26 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 26

Nelayan Langkat Resah Rencana Alih Fungsi Mangrove Jadi Kelapa Hibrida

RESAH: Alat berat yang menjadi keresahan nelayan Langkat, lantaran mau mengalih fungsi mangrove jadi kelapa hibrida.(Istimewa)
RESAH: Alat berat yang menjadi keresahan nelayan Langkat, lantaran mau mengalih fungsi mangrove jadi kelapa hibrida.(Istimewa)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Satu unit alat berat yang hadir di Dusun 2 Paluh Pasir, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, membuat masyarakat resah. Mereka yang bergantung hidup dengan hutan mangrove, terancam ke depannya sulit mencari nafkah.

Mereka cemas, karena alat berat yang hadir itu, disebut untuk melakukan alih fungsi tanaman mangrove menjadi kelapa hibrida. Alat berat itu hadir tak jauh dari hutan mangrove.

“Kami sudah berulang kali bilang, alat berat agar segera dibawa keluar dari dusun kami. Tapi mereka berasalan, jika alat berat rusak. Jadi sampai saat ini alat berat masih berada di dusun kami,” ungkap Hendro, warga Dusun 2 Paluh Pasir, Senin (24/11).
Pria yang mencari nafkah sebagai nelayan menolak keras rencana alih fungsi tersebut. Juga turut masyarakat lainnya menolak rencana itu.

“Kami menolak keras alih fungsi hutan mangrove ke kelapa hibrida, karena kami warga Dusun II Paluh Pasir, Desa Halaban ini, sehari-hari mencari makan di hutan mangrove, untuk seperti kepiting, udang, dan ikan,” kata Hendro.
Lebih lanjut Hendro menuturkan, alat berat itu hadir mulanya didalihkan untuk perbaikan jalan. Memang, diakuinya, ada beberapa titik jalan yang mendapat sentuhan perbaikan.

“Tapi, eskavator itu tidak keluar dari kampung kami. Kemarin ada surat yang ditunjukkan, katanya dari PU untuk memperbaiki jalan. Ya namanya jalan mau diperbaiki, siapa yang menolak,” katanya.

“Jangan ada bahasa nelayan menolak perbaiki jalan. Kalau untuk memperbaiki jalan, masyarakat setuju. Sudah ada yang diperbaiki seperti disiram batu, tapi tidak rampung semuanya,” imbuh Hendro.

Hendro juga menuturkan, rencana alih fungsi lahan diduga melibatkan sejumlah oknum kepala desa.
“Beberapa oknum kepala desa terlibat dalam alih fungsi ini. Kalau mau alih fungsi jangan di wilayah kami, cari tempat yang lain,” tegasnya.
Bahkan, kata dia, oknum kepala desa tersebut mulanya setuju dengan alih fungsi itu.

“Mulanya kepala desa kami berembuk setuju, setelah masyarakat berontak baru ada klarifikasi, kepala desa menolak dan mendukung penghijauan,” kata Hendro lagi.

Sementara, Kepala Dinas PUTR Langkat Khairul Azmi, saat dikonfirmasi menyebutkan, pihaknya tidak ada mengejakan perbaikan jalan di Dusun 2 Paluh Pasir, Desa Halaban. “Enggak ada kegiatan kami (Dinas PUTR) di sana,” bebernya.

Rencana alih fungsi lahan tersebut diharap ada tindakan dari aparat penegak hukum. Secara umum, alat berat tidak boleh masuk hutan karena merupakan perusakan hutan dan ilegal jika dilakukan tanpa izin resmi.

Kegiatan ini melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana berat, kecuali jika ada izin dari pemerintah untuk tujuan tertentu seperti pertambangan bawah tanah, pembangunan infrastruktur, atau pembuatan jalur evakuasi kebakaran hutan, dan dilakukan sesuai prosedur perizinan.

Menggunakan alat berat untuk membuka lahan di dalam kawasan hutan tanpa izin adalah tindakan ilegal dan melanggar undang-undang kehutanan.

Pelakunya dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp2 miliar hingga Rp10 miliar, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (ted/saz)

Pemkab Karo Profiling ASN

PROFILING: ASN Pemkab Karo mengikuti profiling di BKN Regional 6 Medan.(Istimewa)
PROFILING: ASN Pemkab Karo mengikuti profiling di BKN Regional 6 Medan.(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo melaksanakan Profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari proses pemetaan kompetensi aparatur untuk penguatan manajemen talenta di lingkungan Pemkab Karo. Profiling ASN merupakan program penilaian kompetensi dan potensi ASN secara terukur dan terstandar secara nasional, yang bertujuan untuk memetakan data talenta ASN untuk mendukung sistem manajemen talenta.

Kegiatan yang digelar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional 6 Medan, Jumat (21/11) lalu, yang diikuti 200 ASN, terdiri dari delapan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama, 60 pejabat administrator, dan 132 pejabat pengawas.

Bupati Karo Antonius Ginting menegaskan, pelaksanaan profiling tersebut menjadi momentum bagi ASN untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Zudan Arif Fakrulloh, pada 29 Oktober 2025 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut. Dalam pertemuan itu, BKN menyampaikan, seluruh pejabat struktural pemerintah daerah se-Sumatera Utara akan mengikuti proses profiling secara bertahap.

Pemkab Karo menyatakan dukungan penuh terhadap agenda tersebut karena dianggap penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kapasitas dan kompetensi ASN. Hasil profiling diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola kepegawaian serta pengembangan karier ASN secara lebih terarah.

Seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkab Karo dijadwalkan mengikuti kegiatan serupa sesuai tahapan yang telah ditentukan. Profiling ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Karo untuk memperkuat fondasi manajemen talenta ASN secara terukur, objektif, dan berkelanjutan.

Sebelum kegiatan dimulai, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karo, Kalsium Sitepu, memberikan penjelasan dan arahan teknis kepada seluruh peserta guna memastikan proses evaluasi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. (deo/saz)

Wali Kota Medan Ingatkan Pentingnya Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana

MEDAN-Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di berbagai sektor, baik itu di instansi pemerintah, kantor, pasar hingga sekolah.

Penekanan itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Direktur Utama Squad Penanggulangan Bencana Indonesia (Squad PBI) Regional Sumatera Utara, Reza Fahlevi Chan, di Balai Kota, Senin (24/11/2025).

“Setiap instansi, kantor, ataupun pusat perbelanjaan harusnya punya tim kebencanaan, seperti satgas kesiapsiagaan bencana, yang secara berkala dilatih dan memahami situasi ketika bencana terjadi,” kata Rico Waas.

Di negara Jepang, bilang Rico Waas, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sudah diajarkan dari sejak dini. Sehingga ketika terjadi gempa, anak-anak di sana sudah paham dan siaga.

“Mereka tidak panik, itu karena edukasi kebencanaan sudah mereka terima sejak dini,” ujar Rico Waas.

Didampingi Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari, Kadis Sosial Khoiruddin, Kadispora Tengku Chairuniza dan Plt Kabag Prokopim M.Fitrah Josa Ritonga, Rico Waas juga menambahkan perlunya dilakukan pendataan para petugas dan relawan dengan baik agar sistem penanganan bencana dapat berjalan optimal.

“Penting menentukan siapa saja yang akan menjadi relawan atau volunter dalam menghadapi situasi darurat. Sehingga apabila ada pohon tumbang, kecelakaan, atau angin kencang, mereka sudah siap mengamankan daerah masing-masing,” terang Rico Waas seraya menambahkan akan mempertimbangkan penyusunan Perwal terkait edukasi dan sosialisasi kebencanaan.

Sementara itu, Direktur Squad PBI Reza Fahlevi Chan menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan pertemuan perdana dengan Wali Kota Medan.

Dalam Pertemuan tersebut, dirinya juga secara khusus mengundang Wali Kota Medan untuk hadir pada peringatan Hari Relawan Internasional 2025 yang akan digelar pada 13–14 Desember 2025 di Taman Cadika Medan.

“Setiap tahun kami selalu mengadakan pelatihan dan sharing session yang diikuti oleh relawan dari daerah dan pusat. Ini kami lakukan karena Indonesia adalah negara dengan intensitas bencana yang tinggi, sehingga kehadiran relawan sangat dibutuhkan,” bilang Reza.

Menanggapi undangan tersebut, suami dari Ketua TP PKK Kota Medan, Ny. Airin Rico Waas menyambut baik acara tersebut. Namun Rico Waas berpesan agar acara tersebut jangan hanya sekadar seremonial.

“Yang terpenting jangan hanya seremonial. Apa strategi kebencanaannya? Itu yang harus menjadi perhatian,” tegasnya. (map/ila)

Rayakan Hari Jadi ke-9 Tahun, Grand Mercure Medan Gelar Syukuran Bersama Yayasan Darul Aitam Medan

MEDAN, 24 November 2025 – Grand Mercure Medan Angkasa merupakan salah satu hotel Accor, grup perhotelan terkemuka di dunia, merayakan ulang tahun ke-9 dengan menggelar acara syukuran bersama Yayasan Penyantunan Yatim Piatu Darul Aitam Medan di ruang Jade Plant Grand Mercure Medan Angkasa, Senin (24/11) siang.

Acara dimulai dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan pencapaian hotel selama ini. Momen puncak ditandai dengan prosesi potong tumpeng, simbol tradisional yang merepresentasikan harapan dan rasa terima kasih.

Rachmad Suwardi, General Manager Grand Mercure Medan Angkasa mengatakan, “Merayakan hari jadi hotel bukan hanya tentang mengenang pencapaian, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan. Kehadiran anak-anak dari panti asuhan Darul Aitam Medan mengingatkan kami bahwa kebersamaan dan kepedulian adalah inti dari pelayanan kami. Syukuran ini juga merupakan ungkapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari cerita hotel Grand Mercure Medan Angkasa.”

Menjadi salah satu hotel Accor grup selama sembilan tahun, Grand Mercure Medan Angkasa telah melakukan banyak proyek perubahan seperti renovasi kamar, area lobi dengan suasana baru yang lebih segar dan mewah, serta tampilan baru Violet Lobby Lounge dengan desain lebih estetik, yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman tidak terlupakan kepada tamu-tamu hotel.

Rachmad menambahkan bahwa setiap tahun adalah babak baru. Di hari jadi ini, Grand Mercure Medan Angkasa memperkuat komitmen untuk terus berinovasi, melayani dengan hati, dan menjadi tempat di mana setiap tamu merasa dihargai dan dirayakan.

Selain acara syukuran dan potong tumpeng, Grand Mercure Medan Angkasa juga mengadakan kegiatan sosial donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di ruangan Lily pada Senin (24/11) pagi hari.

Tinera Siburian, Marketing Communications Grand Mercure Medan Angkasa mengatakan, “Dalam rangka merayakan hari jadi hotel ke-9 tahun yang bertema Shining Bright, kami menawarkan beragam promo khusus untuk tamu-tamu setia kami. Paket menginap Rp 789 ribu sudah termasuk sarapan untuk dua orang, buffet makan siang khas nusantara hanya Rp 99 ribu dengan minimum pemesanan 9 orang, serta promo Butter & Brew Rp 69 ribu, yang berlaku selama bulan November 2025.”

Grand Mercure Medan Angkasa juga mengadakan Giveaway berhadiah satu malam menginap di tipe kamar Junior Suite yang diselenggarakan di akun Instagram resmi Grand Mercure Medan Angkasa mulai dari tanggal 7 – 20 November 2025 lalu.

Grand Mercure Medan Angkasa berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik sekaligus berkontribusi positif bagi komunitas. Perayaan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kemajuan patut dirayakan dengan rasa syukur dan semangat berbagi.

Accor Hotels mengajak Anda untuk bergabung menjadi anggota ALL Accor. ALL Accor adalah program loyalitas gaya hidup Accor yang memungkinkan Anda memperoleh poin reward dan mengakses manfaat eksklusif yang dapat dinikmati diseluruh jaringan hotel Accor diseluruh dunia. Menjadi anggota ALL sangatlah mudah dan gratis dengan mengunjungi www.all.accor.com. atau https://BIT.LY/3xLNHM8 .

Diwarnai aksi Walk Out Mayoritas Peserta, Pemilihan Ketum Aspadin Dinilai Tak Mengakomodir Usulan Peserta

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan pemilihan Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) periode 2025-2028 pada Munas XI, 12 November 2025 lalu di Jakarta, dinilai tidak sesuai dengan kepatuhan terhadap prinsip dasar organisasi. Mayoritas anggota mencatat tata tertib yang tidak sesuai AD/ART yang membatasi bakal calon Ketua Umum hanya untuk yang berdomisili di Jabodetabek.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aspadin Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, Evan Agustianto mengatakan kebijakan yang diambil pada pemilihan Ketua Umum Aspadin pada Munas XI ini membatasi hak anggota dari berbagai daerah untuk mengajukan calon secara setara.

“Harusnya dalam Munas kemarin usulan semua peserta diakomodir. Tapi terkesan ada ketidakadilan perlakuan yang dipaksakan oleh sekelompok kecil untuk menguasai Munas,” ujarnya.

Dia menuturkan mereka tidak menghitung peserta yang mayoritas berbeda sikap karena melihat adanya ketidakadilan tersebut. “Jadi, mereka mengabaikan peserta mayoritas dan tidak memperhitungkannya,” ucapnya.

Disampaikan, selain ketidaksesuaian AD/ART, terdapat dugaan pemberian fasilitas kepada DPD tertentu dan pembatasan akses informasi dan pelibatan terkait penyelenggaraan Munas yang diduga diarahkan untuk memuluskan kemenangan Ketua Umum terpilih saat itu, yaitu Firman Sukirman sebagai Ketua Umum baru.

Anehnya lagi, lanjutnya, upaya perwakilan anggota, beberapa Ketua dan Pengawas DPD untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pemilihan juga ditolak. Hal itu terjadi karena adanya beberapa oknum Dewan Pengurus Pusat yang menghalangi melalui berbagai cara.

Karena menilai proses pemilihan tidak demokratis dan penuh dengan rekayasa, menurut Evan, mayoritas anggota Aspadin yang hadir atau lebih dari 75 anggota dari total 96 peserta, memilih untuk walkout dan menolak mengikuti proses pemilihan lebih lanjut.

“Kami berpendapat bahwa seharusnya Munas mengutamakan asas transparansi, kebersamaan dan keadilan, menjunjung tinggi serta menghargai hak setiap anggota sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.

Dia menegaskan Munas sebagai forum tertinggi organisasi semestinya menjadi wadah penyampaian agenda dan usulan anggota serta diselenggarakan secara inklusif oleh Pengurus DPP, dan bukan didominasi oleh pihak tertentu.

Anggota Pengurus Bidang Advokasi DPP Aspadin periode 2022-2025, Eddy Setyahadi, juga melihat adanya keanehan lain pada Munas kali ini.

“Biasanya pada Munas sebelumnya acara dimulai dengan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum yang lama terlebih dulu. Tapi kali ini itu tidak dilakukan dan langsung mengadakan sidang pemilihan Ketua Umum tanpa menyerahkan kepengurusan kepada panitia Munas terlebih dulu,” ujarnya.

Tidak hanya itu, sidang untuk pemilihan Ketua Umum juga dilakukan tanpa pembahasan tata tertibnya (tatib) terlebih dulu dan tanpa meminta persetujuan dari anggota yang hadir apakah sesuai atau tidak.

“Nah, kemarin itu langsung keluar itu tata tertib, dan itu pun tidak disetujui oleh forum karena berbeda dengan tatib Munas 3 tahun lalu,” tuturnya.

Dia menungkapkan adanya penghapusan satu pasal (pasal 4) pada tatib Munas yang sekarang, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa bila memungkinkan masih bisa untuk mengubah AD/ART. Misalkan, pada pemilihan Ketua Umum sekarang itu, AD/ART-nya itu dibuat berdasarkan satu suara satu DPD.

“Sesuai AD/ART sebelumnya, kalau ada yang tidak setuju hal itu, kemungkinan AD/ART itu masih bisa diubah. Tapi, ada sekelompok tertentu yang memang sudah sengaja menghapus pasal tersebut agar mereka menang secara kalkulasi. Mereka takut, kalau berlaku satu suara satu anggota, bisa-bisa mereka kalah,” ucapnya.

Wakil Ketua DPD Aspadin Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta & Kalimantan Tengah, Rama Zakaria Rama, menegaskan Munas itu seharusnya wadah untuk menampung aspirasi dari semua anggota dan bukan kelompok tertentu saja.

“Jadi apapun konteks permasalahan yang dibicarakan di Munas itu harus meminta pendapat dari semua anggotanya. Soal bagaimana Munas itu hanya mengatur hal yang berdasarkan kebijakan lembaga dalam hal ini asosiasi yaitu ada AD/ART, itu harus dilakukan secara dinamis dengan persetujuan semua anggota,” tuturnya.

Menurutnya, dinamika dari lembaga ini harus dibahas di forum tertinggi di mana mandat anggota ada di Munas. Jadi, berbeda kalau acara Raker yang forumnya itu hanya pengurus DPD atau DPP yang bisa mengikutinya.

Sekjen DPD Aspadin Jawa Timur, Mulyono Wibisono juga menyayangkan adanya ketidaksesuaian dengan kepatuhan terhadap prinsip dasar organisasi pada Munas Pemilihan Ketua Umum Aspadin baru-baru ini.

Dia juga mengungkapkan adanya kejanggalan-kejanggalan dari AD/ART yang salah satu pasalnya dihilangkan. “Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dihilangkan? Kita jauh-jauh datang menghadiri Munas di Jakarta dengan naik pesawat, ya paling tidak kita didengar lah. Tapi, kalau semua sudah ditentukan, lah kita ngapain di situ? Hasilnya tinggal dibacakan, ditandatangani semua, sudah terima jadi lah begitu. Kita nggak dianggap sama sekali,” cetusnya.

Di antara para anggota yang menyatakan tidak mengakui dan menolak kepengurusan baru yang dipilih dalam Munas saat itu mayoritas berasal dari DPD Sumatera Utara dan Aceh; DPD Sumatera Barat; DPD Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten; DPD Jawa Tengah, DIY dan Kalimantan Tengah; DPD Jawa Timur; DPD Bali dan Nusa Tenggara dan DPD Sulawesi Utara. (ila)

BAP DPD RI Desak Pemerintah Daerah Proaktif Tangani Konflik Agraria di Sumut

MEDAN, SumutPos.co- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat, 21 November 2025.

RDPU yang digelar di Kota Medan itu sebagai tindak lanjut atas berbagai pengaduan masyarakat terkait konflik agraria di wilayah Sumut.

Kehadiran BAP DPD RI disambut langsung Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Utara (Sumut) Surya, mewakili Gubernur Bobby Nasution. Rapat dibuka oleh Wakil Ketua BAP DPD RI, Adriana Dondokambey dan dipimpin langsung oleh Anggota BAP DPD RI, Pdt. Penrad Siagian.

Kegiatan ini turut menghadirkan perwakilan dari masyarakat, kelompok tani, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan pemegang HGU, serta BUMN perkebunan. Dari seluruh undangan, PT Socfindo menjadi satu-satunya pihak yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Pada kesempatan itu, BAP DPD RI menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan, dengan memastikan pemanfaatan tanah harus berpihak pada prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Saat pembacaan nota kesimpulan, Wakil Ketua BAP DPD RI, Adriana Dondokambey menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan komitmen Pemprov Sumut untuk memperkuat keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, melakukan pemutakhiran data, serta menegakkan keadilan dalam penyelesaian konflik agraria.

Di sisi lain, BAP DPD RI juga menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai minimnya tindak lanjut terhadap berbagai pengaduan yang telah disampaikan sebelumnya. BAP juga menegaskan akan melanjutkan proses pengawasan melalui kunjungan lapangan.

Sementara, Anggota BAP DPD RI Pdt Penrad Siagian dalam forum itu memberikan penegasan khusus terkait kondisi konflik agraria di daerah pemilihannya di Provinsi Sumut.

“Sumut merupakan provinsi dengan konflik agraria tertinggi, maka penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk hadir memberikan perhatian dan prioritas dalam upaya bersama menyelesaikan konflik agraria yang terjadi,” kata Penrad.
Ia juga menekankan, konflik agraria memiliki dampak langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

“Konflik agraria yang terjadi di Sumut menghambat naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tanah adalah alat produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, senator asal Sumut ini menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penyelesaian konflik yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

“Saya mengajak seluruh stakeholder terkait untuk membangun paradigma penyelesaian konflik yang melampaui pendekatan normatif dan rezim sertifikasi, tetapi juga menggunakan pendekatan sosiokultural dan aspek kesejaharan yang dimiliki oleh masyarakat,” ucap Penrad.

Pernyataan ini memperkuat urgensi agar konflik agraria tidak hanya dilihat sebagai persoalan legal formal, tetapi juga persoalan kemanusiaan, sosial, dan masa depan ekonomi masyarakat.

Namun, perwakilan masyarakat yang hadir turut mengungkapkan terkait lambannya tindak lanjut pengaduan yang telah disampaikan ke berbagai kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Mereka menyoroti belum terealisasinya sejumlah janji, termasuk pembentukan tim independen oleh BPN, serta berlarut-larutnya sejumlah kasus—mulai dari Tanah Gambus, Padang Lawas Utara, hingga konflik dengan sejumlah HGU—tanpa kejelasan penyelesaian.

Dalam RDPU ini, kelompok masyarakat kembali menegaskan tuntutan mereka, di antaranya evaluasi dan penghentian perpanjangan SHGU yang dinilai bermasalah, percepatan penetapan TORA, penghentian intimidasi aparat maupun perusahaan, serta percepatan proses perhutanan sosial.

BAP DPD RI juga mengeluarkan desakan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah konflik agar lebih proaktif.

Pemerintah Kabupaten Asahan diminta mempercepat verifikasi kasus FORMAPP, sementara Pemerintah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun diminta memfasilitasi mediasi konflik FUTASI dengan PTPN III.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditegaskan untuk menegakkan rekomendasi lama terkait kasus FKTL, sedangkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara diminta mengkaji ulang perpanjangan HGU PT Socfindo dan memverifikasi kelebihan lahan yang dikuasai perusahaan.

Adapun Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara diminta mempercepat dukungan administrasi dan menghentikan intimidasi terkait kasus GAKOPTAS.

Sebagai langkah lanjutan, BAP DPD RI mendorong seluruh pihak untuk menyusun rencana aksi bersama, menetapkan mekanisme pelaporan berkala, serta memperkuat komunikasi terbuka guna mencegah eskalasi konflik agraria di Sumut.

BAP DPD RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Sumut harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh keadilan yang mereka perjuangkan bertahun-tahun.

Turut hadir Anggota BAP DPD RI dalam RDPU tersebut di antaranya: Ibnu Halil, Leni Haryati John Latief, Dinda Rembulan, Abdullah Manaray, Arya Wedakarna, Ria Saptarika, Jihan Fahira, dan Sum Indra. (adz)

Orasi Kebangsaan Hari Pahlawan 2025, Kepala LLDikti Wilayah I: Kampus Wajib “Bersinar” dan Mahasiswa Baru Harus Bebas Narkoba

MEDAN, SumutPos.co– Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025 yang digelar di Kantor LLDikti Wilayah I menjadi momentum penting bagi penegasan kebijakan strategis pendidikan tinggi di Sumatera Utara. Dalam acara yang dihadiri pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa tersebut, Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., menyampaikan Orasi Kebangsaan yang menyoroti isu krusial: Narkoba dan Kemiskinan.

Dalam orasinya, Prof Saiful menegaskan, musuh bangsa saat ini bukan lagi penjajah asing seperti saat pertempuran 10 November di Surabaya. “Perjuangan kita sekarang adalah mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, dan melawan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat,” tegasnya.

Salah satu sorotan utama dalam pidato tersebut adalah peluncuran sub-tema “Berdaulat Bersinar”. Di mana “Bersinar” merupakan akronim dari Bersih dari Narkoba. Prof Saiful secara tegas menyampaikan kebijakan implementatif terkait hal ini. LLDikti Wilayah I telah mengeluarkan edaran kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang mengharuskan setiap mahasiswa baru untuk mengikuti tes urin atau tes narkoba.

“Apabila ditemukan calon mahasiswa yang positif terindikasi penyalahgunaan narkoba, kita menyarankan untuk direhabilitasi terlebih dahulu. Nantinya setelah sehat, baru diperbolehkan ikut kuliah di tahun berikutnya,” ujar Prof Saiful.

Kebijakan ini diambil dengan harapan besar agar seluruh lingkungan kampus di wilayah Sumatera Utara benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi penerus. Penandatanganan “Maklumat Bersinar” dalam rangkaian acara ini menjadi simbolisasi komitmen perguruan tinggi melawan narkoba.

Selain isu narkoba, Prof Saiful juga menekankan peran perguruan tinggi dalam mengentaskan kemiskinan melalui konsep “Kampus Berdampak”. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, perguruan tinggi diminta tidak hanya menjadi menara gading, tetapi turun langsung membantu masyarakat miskin, pedesaan, UMKM, dan nelayan.

“Penyebab utama kemiskinan seringkali adalah pola pikir (mindset) yang keliru, yang menganggap kekayaan alam saja sudah cukup tanpa kerja keras dan teknologi,” paparnya. Ia mencontohkan nelayan yang hanya mengandalkan pancing sederhana. Di sinilah peran dosen dan mahasiswa untuk membawa inovasi teknologi tepat guna yang dapat mengubah taraf hidup masyarakat.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, Kepala LLDikti juga menyoroti target komposisi tenaga kerja. Saat ini, tenaga kerja Indonesia masih didominasi tamatan SMP dan SMA. “Kita berharap 20 tahun ke depan, di tahun 2045, tenaga kerja yang dominan adalah tamatan Diploma dan Sarjana. Perguruan tinggi wajib mempersiapkan mereka menjadi tenaga terampil yang dapat menjadi tulang punggung Indonesia Emas,” pungkas Prof. Saiful.

Pesan tegas Kepala LLDikti ini menjadi alarm sekaligus motivasi bagi seluruh civitas akademika yang hadir, bahwa heroisme masa kini diwujudkan melalui kampus yang bersih dari narkoba dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Ketua DPP FKBNI Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes., dalam sambutannya mengajak ribuan peserta yang hadir untuk mendefinisikan ulang makna perjuangan. Ia mengingatkan, konteks kepahlawanan saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. “Hari ini, kita tidak sekadar berkumpul untuk mengenang pertempuran masa lalu. Kita hadir untuk menyalakan kembali api semangat kepahlawanan dalam konteks kekinian,” ujar Prof. Jon Piter.

Menurutnya, jika dahulu para pahlawan berjuang mengangkat senjata dan bambu runcing untuk mengusir penjajah, maka di tahun 2025 ini medan juang telah berubah total. “Musuh kita bukan lagi tentara asing, melainkan kebodohan, kemiskinan, perpecahan, dan ancaman degradasi moral yang mengintai generasi muda kita,” tegasnya di hadapan 950 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.

FKBNI hadir sebagai garda terdepan untuk menanamkan nilai kesadaran Bela Negara guna menjawab tantangan tersebut. Prof. Jon Piter meluruskan persepsi bahwa Bela Negara bukan sekadar wajib militer, melainkan sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila. “Setiap orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan di bidang pendidikan, pahlawan di bidang ekonomi, dan pahlawan dalam menjaga keutuhan NKRI,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Pelaksana, Prof. Efendi Barus, dalam laporannya menekankan tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”. Ia berharap kegiatan ini dapat membangun kesadaran kolektif, khususnya bagi mahasiswa sebagai agen perubahan, untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat “Pahlawan Masa Kini” ini juga diamini oleh Kepala LLDikti Wilayah I, Prof. Saiful Anwar Matondang. Dalam orasinya, ia menyebutkan bahwa dua kunci utama alat ungkit masyarakat untuk menjadi bangsa yang berdaya adalah pendidikan dan keterampilan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan inovasi yang mampu mengubah mindset masyarakat agar keluar dari jerat kemiskinan.

Melalui kolaborasi antara elemen masyarakat sipil seperti FKBNI dan institusi pendidikan LLDikti, diharapkan lahir generasi baru pahlawan Indonesia: mereka yang tidak memegang senjata, namun memegang ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter luhur untuk membawa Indonesia menuju masa keemasannya pada tahun 2045. Acara diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan semangat pahlawan sebagai inspirasi dalam setiap langkah memajukan Sumatera Utara dan Indonesia. (adz)

Resmi Sandang Gelar Doktor, Hendrik Sitompul Diwisuda Rektor Universitas Brawijaya Malang

MALANG, SumutPos.co- Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Dr Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM mengikuti prosesi wisuda Universitas Brawijaya periode V tahun akademik 2025/2026, yang digelar di Gedung Samantha Krida, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (23/11/2025).

Prosesi wisuda yang dipimpin Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., berlangsung sejak pagi hari diikuti ratusan wisudawan dari berbagai fakultas. Khusus Fakultas Ilmu Administrasi ada sebanyak 69 orang, termasuk Hendrik Sitompul.

Hendrik menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Doktor Ilmu Administrasi Minat Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya 2025 dengan masa waktu perkuliahan selama tiga tahun.

Hendrik berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Bisnis dari Universitas Brawijaya pada 3 Mei 2025, setelah sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance, Inovasi, dan Regulasi terhadap Firm Performance yang Dimediasi oleh Use of Renewable Energy.”

Dalam disertasinya, Hendrik Sitompul menyoroti pentingnya transisi ke energi terbarukan sebagai solusi untuk mengurangi polusi udara dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa sinergi antara tata kelola perusahaan, inovasi, dan regulasi pemerintah sangat penting untuk mempercepat transisi energi hijau.

Usai mengikuti prosesi wisuda, Hendrik mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. “Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan terkhusus kepada keluarga tercinta, orangtua, istri terkasih dan anak-anak yang telah mendukung saya hingga saat ini,” katanya.

“Tanpa doa, perhatian, dan dukungan yang diberikan, mungkin saya tidak bisa berdiri di sini (wisuda). Sekali lagi terima kasih, dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan bapak/ibu semua,” imbuhnya.

Hendrik mengaku bersyukur atas gelar doktor yang diraihnya. Menurut Hendrik, gelar doktor adalah suatu amanah akademik yang harus dipertanggungjawabkan, dengan wujud kerja nyata yang terukur.

Salah satunya adalah kepedulian terhadap permasalahan bangsa dan negara serta kemajuan ilmu pengetahuan. “Gelar doktor yang saya raih bukanlah merupakan akhir dari proses pendidikan, tapi merupakan pintu masuk untuk menjelajah dunia ilmu pengetahuan yang begitu luas,” pungkasnya. (adz)

Warga Medan Tuntungan Menangis Sampaikan Keluhannya, Rico Waas Tawarkan Solusi Atasi Banjir

MEDAN-Dengan nada terbata – bata dan diselimuti kesedihan, Suci, Warga Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan mencurahkan isi hati dan keluhannya kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas atas permasalahan banjir yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Banjir akibat kecilnya saluran drainase di jalan Bunga Kardiol – Jalan Bunga Gayong ini sudah lama dialami wanita paruh baya tersebut. Bahkan jika air di rumahnya telah mencapai ketinggiannya pinggang orang dewasa, Suci dan keluarga mengungsi ke rumah keluarga.

“Awal banjir terjadi semenjak Balai Benih Ikan Kota Medan di bangun disebelah rumah saya. Sebelumnya lokasi tersebut adalah sawah, setelah dibangun Balai Benih termasuk tembok pagarnya, air dari lingkungan 3 mengalirnya kerumah saya,” kata Suci kepada Rico Waas dalam kegiatan Sapa Warga yang digelar jalan Taman Sakura Indah, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (22/11/25).

Menurut Suci, dirinya telah mengikhlaskan tanah miliknya selebar 1,5 meter untuk dibuat parit. Namun parit tersebut belum mampu menampung debit air hujan jika itensitas tinggi, sehingga banjir tetap terjadi di areal rumahnya.

“Sudah tidak terhitung banjir menimpa rumah saya, sudah tiga kali saya ganti perabotan, sehingga tidak ada lagi perabotan dirumah. Karena khawatir banjir rusak lagi perabotan,” jelas Suci dengan suara yang terbata-bata.

Ditambahkan Suci, banjir terakhir terjadi di hari Rabu kemarin. Karena tingginya sepinggang jadi ia mengungsi. Paginya ia ke rumah melihat kondisi di dalamnya penuh lumpur sisa banjir.

“Saya membangun rumah disana karena itu harta satu-satunya. Saya tidak menyalahkan Balai Benih Ikan, namun Alhamdulillah ketemu bapak Wali Kota Medan disini, saya bisa mengadu langsung. Mudah-mudahan ada solusi untuk atasi banjir di lingkungan saya,” ungkap suci.

Menanggapi keluhan warganya, Wali Kota Medan Rico Waas, Dinas terkait akan melakukan pemetaan terlebih dahulu. Dilihat apakah jalur paritnya tidak ada atau hilang. Selain itu dilihat juga kenapa bisa banjir di rumah ibu.

“Saya sudah minta Kadis SDABMBK mengecek lokasi. Dilihat dulu jalur untuk Drainasenya. Artinya dipetakan dulu dan diketahui strateginya untuk mengatasi banjirnya,” kata Rico Waas sembari meminta ibu suci tidak lagi bersedih.

Selanjutnya warga lainnya Ponidi, Ketua Komplek Taman Sakura Indah, Kelurahan Tanjung Selamat, menyampaikan keluhannya terkait banjir yang sudah menjadi masalah lebih dari 20 tahun dan semakin memburuk sejak pembangunan beberapa perumahan baru di sekitar kawasan tersebut.

“Sekarang banyak rumah yang lebih rendah dari jalan. Setiap hujan deras, banjir 20–30 cm pasti masuk. Ini dirasakan warga sudah bertahun-tahun. Jadi kami berharap Bapak Wali Kota Medan dapat memberikan solusinya,” jelasnya.

Selain banjir, Ponidi juga mengeluhkan kerusakan jalan yang rusak, fasilitas olahraga yang terbengkalai, serta penerangan lampu jalan lingkungan yang sebagian besar masih mengandalkan swadaya warga.

Terkait keluhan banjir di komplek Taman Sakura Indah, Rico Waas yang hadir didampingi Pimpinan Perangkat Daerah di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Muhammad Sofyan, Inspektorat, Erfin Fachrur Rozi, Plt Kadis SDABMBK, Gibson Panjaitan, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, dan Camat Medan Tuntungan, mengatakan Pemko akan memetakan ulang jalur air, termasuk opsi membuka aliran menuju Sungai Belawan dan pemasangan gorong-gorong baru.

“Kalau jalur airnya benar, banjir bisa kita reduksi. Kita akan koordinasikan dengan pemilik lahan dan jajaran teknis,” jelas Rico Waas.

Ditambahkan Rico Waas, Pemko Medan juga berencana pemasangan cover slab di Jalan Sakura untuk mendukung akses menuju kawasan wisata rohani, serta menyinggung penataan Pasar Melati yang kini menjadi fokus usai ditemukannya sejumlah pelanggaran bangunan.

Kemudian Rico Waas juga memastikan bahwa fasilitas umum yang telah diserahkan ke Pemko seperti sarana olahraga, penerangan jalan, dan jalur lingkungan akan menjadi prioritas perbaikan setelah masalah banjir ditangani.

Selain penyampaian aspirasi dan keluhan, warga juga memberikan apresiasi dan bangga atas kehadiran Wali Kota Medan Rico Waas di komplek mereka.

A. Sianturi, menyampaikan rasa suka cita dan bangga atas hadirnya orang nomor satu di Pemko Medan itu. Selain itu, dia juga mengusulkan agar penanganan banjir difokuskan pada pelebaran saluran air menuju Sungai Belawan.

Setelah mendengar seluruh keluhan, Wali Kota menegaskan bahwa suara warga menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. oleh karena itu pemerintah dan masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

“Yang tinggal di sini bertahun-tahun adalah Bapak Ibu semua. Kami perlu mendengar langsung apa yang terjadi. Informasi dari wargalah yang membuat pekerjaan kami lebih tepat,” ucap Rico Waas sembari bermohon doa agar Pemko Medan bisa bekerja maksimal.

Sebelum menyapa warga, Rico Waas meninjau gotong royong massal dan berkeliling komplek, memperhatikan kondisi infrastruktur jalan yang bergelombang. Selain itu saluran air yang tidak berfungsi secara maksimal, hingga titik-titik jalan yang masih minim penerangan. (map/ila)

Medan Padel Club Resmi Dibuka: Dorong Gaya Hidup Sehat dan Interaksi Sosial Warga

PERESMIAN: Owner Medan Padel Club, Projo Sunarjanto dan Judianto, foto bersama pemain olahraga Padel, saat peresmian Medan Padel Club di Jalan Jemadi No 24, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur.
PERESMIAN: Owner Medan Padel Club, Projo Sunarjanto dan Judianto, foto bersama pemain olahraga Padel, saat peresmian Medan Padel Club di Jalan Jemadi No 24, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Olahraga padel tengah menjadi primadona baru di Kota Medan. Popularitasnya meroket dalam beberapa tahun terakhir, terlihat dari semakin banyaknya warga yang menjajal olahraga raket modern tersebut. Tren positif ini turut didukung dengan bertambahnya fasilitas olahraga yang memadai, salah satunya kehadiran Medan Padel Club yang resmi dibuka di Jalan Jemadi No. 24, Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur.

Mengusung konsep modern, Medan Padel Club menghadirkan empat lapangan padel indoor standar internasional yang disekat dengan dinding kaca. Kenyamanan pengunjung menjadi prioritas, terlihat dari fasilitas lengkap yang disediakan, mulai dari sistem sirkulasi udara yang membuat arena tetap sejuk, ruang loker, kamar ganti dan kamar mandi yang nyaman, area parkir luas, hingga kafe yang menyajikan berbagai pilihan makanan dan minuman.

Dalam grand opening yang digelar Sabtu (22/11/2025), Owner Medan Padel Club, Prodjo Sunarjanto dan Judianto, menyampaikan bahwa perkembangan padel di Indonesia, khususnya di Medan berjalan sangat pesat.

“Olahraga ini dimainkan dari berbagai lapisan usia, mulai anak muda hingga mereka yang sudah setengah baya. Ini menjadi salah satu keunggulan padel,” ujar Prodjo.

Selain sehat dan menyenangkan, padel juga memiliki manfaat sosial yang besar. Karena dimainkan secara berpasangan, olahraga ini mendorong kerja sama dan interaksi yang akrab.

“Padel dapat mempererat hubungan keluarga maupun antar tetangga. Karena sifatnya yang mengutamakan kerja sama tim, olahraga ini bisa jadi sarana menjaga keharmonisan,” katanya.

Padel bahkan dinilai efektif untuk memperluas jaringan profesional. Banyak pelaku usaha menjadikannya sebagai ruang membangun komunikasi dengan klien, sebuah tren yang kini mulai berkembang di Medan.

Prodjo juga menyoroti pentingnya padel bagi generasi muda. Menurutnya, olahraga ini bisa menjadi alternatif positif di tengah tingginya penggunaan gadget.

“Pemakaian gadget di kalangan remaja sudah mengkhawatirkan. Padel bisa menjadi aktivitas menyenangkan yang mendorong mereka lebih aktif dan tidak individualistis,” jelasnya.

Sedangkan Judianto mengatakan, bahwa tujuan utama berdirinya Medan Padel Club bukanlah profit semata, tetapi manfaat sosial yang dapat dinikmati masyarakat.

Dengan lokasi strategis di kawasan inti kota yang dikelilingi permukiman, perkantoran, dan pusat bisnis, Medan Padel Club mudah dijangkau. Fasilitas ini buka setiap hari mulai pukul 06.00–23.00 WIB.

“Kami berharap padel semakin berkembang di Medan. Selain sehat, olahraga ini meningkatkan hubungan sosial di antara masyarakat,” harap Judianto.

Padel merupakan olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan squash. Permainan dilakukan secara ganda (2 lawan 2) di lapangan berdinding kaca, menjadikannya cepat, dinamis, dan mudah dipelajari. Tidak heran, padel kini menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan Medan tampaknya siap menjadi bagian dari gelombang besar tersebut. (ila)

1...252627...15,737Page 26 of 15,737

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor