26 C
Medan
Thursday, February 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2614

Kajari Deliserdang Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Tinta Printer

Dijelaskan bahwa tersangka UL merupakan Direktur CV Tangga Rezeki (Penyedia) dan IMP

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang menetapkan UL dan IMP sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tinta printer komputer atau tonner laser jet di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Deliserdang.

Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp171 juta, demikian siaran press tertulis dilaman IG Kejaksaan Negeri Deliserdang.

Penetapan keduanya sebagai tersangka tertanggal 6 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/L.2.14.4/Fd.1/11/2021 tanggal 08 November 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B- 5298, 5299, 5300/ L.2.14.4/Fd.1/12/2021 tanggal 7 Desember 2021. Dan dua alat bukti yang sah.

Dijelaskan bahwa tersangka UL merupakan Direktur CV Tangga Rezeki (Penyedia) dan IMP selaku Subkontrak dari CV Tangga Rezeki. Kemudian kegiatan pengadaan tinta printer atau tonner laser jet 26 A sebanyak 306 buah.

Lantas ditemukan fakta bahwa barang hasil pengadaan tersebut tidak memenuhi standar kualitas barang jenis tinta printer tonner laser Jet 26 A. “Tim penyidik dalam waktu yang tidak lama akan merampungkan proses penyidikannya untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi guna memperoleh kepastian hukum bagi para tersangka,” ujar Kajari Deliserdang, Jabal Nur SH. (btr/azw)

Kasus Kerangkeng Bupati Langkat Nonaktif, 8 Tersangka Ditahan di Rutan Poldasu

BERBARIS: Kedelapan tersangka kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin, dibariskan dengan memakai baju tahanan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimum Polda Sumut) akhirnya menahan delapan tersangka yang diduga terlibat kasus kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin (TRP). Delapan tersangka berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, HG, dan SP tersebut resmi diperkenalkan ke media.

Mereka dibariskan dengan memakai baju tahanan, sementara tangan mereka diikat. Salah seorang di antaranya Dewa Peranginangin (23), anak kandung Terbit Rencana Peranginangin. Dia sudah memakai baju tahanan Polda Sumut Dalam Konferensi Pers (Konpres) di depan Aula Tribratan

Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (8/4), Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus kerangkeng dan TPPO milik Bupati Langkat nonaktif TRP. Sebanyak 8 orang tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Polda Sumut.

“Kita barusan melakukan rapat koordinasi dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu). Selanjutnya, kita memutuskan, 8 orang tersangka itu dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, sejak Kamis (7/4). Sementara TRP sendiri saat ini ditahan oleh KPK,” katanya usai menggelar rapat yang dihadiri Ketua Kompolnas RI Irjen pol (purn) Beny Mamoto, Kejatisu Idianto, Wakapoldasu Brigjen Dr Dadang Hartanto, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan Wakil Ketua Bidang Hukum Komnas HAM, Gatot.

Dijelaskannya, penyidik masih terus bekerja untuk merampungkan berkas agar segera dikirim ke JPU. “Kendati ke-8 tersangka sudah dilakukan penahanan, penyidikan tidak berhenti sampai disini. Kami sangat mengharapkan masukan dari siapapun dan semua informasi akan kita tindaklanjuti dan telusuri secara profesional,” ujarnya.

Dia menambahkan, penahanan terhadap ke delapan tersangka dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan karena dengan ditahannya para tersangka diharapkan para korban dan saksi akan lebih berani memberikan keterangan kasus yang sebenarnya.

Terkait jumlah korban yang meninggal dunia, Panca menjelaskan, dari hasil penyidikan ada 6 orang. Dua di antaranya sudah di ekshumasi, yakni otopsi dengan membongkar kuburan, sedangkan satu korban lagi oleh pihak keluarga tidak bersedia untuk di otopsi. Sementara tiga korban lainnya masih terus didalami.

Dia juga mengakui ada keterlibatan lima anggota Polri dalam kasus tersebut, hanya saja keterlibatan mereka sebatas mengetahui. “Tiga orang yang bekerja di rumah TRP, satu keluarga dan satu orang datang,” ungkapnya.

Panca juga sempat melakukan wawancara terhadap delapan tersangka tersebut, yakni Terang Ukur Sembiring (TS) mengaku sebagai pembina para penghuni kerangkeng. Junaidi Surbakti (JS) mengaku sebagai penjaga kerangkeng manusia dari tahun 2020. Lalu, Iskandar Sembiring (IS), perannya mengantar para korban ke kerangkeng manusia. “Kamu sehari-hari bekerja apa,” tanya Panca.

“Tidak ada pak, di rumah saja, ikut kelompok ormas sebagai wakil ketua di Kecamatan Sawit Seberang, Langkat,” ucap Iskandar menjawab pertanyaan Kapoldasu, Panca.

Selanjutnya, Darmanto Sitepu (DS), sejak 2019 berperan sebagai mendampingi warga yang mau ke kerangkeng. Razisman Ginting (RG) merupakan Besker (bebas kereng) dan yang mengetahui adanya korban yang meninggal dunia. Hendra Surbakti (HG), adalah orang yang bekerja di pabrik milik TRP.

Panca pun menanyakan keterlibatan Hendra. Dia mengaku kalau orang-orang yang di dalam kereng (kerangkeng, red), dipekerjakan di Perkebunan Kelapa Sawit.

Berikutnya, anak dari TRP, yakni Dewa Perangin Angin (DP) mengakui keterlibatannya di hadapan Kapolda Sumut. “Saya yang berada di lokasi yang berkaitan dengan meninggal,” ujarnya.

Terakhir, Suparman Peranginangin (SP) berperan sebagai penjaga kerangkeng. Suparman mengaku bekas anak kereng dan pernah menghuni kerangkeng manusia tersebut. (dwi)

Menaker Siapkan Posko THR, Tak Bayar Sesuai Aturan, Kena Sanksi

UANG THR: Seorang pekerja di Pulau Jawa, menunjukkan uang THR yang diterimanya dari perusahaan tempatnya bekerja.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mewanti-wanti perusahaan yang tidak membayarkan kewajiban tunjangan hari raya (THR) tahun 2022 kepada pekerja dan buruh. Sebab, akan ada sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan kepada para pengusaha harus membayar tunjangan hari raya (THR) secara penuh kepada para karyawan mereka. Pembayaran tersebut paling lambat harus dilakukan pada H-7 Idul Fitri 2022.

Hal ini menyusul telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam hal ini, untuk memfasilitasi para pekerja atau buruh mendapatkan haknya, Kemnaker juga telah membuka Posko THR 2022. Tugas posko adalah untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.

“Kemenaker telah membentuk Posko THR untuk memberikan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum dalam rangka pemantauan dan pengawasan kepatuhan pelaksanaan THR keagamaan tahun 2022,” ungkap dia dalam telekonferensi pers, Jumat (8/4).

Pelaksanaan Posko THR 2022 melibatkan seluruh unit teknis di lingkungan Kemnaker. Tim posko ini bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya.

Pelayanan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha secara daring atau online melalui poskothr.kemenaker.go.id. Posko THR ini dapat diakses mulai dari 8 April sampai 8 Mei 2022.

“Bagi yang ingin melakukan pengaduan atau konsultasi secara fisik, Kemnaker juga memfasilitasi di Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan (setiap provinsi) yang ini menyatu dengan fasilitas Pegawai Pengelola Informasi dan data (PPID) Kemnaker,” tuturnya.

Ida menyampaikan, keberadaan Posko THR 2022 ini adalah bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan haknya. Dirinya mengharapkan para pengusaha mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

“Benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada. Adanya Posko THR keagamaan tahun 2022 ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang tertib dan efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, baik itu pekerja maupun pengusaha,” imbuhnya.

Dari Posko THR tersebut, pegawai pengawas ketenagakerjaan akan memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran pemberian THR keagamaan ini kepada gubernur, bupati, walikota untuk penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan kewenangannya.

Sementara, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker) Haiyani Rumondang mengatakan, pada Pasal 79 dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dikatakan bahwa perusahaan akan dikenakan sanksi administratif bertahap.

“Ini ada sanski administrasi secara bertahap. Pertama teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi sampai pembekuan kegiatan usaha,” kata dia dalam telekonferensi pers, Jumat (8/4).

Ia pun memberikan rincian terkait sanksi administratif tersebut. Pertama adalah teguran tertulis kepada pengusaha karena melanggar atau tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

Sedangkan pembatasan kegiatan usaha ini adalah kapasitas produksi barang dan jasa yang tidak dapat beroperasional seara penuh dalam waktu tertentu. “Jadi ada catatan dalam waktu tertentu,” ucapnya.

Kemudian, tahapan lainnya adalah penundaan pemberian izin usaha di salah satu lokasi atau beberapa lokasi perusahaan yang memiliki proyek atau kegiatan. “Tahapannya sampai penghentian sementara. Ini beberapa elaborasi dari sanksi tersebut,” ungkapnya.

Namun untuk mencapai tahap-tahap itu, yang bersangkutan perlu melakukan aduan kepada Posko THR 2022 dan memberikan kronologi sebagai bukti perusahaan tidak memberikan hak kepada para karyawan atau buruh. “Nanti pegawai pengawas ketenagakerjaan ini akan melakukan sebuah proses. Jadi begitu dari posko nanti disampaikan kepada dinas ketenagakerjaan (provinsi),” tutur Haiyani.

Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung penuh rencana Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR secara penuh pada tahun ini. “KSPI berpendapat, THR yang akan dibayarkan full oleh para pengusaha berdasarkan Surat Edaran Kemenaker (segera terbit) adalah tepat dan mendukung penuh sikap Menteri Ketenagakerjaan,” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal.

Menurutnya, ada tiga alasan mengapa pembayaran THR harus dilakukan secara penuh pada tahun ini. Pertama, kondisi perekonomian dalam negeri sudah semakin membaik seiring dengan menurunnya angka penyebaran Covid-19. Said mengatakan perekonomian perusahaan pun sudah mulai tumbuh dan bergerak positif. “Ini artinya semua sektor mulai bergerak. Perusahaan sudah menuju normal, mendapat keuntungan,” sambungnya.

Kedua, daya beli masyarakat termasuk buruh sedang turun. Menurut survei yang dilakukan KSPI, daya beli buruh menurun 30 persen akibat tidak ada kenaikan upah. Said berpendapat daya beli yang turun tersebut harus dipulihkan dengan pembayaran THR secara penuh kepada buruh.

Ketiga, harga-harga kebutuhan pokok melonjak menjelang Idulfitri. Dengan keadaan tersebut, menurut Said, buruh akan semakin tertekan karena menjelang hari raya kebutuhan barang pokok tak terhindarkan. “Oleh karena itu pembayaran THR 100 persen akan membantu mengimbangi,” kata dia.

Lebih lanjut, Said menuturkan, tidak ada alasan bagi perusahaan yang masih kesulitan untuk membayar THR kepada pekerja. Sebagai gantinya, perusahaan bisa meminjam dana ke bank untuk membayar THR. Ia menyebut pemberian THR dapat meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan KSPI, pada hari raya buruh membelanjakan 1,5 kali gaji mereka karena mendapat tambahan dana dari THR.

Artinya, dengan daya beli yang meningkat, di sisi lain perusahaan juga akan diuntungkan karena produksi akan meningkat. “Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah tetap memberikan relaksasi bunga bank pada perusahaan yang masih terdampak pandemi ketika ingin meminjam uang ke bank untuk membayar THR,” tandasnya. (jpc/cnn)

PLN Terima Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI yang dihadiri oleh Lamhot Sinaga, didampingi Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, Adi Lumakso, General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, General Manager PLN UIK Sumatera Bagian Utara, Poernomo, General Manager PLN UIP Sumatera Bagian Utara, Octavianus Dhuha, pada Kamis (7/4).

Lamhot menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan rutin dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi.

“Layanan kepada pelanggan sudah baik, tapi kalaupun ada peningkatan pelayanan secara teknis sudah dibahas dengan pak GM”, tambah Lamhot.

Kunjungan tersebut juga fokus dalam kelancaran pemenuhan energi (BBM, LPG dan Listrik) serta memastikan secara langsung keandalan pembangkit sehingga tidak terjadi pemadaman ketika masyarakat sedang melaksanakan sahur dan berbuka puasa hingga pada saat hari raya Idul Fitri 1443H.

Adi Lumakso mengatakan, secara umum neraca daya pada seluruh sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan selama periode siaga Ramadhan 2022 dalam kondisi NORMAL/AMAN, dimana cadangan lebih besar dari pembangkit terbesar yang beroperasi di sistem tersebut.

“Untuk menjaga kelancaran dan keandalan pasokan listrik selama kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri 1443H, PLN menyediakan Posko Siaga yang berjumlah 1.235 Posko (1.078 Posko di Sumatera & 157 Posko di Kalimantan) dengan total personil sebanyak 16.884 Orang (12.743 orang di Sumatera & 4.141 orang di Kalimantan). Selain itu, PLN juga telah mempersiapkan 475 Genset, 15 UCKB, 18 UKB, 40 UPS, dan 325 UGB sebagai _backup supply, 1.222 Mobil, 1.204 Motor, dan 95 Crane sebagai sarana pendukung untuk menjaga kelancaran dan keandalan pasokan listrik selama kegiatan Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Adi Lumakso.

Terkait dengan pembangkit, Adi Lumakso juga memaparkan, berdasarkan RUPTL 2021-2030 rencana penambahan pembangkit dengan total kapasitas 9.758 MW (Sumatera-Bangka) dan 2.803 MW (Kalimantan), dengan Proyeksi rata-rata pertumbuhan 7.4%, didapatkan rata-rata Reserve Margin Sumatera sebesar 45,7 % dan Kalimantan 32%, Sehingga sistem Sumatera-Bangka dan Kalimantan masih surplus/oversupply hingga tahun 2030.

Usai mendampingi tim Komisi VII DPR RI, Adi Lumakso beserta rombongan melanjutkan dengan tinjauan lapangan kesiapan PLN UIW Sumatera Utara dalam menjaga pasokan listrik selama bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1443 H. Tinjauan tersebut mulai dari pembangkitan di Sicanang belawan, Unit Pelayanan Pengatur Beban (UP2B) hingga Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Sumatera Utara.

“Dengan kesiapan ini, harapannya seluruh masyarakat dapat menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan dengan hikmat. Kami pastikan seluruh masyarakat di Sumatera Utara mendapatkan pasokan listrik yang handal,” tutup Adi Lumakso. (ila)

Resign Sebulan Sebelum Lebaran, Karyawan Tetap Berhak Dapat THR

Ida Fauziyah Menaker .

MEDAN, SUMUTPOS.CO – TUNJANGAN Hari Raya (THR) merupakan hak bagi setiap karyawan jelang hari raya keagamaan. Lalu bagaimana jika karyawan resign 1 bulan sebelum lebaran, apakah dapat THR?

Menurut peraturan perundang-undangan, kebijakan THR ini dibagi berdasarkan status karyawan, yakni karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak dan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Bagi karyawan tetap yang resgin satu bulan sebelum lebaran, peraturan THR mengacu pada Pasal 7 Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) disebutkan, pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjiann

kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum Hari Raya, berhak mendapatkan THR.

Dari sana bisa disimpulkan bahwa jika karyawan mengalami putus hubungan kerja maksimal 30 hari sebelum lebaran, maka dia berhak mendapatkan THR. Namun jika resign 31 hari atau lebih sebelum lebaran, THR tidak wajib dibayarkan.

Peraturan berbeda dikenakan bagi karyawan berstatus PKWT atau kontrak. Dalam pemberian THR, karyawan jenis ini mengacu pada pasal 7 ayat 3 permenaker yang sama dengan penjelasan sebagai berikut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir sebelum hari raya keagamaan.

Mengacu pada pasal tersebut maka PKWT atau karyawan kontrak hanya akan memperoleh THR apabila masa kerjanya melewati hari raya Idulfitri. Walaupun karyawan yang bersangkutan resign satu pekan sebelum lebaran, perusahaan tetap tidak wajib membayarkan THR.

Untuk diketahui THR merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja atau keluarga menjelang hari raya keagamaan. Pengusaha wajib memberi THR kepada para pekerja yang telah bekerja minimal selama satu bulan secara terus-menerus atau lebih. THR juga tidak dipengaruhi oleh kinerja atau prestasi karyawan.

Bagi karyawan yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebihTHR akan dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima karyawan dalam satu bulan. Jika pekerja baru memiliki masa kerja di bawah 12 bulan maka perusahaan akan menghitungnya secara proporsional.

Sebelumnya, melalui Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Kemnaker memberikan penjelasan terkait pembayaran THR. Disampaikan bahwa pengusaha wajib membayarkan THR kepada para karyawan. Aturan tersebut telah ditandatangani oleh Menaker Ida Fauziyah per 6 April 2022.

Menaker Ida Fauziyah menyampaikan keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 dan cakupan vaksinasi yang tinggi menunjukkan dampak positif terhadap normalisasi aktivitas masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah semakin memperkuat kelangsungan bekerja dan berusaha serta menurunnya tingkat pengangguran.

“Sehubungan dengan kondisi tersebut, semestinya telah meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja atau buruh termasuk pembayaran THR keagamaan tahun 2022,” kata dia dalam telekonferensi pers, Jumat (8/4).

Dia mengatakan, pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” tutur dia.

SE ini juga menjelaskan tentang jenis-jenis status pekerja yang berhak atas THR. Mulai dari pekerja PKWT, PKWTT, buruh harian, pekerja rumah tangga, pekerja outsourcing, tenaga honorer, dan lain-lain. (sac)

Gubernur Jateng Sowan ke Gubsu, Ganjar: Kalau ke Sumut Tidak Lapor Beliau, Kualat

BERTEMU: Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin diperiksa penyidik Poldasu di Jakarta, Jumat (1/4).istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berada di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) sejak Kamis (7/4) malam, untuk memghadiri beberapa kegiatan. Ganjar pun mengaku rela menunda salah satu agendanya demi menemui Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Apa yang dibahas?

EDY dan Ganjar bertemu di kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (8/4). Sekitar 90 menit mereka berbincang dalam pertemuan tertutupn

Awalnya, Ganjar mengatakan, kedatangannya ke Kantor Gubernur Sumut sekadar lapor kepada Edy Rahmayadi. “ Tadi pagi saya langsung kontak Pak Edy dan kita ketemuan di sini. Kalau saya ke sini nggak lapor beliau (Edy), kualat saya, nggak sopan begitu ya. Jadi, biasa memang hanya melapor saja,” kata Ganjar usai pertemuan.

Dari hasil pertemuan singkat tersebut, menurut Ganjar, banyak yang dapat untuk dijalin kerja sama ke depan, di antaranya ketersedian pangan bagi kedua provinsi. Salah satu di antaranya ketersedian minyak goreng, di mana Sumut ini merupakan provinsi penyumbang minyak goreng di Indonesia.

“Bicara pangan, termasuk minyak goreng juga tadi. Kan Sumatera Utara minyak gorengnya banyak ya, kami kan enggak banyak, kami konsumsinya aja yang banyak. Kalau produksinya ada di sini bagaimana cara kita menyelesaikan. Beliau yang secara umur lebih senior punya pengalaman banyak. Kita bertukar pikiranlah,” ujarnya.

Ganjar membantah datang ke Medan untuk urusan pencalonan sebagai Presiden. Dia mengaku akan melakukan perjalanan juga ke Aceh dan itu tidak berkaitan dengan politik. “Nggak ada urusan (sama pencalonan sebagai Presiden),” tutur Ganjar.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kesempatan itu menyampaikan pada Ganjar Pranowo, bahwa warga di Sumut sebanyak 36 persen merupakan keturunan Jawa, yang sudah sangat nyaman tinggal di Sumut. Edy Rahmayadi menceritakan kelebihan Sumut di antaranya adalah multi etnik dan agama di dalamnya. “Jadi penduduk Jawa Tengah ini dua kali lipat dari penduduk Sumut, inilah nanti yang bisa untuk kita kerja samakan,” ucap Edy Rahmayadi.

Sementara, menanggapi kelakar Ganjar, Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan terkait konsumsi minyak goreng, banyak di Jateng lantaran jumlah penduduk yang besar. “Ya enggak (minta minyak goreng), jadi penduduk Jawa Tengah ini dua kali lipat dari penduduk Sumatera Utara nah itu yang kita nanti bisa kerjasamakan,” kata Edy.(gus)

Perpanjangan Masa Jabatan KPID Sumut 2016-2019 Diduga Banyak Pelanggaran

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Lingkar Indonesia menduga, banyak pelanggaran dalam perpanjangan SK anggota KPID Sumut periode 2016-2019. Meski tidak mau menyebutkan oknum, lembaga yang konsen dalam pengungkapan kasus korupsi di pemerintahan tersebut yakin, perpanjangan ini menyangkut pengelolaan anggaran yang mereka terima di tahun terakhir masa jabatan.

Menurut data yang diperoleh, tahun 2019 silam KPID Sumut menerima dana hibah sebesar Rp7 M dari sumber APBD Provinsi Sumut. Melalui dana yang cukup besar tersebut, harusnya KPID Sumut menganggarkan sebagian kecil untuk pembentukan tim seleksi guna menjaring anggota yang baru. “Kemana dana Rp7 M ini digunakan? Bagaimana ceritanya ada dana yang cukup besar, tapi tidak ada dianggarkan untuk seleksi anggota baru? Masak bisa habis? Ini yang harus diperiksa polisi juga,” cecar Edi Simatupang selaku Ketua Tim Investigasi Lingkar Indonesia, Jumat (8/4/2022) siang.

Pria dengan gaya bicara blak-blakan ini tidak mentolerir jika DPRD Sumut tidak mengetahui hal tersebut. Selain menjadi pengawas utama, dalam Peraturan KPI NOMOR 01/P/KPI/07/2014 Bab V tentang masa jabatan anggota KPI Pasal 27 telah ditegaskan bahwa KPI Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD provinsi tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota KPI Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum periode Anggota KPI Daerah berakhir.

Mengenai masa perpanjangan tanpa SK Gubernur juga menjadi persoalan besar. Beberapa pernyataan oknum di media massa, tentang tidak pentingnya SK dan membenarkan surat dengan tekenan Sekda sebagai kekuatan untuk bertahan menjadi komisioner KPID Sumut adalah tindakan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014.

“Cobalah baca dengan jelas dan sampai habis sebelum berkomentar. Kalau setengah-setegah ya gitu, bacaan SK Gubernurnya gak terikut, yang nampak cuma tulisan perpanjangan jabatannya saja. Tapi malulah kayak gitu. Saya melihat yang kasih pernyataan berpendidikan, ada jabatan, bawa nama organisasi besar. Kalau memang salah, akui salah. Kalau nanti terbukti salah oleh hukum, yang kasih komentar salah kan malu,” tegas Edi.

Selain itu, Edi juga membeberkan kesalahan fatal lainnya terkait jabatan bendahara KPID Sumut yang telah menyalahi ketentuan. Seperti di tahun 2019, jabatan bendahara diduduki oleh Mutia Atiqah dan tahun selanjutnya hingga saat ini dijabat oleh Benny Hutagaol. Padahal, bendahara di lingkungan pemerintahan atau yang menyangkut pengelolaan anggaran bersumber dari negara harus dijabat oleh seorang ASN.

“Gawat ini, mereka bukan ASN. Apalagi mereka yang sudah menjabat sebagai komisioner KPID terus merangkap jadi bendahara. Aduh, yang dikelola bukan uang pribadi tapi uang negara. Ada apa ini?” geram Edi.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua KPID Sumut Mutia Atiqah belum merespon permintaan konfirmasi wartawan. Baik melalui telepon seluler maupun melalui pesan WhatsApp.(rel/adz)

Tarif Listrik Indonesia Lebih Murah Dibanding Negara Kawasan ASEAN

Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah maraknya kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global. Kepastian ini bisa dibuktikan dari besaran tarif tenaga listrik di Indonesia saat ini.

Berdasarkan data PLN bulan Maret 2022, tarif listrik Indonesia dinilai masih murah dan bisa bersaing dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara (negara-negara Association of Southeast Asian Nations/ASEAN).

“Kami pastikan tarif listrik di Indonesia masih tergolong murah dibandingkan negara-negara lain di regional ASEAN,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Selasa (5/4).

Sebagaimana diketahui, besaran tarif rata-rata saat ini untuk pelanggan rumah tangga non subsidi (tariff adjustment) sebesar Rp1.445 per kWh. Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp1.597 per kWh, Vietnam Rp1.532 per kWh, Singapura Rp2.863 per kWh, dan Filipina Rp2.421 per kWh.

Sementara untuk golongan Bisnis Menengah-TR, tarif listrik di Indonesia ditetapkan sebesar Rp1.445 per kWh, masih lebih murah dibandingkan di Filipina (Rp1.636/kWh), Malaysia (Rp1.735/kWh), Vietnam (Rp1.943/kWh), dan Singapura (Rp2.110/kWh). Tarif Indonesia untuk golongan ini hanya sedikit di atas Thailand (Rp1.413/kWh).

Bahkan pada golongan Bisnis Besar-TM, tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah se-ASEAN, yakni Rp1.115/kWh, bila dibandingkan konsumen kelas yang sama di Singapura mencapai Rp2.063/kWh, Vietnam Rp1.787/kWh, Filipina Rp1.603/kWh, Thailand Rp1.370/kWh, dan Malaysia Rp1.227/kWh. “(Tarif) ini sebagai langkah stimulus pemerintah guna menggaet investor untuk memperbaiki iklim bisnis di Indonesia di tengah pandemi,” jelas Agung.

Di samping itu, terdapat tarif untuk jenis pengguna Industri Menengah-TM, tarif listrik di Indonesia sebesar Rp1.115/kWh, lebih murah daripada tarif di Singapura yang mencapai Rp1.922/kWh, Filipina Rp1.567/kWh dan Vietnam Rp1.117/kWh. Tarif ini berada sedikit di atas Malaysia yang tarifnya Rp1.060/kWh dan Thailand Rp991/kWh.

Adapaun jenis pengguna industri besar di Indonesia sebesar Rp997/kWh, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Thailand Rp990/kWh dan Malaysia Rp991/kWh . Untuk kelas ini Singapura mematok tarif Rp1.863/kWh, Filipina Rp1.559/kWh, dan Vietnam Rp1.060/kWh. (NA). (ila)

DPRD Medan Minta Usut Tuntas Dugaan Kasus Jual Beli Jabatan di Pemko Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan meminta aparat penegak hukum untuk mendalami dan mengusut tuntas dugaan kasus jual beli jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Komisi I menilai, dugaan itu tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan non aktif, Zain Noval di inspektorat, melainkan juga harus dilanjutkan ke ranah hukum.

Hal itu dinilai penting sebagai bentuk dukungan aparat hukum kepada kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang ingin memberantas habis praktik pungli dan gratifikasi dijajaran Pemko Medan.”Kita sangat apresiasi Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menonaktifkan Zain Noval selaku Kepala BKD Pemko Medan karena diduga melakukan jual beli jabatan di Pemko Medan. Untuk itu kebijakan ini harus didukung aparat hukum dengan mengusut tuntas masalah ini, sebab praktik pungli ini merupakan tindak pelanggaran hukum,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Edi Saputra Kamis (7/4).

Dikatakan Edi, aparat penegak hukum, baik kepolisiam maupun kejaksaan harus dapat mendalami kasus tersebut. Sebab, besar dugaan banyak oknum yang terlibat gratifikasi. “Dan mungkin ada oknum yang meminta sejumlah uang dari seseorang dengan iming iming jabatan namun tidak terealisasi. Ini harus diusut tuntas, karena telah menciderai kebijakan Wali Kota Medan yang menerapkan pemerintahan yang bersih di Pemko Medan,” ujarnya.

Diterangkannya, terkait sanksi atas dugaan jual beli jabatan di Pemko Medan, tidak cukup hanya tindakan disiplin dari Inspektorat. Sebaliknya persoalan yang dimaksud harus dibawa ke ranah hukum, guna memberikan efek jera dan pelajaran terhadap oknum yang lain.

Edi juga mengaku sangat mendukung tindakan Bobby Nasution yang selalu menggelorakan anti pungli dan korupsi di masa kepemimpinannya.

“Hal itu dapat kita lihat selama ini, sudah banyak pelaku pungli seperti kepling dan jajaran lainnya yang di copot. Kita harapkan tindakan tegas itu berkelanjutan,” terangnya.

Namun Edi juga mengaku sedikit heran, kenapa sejumlah orang yang memiliki SDM yang baik di Pemko Medan namun tidak difungsikan atau diberdayakan. “Sepatutnya, seorang ASN yang memiliki potensi diberdayakan dengan inovasinya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Zain Noval dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala BKDPSDM Pemko Medan sejak Kamis (31/3) lalu. Diduga, Noval terlibat gratifikasi jual beli jabatan. Selain Noval, Kepala Bagian Hubungan Antarkota Daerah dan Lembaga (Hakda) Kota Medan Ummi Wahyuni yang merupakan istri Noval juga diduga terlibat dalam dugaan gratifikasi jual beli jabatan tersebut. Saat ini, keduanya tengah diperiksa inspektorat Kota Medan. (rel)

Rumah Sakit Haji Bakal Bertaraf Internasional dan Berlantai 7

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Haji Medan akan dikembangkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp122 miliar, untuk pengembangan rumah sakit pelat merah tersebut. Pengembangan tersebut akan dimulai pada Juli 2022 mendatang.

Direktur Rumah Sakit Haji Medan, melalui Kepala Bagian Umum, drg Anda Siregar mengatakan, pembangunan Rumah Sakit Haji Medan dilakukan dengan skema multiyears. Anggarannya di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sumut.

“Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan membangun konstruksi bangunan 7 lantai dengan luas sekitar 9.000 meter persegi, dan pembangunan gedung tower,” ungkap Anda, Kamis (7/4).

Anda mengaku, dalam pengembangan itu nantinya ada sejumlah ruangan yang akan dibangun, antara lain ruang rawat inap, rawat jalan/poliklinik, laboratorium, radiologi, IGD, ruang kantor, dan ruang coasst. Kemudian ruang dokter, ruang perawat, penunjang medis, ICU, ICCU, PICU, NICU, farmasi, rehab medik, dan ruang bedah.

“Untuk penambahan tenaga medis akan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit,” imbuhnya.

Menurutnya, dengan pengembangan ini nantinya, sejumlah layanan unggulan akan diberikan Rumah Sakit Haji Medan untuk masyarakat. Antara lain layanan unggulan jantung terpadu dan trauma center (untuk mendukung PON 2024), bedah estetika, onkologi, dan ortopedi.

“Insya Allah Juli 2022 pembangunannya akan dimulai,” ujar Anda.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyatakan, anggaran sebesar Rp122 miliar dipergunakan untuk peningkatan fasilitas Rumah Sakit Haji Medan. Selain itu, Pemprov Sumut juga akan melakukan pinjaman dari Korea Selatan untuk pengembangan tersebut.

“Rp122 miliar untuk peningkatan fasilitas Rumah Sakit Haji Medan pada 2022 ini. Akan saya maksimalkan sampai saya pakai dana pinjaman dari Korea. Ini dalam proses,” bebernya.

Edy juga mengatakan, peningkatan kapasitas Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan pelayanan medis di Sumut. Dia ingin, pelayanan di Rumah Sakit Haji Medan bertaraf internasional. Dengan demikian, warga Sumut tidak akan perlu repot-repot berobat ke luar negeri lagi. “Ke depan pelayanan di Rumah Sakit Haji Medan dijalankan secara profesional. Perlu dilakukan manajemen dan pengawasan bersama,” pungkasnya. (ris/saz)

1...2,6132,6142,615...15,759Page 2,614 of 15,759

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor