Home Blog Page 2628

Pengerjaan Saluran U-Ditch, Pemko Diminta Jaga Kualitas

Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menjaga kualitas hasil kerja setiap pembangunan fisik yang sedang berjalan di Kota Medan, terkhusus untuk proses pembangunan drainase dengan menggunakan U-Ditch.

Pasalnya, pembangunan drainase merupakan salah satu prioritas kerja Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Mengingat, keberhasilan penuntasan masalah drainase merupakan salah satu faktor keberhasilan Pemko Medan dalam mengatasi masalah banjir di Kota Medan

“Pengerjaan drainase dengan menggunakan U-Ditch ini memang teknologi baru yang memungkinkan pekerjaan selesai dengan cepat dan rapi. Namun yang perlu diketahui, proses pengerjaan U-Ditch tidak bisa sembarangan, perlu teknologi dan skil yang baik juga dalam memasangnya,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST.

Dikatakan Dedy, kesalahan pemasangan U-Ditch akan berdampak pada hasil pekerjaan yang tidak rata atau bergelombang. Akibatnya, hasil pekerjaan drainase akan tampak semrawut.

Tak cuma itu, drainase juga dikhawatirkan tidak akan berfungsi secara maksimal dalam mengalirkan air. Pasalnya, pengerjaan U-Ditch yang tidak maksimal akan membuat celah diantara U-Ditch yang membuat adanya rembesan air.

“Rembesan air ini juga nantinya dapat membuat U-Ditch cepat mengalami kerusakan,” ujarnya.

Untuk itu, politisi Partai Gerindra ini meminta kepada Pemko Medan untuk benar-benar mempekerjakan pihak ketiga yang betul-betul mampu mengerjakan pemasangan U-Ditch dengan baik. Selain itu, U-Ditch yang dipasang juga harus produksi pabrikan yang sesuai standar.

“Kita mendukung Pemko Medan yang Bulan Juni ini mulai mengerjakan U-Ditch sepanjang 9,2 km di 10 lokasi. Tetapi kita mendorong Pemko Medan, dalam hal ini Dinas PU untuk melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan sesuai standar kerja agar hasil yang dikerjakan juga dapat berjalan maksimal,” tutupnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengaku akan terus melakukan pembenahan insfrastruktur di Kota Medan. Pada Juni 2022 ini, Dinas PU mulai melakukan pengerjaan saluran U-Ditch pada 10 titik lokasi sepanjang 9,2 km.

Kepala Dinas PU Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting menerangkan, lokasi pengerjaan saluran U-Dicth ini terdapat di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Medan Johor, Medan Sunggal, Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Timur, Medan Kota, Medan Amplas, dan Medan Marelan.

Dia merincikan, di Kecamatan Medan Johor, pengerjaan dilakukan di Jalan Karya Wisata dan Jalan Eka Sama, mulai dari Sungai Deli menuju Jalan Karya Jaya dan Jalan Karya Jaya mulai dari Jalan Eka Sama menuju Jalan Eka Surya. Di Kecamatan Medan Sunggal pengerjaan dilakukan di Jalan Sei Bengawan, Medan Petisah di Jalan Merbau, Medan Helvetia di Jalan Kelambir V, dan Medan Timur di Jalan Fraksi.

Di Kecamatan Medan Kota, pengerjaan dilakukan di Jalan Asia mulai dari Simpang Jalan Bakaran Batu menuju Thamrin Plaza, dan untuk Kecamatan Medan Amplas di Jalan Garu.

Sedangkan di Kecamatan Medan Marelan, pemasangan U-Ditch dilakukan di Jalan Marelan III Pasar III Barat mulai dari Jalan Marelan I menuju JI. Marelan Saga dan Jalan Marelan VII mulai dari Parit AMD menuju Jalan Marelan Raya.

Topan pun menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat agar hasil pekerjaan berkualitas dan sesuai harapan. (rel)

Airlangga: KIB Dorong Capres yang Bisa Menghilangkan Politik Identitas

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibangun untuk membuat politik di Indonesia bebas dari politik identitas. Ia menegaskan, seluruh pesan ini sudah sampai ke seluruh kader Partai Golkar, PAN, dan PPP hingga ke lingkup terkecil pemerintahan administrasi desa.

Menurut Airlangga, KIB menjadi gabungan partai nasional religus. Namun, KIB terbuka dengan partai manapun hingga waktu deklarasi nanti. Ketum Golkar menegaskan, KIB akan mendorong calon yang bisa menghilangkan politik identitas.

“Pertama tujuannya kan memang menghilangkan politik identitas. Jadi kita adalah koalisi nasional religius, baik yang muslim tradisional, maupun muslim modernis. Jadi tentunya itu yang akan dorong dan itu pula yang membuat kita menandatangani kesepahaman. Jadi itu clear,” tutur Airlangga usai Silaturahim Nasional KIB, di Hutan Kota Plataran, Sabtu (4/6).

Jawaban Airlangga itu menegaskan soal munculnya pertanyaan apakah KIB tidak akan memberi tempat bagi calon yang pernah menggunakan politik identitas dalam pemilu.

Ketum Golkar mengaku, KIB menyadari untuk membangun bangsa yang hebat, tidak bisa dilakukan hanya satu golongan atau sendiri-sendiri. Oleh karena itulah, KIB berupaya mengikis polarisasi dan keterbelahan di masyarakat akibat dinamika politik yang terjadi sejak satu dekade lalu.

“Membangun bangsa membutuhkan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi. Kita manfaatkan seluruh potensi yang ada, kita manfaatkan seluruh komponen bangsa yang ada,” tegasnya.

Menurut Airlangga, tujuan kerja sama tiga parpol ini untuk saling mengisi agar pembangunan bangsa Indonesia bisa terlaksana dan Indonesia menjelma menjadi negara hebat.

Di sisi lain, tidak bisa dibantah, terbentuknya kerja sama ketiga partai juga ingin menaikkan elektabilitas menjelang Pemilu 2024. Diakuinya, ada kenaikan elektabilitas sejak tiga ketua umum menggagas ide Koalisi Indonesia Bersatu.

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, setelah penandatanganan nota kesepahaman, ketiga parpol saat ini setara di dalam KIB. Manuver maupun pergerakan politik masing-masing parpol anggota harus diketahui oleh ketiga partai.

“Jadi kita sudah kolektif kolegial, kita bertemu siapapun, sepengetahuan kita bertiga,” tutur Airlangga. (adv/*)

KIB Tandatangi Kerja Sama, Golkar Sambut Sahabat PAN dan PPP

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menandatangani kerja sama melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Sabtu (4/6/2022). Dengan penandatangan ini, ketiga partai ibarat mengucap ijab qobul untuk bersama menyongsong Pemilu 2024.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, momentum ini ibarat bagian awal penyusunan buku kerja KIB. Setelah penandatangan ini, ketiga parpol akan bersinergi mulai dari pucuk pimpinan di pengurus pusat, hingga kader dan pengurus daerah.

Airlangga menginstruksikan seluruh kader partai berlambang pohon beringin di daerah ikut menyambut kehadiran ketua umum PAN maupun PPP bila mendatangi daerah.

“Saya juga mengundang apabila ketua umum PAN (Zulkifli Hasan), ketua umum PPP (Suharso Monoarfa) datang ke daerah-daerah, saya instruksikan kepada seluruh pengurus, ketua-ketua provinsi, kabupaten, kota, sambutlah sahabat-sahabat kita,” tutur Airlangga saat pidato politik di acara Silaturahim Nasional KIB, di Hutan Kota Plataran, Sabtu (4/6).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menegaskan, Golkar ingin membangun koalisi dengan solidaritas dan kepemimpinan bersama.

Ia menuturkan, setelah penandatangan perjanjian kerja sama ini, ketiga partai akan melanjutkan penulisan buku sampai menuju Pemilu 2024.

Airlangga mengatakan, Golkar sudah memulai menyinergikan kader dari tiga partai di daerah. Provinsi Jawa Barat menjadi pioneer karena berhasil menyatukan 12 ribu kader partai KIB saat menggelar pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Tingkat I di Bogor.

“Saya ingin minta kepada seluruh pengurus, baik DPD Golkar provinsi, kabupaten/kota, untuk menyelenggarakan acara yang sama,” tutur Airlangga.

Ketum Golkar meminta PAN dan PPP juga melakukan hal yang sama untuk menyinergikan kekuatan anggota partai di seluruh tingkatan.

“Ini adalah momen yang bersejarah, momen yang luar biasa, dan tentunya saya tidak bisa menyampaikan dalam kata-kata, tetapi suasana malam hari ini suasana yang terbentuk tenunan persahabatan dan persaudaraan. Ini lebih dari 1.000 kata yang bisa dituliskan,” tegas Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menegaskan, meskipun diawali tiga partai, namun KIB sangat terbuka dengan partai lain yang ingin ikut berjuang bersama. Airlangga optimistis, pengalaman ketiga partai yang sudah bersatu membuat partai lain tertarik untuk ikut bergabung.

“Koalisi ini sangat terbuka dengan bergabungnya partai politik lain untuk bersama-sama di dalam perahu ini. Kami menyadari membangun bangsa tidak dapat dilakukan oleh satu golongan atau sendiri-sendiri. Membangun bangsa membutuhkan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi,” ujar Airlangga. (adv/*)

Lapangan Merdeka Direvitalisasi, Pemko Medan Lakukan Rekaya Lalu Lintas

RAPAT: Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman pimpin Rapat Rencana Manajemen Lalu Lintas di Wilayah Inti Kota Medan di Ruang Rapat II Balai Kota Medan, Jumat (3/6/2022).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko akan melakukan rekayasa arus lalu lintas sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kemacetan. Sebab, ada tiga kegiatan yang akan dilakukan di ibukota Provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat ini. Selain memulai revitalisasi Lapangan Merdeka dan Kota Lama Kesawan, juga akan dilaksanakan event besar yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut, sejumlah ruas jalan akan ditutup.

Hal ini terungkap dalam Rapat Rencana Manajemen Lalu Lintas di Wilayah Inti Kota Medan yang dipimpin Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman di Ruang Rapat II Balai Kota Medan, Jumat (3/6).

“Dalam waktu dekat ini Pemko Medan akan memulai revitalisasi Lapangan Merdeka dan Kota Lama Kesawan. Dalam revitalisasi tersebut Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Perniagaan akan dilakukan perbaikan untuk menjadikannya lebih baik lagi. Tentunya nanti akan ada keluar masuk kendaraan proyek sehingga kemungkinan menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas ini wajib dilakukan,” kata Sekda.

Dididampingi Plt Asisten Ekbang Mansursyah dan Kepala Bappeda Benny Iskandar, Wiriya selanjutnya menjelaskan, 29 Juni akan digelar puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) sekaligus peletakan batu pertama revitalisasi Lapangan Merdeka yang akan langsung dihadiri Presiden RI Joko Widodo, beberapa Menteri, Gubernur, Bupati serta Wali Kota se-Indonesia.

Kemudian, 29 Juni – 1 Juli, imbuh Wiriya, juga akan dilaksanakan Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) 1 Sumatera di Hotel Santika sekaligus pameran di Lapangan Benteng. Dikatakan Wiriya, kegiatan ini akan dihadiri Wali Kota se-Sumatera dan diisi dengan karnaval mulai dari Jalan Ahmad Yani hingga finish di Lapangan Benteng.

Keesokan harinya, kata Wiriya, yakni 30 Juni akan digelar Rapat Paripurna HUT Kota Medan ke 432 dan 1 Juli akan digelar upacara HUT Kota Medan di Lapangan Merdeka. “Pada malam harinya akan digelar hiburan rakyat sebagai peringatan HUT Kota Medan, sehingga beberapa jalan dilakukan penutupan. Sedangkan 2 Juli, Dinas Pariwisata Kota Medan akan menggelar senam massal di sekitar jalan yang ada di Lapangan Merdeka untuk memecahkan rekor MURI,” jelas Wiriya dihadapan para pimpinan OPD di Lingkungan Pemko Medan dan Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sonny W Siregar.

Terkait itu, Wiriya meminta agar rekaya lalu-lintas yang dilakukan harus ditangani secara komprehensif. “Semua jalan yang disebutkan ini harus dicek secara detail. Turun langsung ke lapangan, buat petanya dengan jelas. Selain rekayasa arus lalu lintas, hal-hal lainnya juga perlu diperhatikan seperti tempat parkir, kondisi jalan dan lain sebagainya. Ini tidak main-main. Setelah event itu selesai, rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan pada saat revitalisasi Lapangan Merdeka dan Kota Lama Kesawan dilakukan,” tegasnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis menyampaikan, saat dilakukannya pengembangan kawasan Kota Lama Kesawan dan revitalisasi Lapangan Merdeka, Dinas Perhubungan (Dishub) mengusulkan untuk melakukan manajemen lalu lintas di beberapa kawasan yang ada di Kota Medan guna mengantisipasi terjadinya kemacetan.

Selain itu, kata Iswar, Dishub akan berkolaborasi dengan instansi terkait dalam mensukseskan program pengembangan Kawasan kota Lama dan revitalisasi Lapangan Merdeka. “Setelah rapat ini kami akan turun ke lapangan untuk memastikan agar rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan nanti dapat berjalan dengan lancar,” pungkas Iswar. (rel)

Nonton Formula E di Sirkuit Ancol, AHY Disambut Akrab Anies Baswedan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disambut Gubernur DKI, Anies Baswedan saat mengikuti perlombaan Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, pagi ini (4/6). Keduanya pun tampak berbincang-bincang akrab.

AHY selama ini dikenal menaruh perhatian khusus terhadap energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk mobil listrik. AHY mengapresiasi lomba Formula E sebagai salah satu bentuk pencapaian untuk transisi energi bersih yang lebih cepat.

Anies-AHY belakangan gencar disebut-sebut sebagai pasangan kuda hitam diantara pasangan-pasangan bakal capres-cawapres lainnya. Dalam survei nasional yang dilakukan pada periode 23-28 Mei 2022 oleh Indonesia Political Opinion, pasangan Anies-AHY memperoleh elektabilitas 27,1 persen, lebih tinggi dari pasangan Puan Maharani-Ganjar Pranowo (26,8 persen), Airlangga Hartarto-Ganjar Pranowo (18,5 persen), atau Puan Maharani-Erick Thohir (14,6 persen). Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95 persen, dengan margin of error 2,9 persen.

Anies-AHY berdua dianggap paling pas mewakili kekuatan nasionalis-religius yang selama ini mewarnai panggung politik Indonesia, sekaligus mengakhiri politik polarisasi yang nyaris membelah Indonesia. Selain itu, dengan usia 40-50-an tahun, keduanya dianggap lebih tepat mewakili anak-anak muda Indonesia yang jumlahnya kian mendominasi masyarakat Indonesia. Diperkirakan pada pemilu 2024, jumlah pemilih muda mencapai sekitar 65% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Keduanya juga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin arus perubahan serta perbaikan di Indonesia, dan juga kembali membawa Indonesia menjadi warga dunia yang aktif terlibat ikut menyelesaikan berbagai persoalan global. (adz)

Rajuddin Sagala Sayangkan 2 PNS Gunakan Narkoba

Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala Rajuddin Sagala.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala angkat bicara atas kasus dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Medan yang tertangkap basah saat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh Satnarkoba Polrestabes Medan. Politisi PKS itu pun mengaku sangat menyayangkan peristiwa itu dan menyebutmya sebagai tindakan yang memalukan institusi Pemko Medan.

Rajudin Sagala pun meminta agar Wali Kota Medan Bobby Nasution dapat memberikan sanksi tegas kepada dua anak buahnya itu. “Terutama ini jadi evaluasi kepada pak wali, dengan adanya begini kan harusnya semakin selektif dalam mengawasi anggota. Yang berbuat anggota, tapi yang tidak enak kan pimpinan juga. Buat malu,” ucap Rajuddin, Kamis (2/6).

Kata Rajuddin, Pemko Medan harus lebih selektif dan semakin rutin dalam menggelar razia narkoba di jajaran Pemko Medan. “Siapa saja yang terlibat (narkoba) harus diusut tuntas dan diberi hukuman secara tuntas dan tegas,” ujar Rajudin.

Seperti diketahui, dua oknum ASN Pemko Medan yang diamankan bersama satu orang warga tertangkap tangan saat menggelar pesta sabu di sebuah rumah. Kedua oknum ASN tersebut adalah Muhammad Ali Aziz (45) warga Komplek Villa Gading Mas II yang berdinas di Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan dan M Lutfi Nasution (40) warga Jalak Limau Manis yang diketahui bertugas di Kecamatan.

Keduanya ditangkap bersama satu orang lainnya, yakni Alham Zahri Rai (42) yang merupakan warga Jalan STM, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kepada para pelaku, ketiganya mengaku baru saja mamakai sabu di rumah Azis. Usai ditangkap, para pelaku tidak ditahan melainkan tengah menjalani rehabilitasi narkoba.

Atas kejadian itu, Rajudin pun meminta agar kedua pelaku diberikan hukuman setimpal usai menjalani rehabilitasi. Rajuddin juga meminta agar kedua oknum ASN itu harus diberhentikan dari jabatannya dan statusnya sebagai ASN.

“Pertama direhabilitasi, kemudian diusut tuntas dan diberikan saksi. Karena kan ketika dia direhab tidak bekerja, tentu itu melanggar, jadi ini harus dilihat. Ini kasus juga harus dibuka dan dikawal agar oknum-oknum yang melakukan hal yang sama dapat terjaring dan dibersihkan,” tegas Rajudin.

Rajuddin pun mendukung penuh langkah Pemko Medan yang rutin melakukan test urine kepada pegawainya. Namun Rajuddin meminta agar test urine semakin sering dilakukan, terutama bagi mereka yang memiliki jabatan strategis.

“Makanya tes urine yang dilakukan pak wali kota harus kita dukung, apalagi bagi mereka yang punya jabatan, itu harus terus dilakukan pengawasan melekat. Kedepan harus dilakukan test urine secara rutin, agar semua jaringannya yang ada bisa diputuskan,” pungkasnya. (rel)

Curi Meteran Air, Warga Menteng Ditangkap Polisi

Ditangkap-Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang Pemuda, Rian Hariadi Syahputra Lubis (25), warga Jalan Menteng VII, Gang Nelayan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai diciduk polisi, lantaran mencuri meteran air milik warga. Hal itu dibenarkan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor (Kanit Reskrim Polsek) Medan Area, AKP Philip Antonio Purba, Kamis (2/6) sore.

Dia mengatakan, pelaku ditangkap bermula dari laporan korban, Teguh Ari Wibowo (28) warga Jalan Bromo, Gang Sepakat Lorong Sempurna, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.

Kala itu, lanjutnya, korban yang lagi bekerja dihubungi tetangganya, Fadli untuk menyampaikan bahwa meteran air milik korban raib dari tempatnya.”Lantas, korban bergegas pulang. Setibanya di rumah, benar metaran air korban lenyap,” ujar mantan Kanit Reskrim Polsek Patumbak ini.

Selanjutnya, kata Philip, korban membuat laporan ke Unit Reskrim Polsek Medan Area. Personel Reskrim yang menerima laporan korban pun melakukan cek ke lokasi kejadian sekaligus penyelidikan lebih lanjut.

“Setelah diselidiki, kita mengungkap identitas pelaku pencurian bernama Rian Hariandi Syahputra Lubis. Saya bersama anggota kemudian mencari pelaku. Hasilnya pelaku kita bekuk saat melintas di Jalan Bromo Gang Sepakat,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dari tangan pelaku disita meteran air PDAM Tirtanadi dengan nomor seri 379594 hasil curian dan rencananya akan dijual. Selanjutnya pelaku, berikut barang bukti digelandang ke Mako Poksek Medan Denai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan dan interogasi, sambungnya, pelaku mengaku sebelum melakukan pencurian, dia melintas di depan rumah korban. Saat itu pelaku melihat bahwa pintu rumah korban tertutup dan pagar besi tergembok.

Selanjutnya, pelaku memanjat tembok pagar depan rumah dan masuk ke halaman. Lalu pelaku menarik paksa meteran air hingga patah.

“Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 dari KUHPidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara lebih 7 tahun,” tandasnya. (dwi/ila)

Dinkes Medan Diminta Belajar dari Aceh Tamiang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna menekan kasus stunting di Kota Medan, Wali Kota Medan Bobby Nasution telah menetapkan Pagu Anggaran Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi sebesar Rp198,1 M.

Tak hanya Dinas Kesehatan (Dinkes), kini pelaksana kegiatan penekanan kasi stunting juga meliputi kelurahan, kecamatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto SH menyebutkan bahwa hal tersebut memang perlu dilakukan. Pasalnya, stunting menyangkut masa depan sang anak.”Dengan anggaran yang ditetapkan, penanganan stunting harus dijadikan rutinitas, jangan hanya sewaktu-waktu. Semua program yang sudah direncanakan juga harus benar-benar berjalan,” ucap Surianto, Jumat (3/6).

Ke depannya, pria yang akrab disapa Butong ini pun meminta seluruh OPD yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan stunting terintegrasi agar benar-benar serius melakukan penanganan dan penyaluran bantuan tepat sasaran.

“Sebelumnya masih ada anak stunting yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Kita semua ingin angka stunting ini bisa menurun,” ujarnya.

Selain itu, Butong juga mengajak masyarakat Kota Medan untuk bahu-membahu dan dapat memahami tentang masalah stunting yang dihadapi Kota Medan.

“Paling tidak masyarakat mengerti stunting ini, jangan hanya diam. Jadi bisa melaporkannya ke Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah, maupun Camat,” katanya.

Tak cuma itu, Butong juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program penanganan stunting di Kota Medan. “Semua masyarakat juga harus turut melakukan pengawasan agar penanganan stunting ini bisa benar-benar berjalan sesuai yang direncanakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Wong Chun Sen meminta Dinas Kesehatan Kota Medan untuk belajar ke Pemkab Aceh Tamiang dalam menangani persoalan stunting di daerahnya. Tak cuma belajar, Dinkes Medan juga diminta untuk mengadopsi program Rumah Gizi Kampung yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Pemkab Aceh Tamiang.

“Di Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, saat ini ada namanya Rumah Gizi Kampung. Kita lihat ini upaya yang cukup efektif dalam menangani persoalan stunting. Perlu juga ini diadopsi di Medan,” ucap Wong Chun Sen.

Dikatakan Wong, dalam penanganan stunting, Dinkes Aceh Tamiang didukung unsur dinas terkait bersama pihak kecamatan, kelurahan/desa serta kepala lingkungan/kepala dusun. Kolaborasi itu cukup aktif dalam memberikan pelayanan kepada wanita hamil, menyusui, dan anak usia dini.

“Di sini kita melihat setiap desa dengan anggaran dari dana desa membangun rumah atau tempat dalam memberikan layanan kesehatan, termasuk menghadirkan dokter spesialis dalam mengontrol perkembangan kesehatan. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga memberikan tabel tambah darah kepada remaja dan pengantin baru untuk mencegah anemia yang diberikan setiap minggu,” ujarnya.

Upaya-upaya seperti itu, kata Wong, perlu diadopsi oleh Dinkes Medan. Apalagi saat ini, jumlah kasus stunting di Kota Medan sebanyak 550 kasus yang tersebar di 20 kelurahan.”Kita ingin meniadakan kasus stunting dengan melibatkan seluruh unsur kedinasan di Kota Medan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan telah menyusun 15 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi Tahun 2022. Pelaksanaan meliputi 10 OPD dan 30 kelurahan dengan total pagu anggaran Rp198.102.286.201, termasuk dana kelurahan Rp1.905.246.381. Khusus untuk 550 balita penderita stunting, saat ini terdapat pada 20 kecamatan dengan anggaran penanganan sebesar Rp14.878.011.827. (map/ila)

 

BIAN 2022 di Sumut, Nawal Lubis Minta Seluruh Anak Dapatkan Imunisasi

BUKA: Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis membuka kegiatan Sosialisasi dan Advokasi BIAN Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual dari Hall Rumah Dinas Gubernur Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis mengajak seluruh pihak, baik dari jajaran Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, untuk menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022 di Sumut.

“Saya mengimbau, mari kita bersama-sama berupaya semaksimal untuk menyukseskan BIAN ini. Dukungan dan peran serta semua pihak, baik di jajaran Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan, agar cakupan pelaksanaannya di Sumatera Utara segera tercapai,” ujar Nawal, saat membuka Sosialiasi dan Advokasi Bulan Imuniasasi Anak Nasional, yang diselenggarakan secara daring di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kota Medan, Kamis (2/6) kemarin.

Nawal juga meminta para orangtua yang memiliki anak, yang menjadi sasaran, agar berpartisipasi aktif dengan memastikan anaknya mendapatkan imunisasi pada BIAN tahun ini. Dengan demikian, anak-anak tersebut dapat terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. n Seperti campak, rubella, polio dan lain sebagainya. “Ayo pastikan anak-anak kita mendapatkan imunisasi selama pelaksanaaan BIAN ini,” ajak Nawal.

Terkhusus pada para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota hingga Dasa Wisma di tingkat kecamatan dan pedesaan, Nawal berpesan, agar seluruh kader segera meningkatkan koordinasi dan membantu penyelenggara BIAN di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, percepatan dapat dilakukan mengingat waktu pelaksanaan BIAN yang tinggal 21 hari lagi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis dalam laporannya menyampaikan, terdapat dua kelompok sasaran anak yang menjadi target cakupan BIAN tahun ini. Yaitu 3.900.139 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun yang menjadi sasaran imunisasi tambahan (campak dan rubella), dan 1.147.988 anak usia 12-59 bulan sebagai sasaran imunisasi kejar (OPV, IPV dan DPT-Hb-Hib).

Dari 20 kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan. Dapat diketahui bahwa sampai dengan 1 Juni 2022, cakupan imunisasi tambahan di Sumut baru mencapai 11,2%, OPV 1,2%, IPV 0,4% dan DPT-Hb-Hib sebesar 1,7%.

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Prof Asmuni, yang menyampaikan materi tentang imunisasi dalam sudut pandangan agama. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (Serum Intitute Of India) untuk imunisasi, dan Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi.

Asmuni menjelaskan, imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat; belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

Untuk itu, Asmuni memastikan imunisasi, termasuk menggunakan vaksin MR pada dasarnya dibolehkan (mubah), sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Hadir secara virtual para Ketua MUI Kabupaten/Kota, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, perwakilan IDI, IBI, IAKMI, Persakmi dan PPKMI Kabupaten/Kota se-Sumut.(gus/ila)

Medan Selayang Gelar Coffe Morning, Koordinasikan Persiapan Penilaian Kecamatan Terbaik

BERSAMA: Camat Medan Selayang Viza Fandhana bersama para lurah dan Muspika, foto bersama di sela-sela acara Coffe Morning.Tomi Sanjaya Lubis/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kecamatan Medan Selayang bersama Muspika dan Tokoh Pemuda menggelar acara Coffe Morning di Cafe Rumah Pohon Jalan Sei Belutu Kelurahan Padang Bulan (PB) Selayang I Kecamatan Medan Selayang, Jumat (3/6).

Acara Coffe Morning dalam rangka koordinasi persiapan penilaian Kecamatan terbaik tingkat Kota Medan tahun 2022 ini dipimpin langsung Camat Medan Selayang Viza Fandhana didampingi Lurah-lurah, Kasi Pemerintahan dan Kasi Trantib Kecamatan dan turut hadir dari perwakilan Yonkav 6/NK, Koramil 07/MT, Polsek Sunggal, MUI Kecamatan dan Ketua Karang Taruna Kecamatan Medan Selayang.

Camat Medan Selayang Viza Fandhana mengatakan, kalau kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan pandangan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan kolaborasi demi mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Wali Kota Medan Bapak Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan Bapak Aulia Rachman. “Artinya pertemuan ini tidak lain juga untuk menjalin silaturahmi sesama unsur Muspika Kecamatan Medan Selayang,” bilang Viza

Viza juga berharap besar dukungan masyarakat Kecamatan Medan Selayang untuk dapat juga berkolaborasi dan berdoa agar Kecamatan Medan Selayang dapat meraih hasil yang maksimal dalam penilaian Kecamatan terbaik tingkat Kota Medan tahun 2022. “Kita tidak muluk-muluk. Kalau bisa juara satu ya allhamdulillah,”bilang Viza.

Dia berharap kepada Lurah se-Kecamatan Medan Selayang untuk juga dapat mendukung dan mensukseskan kegiatan penilaian Kecamatan Medan Selayang ini. (omi/ila)