29 C
Medan
Saturday, April 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 26

Menjemput Asa di Wilayah 3T, Penrad Siagian Soroti Ketimpangan Pendidikan di Nias Selatan

NIAS SELATAN, SumutPos.co- Anggota Komite I DPD RI Pdt Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Jumat (27/2). Dalam peninjauan tersebut, ia menemukan kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan dan jauh dari standar kelayakan nasional.

Di lokasi, Senator asal Sumatera Utara ini menyaksikan sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas hingga fasilitas sanitasi dasar seperti kamar mandi yang layak. Penrad menegaskan, ketimpangan ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa karena menyangkut hak konstitusional anak bangsa.

“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan, sementara di sisi lain masih ada sekolah yang bahkan belum memiliki kamar mandi memadai? Ini bukan sekadar soal fasilitas, ini soal keadilan pembangunan,” tegas Penrad saat mengunjungi SD Negeri 078558 Desa Marit Baru dan SMP Negeri 2 Pulau-pulau Batu Utara.

Ketimpangan yang Tak Lagi Biasa

Penrad menegaskan, kondisi di lapangan mencerminkan jurang lebar antara pembangunan di daratan dan wilayah kepulauan. Di saat kota-kota besar mengejar sekolah unggulan, anak-anak di Nias masih harus berjuang dengan ruang belajar yang terbatas dan sarana pendukung yang tidak memenuhi standar minimal.

“Ini bukan sekadar soal kekurangan fasilitas, ini soal keadilan. Negara tidak boleh hanya hadir di kota-kota besar,” tegas Penrad di hadapan masyarakat setempat.

Bukan Sekadar Sembako dan Alat Tulis
Meski dalam kunjungannya Penrad turut menyalurkan bantuan alat tulis, sembako, hingga perlengkapan dapur di tujuh kecamatan di Pulau Batu serta kabupaten lain seperti Nias Barat, Nias Utara, dan Gunungsitoli, ia menyadari bantuan tersebut hanyalah “obat luka luar”.

Akar persoalannya, menurut Penrad, adalah minimnya perhatian terhadap infrastruktur permanen dan distribusi anggaran yang tidak tepat sasaran. Ia mempertanyakan efektivitas alokasi anggaran pendidikan nasional jika sekolah seperti SDN 078558 Desa Marit Baru dan SMPN 2 Pulau-Pulau Batu Utara masih tertinggal jauh.

Menagih Hak Konstitusional
Penrad mengingatkan, setiap anak di Kepulauan Nias memiliki hak konstitusional yang sama berdasarkan UUD 1945. Ia khawatir jika ketimpangan ini dibiarkan, visi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan hiasan bagi penduduk di daerah terluar.

“Jangan sampai Generasi Emas hanya milik kota besar. Anak-anak Nias tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” ujarnya.

Mendesak Audit Nasional
Tak tinggal diam, Penrad memastikan temuan miris ini akan dibawa ke meja nasional. Ia mendesak kementerian terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik sekolah di wilayah 3T.

Kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran khusus harus segera dikucurkan agar negara benar-benar hadir secara nyata di Kepulauan Nias—bukan hanya sekadar deretan angka dalam laporan statistik. (adz)

Vickner Sinaga Copot Direktur RSUD Sidikalang dan Rombak 78 Pejabat

AMBIL SUMPAH: Pejabat di lingkungan Pemkab Dairi saat diambil sumpah dipimpin Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga, Jumat (27/2). (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS) 
AMBIL SUMPAH: Pejabat di lingkungan Pemkab Dairi saat diambil sumpah dipimpin Bupati Dairi Ir Vickner Sinaga, Jumat (27/2). (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS) 

DAIRI – Bupati Kabupaten Dairi Vickner Sinaga, kembali melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pemerintahan. Sebanyak 78 pejabat resmi dilantik dan dimutasi dalam sebuah upacara yang digelar di kawasan Taman Wisata Iman Sitinjo, Jumat (27/2).

Dari puluhan pejabat yang dilantik, perhatian tertuju pada pencopotan Direktur RSUD Sidikalang, dr Mey Margareta Sitanggang. Ia dimutasi menjadi Dokter Ahli Madya di Puskesmas Pegagan Julu 2, Kecamatan Sumbul.

Posisi Direktur RSUD Sidikalang kini dipercayakan kepada dr Benny Christony Purba. Pergantian ini menjadi salah satu langkah strategis dalam penyegaran birokrasi di lingkungan Pemkab Dairi.

Selain itu, sejumlah pejabat eselon lainnya turut bergeser. Kepala Bagian Umum, Wandry Berutu, dimutasi menjadi Sekretaris Badan Pendapatan Daerah. Sementara dr Risma Sondang Kristiana yang sebelumnya menjabat Kabid Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan, dipindahkan menjadi Dokter Ahli Madya di Puskesmas Sigalingging.

Perombakan juga menyasar sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Merlin Theresia Sitanggang yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pembinaan PAUD kini dipercaya sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra.

Tak hanya mutasi, Bupati Vickner juga memberikan promosi jabatan kepada sejumlah pejabat. Eriko Sihombing yang sebelumnya menjabat Kabid Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), kini dipercaya sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah.

Di jajaran kecamatan, dua lurah dipromosikan menjadi camat. Mawardi Sastrawan Tumangger yang sebelumnya menjabat Lurah Sidiangkat kini menjadi Camat Sidikalang. Sementara Haposan Bancin yang sebelumnya Lurah Panji Dabutar, diangkat menjadi Camat Sitinjo.

Rotasi juga terjadi pada posisi Camat Lae Parira. Rinto Hutauruk dimutasi menjadi Camat Sumbul, sedangkan posisi Camat Lae Parira kini dijabat Laris Juson Sihombing, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus pada Dinas Perhubungan.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Sekretaris Daerah Surung Charles Lamhot Bantjin, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan itu, Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi demi meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Perombakan ini diharapkan mampu memperkuat roda pemerintahan serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Dairi. (rud/ila)

Pemko Medan Tunggu Edaran Kementerian Ketenagakerjaan soal THR 2026, Disnaker Siap Buka Posko Pengaduan

SUMUTPOS.CO – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan menyatakan kesiapan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja, meski hingga kini Surat Edaran resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) terkait mekanisme dan jadwal pembayaran THR Idulfitri 1447 H/2026 masih belum diterima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak pekerja tetap terlindungi dan proses pengawasan terhadap perusahaan tetap berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnaker Kota Medan, Ramaddan, mengatakan pihaknya masih menunggu edaran resmi sebagai dasar pelaksanaan teknis di daerah.

“Sampai saat ini belum ada kita terima. Kalau sudah turun, akan segera kita informasikan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).

Meski begitu, Ramaddan menegaskan pengawasan terhadap perusahaan tetap berjalan. Disnaker Medan tetap melakukan pemantauan guna memastikan perusahaan mempersiapkan kewajiban pembayaran THR kepada pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, pembayaran THR umumnya dilakukan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. Namun, pihaknya tetap menunggu ketentuan resmi dari Kemnaker untuk memastikan jadwal dan mekanisme yang berlaku tahun ini.

Sebagai langkah antisipasi, Disnaker Medan akan membuka posko pengaduan begitu surat edaran diterbitkan. Posko tersebut akan menjadi wadah bagi pekerja yang merasa hak THR-nya tidak dipenuhi oleh perusahaan.

“Nanti setelah edaran turun, langsung kita aktifkan layanan pengaduan. Pekerja yang belum menerima atau mengalami kendala pembayaran THR bisa melapor untuk segera kita tindaklanjuti,” jelasnya.

Ramaddan juga mengingatkan perusahaan agar tidak menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan melaporkan perusahaan yang bersangkutan kepada Dewan Pengawas (Dewas) tingkat Provinsi Sumatera Utara untuk diteruskan ke Kemnaker.“Kalau ada yang membandel, tentu ada sanksinya. Kita akan tindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Dengan pengawasan yang terus berjalan dan rencana pembukaan posko pengaduan, Disnaker Medan berharap pembayaran THR tahun ini dapat berlangsung tertib, tepat waktu, dan tidak menimbulkan polemik di tengah para pekerja menjelang Hari Raya. (map/ila)

Sediakan Ambulan Gratis, Personel Polres Labuhanbatu Dianugerahi Penghargaan

RAIH PENGHARGAAN: Aiptu M Ikhsan personel Polres Labuhanbatu mendapatkan penghargaan dari Kapolda Sumut dalam dedikasi menyediakan ambulans gratis untuk masyarakat (fajar)
RAIH PENGHARGAAN: Aiptu M Ikhsan personel Polres Labuhanbatu mendapatkan penghargaan dari Kapolda Sumut dalam dedikasi menyediakan ambulans gratis untuk masyarakat (fajar)

LABUHANBATU – Aiptu Muhammad Ikhsan (45) dianggap sangat membantu masyarakat. Yakni, dengan keikhlasan hatinya menyediakan fasilitas  mobil ambulans gratis untuk masyarakat umum.

Layanan antarjemput pasien maupun jenazah itu sudah berlangsung setahun terakhir sejak dilaunching pengoperasian, Jum’at (19/1) lalu. Tentu, pelayanan ke masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, khususnya di seputaran Kota Rantauprapat sudah tak terhitung diberikan.

Amal baiknya ini, berbuah dengan berbagai pujian dan penghargaan.

Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya,  memberikan reward kepada Aiptu Ikhsan atas dedikasinya menyediakan layanan ambulans gratis bagi masyarakat, Jumat, 6 Februari 2026, lalu.

Harum jasa baiknya juga sampai ke Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto. Dan juga memberi penghargaan kepada Bhabinkamtibmas Polres Labuhanbatu ini.

Penyerahan penghargaan dari Kapolda Sumatera Utara dalam kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Polda Sumut Tahun 2026 yang digelar di Aula Tribrata Lantai I Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (25/2) kemarin.

Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi dan dedikasi yang dilaksanakan dalam tugas sehari-hari melalui pelayanan ambulance gratis bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang membutuhkan layanan kesehatan.

Aiptu Muhammad Ikhsan secara konsisten membantu warga dengan mengantarkan pasien ke RSUD Rantauprapat maupun rujukan ke luar kota.

Tidak hanya itu, ia juga memberikan pelayanan kemanusiaan dengan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir (makam) bagi warga yang membutuhkan bantuan.

Inovasi sosial tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Kapolres Labuhanbatu menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas penghargaan yang diterima personelnya. Melalui dedikasi Bhabinkamtibmas, Polres Labuhanbatu terus berkomitmen menghadirkan pelayanan humanis serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. (fdh/azw)

Pastikan Harga Stabil dan UMKM Tumbuh, Mendag Tinjau Pasar Kota Tebingtinggi

Mendag Budi Santoso bersama Wagubsu Surya dan Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih meninjau langsung kondisi pasar saat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Tebingtinggi, Jumat (27/2).
Mendag Budi Santoso bersama Wagubsu Surya dan Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih meninjau langsung kondisi pasar saat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Tebingtinggi, Jumat (27/2).

TEBINGTINGGI-Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melakukan pemantauan sarana dan prasarana perdagangan sekaligus memastikan ketersediaan serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Kota Tebingtinggi, Jumat (27/2). Kegiatan yang berlangsung di tiga titik tersebut diawali pada pukul 10.20 WIB di Pasar Gambir, Kecamatan Tebingtinggi Kota.

Dalam peninjauan itu, Mendag berdialog langsung dengan para pedagang dan masyarakat untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman serta harga berada dalam kondisi terkendali.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Irian Supermarket yang berlokasi di Jalan Thamrin, Pasar Gambir. Di lokasi tersebut, Mendag melakukan peninjauan terhadap distribusi serta perkembangan harga sejumlah komoditas strategis di tingkat ritel modern guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjaga.

Adapun pemantauan juga dilakukan di distributor telur UD Hasil Ternak, guna memastikan kelancaran distribusi serta kestabilan harga telur di pasaran.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan ke pasar kain sekalian peresmian pusat  konveksi  pasar kain Tebingtinggi yang berada di lantai tiga dan di lanjutkan di halaman pasar kain dengan pelepasan ekspor Pisang Kepok Keling.

Adapun Momentum ini menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan ekspor daerah dan penguatan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Tebingtinggi.

Mendag menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kota Tebingtinggi berjalan dengan baik. Dari sejumlah pasar yang ditinjau, harga kebutuhan pokok terpantau stabil dan pasokan mencukupi.

Ia juga mengapresiasi perkembangan UMKM yang dinilai cukup baik dan berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan perdagangan di daerah.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Surya menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mendag ke Kota Tebingtinggi dan memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung penguatan UMKM dan perdagangan daerah ujarnya.

Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Perdagangan ke Kota Tebingtinggi. Menurutnya, pemantauan langsung ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus terjalin demi menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Tebingtinggi,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusiasme dari pedagang serta masyarakat yang hadir.

Seorang pedagang bawang dan cabai menyampaikan bahwa di tengah kondisi ekonomi saat ini, penjualan mengalami penurunan dan pembeli relatif sepi. Ia berharap pemerintah dapat terus memperhatikan kondisi para pedagang kecil.

“Dengan adanya kunjungan ini saja kami sudah merasa senang dan diperhatikan,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, pedagang juga menerima bantuan beras yang dibeli langsung di lokasi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Dalam kegiatan tersebut, Mendag turut didampingi Waubsu beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama unsur Forkopimda Kota Tebingtinggi, serta ketua Kadin Kota Tebingtinggi, Muhammad Iqbal. (mag-3/azw)

Datangi Pengadilan Negeri Medan, Hinca Soroti Sidang Korupsi Video Profil Desa Karo

DATANG: Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mendatangi Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27/2) pagi.
DATANG: Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mendatangi Pengadilan Negeri Medan, Jumat (27/2) pagi.

MEDAN – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyoroti sidang dugaan korupsi video profil desa Karo, yang menjerat Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu. Iapun memberikan perhatian dengan mendatangi langsung ke Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (27/2) pagi.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona menuntut Amsal 2 tahun penjara. Amsal dinilai terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang (UU) No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Perkara itu disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp202 juta.

Hinca yang hadir didampingi istri terdakwa, Lovia Sianipar, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati dari aspek prosedural penanganan perkara. Ia pun mendorong agar terdakwa memanfaatkan hak hukumnya, termasuk mengajukan penundaan sidang guna menyusun nota pembelaan (pledoi) secara maksimal.

“Kami di Komisi III sedang reses untuk memastikan KUHAP baru berjalan sebagaimana mestinya. Saya hadir bukan untuk mengintervensi, tetapi memastikan proses hukum berlangsung sesuai aturan,” ungkap Hinca.

Menurutnya, sejak tahap awal penyidikan hingga pelimpahan perkara ke persidangan, terdapat sejumlah hal yang dinilai tidak lazim. Ia mencontohkan pentingnya menghadirkan saksi ade charge secara optimal guna memberikan gambaran yang utuh di persidangan.

“Terdakwa ini warga Tanah Karo, bagian dari konstituen saya. Sudah menjadi tanggung jawab moral saya untuk mengikuti prosesnya,” tegasnya.

Hinca juga menyoroti kehadiran sejumlah pejabat dari Kejaksaan Negeri Karo dalam sidang pembacaan tuntutan. Ia menilai, di satu sisi hal itu dapat dimaknai sebagai bentuk keseriusan institusi. Namun di sisi lain, kehadiran tersebut dinilai tidak lazim karena secara formil perkara ditangani oleh JPU yang ditunjuk.

“Ini yang ingin kami dalami. Apakah sekadar memastikan perkara berjalan tuntas atau ada hal lain. Semua harus tetap dalam koridor hukum,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR RI tidak menyentuh substansi perkara, melainkan fokus pada kesesuaian prosedur dengan KUHAP baru yang menekankan prinsip kesetaraan hak antara terdakwa, penyidik, dan penuntut umum.

Hinca berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan penundaan sidang agar terdakwa memiliki waktu yang cukup menyusun pembelaan secara komprehensif. Ia juga membuka kemungkinan kembali hadir pada sidang pembacaan pledoi, jika agenda reses memungkinkan.

