27 C
Medan
Thursday, February 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2615

Diduga Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan, Zain Noval dan Istri Diperiksa Inspektorat

KETERANGAN: Anggota Komisi 1 DPRD Medan, Edi Saputra, saat menyampaikan keterangan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan nonaktif, Zain Noval, diperiksa Inspektorat Kota Medan. Diduga, dia terjerat kasus jual beli jabatan di lingkup Pemko Medan. Karena itu, Komisi 1 DPRD Medan pun meminta aparat penegak hukum untuk mendalami dan mengusut tuntas kasus tersebut.

Komisi 1 DPRD Medan menilai, dugaan kasus itu tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan Noval, tapi juga harus dilanjutkan ke ranah hukum. Hal itu dinilai penting, sebagai bentuk dukungan aparat hukum kepada kebijakan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, yang ingin memberantas habis praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di jajaran Pemko Medan.

“Kami sangat apresiasi Wali Kota Medan yang menonaktifkan Noval selaku Kepala BKDPSDM Medan, karena diduga melakukan jual beli jabatan. Untuk itu, kebijakan ini harus didukung aparat hukum dengan mengusut tuntas masalah ini. Sebab, praktik pungli maupun gratifikasi, merupakan tindak pelanggaran hukum,” ungkap Anggota Komisi 1 DPRD Medan, Edi Saputra, Kamis (7/4).

Edi juga menjelaskan, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus dapat mendalami kasus tersebut. Sebab, besar dugaan banyak oknum yang terlibat pungli maupun gratifikasi.

“Dan mungkin ada oknum yang meminta sejumlah uang dari seseorang dengan iming-iming jabatan, namun tidak terealisasi. Ini harus diusut tuntas, karena telah mencederai kebijakan Wali Kota Medan, yang menerapkan pemerintahan bersih di Pemko Medan,” tuturnya.

Dia pun mengatakan, terkait sanksi atas dugaan jual beli jabatan di Pemko Medan, tidak cukup hanya tindakan disiplin dari Inspektorat Kota Medan. Tapi, harus dibawa ke ranah hukum, guna memberikan efek jera dan pelajaran terhadap oknum yang lain. Edi juga mengaku, sangat mendukung tindakan Wali Kota Medan, yang selalu menggelorakan antipungli dan korupsi di masa kepemimpinannya.

“Hal itu dapat kita lihat selama ini. Sudah banyak pelaku pungli, seperti kepala lingkungan dan jajaran lainnya yang dicopot. Kami berharap, tindakan tegas itu berkelanjutan,” ujarnya.

Namun, dia juga mengaku sedikit heran, kenapa sejumlah orang yang memiliki SDM yang baik di Pemko Medan, tapi tidak difungsikan atau diberdayakan.

“Sepatutnya, seorang ASN yang memiliki potensi, diberdayakan dengan inovasinya,” katanya.

Seperti diketahui, Noval dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala BKDPSDM Kota Medan sejak Kamis (31/3) lalu. Diduga, Noval terlibat gratifikasi jual beli jabatan. Selain Noval, Kepala Bagian Hubungan Antarkota Daerah dan Lembaga (Hakda) Kota Medan, Ummi Wahyuni, yang merupakan istri Noval, juga diduga terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Saat ini, keduanya tengah diperiksa Inspektorat Kota Medan.

Sementara itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala BKDPSDM Kota Medan, Bobby telah menunjuk Kabag Umum Setdako Medan, Sutan Tolang Lubis, sebagai Pelaksana Harian (Plh). Berdasarkan pantauan, Sutan tampak mendampingi Bobby, saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Sumut bersama BKD dan BPSDM Pemprov Sumut pada Selasa (5/4) lalu.

Ditanya mengenai hal itu, Sutan pun membenarkan penunjukannya sebagai Plh Kepala BKDPSDM Kota Medan.

“Benar. Tapi masih sebatas Plh saja,” pungkasnya. (map/saz)

Gardu Induk Sei Mangkei, Siap Supply Listrik di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera Utara menyiapkan gardu induk Sei Mangkei untuk menyuplai kebutuhan listrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungan, Sumatera Utara.

General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, menjelaskan suplai utama listrik KEK Sei Mangkei akan dipasok dari gardu induk Sei Mangkei.

“Fungsi utama GI (gardu induk) adalah mentransformasikan tegangan listrik yaitu dengan menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan menengah dan selanjutnya akan didistribusikan ke KEK Sei Mangkei seluas 167.8 Ha,” ujar Pandapotan.

Ia pun menjelaskan, suplai utama kelistrikan untuk KEK Sei Mangkei berasal dari PLN dan beberapa Independent Power Producer (IPP) menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan total daya 25,2 MW.

Saat ini demand penggunaan listrik di KEK Sei Mangkei telah digunakan oleh 9 perusahaan ternama dengan daya sebesar 7,28 MW. Di proyeksikan beban listrik tahun 2021 – 2025 sebesar 16 MW, sehingga total daya di wilayah tersebut sebesar 23,28 MW

“Harapannya dengan adanya gardu induk Sei Mangkei, PLN siap melayani seluruh kebutuhan listrik bagi para pengusaha dan investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut,” pungkas Pandapotan. (ila)

Gelar Berbuka Puasa Bersama Masyarakat, Edy: Saya Tak Menyangka Sebanyak Ini

DIABADIKAN: Gubernur Sumut Edy Rahyamadi, diabadikan bersama masyarakat yang diundang dalam acara berbuka puasa bersama di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu (6/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, tak menyangka masyarakat yang hadir untuk berbuka puasa di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, membludak pada Ramadan keempat, Rabu (6/4) lalu. Dia pun tak menyangka acara tersebut dipadati masyarakat mulai dari pemuda hingga orang-orang tua.

Ada juga sebagian undangan yang tampak membawa anak-anaknya, mereka datang dengan bus, bahkan truk. Mereka semua duduk rapi menggunakan masker. Terlihat wajah-wajah lelah setelah satu harian berpuasa dan bekerja, namun mereka masih tetap bersemangat.

Edy pun tidak menyangka, pada acara berbuka puasa bersama kali ini, masyarakat begitu antusias. Sehingga, tempat yang disediakan sempat tidak cukup.

“Saya sangat berterima kasih. Saya tidak menyangka akan sebanyak ini. Kami mohon maaf bila ada yang kurang baik dari penyambutan, tempat, atau yang lain,” ungkap Edy, saat memberikan sambutan.

Edy juga mengingatkan kepada semua yang hadir, puasa adalah melatih diri untuk disiplin. Contohnya hari ini (Rabu), menurutnya, acara yang dihadiri ribuan orang tersebut, semua tetap tertib dan disiplin.

“Walau ramai kita tetap disiplin, tertib, semua pakai masker. Sebelum azan berkumandang walau makan ada di depan kita, kita tahan, tidak ada yang mau duluan. Itulah satu ajaran pada ibadah puasa. Kita dilatih untuk disiplin,” tuturnya.

Sementara itu, Ustad Dwi Andi, dalam tausyiahnya, mengingatkan, agar semua umat Islam merasa ini adalah Ramadan terakhir. Dengan begitu, semuanya akan berusaha melaksanakan ibadah semaksimal mungkin.

“Tidak ada yang tahu, apakah ini yang terakhir untuk kita, jadi anggap saja Ramadan terakhir. Maka, beribadahlah semaksimal mungkin,” imbaunya.

Seorang nelayan yang hadir bersama istri dan 2 anaknya, Andi mengaku, sangat bersyukur bisa berbuka puasa bersama Gubernur Sumut. Dia berharap, hal ini bisa dilakukan lagi di kemudian hari.

“Kapan lagi bisa berbuka puasa bersama Pak Edy di rumah dinasnya. Dapat makan malam, juga sembako. Maunya nanti ada lagi seperti gini. Kami tentu senang,” pungkasnya. (gus/saz)

Tiga Tahun Sampah Dibiarkan Berserak Depan Rumah Kosong di Teladan Barat

MELINTAS: Warga saat melintasi rumah kosong di Jalan Jati 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, yang di depannya sampah sangat berserakan.Tomi Sanjaya Lubis/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama 3 tahun lebih, sampah menumpuk di areal dekat Kantor Camat Medan Kota, tepatnya di depan rumah kosong yang berada di Jalan Jati 1, Lingkungan 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota.

Sampah yang berserakan di lokasi tersebut, dibiarkan tanpa dibersihkan sama sekali. Sehingga, hal tersebut membuat risih sejumlah pengguna jalan dan warga sekitar. Padahal, jarak antar lokasi sampah yang berserakan itu, dengan Kantor Kecamatan Medan Kota, tak terlalu jauh. Selain persoalan sampah tersebut, masalah banjir juga kerap terjadi dan tidak pernah mendapat respons dari pihak kelurahan maupun kecamatan.

“Camat Medan Kota dan Lurah Teladan Barat yang lama juga tidak mau tahu. Padahal tidak jauh lokasinya dari kantor kecamatan. Dan sejumlah daerah yang sering banjir jika hujan turun, pun dekat dari kantor kecamatan,” ungkap Rina, warga Jalan Jati 1, Kamis (7/4).

Rina, perempuan yang sudah berusia 50 tahun itun

mengaku, dia bersama warga sekitar berharap kepada Wali Kota Medan untuk dapat menampung aspirasi mereka dalam hal membersihkan sampah ada di depan rumah kosong tersebut, dan mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di sana.

“Saya yakin, Bapak Wali Kota Medan dapat menampung aspirasi warga. Kami pun berharap Pak Wali dapat turun langsung ke lokasi ini,” harapnya.

Hal senada disampaikan Nurma, yang juga merupakan warga sekitar. Dia juga berharap besar, Wali Kota Medan dapat turun langsung ke Jalan Jati 1 Medan, yang dekat dengan Kantor Kecamatan Medan Kota. Pasalnya, sudah hampir 3 tahun lebih Camat Medan Kota dan Lurah Teladan Barat, tak mau tahu dengan sampah yang berserakan tersebut.

“Sudah capek warga memberi tahu soal sampah yang menumpuk itu. Tapi tidak ada respons juga dari kecamatan dan kelurahan,” akunya.

Menanggapi adanya temuan sampah yang berada di dekat Kantor Kecamatan Medan Kota itu, Camat Medan Kota, T Chairunissa via WhatApp, tidak memberikan jawaban. Saat dikonfirmasi ke Sekretaris Kecamatan Medan Kota, Frans Siahaan mengaku, berencana akan menggelar gotong-royong ke lokasi tersebut.

Sementara itu, mengenai masalah ini, Lurah Teladan Barat, Juni Hardian mengatakan, memang benar ada sampah berserakan di lokasi itu. Menurutnya, sampah berserakan itu dibuang oleh warga yang kurang waras, dan dia menyerakkan sampah yang ada di rumah kosong tersebut.

“Memang benar ada sampah di lokasi itu, Tapi, yang menyebabkan sampah itu berserakan adalah warga yang kurang waras. Begitupun, kami segera lakukan pembersihan dengan bergotong-royong,” pungkasnya. (adz/saz)

Bangunan Diduga Tak Punya IMB di Jalan Pantai Timur

TAK ADA SIMB: Bangunan yang berada di Jalan Pantai Timur, Cintai Damai, Medan Helvetia diduga tak memiliki SIMB.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu bangunan yang diduga tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), telah dibangun di Jalan Pantai Timur, Kelurahan Cintai Damai, Kecamatan Medan Helvetia. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Camat Medan Helvetia Putera Ramadan, membenarkan hal itu.

Untuk itu, Putera mengaku, telah memerintahkan jajarannya untuk menyurati pemilik bangunan.

“Terkait adanya informasi yang saya terima, ada bangunan berdiri yang diduga belum memiliki SIMB. Saya pun berkoordinasi dengan Kasi Trantib untuk menyurati pemilik bangunan itu,” ungkap Putera, Kamis (7/4).

Putera yang baru saja dilantik sebagai Camat Medan Helvetia pada 18 Maret 2022 lalu, pun menjelaskan, pihaknya tidak akan membiarkan adanya bangunan yang tidak memiliki SIMB tetap berdiri di wilayah Kecamatan Medan Helvetia. Pasalnya, berdasarkan Instruksi Wali Kota Medan, PAD Kota Medan harus meningkat di 2022 ini. Dan satu di antranya dari sektor IMB.

“Masalah SIMB ini memang harus ditertibkan. Apalagi seperti diketahui bersama, IMB ini juga satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar bagi Pemko Medan,” jelasnya.

Mantan Kabid Pengendali Operasi Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan ini, pun meminta kerja sama yang baik dengan jurnalis, selaku corong dan kontrol sosial, agar dapat memberitakan hal positif di wilayah Kecamatan Medan Helvetia.

“Masalah IMB ini butuh kerja sama semua pihak. Mulai dari masyarakat, media, dan banyak pihak lainnya. Kami Kecamatan Medan Helvetia siap bekerja sama dalam menertibkan bangunan yang tak memiliki SIMB,” pungkas Putera. (map/saz)

Temuan Tim Satgas Polda Sumut, Harga Minyak Goreng Curah Capai Rp20 Ribu

Kombes Pol Hadi Wahyudi.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Satuan Petugas (Satgas) Pangan Polda Sumut, menemukan harga komoditas bahan pokok di atas harga eceran tertinggi (HET) pada beberapa daerah di Sumut. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi. Kepada sejumlah wartawan di Mapolda Sumut, Hadi mengungkapkan, pihaknya dan jajaran Polres telah membentuk Tim Satgas Pangan, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di wilayah tugas masing-masing.

“Tapi di beberapa daerah, masih ditemukan ada yang menjual minyak goreng curah di atas HET,” ungkap Hadi, Kamis (7/4).

Temuan harga minyak goreng curah di atas HET ini, lanjut Hadi, ditemukan pada Rabu (6/4) lalu Padahal sejak 16 Maret 2022, pemerintah sudah menetapkan HET minyak goreng curah, yakni Rp14 ribu-Rp15 ribu per liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan, mengikuti harga keekonomian dan mekanisme pasar.

“Tapi saat ini ditemukan di masyarakat, harga rata-rata minyak goreng curah mencapai Rp20 ribu. Ketersediaan minyak goreng relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena produksi minyak goreng di Sumut tidak ada kendala,” jelasnya.

Dia pun menjelaskan, berdasarkan data di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumut, terjadi surplus produksi minyak goreng.

“Dengan harga minyak goreng di atas HET itu, kami meminta ke depannya ada penyesuaian harga. Harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Hadi.

Selain minyak goreng curah, sebut Hadi, Tim Satgas Pangan Polda Sumut juga menemukan kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah. Saat ini, harga cabai rawit cenderung mengalami kenaikan mencapai Rp58.000 per kilogram, sementara harga normal hanya Rp29.000. Kenaikan harga ini, ditemukan di Kabupaten Toba.

“Harga ini ditemukan khususnya di Toba,” tuturnya.

Sedangkan, cabai merah juga mengalami kenaikan harga hingga Rp60 ribu per kilogram di kawasan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Nias Selatan (Nisel).

“Harga normal cabai merah hanya di kisaran Rp28.500 per kilogram,” sebut Hadi lagi.

Hadi memperkirakan, harga cabai rawit dan cabai merah akan terus mengalami peningkatan selama Ramadan, bahkan hingga Hari Raya Idul Fitri. Karena di samping permintaan yang meningkat, saat ini banyak tanaman cabai yang mati karena hujan terus-menerus. Akibatnya produksi mengalami penurunan.

Sedangkan harga beberapa komoditas lainnya, seperti kedelai, telur ayam, gula pasir, daging sapi, daging ayam, beras medium, beras premium, bawang putih, dan bawang merah, masih relatif stabil.

“Secara umum harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok lainnya saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, relatif stabil. Kecuali minyak goreng dan cabai,” bebernya.

Dia pun menjelaskan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya signifikan untuk menjaga agar harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap terjaga, dan tidak terjadi gejolak. Menurut Hadi, Polda Sumut terus melakukan monitoring terhadap seluruh produsen dan distributor minyak goreng yang ada di Sumut, untuk senantiasa menjaga pasokan dan ketersediaan, dan melaporkannya secara periodik kepada Satgas Pangan Sumut.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan para stakeholder dan melaksanakan rapat secara periodik dengan Satgas Pangan dan instansi terkait, serta para pelaku pasar. Selain itu, juga melakukan penegakan hukum tegas sebagai upaya terakhir terhadap para spekulan yang sengaja mengambil keuntungan dari gejolak yang terjadi di masyarkat, khususnya melakukan penimbunan atau penyimpangan lainnya,” pungkas Hadi. (dwi/saz)

Gelar Aksi di Balai Kota Medan, Mahasiswa Minta Kepala Dinas PU Dicopot

TERIMA: Wali Kota Medan Bobby Nasution, saat menerima perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Kamis (7/4). Perhimpunan mahasiswa ini meminta Kepala Dinas PU Kota Medan dicopot.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ikatan Mahasiswa Batak Toba (Imabato) Kota Medan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (7/4).

Dalam aksinya, mahasiswa meminta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Topan OP Ginting, dari jabatannya.

Kordinator aksi, Yohanes Simanjuntak mengatakan, mereka menduga banyak dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PU Kota Medan. Alasannya, hingga saat ini, masih sangat banyak proyek mangkrak pengerjaan trotoar di Kota Medan, satu di antaranya di sepanjang Jalan AR Hakim Medan.

“Lalu pengerjaan trotoar mulai dari simpang Jalan Wahidin sampai simpang Jalan Aksara yang bernilai Rp3,6 miliar, yang berasal dari APBD Medan Tahun Anggaran (TA) 2021, juga mangkrak. Ini harus menjadi perhatian Pak Wali terhadap kinerja Kepala Dinas PU,” teriak Yohanes.

Yohanes juga mengatakan, Kepala Dinas PU Kota Medan juga dinilai berkinerja lambat dalam menyerap anggaran senilai Rp1 triliun lebih, yang ada di dinas tersebut.

“Sampai saat ini, kami tidak melihat adanya perkembangan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Medan. Kami khawatir, anggaran sebesar itu tidak terserap maksimal. Akhirnya, nanti banyak pekerjaan yang tidak terkerjakan, dan berbuntut dikerjakan secara asal-asalan,” jelasnya.

Mahasiswa juga menyesalkan sikap Dinas PU Kota Medan yang tidak bisa berkolaborasi dengan para stakeholdernya. Padahal Bobby selalu meminta kepada setiap OPD yang ada di jajarannya untuk bisa berkolaborasi dalam membangun Kota Medan.

Pantauan Sumut Pos, Bobby akhirnya keluar dari Gedung Balai Kota Medan, untuk menemui mahasiswa. Bahkan, dia juga mempersilakan massa untuk masuk ke halaman gedung Balai Kota Medan. Menjawab apa yang disampaikan mahasiswa dalam aksinya, Bobby membantah dugaan mahasiswa yang mengatakan ada praktik korupsi di tubuh Dinas PU Kota Medan.

“Bagaimana mau ada korupsi? Pekerjaannya saja belum dibayar. Apa yang mau dikorupsi?” jelas Bobby.

Selanjutnya, Bobby memastikan, sejumlah pekerjaan yang disebut mangkrak merupakan pekerjakan di 2021, dan tetap akan diselesaikan pada 2022 ini.

“Kalau tidak selesai, maka tidak akan dibayar. Kami sudah komitmen hal itu dengan pihak pekerja. Kalau pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi, kami juga tidak akan bayarkan,” bebernya.

Tak cuma itu, dia juga menegaskan, saat ini Pemko Medan telah berupaya untuk memutus praktik pungli di Dinas PU Kota Medan dengan menghapus sistem tender pada sejumlah pekerjaan fisik, dan menggantinya dengan sistem e-Katalog. Dengan sistem e-Katalog ini, Dinas PU Kota Medan dapat meminimalisir adanya pertemuan dengan pihak ketiga (kontraktor).

“Begitu pun, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah memberikan kritik, dan turut mengawasi kinerja Pemko Medan. Anggaran Dinas PU Medan memang terbilang besar, Rp1 triliun lebih. Dan ini memang harus diawasi bersama,” pungkas Bobby. (map/saz)

Airlangga: Pemerintah Kejar Target 23 Persen Proporsi Energi Terbarukan 2025

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang memiliki emisi tinggi seperti bahan bakar fosil. Airlangga mengaku, pemerintah menargetkan pada 2025 mendatang, pencapaian proporsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen dari total sumber energi nasional.

Menurutnya, pada 2021, pemerintah sudah mengakselerasi tranformasi energy dengan pengurangan emisi karbon pada pembangkit listrik di Indonesia hingga 10,37 juta ton. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari target reduksinya.

Ia menegaskan, untuk mencapai target proporsi energi baru terbarukan tersebut, Indonesia tidak hanya membutuhkan dukungan sektor swasta nasional, tapi juga komunitas global.

Termasuk kolaborasi dengan negara maju di dunia. Airlangga menilai hal ini wajar karena pencegahan perubahan iklim merupakan tanggungjawab seluruh negara di dunia.

“Dukungan global seperti itu, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi, dibutuhkan dari negara maju seperti Korea Selatan,” tutur Menko Airlangga dalam acara “South Korea RE-Invest Indonesia 2022”, Kamis (7/4/2022).

Ketua Umum Partai Golkar ini berharap, ‘South Korea RE-Invest Indonesia 2022’ menjadi jembatan kerja sama sektor swasta antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Terutama dalam mengembangkan energi baru terbarukan, yang dapat mendukung pencapaian target 23 persen kontribusi energi baru terbarukan tersebut,” tegas Airlangga.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mudah, namun tidak melupakan standar, nilai keselamatan dan keamanan, serta keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup.

Selain itu, juga sudah dibentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang dapat menyediakan alternatif fasilitas investasi untuk pengembangan ekonomi hijau.

Selain itu, Menko Perekonomian mengaku, transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Artinya, energi baru terbarukan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Pemerintah berkomitmen meraih Net Zero Emission pada 2060.

“Kita harus berusaha menyeimbangkan kenaikan permintaan energi di masa depan dengan komitmen reduksi karbon. Untuk itu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting,” kata Airlangga.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini menambahkan, pemerintah juga akan mengimplementasikan kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di 2023.

Kebijakan ini akan menentukan batas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon.

“Kami harap kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan,” tegas Airlangga. (adv/*)

Telkomsel Bersama BSI Serahkan Bantuan Kredit Usaha Rakyat untuk Permodalan Mitra Outlet di Wilayah Aceh

Executive Vice President West Area Sales Telkomsel Gilang Prasetya, Vice President Consumer Sales Area Sumatera Telkomsel Mulya Budiman bersama CEO BSI RO I Aceh Wisnu Sunandar dan Micro Business Group Head BSI Moh. Isnaeni saat melalukan penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal usaha beberapa Mitra Outlet di Aceh. Mitra Outlet di aceh tersebut merupakan Mitra pertama di wilayah Sumatera yang mendapatkan penyaluran KUR BSI melalui program 99% Usahaku.

BANDA ACEH, SUMUTPOS.CO – Telkomsel bersama bersama BSI gelar penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal usaha para Mitra Outlet Aceh. Sebelumnya Telkomsel dan Bank Syariah Indonesia (BSI) bekerjasama dalam menghadirkan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah melalui platform digital DigiPOS dan 99% Usahaku dari Telkomsel guna mendukung pertumbuhan Reseller dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama Program Pemberian Referensi Pembiayaan KUR Syariah ini, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas terhadap akses permodalan berbasis Syariah dengan margin setara 6 persen per tahun dan plafon kredit hingga 500 juta Rupiah.

Telkomsel dan BSI membuka akses digital terhadap pembiayaan dengan KUR Syariah bagi Mitra Reseller dan pelaku UMKM yang selama ini tergabung dalam ekosistem bisnis Telkomsel. Untuk ketentuan awal pendaftaran, Mitra Reseller dan UMKM perlu bergabung di platform 99% Usahaku dan DigiPOS Aja! dari Telkomsel.

Selanjutnya, Mitra Reseller dan UMKM akan dapat mengakses penawaran pembiayaan melalui di platform 99% Usahaku dan DigiPOS Aja! dari Telkomsel dan memilih jenis kredit usaha dengan variasi plafon pembiayaan yang sesuai dengan tahapan bisnis masing-masing.

Executive Vice President West Area Sales Telkomsel Gilang Prasetya mengatakan, “Guna menguatkan dukungan terhadap Mitra Outlet dan UMKM dalam pemanfaatan akses digital terhadap permodalan, Telkomsel dan BSI melakukan kerja sama dalam Program Pemberian Referensi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Kerja sama ini sekaligus menjadi perwujudan komitmen Telkomsel sebagai leading digital company dalam menghadirkan solusi digital seperti DigiPOS Aja! dan 99% Usahaku yang dapat meningkatkan produktivitas dan mempermudah aktivitas bisnis pelanggan.

Mengingat segmen Reseller dan UMKM berkontribusi hingga 61,97 persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2021, kami berharap kerjasama ini bisa mendukung mereka untuk terus maju dan mengembangkan usaha lebih lanjut dengan akses permodalan berbasis Syariah, terutama untuk tetap dapat bertahan di tengah tantangan masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.”

Lebih lanjut Gilang juga menambahkan jika saat ini bantuan KUR telah diserahkan kepada beberapa Mitra Outlet yang berada di wilayah operasional Aceh (8/4). Mitra Outlet di aceh tersebut merupakan Mitra pertama di wilayah Sumatera yang mendapatkan penyaluran KUR BSI melalui program 99% Usahaku. Dengan adanya hal tersebut Telkomsel berharap dapat mendukung pertumbuhan bisnis Mitra Outlet di wilayah Aceh serta penguatan adopsi layanan digital yang lebih massif.

CEO BSI Regional Office I Aceh Wisnu Sunandar mengungkapkan, “Kami mendukung sinergi ini sebagai langkah dan keseriusan Bank Syariah Indonesia untuk terus mendorong dan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM untuk go digital sehingga mampu bersaing dengan usaha yang sudah mapan. BSI siap menjadi mitra dalam akses pembiayaan sesuai prinsip syariah melalui fasilitas Pembiayaan KUR Syariah.”

Dengan adanya kerja sama ini, Bank Syariah Indonesia berkomitmen serius mendorong para pelaku UMKM untuk naik kelas, karena digital menjadi sebuah adaptasi baru yang menjadi keharusan untuk seluruh pihak sehingga dapat bersaing di era digital ini.

Selain sebagai mitra penyalur pembiayaan KUR Syariah, BSI juga mewujudkan komitmen nyata mendukung UMKM diantaranya pembangunan BSI UMKM Center di sejumlah kota untuk memfasilitasi para pelaku usaha dalam pemasaran serta gagasan terbaru melalui program Talenta Wirausaha BSI yakni program inkubator bagi para wirausahawan muda untuk membangun dan meningkatkan kapasitas usahanya (scale up) yang menyasar generasi milenial dengan target 5.000 peserta dari 26 wilayah terpilih di Indonesia.(rel)

Parhalado dan Jemaat HKBP Pabrik Tenun Harapkan Ephorus Mutasi Pendeta Resort

AKSI: Parhalado dan Jemaat HKBP Pabrik Tenun saat melakukan aksi di Kantor Pusat HKBP di Pearaja Tarutung, Kamis (31/3/2022).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Parhalado Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pabrik Tenun berharap, Ephorus HKBP Pdt DR Robinson Butarbutar menanggapi keluhan Parhalado dan jemaat yang telah disampaikan saat mereka mendatangi Kantor Pusat HKBP di Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara, Kamis (31/3/2022) lalu. Parhalado juga berharap, Ephorus HKBP memutasi Pendeta Resort HKBP Pabrik Tenun demi kenyamanan jemaat beribadah.

Harapan tersebut dikemukakan sejumlah Parhalado HKBP Pabrik Tenun seperti St H.Siahaan, St TS Nababan, St S.Doloksaribu dan lainnya kepada wartawan di Medan, Jumat (8/4/2022). Menurut mereka, saat melakukan aksi ke Kantor Pusat HKBP di Pearaja Tarutung, Tapanuli Utara, mereka diterima Kepala Biro Jemaat HKBP, Pdt T Siahaan yang saat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi atau keluhan Parhalado dan jemaat HKBP Pabrik Tenun kepada Ephorus HKBP, Oppui Pdt DR. Robinson Butarbutar.

Namun hingga saat ini, pimpinan HKBP belum ada memberikan respon, sehingga mereka berharap Ephorus HKBP segera turun ke HKBP Pabrik Tenun dan segera melakukan mutasi pendeta resort. “Demi kenyamanan kami dan para jemaat beribadah, kami mohon Oppui Ephorus segera melakukan mutasi pendeta resort di HKBP Pabrik Tenun, karena hingga saat ini umumnya jemaat tidak beribadah lagi di HKBP Pabrik Tenun yang berakibat kurangnya kenyamanan kami,” kata para Parhalado.

Saat melakukan aksi di Kantor Pusat HKBP di Peraja Tarutung, Kamis (31/3/2022) lalu, mereka menyampaikan aspirasi dengan membawa sejumlah spanduk, diantaranya bertuliskan “Save HKBP Pabrik Tenun dari kesewenang-wenangan Pdt Rumondang Sitorus yang melanggar aturan peraturan HKBP.”

Parhalado dan jemaat  HKBP Pabrik Tenun juga secara tertulis menyampaikan poin-poin yang menjadi keluhan mereka kepada Pimpinan HKBP. Diantaranya Pdt Rumondang Sitorus, yang pernah bertugas di HKBP Teladan dan HKBP Resort Pardamean Medan, melanggar mekanisme dan Aturan Peraturan HKBP, tanpa mempedulikan kritik dan masukan berbagai pihak.

Ditambahkan St H Siahaan, St TS Nababan, St S.Doloksaribu dan lainnya, Kepala Departeman Diakonia, Pdt Debora Sinaga dan Kepala Departeman Koinonia Pdt Dr Donal Sinaga bahkan Praeses HKBP Distrik X-Medan Aceh sudah mengetahui persoalan ini, tetapi belum ada upaya yang maksimal dari Pimpinan HKBP untuk menuntaskannya hingga saat ini.

Parhalado HKBP Pabrik Tenun tersebut juga menjelaskan rangkaian peristiwa yang terjadi di HKBP Pabrik Tenun pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 terkait kebijakan Pdt Rumondang Sitorus STh. “Banyak persoalan yang kami sampaikan dalam surat yang kami tujukan kepada oppui Ephorus HKBP,  agar para Pimpinan HKBP bisa dengan segera merespon kegelisahan Parhalado dan jemaat serta untuk mencegah persoalan ini semakin membesar,” kata para Parhalado HKBP Pabrik Tenun tersebut seraya memberikan foto copy  rangkaian masalah yang terjadi diakhir tahun 2021 dan diawal tahun 2022 hingga saat ini kepada wartawan. (rel/adz)

1...2,6142,6152,616...15,759Page 2,615 of 15,759

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor