Home Blog Page 2806

Pemkab Langkat Siapkan Rp6,5 M untuk Pilkades Serentak

RAPAT: Pemkab Langkat dan instansi terkait menggelar RDP besrama Komisi A DPRD Langkat di Gedung DPRD Langkat, Rabu (2/3).fandi/sumut pos.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2022 dilaksanakan pada 12 Juni 2022 mendatang. Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A Dewan Pimpinan Rakyar Daerah (DPRD) Langkat dan instansi terkait di Gedung DPRD Langkat, Rabu (2/3).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A Dedek Pradesa dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kadis PMD) Langkat Sutrisuanto, Kadis Catatan Sipil (Catpil) Langkat Faisal Matondang, 23 camat, Pengurus Apdesi Langkat, serta Pengurus Abpednas Langkat, diungkapkan sebanyak 165 desa dari 240 desa se Kabupaten Langkat.

Adapun dana yang digelontorkan untuk pesta enam tahunan ini, sebasar Rp6,5 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Langkat Tahun Anggaran (TA) 2022.

Anggaran tersebut, rencananya akan digunakan untuk biaya pencoblosan suara di 880 TPS, seperti tenda, surat suara, kotak suara dan lain sebagainya. “Namun, dari semua yang dianggarkan tersebut, belum termasuk anggaran pengamanan untuk petugas TNI/Polri dan Satpol PP,” kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sutrisuanto.

Ditambahkan dia, selain biaya pengamanan, jadwal tetap untuk pencoblosan Pilkades serentak juga belum diputuskan.

“Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Plt Bupati Langkat terkait pelaksanaan Pilkades serentak pada 29 Juni 2022 mendatang. Namun pihaknya juga menunggu kesepakatan bersama dalam RDP hari ini,” sambungnya.

Menurut Anggota Komisi A DPRD Langkat Zulhijar S.Pd, sebaiknya Dinas PMD Langkat mempercepat tahapan Pilkades, sehingga penggunaan waktu dan anggaran menjadi efisien.

Selain itu, dirinya juga meminta agar pencoblosan di laksanakan serentak pada hari libur guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Kita minta Pilkades serentak ini dilaksanakan pada hari libur yaitu Minggu 12 Juni 2022, agar tak ada lagi alasan warga yang bekerja, sehingga partisipasi masyarakat meningkat saat pencoblosan,” sarannya.

Dia juga menambahkan, sebulan setelah selesai perhitungan suara dan penetapan pemenang Pilkades, alangkah baiknya langsung dilakukan pelantikan.

“Hal ini demi penghematan masa jabatan Pjs Kades serta penghematan anggaran untuk panitia penyelenggara,” ucapnya.

Setelah beberapa jam melaksanakan diskusi, akhirnya disepakati jadwal Pilkades Serentak 12 Juni 2022 dengan biaya Rp6,5 M, serta penangguhan biaya pengamanan. (mag-2/azw)

Pencairan JHT Kembali ke Aturan Lama, Boleh Diambil Sebelum Usia 56 Tahun

LAYANAN: Peserta BPJS Ketenagarkerjaan berkomunikasi dengan customer service melalui video call dari komputer.bagus/sumut pos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memutuskan untuk mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015. Bahkan, Kemenaker akan mempermudah proses dan tata cara pencairan JHT.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, proses dan tata cara pencairan JHT tersebut akan dituangkan dalam aturan baru hasil revisi Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. “Mempermudah dalam tata cara atau prosedur dalam pencairannya,” kata Anwar, Kamis (3/3).

Anwar mencontohkan, kemudahan itu bisa saja mengenai pengurangan persyaratan pencairan JHT yang berlaku di peraturan sebelumnya, yakni Permenaker 19 Tahun 2015. Seperti surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja bisa saja tidak akan diperlukan lagi nantinya. “Seperti kalau dalam Permenaker 19/2015 ada persyaratan pencairan dengan surat dari perusahaan, Permenaker 2/2022 cukup identitas diri dan kartu BPJS,” kata Anwar.

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, pihaknya akan segera menerbitkan revisi Permenaker 2/2022 tersebut. “Kami akan merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sesegera mungkin dan secepat mungkin,” ujar Chairul.

Dia mengeklaim, rumusannya tengah digodok dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait serta aspirasi asosiasi pekerja, asosiasi pengusaha, pengamat, peneliti, ilmuwan, dan pemerhati bidan ketenagakerjaan. Dia juga menjanjikan dalam aturan itu Kemenaker akan mempermudah tata cara pencairan JHT.

Salah satu kemudahannya, dia mencontohkan, pencairan dana JHT dapat dilayani secara online melalui aplikasi. Namun, Chairul belum memastikan nasib poin krusial di Permenaker 2/2022 yang mendapat sorotan publik terkait ketentuan pencairan JHT baru bisa dilakukan saat penerima manfaat berusia 56 tahun. Dia hanya mengatakan, perubahan Permenaker 2/2022 sebagian besar mengadopsi ketentuan sebelumnya di Permenaker 19/2015.

Untuk diketahui, dalam Permenaker 19/2015, pencairan JHT bisa dilakukan penerima manfaat sebelum berusia 56 tahun atau sebulan setelah pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), putus kontrak, atau mengundurkan diri. “Yang sedang kita lagi finalkan itu tata cara termasuk usia dan tata cara mengeklaimnya juga dan bagaimana dengan hal-hal lainnya,” kata Chairul.

Saat ini, kata dia, sesuai pernyataan Menaker Ida Fauziyah, tata cara pencairan JHT berdasarkan aturan Permenaker 19/2015. Artinya, dana JHT bisa diklaim pekerja sebelum berumur 56 tahun.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, akan mengembalikan proses dan tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke aturan lama. Pengembalian itu dilakukan seiring perintah Presiden Jokowi untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini revisi sedang dilakukan. “Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah,” katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Rabu (2/3).

Ia juga mengatakan, sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. “Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Insya Allah segera selesai,” kata Ida.

Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi pekerja/buruh yang ter-PHK. Program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP, yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.

Program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP, yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling. “Dengan demikian saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP,” ungkap Ida.

Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyambut baik pernyataan Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan secara prinsip revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah. “Hari ini (Kemarin 2/3) ada pernyataan Ibu Menteri Ketenagakerjaan bahwa pencairan JHT dipermudah, bahkan lebih mudah dari Permenaker 19/2015, itu juga kita sambut baik, tetapi kita kan belum membaca seperti apa bunyinya,” ujar Elly.

Lebih lanjut Elly menyatakan, KSBSI masih akan menunggu hasil resmi revisi Permenaker 2/2022. Ia meminta Menteri Ketenagakerjaan menepati janjinya sesuai pernyataan yang telah disampaikan ke masyarakat. “Seperti apa bunyinya, jangan-jangan bercabang. Jadi walaupun sudah ada pernyataan itu, tapi kita kan belum bisa puas sebelum melihat utuh pasal mana saja,” ucap Elly.

Lebih lanjut Elly menyebut, KSBSI telah melakukan diskusi internal untuk menyampaikan usulan revisi Permenaker 2/2022 pada Jumat 4 Maret 2022. Hasilnya, KSBSI meminta agar Permenaker 2/2022 dicabut dan pengaturan pencairan JHT dikembalikan pada Permenaker nomor 19 tahun 2015. (cnn/ktn/tmp)

Sehari, 8 Pasien Covid di Medan Meninggal

TEMU PERS: Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat memberi keterangan pers, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran kasus Covid-19 di Kota Medan masih cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir, kasus harian Covid-19 di Kota Medan masih di atas 700 kasus. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kota Medan, Rabu (2/3) sore, tercatat penambahan 741 kasus Covid-19 di Kota Medan dalam sehari.

Secara kumulatif per Rabu (2/3) sore, tercatat 67.508 kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah itu naik 212 kasus bila kasus harian per Selasa (1/3) yang berjumlah 529 kasus.

Sayangnya, peningkatan kasus terkonfirmasi positif tidak berbanding lurus dengan angka kesembuhan. Sebab per Rabu (2/3) sore, angka kesembuhan hanya tercatat 501 kasus. Angka kesembuhan itu justru menurun dua kali lipat dari angka kesembuhan per Selasa (1/3) yang mencapai 1.023 kasus. Dengan demikian, secara kumulatif angka kesembuhan mencapai 56.189 orang.

Tak cuma itu, angka kematian harian Covid-19 di Kota Medan juga meningkat cukup tajam. Sebab hingga Rabu (2/3) sore, angka kematian mencapai 8 kasus dalam sehari. Sedangkan hari sebelumnya, angka kematian tercatat 2 kasus.

Kepada Sumut Pos, Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, meningkatnya angka kematian Covid-19 di Kota Medan belakangan ini memang menjadi perhatian bagi pihaknya. Untuk itu, proses 3T (Tracing, Testing, dan Treatment) terus ditingkatkan. Sebab, pencegahan dan pengobatan yang tepat merupakan salah satu kunci untuk menurunkan resiko kematian.

“Rata-rata yang meninggal yang sudah berusia lanjut (lansia), tetapi ini tetap harus jadi perhatian kita. Untuk itu kita terus mendorong agar para lansia yang belum divaksin untuk segera divaksin. Dan yang sudah divaksinasi kedua lebih dari enam bulan, supaya segera divaksinasi tambahan atau booster,” ucap Husni kepada Sumut Pos, Kamis (3/3).

Dikatakan Husni, berdasarkan data, sebenarnya angka kasus Covid-19 di Kota Medan telah menurun bila dibandingkan kasus harian dalam beberapa pekan yang lalu. Saat itu, kasus harian Covid-19 di Kota Medan melewati seribu kasus per hari. Pun begitu, angka 700 kasus per hari juga tak dapat dibilang sebagai angka yang kecil. “Sesuai instruksi Pak Wali, kita akan terus berusaha untuk menurunkan angka kasus harian tersebut. Kunci utamanya tentu di prokes, vaksinasi, dan pelaksanaan 3T setiap kali menemukan kasus. Kepada masyarakat kami meminta agar meningkatkan prokes. Selalu pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” ujarnya.

Dijelaskan Husni, saat ini ketersediaan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) pada sejumlah RS di Kota Medan juga cukup tinggi. Per 1 Maret yang lalu, angka BOR di Kota Medan telah mencapai 44 persen. “BOR 44 persen, masih terkendali, tapi ini juga tetap menjadi perhatian kita. Sedangkan untuk Isoter, itu ada 35 pasien yang sedang menjalani isolasi. Kalau berdasarkan kapasitas, tentu masih sangat banyak yang kosong. Begitupun kita tidak boleh lengah, masyarakat tetap harus meningkatkan prokes,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Kesehatan kota Medan dr Taufik Ririansyah terus mengingatkan masyarakat untuk dapat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan peningkatan vaksinasi. “Tetap kita ikuti arahan Wali Kota, yang paling utama itu prokes dan pakai masker. Kemudian seluruh pengusaha ataupun yang punya toko wajib menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Masyarakat juga harus melakukan vaksinasi secara menyeluruh agar segera tercapai herd immunity,” pungkasnya.

Dispar Sosialisasi ke Stakeholder

Guna menekan angka penularan Covid-19, Dinas Pariwisata Kota Medan mengaku telah menyosialisasikan kepada para stakeholder tentang status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kota Medan yang diperpanjang hingga 14 Maret 2022. Dengan demikian, seluruh stakeholder wajib mengikuti aturan PPKM Level 3 yang masih berlaku tersebut.

“Berdasarkan Inmendagri Nomor 14 Tahun 2022, Kota Medan masih di Level 3. Ingubsunya juga sudah kita terima, dan itu sudah langsung kita sosialisasikan kepada para stakeholder untuk segera diikuti. Melalui kecamatan dan kelurahan, mereka juga ikut menyosialisasikannya,” ucap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, H Agus Suriyono kepada Sumut Pos, Rabu (2/3).

Dikatakan Agus, setiap pelaku usaha wajib mengikuti jam operasional yang telah ditetapkan dalam aturan PPKM Level 3. Misalnya untuk mal di Kota Medan yang wajib tutup paling lama Pukul 21.00 WIB dan hanya boleh menampung pengunjung maksimal 50 persen dari jumlah kapasitas. “Untuk hotel yang menyelenggarakan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), juga berlaku aturan yang sama. Ada pembatasan jumlah peserta dan ada batasan jam operasional yang harus diikuti,” ujarnya.

Selain itu, sambung Agus, pihaknya juga telah menyosialisasikan aturan itu kepada sejumlah tempat hiburan di Kota Medan. Bahwa di dalam aturan PPKM Level 3, jam operasional hanya dibatasi maksimal Pukul 21.00 WIB. “Dan yang tak kalah penting, semua tempat itu wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sebab bukan cuma diatur dalam aturan PPKM, tapi juga diatur dalam Perwal No.4 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi. Ini terus kita pantau,” ungkapnya.

Sementara itu, KasatPol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap, mengatakan pihaknya turut melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jalannya aturan PPKM Level 3 di Kota Medan. “Kami terus melakukan sosialisasi dan pengawasan. Saat ini PPKM Kota Medan masih di level 3, maka tidak ada aturan yang berubah,” tuturnya.

Rakhmat mengatakan, pihaknya masih rutin melakukan razia kepada sejumlah tempat-tempat usaha di Kota Medan. “Restoran, cafe, itu juga masuk dalam pengawasan kita. Kita terus berkeliling setiap hari, memastikan bahwa aturan ini masih terus ditegakkan,” katanya.

Terkait angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan yang masih terbilang tinggi hingga saat ini, Rakhmat mengaku SatPol PP Kota Medan kembali melakukan razia masker di sejumlah wilayah, khususnya di ruas-ruas jalan yang ada di Kota Medan. “Kita ingin mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kembali meningkatkan prokes ditengah angka penyebaran Covid-19 yang saat ini sedang meningkat. Sebab kunci dari penanganan pandemi ini adalah prokes yang ketat dan kesediaan masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi,” pungkasnya. (map)

Anak-anak Juga Dikerangkeng, Komnas HAM: Ada Dugaan Keterlibatan TNI-Polri

PAPARAN: Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam memaparkan hasil temuan mereka terkait dugaan penganiayaan di kerangkeng Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Adanya dugaan perbudakan modern, kerja paksa, hingga penyiksaan dalam praktik kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat (nonaktif) Terbit Rencana Peranginangin, menjadi kesimpulan penyelidikan dan pemantauan Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hal tersebut merujuk sederet fakta dan keterangan sejumlah saksi yang ditemukan Komnas HAM.

Analis Pelanggaran HAM Komnas HAM, Yasdad Al Farisi membeberkan temuan-temuan tersebut. Diantaranya 26 bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat para penghuni kerangkeng. Meliputi pemukulan di bagian rusuk, kepala, muka, dan bibir. Ada pula penghuni yang ditempeleng, ditendang, diceburkan ke kolam ikan, direndam, dan dipaksa bergelantungan seperti monyet.

“Juga dicambuk menggunakan selang, mata dilakban, dan kaki dipukul menggunakan palu atau martil hingga kuku jarinya copot,” kata Yasdad dalam konferensi pers secara virtual, kemarin (2/3). Selain itu, Komnas HAM juga menemukan perlakuan merendahkan martabat lain, seperti dipaksa tidur di atas daun jelatang, dan dipaksa makan cabai.

Komnas HAM juga menemukan 18 alat atau media yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan merendahkan martabat tersebut. Antara lain, besi panas, ulat gatal, lilin, jeruk nipis, garam, plastik yang dilelehkan, rokok, tang, batako, hingga alat setrum. “Kekerasan itu menimbulkan bekas luka. Juga dampak traumatis yang membuat salah satu penghuni melakukan percobaan bunuh diri.”

Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam menambahkan, pihaknya juga mendapati temuan lain yang tak kalah penting. Yakni dugaan keterlibatan oknum anggota Polri dan TNI dalam tindakan kekerasan serta merendahkan martabat manusia itu. Mereka pun ditengarai sebagai pihak yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. ”Jadi ada oknum (Polri dan TNI) yang terlibat di sini (kerangkeng manusia, Red),” tegasnya.

Anam mengaku mendapatkan informasi penunjang terkait keterlibatan oknum aparat itu. Mulai dari nama hingga pangkat oknum dimaksud. “Saat ini dilakukan pendalaman hukum (kepada oknum Polri dan TNI) atas permintaan Komnas HAM,” ungkapnya.

Komnas HAM juga mendapati temuan terkait penghuni kerangkeng usia sekolah. Dari keterangan yang diperoleh, anak di bawah umur itu dijebloskan ke kerangkeng lantaran bolos sekolah dan geber gas motor ketika berpapasan dengan kelurga Cana, panggilan Terbit Rencana Peranginangin. “Kami belum sempat mendalami, karena dapatnya ketika proses (penyelidikan, Red) akhir,” ujarnya.

Secara umum, Komnas HAM menyebut, pelaku kekerasan dan merendahkan martabat itu berjumlah sekitar 19 orang. Selain oknum Polri dan TNI, pihak-pihak yang diduga kuat sebagai pelaku adalah pengurus kerangkeng. Mulai dari pembina, kepala kerangkeng, penghuni lama, hingga keluarga Cana sendiri. “Mereka patut diduga sebagai pelaku kekerasan,” terangnya.

Komnas HAM juga menemukan, para penghuni dipekerjakan di pabrik dan kebun sawit milik keluarga Cana. Mereka juga dipekerjakan di kebun sawit milik orang lain. Ada pula yang dipekerjakan sebagai buruh bangunan atau kuli di rumah Cana. Dari sederet aktivitas pekerjaan itu, para penghuni tidak mendapatkan upah. Mereka tidak bisa menolak lantaran takut disiksa.

Dari sederet temuan tersebut, Komnas HAM menyebut, jika aktivitas kerangkeng manusia itu bertentangan dengan UUD 1945. Serta pasal 8 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Juga Konvensi ILO Nomor 29/1930 mengenai kerja paksa. Secara umum, ketentuan itu tersebut melarang segala aktivitas perbudakan dan kerja paksa.

Saat dikonfirmasi Jawa Pos (grup Sumut Pos) terkait keterangan yang disampaikan Komnas HAM, Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) Letnan Jenderal TNI Chandra Sukotjo tidak merespons. Sampai kemarin malam, dia belum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jawa Pos.

Sementara, Polda Sumut menegaskan, akan menindak personelnya jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin. “Polda Sumut akan terus berkoordinasi serta berkomitmen dengan Komnas HAM dalam melakukan langkah-langkah untuk mendalami dan menyelidiki dugaan keterlibatan anggota Polri. Apabila itu benar, kita tidak akan ragu memprosesnya karena itu komitmen kita,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (2/3) malam.

Sebelumnya, kasus dugaan tewasnya penghuni kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin telah naik status dari lidik ke sidik. “Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif tersebut,” ujar Hadi.

Dari hasil tersebut, terangnya, akan ada yang ditetapkan tersangka. “Tentunya dengan naiknya status penyidikan ini akan ada potensi penetapan tersangka. Percayakan kasusnya kepada kami (Polda Sumut). Kami akan bekerja secara transparan dan profesional,” tegasnya.

Dijelaskannya, dari hasil gelar perkara, penyidik menaikan dari penyelidikan ke Penyidikan, atas dasar dua laporan Polisi (LP) Nomor: LP/A/263/2022/SPKT POLDA SUMUT, tanggal 10 Februari 2022, korban atas nama Sarianto Ginting dan laporan Polisi Nomor: LP/A/264/2022/SPKT POLDA SUMUT, tanggal 10 Feb 2022, korban atas nama Abdul Sidik Isnur alias Bedul. “Naiknya status penyidikan itu setelah Ditreskrimum Polda Sumut melakukan rangkaian penyelidikan dan gelar perkara, pada Sabtu 26 Februari 2022 dengan memeriksa lebih dari 70 saksi termasuk Bupati Langkat non aktif itu sendiri dan keluarga terdekatnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu melakukan pembongkaran kedua makam atas nama Sarianto Ginting dan atas nama Bedul serta melakukan olah TKP, menyita sejumlah barang bukti diantaranya surat pernyataan, kursi panjang terbuat dari kayu tempat memandikan jenazah, gayung untuk memandikan jenazah, kain panjang motif batik, tikar plastik dan selang kompresor.

Adapun pelaksanaan ekshumasi (penggalian makam) pada Sabtu 12 Februari 2022 dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER): 02/II/ 2022/ RS BHAYANGKARA, Tanggal 12 Februari 2022. “Ekshumasi (pembongkaran) terhadap makam Sarianto Ginting sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER): 01/II/2022/RS BHAYANGKARA, Tanggal 12 Februari 2022,” tandasnya.

 

LPSK Sampaikan Temuan ke Mahfud MD

Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku telah bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam Pertemuan itu, LPSK menyampaikan salah satunya perkembangan kasus kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menuturkan, setidaknya ada tiga hal pokok yang disampaikan kepada Mahfud MD. Pertama, mempertimbangkan peristiwa yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir dengan banyaknya korban, serta diduga kuat melibatkan banyak pihak, hendaknya Kemenkopolhukam dapat mendorong proses penegakan hukum yang berorientasi pemenuhan hak-hak korban.

“LPSK menyampaikan informasi kepada Kemenkopolhukam, temuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat Terbit Rencana Paranginangin pada 18 Januari 2022 ketika KPK hendak melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Namun hingga saat ini belum didapat informasi tentang tindak pidana dan tersangka atas peristiwa temuan kerangkeng tersebut,” ujar Edwin kepada wartawan, Kamis (3/3).

Kedua, lanjut Edwin, atas proses hukum yang berjalan, Kemenkopolhukam perlu mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, termasuk juga asistensi terhadap pihak-pihak terkait atas kepastian hukum dan pasal yang akan dikenakan. Dengan demikian segenap pihak yang terlibat diharap dapat diminta pertanggungjawaban hukum dengan tetap mengedepankan dan mengakomodir hak-hak korban, khususnya saksi dan korban serta siapapun yang memiliki informasi penting guna pengungkapan perkara.

“Perlu didalami dugaan terjadinya penganiayaan, perampasan kemerdekaan dan perdagangan orang, serta pembiaran terhadap peristiwa yang diduga telah berlangsung selama 10 tahun ini,” katanya.

Ketiga, menurut Edwin, Kemenkopolhukam perlu mendorong ketegasan dan percepatan penegakan hukum dalam pengungkapan perkara, agar masyarakat kembali optimistis dan berani menyampaikan kebenaran dan menuntut hak sesuai ketentuan yang berlaku. “Semua korban kerangkeng berhak atas restituti,” ungkapnya. (tyo/syn/jpg/dwi)

 

Pengusaha Rusia Hargai Kepala Putin Rp14 Miliar

seorang tentara Ukraina memegang foto Presiden Rusia Vladimir Putin yang berlubang karena ditembaki.

MOSKOW, SUMUTPOS.CO – Seorang pengusaha Rusia menawarkan imbalan dalam jumlah fantastis kepada setiap petugas yang berhasil menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin, hidup atau mati. Alex Konanykhin, berjanji akan memberi imbalan sebesar US$ 1 juta atau sekitar Rp 14,3 miliar. Hadiah ditawarkan karena menurut Konanykhin, Putin telah melakukan kejahatan perang dalam Rusia invasi Ukraina.

“Saya berjanji untuk membayar US$ 1.000.000 kepada petugas yang sesuai dengan tugas konstitusional mereka menangkap Putin sebagai penjahat perang di bawah hukum Rusia dan internasional,” ujar Konanykhin di akun Facebooknya.

Alex Konanykhin adalah seorang pengusaha dan mantan bankir. Ia mengunggah pengumuman itu di media sosial setelah satu minggu perang Rusia Ukraina.

Hadiah yang ditawarkan oleh Konanykhin, yang sekarang bermukim di AS, menempatkan target langsung ke pemimpin Rusia karena serangan balasan atas invasi terus meningkat.

Konanykhin mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook pada Selasa lalu, 1 Maret 2022. Ia berjanji untuk membayar petugas untuk menangkap Putin sebagai penjahat perang di bawah hukum Rusia dan internasional.

“Sebagai seorang etnis Rusia dan warga negara Rusia, saya melihatnya sebagai kewajiban moral saya untuk memfasilitasi denazifikasi Rusia,” kata Konanykhin dalam postingan tersebut.

Putin berusaha membenarkan Rusia invasi Ukraina dengan mengatakan pasukan Rusia akan mendenazifikasi negara tersebut. Namun pernyataan Putin dibantah oleh negara-negara Barat.

Konanykhin mengunggah foto profilnya di Facebook dengan mengenakan kemeja berwarna kuning dan biru seperti bendera nasional Ukraina. Dia mengatakan akan melanjutkan bantuannya ke Ukraina dalam upaya menahan serangan gencar orda Putin. Dalam bahasa Rusia, orda adalah gerombolan.

Versi sebelumnya, Konanykhin memposting di LinkedIn foto Putin dengan kata-kata “Dicari: Mati atau hidup. Vladimir Putin untuk pembunuhan massal,” menurut The Jerusalem Post. Postingan tersebut tampaknya telah dihapus.

Konanykhin, meraih kekayaannya dan menjadi terkenal setelah runtuhnya Uni Soviet. Dia mengatakan dalam Putin berkuasa karena dari operasi khusus meledakkan gedung-gedung apartemen di Rusia. Putin juga disebutnya melanggar Konstitusi dengan menghilangkan kebebasan pemilu dan membunuh lawan-lawannya.

Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukan militer Rusia telah menandai dia sebagai target nomor satu dan keluarganya sebagai target nomor dua Rusia. “Musuh menandai saya sebagai target nomor satu, dan keluarga saya sebagai target nomor dua,” kata Zelensky pekan lalu.

Konanykhin merintis bisnis di usia 25 tahun setelah jatuhnya komunisme Uni Soviet. Kini perusahaannya lebih dari 100 buah, menurut artikel 1996 di The Washington Post.

Menurut situs webnya, Konanykhin saat ini berbasis di New York City dan merupakan CEO dari TransparentBusiness, sebuah platform kerja digital. Newsweek telah menghubungi Konanykhin untuk memberikan komentar namun belum dijawab.

Orang Kaya Rusia Mulai Kesal

Orang Kaya Rusia pendukung Presiden Vladimir Putin, diyakini mulai kesal dan lelah terhadap sang pemimpin. Apalagi mereka ikut terseret sanksi yang dijatuhkan Barat kepada mereka atas tindakan Putin menyerang Ukraina. Selain itu, Rusia juga gagal memenuhi target untuk menyelesaikan serangan ke Ukraina untuk 72 jam ke depan, yang sebelumnya diharapkan bisa terjadi.

Menurut Analisis Pertahanan, Profesor Michael Clarke hal itu membuat Putin berpeluang dikhianati atau banyak yang tak mempedulikannya lagi. “Banyak dari orang-orang bekuasa di lingkaran terdalam Putin kini menghadapi penghinaan, dikucilkan dari panggung dunia dan kekayaan besar mereka dalam bahaya serius,” tulisnya di The Sun.

“Setidaknya ada 200 oligarki yang menjadi kaya berkat Putin dan dari korupsi pendahulunya, tetapi mereka akan mulai mempertanyakan kesetiaan mereka,” tambahnya.

Clarke mengatakan, para orang kaya ini mulai pergi meninggalkan Eropa jika kekayaan mereka akhirnya di sita. “Mereka akan mulai berpikir apa gunanya kekayaan jika terperangkap seperti orang buangan di Rusia yang terisolasi dengan kota-kota dunia seperti New York dan London,” tuturnya.

“Terlarang dari perairan Mediterania, restoran berbintang Michelin dan juga meja judi di Monako,” pungkasnya.

PBB Tuntut Rusia Hentikan Invasi

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri invasi Rusia di Ukraina. “Resolusi Majelis Umum PBB hari ini mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres melalui akun Twitter resminya, Rabu (2/3).

Berdasarkan data tentang negara-negara anggota PBB yang memberikan suaranya dalam resolusi tersebut, 193 negara anggota tercatat mendukung agar operasi militer Rusia di Ukraina segera diakhiri. Sementara itu, lima negara anggota memilih untuk menolak resolusi dan 34 memilih abstain.”Masyarakat dunia ingin agar penderitaan yang dialami oleh korban dari serangan di Ukraina tersebut segera berakhir,” kata Guterres.

Oleh karena itu, dia bertekad dengan segala daya upayanya untuk berusaha menghentikan aksi permusuhan yang terjadi dan mengupayakan negosiasi darurat demi terciptanya perdamaian di Ukraina. “Saya akan terus melakukan segala daya upaya untuk menghentikan permusuhan dan mengupayakan negosiasi dengan segera sehingga perdamaian segera terwujud,” katanya.

Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Abdullah Shahid menegaskan bahwa resolusi tersebut menuntut agar Rusia segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua pasukan militer dari wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional.

“Saya bersama dengan negara-negara anggota (PBB) ingin menyuarakan kekhawatiran kami terhadap ‘laporan tentang serangan di sejumlah fasilitas sipil seperti permukiman, sekolah dan rumah sakit, serta serangan terhadap warga sipil, termasuk perempuan, lansia, dan penderita disabilitas serta anak-anak’,” katanya, mengutip teks yang ia baca pada Rabu, berdasarkan laporan di situs resmi PBB. (tmp/kps/jpc)

Omicron Siluman Lebih Ganas

SUMUTPOS.CO – Virus Covid-19 telah berkembang pesat selama dua tahun pandemi. Sejak kemunculan varian yang mengkhawatiran, mulai dari Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, kini muncul varian terbaru Omicron lebih cepat menular dibandingkan yang lainnya. Tak hanya itu, Omicron juga terus membelah diri dan melahirkan berbagai sub-varian, salah satunya BA.2 atau disebut juga Omicron siluman.

MENURUT penelitian laboratorium oleh peneliti Jepang, subvarian BA.2 tidak hanya lebih menular daripada strain Omicron asli, BA.1, tetapi juga dikatakan, menyebabkan penyakit yang lebih parah. Selain itu, subvarian BA.2 menyebar 30 persen lebih mudah daripada varian omicron asli. Namun, lebih sulit dilacak daripada virus Omicron asli.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, Kemenkes telah mengidentifikasi setidaknya 330 kasus dari varian Omicron siluman atau subvarian BA.2 di Indonesia. Adapun kasus Omicron siluman di Indonesia ini, kata Nadia, didapatkan dari pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) pada sampel pasien Covid-19.

Tujuan dari pemeriksaan sampel menggunakan WGS ini yaitu, untuk memberikan gambaran varian apa yang saat ini mendominasi di wilayah tertentu. “Kita sudah mendeteksi kurang lebih 330 (kasus infeksi) BA.2, jumlah ini proporsinya masih kecil kalau kita bandingkan dengan BA.1.1, BA.1 (sekitar) 5.000-an kasus yang kita temukan,” ungkapnya, Kamis (3/3).

Untuk diketahui, subvarian BA.2 adalah garis keturunan dari mutasi varian Omicron. Varian Omicron sendiri memiliki beberapa subvarian di antaranya BA.1, BA.1.1, BA.2, dan BA.3. Terkait varian Omicron siluman BA.2 ini, dijelaskan Nadia, subvarian ataupun varian virus corona sebenarnya bukan merupakan suatu pemeriksaan rutin pada kasus infeksi Covid-19. Sebab, terlepas dari variannya penanganan maupun perawatan pasien tetap sama. “Tetapi yang menjadi penting adalah kita memahami pola penyebarannya, makanya varian itu kita identifikasi melalui sistem surveillance, jadi merupakan sampel yang diambil secara acak mewakili sampel-sampel positif yang ada di Indonesia,” imbuhnya.

Lantas, bisakah varian Omicron siluman dideteksi dengan tes PCR? Dokter Nadia menuturkan, varian virus corona, baik Alpha, Delta, Beta, maupun Omicron tidak bisa dideteksi dengan tes PCR biasa. Namun demikian, hasil tes PCR dan rapid test antigen dinilai masih sensitif untuk menunjukkan positif atau negatif Covid-19. “Enggak bisa (dideteksi dengan PCR biasa), semua varian tidak bisa diperiksa dengan PCR biasa, harus dengan genome sequencing,” terang Nadia sembari menyebutkan, Omicron siluman juga tak terdeteksi PCR biasa.

Dengan demikian, melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing dapat dibedakan garis keturunan Omicron yang menginfeksi apakah subvarian BA.1.1, BA.1, BA.2, atau BA.3. Dia menambahkan, Omicron siluman BA.2 yang juga dijuluki ‘Son of Omicron’ ini, memiliki kemampuan untuk menghindari dari hasil pemeriksaan S-gene Target Failure (SGTF). “Varian siluman ini, kan, dibilang BA.2, kenapa dibilang begitu, karena biasanya (pada varian) Omicron protein S-nya tidak bisa kita deteksi karena ada mutasi di protein S-nya,” terang Nadia.

“BA.2 tidak ada fenomena SGTF itu, sehingga pada pemeriksaan SGTF untuk menentukan apakah kemungkinan seseorang probable Omicron, bisa terdeteksi pada pemeriksaan WGS,” sambungnya.

Nadia juga memaparkan gejala Omicron siluman BA.2 cenderung sama dengan infeksi varian lain yakni gangguan pada saluran pernapasan. Lebih lanjut dia berkata, pada varian Delta ditemukan gejala seperti demam, sesak napas, hingga hilangnya penciuman (anosmia). Akan tetapi, gejala Omicron justru ditemukan lebih ringan.

Nadia pun membeberkan beberapa gejala Omicron siluman yang paling banyak dikeluhkan pasien, di antaranya: Sakit tenggorokan Demam Pilek atau hidung meler Tubuh terasa pegal dan meriang.

Belum Ditemukan di Sumut

Meski Omicron Siluman sudah masuk ke Indonesia, namun belum ditemukan di Sumut. Kadis Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis mengaku, memang belum ada menemukan pasien corona yang terinfeksi varian baru tersebut. “Belum, belum ada ditemukan di Sumut,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/3).

Ismail juga mengaku, pihaknya belum mendapat arahan dari Pemerintah Pusat terkait penanganan kasus Omicron Siluman. “Belum ada arahan atau petunjuk dari pusat terkait varian baru itu. Kita masih fokus penanganan terhadap kasus Omicron versi pertama,” ucapnya.

Menurut dia, untuk mengantisipasi penularan virus corona, tidak lain dengan disiplin protokol kesehatan secara ketat. Di samping itu, mengikuti vaksinasi hingga dosis tiga atau booster. “Kita juga terus melakukan testing, tracing dan treatment terhadap kasus-kasus baru. Kemudian, menyiapkan rumah sakit rujukan untuk menyediakan fasilitas isolasi,” kata Ismail.

Ia menyatakan, memang belakangan ini penambahan kasus baru corona cenderung meningkat. Namun, kebanyakan penderitanya karena belum vaksin Covid-19. “Ayo masyarakat yang belum vaksin agar segera vaksin dan lengkapi sampai dosis tiga,” tukasnya.

Sementara itu, data Dinas Kesehatan Sumut, jumlah kasus baru Omicron versi pertama mencapai 28 kasus per tanggal 2 Maret 2022. Dari jumlah ini, enam kasus merupakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Selebihnya, sebanyak 22 kasus non PPLN. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, penambahan kasus baru terkonfirmasi positif kini perlahan mulai menurun kembali. Namun demikian, penurunan angkanya belum begitu signifikan. “Terkonfirmasi positif bertambah 1.648 kasus, dengan akumulasi 144.932 kasus. Penambahan ini sedikit menurun dibanding hari sebelumnya yang bertambah 1.701 kasus,” kata Aris.

Lanjutnya, penambahan kasus baru terkonfirmasi kali ini didapatkan dari 29 kabupaten/kota. Penambahan terbanyak diperoleh dari Medan 750 kasus dan Deliserdang 250 kasus. Aris menyebutkan, untuk penambahan angka kematian akibat terinfeksi corona cukup meningkat yaitu 11 kasus yang disumbang dari empat kabupaten/kota. Dengan penambahan ini, akumulasinya menjadi 2.990 kasus. Sedangkan kesembuhan, menurut Aris, juga mengalami penambahan yakni 1.747 kasus dari 17 kabupaten/kota. (bbs/ris)

Kembalikan Fasum, Ketua DPD AMPI Sumut Bongkar Pos AMPI di Medan Polonia

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Guna mendukung program pembangunan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mengembalikan fasilitas umum (fasum) di Kota Medan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumatera Utara David Luther Lubis membersihkan/
membongkar pos AMPI di Jalan Cit Ditiro Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kamis (3/3/2022).

“Hari ini kami hadir disini untuk membersihkan pos yang menjadi kebanggan sekaligus sejarah bagi AMPI Kota Medan, khususnya di Kecamatan Polonia,” ujar David kepada wartawan.

Tujuannya, lanjut David untuk mendukung program pembangunan Pemko Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Didampingi Ketua DPD AMPI Kota Medan M.Rizki Nugraha SE dan ratusan kader AMPI lainnya, David berharap dengan pembongkaran Pos AMPI yang usianya sudah lebih dari 10 tahun ini, kebersihan tetap akan terjaga, sekaligus terhindar dari banjir.

Pembongkar Pos AMPI di Kecamatan Medan Polonia ini adalah perwujuda AMPI siap berkolaborasi dengan Pemko Medan dan Pemprovsu.

Pembongkaran pos pun dilakukan kader AMPI secara suka rela. “Hari ini AMPI sadar akan pentingnya sebuah pembangun. Maka dari itu hal yang sama juga berlaku untuk setiap pos AMPI yang berdiri di atas parit di tiap kecamatan akan dilakukan pembongkaran,” pungkasnya.(rel/tri)

Mantan PPK Proyek HT Medan Segera Disidang

TITIPAN TAHANAN: Mantan Kepala Kantor Sandi Daerah Kota Medan, A Guntur Siregar sesaat akan dititipkan di Rutan Tanjunggusta Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berkas mantan Kepala Kantor Sandi Daerah Kota Medan A Guntur Siregar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan. Dia bersama Asber Silitonga selaku Direktur PT Asrijes bakal disidangkan terkait dugaan korupsi Handy Talky (HT) TA 2014 yang merugikan negara senilai Rp1,2 miliar lebih.

“Pelimpahan dilakukan oleh jaksa penuntut umum,” ujar Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Medan Bondan Subrata, Rabu (2/3).

Dia menjelaskan, kasus ini berawal pada Tahun Anggaran 2014, Kantor Sandi Daerah Kota Medan mendapat alokasi anggaran pengadaan HT sebesar Rp7.163.580.000.

Lalu pada 13 November 2014, Asber Silitonga mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka Nomor 053/SP/PT Asrijes/XI/2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Sandi Daerah Kota Medan, yang selanjutnya A Guntur Siregar mengajukan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kota Medan. Selanjutnya, Badan Keuangan Daerah Kota Medan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 2 Desember 2014.

Kemudian, dana sebesar Rp1.423.561.400, atau 20 persen dari nilai kontrak Rp7 miliar lebih itu, ditransfer dari rekening Pemko Medan ke rekening atas nama PT Asrijes. Bahwa HT tersebut tiba di Kantor Sandi Daerah Kota Medan, pada 15 Desember 2014.

Selanjutnya, pada 19 Desember 2014, AGS mengirimkan surat Nomor : 845 / KSD-KM / 2014 perihal pemeriksaan keaslian merk dan originalitas HT Motorola GP 328, dan juga mengundang pihak PT Motorola Solution Indonesia untuk hadir di Kantor Sandi Daerah Kota Medan sekaligus mencantumkan 11 serial number HT.

Kemudian, pihak PT Motorola Solutions Indonesia yang diwakili oleh saksi Johannes datang ke Kantor Sandi Daerah Kota Medan memberikan 2 unit sampel yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan penyesuaian serial number dan part numbernya.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap 2 unit HT dan 11 serial number yang tercantum dalam surat tersebut yang dicek dengan cara memasukkan serial number ke dalam sistem/data base Motorola Global.

Namun hasilnya, sambung Bondan, ternyata tidak valid atau tidak terdaftar sehingga HT yang diterima oleh Kantor Sandi Daerah Kota Medan tersebut bukan dikeluarkan oleh pabrikan Motorola

Lalu juga telah dilakukan pengecekan terhadap bagian-bagian HT tersebut yakni baterai, antenna, charger, adaptor dari 2 sampel HT tersebut, dan setelah disesuaikan dengan katalog radio HT Motorola Tipe GP 328 ternyata barang-barang tersebut tidak memiliki part number Motorola yang sesuai dengan produk radio Motorola.(man/azw)

Tujuh Tersangka Pemerkosa Siswi SMA Ditangkap

TERSANGKA: Ketujuh tersangka pelaku dugaan pemerkosaan ditangkap di Polres Langkat, Rabu (3/3).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Tujuh tersangka pelaku pemerkosaan terhadap siswi SMA ditangkap Polres Langkat, Rabu (2/3). Penangkapan dilakukan di kediaman masing-masing tersangka di Kecamatan Padangtualang Langkat, setalah adanya laporan keluarga korban ke Satreskrim Polres Langkat, Sabtu (26/2)

Adapun identitas ke tujuh tersangka yakni berinisial, FLG (16), warga Dusun Pasar X Afd. VIII Desa Sukaramai, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat.

DP (17), warga Dusun IV Tambak Rejo Desa Tanjungselamat, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat.

MFA (15), warga Dusun Pasar X AFD VIII Desa Sukaramai, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat.

AP (17), warga Dusun Pasar X Afd. VIII Desa Sukaramai, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat. YP (17), warga Dusun Pasar X Afd. VIII Desa Sukaramai, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat. DDL (16), warga Dusun Pasar X Afd. VIII Desa Sukaramai, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat.

WM (35), warga Dusun Betengsari Desa Sukaramai, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat.

Kasat Reskrim Polres Langkat, melalui Kanit Pidana Umum (Pidum), Ipda Herman F Sinaga, ketika dikonfirmasi, menjelaskan, peristiwa tersebut bermula pada Sabtu (26/2) sekira pukul 22. 00 WIB, pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang tidak melihat korban duduk di teras rumahnya.

Lalu pelapor melakukan pencarian di sekitar rumah tetangga namun tidak ada melihat keberadaan korban. Kemudian pelapor menghubungi handphone yang dibawa oleh korban namun tidak diangkat sama sekali.

Selanjutnya pada Minggu pagi sekira pukul 07. 00 WIB, teman korban mendatangi pelapor dan memberitahukan bahwa korban berada di pasar X Desa Sukaramai, Kecamatan Padangtualang, Kabupaten Langkat sedang menangis dan minta tolong untuk dijemput.

Mendapat informasi tersebut, pelapor menyuruh saksi bernama Sherina Boru Manalu agar menjemput korban, dan sesampainya di rumah lalu pelapor bertanya kepada korban kemana perginya malam tadi.

Saat itu, jelas Herman, korban menjawab sembari menangis bahwa korban dijemput oleh N dan A dengan mengendarai sepeda motor dan dibawa ke areal ladang persawitan. Di tempat tersebut, jelasnya, korban diperkosa oleh tujuh orang secara bergantian.

Akibat peristiwa yang menimpa anak malang tersebut, keluarga korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa yang dialami korban ke Polres Langkat dengan bukti Laporan Polisi Nomor : LP / B / 219 / II / 2022 / SPKT /POLRES LANGKAT / POLDA SUMUT /tanggal 27 Februari 2022. “Diduga tersangka yang menjemput korban sudah berencana dan menghubungi teman-temannya untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban,” sebut Herman Sinaga.

Dari ketujuh tersangka, lanjut Herman, disita barang bukti berupa lima unit HP androit, satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis biru BK 5596 PAG, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam BK 5846 PAT.

Seluruh tersangka berikut seluruh barang bukti milik tersangka untuk membantu melakukan kejahatan telah diamankan di Mapolres Langkat guna proses hukum lebih lanjut, terang Ipda Herman Sinaga

“Para pelaku dijerat Pasal 81 ayat (3), Subs Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang pemerkosaan,” pungkas Herman. (fan/azw)

Atasi Genangan Seputaran Lapangan Merdeka, Bobby Minta Sub Drain Jalan Balai Kota – Jalan Putri Hijau Dibongkar

Walikota Medan Bobby Nasution meninjau kondisi drainase. kominfo medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tingginya genangan air yang terjadi di seputaran Lapangan Merdeka, Minggu (27/2/2022) malam, langsung menjadi perhatian serius Wali kota Medan Bobby Nasution. Guna memastikan apa yang menjadi pemicunya, orang nomor satu di Pemko Medan pun meninjau drainase di seputaran Jalan Balai Kota Medan, Selasa (1/3/2022) malam.
Bobby Nasution melakukan peninjauan didampingi Kadis Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan Topan OP Ginting. Untuk mengecek kondisi drainase, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu itu minta kepada petugas Dinas PU untuk membuka penutup drainase (bak kontrol).
Setelah terbuka, Bobby Nasution dengan menggunakan senter melihat kondisi drainase. Dari pemeriksaan yang dilakukan, ada beberapa titik saluran drainase yang bermasalah. Kondisi itu lah yang menyebabkan seputaran Lapangan Merdeka tergenang air.
Menyikapi hal itu, menantu Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan Kadis PU segera membongkar sub drain di sepanjang Jalan Balai Kota hingga Putri Hijau. Selain itu Kadis PU juga diminta untuk membuat ulang peta drainase yang ada di seputaran Lapangan Merdeka.
Selanjutnya sebagai solusi mengatasi genangan air yang terjadi, Bobby Nasution merasa perlu dibuat saluran baru. “Pembuatan saluran baru sangat juga sangat diperlukan jika debit air yang di seputaran Lapangan Merdeka tidak lagi tertampung salurn eksiting,” kata Bobby Nasution.
Seperti diketahui, tingginya intesitas hujan yang mengguyur Kota Medan sejak siang hingga malam, Minggu (27/2), menyebabkan 15 kelurahan dari 14 kecamatan terdampak banjir, termasuk seputaran Lapangan Merdeka. Kondisi itu menyebabkan Bobby Nasution selama dua hari turun meninjau banjir di sejumlah wilayah. Selain  mengidentifikasi penyebab banjir, juga untuk memastikan masyarakat korban banjir dilayani dengan baik oleh OPD terkait, baik  tempat penampungan, makanan, minuman, obat-obatan dan selimut. (rel)
1...2,8052,8062,807...15,845Page 2,806 of 15,845