“Jaksa tugasnya menegakkan hukum, bukan sekadar memenjarakan orang. Kalau tidak terbukti harus dibebaskan, kalau terbukti silakan dihukum. Itu prinsipnya,” pungkasnya. (man/azw)

 

 

Medan Penyumbang Kemiskinan Terbesar di Sumut, Zulkarnaen Desak Kuota Bansos Ditambah

Pimpinan DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen SKM.
Pimpinan DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen SKM.

SUMUTPOS.CO – Kota Medan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini memicu keprihatinan sekaligus dorongan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, terutama dalam penambahan kuota bantuan sosial (bansos).

Pimpinan DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen SKM, meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menambah kuota bantuan sosial bagi warga tidak mampu di Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, penambahan kuota itu perlu untuk dilakukan mengingat banyaknya jumlah warga miskin di Kota Medan. “Kuota penerima bantuan sosial untuk Kota Medan harus ditambah. Berdasarkan data rilis BPS Sumatera Utara, angka kemiskinan di Sumut per September 2025 mencapai 7,24 persen. Dari angka itu, Kota Medan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Kita berharap hal ini bisa menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” ucap Zulkarnaen kepada Sumut Pos, Jumat (27/2/2026).

Dikatakan Zulkarnaen, dirinya bersama segenap Anggota DPRD Kota Medan kerap menerima keluhan dari masyarakat tidak mampu di Kota Medan terkait masalah bantuan sosial. “Banyak warga miskin yang mengeluh tidak dapat bansos, sementara Dinsos selalu menyebutkan bahwa kuota terbatas. Kalau memang kuota terbatas sementara masih banyak warga miskin yang tidak dapat bantuan, kenapa tidak tambah kuotanya. Kita akan terus mendorong agar kuota bantuan sosial untuk warga Medan dapat ditambah,” ujarnya.

Zulkarnaen yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Medan III (Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, dan Medan Deli) itu juga mengatakan menekankan pentingnya pendistribusian bansos.

“Kemudian, pendistribusian bansos juga harus tepat sasaran. Kedepan kita tidak ingin lagi ada warga mampu yang mendapatkan bantuan sosial, sementara masih banyak warga miskin yang tidak mendapat bantuan,” tegasnya.

Selain masalah bantuan sosial, Zulkarnaen juga menekankan pentingnya meningkatkan perekonomian masyarakat lewat lapangan kerja yang terbuka lebar.

“Masih banyak warga Kota Medan yang tidak bekerja, kondisi ini tentunya akan terus meningkatkan angka kemiskinan. Lapangan kerja harus terbuka lebar, masyarakat harus dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak,” katanya.

Seterusnya, Zulkarnaen juga meminta Pemko Medan untuk terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Mengingat, UMKM merupakan tonggak perekonomian masyarakat.

“Kondisi UMKM di Kota Medan harus terus diperhatikan, sebab berkembangnya UMKM sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Sementara, UMKM yang berkembang selalu sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat,” pungkasnya.(map/ila)

Jalan Seputaran Pasar Tavip Binjai Tak Masuk Prioritas, Perbaikan Jalan Dilakukan Bertahap

PASAR TAVIP: Kondisi infrastruktur jalan seputaran Pasar Tavip Binjai yang rusak namun tidak mendapat prioritas perbaikan di tahun ini.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
PASAR TAVIP: Kondisi infrastruktur jalan seputaran Pasar Tavip Binjai yang rusak namun tidak mendapat prioritas perbaikan di tahun ini.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI- Harapan masyarakat untuk segera melihat perbaikan jalan seputaran Pasar Tavip Binjai harus kembali tertunda. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai mengungkapkan bahwa ruas jalan tersebut tidak menjadi prioritas perbaikan pada tahun anggaran 2026.

Padahal, jalan yang sering dilalui warga dan kendaraan niaga ini sempat masuk dalam APBD Perubahan 2025. Paket proyek senilai Rp1,9 miliar bahkan sempat tayang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Binjai. Namun, karena waktu yang sangat terbatas menjelang akhir tahun 2025, perbaikan jalan tak kunjung terealisasi.

Kepala Dinas PUTR Binjai Wahyu Umara, mengatakan pihaknya sudah menerima arahan langsung dari pimpinan untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan kualitas infrastruktur. Namun, keterbatasan anggaran membuat seluruh ruas jalan rusak tidak bisa diperbaiki sekaligus.

“Kita tentu memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan yang rusak dapat segera diperbaiki. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun 2026, perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas,” jelas Wahyu saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).

Dalam rencana kerja tahun ini, Dinas PUTR menetapkan delapan ruas jalan sebagai prioritas pemeliharaan. Beberapa di antaranya adalah Jalan Soekarno-Hatta hingga Tengku Amir Hamzah (sekitar kawasan Tugu), Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Imam Bonjol di Binjai Kota, Jalan Pandega, Jalan Candra Kirana, Jalan Aipda Radiman, Jalan Samanhudi, dan Jalan Ikan Tenggiri.

Menurut Wahyu, pelaksanaan pemeliharaan jalan akan dimulai awal Maret 2026. Saat ini, pihaknya tengah melakukan persiapan teknis sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Ia menambahkan, apabila rencana pencairan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) direalisasikan, Dinas PUTR akan kembali memprogramkan kegiatan tambahan untuk memperluas cakupan pembangunan dan perbaikan jalan.

Kendati jalan seputaran Pasar Tavip belum masuk prioritas tahun ini, Wahyu menegaskan bahwa pemerintah kota tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap. “Pemko Binjai berupaya menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang layak dan aman,” tuturnya.

Wahyu meminta masyarakat untuk bersabar, sembari memastikan pihaknya akan terus memantau kondisi jalan dan menyiapkan strategi perbaikan sesuai skala prioritas. Ia juga menyebutkan, penganggaran bertahap ini bukan berarti ruas jalan seputaran Pasar Tavip diabaikan, tetapi akan dimasukkan kembali dalam perencanaan APBD yang akan datang.

Masyarakat sekitar Pasar Tavip sebelumnya mengaku kecewa, karena kondisi jalan yang rusak membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Jalan yang berlubang dan bergelombang memicu kemacetan, bahkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan. Warga berharap pemerintah kota dapat mempercepat perbaikan jalan ini agar mobilitas warga dan pedagang kembali lancar.

Meski demikian, langkah bertahap yang ditempuh Dinas PUTR diharapkan tetap membawa dampak positif. Prioritas perbaikan jalan utama yang sudah ditetapkan diyakini akan meningkatkan kualitas transportasi kota, sekaligus memberi ruang bagi ruas jalan lain seperti seputaran Pasar Tavip untuk masuk dalam rencana anggaran perubahan mendatang.

Dengan skema bertahap tersebut, pemerintah kota berharap bisa menyeimbangkan antara keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap perbaikan yang dilakukan memberikan hasil maksimal dan berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. (ted/ila)

Syahrani Devi SP MI Kom, Owner Keloria Moringa Jaya Motivasi Mahasiswa Baru Politeknik Ganesha Medan di Sibolangit

KEGIATAN: Owner Keloria Moringa Jaya, Syahrani Devi SP MI Kom saat kegiatan Inagurasi dan Pelatihan Outbound Mahasiswa Baru Politeknik Ganesha Medan Tahun Ajaran 2025/2026 pada 19-20 Januari 2026 di Tiberena, Sibolangit.
KEGIATAN: Owner Keloria Moringa Jaya, Syahrani Devi SP MI Kom saat kegiatan Inagurasi dan Pelatihan Outbound Mahasiswa Baru Politeknik Ganesha Medan Tahun Ajaran 2025/2026 pada 19-20 Januari 2026 di Tiberena, Sibolangit.

MEDAN – Kegiatan Inagurasi dan Pelatihan Outbound Mahasiswa Baru Politeknik Ganesha Medan Tahun Ajaran 2025/2026 sukses digelar pada 19-20 Januari 2026 di Tiberena, Sibolangit.

Mengusung tema ‘Membangun Komitmen dan Konsistensi Meraih Sukses Tamat dan Kerja Tahun 2028,’ kegiatan ini menghadirkan kolaborasi inspiratif dengan mengundang sosok multitalenta sebagai pembicara utama.

Hadir sebagai narasumber, Syahrani Devi SP MI Kom dosen di STIM Sukma Medan sekaligus pemilik dan eksportir PT Keloria Moringa Jaya.

Kehadirannya menjadi wujud semangat berbagi ilmu antar perguruan tinggi. Pengalaman beliau dalam membina mahasiswa di STIM Sukma Medan dibagikan untuk membangkitkan semangat mahasiswa baru Polgan dalam menempuh perjalanan akademik mereka. Selain aktif di dunia pendidikan dengan mengampu mata kuliah Kewirausahaan dan Keberlanjutan Kewirausahaan, Syahrani Devi juga berkiprah sebagai pelaku usaha.

Dalam sesi materinya, ia menekankan bahwa perusahaan yang dipimpinnya tidak hanya berfokus pada penyediaan produk terbaik, tetapi juga memastikan setiap langkah bisnis memberikan manfaat nyata bagi banyak orang.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk membangun mindset bisnis sejak di bangku kuliah. Menurutnya, di era digital saat ini tidak ada alasan bagi mahasiswa yang memiliki smartphone untuk tidak menghasilkan pendapatan tambahan.

Digital marketing bisa dimulai dari hal kecil, bahkan hanya dengan memanfaatkan Android atau smartphone yang dimiliki. “Siapa pun Anda, baik karyawan, ASN, pegawai BUMN, apalagi mahasiswa, bisa melakukan pemasaran digital dan menjadi pengusaha dari rumah tanpa harus keluar. Kewirausahaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja,” pesannya.

Dalam kegiatan tersebut, Syahrani Devi juga membagikan souvenir berupa produk dari PT Keloria Moringa Jaya kepada mahasiswa yang aktif berinteraksi selama sesi pelatihan.

Materi yang diberikan mencakup dua pilar penting, yakni pembentukan karakter dan pelatihan kewirausahaan. Ia mendorong mahasiswa untuk menjaga komitmen dan konsistensi agar dapat lulus tepat waktu pada tahun 2028 dengan kompetensi yang siap bersaing, baik di dunia industri maupun sebagai wirausaha.

Direktur Politeknik Ganesha Medan, Diding Kusnaidi, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Syahrani Devi berbagi ilmu dan pengalaman. Diharapkan, kiprahnya sebagai dosen sekaligus praktisi bisnis dapat memotivasi mahasiswa menjadi generasi mandiri yang mampu membuka lapangan pekerjaan di masa depan. (rel/tri)

Kasus Suap Proyek Jalan, Heliyanto Dituntut 5 Tahun Penjara

SIDANG: Mantan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (26/2/2026).
SIDANG: Mantan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Heliyanto, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (26/2/2026).

SUMUTPOS.CO – Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara (Sumut), Heliyanto, dituntut 5 tahun penjara. Dia dinilai terbukti menerima suap proyek jalan di Sumut, sejak tahun 2023-2025.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, Eko Wahyu Prayitno, meyakini perbuatan Heliyanto dinilai melanggar Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 20 KUHP.

“Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heliyanto dengan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara,” ujarnya dalam sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (26/2/2026) sore.

Selain itu, Heliyanto juga dituntut membayar uang pengganti (UP) sebanyak Rp1,62 miliar dikurangkan dari yang telah disita KPK saat penyidikan Rp197 juta. Dengan ketentuan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap UP tersebut harus dibayar, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang.  “Apabila tidak mencukupi untuk menutupi UP tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” tegas Eko.

Menurut jaksa, keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.

“Sementara keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya,” ujarnya.

Usai mendengarkan tuntutan, Majelis hakim diketuai Mardison, memberikan kesempatan kepada Heliyanto dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dalam persidangan yang digelar pada Kamis (12/3/2026) mendatang. (man/ila)

1...252627...15,804Page 26 of 15,804

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor