MEDAN, SUMUTPOS.CO – Intensitas hujan yang tinggi di Kota Medan dan kawasan hulu kemarin, menyebabkan sungai yang melintasi ibu kota Sumatera Utara ini meluap. Banjir pun melanda, terutama di kecamatan-kecamatan yang dilintasi sungai tersebut. Selain pembenahan drainase, normalisasi sungai merupakan hal mendesak yang harus direaliasikan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Menurut akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Ivan Indrawan ST MT, dalam sepekan terakhir ini, terjadi hujan di Kota Medan dan kawasan hulu di Deliserdang serta Karo yang berada di atas. Karena setiap hari hujan dan puncaknya kemarin, hal ini menyebabkan debit air di sungai-sungai yang melintasi Medan kian meningkat dan meninggi.
“Dengan kondisi penampang sungai kita yang sudah banyak sedimentasi, kemudian sempadan sungainya juga sudah banyak terganggu, antara lain oleh pemukiman, terjadilah pendangkalan dan penyempitan pada badan sungai. Oleh sebab itu, segera normalisasi sungai-sungai di Medan untuk mengatasi banjir ini,” kata Dosen Teknik Sumber Daya Air Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik USU ini kepada Sumut Pos melalui sambungan telepon, Selasa (1/3).
Normalisasi ini, terang Ivan, merupakan pekerjaan mengembalikan bentuk penampang dan alur sungai sesuai kapasitasnya. “Bisa dalam bentuk pengerukan dasar sungai karena adanya sedimentasi, bisa juga memperlebar badan sungai untuk menambah kapasitas daya tampungnya terhadap debit banjir,” ujarnya.
Ivan mengatakan, salah satu pekerjaan normalisasi ini adalah membebaskan lahan di sempadan sungai yang dijadikan pemukiman hingga menyebabkan sungai menyempit. Kondisi ini, lanjutnya, banyak terjadi di perkotaan. “Ini sebenarnya masalah lama. Program normalisasi ini bukan saja masalah teknis, tetapi masalah sosialnya yang sangat besar. Mungkin itu yang jadi kendala yang harus dihadapi Pemko Medan maupun BWS. Masalah sosial itu salah satunya mungkin soal pembebasan lahan ,” ujarnya.
Selain kesiapan anggaran pembebasan, lanjutnya, eksekusi di lapangan juga harus dipersiapkan dengan matang. “Terkadang eksekusi di lapangan yang berat. Untuk pembebasan lahan itukan harus ada pendataan, pengukuran, sosialisasi. Belum lagi konflik-konflik orang-orang yang tidak setuju,” katanya.
Kendati kendala sosial ini berat, tambahnya, percepatan program normalisasi ini sangat mendesak. Untuk itu, kolobarasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pemkab/pemko sekitar Medan harus ditingkatkan. “Kita nilai Wali Kota Medan Bobby Nasution mempunyai kemampuan dalam menjalin koordinasi dan kolaborasi itu. Bobby Nasution juga dekat dengan pemerintah pusat. Ini harus dimanfaatkan. Saya pribadi juga sudah melihat, Bobby Nasution mempunyai kemampuan mengundang dirjen sumber daya air dari kementerian pusat untuk segera mempercepat program BWS menormalisasi sungai-sungai di Medan ini,” ujar Ivan yang mengatakan, sepengetahuannya BWSS II sudah memprogramkan normalisasi ini. “Tinggal mempercepat realisasi program itu saja,” ucapnya.
Ivan juga menyarankan, agar Pemko Medan terus menyosialisasikan program ini kepada warga yang berada di pinggiran sungai. Dan tentunya, sebut Ivan, diperlukan ketegasan untuk membebaskan kawasan pinggiran sungai dari bangunan apa pun. “Harus diakui, ini merupakan pekerjaan berat, namun harus dilakukan,” kata Ivan.
Dalam pembebasan lahan itu, sebut Ivan, mungkin ada kompesasi pada warga yang memiliki sertifikat hak milik. Susahnya, apabila warga tidak memiliki sertifikat hak milik karena negara tidak punya dasar hukum untuk memberikannya ganti rugi.
“Dari aspek hukum, jalan keluarnya mungkin dapat dibuat aturan sejauh mana kompensasi itu dapat diberikan kepada warga yang tidak mempunyai sertifikat. Misalnya dengan menyiapkan rumah tinggal atau rumah susun yang baru bagi warga pinggiran sungai itu,” sebutnya.
Ivan mengatakan, rencana Pemko Medan berkolaborasi dengan pihak lain untuk membangun rusunami untuk warga merelokasi warga pinggiran sungai merupakan solusi yang tepat. “Ini cara yang baik untuk mengurangi konflik dan masyarakat pun merasa senang. Skemanya mungkin tetap harus ada cicilan, namun ringan. Ini cukup membantu,” tutupnya.
Bobby Diminta Lobi Pusat
Menyikapi banjir yang melanda Kota Medan, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut meminta agar Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution melobi Pemerintah Pusat. Karena, suami Kahiyang Ayu memiliki akses ke Pemerintah Pusat, termasuk Presiden Joko Widodo.
Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Kota Medan ini mengatakan, tidak salah seorang menantu yang menjabat sebagai kepala daerah melobi mertua yang juga menjabat sebagai Presiden di Tanah Air ini, untuk kepentingan masyarakat. “Bobby kan punya akses mudah ke pusat. Dia punya power yang cukup baik untuk melobi pemerintah pusat dalam penanganan banjir di Kota Medan dan dia bagian dari keluarga istana saat ini. Bukan mau memanfaatkan mertua, tapi apa salahnya untuk menggerakkan yang lebih baik,” kata Jumadi.
Disebutnya, setidaknya Bobby mempunyai akses ke Kementerian PUPR untuk menggerakkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II untuk melakukan normalisasi seluruh sungai yang melintasi Kota Medan ini. “Ini kita harapkan kepada Wali Kota Medan yang juga menantu Pak Presiden agar dapat menggerakan BWS itu, secara langsung. Karena Pemko Medan tidak bisa melakukan itu (normalisasi),” ucap mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Medan itu.
Jumadi mengatakan, langkah cepat untuk mengatasi banjir di Kota Medan ini, salah satunya menormalisasi sungai, termasuk membersihkan sungai dari sampah yang menghambat air mengalir dan berdampak dengan meluap air ke pemukiman warga. “Ya, kami melihat normalisasi sungai, aliran air di Sungai itu terhambat dengan sampah-sampah. Kemudian, ini sudah hujan dan angin kencang. Pangkas pohon-pohon yang rawan tumbang itu. Jangan sampai ada korban jiwa. Hal ini, untuk antisipasi,” ungkapnya.
Jumadi menambahkan, Fraksi PKS DPRD Sumut mendukung sepenuhnya upaya penanganan banjir di Kota Medan yang dipimpin Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Kita mendukung Pemko Medan atas banjir ini. Selain normalisasi sungai, juga harus dilakukan normalisasi drainase di Kota Medan. Jadi selaras air itu, mengalir saat hujan turun,” pungkasnya.
11 Sungai dan Anak Sungai Meluap
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting angkat bicara soal banjir yang merendam Kota Medan. Menurut Topan, sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG Medan terkait intensitas hujan beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan.
“Curah hujan yang terjadi di Kota Medan mulai 21 Februari 2022 sampai 28 Februari 2022 bervariasi, mulai 2-146 mm, itu dipantau dari 6 titik pos pemantauan yang tersebar di sekitar Kota Medan, dengan intensitas sedang sampai tinggi. Terjadi secara terus-menerus, rata-rata di atas 3 jam. Kondisi ini pun diprediksi akan terus berlanjut sampai tanggal 5 Maret nanti,” ucap Topan, Selasa (1/3).
Selain itu, kata Topan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemkab Deliserdang, khususnya pejabat yang berwenang di kawasan Pancurbatu sampai Sibolangit. Hasilnya, sejak beberapa hari yang lalu, di kawasan tersebut curah hujan juga terus terjadi dengan intensitas sedang sampai tinggi.
Dijelaskan Topan, akibat dari poin-poin itu dan berdasarkan pemantauan langsung Dinas PU di lapangan 11 sungai dan anak sungai di Kota Medan meluap. “Akibatnya 11 sungai dan anak sungai yang ada di Kota Medan mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga menyebabkan aliran air dari saluran sekunder dan tersier menjadi terhambat dan menyebabkan genangan di beberapa wilayah. Di beberapa lokasi juga terjadi luapan air dari sungai akibat penampang sungai tidak lagi mampu menampung debit air,” ujarnya.
Selain itu, hingga saat ini Dinas PU juga masih menemukan adanya sedimentasi atau pendangkalan drainase. Kebanyakan, sedimentasi terjadi akibat kondisi banyaknya sampah yang menyebabkan sumbatan di beberapa saluran drainase.
Akibatnya, hal ini juga menyebabkan genangan/banjir di sejumlah wilayah. Untuk itu, Dinas PU sedang terus melakukan perbaikan sistem drainase. “Saat ini, perbaikan sistem drainase tersebut sedang dalam tahap pengerjaan, sehingga belum menunjukkan hasil yang maksimal,” katanya.
Topan juga menuturkan, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga telah meninjau langsung ke lokasi-lokasi genangan dan banjir. Selanjutnya, Bobby memerintahkan dirinya segera melakukan hal-hal yang dapat mempercepat aliran air di beberapa drainase yang teridentifikasi tersumbat dengan peralatan yg dimiliki dinas PU, seperti menyedot sedimen dan membuka manhole/lubang kontrol serta membuka inlet-inlet yang terhalang sampah.
“Kemarin Pak Wali bersama saya dan Kepala Bappeda juga sudah langsung melakukan koordinasi dengan BWSS 2 Sumut dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut untuk mempercepat penanganan dan pemulihan Wilayah Sungai,” tuturnya.
Terakhir, Topan pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tidak membuang sampah ke saluran drainase dan sungai-sungai di Kota Medan. “Mari kita bersama-sama merawatnya. Jangan kita biarkan fungsi drainase dan Sungai di Kota Medan menjadi terganggu,” pungkasnya.
Dinkes Medan Buka Posko Kesehatan
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan membuka posko pelayanan kesehatan di sejumlah titik lokasi banjir. Posko tersebut dibuka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kepala Dinkes Kota Medan dr Taufik Ririansyah mengatakan, pelayanan kesehatan terhadap warga terdampak banjir diberikan secara gratis. Seperti pengobatan luka-luka, diare dan juga penyakit lainnya yang dikeluhkan.
“Posko ini sudah didirikan sejak mendengar ada warga di sejumlah kecamatan di Medan menjadi korban banjir. Selain menyiapkan sejumlah petugas yang melekat di posko pengungsian dan lokasi banjir, kami juga menginstruksikan seluruh Puskesmas yang berada di wilayah yang terdampak banjir harus memberikan pelayanan kesehatan kepada warga korban banjir,” kata Taufik, Selasa (1/3).
Taufik mengaku, pelayanan kesehatan tersebut, jika memang perlu dilakukan maka dirujuk ke rumah sakit. Hal ini sudah diinstruksikan kepada pihak Puskesmas untuk merujuk pasien terdampak banjir.
“Posko kesehatan hampir di setiap lokasi banjir, namun yang melekat di titik banjir seperti korban banjir yang di Medan Johor, Medan labuhan. Kita sudah ada di wilayah itu memberikan pelayanan kesehatan dan pendampingan kepada korban banjir,” ujarnya.
Dia mengimbau, agar masyarakat terus menjaga perilaku hidup sehat sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang menyerang pada musim hujan dan banjir. Sebagai contoh, masyarakat harus makan dan minum yang bersih, jangan jajan sembarangan, istirahat yang cukup, upayakan kebersihan diri dan lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan dan senantiasa cuci tangan pakai sabun.
“Penyakit-penyakit akibat banjir yang biasanya akan menyerang, diantaranya diare, demam berdarah, ISPA, penyakit kulit, saluran cerna, dan perburukan penyakit kronik yang sudah diderita,” sebut Taufik.
Ia menambahkan, dari beberapa penyakit tersebut, demam berdarah menjadi salah satu yang sangat diantisipasi. “Kalau banjir sudah surut, masyarakat harus perhatikan dan jangan sampai ada genangan air agar jentik nyamuk tidak muncul,” tukasnya. (map/gus/ris)
