29 C
Medan
Tuesday, February 3, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2752

Menko Airlangga: Pemerintah Targetkan Bank “Emas” RI Hadir Tahun Depan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Indonesia memiliki potensi besar pada penyimpanan emas.

Menurutnya, produksi emas oleh smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur memunculkan potensi besar pada sistem perbankan untuk menerima transaksi emas, selain mata uang pada umumnya.

Airlangga mengaku, pemerintah merencanakan pembentukan bullion bank atau bank yang bisa menerima emas dalam transaksinya mulai tahun depan.

Apalagi, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu ditarget mampu memproduksi emas satu ton tiap pekan.

Menko Airlangga mengatakan, dengan nilai investasi awal 200 juta dolar AS, smelter PT Freeport di Gresik bisa memproduksi 35 ton emas.

“Kalau peluang ini ditangkap dengan bullion bank, tidak perlu lagi kirim emas ke Singapura, karena kebanyakan sekarang dikirim ke Singapura, dari Singapura masuk lagi ke Indonesia,” tutur Airlangga saat Webinar BRI Microfinance Outlook 2022, Kamis (10/2/2022).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, hampir seluruh produksi pada industry perhiasan biayanya hanya tolling fee. Hal ini berkaitan dengan insentif fiscal dengan PPN.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengolah bahan baku emas hasil produksi PT Freeport Indonesia di Gresik menjadi barang bernilai lebih tinggi.

“PR bagi BRI tentu semakin banyak. Time frame mungkin 2023, jadi punya cukup waktu untuk mempersiapkan dari segi regulasi maupun korporasinya,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian menegaskan, rencana pembentukan bullion bank ini untuk mengelola emas di Indonesia. Menurutnya, potensi komoditas emas dari Indonesia masih cukup besar. Sebab, Indonesia memiliki lokasi tambang emas terbesar di dunia.

Berdasarkan data yang diterima Airlangga, cadangan emas di tambang Grasberg di Papua mencapai 30,2 juta ounce. RI juga menjadi produsen emas terbesar nomor 7 di dunia dengan angka 130 ton per tahun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi emas yang masih rendah. Yakni, investasi ritel untuk emas baru sebanyak 172.800 ounce.

Bullion bank dinilai bisa memberi sejumlah manfaat bagi negara. Antara lain, sumber pembiayaan industri, diversifikasi produk bagi bank, hingga penghematan devisa. (advt/*)

KPU Asahan Ingin Data Pemilihan Valid

AUDIENSI: Pengurus KPU Kabupaten Asahan saat beraudiensi dengan Bupati Asahan di Ruang Kerja Kantor Bupati Asahan, Rabu (9/2).dermawan/sumut pos.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan Hidayat SP meminta Bupati Asahan mendukung Program Pemuktahiran Daftar Pemilu Tahun 2022 dalam memperbaharui dan mengevaluasi data pemilih di Kabupaten Asahan. Hal ini berguna untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Asahan pada tahun 2024.

“KPU berharap Bupati Asahan mendukung Program Pemuktahiran Daftar Pemilu Tahun 2022, sehingga data para pemilih di Kabupaten Asahan valid, tidak ada pemilih yang tidak terdaftar, tidak ada daftar pemilih ganda dan tidak ada daftar pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih, sehingga menjamin perlindungan hak pilih masyarakat Kabupaten Asahan, sekaligus syarat pelaksanaan Pemilu Demokratis,” ujar Hidayat saat melakukan audiensi dengan Bupati Asahan di Ruang Kerja Kantor Bupati Asahan didampingi oleh pengurus KPU Kabupaten Asahan, Rabu (9/2).

Selain itu Hidayat juga memohon kepada Bupati Asahan dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dengan menghadirkan camat dan kepala desa/lurah untuk mengikuti sosialisasi Pemuktahiran Daftar Pemilu Tahun 2022.

Menanggapi permohonan tersebut Bupati Asahan H Surya BSc mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung Program Pemuktahiran Daftar Pemilu Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Asahan untuk mencapai tujuan data pemilih yang valid serta menjamin perlindungan hak pilih masyarakat Kabupaten Asahan.

Terkait tentang menghadirkan camat dan kepala desa/lurah di Kabupaten Asahan untuk mengikuti sosialisasi ini, Bupati Asahan meminta kepada KPU Kabupaten Asahan menyurati Pemerintah Kabupaten Asahan, sehingga Pemerintah Kabupaten Asahan dapat meneruskan surat tersebut kepada pihak Kecamatan dan desa/kelurahan.(dat/azw)

Selamatkan Dunia Pendidikan, Gubsu Harus Percaya Penuh pada Kadis Baru

Anggota Komisi E DPRD Sumut, dr Poaradda Nababan (kanan) dalam bincang-bincang santai di Chanel Moncongputih TV F-PDI Perjuangan Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mundurnya Prof Wan Syaifuddin sebagai Kadis Pendidikan Sumut, membuktikan pengelolaan pendidikan di Sumut dalam persoalan yang besar. Diharapkan ke depannya, Gubsu Edy Rahmayadi harus menunjuk kepala dinas baru yang benar-benar memiliki kemampuan dalam mengelola dunia pendidikan Sumut.

“Yang paling penting, Gubsu harus memberikan kepercayaan penuh untuk mengelola pendidikan di Sumut, tanpa intervensi dan memasukkan berbagai kepentingan yang tidak terkait dengan pendidikan itu sendiri,” kata Anggota Komisi E DPRD Sumut dr Poaradda Nababan dalam bincang-bincang santai di Chanel Moncongputih TV F-PDI Perjuangan Sumut, Rabu (9/2/2022).

Anggota DPRD Sumut yang terpilih dari Dapil Labuhanbatu Raya ini juga menyatakan, persoalan yang sangat mendasar dalam dunia pendidikan justru berada pada lingkungan dinas pendidikan itu sendiri. “ASN yang bekerja mengelola pendidikan di Sumut tidak solid, tidak terkonsolidasi dengan baik. Ini yang menjadi persoalan fundamental yang sedang dihadapi dunia pendidikan Sumut. Karenanya, untuk menyelamatkan dunia pendidikan di Sumut, maka membangun soliditas dan konsolidasi ASN di dinas pendidikan menjadi prioritas,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selaian itu, Poaradda juga menyatakan, anggaran Pendidikan di Sumut cukup tinggi. Selayaknya anggaran tersebut harus sudah menjadi rujukan pendidikan berkualitas di Indonesia. “Dengan anggaran yang cukup besar tidak ada alasan pendidikan di Sumut kualitasnya rendah. Tetapi karena lingkungan pengelolaan pendidikan yang tidak solid di Sumut, akibatnya kualitas pendidikan menjadi rendah. Harapan kita, dengan Kadis baru ke depan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar tersebut,” pungkasnya. (adz)

Sidak Ruang Kabag di Kantor Bupati Langkat, Ondim Ingin ASN Disiplin

SIDAK: Plt Bupati Langkat Syah Afandin, saat sidak lapangan di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (7/2).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Syah Afandin, menggelar inspeksi mendadak (sidak) lapangan di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (7/2) lalu. Seluruh ruangan kepala bagian (kabag) di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat itu, diperiksanya satu per satu.

Menurut Ondim, sapaan karib Syah Afandin, sidak tersebut bertujuan untuk melihat langsung kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Langkat. Harapannya, para ASN ini dapat bekerja disiplin dan profesional.

“Langkat saat ini harus lebih cepat bergerak mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Semoga sidak ini memberikan dan meningkatkan rasa disiplin para ASN untuk bekerja lebih giat,” ungkap Ondim.

Usai melaksanakan sidak, Ondim melakukan rapat bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi secara virtual dari LCC Kantor Bupati Langkat. Rapat ini, membahas kesiapan rumah sakit di Sumut dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Sekaligus membahas evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, dan surveilans kasus konfirmasi Covid-19 melalui active case finding di institusi pendidikan di Sumut.

Pada kesempatan itu, Ondim mengatakan, dari yang disampaikan Edy, tercatat ada 245 lonjakan kasus Covid-19 di Sumut. Dan sebanyak 93 yang terkonfirmasi, bersatus siswa.

Selanjutnya, Ondim menuturkan, terdapat 10 arahan Gubernur Sumut untuk penanganan Covid-19 varian Omicron. Yang pertama, PTM diimbau dilaksanakan secara hybrid, yakni 50 persen daring dan 50 persen luring, mulai 7 Februari 2022 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Selanjutnya, melakukan surveilans epidemiologi/penemuan kasus aktif Covid-19 di instansi pendidikan. Melakukan penghentian sementara PTM Terbatas, jika positivity rate lebih besar atau sama dengan 5 persen. Menerapkan Swab RT-PCR acak pada pendatang dari Jakarta, Pulau Jawa, dan Bali di bandara, pelabuhan, serta terminal.

Kemudian melaksanakan percepatan vaksinasi booster Covid-19 kepada lansia dan komorbid. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) sangat ketat di rumah ataupun tempat ibadah. Lakukan penerapan pembatasan jam operasional tempat perbelanjaan/mall maksimal hingga pukul 20.00 WIB, dan rumah makan/restoran, dan Cafe sampai pukul 21.00 WIB.

Memastikan isolasi terpusat (isoter) di kabupaten/kota tetap aktif bagi pasien terkonfirmasi Covid-19. Dan memberi pelayanan telemedicine kepada pasien terkonfirmasi Covid-19 khusus di Kota Medan.

Pada rangkaian kegiatan tersebut, turut hadir Sekdakab Langkat Indra Salahudin, Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok, dan Kasdim 0203/LKT Mayor Inf Teuku Husaini mewakili Dandim 0203/LKT. Selain itu, Kepala Diskominfo Syahmadi, Kepala Disdik Saiful Abdi, Kalakhar BPBD Irwan Syahri, Plt Kepala Dinkes dr Juliana, Kabag Prokopim Mahardhika Sastra Nasution, serta para pejabat lingkup Pemkab Langkat lainnya. (mag-6/saz)

Dua Solusi Kisruh Seleksi KPID Sumut; Gugurkan atau Berhadapan dengan Hukum

Pakar Hukum dari Universitas Darma Agung, Pandapotan Tamba SH MH.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Agar kisruh dalam seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 tidak berkepanjangan, Pengamat Hukum dari Universitas Darma Agung (UDA), Pandapotan Tamba SH MH, mengusulkan dua solusi bagi Komisi A DPRD Sumut untuk diterapkan.

Pertama, menggugurkan nama-nama anggota KPID Sumut terpilih, pasca ditetapkan 22 Januari 2022 dini hari lalu. Terlebih terhadap dua nama, yaitu Drs Muhammad Syahrir MIKom, dan Ramses Simanullang SE MSi yang diklaim sebagai petahana saat seleksi berlangsung.

Pasalnya, alumnus magister hukum Universitas Sumatera Utara tersebut menilai l, keduanya tidak mengantongi SK perpanjangan yang sah setelah jabatan mereka berakhir pada 30 Juni 2019. Sementara, surat 800/8211 tentang SK Perpanjangan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr Ir Hj Sabrina MSi dinilai hanya sebatas surat yang tidak berkekuatan hukum.

“Sudah harus digugurkan. Karena mereka tidak berhak menggunakan SK perpanjangan. Karena bentuknya ini sebatas surat-menyurat. Tidak ada alasan mereka punya SK. Kalau disebut mereka punya SK, saya pikir itu salah besar. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Pandapotan, Kamis (10/2/2022) siang.

Solusi kedua, anggota Komisi A melalui Ketua DPRD Sumut cepat menyerahkan ketujuh nama anggota KPID Sumut terpilih kepada Gubernur Sumatera Utara agar segera dikukuhkan. Namun, opsi ini sangat berisiko dan dipastikan anggota Komisi A akan berhadapan dengan hukum. “Dari awal pun sudah salah, sudah cacat. Karena cacat hasilnya, harus diperbaiki sehingga tidak memuai persoalan. Jika dilanjutkan ada pelanggaran hukum di dalamnya,” cecar pria yang akan memasuki usia ke 46 tahun di Bulan April nanti.

Bahkan menurut Pandapotan, persoalan SK yang tidak sah tersebut tidak hanya menghambat laju seleksi anggota KPID Sumut periode 2021-2024, akan tetapi akan berimbas pada pertanggungjawaban atas dana yang mereka gunakan selama masa perpanjangan jabatan.

Melihat kericuhan yang terjadi pasca penetapan 7 nama anggota KPID Sumut, pria kelahiran Tanjung Leidong tersebut, menyesalkan sikap Komisi A yang abai dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan sebagai anggota dewan. Apalagi, Ketua Komisi A Hendro Susanto mengetahui betul ketidaksahan SK Perpanjangan tersebut.

SK bermasalah itu juga berhasil melanggengkan jalan bagi 2 orang yang diklaim sebagai petahana untuk mengikuti seleksi hanya pada saat fit and proper test saja. Sementara dalam ketentuan yang seharusnya, seluruh peserta wajib kecuali petahana yang sah harus mengikuti seluruh rangkaian seleksi sebagaimana yang ditetapkan panitia seleksi.

Oleh karena itu, lelaki yang berprofesi sebagai advokat ini mengatakan tidak hanya mendesak pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk turun tangan menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran. Akan tetapi, turut mendorong partai untuk mencopot jabatan dewan dari oknum anggotanya yang terbukti bermain dalam seleksi ini.

Diketahui, atas dugaan kecurangan yang terjadi anggota Komisi A DPRD Sumut dilaporkan oleh sebagian calon anggota KPID Sumut ke Ombudsan Sumut pada hari Senin 31 Januari 2022. Selain itu, Hendro Susanto sebagai Ketua Komisi juga diadukan kepada Badan Kehormatan Dewan pada hari Rabu 22 Februari 2022.

Tidak sampai di situ, pengaduan para peserta seleksi juga disampaikan kepada Ketua DPRD Sumut, Drs Baskami Ginting secara langsung pada Hari Kamis, 3 Februari 2022 dengan hasil komitmen untuk tidak meneken hasil penetapan 7 nama terpilih calon KPID Sumut.

Melalui laporan mereka inilah, fakta-fakta dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi A dalam seleksi KPID Sumut Periode 2021-2024 mencuat dan menjadi sorotan publik. Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sumatera Utara, Dr. Mirza Nasution, SH., M.Hum hari Jumat 4 Februari 2022 secara tegas turut mengomentari satu kejanggalan administrasi dua nama terpilih yang diklaim sebagai calon petahana.

Menurutnya, SK perpanjangan mereka yang terbit tanggal 12 Agustus 2019 dengan nomor surat 800/8211 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr. Ir. Hj. Sabrina, M.Si tidak sah karena melanggar regulasi. (adz)

Peringati HPN ke-76, PWI Binjai Gelar Syukuran

POTONG KUE: Wali Kota Binjai Amir Hamzah, saat potong kue dalam acara syukuran HPN ke-76 di Sekretariat PWI Kota Binjai, Rabu (9/2).Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia Kota Binjai menggelar syukuran pemotongan nasi tumpeng dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-76, Rabu (9/2).

Syukuran yang digelar sederhana ini, berjalan meriah dan turut dihadiri Wali Kota Binjai Amir Hamzah, Waka Polres Binjai Kompol Deny, Wakil Ketua DPRD Binjai Syarif Sitepu, Komisioner KPU Robby Efendi, dan tamu undangan lainnya di Sekretariat PWI Kota Binjai, Jalan Veteran Nomor 19, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota.

Acara diawali pembacaan doa yang dibawakan Ismail Lubis, wartawan media online. Dilanjutkan dengan acara pemotongan nasi tumpeng dan kue ulang tahun.

Wali Kota Binjai yang ditunjuk sebagai tamu kehormatan, memberi sulangan kue ulang tahun kepada Ketua PWI Kota Binjai Arma Delisa Budi.

Begitu juga dengan Wakil DPRD Binjai Syarif Sitepu, mendapat kehormatan menyulangkan kue ulang tahun kepada Wardika Ariyadi, selaku Sekretaris PWI Kota Binjai.

Terakhir giliran wartawan senior Riswan Rika, yang mendapat kehormatan disulangi nasi tumpeng oleh Wali Kota Binjai.

Ketua Panitia Pelaksana Acara, Wardika Ariyadi menjelaskan, acara ini merupakan satu rangkaian dalam memeriahkan peringatan HPN ke-76 di Kota Binjai. Untuk puncak acara, PWI Kota Binjai akan melaksanakan kegiatan jalan santai di Lapangan Merdeka Binjai.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan melaksanakan program diklat jurnalistik ke sekolah-sekolah,” ungkap Wardika.

Ketua PWI Kota Binjai, Arma Delisa Budi berharap, per- ingatan HPN tahun ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

“Wartawan juga harus berperan aktif dalam memberikan kontribusi informasi kepada pemerintah, yang bertujuan untuk membangun Binjai menjadi maju, berbudaya, dan religius,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah, mengucapkan selamat kepada insan pers yang hadir dalam syukuran tersebut. Dia mengajak para awak media di Kota Binjai, untuk saling bergan-dengan tangan dengan pemerintah, guna mengisi kemajuan di Kota Rambutan.

“Dengan segala keterbatasan saya, tidak mungkin saya bisa mengetahui segala hal informasi dari setiap lingkungan. Makanya, tolong berikan saya informasi, sampaikan ke saya untuk bisa saya tindak lanjuti,” imbaunya.

Bahkan, Amir mengaku senang dikritik oleh wartawan, terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang nomor satu di Pemko Binjai. Sebagai pemimpin, kritik yang datang, menurutnya, harus cepat segera dicari solusinya.

“Sejujurnya saya sampaikan, saya senang dikritik oleh rekan wartawan. Malah saya tak suka dipuji, karena pujian bisa membuat besar kepala dan lalai dalam menjalankan tanggung jawab. Saya berharap, kritiklah, ingatkan saya. Saya ini tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Yang Kuasa,” kata Amir.

Waka Polres Binjai, Kompol Deni pun ikut mengucapkan selamat memperingati HPN ke-76.

Dia berharap, jalinan sinergitas antara PWI dengan Polri yang sudah terjalin dengan baik selama ini, dapat lebih ditingkatkan lagi. (ted/saz)

Pasokan Terbatas, Stok Masuk 3 Hari Sekali, Minyak Goreng Langka di Karo

SIDAK: Pemkab Karo saat sidak ke pasar modern di Kabanjahe.

KARO, SUMUTPOS.CO – Beberapa pekan belakangan ini, minyak goreng mulai langka di Kabupaten Karo. Akibat kelangkaan ini, warga Bumi Turang, khususnya para ibu rumah tangga, mulai kesulitan mendapatkan jatah untuk keperluan dapur. Adapun minyak goreng yang tersedia di pasar, harganya sudah di luar ketentuan.

Menanggapi kondisi ini, Rabu (9/2) siang, Asisten Pembangunan Dapetkita Sinulingga, Kepala Disperindag Edison Karo-Karo, Kabag Perekonomian Jepta Tarigan, dan perwakilan dari Polres Tanah Karo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pasar modern dan tradisional Kecamatan Berastagi serta Kabanjahe.

Pada kesempatan itu, Asisten Pembangunan Dapetkita Sinulingga, menyampaikan, terdapat kelangkaan minyak goreng di lapangan, stok minyak goreng di gudang-gudang penyimpanan, juga kosong. Hal ini disebabkan pasokan minyak goreng dari produsen terbatas, dan stok hanya masuk sekali dalam 3 hari.

Dapetkita juga menjelaskan, di pasar tradisional tersedia minyak goreng dengan harga yang tidak disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, dalam waktu dekat ini, Pemkab Karo akan membahas persoalan ini dalam rapat. Sidak ini dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes). (deo/saz)

Pemprovsu Dukung Sabam Sirait jadi Pahlawan Nasional ke-14 dari Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung sepenuhnya pengusulan pejuang politik dan politisi kawakan asal Sumatera Utara (Sumut), Sabam Sirait sebagai pahlawan nasional. Sabam Sirait dinilai telah berkontribusi dalam mempertahankan NKRI dan pembangunan Negara Republik Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

Tercatat, sehari setelah upaya kudeta G30S/PKI pada September 1965, dia diundang ke Sumatera Utara untuk membahas penumpasan PKI. “Dalam permasalahan Palestina dan Israel, Sabam Sirait secara terbuka mendukung negara Palestina dan mengkritik Israel, karena sering melakukan pelecehan terhadap rakyat Palestina,” ungkap Gubenur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Badan Kesbanglinmas Provsu, Safruddin pada seminar yang dihadiri Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial RI, Nurharjani dan Ketua Panitia Seminar, DR RE Nainggolan.

Turut hadir di seminar tersebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution via zoom, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kota Medan Prof M Hatta yang juga penasehat panitia, Sejarawan DR Suprayitno, Sejarawan Asvi Warman Adam via zoom, DR Abdul Syukur, Akademisi Prof DR Robert Sibarani, pengamat media J. Anto, dan lainnya.

Gubernur mengingatkan kembali pemikiran Sabam Sirait yang mengajak masyarakat Indonesia dan juga umat Kristiani membangun empati atas penderitaan rakyat Palestina. “Sejak tahun 2007, Sabam Sirait telah menghadiri berbagai demonstrasi untuk mendukung perjuangan Palestina,” katanya.

Gubernur mengatakan, sampai saat ini sudah ada 13 putra terbaik Sumatera Utara yang dianugerahi gelar pahlawan nasional, yaitu Sisingamangaraja XII, Dr Mr Teuku Muhammad Hasan, dr FL Tobing, Tengku Amir Hamzah, H Adam Malik, Mayjen TNI Anumerta D.I. Panjaitan, KH Zainul Arifin, Kiras Bangun, Jenderal Besar TNI AH Nasution, Letjen TNI (Purn) TB Simatupang, Letjen TNI (Purn) Djamin Ginting, Mr Sutan Mohammad Amin Nasution, dan Prof Dr Raflan Pane.

“Penganugerahan gelar pahlawan nasional adalah sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada seseorang atas jasa- jasanya yang luar biasa semasa hidupnya dalam memimpin dan melakukan perjuangan, baik perjuangan politik atau dalam bidang lainnya untuk mencapai tujuan negara yang sejahtera dan mempertahankan nkri dengan tujuan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” tukasnya.

Gubernur berharap dengan bertambahnya putra terbaik Sumatera Utara sebagai pahlawan nasional, menunjukkan adanya pengakuan secara nasional bahwa warga Sumatera Utara memiliki semangat kejuangan yang tinggi dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada panitia yang memprakarsai pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional Sabam Sirait. Pemerintah Provinsi mendukung sepenuhnya Sabam Sirait sebagai pahlawan nasional asal Sumatera Utara yang ke-14,” pungkasnya. (adz)

Sehari, Kasus Covid-19 di Sumut Bertambah 582

MEDAN, SUMUTPOS.CO – ANGKA kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Sumut, Rabu (9/2), terdapat penambahan 582 kasus baru. Penambahan ini meningkat dibanding sehari sebelumnya dengan yang berjumlah 538 kasus baru.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, dari 582 kasus baru tersebut, penambahan paling banyak didapatkan dari Kota Medan sebanyak 326 kasus. Selanjutnya, Pematangsiantar 83 kasus dan Deliserdang 51 kasus. “Konfirmasi positif bertambah 582 kasus baru, sehingga akumulasinya menjadi 108.953 kasus,” kata Aris.

Penambahan kasus, lanjut Aris, juga didapatkan dari angka kesembuhan. Namun, penambahannya tidak signifikan, yaitu 34 kasus. Karena itu, akumulasi angka kesembuhan menjadi 103.390 kasus. Sedangkan angka kematian tidak ada penambahan, sehingga akumulasinya tetap 2.904 kasus. “Dari akumulasi kasus baru konfirmasi, sembuh dan kematian maka kasus aktif Covid-19 sebanyak 2.659 kasus,” ujarnya.

Aris menambahkan, diminta kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini telah muncul varian baru Omicron. “Selalu terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan Muhammad Husni, mengakui kalau saat ini angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan memang tengah meningkat. “Betul, hari ini 326 kasus. Seperti yang pernah disampaikan Dinas Kesehatan, mayoritas memang dari pelaku perjalanan. Tetapi saat ini, dari (penularan) lokal juga sudah ada,” ucap Husni.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kota Medan pada Rabu (9/2) hingga pukul 16.30, angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan meningkat 326 kasus dalam sehari. Dengan penambahan kasus baru itu, total terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Medan sejak 2020 lalu mencapai 49.756 kasus. Dari jumlah itu, angka kesembuhan meningkat 27 kasus menjadi 47.316 kasus. Sedangkan untuk kasus kematian, tidak ada penambahan kasus sehingga tetap di angka 920 kasus.

Menurut Husni yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan itu, saat ini Pemko Medan tengah berupaya melakukan berbagai hal dalam menekan angka penyebaran Covid-19, khususnya melakukan Tracing, Testing dan Treatment (3T). “Saat ini kita fokus melakukan 3T ini secara intens, kita cari yang melakukan kontak erat. Untuk yang positif dan tidak bergejala atau bergejala ringan, itu kita minta untuk melakukan isolasi di Isoter. Bila rumahnya memungkinkan untuk isoman (isolasi mandiri), maka kita izinkan untuk isoman,” ujar Husni.

Selain itu, kata Husni, Pemko Medan juga tengah berfokus untuk melakukan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster kepada warga Kota Medan. “Sesuai instruksi Pak Wali, Vaksinasi Booster terus kita lakukan agar guna mempercepat terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok) di masyarakat, sebab itulah kunci utama mengendalikan penyebaran Covid-19,” katanya.

 

30 Orang Isoter

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Taufik Ririansyah mengatakan, saat ini ada 30 orang warga yang jalani isolasi terpadu (Isoter) di gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidik (P4TK) Kota Medan. Mereka yang jalani isoter ini adalah orang yang mengalami gejala ringan dan Orang Tanpa Gejala (OTG). “Sejauh ini keterisian Isoter hanya di 4PTK, di Isoter lain masih nihil,” kata taufik, Rabu (9/2).

Dia menjelaskan, untuk penanganan antisipasi Covid-19 semakin melonjak, pihaknya akan melaksanakan 10 aturan dari Gubernur Sumut beberapa hari lalu. “Kita sekarang ikuti aturan gubernur, itu yang terbaik sekarang. Tapi pastinya untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, penerapan Prokes yang ketat dan disiplin yang perlu ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Seain itu, Taufik juga mengatakan, percepatan vaksinasi juga terus dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat, baik itu petugas pelayanan publik, SDM kesehatan, masyarakat umum, lansia, dan remaja. Pemko Medan juga masih terus melakukan vaksinasi pertama kepada anak usia 6-11 tahun.

Berdasarkan data, jumlah masyarakat Kota Medan yang telah memperoleh suntikan vaksinasi booster hingga tanggal 8 Februari 2022 sebanyak 100.211 jiwa atau 5,16 persen dari target yang telah ditentukan. “Berdasarkan data yang kita miliki hingga 8 Februari kemarin, cakupan vaksinasi booster di Kota Medan sudah mencapai 5,16 persen, kita terus mengejar percepatan vaksinasi booster ini agar herd immunity masyarakat cepat terbentuk,” ucap dr Taufik.

Menurut Taufik, saat ini Dinas Kesehatan Kota Medan juga sedang memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan suntikan vaksinasi booster. Artinya kelompok-kelompok masyarakat seperti pekerja perusahaan ataupun komunitas masyarakat lainnya, dapat mengajukan permohonan vaksinasi booster ke Dinas Kesehatan Kota Medan. Nantinya, petugas medis dari Dinas Kesehatan Kota Medan akan turun langsung ke tempat-tempat yang diajukan.

“Ini bentuk pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, kita tidak hanya melakukan vaksinasi booster di faskes yang kita miliki saja, tetapi kita juga datang ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan booster, sesuai dengan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat,” pungkasnya.

Vaksinasi Booster

Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sumut (PKK) Sumatera Utara (Sumut), Nawal Lubis menekankan pentingnya vaksinasi dalam upaya mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19, terutama varian Omicron di daerah ini. Karena itu, masyarakat diharapkan untuk vaksinasi Covid-19 hingga dosis lengkap atau ketiga (booster).

“Vaksinasi booster ini sangat penting untuk melindungi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang rentan, dari ancaman virus Corona yang terus bermutasi, termasuk varian Omicron. Booster diperlukan untuk meningkatkan antibodi terhadap Covid-19, yang berkurang seiring berjalannya waktu,” kata Nawal Lubis saat meninjau pelaksanaan vaksinasi booster bagi masyarakat lanjut usia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), organisasi wanita hingga mitra Grab di Halaman Parkir Medan Club, Jalan RA Kartini Nomor 36 Medan, Rabu (9/2).

Nawal juga menyampaikan, PKK Sumut sebagai mitra pemerintah terus berupaya menyukseskan program vaksinasi ini, sebagai upaya mencegah tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19. “Ini salah satu upaya PKK Sumut dan perlu dukungan dari masyarakat untuk mencegah meningkatnya masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron,” jelas Nawal.

Pada kesempatan tersebut, Nawal juga terus mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dengan memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Karena Prokes sangat efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Nawal Lubis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim dokter yang bertugas melakukan vaksinasi ini. “Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu yang turut berperan serta, selamat bekerja, terima kasih telah membantu PKK Sumut dalam kegiatan vaksinasi ini,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis mengatakan, vaksinasi ini menargetkan 6.000 masyarakat selama tiga hari, dengan melibatkan 20 tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Sumut, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik Medan dan Rumah Sakit Umum Swasta di Kota Medan. “Ada 20 tim dokter yang disiapkan untuk melakukan vaksinasi booster jenis Pfizer, dengan dosis 0,15 ml dan berharap peran serta masyarakat untuk menekan angka terpapar Covid -19 varian Omicron,” harapnya.

Diketahui, hingga saat ini, untuk vaksinasi dosis pertama Sumut sudah mencapai 89,74% (10.248.408 orang), dosis kedua 57,57% (6.754.327 orang) dan dosis ketiga atau booster sudah mencapai 228.130 orang.

Salah seorang mahasiswi penerima vaksin Widya Tifanny Dewi (24), warga Jalan Kapten Muslim Medan, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan PKK tersebut dan berharap agar vaksinasi ini diperpanjang waktunya. “Saya tahunya dari media sosial dan hadir di sini untuk melengkapi vaksinasi yang ketiga, negara lain juga sudah punya booster, jadi bagi masyarakat yang belum segeralah ikut vaksinasi agar kegiatan kita berjalan seperti semula,” harap Widya.

Peserta lainnya, Sofiana Br Sembiring (62) yang tinggal di Komplek Bina Marga, Jalan Brigjen Katamso Medan, mengatakan ikut vaksinasi ini untuk menjaga kesehatan dari paparan Covid-19. “Saya bersemangat ikut vaksinasi ini, terutama agar sehat, dan apresiasi kepada PKK Sumut yang telah menyediakan fasilitas ini untuk warga Medan,” ungkap Sofiana.(ris/map/gus)

 

Kuburan di Sekitar Kerangkeng Segera Dibongkar

istimewa/sumu tpos Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak Kapolda Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polisi terus melakukan pendalaman terkait korban tewas di kerangkeng manusia rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. Dalam kasus ini, polisi berencana membongkar kuburan di sekitar kerangkeng yang diduga merupakan korban tewas.

Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak didampingi Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, penyidik telah mendatangi kuburan yang diduga korban dugaan penganiayaan penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif. Dia menyebutkan, penyidik bersama dokter forensik, rencananya akan membongkar kuburan itu. “Kalau dibongkar, apa kepentingan dan hasil yang didapat nanti? Tim sedang bekerja dengan dokter forensik,” kata Panca di sela-sela kunjungannya ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Rabu (9/2)n

Dijelaskannya, tim gabungan juga telah memintai keterangan sebanyak 63 lebih saksi terkait hal ini. Baik orang yang pernah tinggal di lokasi, maupun keluarganya ataupun orang-orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut. “Tahapan itu sudah ada di Reserse, nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan termasuk juga melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang kita butuhkan” terangnya.

Panca juga memastikan, pihaknya bakal memeriksa Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin yang saat ini dalam penahanan KPK. Selain Terbit, polisi tak menutup kemungkinan untuk memeriksa pihak-pihak lain yang terkait kasus tersebut. “Tunggu saja, termasuk bupati (nonaktif),” tambah Panca.

Panca juga mengaku telah berkoordinasi dengan KPK. “Saya dari pertama sudah koordinasi dengan KPK. Langkah penyidikan itu mulai dari penyelidikan, baru naik ke penyidikan ditentukan perkara itu pantas nggak naik untuk disidik. Setelah itu, baru ditentukan siapa tersangkanya, penetapan tersangkanya. Baru nanti penyelesaian berkas perkara. Itu tahapan inti yang umum,” sebut Panca.

Panca lalu meminta masyarakat bersabar. Jika nanti perkara telah naik ke penyidikan, petugas bakal menentukan tersangkanya. “Jadi percaya kalau sudah naik penyidikan pasti nanti harus kita cari tentukan siapa tersangkanya. Sekali lagi, tersangka teman-teman sekalian saya tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang terlibat. Saya harus sampaikan. Tidak hanya orang yang mengakibatkan orang terjadinya meninggal dunia atau dianiaya, tetapi siapa pun yang berkaitan dengan kejadian tersebut yang patut diminta pertanggungjawabannya kita akan proses,” sebut Panca.

Panca juga mengatakan ada enam orang korban yang diperiksa. Petugas mendapati adanya tanda penganiayaan dan juga cacat. “Enam ada tanda penganiayaan sama cacat,” sebut Panca.

Seperti diketahui, informasi terkait adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ini mulai diketahui saat KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap. Migrant Care yang mendapatkan informasi terkait hal ini kemudian membuat laporan ke Komnas HAM.

LPSK yang turut menggali informasi terkait hal ini menemukan dugaan adanya penghuni yang tewas karena dianiaya dalam kerangkeng itu. Selain itu, mereka menemukan adanya pembatasan terhadap penghuni untuk beribadah.

Terbit Rencana kini ditahan KPK. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Terbit Rencana diduga meminta fee dari paket-paket yang dibuat terkait pengerjaan proyek.

LPSK akan Temui Keluarga Korban

Sementara, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, pihaknya akan mendalami kasus kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. Menurut Edwin, LPSK akan melakukan klarifikasi informasi yang diperoleh ke keluarga korban.

“Kami nanti berusaha untuk langsung bertemu dengan keluarga korban untuk mendalami dan klarifikasi,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu, 9 Februari 2022.

Menurutnya, saat ini ada indikasi positif bahwa korban dan keluarga korban sudah mulai berani bicara. Namun, Edwin melanjutkan, hal itu harus didukung dengan proses hukum yang tegas, profesional, berintegritas, dan tanpa pandang bulu. “Kalau proses hukumnya tidak seperti itu, ya, korban akan tutup mulut lagi,” katanya.

Edwin mengatakan, jika para korban masih meyakini Terbit Rencana kuat, maka berisiko bagi para korban yang akan mengatakan kebenaran. “Lebih baik tutup mulut,” ucap Edwin.

Hal itu hanya bisa diatasi kalau proses hukum tegak lurus, profesional, berintegritas. LPSK, kata Edwin, membutuhkan kerja sama dengan pihak keluarga korban untuk mengetahui berapa banyak korban dari kerangkeng manusia itu. “Artinya, kami membutuhkan kerja sama dari pihak keluarga korban yang pernah anaknya atau keluarganya dimasukkan ke dalam kerangkeng itu,” katanya.

Namun, menurut informasi yang diperoleh LPSK, memang terdapat tindakan-tindakan kejam yang tidak manusiawi terhadap korban, khususnya bagi penghuni kerangkeng yang mencoba melarikan diri. “Informasi ini akan terus kami dalami,” katanya lagi. (dwi/tmp)

 

1...2,7512,7522,753...15,755Page 2,752 of 15,755

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor