27 C
Medan
Sunday, February 1, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2788

Kapoldasu: Dugaan Aliran Uang Suap Tidak Ada Perintah Kapolrestabes Medan

SUMUTPOS.CO, MEDAN – Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan, dugaan kasus dugaan aliran suap senilai Rp75 juta, tidak ada perintah dari Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko.

Hal itu dikatakannya dalam Konferensi Pers (Konpres), di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Jumat (21/1), Pukul 21.20 WIB.

Dalam Konpres tersebut, Panca memaparkan, bahwa saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan pada 11 Januari lalu, pukul 11.00 WIB, ketika dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim, dalam tindak pidana narkotika yang dikumulatifkan dengan pidana pencurian hasil penggeledahan narkotika, yang agendanya pada waktu itu pemeriksaan terhadap terdakwa Ricardo Siahaan.

Pada pemeriksaan tersebut, lanjutnya, pengacara Rusdi yang mendampingi terdakwa menyampaikan pertanyaan tentang keterlibatan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Apakah benar sisa uang Rp75 juta, untuk membayar press rilis, wasrik dan pembelian satu unit sepeda motor untuk anggota Babinsa TNI Tembung yang sudah berhasil mengungkap tindak pidana ganja?.

“Lalu dijawab oleh Ricardo, ya betul. Jawaban ini dirangkaikan dari jawabannya berdasarkan apa yang dia dengar pada pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri, terhadap AKP Paul Simamora dan Kompol Oloan Siahaan,” terang Panca, didampingi Brigjen Pol Dadang Hartanto dan PJU Polda Sumut.

Adapun, tambah Panca, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang dilakukan Polda Sumut terkait dengan masalah tersebut, diawali dari tindakan para pelaku, dalam hal ini AKP Paul Simamora bersama unitnya melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah, yang diduga bahwa pemilik rumah itu, adalah Yus, yang merupakan bandar narkoba. Berdasarkan informasi dan surat perintah penyelidikan, mereka masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan, pada 3 Juni 2021.

“Saya harus menyampaikan dengan rinci agar tidak menimbulkan persepsi yang muncul dan menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat,” bebernya.

Dikatakannya, pada saat penggeledahan, Bandar Narkoba Yus tidak ditemukan, penyidik hanya menemukan Istri Yus, yakni Imayanti. Dari penggeledahan Rp1,5 miliyar, Rp600 juta di antaranya digelapkan dan tidak diserahkan ke kantor.

“Hanya diserahkan Rp850 juta sebagai barang bukti penggeledahan tersebut. Dari situ, Imayanti merasa keberatan dan melaporkannya ke Mapolda Sumut sekaligus ke website, aplikasi Propam Presisi. Kemudian Polri segera menindaklanjuti dengan mendalami dan melakukan penangkapan terhadap AKP Paul Simamora Cs, dan termasuk di dalamnya Ricardo Siahaan,” imbuhnya.

Dari penangkapan tersebut, jelas Panca, ditemukan juga dari para pelaku beberapa butir ekstasi dan narkotika. Sehingga dari proses pemeriksaan Propam Mabes Polri dan Propam Poldasu, ditemukan pelanggaran dan tindak pidana yang pertama, yakni menggelapkan uang senilai Rp600 juta, oleh kelima pelaku yang dipimpin AKP Paul.

Kemudian yang kedua, pada saat penangkapan ditemukan dari para pelaku menyimpan narkotika. Sehingga dua masalah ini selanjutnya diproses, baik khususnya melalui persidangan, kode etik profesi Polri dan pidana umum.

“Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri, dikenakan beberapa aturan hukum, yaitu kode etik profesi Polri, disiplin dan pidana umum. Perkara inilah yang diproses dan diperiksa di sidang pengadilan dengan mendengarkan keterangan terdakwa Ricardo pada 11 Januari 2022,” paparnya.

Selanjutnya, sebut Panca, bahwa pertanyaan yang diajukan pengacara Rusdi terkait dengan penerimaan Rp300 juta untuk melepas Imayanti, sehingga pertanyaan tidak masuk ke dalam substansi. Pokok perkara disidangkan adalah, perkara tindak pidana narkotika dikumulatifkan dengan tindak pidana pencurian Rp600 juta.

Berkaitan dengan keterangan terdakwa Ricardo dan telah viral, serta sebagai wujud komitmen Polri Presisi harus ditegakkan, maka dibentuk tim untuk mendalami keterangan yang disampaikan tersebut, terdiri dari Bidpropam Poldasu, Itwasda Poldasu dan Reskrim serta didukung Propam Mabes Polri.

“Pelaksanaannya selama satu minggu, tim yang dibentuk sudah memeriksa 12 orang, baik Ricardo, maupun Pengacara Roni Perdana Manullang yang merupakan teman Pengacara Rusdi juga sudah dimintai keterangan. Selain itu juga sudah dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan pihak terkait lainnya, baik terhadap 5 terdakwa yang saat ini disidangkan, AKP Paul Simamora dan Kompol Oloan Siahaan, termasuk juga tempat membeli sepeda motor,” ungkapnya.

Selanjutnya, paparnya lagi, dari hasil pemeriksaan 12 orang tersebut, tim menyimpulkan, bahwa benar Ricardo dalam sidang menerangkan sebagaimana disampaikan. Kemudian bahwa sebagaimana ditanyakan Pengacara Rusdi, berdasarkan keterangan AKP Paul di sidang kode etik profesi Polri yang sudah berlangsung pada 15 Oktober 2021.

“Kita utuh melakukan pemeriksan sehingga harus dibuktikan dan difaktakan kebenarannya,” tegasnya.

Dijelaskannya, bahwa terhadap Pengacara Roni Perdana Manullang, tim sudah meminta keterangan, bahwa pertanyaan tersebut bukan menyangkut oknum perkara, namun maksud dan tujuan Pengacara Rusdi menanyakan pertanyaan itu tentang uang Rp300 juta, yang sisanya diperuntukan 3 item (membeli sepeda motor, wasrik dan press rilis), adalah merupakan teknik dan taktik tim kuasa hukum agar dapat membuktikan bahwa benar Imayanti adalah istri bandar narkoba. “Uang Rp1,5 miliyar adalah keuntungan dalam jual beli narkotika. Dan untuk mengungkap fakta adanya keterlibatan personel Polri Oloan dan Paul dalam perkara tindak pidana yang sedang diperiksa tersebut,” ucapnya.

Selanjutnya, tim melakukan pendalaman terkait keterangan Ricardo dalam sidang, tim melakukan penelitian dalam berkas perkara kode etik, ditemukan ada keterangan Paul dan Oloan yang menerangkan sisa uang Rp166 juta untuk membeli satu unit sepeda motor, press rilis dan wasrik. Pernyataan itu didalami oleh tim dalam pemeriksaan kepada Paul, bahwa yang dia terangkan berdasarkan penyampaian Oloan yang masih menjabat Kasatnarkoba Polrestabes Medan, bahwa ketika menghadap bahwa ada uang Rp300 juta sebagai upaya untuk membebaskan Imayanti atas perintah Oloan.

“Uang itu disimpan dan sesuai mekanismenya mereka disuruh Paul dibagikan kepada seluruh tim yang bekerja, sehingga sisa uang ada Rp100 juta untuk Oloan yang saat itu masih Kasatnarkoba Polrestabes Medan sendiri dan Rp66 juta, sisa pembagian tersebut. Jadi totalnya Rp166 juta,” katanya.

Penjelasan dari Oloan, sambung Panca, agar uang itu disimpan Paul di brankasnya. Karena mereka punya beberapa kegiatan, seperti wasrik, press rilis, dan membeli satu unit sepeda motor untuk hadiah kepada Babinsa yang berhasil mengungkap kasus ganja.

“Besarnya tidak pernah dibahas dan setelah mendengar itu Paul menyampaikan di pengadilan. Jadi, tidak ada kata-kata atas perintah Kapolrestabes Medan,” pungkasnya. (Dwi)

Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Temukan Tewas Dalam Kolam Ikan

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan warga Jalan Setia Budi Lingkungan II Kelurahan Brohol Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi ditemukan tewas disebuah kolam milik warga, Sabtu (22/1).

Penemuan mayat perempuan paruh baya ini sempat menghebohkan warga sekitar, pasalanya warga yang tinggal disana tinggal mengenal identitas perempuan tersebut. Wanita tersebut diduga adalah perempuan kurang waras.

Salah seorang warga yang menemukan jasad mayat perempuan, Nirwanuddin mengatakan dirinya sedang melaksanakan bersih bersih diperkarangan rumah pada saat membersihkan pekarangan samping rumah tersebut saksi melihat mayat Mrs X di samping rumahnya tepatnya di kolam ikan.

“Karena curiga mayat tersebut mayat siapa, saya memanggil adik saya (Nur Cahaya) untuk memberitahukan kepada yang berwenang bahwa ada mayat berada disamping rumahnya tepatnya dikolam ikan,” papar Nirwanuddin.

Kemudian Nur Cahaya melaporkan kejadian tersebut kepada Kepling dan selanjutnya Kepling melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Rambutan.

Diakui Nur Cahaya, warga sekitar sini sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB melihat korban berada diseputaran lingkungan II dan saat itu, kondisi korban berjalan sudah dalam keadaan tertahti yang dimungkinkan sakit.

Kapolsek Rambutan AKP H Samosir membenarkan penemuan mayat perempuan tanpa identitas di kolam ikan milik warga, saat korban ditemukan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. “Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr Kumpulan Pane guna dilakukan visum,” jelas AKP H Samosir. (ian)

Keterangan Foto:
EVAKUASI : Pihak Kepolisian Polsek Rambutan bersama Tim Inafis Polres Tebingtinggi melakukan evakuasi penemuan mayat perempuan paruh baya.

Antisipasi Penyebaran Omicron, Pengawasan 7 Pintu Masuk Sumut Diperketat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440.443/1086/DINKES/1/2022 yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 termasuk dengan munculnya satu Varian of Concern (VoC) atau varian Omicron (B.1.1.529).

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, surat edaran tersebut dikeluarkan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, termasuk dengan munculnya varian Omicron. Menurutnya, varian baru corona ini berpotensi menular lebih cepat, dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kemampuan kekebalan dan efektivitas vaksin serta bukti awal peningkatan risiko jika dibandingkan dengan varian lainnya.

Dalam rangka antisipasi dan deteksi dini varian Omicron di Indonesia maka perlu dilakukan penguatan langkah-langkah deteksi dini untuk skrining kasus melalui pemeriksaan laboratorium. Maksud dari surat edaran ini, untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus Covid-19 varian Omicron,” kata Aris, Jumat (21/1).

Aris menyebutkan ada beberapa daerah yang menjadi titik pintu masuk ke wilayah Sumut, diantaranya Asahan, Tanjungbalai, Batubara, Medan, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Sibolga. Karena itu, diharapkan melakukan pengetatan di pintu masuk tersebut terkait pejalan luar negeri dan di perbatasan antar provinsi terkait pejalan kaki dalam negeri untuk mengantisipasi masuknya varian baru corona.

“Perlu kerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemeriksaan PCR bagi setiap pelaku perjalanan dari luar negeri. Apabila ditemukan hasil PCR positif, pelaku perjalanan luar negeri harus rujuk resimen ke laboratorium Whole Genome Sequencing (WGS),” sebutnya.

Disampaikan Aris, seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang bergejala maupun tidak bergejala harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan corona. Selain itu, harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam waktu 1×24 jam untuk penemuan kontak erat.

Setelah ditemukan, setiap kontak erat varian Omicron wajib segera dilakukan karantina selama 10 hari di fasilitas karantina terpusat dan pemeriksaan entry dan exit test menggunakan pemeriksaan PCR dengan selang waktu 10 hari. Jika hasil pemeriksaan PCR positif, maka harus dilanjutkan pemeriksaan S-Gene Target Failure (SGTF) di laboratorium BTKL Medan. “Apabila hasilnya positif dilanjutkan pemeriksaan WGS di laboratorium terdekat, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/4842/2021 tentang jejaring laboratorium surveilans genomen virus SARs-CoV-2,” jelasnya.

Aris menambahkan, kepada dinas kesehatan kabupaten/kota diminta melakukan pencatatan dan pelaporan serta berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kasus Omicron. “Pembiayaan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan corona varian Omicron dan karantina terpusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkasnya. (ris)

Bupati Langkat Pakai Jasa Keluarga dan Kolega Kutip Fee Proyek

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, ternyata menggunakan jasa keluarga dan kolega untuk meraup keuntungan dari sejumlah proyek yang ada di Kabupaten Langkat. Hal ini terungkap dalam pemeriksaan sementara yang dilakukan KPK,

Seperti halnya dalam kasus ini, Bupati Langkat menggunakan jasa sang kakak, Iskandar Perangin-angin untuk mengumpulkan pundi-pundi uang lewat fee proyek. Setiap pemenang proyek akan dimintai uang 15 persen hingga 16,5 persen dari anggaran proyek. Untuk pemenang proyek yang ikut lelang, dipatok 15 persen. Sementara untuk penunjukan langsung, dipatok 16,5 persen.

Terkait kasus tersebut, tersangka Muara Perangin-angin memenangkan tender proyek infrastruktur Kabupaten Langkat senilai Rp4,3 miliar. Penunjukan Muara sebagai pemenang proyek diduga berkat campur tangan Iskandar. Setelah dinyatakan menang, Muara pun menunaikan kewajibannya menyetor fee sesuai yang diminta.

Bahkan, Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat ternyata menggunakan perusahaan sang kakak, Iskandar untuk mengerjakan proyek pemerintah di Kabupaten Langkat. “Ada juga beberapa proyek yang dikerjakan saudara TRP melalui perusahaan milik ISK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Kasus tersebut terungkap setelah KPK mendapatkan informasi rencana suap oleh Muara Perangin-angin kepada sejumlah orang kepercayaan Bupati Langkat. Mereka yang diutus Bupati Langkat, diantaranya adalah Marcos Surya Abadi disebut-sebut Wakil Ketua MPC organisasi kepemudaan, anak buah Terbit Rencana yang juga kontraktor. Serta Isfi Syahfitra, dan Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat, Sujarno.

Sementara Bupati Langkat dan kakaknya, Iskandar menunggu di lokasi lain. Para tersangka tak menyadari jika KPK mengawasi gerak-gerik mereka termasuk membuntuti Muara Perangin-angin saat mengambil uang tunai di bank.

Setelah mengambil uang tunai, Muara datang ke warung kopi untuk menyerahkan uang suap sejumlah Rp786 juta kepada Marcos, Sujarno dan Isfi. KPK pun langsung mengamankan mereka dan digelandang ke Polers Binjai.

 

Tak Yakin Pembunuhan Karakter

Peristiwa operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, yang notabene Ketua DPD Partai Golkar Langkat, mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pakar Partai Golkar H R Agung Laksono. Agung mengaku turut prihatin atas peristiwa itu.

“Saya turut prihatin terjadi peristiwa itu, setelah sebelumnya Wali Kota Bekasi (Rahmat Effendi) mengalami hal yang sama,” kata Agung saat berkunjung ke Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Jumat (21/1) petang.

Agung mengaku tidak yakin peristiwa yang menimpa kader Golkar tersebut sebagai upaya pembunuhan karakter. “Sempat terlontar, ini jangan-jangan sebuah desain, sebuah rekayasa terhadap kader Golkar dalam rangka mendiskreditkan, pembunuhan karakter untuk melumpuhkan, menurunkan semangat dan moril,” ungkapnya.

Menurut Agung, dia tidak sependapat dengan opini seperti itu. “Saya kira pandangan seperti itu kurang sependapat, tidak terlalu percaya dengan pendapat seperti itu. Walaupun, memang bisa saja terjadi tetapi saya percaya tidak demikian dan saya tidak yakin terhadap desain seperti itu. Karena, tidak akan dilakukan oleh suatu lembaga penegak hukum manapun tanpa ada bukti-bukti,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dalam peristiwa itu ada opini seolah-olah arahnya ke ‘warna kuning’ saja, dengan tujuan untuk melemahkan. “Saya kira kita tidak perlu seperti itu, tidak perlu cemas karena kalaupun ada tentu harus kita lawan. Tapi, masalahnya ini saya yakin kalau hal itu tidak ada bukti-bukti maka tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi peristiwa tersebut kalau yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal yang tergolong tidak pidana,” sebutnya.

Agung berharap, mari sama-sama mengingatkan kepada semua kader Golkar untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. “Memang ini mudah sekali, dari komponen-komponen masyarakat yang terkena tindakan tersebut umumnya tertinggi adalah kepala daerah. Makanya, ini diperlukan agar kita berusaha sebaik mungkin dan masih ada waktu sekitar 2 tahun untuk memperbaiki. Artinya, mencegah agar bagaimana hal itu tidak terulang kembali,” jelasnya.

Disampaikan Agung, para kader Golkar jangan dihantui dengan peristiwa itu, sehingga melemahkan semangatnya. “Kita harus tetap bersemangat tinggi dan bagaimana membangun spirit kita untuk meraih kemenangan (dalam Pemilu 2024),” ucap dia.

Lebih lanjut Agung mengatakan, Golkar dalam segi partai politik di tanah air ini, berada posisi kedua setelah PDI Perjuangan. Untuk berada di posisi kedua, tentu tidak mudah karena banyak tekanan dan tantangan. “Partai Golkar memiliki modalitas politik yang besar. Saya percaya kalau dirancang dengan sebaik-baiknya, dilandaskan basis persatuan dan kesatuan serta semangat kebersamaan, maka bisa kita atasi,” tegasnya.

Di Sumatera Utara, Agung menambahkan, Partai Golkar memiliki modalitas politik tambahan yaitu kemenangan Pilkada terbesar (tahun 2018). “Ini semua tentu harus dijadikan dasar kita memiliki kekuatan untuk merebut kemenangan itu dalam tiga agenda politik bangsa tahun 2024, yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah,” pungkasnya. (bbs/ris)

 

 

Teks foto:

M IDRIS/SUMUT POS

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar H R Agung Laksono memberi arahan kepada kader Golkar saat berkunjung ke Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Jumat (21/1) petang.

 

 

 

Terkendala Keterbatasan Anggaran, Kapasitas Sport Center Sumut Cuma 50 Ribu

Edy Rahmayadi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga Januari 2022, Stadion Sepakbola Sumut di kawasan Sport Center Sumut, Desa Sena, Deliserdang, yang akan digunakan untuk perhelatan akbar PON XXI tahun 2024, belum juga dibangun. Namun, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah mengungkapkan perubahan desainnya, yakni dari rencana sebelumnya berkapasitas 75.000 tempat duduk penonton, kini menjadi Cuma 50 ribu saja.

“Hanya perlu saya informasikan saudara-saudaraku, yang rencana 75.000 kapasitas penonton, itu diubah menjadi 50.000,” kata Edy kepada wartawan di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (21/1).

Namun suatu saat nanti, jika kondisi keuangan memungkinkan, kapasitas tempat duduk itu akan dikembalikan ke desain awal, yakni 75.000 penonton. “Tetapi ada space, nanti kita ada uang, kita tambah 25.000. Ini persoalan, persoalan anggaran,” ujar Edy lagi.

Lalu kapan dimulai pembangunan stadion itu?. Gubernur Edy mengatakan secepatnya karena pembangunannya membutuhkan waktu 3 tahun. Karena itu dalam satu dua bulan ini, pembangunannya harus sudah dimulai.

Meski begitu, pembangunannya harus menunggu selesainya proses perubahan status lahan dari saat ini hak milik, menjadi Hak Penggunaan Lain (HPL), yang saat ini sedang dalam proses di BPN. Lebih lanjut dikatakan Edy, stadion itu harus sudah rampung pada Januari 2024. “Karena stadion tak bisa dibangun mendadak, segera gitu, tak bisa. Rumputnya saja itu 18 bulan, rumputnya saja, jadi cukup panjang,” jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur Edy mengatakan, perencanaan pembangunan Sport Center Sumut, sedang dirapatkan di Kementerian Bappenas RI, khususnya untuk stadion sepak bola. “Hari ini masih dirapatkan di Bappenas, khusus untuk stadion. Tapi untuk venue-venue yang lain akan dibangun oleh Dispora, akan dibangun secara multiyears dari 2022 ini dan 2023,” ujar Edy. (mbc)

Terkait Suntikan Vaksin Kosong untuk Anak SD, Polisi Periksa 5 Saksi

PAPARAN: Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak didampingi Wakapolda Sumut Bambang Hartanto saat menyampaikan paparan kasus vaksin kosong yang disuntikkan kepada siswa SD di Medan, Jumat (21/1) malam.dewi/sumu tpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang vaksinator, menyuntikan vaksin kosong kepada seorang siswa SD Dr Wahidin di Medan Labuhan, bikin heboh. Direktorat Reskrimum Polda Sumut sudah memeriksa 5 saksi dalam kasus ini. Kelima saksi tersebut yakni 3 orang tim tenaga kesehatan, orang tua siswa, dan penginput data peserta vaksinasi.

DIREKTUR Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Polda Sumut bersama Polres Belawan, Labfor Polda Sumut, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumut dan Kota Medan, tengah mendalami kasus yang viral di media sosial tentang adanya tim medis yang memberikan vaksin kosong kepada siswa sekolah dasar saat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun pada Senin (17/1/2022) lalu, di SD Wahidin, Kecamatan Medan Labuhan.

“Kami sampaikan prosesnya masih berjalan dengan melibatkan beberapa ahli, labfor, dalam menganalisa dan melakukan perbandingan tentang video viral tenaga kesehatan menyuntik vaksin kosong kepada siswa itu,” ungkap Hadi.

Ia menerangkan, dalam kasus viral itu, Polda Sumut bersama Polres Belawan telah menyita barang bukti berupa jarum suntik bekas, daftar agenda peserta vaksinasi serta rekaman video saat pelaksanaan vaksinasi. “Tentunya dalam mengungkap kasus ini, Polda Sumut dan Polres Belawan akan bersinergi dengan Pemprovsu, Pemko Medan dalam mendukung program pemerintah pusat percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kombes Pol Hadi Wahyudi, menambahkan, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun diadakan di SD Wahidin, Kecamatan Medan Labuhan. “Ada 500 anak yang mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan Polres Belawan dengan melibatkan tim medis dari RS Delima Martubung,” pungkasnya.

Sementara, dokter G yang melakukan vaksinasi terhadap murid SD Dr Wahidin tersebut langsung meminta maaf. “Kepada pihak Polri, kepada masyarakat, kepada IDI Sumut, dan IDI Medan, saya mohon maaf atas kesilapan yang saya perbuat ini,” kata dokter G dengan wajah tertunduk.

Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, dokter G mengenakan kerudung berwarna putih dan terusan hitam serta masker putih. Saat ditanya wartawan, apakah benar dia menyuntikkan vaksin kosong kepada siswa SD tersebut, dia tidak menjawab.

Menkes Minta Diproses

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kasus yang videonya sempat viral di media sosial itu. Budi menyayangkan kejadian tersebut. Dirinya mengingatkan kerja tenaga kesehatan (nakes) merupakan pengabdian bagi kemanusiaan, serta beratnya pertanggungjawabannya nanti. “Duh, aku bilang inikan vaksinasi, kita kerja bukan hanya untuk diri kita, tapi urusannya kemanusiaan. Ya harus ngertilah suatu saat kita akan mati. Nanti ditanya sama yang di Atas pertanggungjawabannya bagaimana,” kata Budi, di sela peninjauan vaksinasi jimpitan plus di SD Muhammadiyah Jogodayoh, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Jumat (21/1).

Oleh sebab itu, Budi meminta kasus tersebut ditindaklanjuti dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Budi meminta kepada seluruh nakes dan vaksinator agar betul-betul menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan penuh kejujuran. “Saya bilang yang itu sih harusnya nanti kita proses secara resmi. Tapi itu juga imbauan buat teman-teman yang lain tolong jangan begitu deh,” ujarnya.

“Karena itu merupakan hal yang sangat tidak bermanfaat dan menurut saya sih ya berdosa kita sebagai manusia,” lanjut Budi.

Sementara, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi juga meminta agar pelaku dihukum. “Tidak boleh. Kalau salah, pasti kita hukum,” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Edy juga menyayangi sikap dari vasksinator yang menyuntiknya vaksin kosong itu ke siswa SD. “Mencederai orang, itu namanya,” ketusnya.

Disanksi IDI Medan

Sementara, Sekretaris IDI Medan dr Ery Suhaimi mengatakan, akan ada sanksi bagi para tenaga medis yang bekerja tidak sesuai dengan anjuran pemerintah dan prosedur kesehatan. Menurut dia, sanksi tersebut terbagi dalam dua macam yakni ringan hingga berat.

“Jika terbukti bersalah, itu dilihat dari sisi kesalahannya dulu. Jika ringan, hanya diberikan berupa teguran. Tapi, jika berat maka bisa dengan penangguhan atau dicabut izin praktiknya,” kata Ery kepada wartawan, Jumat (21/1).

Ery mengaku, sejauh ini untuk permasalahan vaksinasi kosong yang diberikan kepada siswa masih dilakukan investigasi. “Kami dari organisasi profesi juga akan lakukan investigasi terkait masalah itu, tentu ada proses hukum dari Polres Pelabuhan Belawan. Kami juga akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan yang menyelenggarakan koordinator dari tenaga medis vaksinator tersebut,” ungkapnya.

Diutarakan Ery, sejauh ini pihaknya juga akan memanggil dokter yang bersangkutan. “Kita belum bisa menentukan apakah ada unsur kelalaian disitu. Namun, tentu kita dari organisasi profesi akan mendalami lebih lanjut dan akan memanggil dokter yang bersangkutan,” ucap dokter spesialis bedah ini.

Dia mengimbau, agar seluruh tenaga vaksinator maupun tenaga medis agar menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. “Dokter itu tugasnya mengabdi untuk masyarakat. Saya yakin, mungkin tidak ada niat sama sekali mencelakakan vaksinasi ini. Karena itu, tetap semangat membantu pemerintah dan stakeholder lain menjalankan vaksinasi. Tapi, bekerjalah dengan standar yang ada serta lebih hati-hati, teliti dan mengikuti aturan sesuai standarnya,” tandas Ery.

Bukan Gawean Pemko Medan

Terpisah, Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengaku sangat menyayangkan peristiwa terjadinya penyuntikan vaksin kosong tersebut. Atas peristiwa itu, Bobby langsung meminta petugas dan penanggungjawab kegiatan untuk bertanggung jawab. “Dokter, perawat, dan penanggungjawab kegiatan tersebut harus bertanggungjawab atas kejadian ini,” kata Bobby saat diwawancara wartawan di Balaikota Medan, Jumat (21/1).

Dikatakan Bobby, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kadis Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah, pelaksanaan vaksinasi di sekolah tersebut bukan digelar Pemko Medan. Begitu juga dengan petugas yang melakukan penyuntikan vaksin, bukan dari tenaga kesehatan Puskesmas di bawah naungan Pemko Medan. “Bukan kami tidak mau bertanggungjawab, tapi yang melakukan vaksinasi itu bukan pihak kami (Pemko Medan). Kami akan bertanggungjawab penuh atas kejadian ini, apabila itu memang kami yang melakukan,” ujarnya.

Untuk itu, terang Bobby, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Polres Belawan dan Kapoldasu terkait kejadian ini. Saat ini, petugas ataupun pihak yang terlibat telah diperiksa atas kejadian ini. Bobby pun berharap, pemeriksanan dapat dilakukan selurus-lurusnya dan sesegera mungkin.

Tak cuma itu, Bobby pun mengaku telah meminta pendapat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait hal ini. “Kita minta pemeriksaan ini dilakukan selurus-lurusnya, apakah karena kelelahan, lalai dan lain-lain. Kita tunggu hasil pemeriksaannya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah, mengatakan bahwa video viral soal vaksin diduga kosong yang disuntikkan kepada murid SD Wahidin Kecamatan Medan Labuhan bukan merupakan program yang dilakukan Pemko Medan.

Dikatakan Taufik, proses vaksinasi di SD tersebut dilaksanakan Polsek Medan Labuhan dengan tenaga kesehatan dan vaksinator yang mereka undang sendiri. “Iya soal vaksinasi yang diduga kosong itu terjadi di SD Wahidin yang dilaksanakan Polsek Medan Labuhan, di bawah Polres Belawan. Kabarnya sekarang sedang mereka telusuri dan penyelidikan,” ucapnya. Taufik pun memastikan, Nakes yang bertugas sebagai vaksinator di dalam video tersebut bukan lah nakes dari Dinkes Kota Medan. “Nakes mereka sendiri yang undang, saya cek bukan dari Puskesmas kita atau Faslitas Kesehatan punya pemerintah,” ujarnya.

Taufik juga mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait hal ini. “Saya sudah kontak Pak Wali dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Memang ini jadi atensi tinggi Pak Wali agar benar-benar diusut, sebab Pak Wali sangat mengkhawatirkan warganya,” tuturnya.

Dijelaskan Taufik, dari hasil pemeriksaan dan koordinasi dengan Polres, ada dua anak yang baru di dapatkan menerima vaksin kosong. Namun diduga, akan ada lagi laporan vaksin kosong kepada anak lain. Tak cuma itu, penyuntik vaksinator tersebut merupakan seorang dokter yang bekerja di salah satu Rumah Sakit swasta di Kota Medan. “Vaksinator merupakan seorang dokter, bukan nakes atau perawat. Dia bekerja di salah satu rumah sakit di Medan,” jelasnya.

Menurut Taufik, dari jumlah vaksin yang akan di suntikkan di hari tersebut, masih tersisa 5 vial. “Informasinya masih berlebih 5 vial lagi, satu vial itu bisa untuk 10 dosis anak. Jadi masih banyak sisa vaksin di SD tersebut. Targetnya di sekolah itu 500 anak, tapi yang sisa itu 5 vial, jadi ada sekitar 50 anak yang belum tahu kejelasannya apakah sudah vaksinasi atau seperti apa,” ungkapnya.

Untuk itu, Taufik menjelaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan mengunjungi sekolah yang bersangkutan dan akan memanggil tenaga kesehatan tersebut. “Kita akan kunjungi sekolah untuk meninjau langsung dan pastinya dalam waktu dekat juga setelah dari pemeriksaan selesai, kami akan panggil petugas tersebut secara etika profesi kedokteran melalui IDI Medan nantinya,” pungkasnya.

Terpisah, Polres Pelabuhan Belawan diminta segera mengumumkan hasil pemeriksaan kasus dugaan suntik vaksin kosong di sekolah Dr Wahidin Sudirohusodo, Medan Labuhan. “Saat ini masyarakat banyak yang resah terkait kasus itu bagaimana kebenarannya. Maka pihak Polisi diharapkan segera mengumkan hasil pemeriksaan ke publik,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST kepada wartawan, Kamis malam, (20/1).

Dikatakan Haris, peristiwa itu akan sangat mengganggu proses suksesnya pelaksanaan Vaksin Covid-19 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun. “Sudah banyak masyarakat yang memberikan mosi tak percaya malah timbul lagi kasus seperti ini, “kesal Haris.

Ditambahkan Haris yang duduk di Komisi II DPRD Medan membidangi kesehatan itu, pihaknya akan memanggil Nakes yang bertugas memberikan pelayanan di sekolah dimaksud. “Dinas Kesehatan dan nakesnya akan segera kita panggil guna mengetahui duduk persalannya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebuah video yang menunjukkan seorang petugas kesehatan (vaksinator) menyuntikkan vaksin ke siswi SD dengan suntikan kosong seketika viral. Video itu beredar secara berantai di berbagai akun media sosial, Kamis (20/1) siang. Dalam video tersebut, tampak petugas kesehatan yang mengenakan celana krim dan baju merah membuka sebuah jarum suntik yang masih baru. Wanita itu lalu mengangkat lengan baju bocah SD tersebut dan menyuntikkannya tanpa memasukkan cairan vaksin. (dwi/gus/ris/map)

 

 

 

Jaga Kamseltibcar, Sat Samapta Polres Asahan Atur Lalin

ATUR LALIN: Personel Sat Samapta Polres Asahan atur lalin.DERMAWAN/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) arus lalu lintas di pagi hari, personel Sat Samapta Polres Asahan ikut mengatur arus lalu lintas di jalan raya, Jumat (21/1).

Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH menyampaikan, kegiatan pengaturan arus lalu lintas sebagai kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan merupakan tugas serta tanggung jawab sebagai anggota Polri dengan melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas demi tercipta arus lalin yang aman, tertib dan lancar.

“Selain itu, kesempatan berinteraksi dengan masyarakat melalui pemberian pelayanan simpatik dan menerima kritik serta saran tentang pelaksanan tugas pengaturan lalu lintas di jalan,”kata Putu Yudha Prawira.

Personel Sat Samapta Polres Asahan juga memberikan imbauan kepada pengguna jalan, agar selalu mematuhi protokol Kesehatan (Prokes) dengan disiplin memmakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak aman. (dat/han)

Pemkab Dairi Canangkan Vaksinasi Booster Covid-19

CANANGKAN: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kadis Kesehatan, dr Henry Manik, Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani dan Unsur Forkopimda melakukan pencanangan vaksinasi dosis 3 usia 18 tahun keatas di Sopo Godang HKBP Sidikalang, Kamis (20/1).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS. .

DAIRI, SUMUTPO.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mulai mencanangkan/lounching vaksinasi lanjutan (Booster) untuk usia 18 tahun ke atas yang dimulai dari Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, diikuti Kepala Dinas Kesehatan, dr Henry Manik, Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani Simarmata serta Unsur Forkopimda di Sopo Godang HKBP Sidikalang, Kamis (20/1).

Kepala Dinas Kesehatan Dairi, dr Henry Manik menerangkan, pelaksanaan vaksinasi tahap tiga sudah dimulai kepada masyarakat. Setelah pencananganan ini, vaksinasi lanjutan akan dilaksanakan di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi. “Pencanangan vaksinasi booster untuk usia 18 tahun ke atas hari ini, kerja sama Dinkes Dairi dengan Puskesmas Batangberuh, Puskesmas Hutarakyat serta Pemerintah Kecamatan Sidikalang yang menargetkan untuk 1000 orang divaksin,”beber Henry.

Untuk syarat penerima vaksinas tahap 3, lanjut Henry, interval suntikan dosis 2 dan 3 adalah 6 bulan. Dan target penerima booster sebanyak 22 ribu orang. Sementara tim vaksinator terdiri dari 5 tim yakni dari Dinkes Dairi, Puskesmas Batangberuh, Puskesmas Hutarakyat dan TNI-Polri.

Pelaksanaan vaksin dosis 3 menyediakan vaksin jenis astra jeneca, vvaizer, moderna dan ketersedian vaksin anak sinovac. “Secara umum capaian vaksinasi Kabupaten Dairi sudah 82,22%,”pungkasnya. (rud/han)

Bupati Nisel Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

DILANTIK: Bupati Nisel Hilarius Duha saat melantik dan mengambil sumpah para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.EURISMAN/SUMUT POS.

NISEL, SUMUTPOS.CO – Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha mengambil sumpah dan melantik sejumlah pejabat pimpinan Tinggi Pratama Eselon II B di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Jalan Arah Sorake KM. 5 Teluk Dalam, Kamis(20/1) sore.

Dalam arahannya, Bupati Hilarius Duha meminta para pejabat yang dilantik mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam situasi dan kondisi apapun, serta mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Kepada para pejabat yang dilantik, Hilarius Duha juga menegaskan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan harus mampu diimplementasikan, di antaranya adalah mengutamakan tugas kedinasan dan bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat dalam mewujudkan Nias Selatan maju dan masyarakat sejahtera, serta patuhi segala aturan dan hindari diri dari perbuatan tercela.

Pelantikan tersebut juga dihadiri sejumlah Forkompimda Nisel seperti Danlanal Nias, Wakil Bupati Nias Selatan, Sekwan DPRD Nisel dan Rohaniawan. (mag-10/han)

BNN Asahan akan Tegas Berantas Narkoba, Minta Dukungan PWI dan Jurnalis

dermawan/sumut pos SERAHKAN: Ketua PWI Asahan, Indra Sikoembang menyerahkan plakat kepada Kepala BNN Asahan AKBP Budi Bakhtiar.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Narkotika (BNN) Kabupaten Asahan AKBP Budi Bakhtiar AMK, SH, MH, M.Sc menyatakan, pihaknya akan tegas tanpa pandangbulu dalam memberantas penyalagunaan narkoba di Kabupaten Asahan.

Hal itu disampaikan AKBP Budi Bakhtiar saat menerima kunjungan para pengurus dan anggota PWI Kabupaten Asahan.

“Kami berharap PWI mendukung program BNN Asahan dan kami juga minta segera laporkan jika ada yang menyalahgunaan narkoba,”kata AKBP Budi Bakhtiar di ruang kerjanya, Jalan Taufan Kelurahan Sei Renggas Kisaran, Kamis(20/1).

Dijelaskannya, didampingi Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi Yudi Purwana dan penyuluh Narkoba Ahli Muda Rindu Wilya, pihaknya juga telah menggelar beberapa kegiatan sosialisasi bahaya dampak dari penyalahgunaan narkotika di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Asahan. Dan telah melakukan penindakan kepada sejumlah tersangka pengguna dan bandar narkoba di Kota Kisaran.

Mantan Kepala BNNK Kota Cirebon itu juga mengharapkan dukungan dari PWI Asahan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Asahan.

“Saya harap PWI Asahan dapat mendukung kami, segera laporkan ke kami jika ada yang mengunakan barang haram tersebut”pintanya.

“Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan razia ketempat yang kami curigai, kami minta rekan Wartawan dapat mendukungnya,” papar Budi Bakhtiar mengakhiri.

Sementara Ketua PWI Asahan Indra Sikoembang mengucapkan terimakasih atas sambutan Kepala BNNK Asahan, dan mendukung program serta membantu BNN dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Asahan. (dat/han)

1...2,7872,7882,789...15,753Page 2,788 of 15,753

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor