27 C
Medan
Wednesday, February 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2625

Kasus Mafia Migor Naik ke Penyidikan, Kejagung Telusuri Dugaan Gratifikasi

MAFIA MIGOR:Ditreskrimsus Polda Banten berhasil membongkar mafia minyak goreng di wilayah Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penanganan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Jaksa menilai ada penyalahgunaan penerbitan persetujuan ekspor dalam kasus tersebut.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status penanganan Perkara Dugaan Tindakn

Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022 menjadi tahap penyidikan,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Selasa (5/4).

Peningkatan status perkara ke penyidikan tersebut juga dilengkapi Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kuhusu Nomor: Prin-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 04 April 2022.

Awalnya tim Kejagung melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-13/F.2/Fd.1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022. Selama penyelidikan tersebut, tim penyelidik mendapatkan keterangan dari 14 orang saksi dan dokumen/surat terkait Pemberian Fasilitas Ekspor Minyak Goreng Tahun 2021-2022.

Dari hasil kegiatan penyelidikan sebelumnya, jaksa menemukan dugaan perbuatan melawan hukum. Salah satunya mengenai dugaan penyalahgunaan persetujuan izin ekspor yang tidak mengindahkan kewajiban distribusi dalam negeri (DMO).

Dikeluarkannya Persetujuan Ekspor (PE) kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya, karena tidak memenuhi syarat DMO-DPO, antara lain:1) PT Mikie Oleo Nabati Industri (OI) tetap mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan RI.

2) PT Karya Indah Alam Sejahtera (IS) tetap mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan RI.

Adapun kesalahannya adalah tidak mempedomani pemenuhan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) sehingga dan harga penjualan didalam negeri (DPO) melanggar batas harga yang ditetapkan pemerintah dengan menjual minyak goreng di atas DPO yang seharusnya (di atas Rp 10.300).”Disinyalir adanya gratifikasi dalam pemberian izin penerbitan Persetujuan Ekspor (PE),” kata Ketut.

Akibat diterbitkannya Persetujuan Ekspor (PE) yang bertentangan dengan hukum dalam kurun waktu 1 Februari-20 Maret 2022 itu mengakibatkan kemahalan, serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng.(dtc)

MAKI Duga 9 Perusahaan Ekspor CPO Besar-besaran

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga 9 perusahaan mengekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) secara besar-besaran sehingga menyebabkan minyak goreng langka di Indonesia. MAKI pun melaporkan 9 perusahaan itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Ini saya menyerahkan 9 perusahaan besar yang ini diduga kalau KPPU ranahnya ya, terafiliasi dengan kebun sawit, artinya dia punya kebun sawit, pabrik CPO, pabrik minyak goreng, kemudian distribusi penjualan. Nah ini perusahaan-perusahaan penjualannya karena saya cek itu terafiliasi dengan perusahaan besar,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan di Kantor KPPU, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2022).

Boyamin mengatakan 9 perusahaan itu diduga telah melakukan ekspor besar-besaran. Boyamin menyebut 9 perusahaan itu di antaranya, PT PA, PT EP, PT PI, PT BA, PT IT, PT NL, PT TJ, PT MS, PT SP.

“Karena CPO ini dijual ke luar negeri besar-besaran, maka minyak goreng kita tidak supplier, termasuk BUMN saja itu juga tidak produksi, padahal punya fasilitas minyak goreng, kemarin di Banten juga nggak produksi, karena tidak ada setoran CPO Kalimantan, padahal biasanya dapat dari Kalimantan,” katanya.

Boyamin menyebut 9 perusahaan itu telah bekerja sama dalam menentukan harga minyak goreng. Sehingga perusahaan-perusahaan itu diduga telah merugikan masyarakat.

“Bahwa ini ada keuntungan besar-besaran, dan merugikan masyarakat, nanti saya meminta sanksinya itu keuntungannya diserahkan ke negara. Tapi kalau lebih jauh lagi, bisa terafiliasi sehingga menentukan harga dan mereka bersekongkol dalam harga, nah itu biarkan KPPU yang menentukan lebih lanjut,” katanya.

Boyamin mengatakan 9 perusahaan itu diduga tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia mengatakan hal itu diserahkan kepada KPPU, Kejaksaan Agung, dan kepolisian untuk diselidiki.

“Saya katakan ada sembilan perusahaan besar yang menjual CPO yang tidak bayar PPN, ini wilayah abu-abu, kalau langsung jual hanya membayar biaya keluar 5 persen, tapi karena ini masuk pusat logistik berikatan harus masuk industri,” katanya.

“Jadi harus dijual minyak goreng ke orang lain, maka membayar PPN 10 persen, harusnya negara dapat 15 persen, tapi ini hanya mendapatkan 5 persen, ini satu rangkaian biarkan KPPU kerjasama dengan Kejaksaan Agung, kepolisian untuk menentukan langkah itu,” lanjutnya.

 

Operasi Pasar Tak Optimal

Menyikapi kelangkaan dan masih mahalnya harga minyak goreng di Sumut, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menginstruksikan Pemkab dan Pemko untuk segera mengambil tindakan guna menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi. Menurut Edy, kebijakan operasi pasat yang biasa menjadi andalan bagi Pemkab dan Pemko, bukanlah soluisi tepat menekan harga minyak goreng.

“Pemerintah Kabupaten/Kota pernah saya kulik-kulik (untuk tekan harga migor). Jawabnya sederhana sekali. Pak, kita adakan saja operasi pasar. Kau bilang tidak ada minyak, tapi dari mana kau buat operasi pasar?” kata Edy kepada wartawan di rumah dinas, Selasa (5/4).

Edy pun mengungkapkan rasa kesalnya. Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemkab dan Pemko tidak optimal dalam menekan harga minyak goreng. “Ada yang ngasih pak, yang ngasih itu kau tendang. Makanya saya tak mau kalau operasi pasar. Tidak menyelesaikan masalah operasi pasar itu,” tutur mantan Pangkostrad itu.

Edy mengaku binggung dengan kondisi minyak goreng di Sumut ini. Pasalnya, produksi berlimpah dan surplus. Tapi, tidak bisa mengendalikan harga migor tersebut di Sumut. Edy mengatakan Pemprov Sumut terus berupaya mengendalikan harga migor tersebut. Dengan tujuan pasokan aman dan harga stabil. “Di Sumut ini minyak goreng ini langka dan saat ini masih mahal, ini yang buat saya bingung, tak masuk akal. Tiap hari saya panggil Naslindo (Kabag Perekonomian) ini saya tanya bagaimana ini. Saya minta ini benar-benar bisa diselesaikan,” jelasnya.

Dengan begitu, Edy berharap dengan Rapat Koordinasi yang digelar bersama KPK dapat menyelesaikan permasalahan minyak goreng di Sumut. Karena, menurutnya, rakyat Sumut seharusnya bisa menikmati hasil pertanian Kelapa Sawit yang cukup besar. “Maunya tuntas lah ini. Ini saya lakukan untuk rakyat saya tercinta ini 15 juta rakyat saya. Saya ingin rakyat saya ini menikmati hasil alamnya, dengan pengelolaan yang benar, distribusi yang benar. Pajaknya benar, agar semua hidup sehat,” tandas Gubernur Edy.(dtc/gus)

Aktif Covid-19 di Sumut Tersisa 965 Kasus

WAWANCARA: Kadis Kesehatan Sumut Ismail Lubis saat diwawancarai wartawan, beberapa waktu lalu. Menurut Ismail, tren kasus Covid-19 di Sumut konsisten menurun.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perkembangan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) konsisten menurun. Data Dinas Kesehatan Sumut pada Selasa (5/4), tercatat hanya 965 kasus aktif di Sumut. Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis menyebutkan, kemarin tercatat ada penambahan 33 kasus baru yang diperoleh dari 10 kabupaten/kota.

Penambahan terbanyak dari Medan 14 kasus dan Deliserdang 6 kasus. “Akumulasi kasus terkonfirmasi Covid-19 Sumut saat ini berjumlah 154.684 kasus,” sebutnya.

Untuk angka kematian Covid-19, lanjut Ismail, bertambah 6 kasus. “Total kasus kematian akibat Covid-19 di Sumut kini mencapai 3.235 kasus,” sambungnya.

Ismail menambahkan, angka kesembuhan juga bertambah yaitu 105 kasus. Akumulasi angka kesembuhan kini berjumlah 150.484 kasus. “Dari penambahan tersebut, saat ini kasus aktif Covid-19 tinggal 965 kasus,” tandasnya.

Positivity Rate Stabil di Bawah 5%

Sementara secara nasional, positivity rate Covid-19 menujukkan konsistensi dengan beberapa hari stabil di bawah 5 persen. Kemarin (5/4), jumlah orang yang diperiksa sebanyak 94.603 orang dan positivity rate harian mencapai 2,41 persen. Untuk uji spesimen sebanyak 152.422 dengan positivity rate 3,01 persen. Sementara berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) ambang batas aman berada di bawah 5 persen.

Jumlah tes pada hari ini naik jika dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa pada Senin (4/4), jumlah orang yang diperiksa sebanyak 78.919 orang dengan positivity rate harian mencapai 2,10%. Untuk spesimen yang diperiksa sebanyak 129.866 dengan positivity rate harian mencapai 2,63%. Sementara berdasarkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) ambang batas aman di bawah 5%

Untuk kasus harian Covid-19 di Indonesia, pada pukul 12.00 WIB, terjadi penambahan 2.282 kasus baru, sehingga total kasus Covid-19 tercatat 6.023.924 kasus. Pertambahan kasus positif hari ini turun dibanding hari Senin (4/4) sebanyak 1.661 kasus, sehingga total kasus positif mencapai 6.021.642. Angka tersebut berdasarkan laporan harian Covid-19 yang dilansir Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sementara, kasus aktif hari ini mengalami penurunan hingga 5.031 dan total kasus aktif berada di angka 85.204. kasus aktif ialah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Untuk kasus aktif Covid-19 turun sebanyak 5.031 orang, sehingga total kasus aktif sebanyak 85.204 orang. Sementara, pada Senin (4/4), kasus aktif Covid-19 turun di angka 5.755, sehingga total kasus aktif sebanyak 90.235. Kasus aktif ialah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, Kemenkes juga mencatat ada 5.755 orang yang berstatus suspek. Jumlah ini turun jika dibandingkan dengan Senin (4/4/2022), yakni 3.448 suspek.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 7.241 orang, sehingga jumlahnya menjadi 5.783.299 orang. Pada Senin (4/4/2022), angka kesembuhan bertambah 7.355 pasien sehingga total yang sembuh menjadi 5.776.058 orang.

Untuk kasus meninggal hari ini sebanyak 72 orang, sehingga total kasus pasien meninggal dunia sebanyak 155.421 orang. Sebelumnya, kasus meninggal dunia pada Senin (4/4/2022) sebanyak 61 orang sehingga total meninggal menjadi 155.349 orang. (ris/bsc)

Khusus Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta, Subsidi Upah Cair Lagi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini. Program tersebut nantinya akan diberikan kepada tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini pemerintah terus mematangkan program tersebut dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Tadi ada arahan dari Bapak Presiden terkait program bantuan subsidi upah dimana ini akan terus dimatangkan bantuan subsidi upah untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji yang kurang dari Rp3 juta,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang dipantau secara virtual melalui instagram Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (5/4).

Menurut Airlangga, bantuan tunai ini merespons kenaikan harga-harga bahan pokok yang terjadi secara global. Sehingga pemerintah mengambil salah satu langkah dengan memberikan subsidi upah.

Airlangga menuturkan, pemberian Program Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Hingga 1 April 2022, Airlangga melaporkan bahwa dana PEN senilai Rp29,3 triliun telah direalisasikan. Kendati demikian, realisasi dana tersebut baru mencapai 6 persen dari total anggaran, yakni Rp455,62 triliun. Adapun rincian dana PEN yang telah direalisasikan, di antaranya Rp1,55 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp22,7 triliun untuk perlindungan masyarakat dan Rp5 triliun dialokasikan untuk penguatan ekonomi.

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, Program Bantuan Subsidi Upah yang ditujukan bagi pekerja itu akan cair pada April 2022. Anwar mengimbuhkan, saat ini pihaknya tengah melakukan serangkaian koordinasi terkait keputusan tersebut.

Bahkan, Kemnaker juga sedang membahas besaran Bantuan Subsidi Upah yang akan diterima oleh para pekerja. Adapun nominal besaran Bantuan Subsidi Upah akan disesuaikan oleh kemampuan keuangan pemerintah. “Inikan arahnya baru kemarin, jadi kita akan segera melakukan kordinasi terkait dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai dengan koridor, dan regulasi yang ada,” jelas Anwar.

Sebelumnya, Anwar memastikan, Program BSU akan dilanjutkan pada tahun 2022. Pada 2022 dan 2021, Program BSU pernah diberikan oleh pemerintah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta. Adapun besaran yang diterima saat itu adalah Rp600 ribu. Tahun ini, pemerintah menambah jumlah pekerja yang mendapatkan Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan juga menambah besaran nominal yang diberikan.

Nantinya, Program Bantuan Subsidi Upah tersebut akan dilakukan melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain membahas tentang Program Bantuan Subsidi Upah, Kemnaker juga masih disibukkan dengan pembahasan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan segera diputuskan.

Anwar memastikan, kedua kebijakan tersebut akan selesai tepat waktu agar bisa segera diumumkan kepada masyarakat. “Bantuan Subsidi Upah ini nanti kalau sudah selesai akan saya sampaikan,” ujarnya. Kendati demikian, saat ini pihaknya tengah mengejar kebijakan teknis pelaksanaan pemberian THR yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengapresiasi upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kelompok bawah di tengah kondisi harga-harga yang melonjak saat ini. Harga-harga yang melonjak saat ini, kata Piter, akan membuat daya beli kelompok bawah terganggu, terutama bagi mereka dengan pendapatan tetap ataupun terpangkas selama pandemi.

“Mereka kan daya belinya terpangkas karena penerimaan mereka tetap atau bahkan berkurang. Jadi karena harga-harga melonjak, daya beli mereka terpangkas. Mereka inilah yang sepatutnya dibantu dan pemerintah nampak sekali berupaya untuk membantu,” kata Piter.

Kendati demikian, Piter memberikan beberapa catatan kepada pemerintah jika akan melaksanakan program-program bantuan seperti BSU. Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki satu kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah saat ini dinilai mengurangi ketepatan dari program-program bantuan lantaran pemerintah terlalu banyak memiliki program bantuan. “Coba itu dikumpulkan jadi satu. Pokoknya kalau kamu miskin, berpendapatan rendah, itu dapat gelondongan aja satu kali, baik untuk BBM, minyak goreng, pokoknya untuk mereka hidup mereka dapat satu kali aja,” ujarnya.

Cara tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban yang ditanggung pemerintah dan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Selain itu, tambahnya, bantuan yang digabung menjadi satu juga menambah nilai dari bantuan tersebut. (jpc/kps/bsn/lp6)

Aturan Terbaru Penerbangan Domestik, Dilarang Bicara & Makan di Pesawat

KUALANAMU: Kawasan di Bandara Kualanamu. istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut lebih ditujukan kepada pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan transportasi udara.

ATURAN ini telah ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi per 4 April 2022. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu.

Pelaku perjalanan juga perlu mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan. Kemudian, mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand-sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain.

Hal lainnya adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan. Aturan lain yang mendapat perhatian adalah penumpang pesawat tidak boleh berbicara selama dalam perjalanan. “Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan,” demikian dikutip JawaPos.com (grup Sumut Pos), Selasa (5/4).

Penumpang pun tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari dua jam. Namun, dikecualikan bagi mereka yang wajib mengonsumsi obat. “Terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut,” tulis dalam SE tersebut.

Sudah Booster tak Perlu PCR

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tersebut, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II segera menerapkan syarat penerbangan mudik Lebaran di 20 bandara yang dikelolanya. “Lalu lintas penerbangan diperkirakan meningkat karena antusias masyarakat untuk mudik sehingga diperlukan fokus yang lebih dari seluruh stakeholder guna menjaga standar layanan, keamanan, dan keselamatan,” ujar Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dalam keterangannya, kemarin.

Adapun mengacu pada aturan perjalanan anyar itu, pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) yang telah memperoleh vaksin dosis ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes antigen. Artinya, penumpang dapat melakukan perjalanan hanya dengan memperlihatkan kartu vaksin melalui PeduliLindungi.

Jika penumpang ingin memperoleh vaksin booster sebelum melakukan penerbangan, mereka dapat mengakses di bandara-bandara tertentu. Angkasa Pura II akan membuka sentra vaksin booster di Bandara Minangkabau (Padang), Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh), dan Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang).

Sedangkan PPDN yang belum menerima vaksin dosis penguat dan baru memperoleh dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen. Sampel tes antigen diambil dalam waktu 1×24 jam. Penumpang juga bisa menunjukkan hasil tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Kemudian, penumpang yang baru menerima vaksin Covid-19 dosis pertama wajib menunjukan hasil tes PCR. Sampel tes Covid-19 ini diambil dalam kurun waktu 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Untuk memastikan aturan tersebut ditaati penumpang, Angkasa Pura II menambah 5.500 personel jaga. Personel jaga terdiri atas petugas airport rescue & fire fighting, apron movement control, aviation security, TNI dan Polri, customer service, terminal inspection services, airport poperation control, hingga petugas kesehatan.

Awaluddin melanjutkan, perseroan akan membuka posko angkutan Lebaran yang beroperasi mulai 22 April sampai 13 Mei. Bandara Internasional Soekarno-Hatta nantinya bakal menjadi bandara jangkar penerbangan domestik yang akan menampung pergerakan penumpang dengan frekuensi tertinggi.

Untuk mengantisipasi persoalan dari tingginya trafik, AP II berencana mengaktifkan kembali Terminal 1. “Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 aktif. Ini akan mendukung kelancaran angkutan Lebaran dan protokol kesehatan,” tutur Awaluddin.

PT KAI Perketat Prokes

Bukan hanya penerbangan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga meneritkan aturan terbaru bagi pelanggan Kereta Api yang mengacu pada Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022, yang berlaku mulai kemarin, Selasa (5/4). Vice President PT KAI Divre I Sumut, Yuskal Setiawan mengatakan, pelanggan Kereta Api Antar Kota yang telah mendapatkan vaksin ketiga atau booster dan tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Tes Antigen pada saat proses boarding.

“Aturan tersebut diberlakukan menyusul terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkereta-apian pada masa pandemi Covid-19 tanggal 4 April 2022,” sebut Yuskal, Selasa (5/4).

Yuskal mengimbau masyarakat untuk dapat mengikuti peraturan dalam persyaratan perjalanan menggunakan transportasi Kereta Api. “Pelanggan yang tidak melengkapi persyaratan akan ditolak untuk berangkat dan dipersilakan untuk membatalkan tiketnya,” jelas Yuskal.

Guna memperlancar proses pemeriksaan, KAI telah mengintegrasikan ticketing system KAI dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memvalidasi data vaksinasi dan hasil tes Covid-19 pelanggan. Hasilnya, data tersebut dapat langsung diketahui oleh KAI pada saat pemesanan tiket melalui KAI Access, web KAI, dan pada saat boarding.

Pelanggan wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer. Pelanggan harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius.

Pelanggan harus menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut. Pelanggan juga tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.

Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut serta pada waktu buka puasa.

“KAI akan memastikan seluruh pelanggan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk mencegah penularan Covid-19 pada moda transportasi kereta api di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk mudik lebaran 1443 H,” tutur Yuskal.

Adapun persyaratan lengkap perjalanan menggunakan kereta api antar kota yakni, bagi pelanggan yang sudah vaksin ketiga (booster) tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening Covid-19. Sementara bagi pelanggan yang sudah vaksin kedua, wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen 1×24 jam atau tes RT-PCR 3×24 jam. Kemudian bagi pelanggan yang sudah vaksin pertama, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 3×24 jam.

Bagi yang belum divaksin dengan alasan medis, wajib menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah dan hasil negatif tes RT-PCR 3×24 jam. Sedangkan bagi anak-anak usia di bawah 6 tahun, tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR, namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

Sementara, persyaratan naik kereta api lokal dan aglomerasi yakni, pelanggan diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dosis pertama. Tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen.

Pelaku perjalanan dengan usia di bawah 6 tahun, tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin, diperkenankan melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. (jpc/tmp/gus)

 

Story Telling Berperan Krusial bagi Kesuksesan Entepreneur

Toronata Tambun (kiri bawah) sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan wartawan.

SUMUTPOS.CO – Story telling adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk menyampaikan sebuah cerita dengan maksud tertentu. Story telling memegang peranan 70 % dari keberhasilan seorang entepreneur.

Hal tersebut dikatakan oleh Narasumber, Toronata Tambun pada sesi webinar Fellowship Jurnalis Pendidikan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (FJP GWPP) Batch IV, Senin (4/4/2022). Ia menyampaikan bahwa sisanya dipengaruhi oleh faktor Content 10% dan Writing 20%.

Sosok yang dikenal sebagai Founder and Director Aren Energy Investment menyampaikan kepada peserta bahwa story telling diperlukan untuk berkomunikasi dengan calon investor, konsumen serta stake holders bisnis seorang entepreneur.

“Wartawan punya kemampuan yang tidak atau jarang dimiliki masyarakat pada umumnya, yakni kemampuan story telling. Wartawan juga punya peluang besar untuk terjun di bidang entrepreneur dengan kemampan tellingnya itu,” ungkap Toronata dihadapan webinar wartawan.

Ia juga menyampaikan gerakan entrepreneurship tidak sekedar membuat startup tetapi membuat manusia yang anti-fragile. Selain itu entrepreneurship tidak mata duitan, sustainability friendly, kerja kelas dan team work.

Sebelum menutup sesi pelatihan secara webinar ini, ia menyampaikan hal yang perlu diingat untuk menjalankan sebuah kegiatan usaha, yaitu :
1. Disiplin Kewirausahaan
2. Berbasis Riset Pasar Primer
3. Doktrin Pelanggan yang Membayar
4. Tidak Berorientasi Produk
5. Strategis yakni trategi khas kita sebagai entepreneur. (dat)

Menko Airlangga: Presiden Minta Program Perlindungan Masyarakat Diintensifkan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Situasi geopolitik dunia yang meningkat akibat konflik Rusia dan Ukraina memperburuk tekanan inflasi dan mengakibatkan lonjakan harga komoditas global terutama energi dan pangan yang juga berdampak pada perekonomian di tanah air.

Menghadapi hal tersebut, selain meminta jajarannya untuk memantau perkembangan harga komoditas global, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan program perlindungan masyarakat.

Arahan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022).

“Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi (akibat) di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Menko Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April. Selain itu, Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.

“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.

Selain itu, direncanakan juga pemberian Bantuan Produkti Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.

Dalam SKP, Kepala Negara juga meminta kepada jajaran terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang juga melonjak naik, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.

“Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat). Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina,” ujar Menko Ekon.

Airlangga menambahkan, Presiden juga menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup.

“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk, dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman,” tandasnya. (adv/*)

OPD Pemko Medan Diminta Berkolaborasi Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPRD Kota Medan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD dr Pirngadi Medan untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan. Pemko Medan juga diminra untuk mengutamakan pelayanan penanganan pasien dari pada administrasi.

“Pelayanan kepada masyarakat mendapatkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) juga harus diprioritaskan,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RS Pirngadi dan BPJS, Senin (4/4).

Didampingi Sekretaris Komisi Dhiyaul Hayati, anggota Haris Kelana Damanik, Afif Abdillah, Johanes Hutagalung dan Janses Simbolon, Sudari juga meminta agar Pemko Medan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga Medan. Kedepan, OPD terkait juga diminta untuk membangun komitmen kerjasama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap warga miskin.

Sementara itu, dalam kesempatan yang turut dihadiri Kadis Kesehatan dt Taufiq Ririansyah, Kadis Sosial Khoirudin Rangkuti, Direktur RSUD Pirngadi Syamsul Arifin Nasution dan pihak BPJS Supriyanto Syahputra, Anggota Komisi II Haris Kelana Damanik juga mempertanyakan kebijakan pihak BPJS yang melarang masyarakat langsung untuk mengurus kartu BPJS. Sementara, orang tertentu yang diberikan keleluasaan untuk mengurusnya. “Ada kesan BPJS melakukan pembiaran oknum tertentu bertindak sebagai calo,” ujar Haris.

Dengan kebijakan itu, Haris menuding BPJS tidak mendukung program Wali Kota Medan soal peningkatan pelayanan kesehatan. Apalagi kata Haris, pihak BPJS tidak menempatkan pegawainya di setiap RS selaku provider BPJS, sehingga pasien BPJS kerap mendapatkan pelayanan buruk dari pihak RS dan tidak mendapatkan pembelaan dari BPJS.

Bukan itu saja, sebut Haris, pihak BPJS juga tidak kooperatif saat menghadiri sosialisasi Perda yang digelar Anggota DPRD Medan terkait kesehatan dan selalu mewakilkan tenaga honor.”Padahal saat sosialisasi Perda, banyak hal yang patut dievaluasi masalah pelayanan kesehatan,” ujar Haris.

Menyahuti pernyataan anggota DPRD Medan terkait mengutus pegawai honor saat menghadiri sosialisasi Perda, perwakilan BPJS Supriyanto Syaputra mengatakan akan mencoba mengkordinasikan kembali dengan dewan. Sebab katanya, saat ini pihaknya memang kekurangan pejabat dan staf, sehingga mengutus pegawai honor.

“Namun pegawai honor bukan tidak mengerti masalah pelayanan di BPJS,” jawab Supriyanto.

Sedangkan terkait tudingan calo, Supriyanto menyangkal ada kesan pembiaran dan menutup informasi soal pengurusan kartu BPJS. “Saat ini kami menyediakan aplikasi pengurusan online, sehingga tidak mesti datang ke kantor,” pungkasnya. (rel)

Ekspansi Produksi, INALUM Tandatangani MoU dengan Emirates Global Aluminium

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama strategis dengan Emirates Global Aluminium (EGA), sebuah perusahaan industri aluminium terbesar di Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (31/3/2022).

Penandatanganan ini merupakan langkah strategis Pt.  Inalum (Persero)  dalam ekspansi produksi aluminium hingga 400 ribu ton/tahun pada tahun 2024 sekaligus mendorong hilirisasi industri aluminium yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk Indonesia.

Penandatanganan MoU dilakukan pada 31 Maret 2022 lalu saat perhelatan Dubai Expo 2020 oleh Direktur Utama Pt. Inalum (Persero), Hendi Prio Santoso dan CEO EGA Abdulnasser bin Kalban.

Turut hadir dalam acara tersebut Vice Chairman EGA Saeed Mohammed Al Tayer, EGA Board member Musabbeh Al Kaabi dan Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis.

Direktur Utama Pt. Inalum (Persero), Hendi Prio Santoso mengatakan, Pt.Inalum optimis kerjasama strategis ini akan meningkatkan performa Perusahaan.

“Kami yakin kolaborasi ini akan memberikan pembaharuan yaitu dengan penerapan teknologi peleburan modern yang dimiliki oleh EGA di Pt. Inalum. Kami juga menantikan pencapaian besar lainnya bersama EGA dalam ekosistem industri aluminium di Indonesia, baik yang sudah ada saat ini maupun proyek-proyek baru di masa depan.” ucap Hendi.

CEO EGA Abdulnasser bin Kalban mengatakan, Kesepakatan ini semakin memperdalam kerja sama kami dengan Pt.  Inalum, yang didasarkan pada potensi penggunaan teknologi EGA di sejumlah proyek pembangunan di Indonesia.

“Tujuan kami adalah untuk mengembangkan posisi kami sebagai penyedia teknologi pilihan di industri kami, mengembangkan aliran pendapatan untuk EGA dari lisensi teknologi dan kemungkinan peluang lebih lanjut, sambil memperkuat hubungan antara kedua negara kami.” tambah Abdulnasser.

Dalam salah satu poin kesepahaman disebutkan bahwa Pt. Inalum dan EGA akan melakukan feasibility study dalam hal penggunaan teknologi EGA di Smelter Inalum Kuala Tanjung Sumatera Utara dalam rangka peningkatan produksi hingga 400.000 ton per tahun.

Perjanjian juga menyebutkan tentang penjajakan dalam segi investasi EGA di Pt. Inalum dalam rangka peningkatan value chain industri aluminium.

Diharapkan pula kesepahaman ini bisa mengeksplorasi potensi-potensi baru dalam sektor industri pengolahan aluminium yang belum dikembangkan di Indonesia.

EGA sebagai sebuah perusahaan peleburan dan pengolahan aluminium kelas dunia selama 25 tahun di UEA telah melakukan pengembangan teknologi secara mandiri dalam hal peleburan aluminium. Pengembangan teknologi ini telah menjadikan EGA sebagai salah satu perusahaan peleburan dan pengolahan aluminium terbesar di dunia.

Pt. Inalum sendiri berkomitmen melakukan inisiatif pengembangan proyek strategis industri aluminium diantaranya Proyek Upgrading Teknologi Tungku Reduksi, Optimalisasi Smelter Aluminium Kuala Tanjung, Proyek Smelter Grade Alumina Refinery di Mempawah, dan Pembangunan Aluminium Remelt IAA.

Sejalan dengan potensi besar pangsa pasar aluminium baik secara domestik dan regional, Pt. Inalum terus berupaya mewujudkan pengembangan klaster industri aluminium nasional. Selain itu, Perusahaan juga melakukan kolaborasi dengan PLN dalam rangka menciptakan ketersediaan energi di Sumatera Utara.(Rel)

Bupati Dairi Buka Puasa Bersama & Bagi Tali Asih

SERAHKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu, Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani Simarmata, Kapolres AKBP Wahyudi Rahman serta lainya menyerahkan tali asih kepada umat muslim saat gelar Safari Ramadhan di kecamatan Tanah Pinem.SUMUTPOS.CO/Komimfo Dairi.

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu buka puasa bersama dan memberikan tali asih kepada umat muslim di Desa Lau Sireme, Kecamatan Tigalingga, Senin (4/4/2022). Kegiatan itu dalam rangkaian Safari Ramadhan digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi selama bulan puasa di 15 kecamatan.

Kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

Penerima tali asih dari perwakilan warga dari 4 kecamatan yakni Tigalingga, Gunung Sitember, Siempat Nempu dan Tanah Pinem dipusatkan di Masjid Al-Ridho, Tanah Pinem.

Iswan memgatakan, dalam kesempatan itu, Bupati Dairi, Eddy KA Berutu, mengaku senang bisa berbuka puasa dengan warga yang menjalankan ibadah puasa.

“Kegiatan ini masih kita batasi karena situasi pandemi Covid-19. Pun demikian, masyarakat harus menyambutnya dengan kegembiraan dan lapang dada”, ucap Eddy.

“Bulan suci ramadhan bulan yang sangat dirindukan semua umat muslim. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi menguji kesabaran kita semua, ” katanya.

Sementara terkait pemberian tali asih, lanjut Eddy, punya makna penting dalam menguatkan jalinan silaturahim dan sinergitas antara pemerintah, ulama dan masyarakat di Kabupaten Dairi.

“Kegiatan ini mengajarkan kita untuk saling berbagi dengan sesama, terutama warga yang membutuhkan. Serta menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial sekaligus wujud ibadah yang dilakukan”, sebut Eddy.

Hadir Kapolres AKBP Wahyudi Rahman, Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani Simarmata serta Camat empat kecamatan dimaksud. (rud).

Kepala BKDPSDM Medan Dikabarkan Dicopot dari Jabatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di awal Ramadan 1443 Hijriah, Pemko Medan digegerkan dengan isu pencopatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Zain Noval, dari jabatannya. Padahal, Noval belum genap satu tahun menempati jabatan tersebut.

Seperti diketahui, Noval dilantik sebagai Kepala BKDPSDM Kota Medan pada 30 Juni 2021 lalu. Bahkan pada Senin (4/4), Noval dikabarkan diperiksa di Kantor Inspektorat Kota Medan.

Namun hingga berita ini diturunkan belum dapat dipastikan kebenaran kabar tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah Noval memang telah dicopot dari jabatannya dan akan diperiksa oleh Inspektorat.

Wartawan pun mencoba mengkonfirmasi kebenaran isu itu, namun Noval tak bisa dihubungi. Begitu juga saat Sumut Pos mencoba mengirim pesan lewat WhatsApp, pesan yang disampaikan tak kunjung terkirim. Wartawan pun berusaha untuk mencari tahu kebenaran apakah Noval memang akan diperiksa oleh Inspektorat. Namun saat dikirimkan pesan, Inspektur Kota Medan Sulaiman Harahap, hanya membaca pesan yang dikirim tanpa berkenan menjawabnya.

Sumut Pos pun mencoba mengkonfirmasi Kepala Dians Kominfo Kota Medan, Arrahman Pane, terkait kabar itu. tapi dia mengaku belum mengetahui kebenaran kabar tersebut.

“Saya belum bisa pastikan kabar itu benar atau tidak,” katanya, Minggu (3/4).

Dia juga menjelaskan, pihaknya segera memastikan kabar tersebut, dengan mengkonfirmasi pihak Inspektorat.

“Akan saya tanyakan dulu ke Inspektur,” pungkas Arrahman. (map/saz)

1...2,6242,6252,626...15,759Page 2,625 of 15,759

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor