32 C
Medan
Wednesday, February 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2621

Berkas Terbit Rencana Peranginangin Segera Dikirim ke Kejatisu

TINJAU: Terbit Rencana Peranginangin meninjau penghuni kerangkeng, sebelum kasus ini terungkap.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin (TRP) alias Cana, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah pribadinya, Selasa (5/4). Kini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut segera melengkapi dan mengirim berkas perkara kasus tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu).

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, penyidik Ditreskrimum menerapkan pasal berlapis terhadap Cana, yakni TPPO dan undang-undang bersifat umum. Tujuannya, kata Hadi, agar tersangka tidak lepas dari jerat hukum. “Setelah kemarin dilakukan pemeriksaan penyidikann

ada masuk ke unsur turut serta, membantu, menyediakan, menyiapkan, memfasilitasi, makanya diterapkan undang-undang berlapis, pasal-pasal berlapis,” kata Hadi, Rabu (6/4).

Menurut Hadi, penyidik telah melakukan serangkaian proses penyidikan hukum sehingga menetapkan TRP sebagai tersangka. “Jadi terkait dengan proses hukum, itu bagian dari ranah proses pradilan. Saat ini, polisi bekerja dari proses pengungkapan, penetapan pasal dan UU, ada upaya paksa terkait dengan penahanan. Itu langkah-langkah yang dilakukan polisi,” ujarnya.

Dengan ditetapkannya Bupati Langkat nonaktif sebagai tersangka, lanjutnya, penyidik Ditreskrimum Polda Sumut akan berkoordinasi dengan jaksa. Penyidik juga segera melengkapi berkas perkara dan secepatnya mengirim ke pihak kejaksaan.

Kemudian, tambah Hadi, terkait dengan dokumen penyidikan, tentu polisi akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan mulai dari gelar, pengiriman berkas, kemudian ada kekurangan, melengkapi berkas dan sebagainya. Selebihnya itu mutlak tanggungjawab kejaksaan dan pengadilan. “Mana yang diduluankan kasusnya (OTT atau tewasnya penghuni kerangkeng), silahkan tanya ke JPU dan pengadilan,” ungkapnya.

Terkait delapan orang yang terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, paparnya, berpeluang besar untuk dilakukan penahanan. Namun, sebutnya, itu semua tergantung dengan kepentingan penyidikan. “Kemungkinan melakukan penahanan itu tetap terbuka. Semua itu tergantung kepada upaya dan kepentingan penyidikan. Jadi segala sesuatunya itu tergantung penyidikan. Apabila penyidik menyatakan perlu ditahan ya ditahan,” tegasnya.

Diaprsiasi Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi Polda Sumut yang menetapkan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. “Terlebih pasal yang digunakan tidak hanya pasal TPPO (tindak pidana perdagangan orang) tetapi pasal lain yang ada dalam KUHP Pidana. Jadi, ada pasal penganiayaan yang menghilangkan nyawa, bahasa umumnya orang disiksa sehingga meninggal dunia,” kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam keterangannya, Selasa (5/4).

Anam mengatakan, penetapan tersangka terhadap Cana terkait kasus kerangkeng manusia merupakan langkah signifikan dari koordinasi yang dilakukan Komnas HAM dan Polda Sumut. Komnas HAM berharap mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, Komnas HAM juga meminta Polda Sumut untuk menyiapkan hak pemulihan korban. “Karena dalam pasal TPPO ada hak korban. Hak korban ini konsekuensi dari kejahatan perdagangan orang. Itu diatur dalam UU dan dalam kasus ini itu tidak susah, yang paling gampang gaji tidak dibayar,” ucap Anam.

Komnas HAM juga berharap, masyarakat terutama warga Langkat yang mengetahui kasus kerangkeng manusia Terbit Rencana untuk berani memberikan kesaksian kepada Polda Sumut. Komnas HAM memastikan akan mendampingi warga yang ingin bersaksi. “Kalau ada kesulitan, bisa kontak Komnas HAM. Tim Komnas HAM akan membantu memberikan kesaksian sehingga kasus bisa terang benderang. Ketika proses cepat akan ada penahanan kepada tersangka lain,” tegas Anam.

Diketahui, Penyidik Direskrimum Polda Sumut akhirnya menetapkan Bupati Langkat nonaktif, TRP sebagai tersangka dalam kasus tewasnya penghuni kerangkeng miliknya. Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka ini setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus ini.

“Setelah menetapkan delapan tersangka, tim kemudian koordinasi dengan Komnas HAM termasuk LPSK,” katanya didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Selasa (5/4) sore.

Setelah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK, kemudian tim melakukan gelar Perkara dalam kasus ini. “Hari ini (Selasa, red) tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TRP sebagai orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggungjawab terhadap tempat itu dan ditetapkan sebagai tersangka,” terangnya.

Penyidik mempersangkakan TRP melanggar Pasal 2, Pasal 7 Pasal 10 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 333 KUHP, Pasal 351, Pasal 352 dan pasal 353 penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP dijontokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan 2 KUHP.

Penyidik masih terus bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. “Penyidik masih terus berproses melengkapi semua alat bukti yang ada. Dalam waktu dekat kita akan tuntaskan perkara ini,” ujarnya. Diketahui, TRP saat ini sedang ditahan oleh KPK terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). (dwi/jpc)

Arus Mudik Diprediksi Bakal Meledak

MUDIK: Sejumlah calon penumpang menunggu keberangkatan di Stasiun Kereta Api. Predisen Jokowi memprediksi, terjadi lonjakan pada mudik tahun ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk mempersiapkan dengan baik terkait arus mudik pada momen Lebaran 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi ledakan arus mudik yang terjadi.

Itu disampaikannya saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet di Istana Negara yang digelar pada Selasa (5/4).

“Hati-hati arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita,” kata Jokowi.

Atas dasar itu, Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk betul-betul mempersiapkan segala kebutuhan untuk menjaga momen mudik. “Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya,” ujarnya.

Pesan itu diucapkannya lantaran melihat akan adanya peningkatan jumlah pemudik pada tahun ini. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pelonggaran aturan pandemi Covid-19 pada Hari Raya Idul Fitri.

Sehingga diprediksi, masyarakat yang menunda dari dua tahun sebelumnya akan bakal memutuskan untuk mudik pada tahun ini. “Harus mulai dihitung betul, ini bisa kalau yang saya tangkap di bawah ini semuanya ini mau mudik semua, jadi persiapannya juga harus ekstra,” tandasnya.

Hati-hati Travel Gelap

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengingatkan, mudik tahun ini dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan syarat vaksinasi. Dapat dipastikan animo masyarakat pun akan jauh meningkat. Bahkan, diprediksi akan ada puluhan juta orang yang melakukan perjalanan di masa Ramadan dan Lebaran 2022.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. “Syarat vaksin agar segera dapat dipenuhi. Jika menggunakan kendaraan pribadi juga segera lakukan pengecekan kondisi kendaraan,” terang dia kepada JawaPos.com, Rabu (6/4).

Dia juga mengingatkan untuk menjaga kondisi tubuh dan mental tetap fit ketika melaksanakan mudik. Pastikan pengemudi sehat dan siap mengendarai kendaraan dalam kondisi jalanan lancar maupun padat,” terangnya.

Di sisi lain, ia mengimbau untuk tidak tergiur dengan pelaku angkutan yang memberikan harga murah. Sebab, dikhawatirkan itu merupakan travel ilegal yang keamanannya tidak terjamin. “Jangan terlena dengan travel gelap yang menawarkan jasa dengan harga murah, tapi sebenarnya ilegal. Tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan, bahkan tidak ada asuransi,” kata Adita.

“Pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan dan penindakan jika ditemukan praktik travel gelap ini,” imbuhnya.

Selain itu, terkait dengan angkutan mudik gratis, Kemenhub sedang mempersiapkannya menyambut masa mudik lebaran 2022. “Mudik gratis sedang dipersiapkan, nanti jika sudah ada informasi yang final akan kami sampaikan ke publik,” pungkas dia.

Mudik Gratis

Diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengadakan mudik gratis Idul Fitri 2022. Kuota pemudik yang bisa ikut sebanyak 10.500 orang. Salah satu syarat mudik gratisnya calon peserta harus mendaftar lebih dulu.

Peserta mudik gratis ini nantinya akan naik bus ke kampung halaman. Mudik gratis Kemenhub digelar akhir April 2022. Mekanisme pendaftaran mudik gratis tersebut dapat dilakukan secara daring (online) melalui website.

Registrasi peserta akan dibagi di 5 lokasi yaitu Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi dan Depok.

Kemenhub menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk kegiatan mudik gratis tahun 2022. Mudik gratis itu digelar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

“Rencana jumlah pemudik kurang lebih 10.500 orang yang dapat mengikuti program mudik gratis,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi kepada Antara seperti dikutip dari JawaPos.com, Rabu (6/4).

Ditjen Perhubungan Darat juga tengah menyiapkan sebanyak 350 armada bus untuk penumpang, dan sebanyak 34 truk untuk angkutan motor. “Program mudik gratis ini dianggarkan Rp10 miliar,” ujarnya.

Adapun syarat perjalanan bagi calon pemudik, berlaku aturan vaksinasi ke 1, ke 2 atau booster yang mengacu kepada Surat Edaran (SE) No 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Mudik Gratis TA 2022.

Ia menambahkan, SE tersebut nantinya mengatur tentang ketentuan prokes selama perjalanan, tidak diperkenankan mengobrol selama perjalanan, dan adanya sejumlah imbauan terkait prokes.

“Serta memerintahkan Direktorat terkait untuk melakukan pengawasan pelaksanaannya dengan menempatkan petugas pemantau atau pengawas,” pungkasnya.

Bukan Cuma Kemenhub, sejumlah BUMN juga berencana menggelar mudik gratis 2022, salah satunya Perum Damri. Direktur Utama Perum Damri Milatia Moemin juga mengatakan, program mudik gratis lebaran 2022 akan dikelola PT Jasa Raharja (Persero). Rencananya mudik gratis Jasaraharja 2022 akan berlangsung pada 27-28 April mendatang.

“Pada 27-28 April ada angkutan mudik gratis BUMN yang dikelola Jasa Raharja. Kemungkinan juga tanggal yang sama ada angkutan mudik gratis dari Pemprov DKI, tapi ini masih semuanya dalam proses,” kata Milatia dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/3) lalu.

Rencana mudik gratis lebaran 2022 bersama BUMN ini masih terus dibahas. Sampai saat ini, rencananya ada 105 bus yang disiapkan untuk 5.000 pemudik. “Kalau untuk mudik BUMN ada 105 (bus), tapi masih dalam taraf pembicaraan,” tuturnya.

Syarat Mudik Lebaran 2022

Berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease Tahun 2019, berikut aturan lengkap mudik lebaran 2022: Bagi yang telah mendapatkan dosis ketiga atau booster, tidak wajib menunjukkan hasil negatif PRC atau antigen sebagai syarat perjalanan;

Pelaku perjalanan dengan vaksinasi dosis kedua, wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen 1×24 jam atau hasil tes PCR 3×24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;

Pelaku perjalanan dengan vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif PCR minimal 3×24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

Pelaku perjalanan dengan kondisi khusus atau penyakit komorbid yang tidak bisa divaksinasi, wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang hasilnya diambil 3×24 jam sebelum berangkat.

Sementara, untuk anak usia kurang dari 6 tahun tidak diberlakukan testing, namun wajib didampingi pendamping perjalanan yang sudah memenuhi syarat testing dan vaksinasi. Bagi anak berusia 6-17 tahun mengikuti aturan vaksinasi dan testing PPDN umum. (jpc/dtc)

Pemerintah Tetapkan 29 April – 6 Mei Cuti Bersama, Ada 10 Hari Libur Lebaran

RAPAT TERBATAS: Presiden Jokowi memimpin Ratas mengenai Persiapan Menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,Rabu (6/4). Presiden menetapkan libur lebaran sejak 29 April hingga 6 Mei 2022.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Seiring dengan diizinkannya tradisi mudik jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, pemerintah memberi masyarakat jatah libur selama 10 hari. Libur Nasional dan cuti bersama Lebaran tahun ini akan berlangsung sejak 29 April hingga 6 Mei 2022. Presiden Joko Widodo pun memperkirakan, sekitar 85 juta orang akan melakukan mudik pada libur Lebaran tahun ini.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan libur nasional dan juga cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala negara menyampaikan, nantinya menteri terkait akan mengatur mekanisme libur nasional dan cuti bersama Lebaran.

“Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada 2-3 Mei 2022 dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri yaitu pada 29 April, 4, 5 dan 6 Mei 2022,” kata Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

“Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui surat keputusan bersama menteri-menteri terkait,” sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, cuti bersama bisa digunakan masyarakat untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara di kampung halaman. Namun, Jokowi tetap mengingatkan protokol kesehatan dan vaksinasi booster bagi masyarakat yang pergi mudik. “Tetap perlu saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai, kita semua harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi vaksin booster, harus tetap menjalankan prokes secara disiplin dan harus selalu bermasker saat ditempat umum atau dalam kerumunan,” paparnya.

Jokowi pun menyebut, perkiraan sekitar 85 juta orang yang akan melakukan mudik pada libur Lebaran 2022. “Perlu juga saya sampaikan jumlah pemudik saat ini diperkirakan 85 juta orang,” katanya.

“Pemudik dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) diperkirakan sekitar 14 juta orang; yang menggunakan kendaraan pribadi diperkirakan sebanyak 47 persen,” tambah Presiden.

Dia mengatakan, Pemerintah akan bekerja keras memberikan pelayanan maksimal agar para pemudik dapat melakukan perjalanan pulang kampung dengan aman dan nyaman. “Cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga, dan handai taulan di kampung halaman,” tambahnya.

Namun, Presiden Jokowi menegaskan, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai. “Kita harus selalu waspada, bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster, harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, dan harus selalu bermasker di tempat umum atau dalam kerumunan,” ungkap Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) persiapan Idul Fitri 1443 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta perjalanan mudik kali ini diatur secara tepat dan ketat, sehingga tidak menimbulkan risiko yang tidak diharapkan. Dia juga meminta jajarannya berupaya agar angka kasus penularan Covid-19 di Indonesia saat ini bisa dipertahankan, bahkan bisa lebih rendah usai Lebaran.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyampaikan bahwa masyarakat yang baru menerima dosis pertama vaksin Covid-19 masih diwajibkan melampirkan hasil Tes PCR yang berlaku 3×24 jam sebelum melakukan perjalanan mudik. Bagi mereka yang sudah menerima dosis kedua hanya perlu melampirkan hasil tes antigen 1×24 jam atau PCR 3×24 jam, sedangkan masyarakat yang sudah mendapatkan dosis penguat atau booster tidak perlu tes lagi sebagai syarat perjalanan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan pelaksanaan mudik Lebaran 2022 diatur secara tepat dan ketat. Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas mengenai persiapan menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/4).

“Presiden juga meminta agar pelaksanaan perjalanan mudik tahun ini betul-betul diatur secara tepat dan yang ketat, betul-betul tidak menimbulkan risiko-risiko yang tidak perlu sehingga semua orang bisa menikmati mudiknya dengan gembira dan sampai tujuan dengan selamat,” ujar Muhadjir, dikutip dari video keterangan pers yang diunggah di laman Sekretariat Kabinet.

Dalam rapat kabinet tersebut, Muhadjir mengatakan, terdapat beberapa hal yang dibahas terkait mudik Lebaran 2022, termasuk di dalamnya persiapan mudik, penyaluran bantuan sosial (bansos), serta peningkatan cakupan vaksinasi dan kebutuhan vaksin di wilayah asal atau tujuan mudik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 76-78 juta penduduk Indonesia bakal melakukan mudik Lebaran tahun ini setelah dua tahun yang lalu terhalang pandemi Covid-19. (jpc/kps/bbs/adz)

Polisi Damaikan Dua Kelompok Bertikai di Percut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polrestabes Medan mendamaikan dua kelompok warga yang terlibat cekcok hingga berujung pengerusakan rumah di Jalan Tanjungbunga, Dusun I Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, dengan cara mediasi atau restoratif justice. Dua kelompok yang bertikai hingga berujung saling lapor itu, yakni Zulinar Zebua istri dari Yulianus Dohare, serta Sabar Silalahi dan M Zainul Arifin.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, kedua kelompok tersebut sepakat menjalin perdamaian secara kekeluargaan dan tidak saling melapor kembali. Disebutnya, proses perdamaian berlangsung di Kantor Desa Amplas, Jalan Protokol, Dusun 1 Tambak Rejo, Kecamatan Percut Seituan. “Mediasi disaksikan Kepala Desa Amplas Edi Purwanto, Kanit Opsnal 4 Sat Intelkam AKP HT Pakpahan, Bhabinkamtibmas Polsek Percut Seituan Aipda Suwandi dan Babinsa Koramil Percut Seituan Serda M Rasyid,” kata Valentino, Selasa (5/4).

Ia mengungkapkan, terhadap Yulianus Dohare dan Sabar Silalahi serta rekan-rekannya yang ditetapkan sebagai tersangka sudah ditangguhkan penahanannya pada Jumat (1/4) lalu. Selain itu, penyidik tengah menyiapkan administrasi penyidikan untuk penghentian penyidikan perkara saling lapor tersebut. “Diharapkan dengan terjalinnya perdamaian secara kekeluargaan ini, keamanan dan kenyamanan di Desa Amplas bisa terwujud,” tandasnya.

Sebelumnya, ratusan warga dari Dusun Wulansuari, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang mendatangi Polrestabes Medan Jalan HM Said, Sabtu (5/3) siang. Aksi yang dikomandoi Berliana (26), meminta kepada pimpinan yang ada di Polrestabes Medan segera membebaskan dua orang warga yang ditahan oleh pihak kepolisian, Josua Simamora dan Dani Limbong. “Kedua warga yang ditangkap juga tidak ada surat penangkapannya dan juga dua orang diduga sebagai pelakunya adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Julianus Doharo dan kawan-kawan,” ucap Berliana (26) pimpinan aksi yang berorasi di Mapolrestabes Medan.

Menurut Berliana, permasalahan tersebut dipicu persoalan sepele yang berujung pada percekcokan pada 21 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Wulanduari, Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan.(ris/azw)

Kedua pihak juga sama-sama saling melaporkan. Josua Simamora dan Dani Limbong yang juga mengalami luka-luka melaporkan ke Polsek Percut Seituan. Namun prosesnya terkesan lamban.

Sementara Yulianus Dohare yang membuat laporan di Polrestabes Medan langsung ditanggapi. Hal inilah yang membuat kesal masyarakat, sehingga memutuskan untuk bersama-sama mendatangi Polrestabes Medan.

Massa menuntut keadilan, di mana Yulianus yang juga sudah dilaporkan tetapi masih tetap terlihat berkeliaran. Massa juga meminta kepada Kapolrestabes melepaskan kedua warga dari Desa Wulan Suari tersebut. “Aksi yang dilakukan aksi damai untuk meminta keadilan kepada pimpinan Polrestabes Medan agar objektif melihat kasus yang ada,” terangnya. (ris/azw)

Sidang Kurir Sabu 7 Kg, Lima Warga Tanjungbalai Dituntut 18 Tahun Penjara

SIDANG: Lima warga Tanjungbalai, terdakwa kurir sabu seberat 7 kg menjalani sidang tuntutan secara virtual di PN Medan, Selasa (5/4). agusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lima terdakwa kurir sabu seberat 7 kg asal Tanjungbalai dituntut masing-masing 18 tahun penjara. Tuntutan dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Buha Reo Saragi, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (5/4).

Para terdakwa yakni, Asrul Abdul Gani alias Acun, Dedek Faisal Marpaung, Hadi Syarial, Muhammad Anand Khan dan Zunaidi Sitorus alias Ucok kesemuanya warga asal Tanjungbalai, dinilai terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) junto (Jo) Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Meminta majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, agar menjatuhkan para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara,” ujarnya.

Menurut JPU, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika. “Hal meringankan, para terdakwa bersikap sopan dipersidangan,” katanya.

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa diberikan kesempatan untuk menyusun nota pembelaan yang akan dibacakan pada sidang pekan mendatang.

Mengutip surat dakwaan, pada September 2021, terdakwa Asrul Abdul Gani dihubungi Iyek (DPO), saat berada di rumahnya di Jalan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Tanjungbalai.

Tujuannya ingin menyuruh terdakwa untuk menerima narkotika jenis sabu dari orang suruhan Iyek, sebanyak 7 kg yang kemudian dibawa dan diserahkan kepada Muhammad Anand Khan di Jalan Setiabudi, Medan.

Terdakwa Asrul dijanjikan upah uang senilai Rp8 juta per kilogramnya. Kemudian terdakwa bersedia menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu Iyek menjelaskan, akan ada seseorang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa Asrul. Setelah itu, terdakwa Asrul menghubungi Zunaidi Sitorus, menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa ingin mengajak untuk turut bersama membawa sabu sebanyak 7 kg dari Kota Tanjungbalai menuju ke Kota Medan.

Terdakwa berjanji akan memberikan upah sebesar Rp20 juta, apabila bersedia membantu membawa dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dari Kota Tanjungbalai menuju Medan.

Terdakwa juga menyuruhnya mencarikan mobil dan supir untuk selanjutnya akan digunakan sebagai alat transportasi dari Tanjungbalai ke Medan membawa sabu tersebut.

Sekira pukul 17.40 Wib, dua orang laki-laki berboncengan dengan sepeda motor datang ke rumah terdakwa dan meletakkan satu buah tas ransel warna hitam yang berisikan sabu tersebut di teras rumah.

Kemudian, terdakwa bersama rekan terdakwa lainnya tiba Medan pada awal Oktober, tepatnya di seputaran Jalan Setiabudi. Sekira pukul 16.30 Wib, tiba-tiba laju mobil dihentikan oleh mobil petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan di dalam mobil dan menemukan dari dalam mobil berupa satu buah tas ransel warna hitam berisikan sabu.

Saat itu juga anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Dari para terdakwa diamankan barang bukti sabu seberat 7 kg. (man/azw)

Sidang Kurir Sabu 10 Kg, Terdakwa Dituntut 20 Tahun Penjara

TUNTUTAN: Armansyah terdakwa kurir sabu menjalani sidang tuntutan secara virtual di PN Medan, Rabu (6/4).agusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Armansyah (52) warga Jalan Bunga Raya, Medan Selayang dituntut 20 tahun penjara. Dia dinilai terbukti atas kasus kurir sabu seberat 10 kilogram (kg), dalam sidang virtual di Ruang 7 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (6/4).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan dalam nota tuntutannya, perbuatan terdakwa dinilai melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun, denda Rp2 miliar, subsidar 6 bulan penjara,” ujarnya.

Usai tuntutan dibacakan, hakim ketua Lucas Sahabat Duha memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Mengutip surat dakwaan, perkara ini bermula pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu sekira pukul 22.00 WIB, saat anggota kepolisian mendapatkan informasi dari informan, yang menjelaskan bahwa terdakwa akan menerima sabu dan akan melintas dari seputaran di Jalan KL Yos Sudarso, Medan Labuhan.

Informan mengatakan, bahwa terdakwa berkendara pada tengah malam dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa jenis sabu seberat 10 kg, di dalam 10 kemasan plastik Guanyinwang berwarna hijau.

Bahwa dari pengakuan terdakwa, diperoleh dari seseorang perempuan yang tidak dikenal atas perintah Kojek, untuk dibawa ke tempat Kojek dan apabila selesai mengantarkan sabu tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar Rp50 juta.

Selanjutnya, terdakwa berikut barang bukti yang disita, dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk Penyidikan lebih lanjut. (man)

Dugaan Tambang Emas Ilegal, BAP Lengkap, AAN akan Diserahkan ke Kejatisu

Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencananya Kamis ini (7/4), bos tambang emas ilegal di Kabupaten Madina, Ahmad Arjun Nasution atau AAN bakal diserahkan Kepolisian Daerah Sumatera utara (Polda Sumut) ke kejaksaan. Menyusul, berkas perkaranya juga sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumut (JPU Kejatisu) sudah lengkap.

Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Hadi Wahyudi yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Ahmad Arjun Nasution dinyatakan lengkap (P21) pada Kamis (31/3) lalu dan yang bersangkutan diminta hadir pada Senin (4/4) untuk diserahkan ke JPU namun tidak dapat hadir dengan alasan sakit.

“Berkas dinyatakan lengkap pada Kamis (31/3) lalu, penyidik melayangkan surat panggilan kepada tersangka AAN untuk hadir di Mapoldasu pada Senin (4/4), namun kuasa hukumnya minta ditunda pada Kamis (7/4) dengan alasan kliennya sedang sakit,” katanya, Senin (5/4) malam.

Penyerahan (P22) itu, lanjutnya, dimaksudkan tersangka berikut barang bukti. “Jadi yang diserahkan ke JPU pada Kamis 7 April 2022 nanti adalah tersangka AAN berikut barang bukti dalam kasus itu,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, tersangka Ahmad Arjun Nasution ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pertambangan emas ilegal (Illegal Mining) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) atas Laporan Polisi Nomor: LP/1645/IX/2020/SPKT “II” tanggal 1 September 2020, dengan tuduhan melakukan aktivitas pertambangan emas ilegal tanpa memiliki izin dan tidak mempunyai izin lingkungan dari Pemerintah.

Tersangka yang diketahui ketua ormas di Mandailing Natal (Madina) itu terakhir diperiksa penyidik Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Poldasu pada Selasa (15/3) pascaberkas pemeriksaanya dikembalikan jaksa untuk dilengkapi. Tersangka AAN saat itu diperiksa sejak pagi hingga siang hari.(dwi/azw)

Jadi Kurir Sabu 550 Gram, Warga Sunggal Ngaku Diupah Rp1,1 Juta

DAKWAAN: JPU membacakan dakwaan terhadap Heri Fitriyanto terdakwa kurir sabu di PN Medan, Rabu (6/4). agusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Heri Fitriyanto alias Ogut (37) warga Jalan Pungguk, Medan Sunggal, didakwa atas kasus kurir sabu seberat 550 gram, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (6/4).

Jaksa penuntut umum (JPU) Rumondang manurung dalam dakwaannya menguraikan, terdakwa selama ini diketahui bekerja dengan Muhammad Zakir (buron) sebagai kurir paket narkoba jenis sabu. Informasi tersebut diperkuat oleh masyarakat sekitar Jalan Punggak, lalu Polisi melakukan penyelidikan.

“Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekitar pukul 14.30, saksi Polisi Rahmad Hidayat melakukan pemesanan narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram kepada Muhammad Zakir, dan sepakat melakukan transaksi di Jalan Pungguk, tepatnya disamping Hotel Saka,” ungkap JPU.

Kemudian, lanjut JPU, terdakwa Ogut lalu dihubungi oleh Muhammad Zakir, memberitahukan ada orderan mengantarkan barang paket sabu dan terdakwa di suruh untuk datang menjemput paket sabu ke Ruko Tomang Elok.

“Kemudian terdakwa bertemu dengan Muhammad Zakir dan menerima satu bungkus plastik kresek berisi 5 bungkus paket sabu seberat 500 gram, dan 1 bungkus plastik klip bening tembus berisi 50 gram,” katanya. Setelah itu, terdakwa langsung memasukkan paket sabu ke dalam bagasi di bawah jok sepeda motornya. Sesuai kesepakatan, terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp1,1 juta.

JPU melanjutkan, setelah menerima sabu, terdakwa langsung menghubungi nomor handphone penerima yaitu saksi Rahmad Hidayat dan sepakat untuk bertemu di samping Hotel Saka.

Namun, saat terdakwa menyerahkan paket sabu tersebut langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” sebut JPU. Usai mendengarkan dakwaan, hakim ketua Denny Lumbantobing menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda keterangan saksi. (man/azw)

MUI Langkat Ajak AGPAII Majukan Guru PAI

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi garda terdepan dalam membentuk generasi bangsa yang Islami. Pasalnya, guru PAI yang bersentuhan langsung dengan peserta didik mulai tingkat SD hingga SLTA. Karenanya, keberadaan para guru Agama Islam harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

“Guru PAI sebagai ulamanya di sekolah, yang menentukan arah anak didik sebagai generasi Islami yang takut Allah SWT dan berakhlak mulia di kehidupan sosial,” kata Ketua MUI Langkat, H Zulkifli A Dian Lc melalui Wakil Ketua MUI Langkat H Khairi El Fuad saat menerima silaturahim Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten Langkat di Sekretariat MUI Langkat, Jalan Diponegoro Nomor 1, Komplek Depag Langkat, Rabu (6/4/2022).

Untuk itu, MUI Langkat sangat mengapresiasi terbentuknya DPD AGPAII di Bumi Bertuah ini. “Kita berharap keberadaan guru PAI ini diperhatikan oleh pemerintah dan instansi terkait. Sebab, karakter anak bangsa ini ditentukan oleh Guru PAI,” kata Bendahara MUI Langkat, H Mansyur.

Dia juga mengatakan, pondasi Pendidikan Agama Islam itu harus dibentuk semenjak usia dini. “Oleh karena itu, MUI akan berkerjasama dengan AGPAII demi memajukan PAI di Kabupaten Langkat,” pungkas H Mansyur.

Ketua DPD AGPAII Langkat, M Ishak MPd mengucapkan terima kasih kepada MUI yang telah menerima mereka. Ishak menjelaskan, AGPAII merupakan organisasi profesi Guru PAI yang mempunyai hierarki (tingkatan atau jenjang jabatan) mulai dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD).

“AGPAII ini sudah berusia 14 tahun, tapi di Kabupaten Langkat baru terbentuk dan SK keluar pada akhir 2021. Di Kabupaten Langkat ini, setidaknya ada 1.000 Guru PAI,” ungkap Ishak yang saat itu didampingi pengurus lainnya yakni Drs Abdul Rahim, Yuslan MPdI, Ahmad Mujani SAg, Sugianto SPdI, Abdul Rahim Daulay.

Dalam struktur organisasi, sebut Ishak, MUI Langkat sebagai penasehat DPD AGPAII. Karenanya, ia meminta bimbingan dan nasihat dari ulama untuk kemajuan Guru PAI agar Maju, Bermartabat dan Berseri (religius). “Mohon nasihat dari MUI Langkat agar setiap langkah dan perbuatan AGPAII selalu diberikan arahan dan motifasi pada Guru PAI agar dapat diterapkan saat kami mengajar di sekolah,” harapnya sembari menyerahkan SK DPD AGPAII kepada Wakil Ketua MUI Langkat H Khairi El Fuad.

Dalam kesempatan itu, Ishak juga mengundang MUI Langkat dalam acara pelantikan DPD AGPAII sekaligus halal bihalal yang akan digelar pada Bulan Syawal 1443 Hijriah atau Mei 2022. (rel/adz)

Dugaan Penyelewengan Anggaran KPID Sumut, Poldasu Disebut Bakal Panggil Sabrina

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut segera memanggil mantan Sekdaprov Sumut, Dr Ir Hj R Sabrina MSi terkait SK Perpanjangan masa jabatan KPID Sumut periode 2016-2019 yang berimbas pada dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp3,6 miliar.

Hal ini diungkap Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edi Simatupang usai memberikan keterangan yang disertai bukti kepada penyidik Ditkrimsus Polda Sumut, Selasa (5/4/2022) sore. “Ya, tadi saya sudah kasih keterangan sejelas-jelasnya sesuai dengan pertanyaan penyidik. Nanti giliran mantan Sekda Pemprov Sumut, Ibu Sabrina yang dipanggil,” ungkap Edi.

Disampaikan Edi, ada 3 hal penting dan saling berkaitan yang menjadi pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan terhadap dirinya. Pertama, terkait surat balasan yang dikeluarkan Sabrina dan dianggap sebagai SK Perpanjangan oleh anggota KPID Sumut 2016-2019.

Kedua, soal pemakaian anggaran yang dianggap tidak sah karena anggota KPID Sumut tersebut dalam penggunaannya berlandaskan SK perpanjangan yang tidak sah. Ketiga, bendahara KPID Sumut tidak dijabat oleh ASN. “Surat ini yang menjadi titik awalnya. Ini dianggap mereka seperti SK, jadi mereka bekerja berdasarkan surat ini. Kok bisa, harusnya meskipun diperpanjang, Gubernur yang harus mengeluarkan SK nya. Yang fatal sekali, bendaharanya bukan ASN. Kok bisa,” cecarnya.

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Sumut Kombes Pol John Charles Edison Nababan SIK MH, belum memberikan komentar apapun mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Lembaga Lingkar Indonesia, meskipun telah dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp.(rel/adz)

1...2,6202,6212,622...15,759Page 2,621 of 15,759

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor