Home Blog Page 2623

Kades Sipaku Area Sisihkan Dana Desa untuk Makanan Balita

SAMBANGI: Kades Sipaku Area menyambangi kegiatan yang digelar Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melur di Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Asahan, Sumut, Sabtu (4/6).sopian/sumut pos.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka Kegiatan Pemberian Imunisasi Campak Rubella terhadap bayi di bawah lima tahun (balita), Kepala Desa (Kades) Sipaku Area menyambangi kegiatan yang digelar Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melur di Dusun II, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Asahan, Sumut, Sabtu (4/6).

Dalam keterangannya, Kades Sipaku Area, Abdul Paya Harahap S, mengatakan, bahwa Kecamatan Simpangempat, Pemerintah Desa terus mendorong dan mendukung kegiatan pos yandu dengan menyisihkan Dana Desa (DD) untuk tambahan makanan bagi balita supaya tetap optimal fungsi posyandu yang ada. “Ada puluhan bayi yang kita bantu buat tambahan, dan kegiatan ini rutin dilakukan kurun 1 bulan sekali. Hal ini tentunya dapat terwujud berkat kerja sama dengan Kepala Puskesmas Simpangempat melalui bidan desa yang diperbantukan mendampingi kami,” jelasnya (5/6)

Ia juga menjelaskan di sini ibu-ibu dapat memanfaatkan posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar yang berlaku untuk umum, terlebih untuk ibu dan balita sekaligus menjadi pusat infomasi bagi masyarakat sekitar.

“Kita akan terus mendorong dengan menyisihkan anggaran desa supaya warga benar-benar bisa memanfaatkan posyandu sesuai dengan fungsinya. Memang peran posyandu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama kesehatan bagi ibu dan anak sudah baik dan harus terus kita tingkatkan,” kata Paya.

Dirinya secara dadakan berkunjung ke saung saung posyandu memberikan supor dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada warga dengan baik penuh kekeluargaan.

“Meskipun ini hari libur, namun saya luangkan waktu untuk berkunjung ke delapan saung saung posyandu. salah satu Posyandu Melur di Desa Sipaku Area ini. Dan di sini saya berpesan meski sekarang wabah Covid 19 telah berkurang, mari kita menjaga kesehatan dan kebersihan dengan meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari serangan penyakit,” ujar Kades Sipaku Area. (dat/azw)

Sambut HUT ke-76 Bhayangkara, Kapolresta Deliserdang Bantu Anak Putus Sekolah

BANTUAN: Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinujahi SIK memberikan beasiswa kepada Irmawati (17) warga Gang Satria Dusun IV Desa Tanjungmorawa B Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang, Senin (6/6).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Polresta Deliserdang beri bantuan biaya sekolah (beasiswa) kepada Irmawati (17) warga Gang Satria Dusun IV Desa Tanjungmorawa B Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang, Senin (6/6). Pemberian beasiswa itu rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Bhayangkara Tahun 2022.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinujahi SIK di dampingi oleh Waka Polresta Deli Serdang AKBP Agus Sugiyarso SIK memberikan bantuan beasiswa sekolah dan kelengkapan sekolah kepada Irmawati (17) putri dari bapak Selamet Purnadi (54) dan Ibu Laminem (58), karena orangtuanya tidak mampu.

“ Saya sangat prihatin apa lagi Irmawati tidak bisa melanjutkan sekolahnya dengan terkendala biaya, bahkan pihak guru pun mengatakan Irmawati anaknya di kenal disiplin dan berprestasi di sekolah” ujar Kapolresta Deliserdang.

Polresta Deliserdang memfasilitasi biaya beasiswa sekolah Irmawati serta keperluan sekolah berupa tas sekolah, dan kelengkapan lainnya.

Setelah mengunjugi rumah dari keluarga bapak Selamet Purnadi, Kapolresta Deliserdang langsung mengantar Irmawati berangkat ke sekolah yang berada di SMK Yayasan Pendidikan Tamora 1 Jalan Tanjungmorawa Pekan Kecamatan Tanjungmorawa untuk dapat melanjutkan pendidikannya kembali

“ Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi keluarga, mari kita memberi perhatian kepada generasi penerus bangsa ini yang lemah ekonominya,” tutur Polresta Deliserdang.

Konfirmasi awak media orangtua dari Irmawati Bapak Selamet Purnadi dengan rasa harunya mengatakan mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Irsan Sinujahi SIK.

“Saya mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolresta Deliserdang yang sudah membantu keluarga kami yang kurang mampu, semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan Bapak Kapolresta Deli Serdang,” tutur Selamet Purnadi bapak dari Irmawati. (btr/azw)

Dimiyathi Ingin Tebingtinggi Jadi Pusat Kain Songket

TINJAU: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi didampingi Pinca Bank BNI Tebingtinggi Indra Wahyu serta RSI Sumut, Dodi melakukan kunjungan ke rumah produksi kain songket di Kampung Semut Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Penjabat sementara (Pj) Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi bersama istri Ibu Harliaminda dan pimpinan Cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Tebingtinggi Indra Wahyu, Pimpinan Rumah Sandiuno Indonesia (RSI) Sumut Dodi melakukan kunjungan ke rumah produksi kain songket Kota Tebingtinggi, tepatnya di rumah adat binaan yayasan Al Hasyimiyah Kampung Semut Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebingtinggi Kota, Senin (6/6).

Setibanya di rumah produksi kain songket rombongan diterima oleh cucu pemilik rumah adat Melayu Yayasan Al Hasyimiah Habibi Mardika Putra.

Pada kunjungan tersebut Pj Wali Kota Muhammad Dimiyathi berharap agar Kota Tebingtinggi dapat menjadi pusat industri kerajinan kain songket yang dapat memberi nilai pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kota Tebingtinggi.

“Kota ini punya potensi lintasan wisata internasional, kita harap mereka beristirahat disini, kalau ada souvenir belanja bawa pulang sehingga ekonomi kerakyatan bisa tumbuh,” ujar Dimiyathi

Dimiyathi sangat bercita–cita sentra ini bisa menjadi pusat industri songket dan saya berharap dari yayasan ini bisa memperdayakan masyarakat sekitar menjadi pengrajin songket, sehingga bisa menambah pendapatan rumah tangga.

Terkait rumah Adat Melayu yang dijadikan lokasi pusat produksi kain songket, Dimiyathi juga menjelaskan bahwa Kota Tebingtinggi pada dasarnya bagian dari Kerajaan Melayu dan kerajinan songket merupakan kreatifitas seni yang turun temurun dari suku Melayu.

“Bukan mengesampingkan etnis yang lain, tapi kita coba menggali budaya dasar yang ada di Kota Tebingtinggi ini, karena sudah ada peninggalan putra Tebingtinggi sendiri, almarhum Bapak Hasyim MT ini, kenapa tidak kita promosikan,” ungkap Dimiyathi.

Ditambahkannya, disini sudah ada pelatihan songket yang merupakan seni, kraetifitas yang turun temurun dari suku suku Melayu. Walau semalam di Zuriat Melayu, Melayu bukan hanya suku tapi kumpulan orang orang yang bergabung di kekerabatan Melayu.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BNI Kota Tebingtinggi menyampaikan bahwa BNI berkomitmen untuk mendukung UMKM di Kota Tebingtinggi, salah satu kerajinan kain songket. Melalui pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sekitar, terkhusus untuk anak-anak milenial Pimpinan Cabang BNI Kota Tebingtinggi Indra Wahyu berharap dapat memberikan keterampilan bagi masyarakat Kota Tebingtinggi untuk mensukseskan Kota Tebingtinggi sebagai pusat produksi kain songket.

“Seiring dengan arahan Pj Wali Kota, kami komitmen untuk bisa mensupport UMKM di Tebingtinggi, khususnya untuk tenunan ini. Dengan memberi pelatihan kepada masyarakat sekitar, saya harap anak muda milenial, kreatif, dengan adanya alat manual ini (alat tenun) bisa diaplikasikan dengan teknologi yang terbaru sekarang,” ujar Indra Wahyu.

Senada dengan Indra Wahyu, Pimpinan RSI mengatakan dengan potensi yang ada di kota Tebingtinggi, siap untuk berkolaborasi dengan Pemko Tebingtinggi guna mendukung UMKM Kota Tebingtinggi.

“Kita akan berkolaborasi dengan siapa saja untuk menciptakan lapangan kerja, itu intinya. Kota Tebingtinggi bisa mempunyai prospek potensi asal kita mau berusaha. Kita berkolaborasi dengan Pemko Tebingtinggi bagaimana kita membangkitkan Kota Tebingtinggi ini,” pungkasnya. (ian/azw)

Bupati Labuhanbatu Buka Bimtek Penguatan Konvensi Hak Anak

BUKA: Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Muhammd Yusuf Siagian, saat membuka Bimbingan Teknis Penguatan Konvensi Hak Anak.Fajar Dame Harahap/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Muhammd Yusuf Siagian, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Konvensi Hak Anak dalam Rangka Percepatan Pencapaian Kecamatan Layak Anak dan Desa/Keluarahan Layak Anak 2022 di Aula BKPP Kabupaten Labuhanbatu, Rantau Selatan, Senin (6/6).

Pada kesempatan itu, Yusuf menyebutkan, para camat, lurah, dan kepala desa merupakan ujung tombak penguatan konvensi hak anak.

“Anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah,” ungkap Yusuf.

Dalam pengembangan kabupaten layak anak, lanjut Yusuf, pada intinya mendasarkan pemenuhan 5 klaster konvensi hak anak. Yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan waktu luang, pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Yusuf juga mengatakan, terpenuhi atau tidaknya hak anak, masalah anak yang telantar, dan kekerasan kepada anak oleh orang tua, merupakan tanggung jawab bersama kepala desa, lurah, camat, termasuk bupati. Pemerintah harus bisa memberikan hak anak untuk mendapat pendidikan, yang akan menjadi sumber daya manusia berkompeten nantinya.

“Bergunakah anak ini nanti untuk Labuhanbatu? Itu menjadi tugas kita untuk memperbaiki mereka, membina anak-anak tersebut. Macam-macam yang dapat dilakukan untuk menjadikan anak-anak berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau bisa, anak Labuhanbatu ini dapat bersaing di internasional. Dan berhasil tidaknya, bergantung di tangan bapak ibu sekalian,” tutur Yusuf, seraya menyamapikan kepada seluruh peserta bimtek untuk dapat mengikuti kegiaran dengan baik, serta mencermati dan memahami apa yang disampaikan.

Seorang narasumber dalam bimtek ini, Marhamah mengatakan, konvensi hak anak adalah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya pada 1989 oleh PBB. Indonesia mengadaptasi konvensi ini, yang mulai diberlakukan pada 5 Oktober 1990 silam.

Dia juga menjelaskan, ada 4 hak anak sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Marhamah juga mengatakan, peran pemerintah dalam hal ini adalah untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang berlaku, apakah sudah sesuai dan mengakomodir kebutuhan anak. (fdh/saz)

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baik, Bupati Humbahas Kunker ke BPKP RI

BERSAMA: Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor (tengah) dan jajaran, diabadikan bersama Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (3/6).

JAKARTA, SMUTPOS.CO – Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di Jakarta, belum lama ini.

Kedatangan Dosmar dan jajaran, diterima oleh Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, didampingi Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Raden Suhartono, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah Edi Mulia.

Pada kesempatan itu, Dosmar menyampaikan, tujuan kunjungan ini untuk melakukan koordinasi terkait percepatan tata kelola pemerintahan, penyusunan dan review RKPD 2023. Serta pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan food estate.

“Kami berharap, BPKP RI dapat memberikan bimbingan dan perhatian kepada Pemkab Humbahas dalam hal percepatan tata kelola pemerintahan, penyusunan dan review RKPD 2023, juga pelaksanaan program P3DN, serta food estate,” ungkap Dosmar.

Sementara itu, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh mengaku, antusias menerima kunjungan Bupati Humbahas. Dia pun mengapresiasi Pemkab Humbahas atas raihan nilai Sakip ‘BB’ 3 tahun berturut-turut, dan Opini WTP 6 kali berturut.

Yusuf pun mengatakan, bersedia membantu Pemkab Humbahas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan, dan hal lainnya.

“Kami akan mengirimkan tim dari BPKP RI untuk mendampingi Pemkab Humbahas dalam proses penyusunan dan review RKPD 2023, serta hal lainnya sesuai dengan visi misi Humbahas,” tuturnya.

Perlu diketahui, pada kunjungan tersebut, Bupati Humbahas didampingi Sekdakab Humbahas Tonny Sihombing, Asisten Pemerintahan dan Kesra Makden Sihombing, Inspektur Kabupaten BP Siahaan, dan Kepala BPKPD John Harry Marbun. (des/saz)

Pembangunan Gedung GMI Jemaat Efata Sigambal Diresmikan

HADIR: Kaban Bappeda Labuhanbatu Hobbol Z Rangkuti, saat menghadiri peresmian pembangunan gedung Gereja Methodist Indonesia (GMI) Jemaat Efata Sigambal. Fajar Dame Harahap/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, dalam pidato tertulis yang disampaikan Kaban Bappeda Labuhanbatu, Hobbol Z Rangkuti, mengimbau, agar keberadaan gereja tak hanya sebagai wadah dan simbol untuk beribadah bagi umat Kristen.

“Tapi hendaknya juga dapat berfungsi dalam membentuk akhlak atau budipekerti setiap jemaat yang lebih berkualitas dan taat kepada Tuhan,” ungkap Hobbol pada peresmian pembangunan gedung Gereja Methodist Indonesia (GMI) Jemaat Efata Sigambal, Jalan Lintas Aek Nabara, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Senin (6/6).

Hobbol juga menjelaskan, kehadiran rumah Tuhan merupakan bukti keyakinan iman jemaat untuk mewujudkan suatu rumah ibadah yang benar-benar indah dan representatif untuk dapat dimanfaatkan dalam beribadah.

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan visi Pemkab Labuhanbatu untuk mewujudkan masyarakat yang berkarakter, maju, dan sejahtera pada 2024, serta meningkatkan rasa aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

“Rasa aman dan nyaman, selain dapat menciptakan pola pikir positif, juga menjadi dasar kuat untuk mendorong motivasi harmonisasi dan investasi. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, serta kenyamanan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk,” tuturnya.

Ini menjadi satu dasar percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu, dan kegiatan strategis daerah dalam pembangunan, yang di antaranya wisata rohani di Masjid Raya Rantauprapat, dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah lainnya.

Melalui Hobbol, Bupati Labuhanbatu berpesan, agar menjadikan rumah ibadah benar-benar sebagai rumah doa, sehingga jemaat mengalami dan belajar taat kepada Tuhan.

Sebelumnya pimpinan jemaat GMI Efata Sigambal, Pdt RD Sibarani, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Labuhanbatu, yang telah memberikan dukungan atas berdirinya GMI Efata Sigambal. “Semoga dengan kebersamaan ini, dapat menemukan toleransi antar umat beragama di Labuhanbatu,” harapnya. (fdh/saz)

Bupati Labuhanbatu Resmikan Masjid Al Hidayah Bilah Hilir

RESMIKAN: Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, saat meresmikan Masjid Al Hidayah di Dusun Sei Kasih Dalam, Desa Sei Kasih, Kecamatan Bilah Hilir.Fajar Dame Harahap/Sumut Pos.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga meresmikan Masjid Al Hidayah di Dusun Sei Kasih Dalam, Desa Sei Kasih, Kecamatan Bilah Hilir, Senin (6/6).

Dalam sambutannya, Erik mengatakan, pentingnya manajemen masjid agar perencanan dan pelaksanaan segala kagiatan berjalan dengan baik, serta menghasilkan keberhasilan dalam memabrurkan masjid.

Erik juga mengajak seluruh masyarakat Muslim, untuk meramaikan dan memakmurkan masjid, serta melakukan kegiatan-kegiatan keagaman, agar masyarakat terhindar dari prilaku negatif.

Turut hadir pada acara tersebut, Kapolsek Bilah Hilir, Danramil Bilah Hilir, Kabag Protokol, staf ahli, Asisten 1 Sarimpunan Ritonga, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Labuhanbatu, para lurah, kepala desa, Karang Taruna Kecamatan Bilah Hilir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan. (fdh/saz)

Dua Kelurahan di Binjai Rendah Partisipasi Pemilu

MASUK: Pintu masuk ke Kota Binjai yang berbatasan langsung dengan Kota Medan.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Binjai, Zulfan Effendi merencanakan dua lokasi di Kota Binjai sebagai objek sosialisasi Kelurahan Peduli Pemilu. Menurutnya, Kelurahan Pekan Binjai dan Kelurahan Bandar Sinembah masih rendah partisipasi pemilunya.

“Ada 2 tempat yang tingkat partisipasinya rendah, yakni Kelurahan Pekan Binjai dan Kelurahan Bandar Sinembah. Program ini masih kita usulkan ke Pemko Binjai agar nantinya bisa tertampung di P-APBD,” ujarnya.

Diharapkannya, menjadi objek sosialisasi akan membuat lesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu semakin meningkat. Tidak hanya menerima hasil dari rekapan.

Zulfan Effendi mengatakan, saat ini pihaknya sudah mulai sibuk untuk melakukan pelaksanaan tahapan pemilihan umum yang dijadwalkan pada 14 Juni 2022 mendatang. Dari hasil rapat dengar pendapat KPU RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sjauh ini pihaknya masih menunggu Peraturan KPU terbaru tentang juknis tahapan Pemilu. Jika mengacu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara.

“Namun untuk verifikasi Partai Politik dan tahapan-tahapan lain, berdasarkan draf PKPU, pendaftaran dijadwalkan bulan Agustus dan penetapan 14 Desember. Kalau ditingkat kabupaten/ kota kemungkinan Oktober-November,” sebut dia.

“Kami masih menunggu jadwal resmi dari KPU Pusat sebagai acuan di daerah. Berdasarkan yang tercatat di Kemenkumham ada sekitar 74 Parpol baru yang mendaftar,” sambung dia.

Kurang dari 2 pekan tahapan Pemilihan Umum di Binjai bakal berlangsung. Sejumlah kegiatan rutin dan rapat koordinasi pun, mulai gencar dilakukan KPU Binjai.

Zulfan menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mempersiapkan agenda tahapan Pemilu.

“Selain Rakoor dengan Forkopimda, kami juga sudah melakukan serangkaian monitoring terkait persiapan tahapan, dan menyambangi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA soal data ganda NIK (K3) warga Binaan yang berdomisili di Binjai,” ucap dia.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota, disebutkan jumlah anggota DPRD kabupaten/ kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi, dan paling banyak 54 kursi. Hal ini tertuang dalam pasal 8 PKPU nomor 16/2017.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 100 ribu orang memperoleh alokasi 20 kursi, lebih dari seratus ribu 25 kursi, diatas 200 ribu hingga sampai dengan 300 ribu memperoleh 30 kursi dan seterusnya.

Tapi jika lebih dari 300 ribu penduduk, maka jatah kursi di DPRD Binjai bisa bertambah 5 kursi.

Jumlah penduduk ini nantinya akan merujuk ke data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Binjai, Jubaidah menjelaskan, berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang dilakukan secara periodik, pada semester 2 di tahun 2020 jumlah penduduk di kota Binjai tercatat sebanyak 295.492. Sedangkan semester 2 di tahun 2021 sebanyak 298.228 penduduk.

Artinya ada penambahan penduduk di tahun 2021 lalu. “Namun untuk DKB tahun 2022 belum keluar, mungkin Agustus nanti,” pungkasnya. (ted/ram)

Bupati Karo Pimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

APRESIASI: Bupati Karo, Cory S Sebayang saat memberikan cenderamata sebagai bentuk apresiasi kepada Perangkat Daerah Terbaik.

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo, Cory S Sebayang memimpin rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Data Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Karo di Aula Kantor Bupati Karo, Senin (6/6).

Rapat ini digelar dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Karo.

Pada kesempatan ini Bupati Karo menyampaikan beberapa stressing point terkait percepatan dan penyerapan anggaran serta meminta kepada Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah dalam rangka percepatan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Demi tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan pertemuan secara rutin antara Badan Pendapatan Daerah dengan Perangkat Daerah Penyumbang PAD,” ujar Bupati Karo.

Kegitan ini juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada Perangkat Daerah Terbaik dalam pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dari masing-masing Unsur, yakni Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan Merdeka. (deo/ram)

PAD Sektor Pajak Binjai Terus Naik

DEPAN: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tampak dari depan.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai mengakui, pendapatan asli daerah tidak tercapai realisasi setiap tahun. Ini terjadi karena sejumlah hambatan yang dialami oleh BPKAD Kota Binjai.

Kepala Bidang Retribusi dan Pajak Daerah BPKAD Kota Binjai, Elfitra Hariadi menjelaskan, ada sejumlah komponen yang masuk dalam PAD. Selain sektor pajak, kata dia, juga ada retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya, yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah.

“Itu diatur dalam nomenklatur pemerintah,” kata dia didampingi Kasubbid, Roland Panjaitan, akhir pekan lalu.

BPKAD Binjai membeberkan PAD dari sektor pajak dari tahun 2016 sampai 2021. Jika dilihat dari tahun 2016, catatan PAD sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak relame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak burung sarang walet, PPB-P2 hingga BPHTB memang meningkat.

Namun demikian, kalau dikumulatifkan menunjukan PAD Kota Binjai tetap tidak capai target.

Pada tahun 2016, 10 item pajak tersebut tercatat senilai Rp34 miliar.

Pada 2017, hasil pajak yang dikumpulkan BPKAD tercatat senilai Rp45 miliar. Pada 2018, tercatat sebesar Rp47 miliar. Pada 2019, tercatat sebesar Rp52 miliar.

Pada 2020, tercatat sebesar Rp65 miliar. Dan terakhir2021, PAD menurun yakni sebesar Rp54 miliar.

“PAD itukan tidak hanya dari pajak, juga ada retribusi dan lainnya. Kalau ada yang tak tercapai, bagaimana mau tercapai realisasi PAD yang sudah ditargetkan,” sambung Roland.

Namun demikian, dia menegaskan, Pemerintah Kota Binjai menargetkan PAD Kota Binjai pada 2022 senilai Rp200 miliar. Jumlah ini, dia bilang, target PAD tersebut mengalami kenaikan.

Karena itu, dia berharap, pengusaha harus patuh membayar pajak dengan cara mencantumkan nominal 10 persen dalam setiap pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Namun dalam praktiknya, dia menilai, masih banyak pengusaha restoran di Binjai yang tak mengeluarkan tagihan kepada konsumen dengan mencantumkan pajak 10 persen tersebut.

Selain itu, kata dia, masih banyak pengusaha yang belum maksimal alat perekam data atau tapping box. Padahal, tapping box sudah dipasang.

Namun, tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Karena itu, BPKAD sudah menugaskan personelnya untuk memantau dan menongkrongi restoran yang belum patuh dua hal tersebut (tagihan pajak 10 persen konsumen dan tapping box),” seru pria yang akrab disapa Fitra ini.

Meski demikian, BPKAD telah melakukan sejumlah upaya agar target PAD dari sektor pajak terealisasi. Seperti melayang surat teguran terhadap laporan wajib pajak, melayangkan surat pemberitahuan hingga teguran kepada wajib pajak yang tidak aktifkan alat perekam data transaksi usaha hingga sosialisasi yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kami juga melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Binjai dalam penagihan dan pengawasan melalui surat kuasa khusus,” pungkasnya. (ted/azw)

1...2,6222,6232,624...15,913Page 2,623 of 15,913