Home Blog Page 2616

Perayaan HUT ke-65 Astra di Wilayah Sumatra, Ikut Berkontribusi dalam Lingkungan Hidup

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Astra kembali menghadirkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Astra secara virtual, Rabu (8/6). Perayaan yang kali ini dilakukan dengan nuansa Sumatra merupakan kelanjutan rangkaian peringatan HUT ke-65 Astra pada bulan Februari dan Mei 2022 lalu.

Perayaan kali ini dihadiri oleh Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, Direktur Astra, Suparno Djasmin, serta insan Astra di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi menyambut positif kegiatan HUT ke-65 Astra Wilayah Sumatra.

“Astra merayakan hari ulang tahun hari ini seiring dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita tahu bahwa Astra sudah banyak berkontribusi khususnya untuk wilayah-wilayah di provinsi Sumatra dalam lingkungan hidup, mulai dari penanaman pohon hingga pemasangan solar panel,” ujar Edy.

Sementara Suparno Djasmin mengatakan, dalam bidang lingkungan, Astra telah menanam lebih dari 5,1 juta pohon, di antaranya merupakan 23.523 pohon buah langka. Astra juga telah membangun 33 titik Konservasi Keanekaragaman Buah Langka Nusantara atau Pranaraksa yang bertujuan untuk mencegah kepunahan jenis buah langka.

Rangkaian HUT ke-65 Astra Wilayah Sumatra dimulai hari Rabu (8/6/2022) dengan menyajikan berbagai tayangan inspiratif yang terdiri dari Sustainability Webinar, Virtual Exhibition, InnovNation Webinar, Astra Career Meet Up dan Kreasi Nusantara Wilayah Sumatra yang dapat diakses melalui platform digital 65tahunastra.jagat.live.

Sustainability Webinar membahas Climate Action Through Community Development, diisi oleh pembicara yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Rachmawan Budiarto dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Inisiator Gerakan Hidup Tanpa Sampah (Zero Waste) Andhini Miranda, Ketua Kampung Berseri Astra (KBA) PROKLIM Cidadap sekaligus Penerima Kalpataru 2021 Deden Syarif Hidayat dan dimoderatori oleh Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2021 Kategori Khusus Pejuang Tanpa Pamrih di Masa Pandemi COVID-19 Vania Febriyantie.

InnovNation Webinar dihadirkan pada hari kedua mengangkat tema “Aksi Keberanian Untuk Bumi” dengan pembicara Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2017 Bidang Lingkungan Ritno Kurniawan dan dilanjutkan dengan Executive Director Yayasan Indonesia CERAH Adhityani Putri yang akan berbagi pengalamannya melalui tema “Make Everyday Earth Day”.

Di hari yang sama, Astra menghadirkan Astra Career Meetup dengan tajuk Sustainable Career Pathways. Vice President Director Astra Property Nilawati Irjani dan Chief of Finance Astra Graphia Trivena Nalsalita akan berbagi pengalamannya kepada para peserta webinar.

Sementara Kreasi Nusantara Wilayah Sumatra yang akan dilaksanakan di hari ketiga menjadi penutup acara perayaan HUT ke-65 Astra Wilayah Sumatra. (ila)

Gunakan Aplikasi Teknologi Digital, Mendag Pastikan Distribusi Minyak Goreng Curah Terkontrol

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi meninjau implementasi sistem distribusi closed loop Program Minyak Goreng Curah Rakyat oleh Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8 Juni 2022).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perdagangan terus menyempurnakan sistem distribusi minyak goreng curah sehingga bisa tepat sasaran. Mendag Muhammad Lutfi meninjau implementasi sistem distribusi closed loop Program Minyak Goreng Curah Rakyat pelaksanaan program tersebut di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, padahari ini, Rabu (8/6). Distribusi dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) dengan menggunakan aplikasi.

“Melalui aplikasi teknologi digital, Pemerintah memastikan distribusi minyak goreng curah dapat dikontrol. Konsumen yang akan membeli minyak goreng harus menunjukan KTP dengan maksimal pembelian maksimal dua liter per hari. Ini untuk memastikan program minyak goreng curah tepat sasaran,”terang Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menyebut, di Indonesia terdapat sebanyak 17 ribu pasar rakyat. Artinya, dengan jumlah penjualan sebanyak 10 ribu titik, sistem closed loopsudah dapat menjangkau 65 persen pasar.

“Jadi di tempat dengan jumlah penduduk yang padat, diharapkan konsumen akan mendapatkan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) di jarak kurang lebih 2—5 km. Proses distribusi diawasi dan dijaga melalui aplikasi teknologi untuk memastikan rakyat yang membutuhkan mendapat minyak goreng curah dengan harga terjangkau,”jelas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga mengecek harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Harga sebagian barang kebutuhan pokok sudah berangsur turun jika dibanding lebaran, kecuali untuk produk hortikultura.

“Kenaikan produk hortikultura, khususnya cabai, salah satunya disebabkan curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah. Diharapkan harga akan segera turun seiring panen yang diperkirakan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah terus memastikan kecukupan stok barang kebutuhan pokok agar masyarakat mendapat harga yang terjangkau,”tutup Mendag Lutfi.

Sebelumnya, Mendag Lutfi meninjau implementasi program di Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur, pada Selasa (7/6). Pada kunjungan ini, Mendag Lutfi meninjau langsung ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dari Program Minyak Goreng Curah Rakyatdalamjaringan closed loop PUJLE.

Sementara salah satu pedagang eceran minyak goreng di pasar Ciputat, Wati Ana mengungkapkan, progam ini sangat bermanfaat bagi pedagang di pasar. Menurutnya, melalui proram ini, pasokan minyak goreng curah di tempatnya berjualan selalu tersedia dengan harga terjangkau sehingga dapat memenuhi permintaan pembeli.

Di sisi lain, salah satu konsumen minyak goreng curah di Pasar Ciputat, Dede Rohman menyampaikan, program ini sangat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya harga minyak goreng curah yang terjangkau dapat mengurangi biaya produksi sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain. Ia berharap program ini dapat terus berjalan. (*/sih)

BUMN Laba Rp126 Triliun, Rudi Hartono Bangun Apresiasi Erick Thohir

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat, total pendapatan BUMN pada 2021 mencapai Rp1.983 triliun dengan perolehan laba Rp126 triliun. Pendapatan ini sangat tinggi dan luar biasa di saat negara masih dihantam pandemi Covid-19.

Bahkan, pencapaian pendapatan BUMN ini, disebut setara dengan 99 persen dari APBN. Hal tersebut menjadikan indikator bahwa perbaikan kinerja BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah berhasil mencatatkan sejarah dengan laporan keuangan BUMN yang terkonsolidasi.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun SE MAP mengatakan, perolehan laba BUMN di tahun 2021 ini patut diapresiasi karena perolehan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. “Kita apresiasi, tentu kinerjanya baik hingga bisa memperoleh laba Rp126 triliun. Dibandingkan dengan periode lalu, Ini jauh lebih baik,” kata Rudi saat dihubungi wartawan, Rabu (8/6/2022).

Dikatakan politisi Partai NasDem ini, ke depan Kementerian BUMN harus lebih meningkatkan kinerja untuk meningkatkan ekonomi nasional, karena pandemi Covid-19 sudah berakhir. Artinya, ekspektasi publik akan lebih tinggi ke depan. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan atau laba BUMN adalah memberikan target kepada para Dirut dan Direksi. “Ke depan menteri harus memberikan target maksimal ke Dirut dan Direksi. Yang dapat target diberi reward, yang tidak diberi punisment,” ucapnya.

Menurut Hartono Bangun, dengan cara tersebut para Dirut akan berpacu untuk berkompetisi, dan ide-ide bisnis baru akan bermunculan. “Jadi mereka bakal berpacu untuk berkompetisi, kalau tidak sanggup ya diganti. Dirut-Dirut juga harus berinovasi, kreatif dan mencari bisnis baru,” jelasnya.

Anak buah Surya Paloh ini pun mencontohkan strategi bisnis yang dilakukan oleh Pertamina dengan pengembangan EBT. Untuk itu, para Dirut harus berinovasi dalam mengembangkan bisnis perusahan yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar ke depan. “Ya Dirut yang tau, sesuai kondisi zaman dan permintaan pasar. Pertamina contohnya, harus mencari EBT karena minyak bumi pasti akan habis, PLN juga Batubara akan abis, jadi Dirut harus inovasi cari solusi,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Sumut III ini.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir mencatat total pendapatan BUMN pada 2021 mencapai Rp 1.983 triliun dengan perolehan laba Rp 126 triliun. Dia menyebut pencapaian itu luar biasa. “Total pendapatan BUMN Rp 1.983 triliun atau setara 99 persen dari pendapatan APBN,” kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa kemarin.

Erick menjelaskan, perbaikan kinerja BUMN juga berdampak positif terhadap kontribusi untuk negara. Misalnya untuk total pajak, dividen, dan PNBP yang diberikan BUMN secara konsolidasi mencapai Rp371 triliun. “Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VI yang mendorong konsolidasi BUMN, dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Alhamdulillah laba 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, yang tadinya Rp 13 triliun, sekarang dengan segala efisiensi dan perbaikan model bisnis yang didukung Komisi VI, laba untuk 2021 sebesar Rp 126 triliun. Ini adalah prestasi yang saya rasa luar biasa,” ucapnya. (rel/adz)

Bobby Nasution Terima Kunjungan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

CENDERAMATA: Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima cenderamata dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Johannes Fanny Satria Cahya Aprianto.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah imigran di Kota Medan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Untuk itu, Bobby mengajak kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan imigran yang ada di Kota Medan.

Sebab saat ini, Kota Medan merupakan salah satu lokasi yang paling besar jumlah imigrannya. Apalagi, para imigran pernah melakukan demo guna meminta agar United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) segera memberikan mereka kepastian akan pemindahan mereka dari Kota Medan ke negara ketiga.

“Untuk itu, mari kita bersama-sama mengatasi permasalahan imigran ini, termasuk mencari solusinya,” ucap Bobby saat menerima kunjungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan di Balai Kota Medan, Selasa (7/6) sore.

Dikatakan Bobby, Pemko Medan juga menyambut baik keinginan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan, terutama dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, menantu Presiden Joko Widodo ini berharap agar Imigrasi Kelas I Khusus TPI dapat berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kolaborasi merupakan tagline Pemko Medan saat ini. Oleh karenanya, Pemko Medan siap berkolaborasi dengan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Johannes Fanny Satria Cahya Aprianto menyampaikan, selain bersilaturahmi karena baru menjabat di Kota Medan, tujuan kedatangan mereka juga ingin berkolaborasi dengan Pemko Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

“Saya berharap kita dapat saling support dan berkolarasi dengan Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran Pemko Medan. Apalagi Kota Medan sebentar lagi akan berulangtahun, kiranya kami siap mendukung apabila dibutuhkan terkait pemberian pelayanan pembuatan paspor pada saat perayaan HUT Kota Medan nantinya,” ungkap Johannes sembari menyampaikan siap berkolaborasi mengatasi permasalahan para imigran di Kota Medan.

Selain itu, sambung Johannes, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga siap mendukung seluruh program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan sesuai dengan tupoksi mereka yakni pelayanan publik. Apalagi, Pemko Medan berkeinginan membuat mal pelayanan publik.

“Tentunya Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dapat ikut serta di dalamnya guna mempemudah memberikan pelayanan berupa pembuatan pasport kepada masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

Poldasu Gelar Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri

MembukA: Irwil I Itwasum Polri, Brigjen Pol Suradiyana saat membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum. Polri Tahap II TA 2022, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (7/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Irwil 1 Itwasum Polri, Brigjen Pol Suradiyana membuka Taklimat Awal Audit Kinerja Itwasum Polri Tahap II TA 2022, di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (7/6) Audit kinerja Irwasum Polri ini dalam rangka aspek pelaksanaan dan pengendalian di Polda Sumut dan jajaran.

Dalam pembukaan tersebut, turut hadir Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto, tim Audit Kinerja Itwasum Polri, pejabat utama (PJU) Polda Sumut serta Kapolres/ta/tabes jajaran.

Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan program dan anggaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keandalan pertanggungjawaban dan laporan keuangan, pengamanan asset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan aparat pemerintah yang bersih.

“Seluruh Kasatker dan Kasatwil jajaran yang menjadi objek pemeriksaan agar menjalin komunikasi dan membangun kerjasama yang baik pada pelaksanaan audit,” ujarnya.

Dadang juga meminta Kasatker dan Kasatwil jajaran agar memberikan data dan kelengkapan dokumen serta penjelasan yang akurat sehingga dapat membantu kelancaran tugas tim audit kinerja Itwasum Polri.

Terhadap hasil temuan tim audit, pintanya, agar di inventarisir dengan baik dan segera melakukan upaya perbaikan. “Manfaatkan momentum ini melalui kegiatan konsultasi dan diskusi, sehingga dapat memberikan solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan pada pelaksanaan audit kinerja selanjutnya tidak ditemukan adanya temuan yang berulang,” pungkasnya. (dwi/ila)

Dimulai Tahun 2023, Cek Kesehatan Cukup Dengan KTP

BPJS KESEHATAN: Peserta BPJS Kesehatan saat di knator BPJS Kesehatan. Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta BPJS Kesehatan Cabang Medan mempercepat progres pencapaian program Universal Health Coverage (UHC).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap agar BPJS Kesehatan Cabang Medan bersama OPD terkait di lingkungan Pemko Medan mempercepat progres pencapaian program Universal Health Coverage (UHC).

Sebab, orang nomor satu di Pemko Medan ini telah menargetkan, sebelum 2024 atau dimulai tahun 2023, program UHC sudah berjalan maksimal di Kota Medan. Artinya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP.

“Kita sangat mengapresiasi karena progres pencapaian program UHC sampai Mei 2022 telah mencapai 88,8 %. Saya berharap, progres ini terus dipercepat guna mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Bobby Nasution ketika menerima Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan di Balai Kota, Selasa (7/6).

Oleh karenanya Bobby Nasution minta agar BPJS Kesehatan Cabang Medan terus berkolaborasi dengan OPD terkait di Pemko Medan yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sehingga program UHC terwujud dan berjalan maksimal di Kota Medan.

Dalam pertemuan dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr Sari Quratulainy MM AAK, Bobby berharap agar badan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan ini untuk menjemput bola mendatangi perusahaan agar pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Diungkapkan Bobby, sejumlah keluhan terkait lamanya proses pendaftaran menjadi peserta BPJS kesehatan diterimanya. Termasuk, para juru parkir (jukir) yang harus beberapa kali mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftar sebagai peserta. “Saya berharap BPJS Kesehatan Cabang Medan bisa mempermudah pendaftaran. Tidak mungkin jukir harus berulangkali datang, penghasilan mereka tentunya berkurang,” ungkapnya.

Menyikapi itu, orang nomor satu di Pemko Medan ini berharap agar pihak BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan perusahaan yang menaungi para jukir guna mempermudah pengurusan pendaftaran. Sebab, kata Bobby, jukir harus menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga mereka benar-benar terlindungi saat menjalankan tugasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan dr Sari Quratulainy MM AAK dalam pertemuannya melaporkan kepada Wali Kota, progres pencapaian program UHC sampai Mei 2022 sudah mencapai 88,8 persen. Dikatakannya, peningkatan ini terjadi tidak terlepas berkat dukungan penuh Pemko Medan melalui OPD terkait.

“Peningkatan ini sangat luar biasa. Di April 2021, progres pencapaian program UHC masih 80 persen. Tapi, kini hingga Mei 2022, progresnya sudah mencapai 88,8 persen,” papar Sari Quratulainy.

Dikatakan Sari, potensi penambahan peserta menuju UHC berdasarkan validasi peserta. Diungkapkannya, jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.525.677 jiwa, UHC 96 persen sebesar 2.424.650 jiwa. Sedangkan peserta tercatat 1 Mei 2022 sebesar 2.224.601 jiwa, artinya bilang Sari, selisih UHC 96 persen yakni 200.049 jiwa.

Terkait permintaan Wali Kota untuk mempermudah pendaftaran, Sari langsung mengamininya. Beserta jajarannya, ungkapnya, BPJS Kesehatan Cabang Medan akan terus melakukan kemudahan bagi yang ingin mendaftar sebagai peserta. Kemudian diungkapkannya, mereka kini telah membuka fasilitas pendaftaran peserta BPJS kesehatan di klinik-klinik sehingga bayi yang baru lahir dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Medan dan BKKBN.

“Untuk peserta BPJS Kesehatan Mandiri, kita akan berkoordinasi dengan PUD pasar Kota Medan untuk membuka loket pendaftaran di pasar-pasar yang ada di Kota Medan,” paparnya. (map/ila)

Airlangga, Pemerintah Gerak Cepat Kendalikan Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah bergerak cepat untuk menanggulangi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini. Percepatan penanganan ini dilakukan juga untuk menjamin ketersediaan hewan qurban bagi masyarakat dalam menghadapi Iduladha 1443 Hijriah yang jatuh pada awal Juli nanti.

“Kami akan terus monitor mingguan, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi Covid-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang digelar secara daring, Rabu (8/06).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya. Selain itu, dilakukan pembatasan lalulintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah. Juga dilakukan penyiapan vaksin darurat (impor 3 Juta Dosis), pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 Orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.

Sebagai informasi, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antar ternak dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah. Proses penularan dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).

Walaupun tidak bersifat zoonosis, namun wabah PMK ini sangat merugikan Peternak dan berdampak luas pada Perekonomian Nasional. Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif Penyakit Mulut dan Kuku pertama kali di Provinsi Jawa Timur (pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto) dan pada tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang). Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 Provinsi, atau di 163 Kabupaten/ Kota.

Dalam Rakortas tersebut, Menko Airlangga mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi perlu diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes, dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Menko Airlangga juga meminta agar vaksinasi diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain. Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, Menko Airlangga meminta kepada Kementerian Pertanian dan KL terkait, agar prosesnya disegerakan dan dipermudah.

“Penanganan secara mikro sangat penting, sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan juga penting. Untuk itu, perlu kita buat InMendagri untuk 18 Provinsi dan 163 Kabupaten/ Kota. Dengan demikian kita kejar terus, dan kita percepat penanganannya,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa – Majelis Ulama Indonesia, mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas tersebut. Perangkat Pemerintah Daerah yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sepakat untuk bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini.

Wabah PMK juga berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para Peternak. “Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para Peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini, dan kita akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 Kabupaten/ Kota,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr/hls/*)

Waspadai Hujan Lebat di Pegunungan Sumut

triadi wibowo/sumut pos ANGIN KENCANG: Kendaraan melintasi jalan saat cuaca hujan badai di Fly Over Amplas, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat agar waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di kawasan pegunungan di Sumatera Utara pada sore hari.

Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan, Budi Prasetyo, Selasa, mengatakan, secara umum cuaca di Sumut pada Selasa siang hingga sore berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Simalungun, Karo, Samosir, Deli Serdang, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Toba, P. Siantar dan sekitarnya.

Malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir, Simalungun, Karo, Batubara, dan sekitarnya dan dini hari berawan di sebgaian besar wilayah Sumatera Utara.

Suhu udara 17.0-33.0 Derajat Celcius, kelembapan udara 60-98 persen, dan angin berembus dari Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan 10 – 30 km/jam. “Atas kondisi tersebut masyarakat diminta waspada potensi hujan dengan intensitas sedang – lebat di wilayah pegunungan,” katanya.

Sementara berdasarkan pantauan Sensor Modis yakni Satelit Tera, Aqua, SNPP dan NOAA20 terdapat dua titik panas atau hotspot di Propinsi Sumatera Utara yang terpantau di satu titik di Humbang Hasundutan dan satu titik di Sibolga. (net/ila)

Wabup Sampaikan LPj APBD Asahan Tahun 2021

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos, MSi menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021 kepada anggota DPRD Kabupaten Asahan, di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Selasa(7/6).

Rapat Paripurna ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Asahan, dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar menyampaikan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2021 juga telah diperiksa oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian.

“Secara umum, pelaksanaan APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar, meskipun diakui masih dijumpai adanya kendala/hambatan yang perlu mendapatkan perhatian kita semua,” kata Taufik.Adapun gambaran umum Ranperda dimaksud antara lain terkait capaian kinerja keuangan bidang pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 mencapai sebesar Rp 1.644.723.292.696,92 atau 96,06 persen dari anggaran sebesar Rp 1.712.198.452.184,00.

“Sedangkan capaian kinerja keuangan bidang belanja daerah dan transfer pada Tahun Anggaran 2021 mencapai sebesar Rp 1.592.769.001.954,34 atau 90,93 persen dari anggaran sebesar Rp.1.751.624.614.238,00.” Tandasnya.

Berdasarkan capaian antara bidang pendapatan dengan belanja tersebut diketahui surplus Transfer sebesar Rp 51.954.290.742,58. Sedangkan capaian pembiayaan netto pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 39.435.710.784,81 atau 100,02 persen dari anggaran sebesar Rp 39.426.162.054.(dat/han)

Dengan demikian, secara keseluruhan capaian APBD Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2021 mengalami surplus berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 91.390.001.527,39 yang didalamnya sudah termasuk Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penetapan SILPA pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.” Terangnya.(dat/han)

PJ Wali Kota Tebingtinggi Dukung Kompetensi Wartawan

sopian/sumut pos TERIMA: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi ketika menerima pengurus PWI Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi mendukung usaha peningkatan kompetensi wartawan, guna menciptakan jurnalis yang profesional dalam menjalankan tugas khususnya di Kota Tebingtinggi.

Hal ini disampaikan Muhammad Dimiyathi ketika menerima audensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tebingtinggi di Ruang Kerja Balai Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (8/6).

Terkait Uji Kompetensi Wartawan, Dimiyathi membenarkan saat ini memang dibutuhkan jurnalis yang profesional dengan keahlian yang sebenarnya. Dengan jenjang kompetensinya seperti dibirokrasi juga sudah diberlakukan hal yang sama sesuai dengan kompetensinya.

“Saya menyampaikan terimakasih atas kunjungan Pengurus PWI Tebingtinggi. Pemerintah Kota butuh PWI dalam menyampaikan informasi, PWI sebagai corong dan berperan strategis untuk menjaga kondusifitas daerah terutama memasuki tahun politik,” ujarnya.

Sambung Dimiyathi, opini-opini publik itu kan terbangun dari tulisan-tulisan para wartawan. “Sebelumnya Ketua PWI Tebingtinggi Abdullah Sani Hasibuan menyampaikan selamat atas dilantiknya Dimiyathi sebagai Pj Wali Kota Tebingtinggi, sebagai organisasi, PWI Tebingtinggi akan terus mendukung program pembangunan Kota Tebingtinggi.

“Kami juga berharap dukungan dari Bapak Wali Kota Tebingtinggi terhadap program-program kerja PWI Tebingtinggi,” katanya.

Terkait Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 mendatang, Abdullah Sani juga mengharapkan dukungan Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk turut mensukseskan perhelatan akbar tersebut.(ian/han)

“Kami juga berharap dukungan Bapak Wali Kota jika nantinya pada pada pelaksanaan HPN Tahun 2023, Kota Tebingtinggi bisa menjadi salah satu daerah yang turut berpartisipasi dalam pagelaran HPN. Tentunya hal ini bersama Dinas Kominfo Tebungtinggi akan dikoordinasikan ke panitia HPN Provinsi,” ucap Sani. (ian/han)

1...2,6152,6162,617...15,916Page 2,616 of 15,916