25 C
Medan
Monday, February 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2654

Ngobrol Santai KAHMI Sumut dengan Ketua PWI, Publik Butuh Pemikiran Alumni HMI

BERSAMA: Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik diabadikan bersama Sekum MW KAHMI Sumut H Dadang Darmawan dan jajaran pengurus, usai diskusi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara (Sumut), menggelar acara ‘Ngobrol Santai’ (Ngobras) dengan menghadirkan Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik, di Sekretariat MW KAHMI Sumut, yang digelar secara hybrid, Jumat (25/3).

Mengusung tema ‘Peran Pers dalam Rangka Penguatan Elektabilitas Alumni HMI Sumut’, Ngobras ini dipandu Bendahara Bidang Infokom Agus Salim Ujung, dihadiri pengurus lainnya.

Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik, dalam paparannya mengatakan, media selalu menjadikan statement dan pemikiran kader alumni HMI sebagai sumber pemberitaan. Setiap ada statement dari kader HMI, pasti dijadikan headline pemberitaan.

“Hal ini menunjukkan, sebenarnya publik membutuhkan ide, pemikiran, dan wacana dari para kader alumni HMI. Apalagi alumni HMI kini banyak berkiprah di berbagai elemen masyarakat, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, akademisi, bahkan sebagai pekerja pers itu sendiri,” ungkap Farianda.

Kekuatan kader alumni HMI itu, menurut Farianda, menjadi modal penting untuk meningkatkan elektabilitas alumni HMI. Karena itu, menjadi penting bagi kader-kader HMI untuk bersuara terhadap persoalan bangsa. n

“Saya melihat belakangan ini, suara-suara kritis dari kader HMI itu seolah tenggelam. Situasi ini, membuat elektabilitas dan eksistensi dari alumni HMI kian tergerus. Pada isu-isu sensitif yang belakangan mengemuka, belum ada saya lihat ada kader HMI bersuara. Ini menjadi kritikan, karena media sebenarnya menunggu gerakan dan gebrakan dari HMI,” tegasnya.

Karena itu, Farianda pun berharap, spirit dan semangat KAHMI tidak kendur dalam memperjuangkan kemaslahatan umat, media akan menjadi mitra strategis dari KAHMI dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Ketua MW KAHMI Sumut H Rusdi Lubis, yang diwakili Sekretaris Umum, Dadang Darmawan Pasaribu, berterima kasih atas kehadiran Ketua PWI Sumut.

“Kami juga mengapresiasi Bidang Infokom KAHMI Sumut yang menginisasi kegiatan Ngobras ini. Semoga kegiatan ini memberikan masukan berharga dan menginspirasi semua bidang serta pengurus, untuk terus bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif,” harapnya.

Ketua Bidang Infokom KAHMI Sumut H Borkat, didampingi Sekretaris Armansyah Harahap, mengatakan, program Ngobras merupakan satu program kerja yang diagendakan Bidang Infokom.

“Ke depan kami akan membentuk tim media yang kuat dengan beberapa program, di antaranya podcast, pelatihan jurnalistik untuk kader KAHMI se-Sumut, KAHMISumutTV, kerja sama dengan berbagai media, dan program lainnya, yang bertujuan untuk memperkuat branding dan menyebarluaskan eksistensi KAHMI Sumut,” tutur Borkat, yang juga Wakil Ketua DPRD Tapsel.

Acara yang berlangsung dengan suasana penuh keakraban ini, memantik beragam diskusi terkait perkembangan pers dan isu-isu terkini, yang kemudian ditutup dengan pemberian cenderamata serta foto bersama. (rel/saz)

Bakal Ikut Lakukan Pengusutan, KPPU Tagih Mendag Soal Data Mafia Migor

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Polda Sumatera Utara (Sumut), belum menerima data atau nama-nama mafia minyak goreng (migor) di Sumut, sesuai statement yang disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi.

Dengan itu, KPPU menagih Lutfi, agar mengumumkan atau berbagi data maupun nama-nama mafia migor tersebut, agar segera dilakukan pengusutan.

“Mendag sudah memberikan statement, akan mengungkap (mafia migor). Karena itu, ungkapkanlah ke masyarakat. Kalau kami berharap, Mendag bisa berbagi data itu, agar kami juga bisa mengusutnya,” ungkap Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, Jumat (25/3).

Ridho menjelaskan, sampai saat ini KPPU belum menerima data atau nama-nama mafia migor yang mengendalikan pasokan kebutuhan pokok tersebut, terutama di Sumut.

“Dari KPPU, kami belum menerima data dari Mendag, termasuk nama-namanya (mafia migor). Kami berkoordinasi dengan Polda Sumut, dan memang belum juga menerima nama-nama itu,” tuturnya.

Dia mengaku, jika nama-nama mafia migor itu diumumkan, atau disampaikan secara terbuka kepada publik atau pihak kepolisian, KPPU bakal siap berkoordinasi untuk melakukan pengusutan.

“Kalau ada (data mafia migor), akan kami pilah. Masuk ke ranah hukum oleh kepolisian, kalau ranah persaingan usaha tidak sehat ke KPPU,” jelas Ridho.

Ridho pun menjelaskan, KPPU Pusat akan membahas tindak lanjut penanganan dan pengusutan terkait dugaan kartel migor secara nasional.

“Hari ini (kemarin, red), kami akan bahas migor di tingkat daerah, dan di pusat membahas secara nasional terkait kartel,” pungkas Ridho. (gus/saz)

Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, DPRD: Jangan Lagi Ditunda-tunda

TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama jajaran dan Forkopimda Kota Medan saat meninjau Jembatan Titi Dua Sicanang, balum lama ini.markus/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi 4 DPRD Medan Dedy Aksyari Nasution, meminta Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, tak lagi menunda-nunda penyelesaian pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang. Dia pun berharap, jembatan yang sangat dibutuhkan warga Sicanang itu, dapat rampung tahun ini.

Pasalnya menurut Dedy, sejak setahun lalu, seluruh Anggota Komisi 4 DPRD Medan, telah mendorong Dinas PU Kota Medan agar menuntaskan program pembangunan jembatan tersebut, yang memang telah dianggarkan.

“Dari setahun lalu, kami sudah meminta Jembatan Titi Dua Sicanang ini diselesaikan. Bahkan kami dan Dinas PU sampai membuat komitmen bersama di era Kepala Dinas Zulfansyah,” ungkap Dedy, Kamis (24/3) lalu.

Menurut Dedy, masyarakat di kawasan tersebut sangat bergantung dengan keberadaan Jembatan Titi Dua Sicanang. Untuk itu, dia berharap agar pada 2022 ini, tidak ada n lagi kesalahan perencanaan dan anggarannya.

“Benar-benarlah dikaji. Kalau bisa direalisasikan tahun ini, jangan lagi ditunda-tunda. Apalagi yang menjanjikan itu kepala daerah. Kasihan warga Sicanang menunggu terlalu lama,” tuturnya.

Politisi Partai Gerindra tersebut, pun menegaskan, tugas dan fungsi legislatif hanya sebatas memantau kinerja eksekutif dan menyetujui anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan. Sementara, yang mengeksekusi anggaran yang sudah disahkan tersebut ada di OPD terkait, dalam hal ini Dinas PU Kota Medan.

“Kalau kepala daerah dan Dinas PU tak bisa merealisasikan Jembatan Titi Dua Sicanang ini, apa lagi yang mau dibilang? Karena kita sudah lelah juga mengawal program ini. Hampir 2 tahun lho,” beber Dedy.

Dedy yang terpilih sebagai Anggota DPRD Medan melalui Partai Gerindra Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Denai, dan Medan Amplas) ini, mengaku, dia akan mencoba berkoordinasi ke pimpinan komisi untuk membahas progres pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, pada rapat evaluasi triwulan pertama April 2022 mendatang.

“Nanti akan saya sampaikan ke pimpinan komisi. Apakah ada penjadwalan rapat evaluasi triwulan pertama, antara Komisi 4 dan Dinas PU, terkait Jembatan Titi Dua Sicanang,” katanya.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung Jembatan Titi Dua Sicanang, 18 Maret 2022 lalu. Saat itu, masyarakat tampak begitu senang, sebab Bobby mengatakan, jembatan tersebut segera dibangun oleh Pemko Medan.

Di hadapan puluhan masyarakat yang hadir dalam peninjauan tersebut, dia juga mengungkapkan, pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang ini, merupakan janji kampanyenya pada saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Medan. Karena itu, Bobby ingin memenuhi janji tersebut dan berkomitmen memberikan pembangunan infrastruktur terbaik bagi warga Sicanang.

“Pada saat kampanye dulu, saya berjanji akan memperbaiki Jembatan Titi Dua Sicanang ini. Setelah terpilih, maka janji kampanye saya itu menjadi tanggung jawab dari Pemko Medan. Karena itu, kami segera membangun jembatan ini,” ujarnya.

Dia pun berharap, pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang ini dapat berjalan dengan baik, sehingga warga sekitar dapat beraktivitas dengan lancar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian warga.

“Kami ingin memudahkan masyarakat Sicanang beraktivitas dan bekerja dengan lancar, sehingga ekonominya pun dapat meningkat,” pungkas Bobby. (map/saz)

Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging Pertama, Jokowi Apresiasi Kesiapan PLN di KTT G20

RESMIKAN: Presiden Jokowi saat meresmikan SPKLU yang akan mendukung operasional kendaraan delegasi Konfrensi G20.

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan tipe ultra fast charging pertama di Indonesia yang akan mendukung operasional kendaraan delegasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Presiden Jokowi mengatakan hadirnya mobil listrik sebagai kendaraan resmi delegasi negara-negara G20, menjadi wujud komitmen Indonesia mendukung transisi energi. Menurutnya, Presidensi G20 adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam pengurangan emisi, khusunya melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20.

“Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang dengan cepat,” tegas Presiden Jokowi dalam acara Peresmian SPKLU Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, Jumat (25/04/2022).

Menurutnya, akselerasi ekosistem kendaraan listrik penting sebagai bagian dari desain besar pemerintah untuk melaksanakan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

“Saya senang PLN menyiapkan 60 SPKLU _Ultra Fast Charging 200KW, dan 150 titik fasilitas home charging untuk mendukung KTT G20. Terutama SPKLU Ultra Fast Charging yang memiliki keunggulan pengisian sangat cepat dan fitur distribusi dinamis untuk mengisi dua mobil sekaligus,” ujar Jokowi.

Nantinya, akan ada 60 unit SPKLU Ultra Fast Charging yang ditempatkan di Central Parking ITDC dan di Griya Alam Lestari/Apurva Kempinsi sebagai pusat pengisian kendaraan listrik untuk delegasi KTT G20

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, PLN mendukung pemerintah dengan menyiapkan segala infrastruktur dan juga kendaraan operasional berbasis listrik sebagai etalase aksi pengurangan emisi karbon.

“Untuk jangka panjang, infrastruktur ini kami sediakan tak hanya untuk pertemuan KTT G20, tetapi juga memang kami masifkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam penggunaan kendaraan listrik,” ujarnya.

Dalam mendukung gelaran KTT G20 dan mempercepat ekosistem kendaraan listrik khususnya di Bali, PLN akan membangun SPKLU ultra fast charging 200 kilo watt (kW) sebanyak unit 60 unit yang membutuhkan investasi senilai Rp 72,84 miliar.

Darmawan mengatakan SPKLU ultra fast charging berfungsi sebagai media pengisian listrik 656 unit kendaraan listrik yang akan beroperasi selama pelaksanaan KTT G20.

“Dengan SPKLU ultra fast charging 200 kW tersebut, pengisian daya kendaraan listrik hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk 1 kendaraan,” jelasnya.

Selain SPKLU ultra fast charging, PLN juga membangun 21 unit SPKLU fast charging dan memberikan dukungan dalam penyediaan 150 unit home charging. Di sisi lain, sumber listrik yang digunakan SPKLU ultra fast charging dan home charging telah memiliki sertifikasi energi terbarukan ( renewable energy certificate /REC).

Untuk memastikan keandalan listrik selama KTT G20, Darmawan menjelaskan, kondisi subsistem Bali memiliki daya mampu sebesar 1.322 mega watt (MW), dengan beban puncak sebesar 754,6 MW (2021). Dengan begitu, terdapat cadangan sebesar 567,8 MW.

Adapun proyeksi beban puncak saat penyelenggaraan KTT G20 sebesar 980 MW sehingga reserve margin sebesar 342,1 MW.

“Lokasi utama juga kami tingkatkan keandalannya pasokan listriknya, seperti Bandara Ngurah Rai, Kempinski, Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Turtle Island Development, Mangrove Tahura, Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, dan 14 hotel penginapan para kepala negara,” ujar Darmawan. (ila)

Partai Buruh Sumut Resmikan Kantor Baru

Pemotongan Tumpeng: Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo bersama Kadisnaker Sumut Baharuddin Siagian, Kabid Politik Kesbangpol Sumut, Gani Manurung dan Sekretaris Sekretaris, Ijon Tuah Hamobangan Purba serta pengurus lainnya, di Jalan Bajak II Simpang Marendal Nomor 55D, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (25/3). Sumut Pos/ Dwi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Buruh Sumatera Utara (Sumut) meresmikan kantor baru, di Jalan Bajak II Simpang Marendal Nomor 55D, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (25/3). Acara tersebut turut dihadiri Kadisnaker Sumut Baharuddin Siagian dan Kabid Politik Kesbangpol Sumut, Gani Manurung.

Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, dengan peresmian kantor ini, maka seluruh kegiatan dan kelengkapan menuju verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dikerjakan di kantor baru ini, untuk peserta Pemilu 2024 mendatang.

“Kantor ini nantinya menhadi rumah besar bagi kaum buruh dan rakyat kecil Sumut. Kantor ini terbuka untuk umum. Selain itu kantor ini juga menjadi pusat pengaduan dan pembelaan hukum terhadap warga masyarakat yang tidak mampu,” ujar Willy didampingi Sekretaris, Ijon Tuah Hamonangan Purba kepada Sumut Pos.

Adapun, lanjutnya, pengurus Exco Partai Buruh yang hadir, sebanyak 6 Kabupaten/ Kota di Sumut, yakni pengurus Exco Kota Medan, Pengurus Exco Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai (Sergai), Karo, Asahan, Batubara dan Tebingtinggi. “Inilah pengurus partai yang bisa hadir, karena dekat dari kantor,” ucapnya.

Dijelaskan Willy, sebelum peresmian kantor baru, dia mengungkapkan, pihaknya menyantuni anak yatim di sekitar lokasi kantor, sebanyak 20 orang. “Kita berharap agar Partai Buruh dapat menerima kehadiran Partai Buruh yang mempunyai visi dan misi mewujudkan Negara sejahtera (Welfare State),” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Politik Kesbangpol Sumut, Gani Manurung mengapresiasi peresmian kantor Partai Buruh tersebut. Dia berharap, agar Partai Buruh dapat diterima di masyarakat Sumut.

“Partai ini sudah tercatat di Kesbangpol Sumut. Semoga partai buruh dapat melengkapi syarat lainnya yang diminta KPU terkait verifikasi menjadi peserta Pemilu,” ujarnya. (Dwi)

Kembangkan Desa Wisata, Menteri Desa PDTT Apresiasi Sumut

Menteri PDTT, Abdul Halim Iskandar.

SUMUTPOS.CO – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya pemulihan ekonomi dengan mengembangkan kawasan desa wisata.

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim, usai membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penguatan BUMDes dan Percepatan Transformasi Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) Zona 2 di Hotel Santika Medan, Jumat (25/3).

“Betul yang disampaikan Bapak Wagub Sumut tadi, desa wisata itu salah satu ikon keunggulan ekonomi nasional. Desa wisata berdampak langsung kepada rakyat apalagi wisata desa ini pasti yang datang juga warga sekitar. Apa yang dilakukan Sumut mengembangkan wisata sangat baik dan kami mendukung dengan memfasilitasi dengan menyiapkan aplikasi Desa Wisata Nusantara,” ujar Gus Halim

Lanjutnya, aplikasi Desa Wisata Nusantara tersebut dibuat untuk mempromosi desa wisata yang dikelola BUMDes. “Kami membuat lomba promosi desa di tahun 2022 ini, cukup sederhana hanya dengan foto dan nanti akan dimasukkan ke sosial media untuk dinilai. Pada Juni 2022 akan diumumkan pemenang pertama, sementara pemenang tahap kedua akan diumumkan pada November 2022. Sehingga ke depan, desa semakin paham bagaimana mempromosikan desanya ke luar,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan kegiatan Rakortek, Gus Halim mengatakan transformasi PNPM-MPd ke BUMDes Bersama perlu segera dilaksanakan untuk menyelamatkan aset sebesar Rp12,7 triliun yang tersebar di 5.300 kecamatan. Dengan demikian aset-aset tersebut akan memiliki kepastian hukum serta dapat memperkuat ekonomi perdesaan melalui penguatan BUMDes Bersama.

“Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah secara resmi melakukan terminasi terhadap PNPM-MPd. Langkah ini menjadi awal untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat, tetap bergulir pada warga miskin di desa, serta mempercepat kemandirian desa-desa di 5.300 kecamatan lokasi PNPM-Mpd,” ujarnya sembari mengatakan acara sama sebelumnya dilakukan untuk Zona 1 di Jakarta, Zona 2 di Medan dan selanjutnya ke Papua.

Sebelumnya, dalam kata sambutannya Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mengatakan Rakortek Penguatan BUMDesa dan Percepatan Pembentukan BUMDes ini memberi manfaat yang sangat besar untuk Pemerintah Provinsi Sumut.

“Program ini sejalan dengan visi kami ‘Membangun Desa Menata Kota’ sehingga kami berharap acara ini menambah wawasan kami ke depan,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.

Sumut, lanjut Ijeck, memiliki sebanyak 5.417 desa yang tersebar di 25 Kabupaten, dan 8 Kota dan saat Pemerintahan Provinsi Sumut tengah fokus mendorong desa-desa untuk bangkit melalui potensi wisata yang dimiliki.

“Kami juga mendorong BUMDes agar bisa juga membangkitkan ekonomi daerahnya melalui UMKM dan segala potensi daerah yang tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan dengan hadirnya program ini bisa semakin menumbuh kembangkan BUMDes yang sudah ada di Sumut ini,” tutupnya.

(gus/han)

Bupati Asahan Ajak Jajaran Gunakan Produk Lokal

istimewa KUNJUNGI: Bupati Asahan H. Surya BSc mengunjungi stand UMKM di Aksi afirmasi BBI.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemajuan UMKM lokal, Bupati Asahan mengajak seluruh jajaran OPD untuk menggunakan produk pelaku usaha lokal yang ada di Kabupaten Asahan.

Hal itu disampaikan Bupati Asahan H. Surya BSc saat menghadiri aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang digelar di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat(25/3).

Selain Bupati Asahan, hadir juga Sekretaris Daerah Kab. Asahan Drs. John Hardi Nasution, MSi, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Kepala BPKAD, Kadis Kopdag, Kadis Kominfo.

“Arahan bapak presiden sangat bagus. Afirmasi BBI ini akan menumbuhkan UMKM semakin meningkat, dan UMKM baru akan ikut maju. Untuk produk makanan olahan, tentu saja harus terdaftar PIRT higienis, packaging menarik dan paling penting kualitas rasa,” Ucap Bupati

Bupati Asahan H Surya juga berharap agar jajarannya menerapkan seluruh kegiatan pengadaan dengan produk-produk lokal yang tersedia dan berkualitas.

“Kita harus bangga dengan produk dalam negeri, produk lokal Kabupaten Asahan. Jadi saya perintahkan seluruh penyelenggara kegiatan pengadaan agar melibatkan pelaku usaha lokal,”tegas Surya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memberikan pengarahan mengenai Gerakan BBI yang telah diluncurkan sejak 14 Mei 2020.

Aksi afirmasi BBI merupakan komitmen pemerintah menjadikan produk lokaal sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Presiden juga meminta seluruh daerah mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk belanja produk lokal.

Jokowi menyatakan sebetulnya APBN maupun APBD hingga anggaran BUMN bisa memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Caranya adalah dengan membeli produk-produk dalam negeri.

Menurut Jokowi, impor barang-barang itu hanya akan menguntungkan negara-negara lain. Sayangnya, hal itu belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah. “Kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan. Sangat disayangkan sekali kalau kita tidak melakukan ini,” ujar Jokowi.

Terdapat tiga prinsip utama aksi afirmatif bagi pembelian produk dalam negeri. Belanja pemerintah wajib untuk Produk Dalam Negeri, termasuk belanja barang dan jasa. Jika ada impor, maka hal tersebut menjadi pengecualian dengan besaran impor maksimal 10 persen.

Untuk Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor sampai dengan 5% pada tahun 2023.(dat/han)

Pembahasan Final Spam Seriti, Umar Zunaidi: Air Minum yang Harus Layak

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan, bahwa peluang konsumen layanan air minum masih cukup tinggi. Pelayanan air minum yang layak bagi masyarakat merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Final Feasibility Study Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencananaan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) Seriti Indonesia Barat Provinsi Sumatra Utara di Ballroom Four Points Jalan Sei Sikambing Medan, Jumat (25/3).

Dalam kegiatan itu Umar Zunaidi mengucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Air Minum yang ternyata terus bergerak untuk mewujudkan SPAM Seriti ini sebagai bahagian yang akan diwujudkan di Provinsi Sumatera Utara. Sesudah SPAM Medan, Binjai dan Deli Serdang.

“Kota Tebingtinggi dengan Serdangbedagai adalah ibarat sebuah mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena Kota Tebingtinggi ini dikelilingi Serdang Bedagai, dimana sekitar 50 ribu warga Serdang Bedagai pada hakekatnya ke Tebingtinggi,” bilangnya.

Oleh karena itu, jelas Umar, kami menyatakan penyediaan air minum untuk masyarakat Tebingtinggi dan Serdangbedagai ini adalah merupakan sebuah keharusan yang kita lakukan. “Kami ingin menyatakan di Tebingtinggi saja pun dari 175 ribu penduduknya, baru sekitar 58 persen yang terlayani air minumnya. Maka masih terbuka peluang 42 persen lagi yang bisa menjadi konsumen jika Seriti ni benar-benar terwujud dan dijalankan,” jelas Umar Zunaidi.

Apalagi kata Umar, ditambah dengan Serdang Bedagai yang beberapa tempat hanya dibatasi pohon dan lalang dengan daerah Tebingtinggi. Jadi sudah sangat tepat bahwa program SPAM Seriti ini harus kita wujudkan dan segera direalisasikan. “Kami ingin menggambarkan bahwa air minum adalah sebuah persyaratan dari layanan pemerintah kepada masyarakat, termasuk dengan listrik, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya. Maka kewajiban bagi kitalah untuk menyediakan air minum bagi masyarakat, agar masyarakat bisa menikmati rasa merdeka,” paparnya.

Sambungnya, Pemerintah Kota Tebingtinggi terus bergerak di dalam meningkatkan program air minum. Namun kami yakin dengan adanya SPAM Seriti ini, akan lebih cepat peningkatannya.

Sebelumnya, Dirjen Cipta Karya Direktorat Air Minum melalui Kasubdit Perencanaan Teknis, Dades Prinandes menyampaikan ada beberapa kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pencapaian akses 100 persen air minum layak ditahun 2024.

Terkait dengan penyelenggaraannya, kita masih dihadapkan dengan isu strategis disektor air minum. Selain cakupan pelayanan air minum yang layak ada beberapa isu yang menjadi perhatian, diantaranya keterbatasan air baku, baik keterbatasan secara kualitas maupun kuantitas dan kontiniunitas.

“Terkait penyelenggaraan SPAM, dalam hal ini pengelolaannya, disini ada kinerja BUMD penyelenggaraan SPAM nya yang masih belum 100 persen sehat. Untuk mencapai 100 persen masih terdapat 32 persen PDAM yang harus ditingkatkan kinerjanyam” ujar Umar Zunaidi. (ian/han)

Ikuti Pameran INACRAFT 2022, Pemkab Dairi Perkenalkan Ulos Ramah Lingkungan

STAND: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu bersama Ketua Dekranasda Dairi, Romy Mariani Simarmata foto bersama di stand Dekranasda Dairi dalam kegiatan INACRAFT 2022 di Hall B Nomor 149 di Jakarta Convention Center.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Dairi, memperkenalkan tenun ulos ramah lingkungan dan kualitas bagus di acara gelaran The 22nd Jakarta International Handicraft Fair (INACRAF) 2022 di Jakarta, Rabu (23/3).

INACRAFT 2022 dibuka Presiden, Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Kegiatan INACRAFT 2022 berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), pada 23 -27 Maret 2022 mendatang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Imformasi Publik, Iswan Togatorop, Jumat (25/3).

Iswan mengatakan, Bupati Dairi Dr Eddy Keleng Ate Berutu saat mendampingi Ketua Dekranasda Dairi, Romy Mariani Simarmata pada pembukaan INACRAFT, mengaku sangat senang bisa hadir di dalam event penting ini setelah 2 tahun vakum karena pandemi corona virus disiase 2019 (Covid-19).

“Selama ini kita fokus dengan tenun ulos. Dan inilah waktunya Pemkab Dairi membawa pengrajin dan produknya untuk disampaikan secara nasional dan bahkan untuk tamu internasional. Peluang pasarnya semakin berkembang,” kata Eddy KA Berutu.

Bupati mengatakan, pada awalnya bahan-bahan ulos untuk kebutuhan adat yaitu untuk ritual, tetapi kita lalukan diversifikasi sesuai dengan tema dunia ramah lingkungan. Tentunya Pemerintah Dairi memastikan, bahwa eco fashion ini ramah lingkungan. Paling tidak mulai dari bahan baku pewarna dari berbagai tumbuh-tumbuhan endemik.

“Kemudian soal kualitas, juga bagus. Kalau ulos di adat desain dan benangnya kasar. Kalau eco fashion ini lebih halus dengan kualitas yang bertangga. Desainnya kita sesuaikan dengan harapan pasar lokal maupun internasional,” katanya.

Diterangkannya, jenisnya pun disesuaikan dengan kebutuhan lifestyle seperti ini untuk tempat laptop, tempat Ipad, baju, topi dan produk lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, akan menumbuhkan ekonomi, perdangan dan UMKM bertumbuh.

Eddy KA Berutu, mengajak masyarakat Jakarta dan perantau asal Dairi di Jakarta, berkunjung ke stand Dekranasda Dairi di Hall B Nomor 149. (rud/han)

Wali Kota Amir Ikut Rapat Arahan Presiden, Bahas Produk Dalam Negeri

BERSAMA: Wali Kota Binjai, Amir I foto bersama usai mengikuti rapat bersama presdien.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah hadiri rapat arahan Presiden Kepada Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3). Rapat ini juga dihadiri oleh kepala daerah lain se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo mendorong Kementerian, Lembaga dan kepala daerah untuk menggunakan produk dari dalam negeri. Menurutnya, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta anggaran BUMN untuk belanja barang buatan lokal maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini hampir semua negara berada pada kesulitan ekonomi, karena pandemi Covid-19 yang ditambah perang Rusia dan Ukraina. Hal ini mengakibatnya semuanya menjadi tidak pasti, dan tidak bisa dihitung dengan angka yang pasti pula.

Presiden pun mendorong para gubernur, bupati, wali kota hingga Dirut BUMN untuk mengerti dan bisa mencari jalan keluar serta bisa mengendalikan permasalahan ekonomi dalam negeri. “Oleh sebab itu, yang paling gampang dilakukan adalah bagaimana APBN, APBD, anggaran BUMN itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi kita sendiri,” ucapnya.

“Caranya, kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia,” tegas Jokowi. (ted/azw)

1...2,6532,6542,655...15,758Page 2,654 of 15,758

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor