25 C
Medan
Sunday, February 1, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2792

Wujudkan Medan Medical Tourism, Wali Kota Minta Dukungan PDGI

AUDIENSI: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat menerima audiensi PDGI Kota Medan.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution mengajak dokter gigi yang tergabung dalam Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Medan, mendukung Pemko Medan untuk mewujudkan ibukota Sumatera Utara menjadi wisata kesehatan (Medan Medical Tourism).

Selain mendorong bangkitnya sektor pariwisata, juga dapat mencegah warga yang selama ini cenderung berobat ke luar negeri.

“Saya mengajak PDGI Kota Medan berkolaborasi untuk mewujudkan Medan Medical Tourism,” kata Bobby Nasution ketika menerima audiensi Pengurus Cabang PDGI Kota Medan di Balai Kota Medan, Selasa (18/1).

Diungkapkan Bobby, keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilakukan selama ini sehingga berhasil membawa Kota Medan ke Level 1 Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), merupakan salah satu bukti penanganan kesehatan yang dilakukan di Kota Medan tidak kalah dengan negara lain.

Selain itu, lanjutnya, Medan juga memiliki faktor pendukung lainnya seperti jumlah penduduk, aklomasi, aksesibilitas maupun peralatan rumah sakit yang dimiliki. Dengan dukungan yang diberikan semua pihak, termasuk PDGI, orang nomor satu di Pemko Medan optimis Medan Medical Tourism dapat terwujud.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution juga mengungkapkan, dokter gigi paling terdampak dengan pandemi Covid-19. Kondisi itu, jelasnya, membuat dokter gigi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, masyarakat takut berobat gigi karena penyebaran virus Corona diketahui melalui hidung dan mulut.

“Alhamdulillah, kondisi di Kota Medan semakin membaik. Kegiatan yang dilakukan juga sudah seperti sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Meski demikian kita tidak boleh abai dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan (prokes),” ungkapnya seraya berharap agar kegiatan dokter gigi dapat normal kembali.

Sebelumnya, Ketua PDGI Kota Medan Drg Meriah Ukur Sembiring didampingi Drg Ranu Putra selaku Sekjen dan Drg Adi Wika Prasetya selaku Ketua Panitia menjelaskan, kedatangan mereka untuk mengundang Wali Kota hadir dalam acara memperkenalkan Kepengurusan PDGI Medan sekaligus seminar yang akan digelar 4-5 Februari di Tiara Convention Hall.

Meriah menjelaskan, kepengurusan mereka sebenarnya sudah habis namun akibat pandemi Covid-19, pelantikan kepengurusan baru ditunda. Setelah mendapat informasi kegiatan tatap muka sudah diizinkan, makanya PDGI Kota Medan akan memperkenalkan Kepengurusan yang baru sekaligus menggelar seminar.

“Kami berharap agar Bapak Wali Kota dapat hadir. Selain memberikan semangat, kami juga berharap kehadiran Pak Wali dapat meningkatkan trust di tengah masyarakat agar tidak takut berobat gigi. Ditambah lagi PDGI telah menyiapkan prokes yang ketat dalam melayani masyarakat yang berobat gigi,” ungkap Meriah.

Selanjutnya, Meriah juga menyambut baik ajakan kolaborasi Wali Kota untuk mewujudkan Kota Medan menjadi Medical Tourism. “PDGI siap berkolaborasi mendukung Medan menjadi Medical Tourism. Untuk mewujudkan hal itu, kita akan terus meningkatkan pelayanan,” paparnya. (rel/map/ila)

Operasi Pasar Minyak Goreng Murah, Warga Senang karena Sangat Terbantu

OPERASI PASAR: Ratusan warga Medan terlihat antusias membeli minyak goreng yang dijual seharga Rp14 ribu per liter pada operasi pasar yang digelar Pemko Medan Perdagangan di Pasar Petisah, Selasa (18/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Medan terlihat antusias membeli minyak goreng yang dijual seharga Rp14 ribu per liter pada operasi pasar yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan di Pasar Petisah, Selasa (18/1). Warga yang rela mengantre mengaku, adanya operasi pasar minyak goreng murah ini sangat terbantu.

Menurut pria yang berprofesi sebagai pengemudi Becak Bermotor (Betor), adanya pasar murah ini membantu dirinya dan para pengemudi Betor karena saat ini harga di pasaran minyak goreng sangat mahal. “Kami sangat bersyukur adanya operasi pasar minyak goreng murah ini, kami doakan Pak Bobby sehat dan operasi pasar ini terus berlanjut untuk membantu kami,” Ujar Indro sembari mengungkapkan dirinya sering mangkal di seputaran Pasar Petisah.

Ungkapan syukur juga disampaikan Raffda, warga yang tinggal di Jalan Sei Deli Medan Petisah. Dirinya tidak nyangka ada operasi pasar minyak goreng murah, sebab awalnya datang ke pasar Petisah untuk berbelanja namun melihat keramaian menggunggah hati untuk bertanya ternyata ada jual minyak goreng murah.

“Saya memang mau belanja kebutuhan, lihat keramaian saya bertanya, katanya minyak goreng murah. Alhamdulillah ada operasi pasar minyak goreng murah, karena di rumah pun kehabisan minyak goreng,” ujar wanita paru baya yang mengaku saat ini sudah tidak lagi bekerja.

Tidak hanya warga, operasi pasar minyak goreng murah yang digelar atas kerjasama Pemko Medan dan distributor minyak goreng, juga mendapatkan sambutan positif dari pedagang yang berjualan di Pasar Petisah.

Sedagkan Eli, seorang pedagang usai membeli minyak goreng murah mengaku, operasi pasar ini sangat membantu pedagang, karena saat ini harga minyak goreng mencapai Rp43 ribu per dua liter. Namun di operasi pasar minyak goreng 4 liter hanya Rp 56 ribu. “Kami (Pedagang) sangat lumayan terbantu adanya operasi pasar minyak goreng murah. Semoga program ini terus berlanjut sehingga kami dapat untung sedikit dari produksi hasil yang kami jual,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Damikrot yang hadir memantau pelaksanaan operasi pasar minyak goreng murah mengungkapkan, operasi pasar minyak goreng murah tahap kedua ini digelar mulai tanggal 18 sampai 20 Januari 2022 di 5 titik, yakni Pasar Petisah, Pasar Bakti, Pasar Titi Kuning, Pasar Jawa dan Pasar Tuntungan.

“Minyak Goreng per liternya kita jual Rp 14 ribu. Tiap titik kita akan menjual minyak goreng sebanyak 5.000 Liter. Diharapkan adanya operasi pasar minyak goreng murah ini dapat membantu masyarakat kota Medan yang membutuhkan dan menstabilkan harga minyak goreng yang saat ini melonjak naik,” kata Damikrot sembari mengucapkan terima kasih kepada Distributor minyak goreng yang turut berpartisipasi pada Operasi pasar tersebut.

Sementara itu Dirut PUD Pasar Suwarno yang hadir dalam pembukaan Operasi pasar minyak goreng murah mengungkapkan, pihaknya siap berkolaborasi khususnya dalam hal menyediakan tempat untuk digelarnya operasi pasar minyak goreng murah di setiap pasar tradisional. (rel/map/ila)

Viral, Siswi SD Diduga Disuntik Vaksin Kosong

SUNTIK VAKSIN: Video diduga siswi SD disuntik vaksin kosong.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Siswi sekolah dasar diduga disuntik vaksin kosong. Dan informasinya, kejadian ini di duga di Kota Medan, di salah satu sekolah dasar. Kabar ini beredar di media sosial dan videonya viral, Kamis (20/1).

Video diduga suntik vaksin kosong tersebut berdurasi 26 detik. Dalam video itu, terlihat petugas kesehatan yang mengenakan baju berwarna merah dan rompi hitam membuka alat suntik baru dengan menggunakan kedua tangannya.

Setelah itu, petugas kesehatan tersebut mengangkat lengan baju siswi SD yang akan disuntik. Selanjutnya, langsung menyuntikkan ke lengan kiri siswi itu tanpa memasukkan cairan vaksin.

Kemudian, alat suntik tersebut dibuang ke dalam kotak pembuangan sampah. Sedangkan lengan bocah yang telah disuntik, langsung diberi kapas untuk menutup bekas suntikan.

Terkait kabar video suntik vaksin kosong tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah mengaku pihaknya akan segera menelusuri kebenarannya.

s“Saya belum tahu, tapi nanti saya akan cek dulu. Kami dari Dinkes Medan akan menelusuri lebih lanjut,” kata Taufik.

Taufik mengaku, sangat menyayangkan jika hal tersebut benar terjadi. Karena itu, akan menindak tenaga kesehatan jika benar yang terjadi di dalam video menyuntikkan vaksin kosong. “Kita pasti akan tindak, tapi harus tahu dulu kebenarannya,” tegas dia. (ris/ila)

PPP Titipkan Aspirasi Umat ke Ketua DPRD Tebingtinggi

SERAHKAN: Ketua DPC PPP Kota Tebingtinggi, Abdul Firman, saat menyerahkan titipan aspirasi umat Islam Kota Tebingtinggi kepada Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ketua DPC PPP Kota Tebingtinggi, Abdul Firman, menitipkan aspirasi dan perjuangan kemaslahatan umat Islam Kota Tebingtinggi kepada Ketua DPRD Tebingtinggi, Basyaruddin Nasution. Hal ini disampaikan di ruang kerja Ketua DPRD Tebingtinggi, Kamis (20/1).

Hal ini disampaikan, menurut Firman, karena pada periode ini partainya tidak memiliki kursi di DPRD Tebingtinggi. Sementara aspirasi umat Islam banyak disampaikan kepada pihaknya, saat konsolidasi partai kepada sejumlah tokoh masyarakat yang saat ini sedang berjalan.

“Meski kami tidak memiliki kursi di DPRD, tapi kami punya pemilih pada Pemilu 2019 lalu. Kami juga punya struktur dan simpatisan partai. Banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami ketika kami turun ke lapangan. Makanya kami titipkan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Tebingtinggi untuk diperjuangkan,” ungkap Firman.

Firman juga menjelaskan, upaya yang dilakukan pihaknya ini merupakan bagian dari komitmen PPP untuk terus memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam Kota Tebingtinggi.

Dia meyakini, kapasitas Basyaruddin Nasution sebagai Ketua DPRD Tebingtinggi, akan mampu memperjuangkan aspirasi umat Islam yang disampaikan PPP kepadanya.
“Kami haqqul yakin, dengan kapasitas beliau sebagai Ketua DPRD. Beliau akan mampu memperjuangkan aspirasi umat Islam Tebingtinggi yang kami titipkan,” kata politisi partai berlambang Kabah itu.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Tebingtinggi Basyaruddin Nasution, mengaku siap memperjuangkan aspirasi umat Islam yang dititipkan DPC PPP Kota Tebingtinggi.
Dia mengaku, hal ini merupakan suatu kehormatan baginya mendapatkan kepercayaan dari PPP.

Ke depan dia berharap, PPP dapat terus bersinergi dengan pihaknya, terkhusus dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Tebingtinggi.
Politisi Partai Golkar itu, juga meyakini, dengan semangat baru yang saat ini ditunjukkan oleh Abdul Firman dan kawan-kawan, PPP akan bangkit dan meraih kursi di DPRD Tebingtinggi pada Pemilu 2024 mendatang.

Turut mendampingi Abdul Firman pada acara itu, sejumlah petinggi DPC PPP Kota Tebingtinggi, di antaranya Sekretaris Aulia Hendri, Bendahara Yusriani Pulungan, Wakil Ketua Bidang Isu Strategis Zulkarni Said Harahap, Rahmawati Rawi, dan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil, Ali Arif. (rel/saz)

Satu Langkah Pasti, Maju untuk Menang

UANG SEKOTAK: Themis Simare-mare SH MH bersama tim menyerahkan sekotak uang pendaftaran calon ketua Peradi berupa uang pecahan Rp.2.000, Kamis (20/1).DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.

SUMUTPOS.CO – THEMIS Simare-mare SH MH mendaftarkan diri sebagai calon ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Medan. Pendaftaran dilakukan di Kantor DPC Peradi Medan Jalan Sei Rokan Medan, Kamis (20/1).

Themis Simare-mare datang didampingi calon sekretaris Peradi Medan Dr Dani Sintara MH bersama pendukung calon ketua Peradi Medan periode 2022-2027 tersebut.

Themis Simare-mare SH MH dan Dr Dani Sintara MH menjadi calon yang pertama mendaftar. Diprediksi, akan ada 3-4 calon ketua yang akan bersaing pada pemilihan yang dijadwal berlangsung Februari 2022 tersebut.

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi tiap calon ketua. Diantaranya bertaqwa pada Tuhan, sudah berpraktik sebagai advokat minimal lima tahun, pernah menjadi pengurus Peradi Medan minimal satu periode dan dukungan dari minimal 250 anggota Peradi Medan.

Syarat lain adalah tidak merangkap sebagai pejabat negara dan tidak menjadi pengurus partai politik. Tidak pernah menerima sanksi atau tindakan disiplin karena melanggar kode etik. Calon ketua pun tidak boleh pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4 tahun atau lebih.

Kemudian calon ketua Peradi diwajibkan minimal menyerahkan uang pendaftaran secara tunai senilai Rp.50 juta. Uniknya tim Themis Simare-mare menyiapkan pecahan uang kertas lembaran Rp.2.000.

Alhasil Ketua Panitia Pemilihan Ketua Peradi Medan periode 2022-2027 Syahrul Sitorus SH MH bersama tim panitia harus menghitung uang kertas pecahan Rp.2.000 yang disimpan dalam satu kotak tersebut selama lebih dua jam.

Jumlah uang yang dihitung hampir 24.500 lembar uang pecahan Rp.2.000 atau hampir Rp.49 juta. Kekurangan uang pendaftaran sekitar 1 juta lagi, dibayarkan tim Themis Simare-mare.

Saat mendaftar, calon Ketua Peradi Medan Themis Simare-mare dan calon Sekretaris Peradi Medan Dani Sintara mengusung tema: ”Satu Langkah Pasti, Maju untuk Menang. Bersama Kita Bisa”.

Calon Sekretaris Peradi Medan Dr Dani Sintara MH berterima kasih atas dukungan semua pihak. ”Kita menjadi pendaftar pertama. Proses pendaftaran calon ketua Peradi Medan masih dibuka hingga 26 Januari 2022,” katanya.

Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan debat kandidat pada 3 Februari 2022. Sedangkan proses pemilihan ketua dilaksanakan pada 12 Februari 2022.

Perlu diketahui bahwa pasangan Themis Simare-mare dan Dani Sintara dideklarasikan oleh para pendukung di Hotel Grand Kanaya Medan pada 23 November 2021. (dmp)

Transformasi Berbasis Digital dalam Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kemandirian nasional, terutama dalam upaya melalui kondisi pandemi saat ini, merupakan bekal Indonesia untuk keluar dari pandemi sebagai negara yang lebih kuat.

Pemulihan ekonomi nasional tidak terlepas dari pemulihan yang terjadi di sektor industri, karena sektor ini menopang 19,15% dari perekonomian nasional. Optimisme sektor industri masih terlihat di Triwulan IV-2021, ditandai dengan PMI Manufaktur kembali berada di wilayah ekspansif dengan mencatatkan angka 53,5 pada Desember 2021.

Utilisasi Industri Pengolahan juga terus meningkat dan mencapai yang tertinggi dengan capaian 67,6%. Impor Barang Modal dan Bahan Baku masing-masing tumbuh 23,1% dan 60,5% (yoy) pada November 2021. Seluruh indikator mencerminkan bahwa sektor industri kita semakin solid dalam menopang pemulihan ekonomi nasional.

Momentum perbaikan dari sektor industri ini, tentunya menjadi hal yang baik bagi para pelaku industri termasuk di dalamnya para insinyur dan akademisi di bidang ilmu Teknik Industri.

“Sebagaimana kita harus beradaptasi di masa pandemi, para insinyur Teknik Industri juga harus beradaptasi menghadapi era Industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan layanan konsumen secara global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual pada acara Puncak 50 Tahun Dies Natalis Teknik Industri – Institut Teknologi Bandung, Sabtu (15/01).

Salah satu yang menjadi fokus pengembangan Pemerintah yakni industri sektor kesehatan. Industri kesehatan termasuk di dalamnya industri farmasi, merupakan salah satu sektor yang sangat diutamakan terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia dalam sektor industri, Pemerintah juga mendorong terjadinya transformasi berbasis digital untuk menopang perkembangan industri kesehatan. Transformasi tersebut dapat berperan dalam memudahkan proses distribusi, penguatan jejaring kesehatan, mengefektifkan proses administrasi, dan mendukung performa yang lebih efektif serta efisien.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2021, Indonesia memiliki 241 industri manufaktur farmasi, 17 industri bahan baku farmasi, 132 industri kesehatan tradisional, dan 18 industri produk ekstraksi alam. Berbagai industri tersebut telah mengekspor produk farmasi dan alat kesehatan ke berbagai negara di dunia antara lain Amerika Serikat, Inggris, Vietnam, Belanda, Singapura, dan Korea Selatan.

“Dalam mendukung upaya pengembangan industri kesehatan, Pemerintah telah menyusun Peta Jalan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi bahan baku berteknologi tinggi,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga telah mendorong munculnya riset dan inovasi melalui Pendanaan Riset Inovatif Produktif yang dikelola oleh LPDP untuk para akademisi, serta menyediakan insentif Super Deduction Tax untuk para technopreneur yang melakukan kegiatan Litbang. Berbagai kebijakan ini dapat dimanfaatkan agar sektor industri nasional dapat melahirkan inovasi-inovasi yang diciptakan insinyur Teknik Industri.

Tujuan jangka panjang dari upaya ini adalah untuk mencapai kemandirian industri kesehatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menurunkan ketergantungan pada bahan impor.

“Dengan terus meningkatkan kemampuan teknikal, manajerial, komunikasi, dan memperkaya skill-set, saya yakin para Insinyur Teknik Industri mampu bersaing secara global dan memberikan sumbangsih besar bagi bangsa” pungkas Menko Airlangga. (frh/fsr/*)

Dua Cafe di Tanjungsari Disegel

Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Satpol PP Kota Medan dan Kecamatan Medan Selayang bersama gabungan TNI/Polri menutup paksa dengan cara menyegel dua cafe di Lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan pada Selasa (18/1) malam.

KasatPol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, penyegelan itu dilakukan setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat yang resah atas aktifitas yang terjadi di kedua cafe tersebut.

“Dasar kita melakukan penutupan atau penyegelan karena aduan masyarakat. Masyarakat resah, pengunjung di cafe itu beraktifitas sampai larut malam dan mengabaikan protokol kesehatan,” ucap Rakhmat, Rabu (19/1).

Akibatnya, masyarakat merasa keberatan dan mengalami gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Selain itu, kata Rakhmat, pada dua cafe tersebut juga terdapat minuman keras dan hiburan musik dengan suara keras hingga larut malam.

“Lalu kan kemarin itu pernah ada penembakan pakai soft gun disitu, korbannya mantan alumni kampus di kawasan itu, jadi orang kampus juga sudah bereaksi. Kita juga tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi disitu, dan akhirnya kita ambil tindakan dengan menyegel kedua usaha itu,” ujarnyan

Diterangkan Rakhmat, penyegelan itu akan dilakukan selama 14 hari. Selama 14 hari tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD terkait di Pemko Medan untuk meninjau apakah cafe tersebut memiliki izin atau tidak. Bila memiliki, juga akan ditinjau apakah perizinannya sudah sesuai atau tidak dengan aktifitas yang dilakukan di kedua cafe tersebut.

Lantas, apakah Pemko Medan akan mengizinkan cafe tersebut kembali dibuka bila memang memiliki izin meskipun masyarakat merasa resah atas keberadaan dan aktifitas di cafe itu? Kata Rakhmat, Pemko Medan akan membuka segel tersebut bila sudah 14 hari dan sudah ada mediasi serta kesepakatan antara masyarakat dengan pemilik usaha.

“Sekarang kan ada keluhan masyarakat, makanya saya minta pak camat kemarin untuk melakukan mediasi dengan masyarakat. Kalaupun dibuka, harus ada kesepakatan atau persyaratan yang dipenuhi agar masyarakat tidak lagi merasa resah. Kita lihat dulu, kita tinjau 14 hari ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Camat Medan Selayang Viza Fandhana yang ditemui di lokasi terlihat mengimbau pemilik cafe agar menutup usahanya sementara waktu. Meski pemilik cafe sempat melakukan protes, namun petugas tetap menyegel cafe tempat hiburan tersebut selama 14 hari mendatang.

Viza mengatakan, penutupan cafe memang telah sesuai atas aduan warga yang resah akan aktivitas disana.”Kita tutup sementara sesuai aduan warga yang ada disana karena mereka resah atas adanya aktivitas di cafe tersebut,” jelas Viza.

Viza menerangkan, pemerintah akan melakukan monitor dan mengevaluasi izin yang dimiliki pengusaha cafe tersebut. Apabila tidak memiliki izin, maka dapat dipastikan pemerintah akan menutup kedua cafe tersebut secara permanen.

“Sementara kita tutup 14 hari, kita akan cek bagaimana soal perizinannya ke pihak perizinan. Tentu pemerintah juga harus adil dengan memikirkan nasib pemilik cafe,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pada Selasa (18/1) malam, para petugas yang terdiri dari tim gabungan berkumpul di kawasan Jalan Tanjung Selamat sekitar Pukul 21.00 WIB, lengkap dengan mobil patroli.

Mengetahui hal itu, ratusan warga pun berbondong-bondong keluar dari rumah dan mendatangi lokasi cafe tersebut. Dengan sigap, para petugas membongkar cefe hiburan malam yang dianggap meresahkan warga tersebut.

Salah satu cafe yang ditutup adalah Nagetengi milik Ignatius Sinaga yang merupakan pelaku penembakan kepada petugas penjaga portal beberapa waktu lalu. Saat penutupan itu, warga terlihat beramai-ramai mengawal petugas saat menjumpai pemilik lokasi hiburan.

Sambil berjaga di luar gerbang cafe, masyarakat berteriak kepada para petugas agar segera membongkar cafe yang sudah sangat meresahkan warga sekitar. Para warga mengeluh, lokasi cafe sering dijadikan tempat menyediakan minuman keras yang mengundang banyak orang pendatang. “Bongkar saja pak. Sudah meresahkan memang, jadi tempat maksiat tempat ini sudah,” teriak masyarakat. (map/ila)

 

 

 

 

 

Tingkatkan Ekspor, Mendag Perkuat Kerja Sama Perdagangan Internasional

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus mendorong peningkatan ekspor sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan devisa dan memperkuat neraca perdangangan internasional. Untuk mendukung peningkatan penerimaan, selain merumuskan sejumlah kebijakan yang mempermudah ekspor, pemerintah juga terus meningkatkan perjanjian perdagangan dengan sejumlah negara yang berpotensi mendongkrak penerimaan devisa negara.

Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam “Konferensi Pers Outlook Perdagangan 2022” yang digelar secara virtual hari ini, Selasa (18/1). Turut hadir sebagai narasumber yaitu Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Muhammad Ikhsan, SE., MA.

Momentum pertumbuhan ekspor perlu dijaga mengingat capaian kinerja ekspor Indonesia pada 2021, yang terdiri atas ekspor migas dan nonmigas, telah memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah dengan nilai USD 231,54 miliar. Besaran ini bahkan mengalahkan nilai ekspor tertinggi Indonesia yang selama ini dicatatkan pada 2011 sebesar USD 203,50 miliar.

“Ekspor Indonesia di 2021 menembus angka USD 231,54 Miliar. Angka ini merupakan yang tertinggi, melampaui catatan nilai ekspor tertinggi Indonesia selama ini di 2011 yang sebesar USD 203,50 miliar,” ungkap Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan, nilai ekspor 2021 yang menjadi rekor baru ini didominasi oleh produk-produk manufaktur. Produk-produk tersebut adalah CPO dan turunannya, besi baja, produk elektronik dan elektronika, serta kendaraan bermotor dan suku cadangnya. “Empat dari lima produk ekspor utama di 2021 merupakan produk manufaktur,” kata Mendag Lutfi.

Secara rinci, lima komoditas ekspor nonmigas terbesar Indonesia pada 2021 adalah batu bara dengan nilai USD 32,84 miliar, CPO (USD 32,83 miliar), besi baja (USD 20,95 miliar), produk elektronik dan elektronika (USD 11,80 miliar), serta kendaraan bermotor dan suku cadangnya (USD 8,64 miliar).

Sementara itu, neraca perdagangan kumulatif Indonesia periode Januari–Desember 2021 mencatatkan surplus sebesar USD 35,54 miliar. Surplus tersebut diperoleh dari defisit neraca migas sebesar USD 13,25 miliar dan surplus neraca nonmigas sebesar USD 48,60 miliar. Nilai surplus nonmigas 2021 tersebut turut mencatatkan rekor sebagai surplus nonmigas terbesar sepanjang sejarah.

Bila dibandingkan dengan ekspor 2020 yang mencatatkan nilai USD 163,19 miliar, ekspor 2021 tumbuh hingga sebesar 41,88 persen. Di sisi lain, impor 2021 tercatat sebesar USD 196,20 miliar atau tumbuh 38,59 persen dibanding impor 2020 yang sebesar USD 141,57 miliar.

Mendag Lutfi menyampaikan, pada 2021 surplus perdagangan tertinggi Indonesia dengan negara mitra dicatatkan oleh perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 14,52 miliar, disusul dengan Filipina (USD 7,33 miliar), dan India (USD 5,62 miliar).

Sementara perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 2021 mengalami defisit sebesar USD 2,45 miliar. Namun, defisit ini berkurang hingga 68,84 persen dibandingkan pada 2020 yang sebesar USD 7,85 miliar.

Lebih lanjut Mendag Lutfi juga menyampaikan, Kemendag akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekspor di tahun 2022. Sejumlah tantangan yang menjadi perhatian utama Mendag Lutfi adalah kebijakan tapering off, hambatan logistik dunia, krisis energi, serta strategi menghadapi pandemi Covid-19.

“Indonesia memperhatikan kebijakan tapering off oleh Amerika Serikat. Selain itu, diharapkan penyelesaian gangguan logistik global akan lebih baik pada 2022. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi krisis energi dalam perekonomian global serta terus melakukan upaya pengendalian pandemi Covid-19. Langkah ini perlu dilakukan untuk mendorong kinerja perdagangan dan menjaga momentum pertumbuhan ekspor,” tegasnya.

Terkait perjanjian dagang, Mendag Lutfi menambahkan saat ini yang sedang diupayakan dan menuju tahap penyelesaian di antaranya dengan Uni Emirat Arab yang diharapkan dapat selesai Maret 2022. Selanjutnya, Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Bangladesh yang juga dalam tahap penyelesaian di tahun 2022.

“Selanjutnya, Tunisia yang akan dipercepat. Sedangkan dengan Turki dan Iran akan segera dimulai kembali putarannya. Untuk Uni Eropa juga sudah memasuki putaran kesebelas dan ditargetkan selesai akhir 2022. Beberapa perundingan dengan negara mitra dagang lainnya yang sudah memasuki tahap awal juga akan diteruskan, di antaranya India, Kanada, Pakistan untuk perdagangan barang, dan Chile untuk perdagangan jasa.” tutup Mendag Lutfi.

Stabilitas Harga Bahan Pokok Tekan Inflasi Volatile Food
Sementara itu, di sektor perdagangan dalam negeri, Mendag Lutfi mengungkapkan, secara umum inflasi volatile food sepanjang 2021 sebesar 3,20 persen YoY, relatif rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,62 persen YoY. Pada 2021, volatile food menyumbang 16 persen dari keseluruhan inflasi yang tercatat sebesar 1,87 persen YoY.

Jika dilihat dinamika inflasi selama empat tahun terakhir, terdapat dua periode kenaikan harga setiap tahunnya, yakni pada periode Puasa–Lebaran serta Natal–Tahun Baru. Namun, pada periode Puasa–Lebaran 2021, inflasi volatile food di bawah satu persen. Hal ini menunjukan tidak terjadi kenaikan harga yang terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh pasokan pangan yang cukup dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya akibat pandemi. Sementara pada periode Natal dan Tahun Baru 2021, komoditas yang menyumbang inflasi antara lain telur, daging ayam, minyak goreng, cabai rawit merah, dan daging sapi.

“Akan tetapi jika dilihat dari harga-harga tersebut, saat ini cabai sudah turun signifikan dibanding akhir tahun lalu. Sementara, telur saat ini harganya sudah mendekati harga acuan,” jelas Mendag Lutfi.

Sementara Ikhsan menyampaikan, inflasi harus dijaga di tingkat normal yaitu 3+1 persen. Sementara pada 2021, inflasi tercatat sebesar 1,87 persen yang artinya di bawah normal. Capaian 2021 merefleksikan permintaan yang masih rendah. Selain itu, juga karena keberhasilan dalam mengendalikan inflasi volatile food yang terendah selama empat tahun terakhir. Menjaga inflasi tetap normal dilakukan dengan menjaga produksi, menjaga perubahan suplai agar stok di dalam negeri tetap ada, serta menjaga agar administered prices tidak naik.

Menurut Ikhsan, pada 2022 terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi. Di antaranya mengenai volatile food, kenaikan harga pangan pada Lebaran, Natal, dan Tahun Baru harus dijaga. Selain itu, adanya kenaikan harga komoditas seperti minyak goreng serta antisipasi kondisi cuaca.

“Hal tersebut harus diwaspadai terutama pada triwulan pertama. Untuk itu perlu disiapkan mitigasi, misalnya dengan meningkatkan stok supaya inflasi pada volatile food dapat dijaga. Yang harus juga diantisipasi adalah kenaikan harga energi. Diharapkan hal ini akan bergerak ke pola normal sehingga tekanan pada administered prices bisa berkurang,” terang Ikhsan.

Di sisi lain, Arsjad mengungkapkan, sisi kebijakan maupun reformasi struktural yang sedang dijalankan sangat membantu. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja akan membuat investasi lebih banyak lagi dan meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Pada 2022, hal yang harus ditingkatkan bersama-sama adalah penyerapan tenaga kerja. Dilihat dari sisi investasi, penyerapan tenaga kerja tercatat sebesar 5,9 persen secara tahunan. Jadi, masih ada pekerjaan rumah bagaimana penyerapan tenaga kerja lebih optimal. Selain itu, yang harus diperhatikan juga terkait logistik agar peluang yang ada dapat dimaksimalisasi,” ujar Arsjad. (*/rel)

Komisi I DPRD Kota Medan akan Awasi Pengangkatan Kepling

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Kota Medan mengaku sepakat agar pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) yang bermasalah di Kota Medan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat dapat dievaluasi dan dilakukan seleksi ulang. Pasalnya, banyak proses seleksi kepling di Kota Medan yang dinilai melanggar Perwal No.21 Tahun 2021 sebagai turunan Perda No.9 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepling di Kota Medan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kota Medan dan sejumlah Camat serta Lurah yang memiliki masalah pengangkatan kepling di wilayahnya, di ruang Banggar gedung DPRD Medan, Selasa (19/1) sore. “Pengangkatan Kepling yang melanggar Perwal harus dievaluasi dan dilakukan perekrutan ulang. Dan kami berharap, ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan Mulia Syahputra Nasution dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Rudiyanto Simangunsong didampingi Anggota komisi seperti Robi Barus, Edi Saputra, Abdul Latif, Habiburahman Sinuraya, Parlindungan Sipahutar, Mulia Asri Rambe (Bayek) dan Sahat Simbolon.

Dikatakan Mulia, karena banyaknya masalah perekrutan kepling yang menimbulkan masalah di masyarakat, maka Pemko Medan diharuskan untuk bertanggungjawab dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

“Untuk proses pengangkatan kepling yang bermasalah, kita minta untuk ditunda dan dibatalkan terlebih dahulu SK pengangkatannya. Setelah itu, kita minta agar proses perekrutan atau seleksinya dapat diulang,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I Robi Barus, mengingatkan kepada para Camat dan Lurah dan agar tidak perlu melakukan ujian/assesment saat perekrutan Kepling. Pasalnya, proses assesment tidak pernah diatur dalam Perwal dan hal itu justru kerap menimbulkan banyak kecurangan. “Ujian itu hanya akal-akalan, tidak ada aturan itu di Perwal. Jangan lagi berbuat pelanggaran aturan, bertobat lah. Jangan macam-macam, kita akan awasi,” tegas Robi.

Dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu, kepling selaku pelayan masyarakat harus benar-benar dapat menunjukkan sikapnya yang bersedia untuk melayani rakyat.”Kalau tidak mau menjadi pelayan masyarakat, nggak usah jadi kepling. Saya pernah jadi kepling, bahkan lama jadi kepling. Kepling harus mau melayani, kepling itu pelayan masyarakat,” cetusnya.

Sama halnya dengan anggota dewan lainnya Edi Saputra. Edy juga meminta agar setiap lingkungan yang bermasalah proses perekrutannya dapat melakukan perekrutan ulang. Tak cuma itu, Pemko Medan juga diminta untuk mengusut tuntas dugaan manipulasi tandatangan dukungan untuk calon seperti yang terjadi di Kecamatan Medan Denai.

“Kecurangan soal tandatangan dukungan yang melanggar Perwal harus diusut tuntas, jangan main-main dan sekedar formalitas soal tandatangan dukungan. Juga ada kabar oknum-oknum yang mengaku dekat dengan Wali Kota (Medan) untuk meloloskan calon kepling dengan menerima sejumlah imbalan, ini kita minta supaya segera ditindak,” tegas Edi. Masih dalam rapat yang dihadiri Camat Medan Denai Baharuddin Ritonga, Camat Medan Kota T Chairuniza, Camat Medan Barat Lilik, Camat Medan Labuhan Indra Utama, Lurah Bandar Selamat Muktar Lubis, Lurah Pasar Merah Barat Rio Siregar, Lurah TSM I Manda Siregar, Lurah Denai Julpanuddin,

Lurah TSM II M Rizki, Sekcam Medan Denai Yoga dan Lurah Besar Medan Labuhan Gandi Gurri, Ketua Komisi I Rudiyanto Simangunsong mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat berikutnya guna mengkonfrontir tudingan kepada Lurah terkait persoalan perekrutan kepling.

Sementara itu, Kabag Tapem Kota Medan Andy Mario Siregar mengucapkan terimakasih atas masukan, saran, dan kritik yang disampaikan Komisi I DPRD Medan kepada pihaknya.”Camat memiliki hak untuk mengangkat kepling namun camat juga memiliki hak untuk memberhentikannya, selama itu semua sesuai prosedur,” pungkasnya.

Seperti diketahui, RDP terssbut dilakukam sebagai tindaklanjut DPRD Medan atas kedatangan ratusan masyarakat yang melakukan aksi unjukrasa ke Balai Kota dan gedung DPRD Medan, Senin (17/1). Mereka menuntut, Pemko Medan dapat melakukan perekrutan ulang terhadap sejumlah kepling yang dinilai bermasalah dalam proses perekrutannya. (map/ila)

FGTT Mengadu DPRD Kota Medan, Tak Lulus PPPK Terancam Dipecat

MENGADU: Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, mengadu ke Ketua DPRD Hasyim SE.markus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II, meminta Ketua DPRD Hasyim SE untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di Kota Medan yang terancam dipecat.

Hal ini terungkap saat pengurus FGTT Kota Medan yakni Ketua FGTT Rahmah Nasution ST, Wakil Ketua Naimah Sari S.PdI, Sekretaris Nita Novianti Harahap S.Pd, Bendahara Dian Melati S.Pd, Korcam Medan Timur Maghdalena Siregar S.Pd, dan Korcam Medan Deli M Haris Saputra S.Pd, saat audiensi dengan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE di gedung DPRD Kota Medan, Rabu (19/1).

Dikatakan Rahmah, dukungan dari Ketua DPRD Kota Medan sangat diperlukan sebagai jembatan mereka untuk bertemu dengan Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution. Sehingga, mereka bisa mendapatkan diskresi untuk tetap bisa mengajar di sekolah semula.

“Sekarang setelah ujian tahap II ini selesai, kembali lagi kami dihadapkan dengan kenyataan bahwa formasi yang ada di sekolah negeri itu akan di isi oleh yang bukan guru honor induk selama ini bertugas. Artinya, kami sangat rentan sekali untuk dipecat,” ucap Rahmah.

Menurut FGTT Kota Medan, kondisi ini sangat tidak adil bagi para guru honor di Kota Medan, khususnya di sekolah-sekolah negeri. Sebab saat mengikuti proses seleksi, mereka mengaku mengalami kesulitan yang sangat luar biasa saat harus berhadapan dengan guru-guru swasta yang sudah memegang sertifikasi pendidik atau serdik.

Terlebih lagi, para guru swasta yang bakal lulus PPPK itu telah mendapat afirmasi serdik nilai maksimal dari kompetensi teknis sebesar 500 poin. “Itu terbukti dari proses ujian tahap II PPPK tahun ini, rata-rata yang paling besar lulus adalah guru-guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik. Artinya, belum mulai ujian saja mereka sudah menang satu langkah,” ujarnya.

Untuk itu mereka mengharapkan Wali Kota Medan Bobby Nasution dapat memberikan kesempatan agar FGTT Kota Medan bisa mengikuti program pemerintah untuk bisa mendapatkan serdik, seperti halnya guru-guru sekolah negeri lain yang ada di Sumut. Salah satu caranya, melalui penandatanganan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka setahun sekali yang langsung ditandatangani oleh kepala daerah.

“Di Medan guru honor yang bertugas di sekolah negeri, walaupun sudah puluhan tahun mengajar, mereka tidak bisa mendapat serdik karena SK nya tidak dikeluarkan Dinas Pendidikan, tapi hanya SK dari Kepala Sekolah sehingga tidak dapat sertifikasi,” katanya.

Selain itu, sambung Korcam Medan Deli M Haris Saputra, dalam seleksi PPPK Tahun 2021 lalu, banyak sekali formasi yang tidak tertampung sesuai kebutuhan. Misalnya saja seperti formasi untuk guru bahasa inggris, jumlah kebutuhan guru bahasa inggris di Kota Medan sangat tinggi, akan tetapi jumlah formasi yang dibuka sangat tidak sebanding dengan jumlah formasi yang dibutuhkan.

Untuk itu di tahun 2022 ini, FGTT berharap Pemko Medan dapat mengajukan formasi PPPK yang lebih banyak dengan formasi yang lebih objektif sesuai dengan kebutuhan. Hal itu harus dilakukan, agar tahun ini ada lebih banyak guru tidak tetap atau guru honorer di Kota Medan yang bisa diterima sebagai PPPK.

“Masalahnya selama ini di pendataan. Disdik Medan tidak mendata dengan baik tentang kebutuhan guru di setiap sekolah di Kota Medan, akibatnya ada formasi yang dibuka tapi tidak sesuai jumlah dengan kebutuhannya,” ungkapnya.

Mendengar keluhan itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, meminta FGTT Kota Medan untuk membuat surat audiensi ke Wali Kota Medan dengan tembusan ke DPRD Kota Medan. Sehingga nantinya, ia akan mengingatkan kembali Wali Kota Medan Bobby Nasution agar meluangkan waktunya untuk menerima pengaduan guru-guru honor tersebut.

“Saya sarankan juga, bapak/ibu dapat membuat surat ke Komisi 2 DPRD Medan yang membidangi pendidikan agar dilakukan RDP dengan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk mengetahui terkait SK pengangkatan guru honor, penambahan kuota formasi guru yang dibutuhkan, serta peningkatan kesejahteraan para guru,” jawab Hasyim.

Tak cuma itu, Hasyim juga berharap agar penerimaan PPPK di Kota Medan tidak menimbulkan masalah baru. Ia juga meminta agar Pemko Medan mau memperhatikan nasib para guru yang tidak lulus PPPK agar tidak tergusur dari sekolah tempatnya mengajar selama ini.

“Harus ada kebijakan dari Dinas Pendidikan. Total guru honor di Kota Medan saat itu hampir 2.500 orang, dari penerimaan PPPK (2021) kemarin yang lulus ada 1.200-an. Artinya ada sekitar setengah lagi yang belum lulus sebagai PPPK, maka harus ada perhatian untuk mereka ini. Jangan sampai mereka tergusur dan kehilangan pekerjaan, padahal mereka sudah lama mengabdikan diri sebagai guru,” pungkasnya.

Menutup pertemuan, FGTT memakaikan kain ulos kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE. Dengan harapan, Ketua DPRD Medan dapat memperjuangkan nasib para guru honorer di Kota Medan yang belum diterima sebagai PPPK.

(map/ila)

 

 

1...2,7912,7922,793...15,753Page 2,792 of 15,753

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor