Home Blog Page 2622

Polres Labuhanbatu Tangkap Dua Pengedar Sabu

PAPARKAN: Polres Labuhanbatu memaparkan penangkapan dua warga Desa Kampung Dalam diduga terlibat mengedarkan sabu.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Personel Sat Narkoba Polres Labuhanbatu menangkap dua tersangka pengedar sabu merupakan Warga Desa Kampung Dalam. Di antaranya, tersangka Nrimo, dibekuku karena kepemilikan narkotika, Sabtu (4/6).

Kasat Narkoba AKP Martualesi Sitepu, dalam konfrensi persnya, Senin (6/6) menyebutkan dari tersangka disita barang bukti berupa sebungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,23 gram bruto dan 1 unit ponsel warna hitam.

“Tersangka berhasil ditangkap dari hasil penyelidikan selama sepekan. Dimana saat itu tersangka sedang menunggu pembeli di jalan lintas kampung dalam dan saat dilakukan penangkapan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diamankan dari tangan kanannya,” kata Kasat.

Dari hasil pemeriksaan, Nrimo merupakan ayah 4 orang anak menerangkan sudah 3 kali mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan upah gratis menggunakan narkotika jenis sabu.

Adapun narkotika jenis sabu diperoleh dari berinisial Wili. Selanjutnya dari keterangan Nrimo dilakukan pengembangan ke rumah tersangka Wili yang masih satu desa dengannya. Wili pun ditangkap.

Dari Wili disita barang bukti berupa sebungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 13, 86 gram bruto, sebungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,55 gram bruto, 2 bungkus plastik klip kosong, 1 buah timbang elektrik, 1 buah skop, 1 buak kotak kecil warna putih dan 1 unit ponsel warna biru.

Dari hasil pemeriksaan tersangka Wili masih berstatus lajang menerangkan bahwa sudah 3 kali mengedarkan sabu kepada pembeli. Dalam sehari menjual narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dengan keuntungan sebesar Rp100.000 per gramnya.

Wili mengaku sabu diperoleh dari U. Selanjutnya dari keterangan Wili dilakukan pengembangan ke rumah U di Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun U tidak berhasil ditemukan

Tersangka Nrimo dan Wili dijerat melanggar pasal 114 ayat Sub pasal 112 ayat dari UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara (fdh/azw)

Mantan Dirut BUMD Sibolga Divonis 1,5 Tahun Penjara

PUTUSAN: Mantan Dirut BUMD Kota Sibolga, Nuzar Carmina terdakwa kasus korupsi menjalani sidang putusan dio Pengadilan Tipikor Medan, Senin (6/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Sibolga Nauli, Nuzar Carmina divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Dia terbukti bersalah korupsi ratusan juta dengan cara mengubah harga barang dan pertanggung jawaban fiktif.

Majelis hakim diketuai Sulhanuddin dalam amar putusannya, perbuatan terdakwa Nuzar melanggar Pasal 3 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan terdakwa Nuzar Carmina oleh karenanya dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta, subsider 1 bulan kurungan,” ujarnya dalam sidang virtual, di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Senin (6/6).

Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp104 juta. Dengan ketentuan satu bulan setelah perkara pokoknya sudah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.

“Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 6 bulan,” tegas hakim.

Sementara dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya dan telah lanjut usia,” kata hakim.

Diketahui vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya terdakwa dituntut 4 tahun penjara, denda Rp400 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu, dituntut membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp104.804.020, subsider 1 tahun penjara.

Atas putusan hakim, baik penasihat hukum terdakwa dan JPU kompak menyatakan pikir-pikir.

Diluar persidangan, disinggung tidak adanya perintah penahanan dari hakim, JPU mengatakan masih menunggu salinan putusan hakim.

“Memang tadi tidak ada disebutkan, tapi dalam tuntutan kami (JPU) ada perintah supaya terdakwa ditahan,” tandanya. (man/azw)

Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Polisi Tangkap Polisi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Oknum Sabhara Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan berinisial WW ditangkap Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Medan, Jumat (3/6), sekira Pukul 13.00 WIB.

Pasalnya, saat sedang melakukan penggerebekan di rumah WW, di Jalan Pondok Surya, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, petugas menemukan peralatan konsumsi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah ruangan yang tertutup rapat.

Tersangka pun langsung diboyong ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (6/6), Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kabid Humas Polda Sumut), Kombes Pol Hadi Wahyudi membenarkan penangkapan tersebut.

“Saat ini kasusnya sedang diproses di Polda Sumut,” ujarnya.

Menurut Hadi, WW telah mengakui bahwa peralatan konsumsi sabu-sabu itu miliknya. Dia pun juga telah mengakui mengirimkan barang haram tersebut kepada Hakim Yudi Rozadinata di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Lebak, Banten yang merupakan sepupunya.

“Oknum WW, berdasarkan hasil interogasi sementara mengakui, barang tersebut dia kirim kepada seorang hakim di PN Rangkasbitung. Dia sudah mengirimkannya sebanyak lima kali. Terakhir, dia mengirimkan sabu-sabu sebanyak 20 gram ke PN Rangkasbitung, dengan imbalan uang dari Yudi sekitar Rp13 juta,” katanya.

Hadi menjelaskan, WW juga mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang bandar berinisial S. Dia menyebut S adalah teman Yudi. Polrestabes Medan dan Polda Sumut sedang mendalami informasi ini. “Ini lagi kita kejar karena sudah ada pengakuan. Jangan sampai putus di tengah jalan,” tegasnya. Diketahui, WW sudah menjalani pemeriksaan di Kasi Propam Polrestabes Medan. (dwi/azw)

Anggota DPRD Tanjungbalai Didakwa Dugaan Korupsi

SIDANG: Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Dahman Sirait terdakwa kasus dugaan korupsi menjalani sidang dakwaan secara virtual di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (6/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Dahman Sirait (37) menjalani sidang perdana secara virtual, di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (6/6). Pasalnya, dia didakwa atas kasus dugaan korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Renhard menguraikan dalam dakwaannya, terdakwa Dahman Sirait merupakan orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

“Peristiwa berkisar April 2016 sampai dengan Agustus tahun 2018, perbuatan itu dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi, Saksi Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira (keduanya telah dihukum),” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata JPU, Keterlibatan terdakwa Dahman Sirait bukan sebagai anggota dewan, tapi turut bermain dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan SID Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai.

Pelaksanaan pekerjaan tak berjalan mulus sebab pekerjaan disubkan kepada pihak lain, sehingga berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kota Tanjungbalai terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan senilai Rp488.761.410.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana,” sebut JPU.

Usai mendengarkan dakwaan, majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan eksepsi pada sidang pekan depan.

Usai persidangan, JPU Renhard mengatakan kepada awak media, perkara ini terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, namun kapasitas terdakwa Dahman Sirait bukan sebagai anggota dewan.

Saat ditanya prihal keterlibatan terdakwa dalam kegiatan Pekerjaan Pembuatan SID Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Ruas Jalan Lingkar Utara Kota Tanjungbalai, JPU enggan menjawab.

“Nanti kita lihat dipersidangan, apa keterilbatan terdakwa dalam perkara ini, yang jelas ia terkait langsung dengan Anwar Dedek Silitonga selaku Direktur PT Citra Mulia Perkasa Abadi, Saksi Endang Hasmi selaku Direktur PT Fella Ufaira,” tandasnya. (man/azw)

Dua Pelaku Curanmor Babak Belur Dihajar Massa

DITANGKAP: Kedua pelaku Curanmor babak belur dimassa, di Jalan Pasar VII, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Minggu (5/6).

MEDAN, SUMTUPOS.CO – Dua pria dihajar massa di Jalan Pasar VII, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Minggu (5/6) sekira pukul 16.00 WIB. Pasalnya, mereka kepergok sedang berupaya melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Hal itu dibenarkan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sunggal, Kompol Chandra Yudha Pranata, saat dikonfirmasi Sumut Pos di Medan, Senin (6/6).

Dijelaskannya, korban merupakan seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang nyambi sebagai driver ojek online (Ojol). Korban yang diketahui bernama Arpin Ekin Suranta Ginting (27) ini, adalah warga asal Desa Juhar Ginting Sada Nioga, Tanah Karo.

“Saat itu, korban memarkir sepeda motornya di gang kecil di samping sebuah warung kopi. Setelah itu, ia pun duduk di warung kopi tersebut sambil menunggu orderan,” katanya.

Tak dinyana, papar Chandra, salah seorang pelaku mendekati dan kemudian mematahkan stang sepeda motor korban. Aksi pelaku dilihat oleh warga yang mengenali bahwa itu motor korban dan langsung meneriaki pelaku maling. Pelaku pun sempat lari bersama temannya yang sudah menunggu di seberang jalan.

“Kedua pelaku pun dikejar oleh warga sekitar ke arah Flyover Jamin Ginting, tepatnya di dekat Rumah Makan Olakisat. Kedua pelaku berhasil ditangkap dan dihajar massa.,” ujarnya.

Adapun, tambahnya, kedua pelaku yang diamankan yakni, Faisal Malik (25) warga Jalan Setia Budi, Kelurahan Kenanga Sari 3 Gang Tengah, Kecamatan Medan Sunggal dan Ibrahim Simamora (37) warga Jalan Medan-Binjai. (dwi/azw)

Idul Adha Tahun Ini Berpotensi Berbeda

SUMUTPOS.CO – Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah berpotensi terjadi perbedaan. Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 9 Juli 2022, sedangkan pemerintah diprediksi bakal menetapkan Idul Adha 1443 Hijriah
jatuh pada 10 Juli 2022.

PROFESOR Riset Astronomi-Astrofisika BRIN, Thomas Djamaluddin, menyampaikan analisisnya mengenai potensi perbedaan Idul Adha tersebut. Thomas mengawali penjelasannya dengan membeberkan mengenai garis tanggal yang dibuat dengan menggunakan kriteria yang berlaku di masyarakat.

Menurutnya, saat ini ada dua kriteria utama yang digunakan di Indonesia: kriteria wujudul hilal dan kriteria baru MABIMS. Kriteria Wujudul Hilal yang digunakan Muhammadiyah mendasarkan pada kondisi bulan lebih lambat terbenamnya daripada matahari. “Kriteria Baru MABIMS mendasarkan pada batasan minimal untuk terlihatnya hilal (imkan rukyat atau visibilitas hilal), yaitu fisis hilal yang dinyatakan dengan parameter elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimum 6,4 derajat dan fisis gangguan cahaya syafak (cahaya senja) yang dinyatakan dengan parameter ketinggian minimum 3 derajat. Kriteria Baru MABIMS digunakan oleh Kementerian Agama dan beberapa ormas Islam,” kata Thomas dalam blog-nya seperti dikutip Senin (6/6). Thomas sudah mengizinkan tulisannya untuk dikutip.

Thomas menerangkan, pada Maghrib 29 Juni 2022 posisi bulan di Indonesia sudah di atas ufuk. Dengan demikian, kriteria wujudul hilal seperti yang disampaikan di atas sudah terpenuhi. “Itu sebabnya Muhammadiyah di dalam maklumatnya menyatakan 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada 30 Juni 2022 dan Idul Adha jatuh pada 9 Juli 2022. Hari libur nasional yang menyatakan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 9 Juli 2022 didasarkan pada kriteria lama MABIMS, yaitu tinggi minimal 2 derajat dan elongasi 3 derajat atau umur bulan 8 jam,” ungkap Thomas yang juga Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia Kemenag.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, garis tanggal kriteria baru MABIMS menunjukkan pada Maghrib 29 Juni 2022, tinggi bulan di Indonesia umumnya kurang dari 3 derajat elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Kondisi itu berarti bahwa hilal terlalu tipis untuk bisa mengalahkan cahaya syafak yang masih cukup kuat.

“Akibatnya, hilal tidak mungkin dapat dirukyat. Secara hisab imkan rukyat (visibilitas hilal), data itu menunjukkan bahwa 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah akan jatuh pada 1 Juli 2022 dan Idul Adha jatuh pada 10 Juli 2022. Konfirmasi rukyat akan dilakukan pada 29 Juni dan diputuskan pada sidang itsbat awal Dzulhijjah 1443,” beber Thomas.

Sementara itu, di Arab Saudi kemungkinan Idul Adha jatuh pada 9 Juli 2022. Hal ini berdasarkan ketinggian hilal di Observatorium Al-Hilal Mecca Clock Tower telah mencapai 5,60 derajat dengan elongasi mencapai 6,35 derajat.

Tunggu Sidang Isbat

Menanggapi potensi perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghimbau kepada umat Islam untuk menunggu hasil sidang isbat oleh Kementrian Agama yang akan melibatkan seluruh Ormas-ormas Islam dan MUI. Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi mengatakan, potensi terjadinya perbedaan perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijroah disebabkan oleh penentuan 1 Dzulhijjah yang bisa saja terjadi pada tanggal 30 Juni atau 1 Juli 2022.

Hal tersebut, menurut Kiai Jaidi, juga akan mempengaruhi 10 Dzulhijjah untuk merayakan Idul Adha 1443 H antara tanggal 9 Juli atau 10 Juli 2022. Kiai Jaidi menjelaskan, proses penentuan hilal menganut wujudul hilal dan atau rukhiyatul hilal. ‘’Ketinggian derajat hilal sepakat ahli hisab kurang lebih dua derajat. Menurut perhitungan MABIMS itu masih di bawah 3 derajat kemungkinannya bisa dilihat, tapi walaupun demikian, keharusan untuk melihat rukhiyatul hilal,’’ kata kiai Abdullah Jaidi dikutip dari MUIDigital, Senin (6/6).

Kiai Jaidi menambahkan, penentuan yang dilakukan pada 29 Juni tersebut akan menentukan apakah besoknya sudah 1 Dzulhijjah atau belum. Kiai Jaidi mengatakan, penghitungannya sama, hanya saja ada dua paham yaitu Wujudul Hilal dan Rukhyah.

Kiai Jaidi menjelaskan, Wujudul Hilal biasanya digunakan oleh Muhammadiyah. Apabila sudah melihat 0 plus itu sudah wujud. Artinya, esok hari sudah awal bulan. Sedangkan Rukhyah, kata kiai Jaidi, masih 0 sekian atau 1 derajat sekian itu hilal sangat tipis dan tidak mungkin bisa dilihat sehingga dikenakan istibal 30 hari.

‘’Sehingga tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 1 Juli 2022. Nah dalam hal ini bagaimanapun juga harus dilihat rukhyatul hilal, sukur-sukur pada malam 30 Dzulqoidah bisa terlihat hilal ketinggian 2 derajat sekian, kalau ternyata ada yang melihat hilal maka esok harinya tanggal 30 Juni itu sudah menjadi 1 Dzulhijjah,’’ tambahnya.

Kiai Jaidi menambahkan, apabila sudah ada yang melihat hilal dan 1 Dzulhijjah jatuh pada tanggal 30 Juni 2022, maka dipastikan perayaan Idul Adha 1443 H akan dilaksakan secara bersama. ‘’Tetapi ternyata tidak keliatan rukhiyatul hilal, maka dikenakan Dzulkijjah 30 hari. Sehingga, pengumuman pemerintah akan mengatakan bahwa Idul Adha akan jatuh pada tanggal 10 Juli sesuai dengan kalender,’’ ungkapnya.

Meski ada potensi perbedaan, Kiai Jaidi menghimbau untuk tetap menjaga semangat persatuan dan kebersamaan. Kiai Jaidi menuturkan, Hari Raya Idul Adha merupakan Hari Raya Quban yang waktunya sampai ahya muntasrik. ‘’Jadinya masih ada waktu yang luang beberapa hari untuk melaksanakan Idul Adha bersama-sama,’’ tegasnya.

Selain itu, kiai Jaidi juga menghimbau untuk menghormati umat Islam yang sudah mendahului untuk merayakan Idul Adha. Juga sebaliknya, umat Islam yang sudah merayakan hendaknya untuk menghormati mereka yang sedang berpuasa Arafah karena masih menganggap tanggal 9 Dzulhijjah. ‘’Jadi artinya 9 Dzulhijjah itu hari Arafah (atau) hari tasuha di tanggal 9 Dzulhijjah. Bagi kita yang di luar menunaikan ibadah haji di sunnah kan untuk berpuasa 9 Dzulhijjah walaupun saudara kita sudah berlebaran haji,’’ kata dia.

Pada saat tersebut, kiai Jaidi sangat menekankan untuk saling menghormati, juga semangat untuk berqurban, semangat setia kawan, semangat untuk saling menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim.

Menurutnya, hal ini menjadi point yang paling penting dalam perayaan Idul Adha. Terlebih, persatuan dan kesatuan umat sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi akhir-akhir ini dalam situasi politik yang beraneka ragam, situasi hoax atau mendeskriditkan umat Islam. ‘’Jadi harus menyatukan barisan kita, menyatukan semangat untuk kepentingan agama dan negara. Itu semangatnya yang tidak boleh kendor,’’ pungkasnya.(dtc/bbs/adz)

Menko Airlangga: Indonesia Punya Modal Kuat untuk Menghadapi The Perfect Storm

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejarah membuktikan, sejak dari krisis moneter tahun 1998 dan resesi ekonomi tahun 2008 hingga krisis pandemi Covid-19 tahun 2020, Indonesia selalu mampu bangkit menghadapi tantangan yang ada. Meski demikian, Pemerintah selalu mewaspadai seluruh kondisi yang ada terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan perekonomian global ke depan.

Pasca pandemi Covid-19, perekonomian global masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Lembaga IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 dari 4,4% menjadi 3,6% dan memproyeksikan inflasi yang lebih tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Ceramah Umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV tahun 2022 Lemhanas secara virtual, Senin (6/06), menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah dihadapkan pada Badai yang Sempurna (The Perfect Storm) atau 5C, yakni krisis multidimensi yang terjadi pada saat bersamaan dan dengan kompleksitas yang tinggi. Tantangan dan krisis tersebut yakni Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living.

Namun, Pemerintah tetap optimis memandang perekonomian Indonesia tahun 2022. Pada Q1-2022, Indonesia berhasil melanjutkan tren pemulihan dengan baik dimana ekonomi berhasil tumbuh 5,01% (yoy), lebih baik dibandingkan sejumlah negara lainnya seperti Tiongkok, Singapura, Korsel, Jerman, dan Amerika Serikat. Tren pemulihan tersebut dicerminkan juga dengan kembalinya Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income) sejak akhir tahun 2021. Hal tersebut juga seiring dengan terlihatnya tren penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

“Untuk memastikan pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut di tahun ini, Pemerintah kembali menjalankan Program PEN yang diarahkan untuk jobs-stimulating recovery dengan total anggaran Rp455,62 triliun. Hingga akhir Mei 2022 lalu, alokasi tersebut telah dapat terealisasi hingga Rp90,80 triliun yang utamanya digunakan untuk perlindungan masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.

Sebagai salah satu Program PEN, Kartu Prakerja bertujuan meningkatan skill pekerja dan memberikan keamanan finansial. Kartu Prakerja telah diberikan kepada 11,4 juta penerima di tahun 2020-2021 dan di tahun 2022 ini telah tersalurkan kepada 1,06 juta penerima.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa UMKM yang merupakan pilar ketahanan ekonomi Indonesia, saat ini berjumlah berjumlah sekitar 64,2 juta usaha dan telah memberikan kontribusi sebesar 60,51% terhadap PDB atau senilai Rp9.580 triliun. Dengan kontribusi tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem UMKM terutama melalui Digitalisasi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM.

“Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah optimis bahwa di tahun 2022 ekonomi Indonesia akan dapat tumbuh mencapai 5,2%,” lanjut Menko Airlangga.

Merespon dinamika pada tataran global, Menko Airlangga menjelaskan tentang posisi strategis Indonesia dalam pemulihan ekonomi dunia. Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Presidensi G20 tahun 2022 berkesempatan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi global secara inklusif dengan menunjukkan kepemimpinan Indonesia yang mampu menjawab berbagai tantangan global.

Selaras dengan hal tersebut, PBB juga telah menunjuk Presiden Indonesia sebagai Champions Group of GCRG (Global Crisis Response Group) bersama 5 kepala negara lainnya. Selanjutnya GCRG akan bertugas mendorong konsensus global dan advokasi solusi untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan yang disebabkan oleh The Perfect Storm.

“Saya berharap kita semua dapat terus berkontribusi bersama-sama dan Indonesia bisa terus bersatu untuk menjadi bangsa yang maju di masa depan,” tutup Menko Airlangga. (mhm/fsr/adv/*)

10 Kloter Dibagi 2 Gelombang CJH Madina, Tapteng, & Medan Kloter I

TIBA DI MADINAH: Para calon jamaah haji asal Indonesia saat tiba di Bandara Madinah, Sabtu (4/6) lalu. Jamaah asal Sumut baru akan berangkat ke Tanah Suci pada 11 Juni mendatang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenag Sumut), akhirnya merilis pembagian kelompok terbang (Kloter) calon jamaah haji (CJH) per kabupaten/kota yang akan berangkat ke Tanah Suci. Dari jadwal yang dirilis tersebut, sebanyak 393 jamaah dari Kota Medan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), dan Tapanuli Tengah (Tapteng) masuk dalam Kloter I yang akan berangkat lebih dulu ke Tanah Suci pada 11 Juni 2022.

Humas Kemenag Sumut, M Yunus mengatakan, sesuai jadwal yang tertuang dalam Surat Keputusan No 515 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kloter Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1443 H/2022, Kloter pertama akan masuk Asrama Haji Medan pada 10 Juni 2022 akan dan berangkat ke Tanah Suci pada 11 Juni 2022. “Kemudian nanti diikuti oleh kloter kedua, ketiga dan seterusnya,” kata Yunus kepada Sumut Pos, Senin (6/6).

Kemudian, lanjut Yunus, sebanyak 10 kloter dibagi menjadi dua gelombang keberangkatan. Gelombang pertama berangkat ke Tanah Suci, kloter 1 sampai 7 tiba di Bandara Jeddah. “Kemudian jeda satu hari. Lalu gelombang kedua, kloter 8 hingga 10 berangkat ke Tanah Suci tiba melalui Bandara Madinah,” pungkasnya.

Diketahui, pada musim haji tahun ini total ada 3.777 jamaah asal Sumut yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci dan terbagi dalam 10 kloter. Berikut daftar 10 kloter asal Sumut dan jadwal keberangkatannya sesuai Surat Keputusan No 515 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kloter Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1443 H/2022.

Untuk kloter 1 ada 393 jamaah, berasal dari Kabupaten Madina 260 jamaah, Tapanuli Tengah (Tapteng) 48 jamaah, dan Kota Medan 79 jamaah, ditambah 6 petugas. Kemudian kloter 2 berjumlah 392 jamaah dari Kota Binjai 125 jamaah, Labuhanbatu Selatan 120 jamaah, Serdangbedagai 74 jamaah, Tebingtinggi 57 jamaah, dan Karo 10 jamaah, petugas 6.

Lalu, kloter 3 berjumlah 393 jamaah dari Kabupaten Batubara 130 jamaah, Simalungun 64 jamaah, Padangsidempuan 193 jamaah, dan petugas 6 jamaah. Selanjutnya kloter 4, berjumlah 392 jamaah dari Medan 385, petugas 6.

Kloter 5 berjumlah 389 jamaah dari Kabupaten Labuhanbatu 216 jamaah, Dairi 17 jamaah, Medan 150 jamaah, dan petugas 6 orang. Kloter 6 berjumlah 388 jamaah dari Padanglawas 178 jamaah, Tanjungbalai 58 jamaah, Medan 146 jamaah, petugas 6 orang. Kloter 7 terdiri dari 390 jamaah yang berasal dari Langkat 158 jamaah, Labuhanbatu Utara 97 jamaah, Siantar 42 dan 87 jamaah, dan petugas 6 orang.

Kloter 8 berjumlah 393 jamaah dari Kabupaten Asahan 160 jamaah, Sibolga 25 jamaah, Medan 200 jamaah, dan petugas 6 orang. Kloter 9 berjumlah 393 jamaah dari Kabupaten Deliserdang 361, Pakpak Bharat 6 jamaah, Gunung Sitoli 12 jamaah, Nias Utara 3 jamaah, dan Medan 5 jamaah serta 6 orang petugas. Terakhir, kloter 10 berjumlah 263 jamaah dari Padanglawas Utara 140 jamaah, Tapanuli Selatan 83 jamaah, dan Medan 34, serta petugas 5 orang.

Jamaah Wafat Dibadalhajikan

Sementara, pada Sabtu (4/6) lalu, satu CJH Indonesia meninggal dunia saat baru tiba di Bandara Madinah. Kementerian Agama (Kemenag) memastikan bakal memberikan hak badal haji kepada jamaah yang wafat di Tanah Suci. “Seluruh jamaah yang meninggal di Arab Saudi akan dibadalhajikan,” kata Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Ahmad Abdullah, kemarin (5/6).

Sebagaimana diberitakan, Suhati Rahmat Ali, CJH dari embarkasi Jakarta-Pondok Gede, meninggal setiba di Madinah. Menurut keterangan dokter klinik bandara yang menangani, perempuan 64 tahun itu mengalami gangguan serangan jantung.

Almarhumah memang memiliki riwayat penyakit jantung dan hipertensi. “Mari kita doakan semoga almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah dan ibadahnya diterima Allah SWT,” ucapnya.

Abdullah menjelaskan, pemerintah hanya akan merilis data jamaah yang wafat setelah keluar sertifikat kematian atau certificate of death (COD) milik jamaah tersebut dari pihak berwenang di Arab Saudi.

Selain faktor kesehatan, Abdullah mengimbau jamaah haji waspada terhadap musim panas yang bertepatan dengan musim haji tahun ini. Melihat kondisi tersebut, Abdullah mengingatkan kepada jamaah Indonesia agar tetap berwaspada. “Arab Saudi cuacanya sekarang musim panas. Informasi yang saya dapat, suhunya berkisar 40 sampai 44 derajat celcius dan kemungkinan akan lebih panas lagi,” ujarnya.

Abdullah berpesan agar jamaah haji dapat menjaga kesehatan, pola makan, dan juga istirahat yang cukup. “Jangan terlalu diforsir kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan,” imbuhnya.

Terkait cuaca panas, Ia mengimbau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk tidak memaksakan jamaahnya berulang kali melaksanakan umrah. KBIHU dan jamaah harus bisa mengendalikan diri karena kondisi cuaca yang sangat panas.

“Mengimbau KBIHU untuk tidak memaksakan jamaahnya berulang kali melaksanakan umrah dan dapat mengendalikan diri karena cuaca saat ini sangat ekstrem,” tegasnya.

Kepada jamaah, Abdullah juga berpesan, saat beribadah di Tanah Suci, untuk rutin membawa dan makan kurma dan banyak minum air untuk mencegah dehidrasi. “Banyak minum jangan tunggu haus dan sediakan 10 – 15 butir buah kurma,” jelasnya.

Awas Terpapar Covid

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen Kemenag Akhmad Fauzin mengingatkan kepada para jamaah, Covid-19 masih membayangi ibadah haji tahun ini. Meskipun potensinya sudah rendah, jamaah diminta tidak boleh lengah.

Apalagi, CJH tahun ini diwajibkan menyertakan tes PCR negatif 72 jam sebelum keberangkatan. Apabila hasil tes dinyatakan positif, maka keberangkatannya bisa tertunda. “Kami sangat berharap seluruh jamaah, baik yang telah berangkat dan yang akan berangkat, serta masyarakat pada umumnya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik,” kata Fauzin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (6/6).

“Pesan kami bagi jamaah, tetap istirahat yang cukup, minum air putih sebelum haus, memakai masker ketika berkumpul di ruangan dan istirahat yang cukup,” imbuhnya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji saat ini memasuki hari ke-3 fase pemberangkatan. Total ada 5.920 jemaah dan petugas yang sudah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 15 kelompok terbang (kloter). “Hari ini, ada 2.046 jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan ke Madinah. Mereka tergabung dalam lima kloter dan akan berangkat dari empat embarkasi,” jelas Fauzin.

Sementara itu, pada hari kedua pemberangkatan musim haji 1443 H/2022 kemarin, 3.169 jamaah haji diterbangkan ke Saudi. Mereka berasal dari delapan kelompok terbang (kloter) di lima embarkasi. Yakni, Padang, Solo, Surabaya, Jakarta Bekasi, serta Jakarta-Pondok Gede. Sebelumnya, pada hari pertama (4 Juni), sebanyak 2.763 jemaah dari lima embarkasi berangkat ke Tanah Suci. (man/jpc)

Nonaktifan TSO sebagai Bupati Palas, Gubsu Dilaporkan ke Polda Sumut

Kombes Pol Hadi Wahyudi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penonaktifan Ali Sutan Harahap alias Tengku Sutan Oloan (TSO) dari jabatan Bupati Padanglawas (Palas) oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, berbuntut panjang. Terbaru, Gubsu Edy Rahmayadi dilaporkan oleh Donna Siregar, keponakan TSO ke Polda Sumut, Sabtu (4/6). Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Palas, Arpan Nasution, juga ikut dilaporkan.

Laporan itu bernomor STTLP/B/986/6/2022/SPKT/POLDA SUMUT itu terkait pidana UU Nomor 1 tentang KUHP pasal 421 soal penyalahgunaan kewenangan pejabat. Kuasa hukum pelapor, Razman Arif Nasution menjelaskan, laporan kliennya tersebut terkait dugaan tindak pidana atas terbitnya Surat Gubernur Sumut soal Penunjukan Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Plt Bupati Palas.

“Benar. Laporan di Polda itu sudah kita laporkan Hari Sabtu, jam 20:00 WIB dengan terlapor Gubernur Edy Rahmayadi dan Sekda Padanglawas Arpan,” kata Razman menjawab konfirmasi wartawan, Senin (6/6).

Lebih lanjut dijelaskan Razman, pasal yang dilaporkan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. “Dan tidak tertutup kemungkinan pemalsuan surat dalam makna bukan tersurat dan yang tersirat,” sebutnya.

Menurut Razman, hukum itu tidak harus tampak nyata. “Tapi dia menimbulkan keyakinan, diduga ada niat jahat. Kalau ada niat jahat, berarti ada pemufakatan jahat, apa dasar mereka surat, surat dari siapa, surat dari sekda, surat keterangan yang menimbulkan, surat plt menjadi rujukan,” jelas Razman lagi.

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (6/6), membenarkan laporan itu. “Iya betul. Hari Sabtu dilaporkan, terkait Pasal 421 KUHPidana,” ujarnya.

Lalu Hadi pun mengirimkan surat tanda terima polisi bernomor STTLP/B/986/6/2022/SPKT/POLDA SUMUT, ter Tanggal 4 Juni 2022. “Saat ini laporannya masih sedang diproses di Polda Sumut,” tandas Hadi.

Sebelumnya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menunjuk Wakil Bupati Palas, Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Plt Bupati Palas. Penunjukan itu tertuang dalam surat Gubernur Sumut Nomor 132/12201/2021 tertanggal 24 November 2021. Adapun alasan penunjukan itu karena TSO menderita sakit.

Hal itu sesuai berita acara laporan hasil observasi langsung oleh tenaga medis dari Rumah Sakit Haji Medan terhadap Bupati Palas Ali Sutan Harahap, tanggal 20 Oktober 2021 menjelaskan, kondisi Bupati Padang Lawas mengalami Post Stroke Iskemia dan membutuhkan fokus pengobatan secara medis.

Gugatan TSO Sebagian Tidak Diterima PTUN

Selain melaporkan ke Polda Sumut, Bupati Palas nonakfif Ali Sutan Harahap melalui kuasa hukumnya Razman Arif Nasution juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Pada sidang gugatan perkara tersebut, Senin (6/6) siang, majelis hakim PTUN Medan yang diketuai Kristian Edni Putra SH, dengan hakim anggota Yosiano Leo haliwela SH, Ali Anwar SH MH dan panitera Zulkkfli Roni SH MH, tidak mengikutsertakan Tergugat I (Sekda Palas), Tergugat II (Ketua DPRD Palas), dan Tergugat III (Dirjen Otda Cq Biro Otda Pemprovsu) masuk dalam materi pokok perkara gugatan.

Menyikapi hal itu, tim kuasa hukum Pemkab Padanglawas (Palas) yang menjadi tergugat I Sekda Arfan Nasution, menilai gugatan tersebut tidak cermat dan asal jadi. “Artinya, gugatan oleh TSO melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution tidak cermat dan asal jadi,” tegas Tim Kuasa Hukum Tergugat I, Yasafaruddin Hasibuan SH, Safran Harahap SH, Soripada Hasibuan SH usai sidang di PTUN Medan Jalan Bunga Raya, Asam Kumbang, Sunggal, Medan, seperti dikutip dari medanbisnisdaily.com.

Dijelaskan Yasafaruddin, dari sidang itu, gugatan Bupati Palas nonakfif Ali Sutan Harahap alias Tengku Sutan Oloan (TSO) hanya diterima gugatannya terhadap Gubsu Edy Rahmayadi karena menunjuk Wakil Bupati Palas, Ahmad Zarnawi Pasaribu sebagai Plt Bupati Palas, berdasarkan penerbitan surat Gubsu yakni Surat Sekda Palas No. 180/2140/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal mohon petunjuk penyelenggaraan pemerintah.

“Sementara turut tergugat I, II, dan III tidak masuk dalam pokok perkara dan mereka (penggugat) diminta melakukan perbaikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, jadi artinya ada yang diterima namun masih dalam proses perbaikan,” jelasnya lagi.

Sementara, Safran Harahap SH menambahkan, dengan tidak diikutsertakannya Tergugat I, II, dan III oleh majelis hakim PTUN Medan, maka dinilainya Razman Arif Nasution belum menguasai perkara Tata Usaha Negara (TUN). Hal ini bisa dilihat dari sidang yang berlangsung tadi. “Kalau dia (Razman Arif Nasution) mengerti pasti gugatannya tidak seperti ini, artinya sia belum menguasai perkara TUN,” tegas Safran Harahap.

Safran juga menyindir terkait pemeriksaan kesehatan yang kembali tidak dihadiri TSO kemarin di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Menurut Safran, seharusnya kuasa hukum menyarankan agar kliennya kooperatif menjalani pemeriksaan sesuai jadwal yang ditetapkan IDI atas keputusan gubernur. “Seharusnya seperti itu sebagai warna negara yang baik agar menyarankan kiennya hadir untuk menjalani pemeriksaan,” tandas Safran Harahap.

Terpisah saat ditemui di luar sidang, Razman Arif Nasution malah mengaku sangat menyayangkan persidangan ini tidak dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi dan malah mengirim orang yang tidak berkompeten. “Pemprov kan ada biro hukumnya, pemkab juga ada, kan bisa kepala biro atau wakil biro atau gubsu langsung atau juga sekda langsung yang datang, tapi yang bawahan malah yang datang, inilah yang sangat disayangkan,” kata Razman.

Perihal Tergugat I, II, dan III yang tidak dimasukkan majelis hakim sebagai objek perkara daru gugatannya, hal ini dibenarkan Razman Arif. “Tapi mereka semua itu masuk dalam uraian petitude, karena kami anggap mereka ada melakukan pelanggaran secara administrasi,” tegasnya.

Terkait pemanggilan pemeriksaan kesehatan yang kembali tidak dihadiri oleh kliennya TSO itu, dijawab Razman memang pihaknya tidak akan patuh mematuhi panggilan tersebut. “Karena ini masih dalam silang sengketa, masih dalam proses gugatan PTUN dan pidana ke Polda, jadi kita tidak mau repot-repot memenuhi panggilan (pemeriksaan kesehatan) itu,” tandasnya.

Sebelumnya, menyikapi gugatan yang dilayangkan Bupati Padanglawas (Palas) nonaktif tersebut, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, penonaktifan TSO sudah sesuai prosedur. Edy mengatakan, gugatan yang dilayangkan TSO merupakan haknya sebagai warga negara. “Menggugat kan hak dia (TSO). Silahkan saja dia gugat. Kan ada ketentuannya,” kata Edy di kantornya, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (31/5) lalu. (dwi/mbc/adz)

Kasus Covid di 17 Provinsi Sudah Nihil

SWAB: Petugas medis mengambil sampel untuk dilakukan test PCR terhadap seorang warga. Saat ini, ada 17 provinsi di Indonesia dengan kasus Covid-19 nihil. Wagub Sumut Musa Rajekshah mengunjungi kebun kurma dan bertemu langsung dengan pemilik kebun, Bena Ukur Tarigan di Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. (ist) Gubsu Edy Rahyamadi saat melantik pejabat pejabat administrator dan 3 pejabat pengawas di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Selasa (31/5) . ISTIMEWA/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengatakan separuh dari 34 provinsi di Indonesia nihil laporan kasus Covid-19 seiring proses transisi dari pandemi ke endemi. “Hingga 5 Juni 2022, sudah 17 provinsi di Indonesia yang nihil kasus Covid-19,” kata Mohammad Syahril yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Jumlah provinsi dengan nol laporan kasus Covid-19 yang dimaksud di antaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Sedangkan provinsi dengan kasus terbanyak berada di DKI Jakarta mencapai 195 kasus terkonfirmasi positif. Disusul Jawa Barat (60 kasus), Jawa Timur dan Banten masing-masing 36 kasus. Jawa Tengah 16 kasus, Bali 15 kasus, Yogyakarta enam kasus. Sedangkan provinsi lainnya rata-rata di bawah lima kasus.

Syahril mengatakan, saat ini terdapat 388 kasus baru Covid-19 dengan total kasus aktif kini sebanyak 3.433 kasus. Sementara jumlah pasien positif bertambah 388 menjadi 6.056.800 pasien yang menjalani perawatan. Pasien sembuh bertambah 204 menjadi 5.896.752 orang. “Pasien meninggal bertambah lima menjadi 156.615 jiwa,” katanya.

Syahril mengatakan proses pemeriksaan spesimen juga terus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia untuk mendeteksi dini SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. “Tercatat sebanyak 44.857 spesimen diperiksa di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah suspek sebanyak 1.816 orang,” katanya.

 

RS GL Tobing tak Lagi RS Rujukan Covid-19

Seiring melandainya kasus dan relatif terkendalinya Covid-19 di Provinsi Sumut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) secara resmi menghentikan operasional Rumah Sakit (RS) GL Tobing Tanjungmorawa sebagai RS Darurat Rujukan Covid-19. Sejak resmi memulai operasionalnya pada 27 Maret 2020 lalu, RS GL Tobing telah merawat sebanyak 1.886 pasien Covid-19, 1.798 pasien sembuh, 14 pasien meninggal, dan sisanya dirujuk ke RS lain.

Untuk selanjutnya, RS GL Tobing Tanjungmorawa akan kembali menjalankan pelayanan untuk masyarakat sebagaimana sebelumnya. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang diwakili Liaison Officer Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mayjen TNI (Purn) Darlan Harahap menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para relawan dan selutuh pihak yang terkait, yang telah berperan aktif selama operasional RS darurat tersebut.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada para relawan dokter, perawat, tenaga kesehatan, tenaga pendukung medis, direktur dan manajemen rumah sakit atas kerja keras, dedikasi, pengorbanan dan profesionalisme yang akan terukir selamanya sebagai pahlawan pejuang dalam penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya, pada acara seremonial penghentian RS Darurat tersebut, Jumat (3/6).

Apresiasi yang sama juga disampaikan kepada jajaran Direksi PTPN 2 dan PT Tembakau Deli Medika, atas kerja sama yang sangat baik yang selama ini terjalin dengan Pemprov Sumut. Diharapkan ke depannya kerjasama serupa akan tetap terjalin dalam pembangunan dan program-program Sumatera Utara yang bermartabat.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis, Staf Ahli Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut Restuti Hidayani Saragih, Ketua Satuan Pengawas Internal RS GL Tobing Alwi Mujahit Hasibuan, Direksi PTPN 2 Bapak Pulung Rinandoro, Direktur Utama PT Tembakau Deli Medica Bapak Kennedy Sibarani, Direktur RS GL Tobing Novi Fitriani beserta jajaran manajemen. Serta rara relawan dokter, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung medis RS G.L. Tobing.

Dalam kesempatan ini turut diserahkan plakat dan sertifikat penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara kepada Direksi PTPN 2, Direktur Utama PT Tembakau Deli Medika, Direktur RS GL Tobing, perwakilan dokter spesialis, dokter umum, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung medis. (jpc/bbs/adz)

1...2,6212,6222,623...15,913Page 2,622 of 15,913