Home Blog Page 2606

Sidang Korupsi Kredit Macet, Notaris Elviera Rugikan Negara Rp39,5 Miliar

SIDANG: Notaris Elviera terdakwa kasus korupsi, menjalani sidang dakwaan secara virtual di PN Medan, Senin (13/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Oknum notaris Elviera (52) menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan kredit macet di salah satu bank plat merah yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp39,5 miliar, diadili secara virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (13/6).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Resky Pradhana Romli menguraikan dalam dakwaannya, Elviera selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bekerja sama dengan pihak bank dinilai telah memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya kepada pimpinan maupun staf dan karyawan bank.

Di antaranya kepada saksi Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang (Pinca) / Branch Manager (BM), Wakil Pinca (Deputy Branch Manager (DBM), R Dewo Pratolo Adji selaku Pejabat Kredit Komersial (Head Commercial Lending Unit),” ungkap JPU.

Kemudian, kata JPU, Aditya Nugroho selaku Analis Kredit Komersial (masing-masing berkas penuntutan terpisah) dalam melakukan pemberian kredit kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA) yang Direkturnya saat itu Canakya Sunan (juga berkas penuntutan terpisah), bertentangan dengan Surat Edaran Direksi pada 24 Mei 2011.

Terdakwa membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara pihak bank Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT KAYA selaku debitur, yang mencantumkan 93 agunan berupa Surat Hak Guna Bangunan (SHG) atas nama PT Agung Cemara Realty (PT ACR).

Belakangan diketahui sebanyak 79 SHGB diantaranya masih terikat hak tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung dan belum ada pelunasan.

Warga Komplek Dispenda Jalan Pendapatan IV, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang itu juga membuat Surat Keterangan / covernote Nomor : 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan seolah-olah dia sudah menerima seluruh persyaratan untuk balik nama 93 SHGB sehingga dapat dibaliknamakan.

Yakni dari PT ACR ke PT KAYA yang mengakibatkan pencairan Kredit Modal Kerja Konstruksi Kredit Yasa Griya (KMK KYG) dari bank kepada PT KAYA.

Elviera dijerat dengan dakwaan melakukan atau turut serta secara melawan hukum bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya yaitu PT KAYA yang Direkturnya adalah saksi Canakya Suman sebesar Rp39,5 miliar sekaligus sebagai nilai kerugian keuangan negara.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. “Subsidair, Pasal 3 jo Pasal 18 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” pungkas JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, hakim ketua Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang pekan depan. (man/azw)

Bupati Dairi Tepung Tawari 17 Calon Jemaah Haji

DIABADIKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu dan unsur Forkopimda diabadikan bersama 17 calhaj asal kabupaten Dairi tahun 2022 saat acara tepung tawar dan pelepasan di gedung Balai Budaya Sidikalang, Senin (13/6/2022).SUMUTPOS.CO/Komimfo.

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu tepung tawari dan lepas keberangkatan sebanyak 17 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Dairi tahun 2022.

Acara tepung tawar calhaj di gedung Balai Budaya Sidikalang, Senin (13/6/2022). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop menerangkan, tradisi tepung tawar dan pelepasan calon jemaah haji sebagai ungkapan syukur agar mereka/calhaj dapat berkah ditanah suci.

Kegiatan itu digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Dairi. Acara diawali pembacaan ayat suci Alqur’an oleh Muhammad Gifari Ketaren.

Lanjut Iswan, dalam kesempatan itu, Eddy KA Berutu berpesan, agar semua calhaj asal Dairi itu selalu menjaga kesehatan. “Walaupun kalian sudah mendapat vaksin Covid-19 komplit/booster, harus tetap waspada dan ikuti sesuai protokol kesehatan”, ujar Eddy.

Eddy berpesan agar Calhaj harus saling tolong menolong dan gotong royong, tetap mendahulukan kepentingan bersama. Ikuti arahan pembimbing, perhatikan jadwal dan waktu ditentukan pembimbing agar seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti secara sempurna.

“Eddy juga mendoakan ke 17 orang calhaj Kabupaten Dairi tahun 2022 ini, menjadi haji mabrur”, ungkap Iswan. Sementara itu, Mahdi Kudadiri mewakili Kepala Kantor Kemenag Dairi menyampaikan, ke 17 orang calhaj Dairi terdiri dari 7 orang pria dan 10 orang perempuan.

Mahdi mengatakan, adapun usia Calhaj kabupaten Dairi yang akan berangkat untuk usia tertua 64 tahun, sementara usia termuda 49 tahun. Caljlhaj Dairi tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 5 dalam gelombang 1.

Mereka akan berangkat bersama calhaj dari kabupaten Labuhan Batu dan kota Medan, Rabu (15/6/2022) menuju Madinah. Dan dijadwal, mereka kembali ke tanah air, Rabu (27/7 2022).

Ditambahkan Mahdi, saat ini calon haji Dairi sudah masuk daftar tunggu sebanyak 431 orang. Sementara, yang mendaftar tahun 2022 ini, diperkirakan baru bisa berangkat 19 tahun kedepan, pungkasnya.

Hadir Dandim 0206, Letkol Arh Ridwan Budi Sulistyawan, anggota DPRD Dairi, Jono Pasi, Kadis kesehatan, Henry Manik, Ketua MUI, Wahlin Munthe dan lainya.(rud).

Rudi Bangun Dukung Jokowi Tagih Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi Jika BUMN Rugi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan, seluruh komisaris BUMN wajib bertanggung jawab jika perusahaan plat merahnya merugi, mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI.

Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2022. Dalam Pasal 59 Ayat 2 berbunyi komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu sudah sangat tepat. Karena selama ini jika BUMN merugi, para Komisaris dan Dirut ini hanya melapor ke DPR dan mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menutupi kerugian.

“Sebagai anggota Komisi VI yang membidangi BUMN, saya mendukung PP yang dikeluarkan presiden. Karena enak sekali hidup seperti itu mereka (Komisaris dan Dirut BUMN). Perusahaan sudah mau bangkrut, tinggal minta uang rakyat ke DPR dengan dalih PMN. Ujungnya uang pajak rakyat habis untuk nutupi kerugian perusahaan BUMN,” tegas Rudi kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Rudi menjelaskan, Dirut, Komisaris dan jajarannya adalah nahkoda sebuah organisasi yang bernama perseroan. Jadi naik turunnya, hitam putihnya suatu perseroan semua karena kebijakan yang dibuat oleh mereka dan butuh pertanggung jawabannya.

“Seluruh kebijakan mulai dari perekrutan pekerja staf dan kebijakan investasi, divestasi, right issue, penjualan obligasi, itu semua langka kebijakan yang dikeluarkan dirut dan jajarannya yang tak bisa asal-asalan serta salah mengeluarkan kebijakan,” jelas politikus Nasdem ini.

Bagi Rudi, dengan dikeluarkannya PP No. 23 tahun 2022 oleh presiden Jokowi, akan membuat semua direksi dan jajaran bepikir menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam membuat kebijakan. “Jika nanti kebijakan yang dibuat asal-asalan, ya rasakan akibatnya. Itu namanya ada punishment atau hukuman dan ada reward ke direksi ketika perseroan juga memperoleh laba maksimal,” tandas legislator asal Dapil Sumut III ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam beleid PP terbaru, komisaris dan dewan pengawas BUMN memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan harus bertanggung jawab apabila BUMN yang dikelolanya mengalami rugi (Pasal 59 ayat 1).

Dalam ayat tersebut disebutkan komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

“Setiap anggota komisaris dan dewan pengawas direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” ujar keterangan tersebut, dikutip Senin (13/6).

Dalam PP itu, direksi BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Jokowi juga melarang direksi BUMN menjadi calon legislatif, calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah. (re/adz)

Penyesuaian Tarif Listrik Berlaku Hanya untuk Pelanggan Mampu 3.500 VA ke Atas

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PLN (Persero) siap melaksanakan keputusan Pemerintah yang menyesuaikan tarif tenaga listrik (tariff adjustment) kepada pelanggan rumah tangga mampu nonsubsidi golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2 dan P3) mulai 1 Juli 2022.

Selama ini, bantuan Pemerintah diberikan untuk semua golongan tarif pelanggan, dalam bentuk subsidi maupun kompensasi. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri ESDM No. T-162/TL.04/MEM.L/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Periode Juli – September 2022). Keputusan pemerintah menyesuaikan tarif listrik pelanggan 3.500 VA ke atas karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat.

Demi menjaga daya beli masyarakat, daya saing sektor industri dan bisnis, mengendalikan inflasi, serta memperkuat stabilitas perekonomian nasional, penyesuaian tarif hanya diberlakukan kepada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta. Juga kepada golongan pemerintah yang berjumlah 373 ribu pelanggan atau 0,5 persen.

Sementara untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA, bisnis dan industri, tidak mengalami perubahan tarif.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan penyesuaian tarif ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian.

“Penerapan kompensasi dikembalikan pada filosofi bantuan pemerintah, yaitu ditujukan bagi keluarga tidak mampu. Ini bukan kenaikan tarif. Ini adalah adjustment, di mana bantuan atau kompensasi harus diterima oleh keluarga yang memang berhak menerimanya,” kata Darmawan.

Dia mengungkapkan, sejak tahun 2017, tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan. Untuk menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik, pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021.

Dalam proses pelaksanaannya, lanjut dia, kelompok masyarakat mampu yaitu pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas ikut menerima kompensasi dalam jumlah relatif besar. Sepanjang tahun 2017 – 2021, total kompensasi untuk kategori pelanggan tersebut mencapai Rp 4 triliun.

“Apalagi pada tahun ini kita menghadapi gejolak global yang mengakibatkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 1 USD, berakibat kenaikan BPP sebesar Rp 500 miliar. Sehingga pada tahun 2022 saja, diproyeksikan Pemerintah perlu menyiapkan kompensasi sebesar Rp 65,9 triliun,” ungkap dia.

Dengan adanya penyesuaian tarif, pelanggan rumah tangga R2 berdaya 3.500 VA hingga 5.500 VA (1,7 juta pelanggan) dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas (316 ribu pelanggan) tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 per kilowatthour (kWh) menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Sedangkan pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA) dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp 1.444,7 kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Sementara pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp 1.114,74 kWh menjadi Rp 1.522,88 kWh.

“Mengingat para pelanggan daya 3.500 VA ke atas ini adalah keluarga mampu dan sedikit jumlahnya, kami mengapresiasi langkah Pemerintah untuk tetap melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli, sehingga kompensasi betul-betul untuk yang berhak,” kata Darmawan.

Lindungi Rakyat Kecil

Sementara itu, Pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan golongan bersubsidi 450-900 VA, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Begitu pula pelanggan rumah tangga nonsubsidi di bawah 3.500 VA, serta pelanggan bisnis dan industri tidak mengalami kenaikan tarif pada periode ini dan tetap mendapat kompensasi.

Untuk itu, pemerintah tetap hadir dengan menyalurkan subsidi sebesar Rp 62,93 triliun dan kompensasi Rp 65,91 triliun pada 2022, dengan asumsi ICP USD 85,88 per barel dan kurs di angka Rp 14.316/USD.

“Selain melindungi keluarga tidak mampu, terdapat potensi pertumbuhan listrik yang sangat luar biasa di tahun 2022, sehingga Pemerintah tetap memberikan kompensasi untuk pelanggan listrik rumah tangga, UMKM, bisnis, dan industri. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri, dan menjaga perekonomian nasional agar tetap stabil,” ujar Darmawan.

Bagi pelanggan pascabayar nantinya perubahan tarif akan diperhitungkan mulai rekening listrik bulan Agustus 2022, sedangkan bagi pelanggan prabayar, penyesuaian diberlakukan saat melakukan transaksi pembelian token listrik mulai 1 Juli 2022.

Seperti diketahui, tariff adjustment diberlakukan sejak 2014 untuk memastikan kompensasi tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Sejak tahun 2014 hingga 2016, tariff adjustment telah dijalankan. Namun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor industri dan bisnis, sejak tahun 2017 hingga triwulan II 2022, pemerintah tidak menerapkannya. Hal ini membuat pemerintah menanggung kompensasi yang dialokasikan dalam APBN yang sangat besar.

Realisasi indikator ekonomi makro selama rata-rata tiga bulan yaitu Februari-April 2022 yang digunakan dalam tarif adjustment pada triwulan III 2022 yaitu kurs Rp 14.356 per dolar AS (asumsi semula Rp 14.350/USD), ICP USD 103.91 per barel (dari asumsi semula USD 65 per barel), inflasi 0,53 persen (asumsi semula 0,25 persen), harga patokan batu bara Rp 8,37 per kilogram sama dengan asumsi semula akibat diterapkan capping harga, sementara realisasi rata-rata HBA di atas USD 70 per ton.

Darmawan menyakini penyesuaian tarif pelanggan rumah tangga 3.500 VA ke atas pada triwulan III 2022 tidak akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional.

“Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, tingkat inflasi dari penyesuaian tariff adjustment untuk golongan rumah tangga mampu dan pemerintah pada triwulan III 2022 ini dampaknya kecil atau sekitar 0,019 persen,” pungkasnya. (ila)

PLN UIW Sumut Tambah 4 SPKLU di Sumatera Utara

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara terus berupaya menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Wilayah Sumatera Utara.

General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, mengatakan PLN UIW Sumatera Utara kembali mengoperasikan 4 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang terletak di City View Medan, Tebing Tinggi, Parapat dan Berastagi. Dengan beroperasi 4 SPKLU ini, maka total SPKLU yang telah beroperasi di Sumatera Utara menjadi 5 SPKLU.

“Sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. PLN ditugaskan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung penggunaan kendaraan listrik, PLN mendapatkan amanah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik, sehingga masyarakat Kota Medan yang ingin memiliki dan menggunakan kendaraan listrik untuk mengunjungi objek wisata seperti Parapat dan Berastagi tidak perlu khawatir mencari dimana untuk melakukan pengisian baterai kendaraannya,” ungkap Pandapotan Manurung.

Peresmian serentak SPKLU di Parapat di hadiri langsung oleh Bupati Simalungun Bapak Radiapoh Hasiolan Sinaga, Pandapotan Manurung beserta jajaran management, Manager UP3 Pematang Siantar Petrus Gading Aji Nugraha Putra, jajaran muspida dan tokoh masyarakat di Kabupaten Simalungun. Di tempat berbeda peresmian SPKLU juga dilakukan secara hybrid yang diikuti oleh Bupati Karo Ibu Cory Sriwaty Sebayang, Manager UP3 Bukit Barisan Grahita Gumelar dan Manager UP3 Medan Hariadi Fitrianto.

“Danau Toba dan Berastagi merupakan kawasan objek wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat, demi terwujudnya ramah lingkungan PLN memprioritaskan pembangunan SPKLU di kawasan ini. Pembangunan SPKLU ini awalnya di targetkan siap beroperasi pada Bulan September 2022, namun pembangunan tersebut dapat kami selesaikan melampaui target yang telah di tetapkan,” tambah Pandapotan Manurung

Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo mengapresiasi langkah cepat PLN dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Sumatera Utara. Harapannya semakin banyak pengguna kendaraan listrik dapat mewujudkan zero carbon di tahun 2060 mendatang.

Komunitas Kendaraan Listrik di Tanah Karo Diresmikan

Pada kesempatan yang sama PLN UP3 Bukit Barisan meresmikan terbentuknya komunitas kendaraan listrik yang dilaksanakan di Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Berastagi, Jalan Udara, Berastagi.

Komunitas ini merupakan perkumpulan kendaraan ramah lingkungan pertama di Kabupaten Karo bahkan di wilayah Sumatera Utara.

Manager PLN Unit Pelaksanana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukit Barisan, Grahita Gumelar menjelaskan, komunitas ini di beri nama Electric Vehicle Think (EV Tgink), merupakan gabungan generasi milenial Kabupaten Karo yang peduli untuk mewujudkan objek wisata yang ramah lingkungan.

“Dengan terbentuknya komunitas EV Think di Kabupaten Karo, akan mendorong masyarakat khususnya di Kabupaten Karo dapat beralih menggunakan kendaraan listrik,” papar Grahita Gumelar.

Anggota Komunitas (EV Think) ini tidak hanya memiliki hobi menggunakan kendaraan listrik saja, lebih dari itu salah satu anggota komunitas tersebut mampu merakit dan memodifikasi sepeda motor lama yang masih menggunakan bahan bakar fosil menjadi listrik.

“PLN UIW Sumatera Utara terus mendukung program pemerintah dalam percepatan penggunaan motor listrik di Sumatera Utara. Pada semester 2 tahun 2022, PLN akan mengoperasikan 9 SPKLU yang tersebar di beberapa titik di Sumatera Utara,” tutup Pandapotan Manurung. (ila)

Secara Bertahap, Bobby Normalisasi Drainase di Kawasan Rawan Banjir

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembenahan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Selain pembenahan jalan, normalisasi drainase juga gencar dilakukan. Normalisasi ini dilakukan untuk mengatasi genangan air. Selain menggunakan peralatan manual, drainase juga dilakukan dengan mengerahkan alat berat yang dimiliki Pemko Medan di antaranya mobil sedot, becholoader, dan excavator breaker. Saluran drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pun secara bertahap mulai teratasi.

Data sementara yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Medan, mulai awal Januari sampai awal Juni 2022 normalisasi drainase dilakukan di berbagai kecamatan di Kota Medan. Di Medan Deli, normalisasi drainase dilakukan di Kelurahan Titi Papan, Jalan Platina VII Linkungan 1 dan 2 dan Kelurahan Tanjung Mulia Jalan Veteran GangTelo Kompleks Pendopo 4. Di Medan Tembung normalisasi dilakukan di Kelurahan Bandar Selamat Jalan Letda Sujono, Kelurahan Sidorejo Hilir Jalan Tuasan, Kelurahan Bantan Timur Jalan Mandala Simpang Jalan Pukat, Kelurahan Tembung Jalan Williem Iskandar, dan Kelurahan Bantan Medan Jalan Tirtosari Lingkungan 12.

Di Medan Perjuangan normalisasi drainase dilakukan di Kelurahan Sei Kera Hulu Jalan Prof H.M. Yamin dan pembuatan dinding talud di Kelurahan Sidorame Timur Jalan Pertemuan . Di Medan Timur normalisasi drainase dilakukan di Kelurahan Glugur Darat di Jalan Setia Jadi, Mustafa Gang VIII, Mustafa Gang Mawar, Mustafa Gang Lama, Gunung Mahameru Lingkungan 12, dan Pasar III.

Di Medan Kota, pekerjaan normalisasi dilakukan di Kelurahan Pusat Pasar Jalan Bulan, Kelurahan Siti Rejo I Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Teladan Barat Jalan Gedung Arca. Kecamatan Medan Amplas di Kelurahan Amplas Jalan Selambo, Kelurahan Harjosari I Jalan Sisingamangaraja, Garu II B, Garu III, Kelurahan Sitirejo II Jalan Sei Batuan, Kelurahan Sitirejo I Jalan Persamaan Gang Rahmat, dan Harjosari II Jalan Tritura dan Bajak II.

Di Medan Denai, pekerjaan dilakukan di Kelurahan Denai Jalan Jermal VII Ujung dan Datuk Kabu, Tegal Sari Mandala III Jalan Denai, Kelurahan Binjai Jalan Bromo (Parit Primer/ Sulang-Saling), Perisai Pribumi/Air Bersih Ujung, Menteng Raya (Saluran MUDP), dan Kelurahan Medan Tenggara Jalan Menteng VII.

Di Medan Area, normalisasi dilakukan di Kelurahan Sukaramai I Jalan Medan Area Selatan (parit tengah mulai dari Jalan Sutrisno sampai dengan Lorong i), Sei Rengas II Jalan Waja, Sukaramai I Jalan Besi, Sukaramai II Jalan Asia, Tegal Sari III Jalan Bromo, Kota Matsum II Jalan Utama (Parit Sulang Saling), Tegal Sari II Jalan Bromo (Parit Busuk/Parit Sulang-Saling). Di Medan Helvetia, normalisasi drainase dilakukan di Kelurahan Helvetia Tengah Jalan Dahlia Raya, Tanjung Gusta Jalan Gaperta Ujung, dan Dwikora Jalan Bakti Luhur.

Di Medan Petisah normalisasi dikerjakan di Kelurahan Sekip Jalan Waringin Lingkungan VI, Sekip Jalan dan Merbabu Lingkungan VIII, Petisah Tengah Jalan Gatot Subroto Simpang Simalungun, sedangkan di Kecamatan Medan Baru dilakukan di Kelurahan Merdeka Jalan Prof Zulkarnain Lingkungan VII, dan Merdeka Jalan Dr. Sumarsono Lingkungan VII.

Normalisasi drainase juga dilakukan di Kecamatan Medan Barat yakni di Kelurahan Kesawan Jalan A . Yani depan rumah Chong A fie (mengorek jalan,mengecor kontrol, dan memasang pipa), Jalan Merak Jingga, Jalan Pulau Pinang, Jalan Perniagaan, Kelurahan Pulo Brayan Kota Jalan Budi Kemenangan Lingkungan 22, dan Kelurahan Sei Agul Jalan Danau Singkarak.

Di Medan Belawan, normalisasi drainase dikerjakan di Kelurahan Belawan Bahari Jalan PLTU dan Kl. Yos Sudarso/Kampung Salam, Kelurahan Belawan I Jalan Veteran dan Jalan Asahan, Kelurahan Belawan II Jalan Selebes dan Jalan Bunga, Belawan Bahagia Jalan Tongkol, Jalan Tenggiri, Jalan Paitan, dan Jalan Parang-Parang, Belawan I Jalan Rokan.

Lilik, warga Kecamatan Medan Denai, mengungkapkan terima kasih kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang telah melakukan normalisasi drainase di kawasannya. Dia mengakui, secara bertahap Pemko Medan telah menormalisasi drainase sehingga genangan air yang terjadi selama ini bisa teratasi. (rel)

Airlangga Sebut Golkar Institute Training App (GITA) untuk Hindarkan Politik Pecah Belah

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Golkar resmi meluncurkan aplikasi Golkar Institute Training App (GITA) di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (13/6/2022). Peluncuran aplikasi pendidikan politik ini dilakukan bersamaan pembukaan Executive Education Program for Young Political Leaders Angkatan 7.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap Training App bisa memberikan sumbangsih bagi kemajuan politik di Indonesia. Secara khusus, Airlangga meminta kepada seluruh peserta maupun kader Golkar untuk menyapa keluarga, tetangga dan sahabat tentang pendidikan politik yang diperoleh dari Golkar dan Training App.

Airlangga menginstruksikan seluruh kader partai berlambang pohon beringin mengedepankan politik persatuan dan berkemajuan, bukan politik pecah belah atau Politics of Fear. Airlangga menekankan pentingnya kepemimpinan yang dibangun atas dasar kerja sama, bukan saling menjatuhkan.

“Partai Golkar sifatnya inklusif. Oleh karena itu Partai Golkar merekrut, bekerja sama dengan partai lain. Yakni dengan membentuk koalisi dengan PAN dan PPP. Artinya apa, kita membuat kepemimpinan yang bisa bekerja sama. Kita ingin bahwa politik kita adalah politik yang mempersatukan. Bukan politik yang membelah-belah.” tutur Airlangga saat peluncuran Golkar Institute Training App di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Ketum Golkar mengaku, banyak cara untuk bisa memenangkan kontestasi politik, namun, cara membelah masyarakat atau memunculkan kebencian terhadap pihak lain yang berujung polarisasi bukan cara yang baik. Golkar ingin setiap kader menggunakan cara-cara yang baik dan menyejukkan.

“Membelah itu syaratnya adalah ekstremisme. Dan ekstremisme itu adalah pendekatan ketakutan ataupun intimidasi dari masyarakat. Politik pecah belah adalah politik fear yang dimainkan. Oleh karena itu kita tidak ingin politik fear yang dimainkan. Tetapi, politik yang optimis kepada kemajuan,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menambahkan, selain tantangan untuk menyatukan masyarakat, Golkar dan pemerintah Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan yang masih terjadi pascapandemi Covid-19.

Menurut Airlangga, tantangan pandemi menuju endemi Covid-19 akan menjadi topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia.

Ia mengatakan, pemerintah memiliki sejumlah agenda prioritas di G20, antara lain, mendorong pembangunan arsitektur kesehatan dan transisi energi berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Indonesia sekarang memimpin G20. Dimana G20 yang utama adalah mendorong arsitektur kesehatan. Pemerintah ikut mendorong negara lain untuk komit. Selama ini terjadi ketidakadilan dalam vaksin.” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga ingin membawa Indonesia keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan kelas menengah). Ia mengaku, untuk menghadapi seluruh tantangan tersebut, dibutuhkan partai politik yang berpengalaman dalam pembangunan Indonesia.

Airlangga menambahkan, untuk lepas dari middle income trap butuh partai politik yang tahu pembangunan. Partai politik yang selalu ikut dalam pembangunan.

“Golkar menjadi salah satu partai dalam pemerintah dan ikut membangun. Partai Golkar bukan partai penonton, hanya menonton kebijakan. Inilah momentum Partai Golkar untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Artinya, Golkar harus menang di 2024,” tegasnya. (adv/*)

Airlangga: KIB Siap Sambut Partai Non-Parlemen Bergabung

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat inklusif. Ia mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP terbuka dengan partai manapun yang ingin bergabung. Menurut Airlangga, KIB membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh partai, termasuk partai non-parlemen.

“Semua termasuk. Jadi yang di parlemen maupun non-parlemen terbuka, karena sifatnya inklusif,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Saat ditanya soal calon presiden yang ingin diusung KIB, Airlangga mengaku belum ingin membahasnya. Ia mengatakan, pada waktunya nanti, KIB pasti akan mengumumkan pasangan calon yang akan diperjuangkannya di Pilpres 2024.

“Itu belum dibahas (pengusungan calon Presiden). Nanti dibahas pada waktunya,” kata dia.

Airlangga menambahkan, KIB memiliki target yang ingin diraih baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatakan, target jangka pendek yang ingin dilakukan KIB yakni memberikan masukan terkait program pembangunan yang sedang berjalan dan akan dilakukan untuk pemerintah.

“Jangka panjang, tantangan Indonesia kan middle income trap, jadi harus dibuat program untuk bagaimana Indonesia bisa lolos dari middle income trap,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar juga menyatakan, partainya siap bekerja dengan siapapun yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo jika terjadi perombakan kabinet.

“Dengan semua siap. Di luar kabinet siap. Siap (Di dalam kabinet) bekerja dengan seluruh (anggota) kabinet,” ujar Airlangga.

Golkar menegaskan perombakan kabinet merupakan hak prerogratif Presiden. Namun, Airlangga mengaku tidak ada bocoran soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.

“Tanya kepada Presiden,” kata Airlangga.

Beredar kabar, sejumlah elite politik memperkirakan Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet Rabu (15/6). Partai anggota KIB, PAN disebut berpeluang kuat masuk kabinet.

PAN bahkan sudah diajak dan dikenalkan dalam kabinet pada Agustus 2021 lalu. Hingga saat ini, PAN yang menyatakan bergabung dengan pemerintah belum mendapat posisi dalam Kabinet Indonesia Maju. (adv/*)

142 Anak di Belawan Alami Stunting, Kecamatan dan Kelurahan Diminta Fokus Lakukan Penanganan

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan Abdul Rani.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 550 anak di Kota Medan terdata mengalami stunting. Dari jumlah itu, Kecamatan Medan Belawan tercatat sebagai kecamatan yang paling banyak menyumbangkan status stunting. Pasalnya, dari 550 anak stunting di Kota Medan, 142 diantaranya berada di Kecamatan Medan Belawan.

 Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sekaligus Pengawas Stunting Kota Medan, Benny Iskandar ST MT mengatakan angka stunting di Kecamatan Medan Belawan berasal dari 6 Kelurahan, yakni Kelurahan Belawan Sicanang, Belawan Bahari, Belawan Bahagia, Belawan I, Belawan II, dan Kelurahan Bagan Deli.

 “Diurutan kedua ada di Kecamatan Medan Labuhan dengan 65 kasus, lalu Kecamatan Medan Deli dan Medan Merelan masing-masing 40 kasus. Intinya, stunting paling tinggi itu ada di Medan Bagian Utara,” ucap Benny.

 Dikatakan Benny, selama ini, Pemko Medan memang mengalami berbagai kendala dalam menangani masalah stunting di Kota Medan. Adapun sejumlah kendala yang dialami diantaranya, ketersediaan data yang belum akurat, tidak adanya program yang mendukung, sasaran program yang belum sesuai, hingha relatif kurangnya kolaborasi antar OPD.”Namun saat ini semua masalah itu sudah disepakati solusinya dan sedang dijalankan program-programnya,” ujarnya.

 Salah satunya, sambung Benny, Wali Kota Medan Bobby Nasution telah meminta seluruh OPD di Pemko Medan untuk saling berkolaborasi dalam menangani kasus stunting di Kota Medan. Bukan hanya Dinas Kesehatan dan dinas-dinas tertentu lainnya, namun Pemko Medan juga meminta peran aktif dari kecamatan hingga kelurahan. “Intinya kolaborasi, sebab penanganan stunting ini merupakan tanggungjawab bersama. Tak cuma pemerintah saja, bahkan peran serta masyarakat juga sangat kita butuhkan,” katanya.

 Mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan itu juga menyebutkan, saat ini Pemko Medan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,8 Miliar lebih untuk menangani masalah stunting yang dialami 550 anak di Kota Medan. Jumlah itu terdiri dari intervensi gizi spesifik sebesar Rp2.678.011.827 dan intervensi gizi sensitif sebesar Rp12.200.000.000.

 Dijelaskan Benny, untuk intervensi gizi spesifik, terdiri dari kegiatan pemberian makam tambahan bagi bayi gizi buruk, pelaksanaan pos gizi melalui Dana Kelurahan. Lalu pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi terkait pencegahan stunting, ASI eksklusif, pemberian MP-ASI, dan germas. Selanjutnya tata laksana gizi buruk, pemantau dan promosi pertumbuhan, serta gerakan gemar makan ikan.

“Sedangkan untuk intervensi gizi sensitif, terdiri dari kegiatan peningkatan penyediaan air minum yang aman dan penyediaan sanitasi yang layak,” pungkasnya.

 Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Abdul Rani meminta Pemko Medan, khususnya pihak Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Medan Utara (Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan) untuk bergerak dan bekerja lebih serius dalam menangani masalah stunting di Medan Utara.

 Pasalnya, kata wakil rakyat dari Dapil Medan Utara itu, tingginya angka stunting di Medan Utara menjadi salah satu tolak ukur buruknya kinerja Pemerintah Kota Medan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Medan Utara.

 “Misalnya saja masalah pendataan. Kecamatan dan kelurahan di Medan Utara bahkan tidak punya data yang akurat dan memadai tentang angka stunting di Kota Medan, padahal mereka pemangku wilayah. Kalau data saja tak punya, apalagi program dan langkah yang akan dilakukan,” ucap Rani.

 Ketua DPC PPP Kota Medan itu juga mengatakan, tingginya angka stunting di Medan Utara juga berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan. Artinya selain tidak punya langkah dalam menangani stunting, Kecamatan dan Kelurahan di Medan Utara juga gagal menekan angka kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

 Bersyukur, sambung Rani, saat ini Wali Kota Medan Bobby Nasution tengah berfokus dalam menangani masalah stunting di Kota Medan. Hal itu terlihat dari berbagai program yang saat ini tengah disiapkan Pemko Medan dalam menurunkan angka stunting.

 Rani pun meminta agar Kecamatan dan Kelurahan di Medan Utara dapat segera bekerja dalam menjalankan program-program tersebut dan berkolaborasi dengan setiap OPD terkait dalam menekan angka stunting.”Jangan sampai masalah stunting yang merupakan masalah kesehatan dan menjadi salah satu program prioritas utama Pemko Medan saat ini justru tidak ditindaklanjuti oleh perangkat di tingkat kecamatan dan kelurahan, sebab ini akan bertolak belakang,” tuturnya.

 Apalagi sebagai ujung tombak, sambung Rani, Kelurahan tak hanya diminta mendata, mendampingi, dan menjalankan program yang disiapkan Pemko Medan. Akan tetapi, Kelurahan juga diminta untuk merealisasikan sebagian Dana Kelurahannya sebagai anggaran untuk pengentasan masalah stunting di Kota Medan.

 Rani pun menilai, jika Dana Kelurahan tidak terealisasi dengan baik padahal di kelurahan itu angka stuntingnya terbilang tinggi, maka jelas ada yang salah dengan kinerja kelurahan.

 Rani mengaku sepakat dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution, bahwa kelurahan yang tidak mampu merealisasikan dana kelurahannya, maka anggaran dana kelurahannya akan dipotong dan dialihkan ke yang kelurahan yang lebih siap dalam merealisasikan anggarannya.”Tak cuma itu, camat dan lurah yang bersangkutan juga layak untuk di evaluasi,” pungkasnya. (rel)

Sumbang 52,18 Persen Kasus, Pemko Fokus Tangani Stunting di Medan Utara

ILUSTRASI : Stunting pada anak-anak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lebih dari separuh kasus stunting di Kota Medan berasal dari 4 kecamatan di Kota Medan bagian utara. Berdasarkan data yang diterima dari Tim Penanganan Stunting Kota Medan, dari 550 kasus stunting, ada sebanyak 287 kasus atau 52,18 persen di antaranya berasal dari Kota Medan bagian utara.

“Iya, lebih separuh (kasus stunting di Medan) memang dari Medan bagian utara,” ungkap Pengawas Tim Penanganan Stunting Kota Medan, Benny Iskandar, Minggu (12/6).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan itu, pun mengatakan, penyebaran stunting pada 4 kecamatan tersebut, ada di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 142 kasus, Medan Labuhan 65 kasus, Medan Marelan 40 kasus, dan Medan Deli 40 kasus.

“Terbesar di Medan Belawan, tapi 3 kecamatan lainnya (Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli) juga masuk ke dalam kecamatan dengan penyebaran stunting terbesar di Medan,” tutur Benny.

Untuk itu, lanjut Benny, saat ini Pemko Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, tengah fokus dalam menekan angka stunting di Kota Medan, terkhusus untuk menekan stunting di wilayah Medan bagian utara.

“Untuk Medan bagian utara yang kasus stuntingnya paling tinggi, kami punya target dan fokus khusus. Tapi bukan berarti untuk wilayah lain di luar Medan bagian utara dikesampingkan, tetap akan ditangani secara maksimal. Instruksi Pak Wali, angka stunting di Medan harus ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.

Apalagi saat ini, menurutnya, Wali Kota Medan telah meminta kepada seluruh OPD, kecamatan, dan lingkungan di Kota Medan untuk turut serta dalam menangani tingginya kasus stunting di Kota Medan. Tak cuma itu, Pemko Medan juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,8 miliar, untuk penanganan stunting.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Medan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Medan bagian utara, Mulia Asri Rambe mengatakan, pihaknya mendukung penuh langkah Wali Kota Medan yang ingin mengentaskan masalah stunting di Kota Medan, khususnya di wilayah Kota Medan bagian utara.

Untuk itu, Bayek, sapaan karib Mulia Asri Rambe, juga meminta peran serta masyarakat dalam mendukung Pemko Medan untuk menyelesaikan masalah stunting ini.

“Apa yang dilakukan Pak Wali saat ini sudah sangat baik. Masyarakat juga jangan salah penilaian dengan apa yang dilakukan Pak Wali, sebab tidak mungkin hasilnya langsung terlihat saat ini juga. Setahun yang akan datang nanti hasilnya akan kita lihat, harus optimis stunting ini akan melandai di tahun depan, berkat kerja keras yang dilakukan Pemko Medan,” ujarnya.

Dia juga menuturkan, pendapatan di bawah rata-rata hingga saat ini memang banyak dialami masyarakat Kota Medan bagian utara, hal ini pun berbanding lurus dengan banyaknya kasus stunting di sana. Untuk itu, Bayek meminta kepada seluruh OPD di Kota Medan, khususnya yang terkait dalam penanganan masalah stunting untuk fokus dan lebih serius dalam menangani masalah stunting di Kota Medan bagian utara.

“Kepada teman-teman pimpinan OPD, kami minta untuk fokus dalam masalah ini. Tolong Pak Wali, karena saat ini bukan hanya masalah stunting yang jadi konsen beliau, tapi seluruh masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pak wali ini tangannya cuma 2, kakinya 2, manusia biasa beliau ini. Harus ada dukungan yang serius dari para pimpinan OPD,” pungkasnya. (map/saz)

1...2,6052,6062,607...15,916Page 2,606 of 15,916