Home Blog Page 2779

DR Aripay Tambunan MM Sebut Apkasindo Ruang Petani untuk Naik Kelas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Utara masih terlaksana 3000-an Hektare pada tahun 2021 dari target 20.500 Hektare. Total ada 1,2 juta Hektare kebun rakyat di Sumatera Utara, semua hanya akan terwujud jika dimulai dengan kuatnya silaturahmi antar petani.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPW Apkasindo Sumatera Utara, DR Aripay Tambunan MM dalam acara orientasi petani pada Workshop Peningkatan Peran Petani Apkasindo dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Kelapa Sawit di Institut Teknologi Sawit Indonesia Medan, 17 Maret 2022. “Selain target PSR di Sumatera Utara yang jauh dari harapan, tentu ini menjadi momentum juga bagi kita Apkasindo Sumut untuk bersatu agar petani sawit naik kelas.” ujar Aripay Tambunan.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, proses naik kelasnya petani tentu ditandai dengan pembelajaran dan perjuangan dalam asosiasi. “Sulit kita mencapai kesetaraan jika tidak berjuang bersama dalam asosiasi, karena letak pembelajarannya ada di sini”, tambah Aripay.

Dalam orientasi peserta workshop tersebut, Aripay Tambunan mengajak seluruh petani agar ikut mendorong lahirnya Perda tentang integrasi kebun dan ternak di Sumatera Utara. “Tentu kita harus mendorong agar terbit peraturan daerah tentang integrasi perkebunan dan ternak”, harap Aripay.

Workshop Peningkatan Peran Petani Apkasindo dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Kelapa Sawit ini diselenggarakan DPW Apkasindo Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan juga Institut Teknologi Sawit Medan hingga 18 Maret 2022. Workshop tersebut diikuti 60 peserta perwakilan DPD Apkasindo dan Gabungan Kelompok Tani dari kabupaten di seluruh Sumatera Utara.

“Ada 60 Petani yang menjadi perserta workshop, semua berasal dari perwakilan 15 kabupaten yang ada ada di sumatera Utara,” tutup Arif Ripai, Sekretaris DPW Apkasindo Sumatera Utara. (rel/adz)

Bupati Dairi Buka Bimtek Budidaya Hilirisasi Produk Perkebunan Kopi

Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu, anggota Komisi IV DPR-RI, Djarot Syaiful Hidayat, Ketua DPC PDIP Dairi, Resoalon Lumbangaol berfoto disela gelar bimtek hilirisasi produk perkebunan kopi.SUMUTPOS.CO/Komimfo Dairi.

DAIRI,SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, buka bimbingan teknis (Bimtek) budidaya dan hilirisasi produksi perkebunan kopi.

Bimtek diselenggarakan anggota Komisi IV DPR-RI, Djarot Syaiful Hidayat di The One’s Hotel Sidikalang, Kamis (17/3)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi Informasi Publik, Iswan Togatorop mengatakan, kepada Djarot Syaiful Hidayat, Eddy KA Berutu menyampaikan, selain komoditi kopi.

Dairi juga mempunyai komoditas unggulan lainya yakni padi dan jagung. Sebagai komoditi unggulan, komoditi ini harusnya mampu mensejahterakan para petani.

Tetapi, fakta di lapangan, kedua komoditi unggulan tersebut masih perlu bimbingan supaya hasilnya lebih meningkat. ” Mohon bimbingan, dukungan dan bantuan dari pak Djarot, bagaimana upaya kita meningkatkan kesejahteraan petani lewat komoditi padi dan jagung tersebut,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan, secara umum persoalan petani, saat panen dan pasca panen termasuk persoalan pemasaran. Khusus komoditas jagung, karena tergantung pada kondisi cuaca. Petani membutuhkan pengering terutama saat intensitas hujan tinggi seperti saat ini, ujar Eddy KA Berutu..

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, hilirisasi produksi pertanian sangat penting mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat. Salahsatunya, pemasaran produk pertanian seperti kopi harus mendapat dukungan pemerintah.

“Kopi Sidikalang sudah terkenal ke seluruh dunia, namun kopi yang tersohor itu sekarang harus digalakkan kembali,” kata Djarot.

Selain itu, kata Djarot, kerjasama dengan pihak swasta harus dijalin mendukung sektor perkebunan, berupa penyediaan bibit terbaik serta mempromosikanya, sebut Djarot

Hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi, Resoalon Lumbangaol, dari Dirjen Perkebunan, Arifin Pangaribuan dari PT Wahana Graha Makmur, Johan dan peserta bimtek perwakilan kelompok tani. (rud).

Kunjungi Pabrik Pengalengan Makanan di DIY, Airlangga: UMKM Bisa Go Internasional

YOGYAKARTA, SUMUTPOS.CO — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi pabrik pengalengan makanan Aliansi Produk Nusantara Indonesia (APNI), PT Kita Satu Rasa (Kisara), di Jalan Sorosutan Yogyakarta., Kamis (17/3/2022).

Dalam kunjungannya ini, Airlangga melihat langsung UMKM di wilayah Yogyakarta bisa menembus pasar ekspor.

Produk yang dihasilkan dalam industri pengalengan makanan dan bumbu masak ini merupakan hasil UMKM masyarakat di DI Yogyakarta.

Produk pengalengan mereka berhasil menembus pasar ekspor seperti ke New Zealand dan Bangkok, serta negara di Timur Tengah.

Menko Perekonomian menegaskan, pemerintah mendukung penuh agar UMKM di Indonesia bisa menembus pasar internasional.

“Kita dukung UMKM go Internasional. Dan semoga sukses selalu,” tutur Airlangga, saat mengunjungi UMKM di DIY, Kamis (17/3/2022).

Airlangga menambahkan, apa yang dilakukan ibu-ibu pelaku UMKM di Yogyakarta patut diapresiasi. Sebab, mereka bisa mengemas berbagai produk yang dihasilkan pada skala rumah tangga menjadi bernilai tinggi untuk diekspor ke luar negeri. Bahkan, Menko Airlangga praktek langsung memasukkan gudeg ke dalam kaleng kemasan dalam kunjungannya ini.

“Ini luar biasa, proses produksinya juga dilakukan oleh Ibu-Ibu, dan produk-produknya juga sudah diuji. Jadi, tentu kita dorong, dan UMKM ini sudah mendapatkan beberapa program dari pemerintah,” kata Menko Airlangga.

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini sempat menanyakan apakah pelaku UMKM sudah mendapatkan kredit untuk model pengembangan usaha mereka.

Sebab, pemerintah sudah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya hanya tiga persen karena disubsidi pemerintah hingga Desember 2022.

Airlangga menegaskan, pelaku UMKM harus mendapat kemudahan untuk mengembangkan usaha mereka sampai menembus pasar ekspor.

Terlebih, apa yang dilakukan UMKM di DIY ini berhasil mengumpulkan UMKM di wilayah setempat untuk menghasilkan kemasan yang layak ekspor.

Beberapa produk yang dikemas dalam kaleng oleh UMKM di DIY antara lain, gudeg, rica, oseng mercon. Selain itu, UMKM di DIY juga berhasil ekspor komoditas rempah seperti lada, cengkeh, atau kacang mede.

Airlangga menuturkan, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kontribusi yang mencapai lebih dari 61 persen terhadap PDB Indonesia.

Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang mencapai 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. (adv/*)

Lima Kendaraan Tabrakan Beruntun, Jalinsum Kisaran-Tebingtinggi Macet Panjang

RINGSEK: Kelima kendaraan yang diamankan tampak ringsek setelah mengalami tabrakan beruntun di lokasi kejadian.SOPIAN/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak lima kendaraan bermotor mengalami tabrakan beruntun yang mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Tebingtinggi-Kisaran Km 85-86 tepatnya di dekat Hotel SPI Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdangbedagai, macet total, Rabu (16/3) malam.

Informasi yang dihimpun, lima kendaraan yang tabrakan tersebut Truk Mitsubishi FN Tronton BM 8423 FV, Toyota Kijang Krista BK 1569 VZ, Daihatsu Sigra BK 1998 AAG, Isuzu Fanther BK 1244 NG k Mitsubishi Kuda BK 1472 VZ kontra dan Sepeda Motor Yamaha BK 4784 NAW.

Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Doraria Simanjuntak mengatakan, peristiwa tabrakan beruntun tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun beberapa orang mengalami luka luka dan sudah mendapat perawatan medis di rumah sakit.

“Kini kasus tabrakan beruntun sudah ditangani pihak Satuan Lalulintas Polres Tebingtinggi. Semua kendaraan sudah diamankan untuk penyelidikan,” bilang AKP Doraria Simanjuntak.

Dijelaskan Kasat Lantas AKP Doraria Simanjuntak, keterangan saksi saat dilakukan olah TKP bahwa semula mobil Truk Mitsubishi Tronton BM 8423 FV yang bermuatan Buldozer datang dari arah Tebingtinggi menuju arah Kisaran.

Dan sesampainnya di lokasi kejadian, kondisi jalan menurun dan menikung ke kiri dan arus lalulintas padat dan gagal menjaga jarak dengan mobil Minibus penumpang Toyota Kijang Krista BK 1569 VZ yang di depannya dan berbenturan dengan Mobil Minibus penumpang Daihatsu Sigra BK 1998 AAG dengan Mobil Minibus Penumpang Isuzu Fanther BK 1244 NG dengan Mobil Minibus penumpang Mitsubishi Kuda BK 1472 VZ dan sepeda motor Yamaha BK 4784 NAW. (ian/han)

Pasca Migor Langka, Satgas Pangan Razia Distributor Minyak Curah

INSPEKSI: Kasat Reskrim AKP R Silalahi dan Kadis Ketapang Marimbun Marpaung, Plt Kabid Perdagangan Hermanto tergabung dalam Satgas Pangan Tebingtinggi saat melakukan inspeksi mendadak kecukupan minyak goreng curah di Tebingtinggi. SOPIAN/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tim Satgas Pangan Kota Tebingtinggi terdiri dari Polres Tebingtinggi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) dan Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi melakukan inspeksi mendadak terhadap distributor minyak goreng curah dan kemasan di Kota Tebingtinggi.

Inspeksi mendadak ke sejumlah distributor minyak curah tersebut dipimpin Kasat Reskrim AKP R Silalahi, Kadis Ketapang dan Pertanian Marimbun Marpaung dan Plt Kabid Perdagangan Hermanto Hutagalung di UD Sembiring, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Muhammad Nurdin pemilik UD Sembiring mengaku dirinya membeli minyak goreng curah dari CV Bintang Kemilau Sejahtera sebanyak 6.000 kilogram per hari.

“Harga minyak goreng curah dijual seharga Rp14.000 per kilogram kepada pembeli,”paparnya.

Begitu juga dengan inspeksi dilakukan di UD Semesta Jalan Soekarno Hatta Kota Tebingtinggi, harga mereka jual Rp 14.000 per kg, dan jumlah stok sebanyak 10.000 kg.

Kemudian Tim Satgas Pangan Kota Tebingtinggi melaksanakan Inspeksi mendadak di Pasar Sakti yang berada di Jalan KF Tandean Kel. Bandar Sakti Kota Tebingtinggi. Hasilnya, didapat pedagang eceran minyak goreng curah dijual kepada konsumen dengan harga Rp16.000 per kg.

Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, AKP R Silalahi mengatakan dilaksanakannya inspeksi mendadak oleh Satgas Pangan Kota Tebingtinggi terhadap distributor minyak goreng curah dan kemasan berdasarkan pencabutan peraturan Menteri Perdagangan No.06 tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022.

“Tujuan dari pelaksanaan inspeksi mendadak Satgas Pangan Kota Tebingtinggi terhadap Distributor minyak goreng curah dan kemasan, untuk mengetahui ketersediaan kebutuhan masyarakat Kota Tebingtinggi,” bilang AKP R Silalahi.

Dikatakannya, bahwa stok minyak goreng curah untuk Kota Tebingtinggi masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Tebingtinggi hingga satu minggu kedepan. (ian/han)

Emak-emak Geruduk Barak Narkoba, Bukti Penegak Hukum Tutup Mata

BERSIHKAN: Dua warga sedang membersihkan lokasi yang diduga dijadikan barak narkoba di Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, baru-baru ini.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Persoalan puluhan emak-emak yang menggeruduk sendiri barak narkoba di Jalan Pakis, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, merupakan persoalan serius. Menurut Sekretaris Gerakan Anti Narkoba Sumut, Muhammad Effendi, hal tersebut menunjukan aparat penegak hukum tidak peka.

Effendi pun menilai, aparat penegak hukum seolah tutup mata. Jika dibiarkan keberadaan barak narkoba tumbuh subur, menurutnya, generasi penerus dari Kota Binjai bakal tak dapat terselamatkan. “Pemerintah dan penegak hukum harus serius dalam rangka upaya menyelamatkan generasi muda,” ungkap Effendi, Rabu (16/3) lalu.

Sejatinya, kepolisian punya personel yang bertugas di unit maupun satuan intelijen dan keamanan. Karena adanya puluhan emak-emak menggeruduk barak narkoba tanpa dikomandoi, Effendi merasa, aparat penegak hukum kebobolan.

“Mengingat peristiwa emak-emak geruduk barak-barak yang diduga disalahgunakan sebagai tempat pakai narkoba, pemerintah dan penegak hukum harusnya lebih dulu menertibkan lapak tersebut,” katanya.

“Tertibkanlah, pemerintah dan penegak hukum harus tegas. Siapa lagi yang peduli kalau bukan kita semua?” tegas Effendi lagi.

Diketahui, barak narkoba tersebut diduga milik oknum Ketua Organisasi Kepemudaan berinisial MN. Emak-emak yang resah terhadap keberadaan barak ini, langsung beraksi ke lokasi. Mereka datang menggeruduk tanpa ada yang memerintahkan.

Sesampai di lokasi, suasana memanas. Seorang laki-laki yang diduga menjaga atau pengawas barak tersebut, coba menghalangi. Alhasil, terlibat adu mulut antara mereka. Bahkan ada juga yang menyebutkan laki-laki tersebut merupakan pemilik narkoba. Dia datang lantaran takut lapak narkoba miliknya dibakar oleh massa yang emosinya sudah memuncak.

“Bakar saja ini. Suami awak, anak awak, sudah datang kemari. Ayo kita bakar,” seru seorang emak di antara kerumunan massa. (ted/saz)

Satgas Kamtib Sidak Rutan Kabanjahe

PERIKSA: Petugas saat memeriksa dan merazia blok yang dihuni warga binaan pemasyarakatan.

KARO, SUMUTPOS.CO – Satgas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, kembali mengadakan inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Kabanjahe. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan menciptakan kondisi rutan yang terbebas dari handphone dan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai upaya terus meningkatkan Zero Halinar (handphone, pungli, narkoba) di Rutan Kabanjahe, Personel Satgas Kamtib Kanwil Kemenkumham Sumut, bersama Petugas Pengamanan melaksanakan giat razia insidentil ke seluruh kamar blok hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Dari razia yang turut dihadiri Plh Kepala Rutan Kabanjahe Jonson Bangun, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Dicky Yehezkiel Hasibuan, tidak ditemukan satupun benda yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtib, baik itu handphone maupun narkoba.

“Kami bersyukur, karena dalam situasi razia insidentil yang melibatkan tim dari Kanwil, tidak ditemukan satupun barang terlarang. Hal ini menunjukkan, Rutan Kabanjahe semakin pasti dalam menciptakan Zero Halinar. Tidak lupa juga saya mengapresiasi jajaran pengamanan yang semakin berkomitmen dan konsisten dalam menciptakan suasana aman dan tertib di Rutan Kabanjahe,” ungkap Kepala Kesatuan Rutan Dicky Yehezkiel Hasibuan.

Ke depannya, Rutan Kabanjahe akan tetap meningkatkan kualitas pengamanan dengan penguatan pemeriksaan di P2U, serta mengadakan razia insidentil susulan. (deo/saz)

Intensitas Hujan Tinggi, Drainase Buruk Berastagi Dilanda Banjir

MELUAP: Air meluap bak sungai ke ruas jalan dan rumah-rumah warga di Kelurahan Gundaling 1 Berastagi, Kamis (17/3).

KARO, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang mengguyur Kota Berastagi pada Kamis (17/3) siang, menyebabkan banjir di sejumlah titik Kelurahan Gundaling 1, Kecamatan Berastagi.

Beberapa titik terparah terjadi di Jalan Perwira, tepat depan SMP Negeri 1 Berastagi, dan kawasan Listrik Atas Berastagi. Bak sungai, air meluber ke ruas jalan. Tak cuma itu, air bercampur bebatuan juga masuk ke rumah-rumah warga.

Selain belakangan ini intensitas hujan yang tinggi, buruknya saluran-saluran drainase dipastikan jadi penyebab terjadinya banjir. Warga yang rumahnya terendam banjir sontak kalang kabut menguras dan menyelamatkan barang-barang yang berada di rumah.

Ketua Karang Taruna Kecamatan Berastagi, Premi Sembiring, melalui Bendahara Yoga Surbakti, mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena itu, dia dan warga meminta Pemkab Karo dan dinas terkait segera meninjau dan melakukan perbaikan serta pembangunan saluran drainase.

“Jangan nanti setelah ada korban baru dicari solusi. Kondisi ini sudah sangat mencemaskan,” ungkap Yoga.

Seorang warga Lingkungan 3, Listrik Atas, Kelurahan Gundaling 1, Raniwati Br Situkkir mengatakan, di kawasan tempat dia tinggal juga kebanjiran dan bebatuan serta lumpur memasuki rumah-rumah warga, sehingga harus bergotong-royong untuk membersihkannya.

Sementara Plt Lurah Gundaling 1, Kartama Pratama Tarigan mengatakan, banjir terjadi karena peningkatan volume air dan beberapa titik juga terlihat banjir akibat hujan deras melanda Kecamatan Berastagi dan sekitarnya.

“Dengan ini kami menghimbau masyarakat Gundaling 1, Berastagi, agar berhati-hati di musim penghujan ini. Karena banjir serta longsor bisa kerap terjadi. Begitu juga dengan rumah-rumah yang rawan longsor, agar tetap awas. Kalau bisa, tinggakan dulu atau mengungsi ke rumah famili terdekat,” saran Kartama.

Kartama juga berharap kepada dinas terkait, agar dapat segera menangani masalah banjir ini, terlebih karena sistem drainase yang sudah banyak tidak berfungsi dan tersumbat di Kelurahan Gundaling 1, sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras turun. (deo/saz)

Bipih Masih Bisa Kurang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Usulan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1443 Hijriah dari Kementerian Agama, mengalami penurunan, yang semula Rp45 juta menjadi Rp 42 juta. Meski begitu, usulan tersebut menuai protes dari sejumlah anggota DPR yang menilai biaya ibadah haji tersebut kemahalan.

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Samsu Niang menyebut, estimasi biaya Rp42 juta masih terlalu tinggi. Menurutnya, besaran ongkos haji di atas Rp40 juta masih memberatkan masyarakat.

“Anggararan Bipih estimasi Rp45 juta dan Rp42 juta tanpa prokes masih terlalu tinggi, kalau bisa dikurangi karena tidak ada PCR. Perlu pendalaman yang khusus, karena kondisi Covid-19 saat ini, ekonomi sangat tidak bagus. Kalau biaya haji atas Rp40 juta saya kira sangat berat,” ujar Samsu Niang, kemarin.

Dia berharap, besaran biaya haji paling tidak sama dengan tahun sebelumnya. “Saya harapkan minimal sama dengan periode lalu,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra Subarna juga menilai, usulan ongkos haji oleh Kemenag sebesar Rp42 juta masih tinggi dibanding ongkos haji pada periode sebelumnya. Dia meminta Kemenag kembali menyisir komponen biaya haji agar angka tersebut bisa ditekan. “Kita berkewajiban tekan biaya haji seefesien mungkin. Ini jomplang sekali antara 2020 dengan 2022, hampir Rp 7 juta lebih,” kata Subarna.

Pemerintah Arab Saudi mulai longgarkan prokes COVID-19 berupa jaga jarak. Kini jamaah di Masjidil Haram Makkah bisa melaksanakan salat dengan barisan yang rapat (Foto: Dok. Haramain Sharifain)

“Perlu dibahas detail untuk menyisir dan per item. Dengan Rp 42 juta bisa ditekan,” ujar dia.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf juga menilai biaya tersebut masih cukup tinggi. “Cara kita melihatnya tentang gaya kemampuan masyarakat jemaah haji itu dengan angka Rp42 juta sebenarnya masih cukup tinggi,” ujar Bukhori Yusuf.

Bukhori melihat peluang biaya haji masih bisa dikurangi. Pasalnya, ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi terkait pelonggaran protokol kesehatan. “Kami dari panja, saya pribadi melihat ada peluang-peluang yang masih bisa dikurangkan sehingga nanti bisa dikurangkan dari biaya itu (Rp 42 juta),” kata Ketua DPP PKS itu.

Untuk itu, dia meminta pemerintah RI melihat secara langsung realitas di lapangan, dalam hal ini Arab Saudi. Jika sudah mendapat gambaran, perumusan biaya haji bisa dibahas kembali. “Setelah kita lihat itu, kita baru akan bisa melakukan pembahasan secara lebih riil, secara lebih nyata. Jangan sampai kita hanya membahas biaya semua ngawang-ngawang. Itu berbahaya,” jelas Bukhori.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily lewat pesan singkatnya kepada wartawan mengatakan, Komisi VIII bakal mengundang sejumlah kementerian untuk duduk bareng membahas biaya haji ini. “Kami akan mengundang Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan serta pihak maskapai penerbangan untuk didalami kemungkinan adanya biaya yang diperlukan, apakah ada penurunan kembali atau sebaliknya,” ujar Ace.

Biaya tersebut perlu dipastikan, karena komponen biaya penerbangan merupakan komponen biaya haji yang besar. Apalagi tengah terjadi kenaikan harga minyak dunia. “Kita tahu bahwa saat ini harga minyak dunia juga sedang mengalami kenaikan. Apakah kenaikan tersebut berdampak terhadap biaya penerbangan haji?,” jelas Ace.

Ia berharap Bipih atau biaya yang ditanggung jamaah bisa lebih rendah dari yang diusulkan Pemerintah (Rp42 juta). Hal tersebut, jelas Ace, perlu dipastikan dengan melihat kondisi obyektif kebutuhan Haji tahun ini dan sustainabilitas keuangan. “Memang perlu penyesuaian biaya penyelenggaraan Haji tahun 2022 ini dengan adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi tidak menerapkan karantina dan kewajiban PCR bagi calon jemaah Haji,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada Rabu (16/3), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengumumkan usulan Bipih Rp42 juta. “Kami siapkan alternatif usulan BPIH 2022 dengan asumsi tidak ada prokes. Dengan ringkasan total BPIH per jemaah adalah untuk 2020 adalah Rp 69 juta, maka untuk 2022 sekitar Rp83 juta. Dan untuk Bipih dibayarkan jamaah Rp45 juta menjadi Rp42 juta,” kata Hilman Latief.

Hilman mengatakan Kemenag belum mendapat kepastian jumlah kuota haji bagi WNI dari Pemerintah Arab Saudi. Meski begitu, dia menyebut pihaknya optimis WNI mendapat kuota haji pada tahun ini walaupun jumlahnya terbatas.

Arab Saudi melonggarkan sejumlah pembatasan Covid-19 di Masjidil Haram-Masjid Nabawi. Dua masjid itu kini boleh berkapasitas penuh bagi warga yang sudah vaksin. Foto: AP Photo/Amr Nabil

“Sampai saat ini kepastian ada atau tidaknya ibadah haji pada 2022 belum dapat diperoleh. Meskipun demikian, jika lihat perkembangan ini, kami optimis pada 2022 pemerintah Saudi akan selenggarakan ibadah haji walaupun dengan kuota terbatas,” ujarnya.

Hilman menyebut optimisme itu lantaran Pemerintah Arab Saudi telah menghapuskan sejumlah aturan protokol kesehatan (prokes), seperti tes swab PCR dan karantina. “Optimisme adanya haji tahun ini dengan mengundang negara lain semakin kuat. Ada beberapa indikasi, dicabutnya aturan prokes, ketentuan social distancing di masjid dengan syaratkan masker di lokasi aktivitas, tidak disyaratkan penggunaan masker di kondisi terbuka, tidak disyaratkan hasil tes PCR, karantina,” katanya.

Pemerintah Arab Saudi sebelumnya diberitakan membuka pintu untuk ibadah haji bagi semua negara. Kabar tersebut diberitakan oleh The Guardian Nigeria atau guardian.ng seperti dilihat, Selasa (8/3). Dalam artikelnya, media tersebut menyatakan Arab Saudi mengkonfirmasi keikusertaan oleh jemaah haji dari seluruh dunia untuk masa haji tahun ini. Kementerian Haji dan Umrah Saudi disebut bakal merilis revisi kuota haji 2022 bagi masing-masing negara peserta.

Diberitakan Saudi Press Agency, aturan jaga jarak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta masjid lainnya di Arab Saudi kini telah dicabut. Namun jamaah masih harus menggunakan masker saat beribadah di masjid. Arab Saudi juga tidak lagi mewajibkan para pelancong untuk menjalani karantina Covid-19 saat tiba di negara tersebut. Mereka tidak perlu lagi menyertakan hasil tes PCR pada saat kedatangan. (dtc)

Poldasu Dinilai Lamban Tangani Kasus Krangkeng Bupati Langkat, LPSK ‘Curhat’ ke Menkopolhukam

DOK HUMAS LPSK TEMUI: Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo dan Wakil Ketua, Edwin Partogi Pasaribu bertemu dengan Menkopolhukam, Mahfud MD.

SUMUTPOS.CO – Penyelidikan Polda Sumut atas beragam jenis tindak pidana di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangingangin, dinilai lamban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kelambanan kinerja Poldasu ini, langsung disampaikan Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo dan Wakil Ketua, Edwin Partogi Pasaribu kepada Menkopolhukam, Mahfud MD.

Kemarin (16/3), LPSK mendatangi Menkopulhukam Mahfud MD di kantornya. Ada beberapa agenda yang menjadi topik dalam pertemuan tersebut. Satu di antaranya, LPSK menyoal proses hukum kerangkeng manusia di rumah n

Terbit yang terkesan lamban. Padahal, sudah terungkap dan menjadi perhatian nasional pada akhir Januari 2022 lalu.

Dalam pertemuan, pimpinan LPSK menyerahkan satu bundel laporan mengenai temuan data dan fakta hasil kegiatan mereka. Berupa investigasi, koordinasi dan penelaahan yang dilakukan tim LPSK. Dengan adanya tambahan informasi dari LPSK, Hasto menilai, hal tersebut menjadi tambahan kepada polisi yang melakukan penyelidikan. Artinya, pengungkapan kasus kerangkeng manusia dapat dilakukan lebih cepat, demi memberi kepastian hukum bagi para korban.

Hasto menambahkan, pihaknya berharap Menkopolhukam dapat memberikan atensi terhadap kasus yang ditengarai diwarnai aksi perbudakan modern tersebut. Bahkan, terduga pelaku berdasarkan temuan LPSK, melibatkan banyak pihak.

Tak hanya Terbit Rencana Peranginangin dan keluarga, termasuk ormas dan oknum aparat. Wakil Ketua LPSK menambahkan, hasil investigasi, koordinasi dan telaah yang dilakukan tim sejak akhir Januari hingga awal Maret, terdapat banyak temuan yang mencengangkan. “Laporan sudah kita serahkan ke Menko Polhukam,” ungkap Edwin.

Dengan adanya tambahan informasi dari LPSK, pihaknya berharap agar Menkopolhukam dapat membantu dan mendorong proses hukumnya berjalan sesuai garis lurus. “Pak Menkopolhukam mengatakan, akan berkomunikasi dengan Kapolri agar proses hukum berjalan,” ujar Edwin.

Dengan supervisi dari Mabes Polri, lanjut dia, publik khususnya para korban yang pernah ditahan dalam kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif, bisa mendapatkan keadilan. “Dorongan dari pusat diperlukan jika memang dalam penanganan kasus ini terdapat tantangan yang sulit diatasi penegak hukum di daerah,” pungkas Edwin.

Dalam temuan LPSK, Dewa Perangingangin selaku anak dari Terbit Rencana PA diduga sebagai pelaku penganiayaan kepada anak kereng (sebutan penghuni) yang paling sadis. Dampak, anak kereng sampai mengalami gangguan jiwa hingga cacat permanen.

Dewa diduga melakukan penyiksaan terhadap para penghuni kereng dengan menggunakan selang, kunci Inggris, batu, balok, palu dan plastik yang dibakar lalu diteteskan ke tubuh. Bahkan, anak kereng juga alami jari putus karena dipukul pakai palu.

Parahnya lagi, alat kelamin penghuni kereng juga disudut dengan menggunakan api rokok. Juga plastik yang dibakar kemudian diteteskan ke anak kereng. Bukan hanya Dewa, Cana dan oknum aparat penegak hukum juga ikut melakukan penyiksaan terhadap penghuni kereng. Terbit pun ikut menyiksa anak kereng dengan mencambuknya pakai selang air. Tempat penyiksaan penghuni kereng juga selalu berpindah. Ada yang mendapat penyiksaan di luar kerangkeng, Gudang Cacing, Perkebunan Sawit, Pabrik serta di dalam kolam ikan. (ted)

1...2,7782,7792,780...15,856Page 2,779 of 15,856