direalisasikan Rp14 miliar, peningkatan tersebut sesuai dengan meningkatnya honorarium panitia adhock PPK sampai KPPS,” terang Khalik.

Abdul Khalik meminta dukungan secara teknis kegiatan kepemiluan dari mulai tahapan sampai hari pelakasanaan pemungutan suara, seperti penyediaan gedung sebagai gudang logistik yang luas dan memadai, kenderaan dinas dalam rang menunjang operasional kegiatan tahapan kepemiluan, rehab kantor dan pengadaan mobiler.

Sedangkan Pj Wali Kota Muhammad Dimiyathi menjelaskan, Pemerintah Kota Tebingtinggi akan mempertimbangkan segala kebutuhan yang disampaikan oleh KPU Kota Tebingtinggi, termasuk persoalan anggaran yang diajukan, tentu nantinya pemerintah bersama dengan jajaran terkait akan mendiskusikan secara cermat atas usulan anggaran pilkada yang dianggarkan oleh KPU sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Keuangan seluruh daerah di Indonesia saat ini sedang devisit, salah satu penyebabnya adalah anggaran pemilu secara nasional sebesar Rp 76,6 triliun memiliki dampak terhadap keuangan daerah, banyak pemangkasan anggaran pada dinas tertentu, namun walau demikian, kita berharap agar status pandemi Covid-19 dapat segera berubah statusnya menjadi endemi, agar laju pemulihan ekonomi dapat terkejar dan kondisi keuangan negara semakin membaik,” ungkap Dimiyathi.

Tampak hadir Komisioner Anggota KPU, Emil Sofyan, Rudi Herwin, Johan Wahyudi, Mukhlis Moekhtar, Sekretaris Ahmad Nurdin, Kasubbag Data Sri Rahayu. (ian/han)

Lakalantas KA VS Mobil, 5 Tewas dan 4 Luka-luka, Poldasu: Akibat Tak Ada Palang

EVAKUASI: Warga melakukan evakuasi para korban lakantas kereta api dan mobil yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 4 luka berat di lokasi kejadian.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kecelakaan lalu lintas (Laka lantas) antara satu Mobil Microbus Toyota HI-ACE BK7705PK dan Kereta Api Lokomotif, di perlintasan Jalan umum Desa Pantai Kelang, Desa Sei Buluh, Kecamatan Perbaungan, Serdangbedagai, Kamis (23/6) sore, dinilai akibat minimnya rambu-rambu lalu lintas.

“Kalau menurut pantauan kami dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), nampak memang perlintasan itu tidak ada palang pintunya. Rambu-rambu lalu lintasnya minim dan sopir pun juga tidak hati-hati. Padahal, pandangan ke arah kanan kiri tidak ada hambatan,”ujar Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Indra Darmawan Iriyanto, Jumat (24/6).

Dikatakannya, pihaknya segera berkoordinasi dengan PT KAI dan Pemerintah guna membahas soal palang pintu kereta api di lokasi. Apalagi wilayah di kejadian termasuk padat kendaraan karena berekatan dengan lokasi wisata.

Selain itu, lanjutnya, polisi juga segera memeriksa masinis kereta api tangki yang terlibat kecelakaan tersebut. Sedangkan, mobil yang terlibat kecelakaan sudah diamankan di Poslantas Sei Jenggi Polres Sergai.

“Untuk masinis sudah teridentifikasi dan nanti dimintai keterangan bagaimana kejadian. Ke lima jenazah juga sudah dibawa pulang ke rumah duka masing-masing dan yang luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat,” tandasnya.

Adapun, informasi yang diperoleh, mobil Microbus penumpang Toyota HI-ACE BK7705PK, dikemudikan Syafrifuddin (49) warga Dusun VIII Kampung Nangka, Desa Aracondong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

Saat itu mobil yang dibawanya datang dari arah Pantai Kelang menuju arah Jalan propinsi Desa Sei Buluh. Setibanya di TKP di duga kurang hati-hati dan tidak memperhatikan Kereta Api Tanki nomor Lokomotif 2018337, diawaki masinis Hery Andika yang datang dari arah Tebingtinggi menuju arah Medan, sehingga terjadi tabrakan.

Akibatnya, pengemudi mobil tewas ditempat. Lalu penumpang inisial DJUI (69), perempuan warga Jalan S Parman Gang Harapan, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru. Susy Erlinawati (64), perempuan warga Jalan Kelapa, Komplek Pondok Kelapa, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat.

Selain itu, Minarni (68), perempuan warga Citra Land Gama City Bahamas Blok H2H, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. Tio Gek Sam (69), perempuan, warga Jalan Pemuda, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dan

Sementara itu, yang luka-luka yakni, Nuraini (51), perempuan warga Jalan Syekh A Wahab, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mengalami kaki patah sebelah kiri, luka robek pada pelipis sebelah kanan dan dibawa ke RSU Trianda, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai, lalu dirujuk ke RSU Royal Prima Medan.

Noni (58) ibu rumah tangga warga Jalan Sudirman, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mengalami cidera kepala. Toh Akie alias Lidia (65) mengalami cidera kepala, kemudian Selvia (65) mengalami cidera kepala berobat di RSU Trianda dan dirujuk ke RS Colombia Medan. (dwi/fad/han)

1...2,5722,5732,574...15,920Page 2,573 of 15,920