KORBAN BEGAL: Petugas kebersihan, Romadhoni Hasibuan, menjadi korban begal di Jalan Pinus Raya, Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Minggu (2/1) pagi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang petugas kebersihan, Romadhoni Hasibuan, dirampok kawanan begal di Jalan Pinus Raya, Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Minggu (2/1) pagi. Akibatnya, wanita yang sehari-hari bekerja menyapu jalan ini harus merelakan sepeda motor honda beat dilarikan pelaku begal tersebut.
KORBAN BEGAL: Petugas kebersihan, Romadhoni Hasibuan, menjadi korban begal di Jalan Pinus Raya, Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Minggu (2/1) pagi.
Di sisi lain, korban mengalami luka-luka di wajah dan sekujur tubuhnya akibat terjatuh dari sepeda motor lantaran dianiaya pelaku. Kini, korban tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Pirngadi Medan.
Awalnya korban berangkat kerja dari rumahnya di Pasar VIII Tembung sekitar pukul 05.15 WIB. Kemudian, melintas di Jalan Pinus Raya sekira pukul 06.00 WIB. Tak berapa lama, bahu korban dipukul dari belakang oleh pelaku begal hingga tersungkur ke aspal. “Bahu saya langsung dipukul dan kemudian terjatuh ke aspal,” kata Romadhoni yang masih terbaring lemas di rumah sakit milik Pemko Medan, Senin (3/1).
Saat terjatuh, korban sempat berusaha bangkit. Namun, dikarenakan pukulan yang begitu keras sehingga langsung pingsan. “Sempat coba bangkit tetapi langsung terjatuh dan pingsan. Jadi, enggak tahu berapa orang pelakunya karena saya tidak sadarkan diri,” ungkap wanita yang sudah 12 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan ini. Dia berharap, para pelaku begal bisa segera ditangkap dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Camat Medan Timur, Noor Alfi Pane mengatakan, korban begal ini ditolong warga sekitar dan pengendara ojek online yang kebetulan lewat. Selanjutnya, dibawa kepala lingkungan ke RS Imelda karena terdekat di lokasi kejadian. Akan tetapi, sesampainya di rumah sakit itu ditolak karena tidak berlakunya BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya.
“Kami langsung membawa korban ke RS Imelda. Tapi, dinyatakan BPJS Ketenagakerjaan menyangkut korban begal tidak ditanggung. Jadi, kami mengarahkan korban untuk dirujuk ke Rumah Sakit Pirngadi agar segera ditangani,” ujarnya saat di RSUD Pirngadi Medan.
Noor menyebutkan, luka-luka yang diderita korban sudah ditangani pihak rumah sakit. Saat ini, kondisinya mulai membaik. “Ada 3 jahitan di kaki dan di tangannya serta luka memar. Sedangkan luka di bagian mata kanan sudah kempes,” sebutnya.
Terpisah, Kapolsek Medan Timur Kompol Rona Tambunan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk laporan pengaduan korban sudah diterima. “Masih dalam penyelidikan, kami sudah menurunkan anggota untuk mengungkap dan menangkap pelakunya,” kata Rona. (ris/azw)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali akan tetap dijalankan untuk periode dua minggu ke depan atau mulai tanggal 4 hingga 17 Januari 2022 mendatang. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam seminggu terakhir ini setelah masa liburan Nataru usai.
Perkembangan Kasus Aktif per 2 Januari 2022 adalah sebesar 4.382 kasus atau 0,1% dari total kasus, di bawah rata-rata Global yang sebesar 10,53%. Apabila dibandingkan kondisi puncak di 24 Juli 2021, persentasenya sudah turun -99,23%. Proporsi Kasus Aktif untuk Jawa-Bali sebesar 54,9% dari nasional dan Luar Jawa Bali 45,1%. Sementara, kasus Konfirmasi Harian per 2 Januari sebanyak 174 kasus, atau sudah turun -99,69% dari puncaknya di 15 Juli 2021.
“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia yakni 0,98, dan angka Rt semua pulau berada di bawah 1 (laju penularan terkendali). Namun, perlu diwaspadai sedikit kenaikan laju reproduksi di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (3/1).
Perkembangan Level Asesmen Wilayah Luar Jawa-Bali
Level Asesmen Situasi Covid-19 dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali (per 1 Januari 2022) terlihat bahwa seluruh Provinsi memiliki “Transmisi Komunitas” sangat baik yaitu pada Level 1, namun kondisi berbeda terjadi pada “Kapasitas Respon” di mana ada beberapa Provinsi dengan kapasitas Terbatas. Hal ini menjadikan tidak ada Provinsi yang termasuk Level 4 dan Level 3, namun ada 20 Provinsi pada Level 2 (dikarenakan 6 Provinsi dengan kapasitas respon “Sedang” dan 14 Provinsi “Terbatas”). Sementara, terdapat 7 Provinsi yang sudah masuk di Level 1, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Bengkulu, dan Kalimantan Utara.
Sampai dengan saat ini, terdapat 20 Provinsi dengan tingkat capaian Vaksinasi Dosis-1 pada Level “Memadai (>70%)”, 6 Provinsi di level “Sedang (50%-70%)”, dan hanya 1 Provinsi pada level “Terbatas (<50%)” yaitu Provinsi Papua.
Sementara itu, per 1 Januari 2022, sudah tidak ada Kabupaten/Kota Level 4, tetapi masih ada 3 Kabupaten di Level 3 yaitu Sukamara, Sorong, dan Teluk Bintuni. Kemudian, Kabupaten/Kota di Level 2 terus mengalami penurunan menjadi 129 Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten/Kota di Level 1 terus mengalami perbaikan dengan peningkatan jumlahnya menjadi sebanyak 254 Kabupaten/Kota.
Di awal tahun 2022 ini, Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM mulai tanggal 4 hingga 17 Januari 2022. Untuk penentuan Level PPKM di Luar Jawa-Bali tetap mendasarkan pada Level Asesmen Situasi Pandemi, dan mempertimbangkan Capaian Vaksinasi di setiap Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM. Rinciannya adalah sbb:
PPKM Level 1 meningkat dari 191 menjadi 227 Kabupaten/Kota;
PPKM Level 2 menurun dari 169 menjadi 148 Kabupaten/Kota;
PPKM Level 3 menurun dari 26 menjadi 11 Kabupaten/Kota; dan
PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.
Update Pelaksanaan Vaksinasi
Laju rata-rata vaksinasi dalam seminggu terakhir meningkat sejak vaksinasi anak dimulai dengan rata-rata 1.519.457 dosis per hari. Vaksinasi anak (6-11 tahun) memang menambah laju vaksinasi harian lebih dari 215.000 dosis sejak dimulai, dan sampai saat ini total sebanyak 3.871.152 dosis telah disuntikan untuk anak usia 6-11 tahun. Laju wilayah luar Jawa Bali meningkat dan menyumbang 50,3% dari laju rata-rata harian nasional.
“Pemerintah sedang mempersiapkan Program Vaksin Booster atau Dosis ke-3, dan sedang menyelesaikan Perpres dan Permenkes/Kepmenkes (KMK). Ini akan segera dimulai pada 12 Januari 2022 nanti,” ungkap Menko Airlangga.
Pengaturan untuk PPLN
Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) telah disiapkan pintu masuk dari berbagai tempat. Untuk yang melalui perjalanan udara disiapkan di Bandara Soekarno-Hatta, Juanda, dan Sam Ratulangi, sedangkan untuk perjalanan laut melalui Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, dan Nunukan, serta untuk perjalanan darat melalui PLBN Aruk, Entikong, dan Motaain.
Sedangkan, untuk tempat karantina sudah disiapkan 25 Wisma/Rusun dan 16 Hotel (dengan total 28.087 Tempat Tidur) sebagai tempat Karantina Terpusat yang dibiayai pemerintah di Pintu Masuk Kedatangan, dengan rincian yaitu Pintu Masuk Udara (23.830 TT), Laut (2.990 TT), dan Darat (1.267 TT). Untuk masa karantina, akan dilakukan perubahan lamanya waktu karantina menjadi 10 hari dan 7 hari.
Realisasi Anggaran PEN 2021
Realisasi sementara Program PEN Tahun 2021 mencapai Rp658,6 triliun atau 88,4% dari Pagu Rp744,77 triliun dengan uraian per klaster sebagai berikut:
Kesehatan sebesar Rp198,5 triliun atau 92,3% dari pagu Rp215,0 triliun.
Perlindungan Sosial sebesar Rp171,0 triliun atau 91,6% dari pagu Rp186,6 triliun.
Program Prioritas sebesar Rp105,4 triliun atau 89,3% dari Pagu Rp117,9 triliun.
Insentif Usaha sebesar Rp67,7 triliun atau 107,7% dari Pagu Rp62,8 triliun.
Dukungan UMKM dan Korporasi sebear Rp116,2 triliun atau 71,5% dari Pagu Rp162,4 triliun.
“Dalam 2 tahun ini, anggaran Program PC-PEN terbukti bisa menjadi bufferpemulihan ekonomi nasional, termasuk menjaga koefisien Rasio Gini, dan menurunkan tingkat pengangguran dengan menambah penciptaan lapangan kerja. Sehingga kita berharap pertumbuhan ekonomi di Kuartal 4 tahun 2021 bisa dijaga di level 4,5%-5%, dengan keseluruhan tahun 2021 sebesar 3,7%-4% (yoy). Memasuki 2022 ini, kita akan bisa mendorong front loading anggaran di awal tahun,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (rep/fsr/hls/*)
TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu, saat meninjau stand UMKM pada satu pameran di Kota Medan, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan mengaku terus bekerja keras untuk membuat para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di Kota Medan bisa naik kelas dan terus berkembang. Bahkan Pemko Medan mengaku, konsep yang ditawarkan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memajukan UMKM di Kota Medan, telah mendapatkan apresiasi dari pihak luar.
TINJAU: Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu, saat meninjau stand UMKM pada satu pameran di Kota Medan, belum lama ini.
Bobby menjelaskan, pihaknya di Pemko Medan tengah berupaya untuk meningkatkan UMKM di Kota Medan. Satu di antaranya, dengan cara mendorong pelaku UMKM di Kota Medan agar dapat menerapkan digitalisasi keuangan dalam setiap transaksi.
“Dengan penggunaan digitalisasi tersebut, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk mengatur manajemen keuangannya dengan baik. Penggunaan digitalisasi saat ini sedang dilakukan di Medan,” ungkap Bobby.
Sebelumnya, Bobby tampil sebagai pembicara dalamn
acara Sharing Pengembangan Ekosistem Start Up Digital di STMIK Primakarya, Jalan Tukad Badung, Denpasar, Bali, pada sela-sela kunjungan APEKSI Outlook Bali 2021, belum lama ini. Saat itu, pelaku UMKM dan start up asal Pulau Dewata tersebut, memuji konsep yang ditawarkan Bobby untuk memajukan sekaligus membawa UMKM Kota Medan naik kelas. Dengan konsep yang tengah dijalankan saat ini, para pelaku UMKM di Kota Medan yang terdampak pandemi Covid-19, dapat bangkit hingga ‘go nasional’.
Usai mendengar pemaparan yang disampaikan Bobby, pelaku UMKM dan start up di Bali, langsung tertarik dan ingin berkolaborasi dengan UMKM di Kota Medan, seperti pemasaran produk maupun transfer teknologi.
“Saya sangat senang langkah yang dilakukan Pemko Medan untuk memajukan sekaligus membawa UMKM naik kelas disambut pelaku UMKM dan start up di Bali. Tentunya, Pemko Medan terus melakukan kolaborasi seluas-luasnya guna mewujudkan UMKM Medan naik kelas,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 3 DPRD Medan, T Edriansyah Rendy, pun memberikan dukungan atas kerja keras Wali Kota Medan yang telah berupaya keras dalam mengembangkan UMKM di Kota Medan, dan membuatnya bisa naik kelas hingga go nasional.
“Upaya ini tentu sangat baik dan tentunya kami beri dukungan. Di masa pandemi seperti saat ini, para pelaku UMKM tentu akan sangat terdampak. Untuk itu, membantu para pelaku UMKM di Medan agar bisa naik kelas adalah langkah yang sangat tepat,” ujar Rendy, Minggu (2/1).
Rendy pun menjelaskan, membantu para pelaku UMKM di Kota Medan untuk mengatur manajemen keuangannya secara baik dengan penggunaan digitalisasi keuangan, juga dinilai sangat baik. Pun begitu, politisi Partai NasDem ini, mengingatkan, agar Pemko Medan terus fokus dalam membantu para pelaku UMKM memasarkan produk-produknya secara lebih luas.
“Seperti rencana Pemko Medan yang akan memasarkan produk-produk UMKM secara lebih luas dengan memanfaatkan marketplace, saya rasa ini sangat tepat dan ini yang harus terus dilakukan. Sebab tak bisa dipungkiri, masalah pemasaran ini merupakan satu masalah yang paling sering dikeluhkan para pelaku UMKM,” katanya.
Selain itu, dia juga sangat mendukung langkah Pemko Medan yang akan menggunakan produk-produk UMKM dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan Pemko Medan.
“Seperti kegiatan rapat atau pertemuan lingkup Pemko Medan, sangat pantas memang kalau makanan dan minumannya dibeli dari para pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Medan. Jadi bukan hanya membantu memasarkan, tapi juga turut membeli produk mereka, karena memang itulah yang sangat dibutuhkan para pelaku UMKM kita,” pungkas Rendy. (map/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sihar P.H.Sitorus membagikan 10.000 paket bahan makanan pokok berupa beras 5 kilogram kepada masyarakat di Dapil Sumut Dua meliputi 19 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pembagian sembako tersebut bekerjasama dengan pengurus DPC-DPC PDIP se dapil Sumut Dua.
Ketua Sihar Sitorus Center (SSC) Charles Panjaitan, selaku pendistribusi paket bahan makanan pokok tersebut mengatakan pembagian bantuan paket bahan makanan pokok tersebut merupakan wujud konkrit kasih dan kepedulian Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan Pembina Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2019 s/d 2024.
“Sebagai Ketua DPR RI, Ibu Puan tergerak hati untuk meringankan beban masyarakat di dapil dua Sumatera Utara yang dilanda pandemic. Maka ia mengulurkan bantuan dengan berbagi bahan makanan pokok kepada masyarakat,” ujar Charles Panjaitan, Minggu 2 Januari 2022. Pembagian paket dilakukan sebelum dan sesudah Natal 2021. Sedang Dapil Sumut Dua adalah daerah pemilihan Anggota DPR RI Sihar P.H. Sitorus
Dapil Sumut Dua yang meliputi 19 kabupaten kota, khusus daerah Kepulauan Nias meliputi Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan mendapat 1000 paket, juga Tabagsel meliputi Padangsidimpuan, Madina, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara mendapat 1000 paket. Sisanya, adalah daerah lainnya, seperti Kabupaten Toba, Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara.
Charles melanjutkan, bahwa pemberian paket bahan makanan pokok dari Puan ini dilakukan serentak oleh seluruh anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan di seluruh Indonesia sebanyak 128 orang. Harap dicatat bahwa ibu Puan Maharani telah memimpin DPR RI juga menjadi Pembina DPR RI Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI periode 2019 s/d 2024.
Sentuhan kasih dari Puan Maharani tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan bantuan dari pengurus DPC-DPC se dapil Sumut Dua Sumatera Utara. “Kami SSC perpanjangan tangan pak Sihar Sitorus Anggota DPR RI ditugaskan meneruskan bantuan tersebut kepada masyarakat di dapil Sumut Dua Sumatera Utara, melalui partai, ” kata Charles Panjaitan.
Seperti diketahui, SSC ada di dapil Sumut Dua meliputi 19 kabupaten kota. Kemudian pendistribusian beras dari Puan Maharani tersebut diteruskan kepada pengurus-pengurus DPC DPC PDI Perjuangan se dapil Sumut Dua untuk diteruskan secara bergotong royong kepada PAC dan pengurus ranting dan untuk diteruskan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sahat Panjaitan , Sekretaris DPC PDIP kabupaten Toba, siap menjalankan instruksi partai dan membagikan bantuan beras tersebut kepada seluruh anggota dan masyarakat. DPC PDIP Kabupaten Toba menerima bantuan beras sebanyak 1000 paket dan sudah didistribusikan hingga tanggal 31 Desember 2021 lalu. “Ini langkah nyata dari Mbak Puan Maharani, patut didukung. Untuk Pak Sihar juga kami ucapkan terima kasih,” kata Sahat.
Senada dengan Sahat, Habibi Al Amin, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan siap untuk melaksanakan perintah dari partai untuk menyalurkan seluruh bantun beras dari Ibu Puan Maharani tersebut ke 8 kecamatan, 82 Desa dan 8 keluarahan di Labuhan Batu Utara. “Terima kasih kepada Bu Puan Maharani atas bantuannya. Ini baru pertama kali di kabupaten Labuhan Batu Utara,” kata Habibi. *
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di penghujung tahun 2021, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada pelanggan setia PLN dalam acara Customer Loyalty Award yang diselenggarakan di Santika Dyandra Hotel, Medan, Sumatera Utara.
Customer Loyalty Award ini merupakan penghargaan yang diberikan PLN sebagai dukungan dan komitmen kepada para pengusaha di sektor bisnis dan industri agar bisa menjalankan bisnis serta dapat meningkatkan produksinya tanpa khawatir akan kehandalan, kualitas dan pelayanan yang diberikan.
“Walaupun pandemi Covid – 19 masih melanda Indonesia dan seluruh dunia, namun kami optimis dapat memberikan pelayanan yang terbaik buat seluruh pelanggan PLN khususnya di Sumatera Utara. Para pelaku usaha dapat dengan nyaman serta fokus dalam menjalankan bisnisnya, meningkatkan jumlah produksi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Sumatera Utara, dan serahkan pengelolaan listriknya kepada kami,” ungkap Sigit Witjaksono EVP Retail Regional Sumatera Kalimantan.
Pemberian penghargaan dalam acara Customer Loyalty Award diberikan kepada pelanggan regular dan pelanggan premium / prioritas yang terbagi dalam 4 segmentasi yaitu konsumsi energi tertinggi tarif bisnis tahun 2021, konsumsi energi tertinggi tarif industri tahun 2021, jam nyala tertinggi tarif bisnis tahun 2021 dan jam nyala tertinggi tarif industri tahun 2021.
Selain itu penghargaan juga diberikan pada kategori konsumsi energi tertinggi sektor Agriculture, kategori konsumsi energi tertinggi sektor perhotelan, kategori pasang baru daya terbesar, kategori penambahan daya dengan selisih daya terbesar, kategori layanan ekstra daya tertinggi dan kategori pelanggan penunasan rekening listrik tercepat. Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan Chairuddin mengatakan, perekonomian di Sumatera Utara sudah mulai bangkit, hal ini terbukti konsumsi pemakaian listrik khususnya pada tarif bisnis dan industri mulai meningkat.
isisi lain pusat perbelanjaan dan perhotelan sudah mulai ramai dikunjungi terutama di hari libur nasional. “Selamat kepada pelanggan setia PLN yang telah menerima penghargaan Customer Loyalty Award Tahun 2021 dan terima kasih telah mempercayakan listriknya kepada PLN. Atas nama management PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022,” ujar General Manager Pandapotan Manurung. (ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Respon cepat dalam memitigasi risiko varian delta Covid-19 dan terus membaiknya fundamental ekonomi nasional di tahun 2021 telah berdampak positif terhadap pasar modal Indonesia yang ditutup pada level 6.581 pada 30 Desember 2021. Hal tersebut juga didukung arus modal asing yang masuk ke pasar saham Indonesia senilai USD 2,7 Miliar (ytd) per 30 Desember 2021 yang mendorong perbaikan indeks saham pada periode akhir tahun 2021.
Atas pencapaian ini, pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Senin (3/1), Presiden RI Joko Widodo menyampaikan “Kita juga patut bersyukur bahwa di bursa sekarang ini ada kenaikan IHSG di 2021 dan return 10,1%. Ini sebuah angka yang lumayan tinggi dan kalau dibandingkan dengan Filipina, Malaysia dan Singapura, kita paling atas, ini juga patut kita syukuri.”
“Dan jumlah orang yang masuk ke bursa, investor pasar modal, ini juga naik sangat tinggi sekali. Tahun 2017 disampaikan Ketua OJK sebanyak 1,1 juta, dan hari ini 7,4 juta investor utama. Investor retail yang banyak dari anak-anak muda, milenial. Dan kita harapkan ini akan terus membesar dan akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi negara kita,” lanjut Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan tentang salah satu perusahaan yang tahun 2021 berhasil melakukan IPO yakni PT Bukalapak yang merupakan unicorn teknologi pertama di Indonesia dengan perolehan fund risesebesar Rp 21,9 triliun.
“Pertama, kami laporkan bahwa bursa ke depan diharapkan lebih optimis. Kemudian yang kedua, terkait dengan teknologi, kita sudah bisa me-launch IPO Bukalapak, salah satu yang terbesar di Asia, sebesar 21,9 triliun rupiah. Ini perlu dilanjutkan,” kata Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2022. Lebih rinci, Pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk meraih peluang dan menjawab tantangan di tahun 2022 melalui kebijakan PPKM, percepatan vaksinasi secara masif, dan Program PEN menjadi instrumen utama di tahun 2022. Program PEN di tahun 2022 akan didorong untuk front loading dan akan membantu mengamankan trajectory pemulihan ekonomi nasional.
Terkait Presidensi G20, Indonesia juga berkesempatan menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority (Sovereign Wealth Fund) sehingga akan meningkatkan confidence Investor Global. Keuangan berkelanjutan dan arsitektur keuangan internasional juga telah menjadi bagian dari agenda prioritas yang akan memberikan kontribusi positif terhadap sektor keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.
Disamping Presidensi G20 yang akan bergulir sepanjang tahun 2022, Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang ditargetkan selesai diratifikasi pada kuartal I tahun 2022 juga menjadi hal yang semakin penting di tengah guncangan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang dan pandemi Covid-19.
Saat ini, sudah ada 7 Negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar) dan 5 Negara Mitra ASEAN (RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan) yang telah merampungkan ratifikasi. Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi syarat utama pemanfaatan Perjanjian RCEP di Indonesia.
RCEP memiliki arti yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Sebesar 72% aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP. Melalui RCEP, Indonesia juga akan mendapatkan akses pasar tambahan dari Cina, Korea dan Jepang untuk produk-produk di sektor perkebunan, pertanian, otomotif, elektronik, kimia, makanan, minuman, mesin dan kehutanan.
“Berlakunya RCEP, perdagangan terbesar di regional terbesar, diharapkan ini memberikan dukungan terhadap pasar modal,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (ltg/fsr/*)
PIMPIN: Kapolda Sumut Irjen Pol R Z Panca Putra Simanjuntak memimpin upacara kenaikan pangkat di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Sabtu (1/1).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 447 personel Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) naik pangkat setingkat lebih tinggi. Adapun mereka, terdiri dari 135 perwira, 229 bintara, 57 tamtama, dan 26 Aparatur Sipil Negara (ASN).
PIMPIN: Kapolda Sumut Irjen Pol R Z Panca Putra Simanjuntak memimpin upacara kenaikan pangkat di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Sabtu (1/1).
Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, yang memimpin langsung upacara kenaikan pangkat tersebut di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Sabtu (1/1) lalu.
Panca bertindak selaku Inspektur Upacara yang dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, PJU, dan personel Polda Sumut.
Panca mengucapkan selamat kepada para personel yang naik pangkat setingkat lebih tinggi.
“Selamat atas kenaikan pangkatnya. Jaga nama baik Polri. Setelah ini, kembali kepada keluarga dan ucapkan terima kasih,” imbau Panca.
Panca pun menegaskan, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tentunya harus membuat personel lebih bertanggung jawab lagi dalam menjalankan tugas.
“Mari bersama-sama menjaga nama baik Polri, khususnya Polda Sumut,” ajaknya lagi.
Dia juga menjelaskan, Polri saat ini menjadi urutan ketiga dalam kepercayaan masyarakat, dan dalam meraih prestasi ini, tentulah tidak mudah.
“Semua berkat rekan-rekan yang memiliki perilaku serta cara bekerja yang baik dalam melayani masyarakat. Untuk itu prestasi yang telah diraih harus dijaga sebaik-baiknya,” harap Panca.
Panca meminta, ke depannya organisasi ini harus lebih maju lagi dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Selamat bertugas. Bagi yang melaksanakan tugas, segera menyesuaikan,” tegasnya. (dwi/saz)
BERSAMA:
Wali Kota Medan Bobby Nasution diabadikan bersama 13 pejabat eselon 2 yang baru dilantik.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, melantik 13 pejabat eselon 2 pada akhir tahun lalu, tepatnya pada Jumat, 31 Desember 2021, di Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No 2 Medan. Diketahui, ke-13 nama tersebut merupakan nama-nama pejabat di lingkungan Pemko Medan, yang sebelumnya telah mengikuti proses lelang jabatan yang dibuka sejak awal Desember 2021.
BERSAMA:
Wali Kota Medan Bobby Nasution diabadikan bersama 13 pejabat eselon 2 yang baru dilantik.
Usai melantik para Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemko Medan tersebut, Bobby memerintahkan kepada para pejabat yang dilantik untuk langsung mulai bekerja. Khususnya di awal 2022, semua pejabat yang dilantik diminta untuk segera merealisasikan seluruh program prioritas yang telah ditetapkan Pemko Medan.
“Langsung kerja Semua sama-sama sudah tahu program prioritas Pemko Medan. Langsung realisasikan program-program itu,” ungkap Bobby, didampingi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, unsur Forkopimda Kota Medan, Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemko Medan.
Bahkan, usai dilantik, Bobby menginginkan agar para pejabat yang dilantik langsung bekerja dan melihat ke lapangan terkait kondisi atau hasil yang sudah dikerjakan selama ini. Dengan demikian, para pejabat yang dilantik dapat mempelajari langkah cepat yang akan diambil guna mempercapat realisasi program kerja di OPD masing-masing.
“Jika diperlukan, turun langsung ke lapangan. Karena pekerjaan yang tidak pernah di lihat secara langsung, sebaik apapun manajemen yang dilakukan di belakang meja, pasti hasilnya tidak akan sempurna,” tegasnya.
Dalam instruksi tersebut, Bobby juga memberikan penekanan kepada sejumlah OPD, agar dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya terhadap masyarakat. Terkhusus kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, dia mengingatkan, agar kepala dinas yang baru dilantik, dapat bekerja maksimal dalam mengoptimalkan penanganan Covid-19 di Kota Medan.
Bobby menegaskan, Dinas Kesehatan Kota Medan harus bekerja ekstra keras untuk mencegah masuknya Covid-19 varian Omicron ke Kota Medan.
“Karena itu Dinas Kesehatan harus bisa bekerja keras dan punya reaksi cepat dalam mencegah virus ini agar tidak masuk ke Medan,” imbaunya.
Terakhir, dia berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik, agar menjalankan amanah yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
“Jalankan amanah ini dengan baik, jangan ada korupsi dan pungli, khususnya di OPD yang sering berhubungan dengan pihak ketiga,” tegas Bobby.
Seperti diketahui, adapun para pejabat eselon 2 yang dilantik, yakni Khoiruddin sebagai Kepala Dinas Sosial, Baginda P Siregar sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Laksamana Putra Siregar sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Topan Obaja Putra Ginting sebagai Kepala Dinas PU, serta Mansursyah sebagai Staff Ahli Wali Kota Medan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, ada nama Rakhmat Adi Syahputra Harahap sebagai Kepalam Satpol PP, Benny Iskandar Nasution sebagai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah (UMKM), Syamsul Arifin Nasution sebagai Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Arrahman Pane sebagai Kepala Dinas Kominfo, Benny Sinomba Siregar sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Taufik Ririansyah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Ferri Ichsan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekertaris DPRD.
Pantauan Sumut Pos, pelantikan ke-13 pejabat eselon 2 lingkup Pemko Medam tersebut, berlangsung dengan lancar. Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Medan yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan, serta pelantikan oleh Wali Kota Medan.
Usai dilantik, Kepala SatPol PP Kota Medan, Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, dia siap mengemban amanah yang dipercayakan Wali Kota Medan kepadanya. Selain itu, lanjutnya, sebagai OPD yang bertugas untuk menegakkan Perda Kota Medan, SatPol PP Kota Medan juga siap berkoordinasi dengan OPD-OPD lainnya.
Sementara itu, Arrahman Pane yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, juga mengaku siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, guna merealisasikan program kerja yang ada di Dinas Kominfo Kota Medan.
“Khususnya kepada rekan-rekan media atau wartawan, kami siap berkolaborasi. Sebab saat ini, Dinas Kominfo memang menjadi OPD yang ditugaskan untuk berkoordinasi dengan rekan-rekan media. Mohon dukungan dari teman-teman media,” pungkasnya. (map/saz)
DISDUKCAPIL: Suasana Disdukcapil Kota Medan yang sepi. Disdukcapil Kota Medan saat ini membuka layanan secara online untuk menghindari pandemi Covid-19. istimewa/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hal itu dilakukan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan adminduk yang cepat, mudah, sederhana, dan pasti, melalui Perwal No: 58/2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No: 3/2021, tentang Penyelenggaraan Adminduk.
Disdukcapil Kota Medan.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki seluruh dokumen kependudukan yang ditetapkan. Tidak ada lagi beban-beban biaya yang harus dipikul oleh masyarakat, sehingga dapat memberatkan masyarakat,” ungkap Plt Kepala Disdukcapil Kota Medan, Zulkarnain, Kamis (30/12) lalu, terkait Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Kebijakan Pokok 2022 Disdukcapil Kota Medan.
Untuk itu, Zulkarnain yang merupakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, mengatakan, Disdukcapil Kota Medan akan melakukan berbagai kebijakan lainnya untuk ditempuh. Satu di antaranya, pengadaan sarana pelayanan adminduk berupa kendaraan roda 2 pelayanan keliling adminduk di 21 kecamatan. Dengan demikian, petugas pelayanan kecamatan bisa lebih responsif dalam melakukan pelayanan ‘jemput bola’.
Menurutnya, petugas Disdukcapil Kota Medan akan ‘door to door’ untuk melayani keluarga-keluarga yang punya keterbatasan, sehingga tidak bisa datang langsung.
“Sekaligus, petugas nantinya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” tuturnya.
Dia juga menjelaskan, Disdukcapil Kota Medan segera membuka pelayanan adminduk di kelurahan-kelurahan. Sebagai tahap awal, layanan akan dibuka di 40 kelurahan. Hal ini dilakukan, agar masyarakat dapat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan adminduk, yakni cukup datang ke kelurahan.
“Yang paling pokok ke depan adalah menjaga integritas petugas pelayanan, yakni jangan melakukan pungutan liar (pungli),” tegas Zulkarnain.
Zulkarnain juga mengatakan, sepanjang 2021, Disdukcapil Kota Medan telah memperoleh sejumlah penghargaan, di antaranya Sertifikat ISO 9001 tentang Manajemen Mutu, Sertifikat ISO 27001 tentang Security System, dan Sertifikat ISO 37001 tentang Anti Penyuapan.
“Pelayanan Daring SIBISA juga secara nasional dinilai cukup berhasil dengan keberhasilan Pemko Medan meraih penghargaan Smart Governance,” imbuhnya.
Buka Layanan Tambahan Kepengurusan hingga Pukul 20.00 WIB
Zulkarnain pun menjelaskan, tak cuma menghapus denda keterlambatan kepengurusan, pihaknya mulai hari ini, akan membuka jam pelayanan tambahan di Kantor Disdukcapil Kota Medan hingga pukul 20.00 WIB.
“Mulai Senin nanti (hari ini, red), jam pelayanan di Kantor Disdukcapil Medan ditambah, akan kita buka sampai jam 8 malam. Tujuannya agar masyarakat yang pulang kerja sore, masih bisa mengurus kebutuhan dokumen kependudukannya ketika pulang kerja, sebelum pulang ke rumah,” jelasnya, seraya menambahkan, di 2022 ini, tema pelayanan publik Disdukcapil Kota Medan adalah Dukcapil Digital.
Sasarannya, lanjutnya, agar pemanfaatan pelayanan daring/online dapat lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat, guna mendapatkan pelayanan yang sederhana, mudah, cepat, dan pasti, tanpa perlu tatap muka. Selama ini, sarana dan prasarana pelayanan daring dinilai sudah cukup baik tanpa hambatan yang berarti.
Untuk memperkuat sistem pengendalian manajemen, menurut Zulkarnain, Disdukcapil Kota Medan juga sudah mulai menerapkan pemberian tanda terima secara elektronik. Setiap pendaftaran adminduk oleh pemohon langsung masuk ke data center pimpinan, sehingga secara langsung dapat dimonitor proses penyelesaiannya secara tepat waktu. Dia pun menjelaskan, Disdukcapil Kota Medan sudah mencanangkan sebagai kawasan Zona Integriras menuju WBK dan WBBM.
“Jadi sasaran Disdukcapil di 2022 adalah ‘Medan Sadar Adminduk 2022’,” kata Zulkarnain.
Di samping itu, lanjut Zulkarnain, kerja sama pemanfaatan data dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga pelayanan publik lainnya, juga terus diperluas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk validasi/ferifikasi data penduduk berbasis individu.
“Sehingga sangat berguna mendukung program-program pelayanan publik lainnya, seperti vaksinasi Covid-19, program subsidi sosial, dan lainnya,” pungkasnya. (map/saz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang status kebencanaan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Tanah Air. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia yang ditetapkan pada 31 Desember 2021.
“Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organizalion (WHO) secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” demikian disebutkan dalam Keppres tersebut yang diunduh dari laman Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Minggu (2/12).
Status pandemi Covid-19 telah berlaku sejak 13 April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Karena itu, dengan status pandemi tersebut, maka menurut Keppres, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tiga landasan hukum, yaitu:
Pertama, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
Kedua, UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan DPR RI termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR;
Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Covid-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, menurut keppres tersebut, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.
Dalam Keppres tersebut, pemerintah menyebut sudah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19. Dalam putusannya pada 28 Oktober 2021 disebutkan MK memutuskan UU Covid-19 (UU Nomor 2 Tahun 2020) hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid-19 diundangkan.
Sementara, Pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam menyebut, Indonesia masih berada dalam fase bencana Covid-19. Namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengakhirinya. “Kita banyak belajar dari Covid-19 ini, bahwa ternyata memang ketahanan kesehatan kita sangat lemah. Permasalahan kesehatan yang muncul di tahun 2022 juga dipengaruhi berbagai faktor pendukung,” tutur Prof Ari dalam keterangan tertulis, Minggu (2/1).
Faktor pendukung yang dimaksud antara lain keterbatasan big data, bahan baku obat, reagen dan alat kesehatan yang sebagian besar masih impor, kekurangan dokter di daerah karena distribusi dokter umum, spesialis dan subspesialis yang tidak merata di Tanah Air. Belum lagi kemunculan varian Omicron yang menjadi kekhawatiran dunia. Dokter spesialis penyakit dalam ini mengatakan hampir 1 bulan setelah pertama kali dilaporkan, sudah 78 negara yang menyampaikan keberadaan Omicron di negaranya melalui platform GISAID dan lebih cepat dari penyebaran Delta.
Ada beberapa cara menekan penyebaran Covid-19, khususnya dengan transformasi kesehatan untuk menekan risiko terjadinya gelombang ketiga. “Vaksin merah putih harus terus didukung agar sesuai dengan peta jalan yang telah dibuat, diharapkan vaksin merah putih sudah menjalani uji klinik pada pertengahan tahun 2022, sehingga pada akhir tahun 2022, masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin produksi dalam negeri,” jelasnya.
Karantina dari Luar Negeri 14 Hari
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Keputusan Ketua Satgas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Indonesia atau Pelaku Perjalanan Luar Negeri. Aturan tersebut ditandatangani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto yang juga menjabat Ketua Satgas Penanganan Covid-19.
Dalam peraturan tersebut menetapkan pintu masuk ke wilayah lndonesia bagi Warga Negara lndonesia (WNI) yang melakukan perjalanan luar negeri, melalui bandara udara Soekarno Hatta, Banten; Juanda, Jawa Timur dan Sam Ratulangi, Sulawesi Utara. Sementara itu, pelabuhan laut melalui Batam, Kepulauan Riau; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan Nunukan, Kalimantan Utara.
Kemudian, pos lintas batas negara melalui Aruk, Kalimantan Barat; Entikong, Kalimantan Barat dan Motaain, Nusa Tenggara Timur. Setibanya di Indonesia, WNI yang pulang dari luar negeri diwajibkan menjalani karantina selama 14 hari. “Warga Negara lndonesia pelaku perjalanan luar negeri wajib melakukan karantina dengan ketentuan, karantina dengan jangka waktu 14 x 24 jam dari negara maupun wilayah asal kedatangan dengan sejumlah keriteria,” kata Suharyanto dalam surat edarannya, Minggu (3/12).
Tetapi WNI yang juga pulang dari perjalanan luar negeri, harus mengonfirmasi transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529. Kemudian, secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529; dan jumlah kasus konfirmasi SARS-CoV-2 B.1.1.529 lebih dari 10.000 kasus.
Sementara itu, karantina dengan jangka waktu 10 x 24 jam dari negara maupun wilayah asal kedatangan selain dari negara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum kedua angka 1. Menurut Suharyanto, pelaksanaan karantina harus mengikuti Surat Edaran yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. “Pelaku perjalanan luar negeri melakukan karantina di tempat akomodasi karantina terpusat sebagaimana dimaksud yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR,” ungkap Suharyanto.
Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah lokasi karantina untuk masing-masing area pintu masuk (entry point) perjalanan luar negeri. DKI Jakarta di Wisma Atlet Pademangan, RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Nagrak Cilincing, dan Rusun Pasar Rumput Manggarai. Surabaya, Jawa Timur Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kementerian Agama Surabaya, Hotel Vini Vidi Vici, Hotel Grand Park Surabaya, Hotel Sahid, Hotel 88 Embong Malang, Hotel BeSS Mansion, Hotel Zest Jemursari, Hotel Bisanta Bidakara, Hotel Fave Hotel Rungkut, Hotel Life Style Hotel, Hotel Delta Sinar Mayang Sidoarjo, Hotel Zoom Jemursari, Hotel 88 Kedungsari, Hotel 88 Embong Kenongo, Hotel Pop Stasiun Kota, Hotel Pop Gubeng, dan Hotel Cleo Jemursari.
Sementara itu Manado, Sulawesi Utara Asrama Haji Tuminting dan Badiklat Maumbi. Batam, Kepulauan Riau: Rusun BP Batam, Rusun Pemerintah Kota Batam, Rusun Putra Jaya, Asrama Haji, dan Shelter Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI).
Kemudian Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Rumah Perlindungan Trauma Center (RTPC) Tanjung Pinang dan Shelter Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Nunukan, Kalimantan Utara: Rusunawa Pemerintah Daerah Nunukan.
Entikong, Kalimantan Barat Gedung Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong, Unit Latihan Kerja Indonesia (ULKI), dan Gedung Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Entikong. Selanjutnya, Aruk, Kalimantan Barat Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asrama Haji Kota Sambas, Wisma Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, dan Asrama Brimob. Terakhir Motaain, Nusa Tenggara Timur Rusun Yonif RK 744/SYB. “Tempat akomodasi karantina lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19,” papar Suharyanto.
Suharyanto menyebut, tempat karantina terpusat bagi WNI sebagaimana dimaksud hanya diperuntukan bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Pekerja Migran lndonesia yang kembali ke lndonesia untuk menetap minimal 14 hari di lndonesia. Kemudian, pelajar atau mahasiswa yang kembali ke lndonesia setelah menamatkan pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri. “Pegawai Pemerintah yang kembali ke lndonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dan perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional,” tandasnya. (jpc/dtc)
