Home Blog Page 2825

Pastikan Kelancaran Drainase, Wali Kota Medan Minta Dinas PU Kerja Ekstra

TINJAU DRAINASE: Wali Kota Medan Bobby Nasution saat meninjau salah satu drainase di Kota Medan. istimewa/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan menjadi salah satu kota di Indonesia yang saat ini sedang memasuki musim penghujan. Curah hujan juga kerap kali turun dengan intensitas tinggi, sehingga dikhwatirkan dapat kembali membuat genangan air.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta Dinas PU dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) di seluruh kecamatan untuk bekerja ekstra dalam memastikan fungsi dan sistem drainase di Kota Medan, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya banjir maupun genangan air.

Apalagi Pemko Medan melalui Dinas PU, memiliki program Medan Bersih. Program ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan estetika kota, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh drainase di Kota Medan tidak terhalangi sampah dengan rutin melakukan normalisasi.

“Saya minta kerahkan semua petugas yang ada untuk menormalisasi drainase mulai dari hulu ke hilir dengan maksimal. Turun langsung ke lapangan dan berkolaborasi dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan kelancaran sistem drainase di Kota Medan agar berfungsi dengan baik dan lancar,” ucap Bobby.

Dikatakan Bobby, selama ini sampah merupakan pemicu utama tidak berfungsinya drainase dengan baik. Dengan upaya yang dilakukan untuk memastikan kelancaran sistem drainase ini, Bobby mengaku optimis fungsi drainase dapat berjalan dengan baik. Disamping itu Pemko Medan juga terus melakukan pembangunan-pembangunan drainase, salah satunya pembangunan drainase dengan sistem U-Ditch.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Dedy Aksyari Nasution meminta Pemko Medan untuk kembali mengeluarkan dan mempertegas aturan tentang larangan mendirikan bangunan di atas drainase ataupun di badan jalan.

Dengan begitu, seluruh drainase di Kota Medan dapat terkontrol dengan baik oleh petugas. Untuk yang melanggar, Pemko Medan dapat memberikan sanksi sesuai aturan tersebut.

Apalagi dalam situasi musim penghujan seperti ini, drainase kerap kali tidak mampu menampung debit air dalam jumlah yang besar. Setelah dilihat lebih lanjut, banyaknya sampah dalam drainase adalah salah satu penyebab utama. Namun sayang, banyak drainase yang tak bisa dibersihkan dari sampah karena adanya bangunan di atas drainase.

“Kalau masih banyak bangunan di atas drainase, bagaimana mungkin petugas dapat menormalisasi dan memastikan fungsi drainase berjalan dengan baik. Mana mungkin drainase bisa dibersihkan kalau ada bangunan diatasnya, maka tentu bangunannya dulu yang harus ditertibkan. Tentunya secara humanis, sampaikan adanya aturan yang mengatur hal itu,” kata Dedy kepada Sumut Pos, Jumat (18/2).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, penutupan drainase dengan mendirikan bangunan yang kerap kali sebagai pemicu tidak berfungsinya drainase itu, banyak sekali ditemukan di pusat-pusat kota.

“Maka itu dulu yang harus ditertibkan. Selain itu pembangunan dan perbaikan drainase harus dilakukan secara berkelanjutan, Dinas PU dan jajarannya serta pihak kecamatan adalah pihak yang harus paling terdepan dalam mengatasi masalah ini,” pungkasnya. (map/ila)

Revitalisasi Lapangan Merdeka, Pemprovsu Bantu Rp100 Miliar

LAPANGAN MERDEKA: Desain Lapangan Merdeka jika sudah menjadi cagar budaya. Gubsu akan memberikan bantuan senilai Rp100 miliar untuk revitalisasi Lapangan Merdeka.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan telah menyiapkan perencanaan revitalisasi Lapangan Merdeka, termasuk anggarannya. Kini, Pemko Medan tengah menyiapkan relokasi bagi para pedagang yang selama ini melakukan kegiatan ekonomi di kawasan lapangan bersejarah tersebut, terutama pedagang buku bekas. Sedangkan Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan akan memberikan bantuan Rp100 miliar untuk relokasi pedagang di sana.

Dikatakan Wali Kota Medan Bobby Nasution, saat ini Pemko Medan sedang menyiapkan proses relokasi para pedagang. Sebab, orang nomor satu di Pemko Medan ini tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan dalam relokasi tersebut.

“Revitalisasi Lapangan Merdeka sudah kita rencanakan dari kemarin. Kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan dalam kegiatan ini. Kita harus melakukan pendekatan dan membicarakan kepada mereka untuk direlokasikan ke tempat yang lain, sehingga tidak terjadi keributan,” kata Bobby Nasution saat menghadiri Rapat Pembahasan Rencana Relokasi Kios Pedagang Lapangan Merdeka Medan di Ruang Rapat Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan P Diponegoro, Rabu (16/2). Rapat yang dipimpin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ini bertujuan untuk membahas persoalan revitalisasi Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya.

Bobby juga mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang turut membantu revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Diketahui, sejak tahun lalu orang nomor satu di Pemko Medan ini telah mencanangkan revitalisasi total Lapangan Merdeka dan kawasan heritage di sekitarnya.

Anggaran pun sudah disediakan. Saat ini Bobby Nasution terus berupaya agar revitalisasi lapangan bersejarah yang pada zaman Belanda dulu bernama de Esplanade itu tak berdampak secara sosial dan ekonomi warga.

Menantu Presiden Jokowi itu juga senantiasa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Edy Rahmayadi sebagai Gubsu. Bobby akui, peran Gubsu dalam revitalisasi Lapangan Merdeka cukup siginifikan. Termasuk rencana Edy membantu anggaran sebesar Rp100 miliar.

Menurut Bobby, Edy juga sudah cukup membantu agar revitalisasi Lapangan Merdeka tak mengorbankan warga yang selama ini ada yang mencari rezeki di kawasan tersebut. “Revitalisasi Lapangan Merdeka sudah kita rencanakan dari kemarin. Kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan dalam kegiatan ini. Kita harus melakukan pendekatan dan membicarakan kepada mereka untuk direlokasikan ke tempat yang lain, sehingga tidak terjadi keributan,” kata Bobby Nasution.

Terkait peran Edy dalam membantu dukungan revitalisasi Lapangan Merdeka, Bobby Nasution pun mengapresiasinya. “Saya pribadi sebagai Wali Kota dan mewakili warga Medan mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubsu Bapak Edy Rahmayadi, beliau membantu dan mendukung revitalisasi Lapangan Merdeka. Akan berikan bantuan dana juga sebesar Rp100 miliar. Beliau juga saya pandang ikut andil dalam mengatasi dari sisi sosial,” beber Bobby Jumat (18/2).

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi menyampaikan, revitalisasi Lapangan Merdeka masih dalam tahap pembahasan dan sedang mencari solusi bagi para pedagang. Menurutnya, butuh koordinasi kuat semua pihak dalam revitalisasi Lapangan Merdeka untuk menjadikannya sebagai cagar budaya. Gubsu berharap, stakeholder dan pemerintah bisa menemukan solusi yang tepat untuk pedagang.

“Kita carikan tempatnya, kita masih memprosesnya karena tempat itu akan dibangun lagi sehingga para pedagang dapat beraktifitas lagi. Oleh karenanya koordinasinya harus kuat hingga mendapat solusi yang tepat bagi semua pihak,” kata Gubsu. (map/ila)

Biaya Haji, Masih Banyak yang Bisa Ditekan

JAMAAH CALON HAJI: Jamaah calon haji asal Sumut saat berada di Asrama Haji Medan, beberapa tahun lalu. Tahun ini, pemerintah telah mengusulkan biaya haji sebesar Rp45 juta lebih per jamaah ke DPR RI untuk disahkan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Parlemen merespons biaya haji Rp45 jutaan per orang, usulan Kementerian Agama (Kemenag). Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang mengungkapkan, usul biaya riil haji tahun ini adalah Rp89 jutaan. Jamaah hanya dibebani biaya Rp45 jutaan, sisanya disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

’’Apakah (usul biaya haji, Red) ini pantas atau tidak? Belum dibahas di Panja,’’ kata Marwan Dasopang, politikus PKB itu, Kamis (17/2).

Marwan mengatakan, usul biaya haji dari Kemenag itu masih sangat awal. Selanjutnya usul itu dibahas lebih detil di panitia kerja (panja) biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2022. Pria 59 tahun itu menjelaskan, dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan haji terakhir, yaitu pada 2019, kenaikan ongkos haji tahun ini cukup besar.

Seperti diketahui, pada 2019, rata-rata biaya haji ditetapkan Rp35 jutaan per jamaah. Sehingga ada kenaikan sekitar Rp10 juta. Tetapi Marwan mengingatkan, jamaah yang berhak berangkat tahun ini adalah jamaah yang berhak berangkat haji 2020. Para jamaah itu sejatinya sudah menyetor biaya pelunasan. “Sehingga uang mereka sudah terkumpul sekitar Rp35 juta,” tutur Marwan Dasopang.

“Apabila tahun ini biaya haji disepakati Rp45 juta seperti usul Kemenag, masyarakat cukup menambahkan sekitar Rp10 juta,” tambahnya.

Marwan menegaskan, biaya haji masih dibahas lebih detail. Ada beberapa skema yang bisa digunakan untuk menekan biaya haji yang sudah diusulkan Kemenag. Di antara skemanya adalah menghitung hasil pengelolaan dana jamaah yang sudah melunasi BPIH pada 2020. ’Dua tahun kan tidak ada pemberangkatan haji. Nanti dihitung selama penempatan dua tahun itu, ada hasil pengelolaan berapa rupiah setiap orangnya,’’ terang Marwan.

Hasil pengelolaan tersebut bisa digunakan untuk mengurangi biaya haji yang harus dibayar jamaah. Dia menambahkan, DPR juga akan berkomunikasi dengan BPKH apakah bisa menggunakan biaya subsidi dari dana haji dengan jumlah lebih besar lagi.

Selain itu Marwan mengatakan, biaya-biaya bidang kesehatan terkait pandemi Covid-19 bisa saja menggunakan APBN. Dia mencontohkan di dalam rincian biaya haji yang disampaikan Kemenag, ada ongkos swab PCR sebanyak tujuh kali. “Jika biaya swab PCR ini bisa ditanggung pemerintah melalui APBN, biaya haji bisa lebih murah,” ucap Marwan.

Secara umum Marwan mengatakan, kenaikan biaya haji di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang sebuah keniscayaan. Sebab banyak ketentuan baru untuk mematuhi protokol kesehatan. Dia mencontohkan, pada kondisi normal satu kamar hotel bisa diisi sampai enam orang. Tetapi pada masa pandemi hanya boleh diisi dua sampai empat orang. Sehingga biaya sewa hotel menjadi naik. Begitupun dengan sewa bus di Arab Saudi juga naik, karena kapasitasnya hanya boleh diisi separo.

Sesuai dengan paparan Kemenag, menurut Marwan, Saudi belum menentukan kuota haji 2022 untuk Indonesia. Jika nanti kuota haji dikurangi, bisa jadi biayanya makin mahal. Dia mengatakan, dalam pembahasan detail biaya haji, akan dibuat sejumlah skenario. ’’Skenarionya apakah kuotanya 100 persen, 50 persen, atau lebih sedikit lagi,’’ pungkas Marwan Dasopang.

Sementara, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis setuju dengan biaya haji usulan Kemenag tersebut. “Saya setuju biaya haji sesuai dengan biaya riil tanpa subsidi sama sekali,” ujar Cholil Nafis.

Cholil Nafis mengatakan, tahun-tahun sebelumnya biaya haji disubsidi hampir 50 persen. Menurutnya hal ini tidak baik dan berbahaya. “Karena seperti tahun-tahun sebelumnya yang disubsidi itu hampir 50 persen. Seperti bayar Rp 36 juta, padahal biaya riilnya Rp 67 juta. Ini tidak baik dan bahaya,” kata Cholil.

Ia menjelaskan dana subsidi diambil dari hasil pengelolaan badan pengelolaan keuangan haji (BPHK) dan pengembangan dana waiting list jemaah haji. Menurutnya jika hal ini terus dilakukan maka akan menjadi masalah untuk keuangan haji. “Pertama, uang subsidi itu dari hasil pengelolaan BPKH yang sulit untuk dicapainya. Kedua, maka ia akan mengambil dari pengembangan dana waiting list bahkan uang pokok calon jemaah haji,” katanya.

“Jika ini terus menerus menggerus uang haji maka pasti tidak halal dan akan menjadi masalah bagi keuangan haji. Disamping itu memang haji itu bagi yang mampu. Jadi tak perlu disubsidi,” tuturnya.

Cholil menyebut biaya haji perlu disesuaikan dengan biaya riil. Dia menilai jumlah ini dapat lebih dari Rp 45 Juta. “Perlu disesuaikan dengan biaya riil. Saya yakin itu (Rp 45 Juta) belum biaya sampe biaya riilnya,” imbuhnya.

Sebelumnya Menag Yaqut menyampaikan usul biaya haji ke Komisi VIII DPR pada Rabu (16/2). Ada beberapa hal yang dia sampaikan selain urusan ongkos haji. Di antaranya kepastian penyelenggaraan haji tahun ini sepenuhnya menunggu kebijakan Saudi.

Selain itu, kata dia, kuota haji biasanya dituangkan dalam MoU kedua negara, tetapi sampai sekarang pembahasan MoU belum dilakukan. Tahun ini, Kemenag juga akan memberikan insentif kepada kepala regu Rp 750 ribu dan kepala rombongan Rp 1,25 juta. Kemenag juga akan segera menerbangkan tim penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jamaah haji di Saudi. (jpc/dtc)

Polemik Permenaker JHT, Menteri Ida: Terlanjur Menikmati Kesalahan

Ida Fauziyah.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Ketenagakerjaan kembali buka suara terhadap syarat pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah 56 tahun yang masih diperbincangkan oleh masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, selama ini pemerintah dan masyarakat telah menikmati kesalahan fungsi dan tujuan dana JHT.

Menurutnya, dana JHT seharusnya bertujuan untuk membantu keuangan dan mensejahterakan para pekerja ketika sudah tidak produktif atau tidak mampu menghasilkan pendapatan lagi. Namun, dalam aturan yang lama, dana JHT dapat dicairkan ketika para pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sebab, belum ada aturan atau jaminan sosial bagi para korban PHK.

Ida menegaskan, dalam aturan baru saat ini, sudah ada perlindungan sosial yang dapat membantu para pekerja korban PHK, yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga, sudah seharusnya fungsi dan tujuan JHT dikembalikan sesuai Undang-Undang yaitu untuk masa hari tua.

“Kami sudah menikmati kesalahan. Ketika menikmati kesalahan ini ketika dicabut kan tidak gampang,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Podcast Deddy Corbuzier, Jumat (18/2).

Ida mengatakan, fungsi dan tujuan JHT harus dikembalikan sesuai Undang-Undang karena Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana akan banyak ledakan SDM usia produktif dalam jumlah besar. Namun, bonus demografi tersebut juga akan menghasilkan jumlah populasi usia tua yang sangat besar. Sehingga, perlu dipikirkan agar masa tua masyarakat Indonesia dapat terjamin dan terhindar dari jurang kemiskinan.

“Nanti ada bonus demografi, tapi nanti penduduk usia tua juga meningkat. Kemiskinan akan banyak dialami oleh orang tua. Seperti di Jepang populasi tuanya banyak tapi mereka terjamin hari tuanya karena ada jaminan. Masa tuanya bahagia. Karena kan banyak terjadi para orang tua tidak diperdulikan oleh anaknya,” jelasnya.

Ida menegaskan, dalam mengeluarkan aturan ini atas dasar kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihaknya pun akan terus melakukan sosialisasi dan klarifikasi terhadap isu yang beredar atas kesalahpahaman yang selama ini menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.

“Masukan kritikan atau apapun namanya sudah ada reminya dari Kemenaker layanan itu. Disitu tempatnya bukan di media probadi. Saya tidak anti kritik. Kepada siapapun saya datangi di forum saya jelaskan,” pungkasnya.

Hotman Paris: Di Mana Keadilannya Bu?

Sementara, Pengacara kondang Hotman Paris mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah soal aturan terbaru program Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan 100 persen di usia 56 tahun. Dalam kacamata hukum, tak ada alasan untuk menahan uang orang lain.

“Dari abstraksi hukum mana pun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain yang berasal dari keringat buruh,” ungkap Hotman, dikutip dari akun Instagram @hotmanparisofficial, Jumat (18/2).

Ia meminta, Ida merenungkan kembali mengenai aturan JHT teranyar tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa merugikan buruh.

Lalu, buruh itu terkena pemutusan hubungan kerja (PHT) di usia 32 tahun. Nahas, buruh tersebut tak bisa langsung mencairkan dana JHT. Hotman mencontohkan, apabila ada seseorang yang bekerja selama 10 tahun dan selalu rutin membayar iuran JHT.

“Harus nunggu beberapa tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Di mana keadilannya bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia,” tegas Hotman.

Memang, sambung Hotman, pemerintah menyatakan orang yang terkena PHK akan dapat banyak jaminan. Salah satunya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Tapi berapa bulan sih uang itu cukup membiayai hidup keluarga,” imbuh Hotman.

Terlepas dari alasan itu, Hotman menegaskan, tak ada alasan untuk menahan orang lain. Terlebih dalam jangka waktu panjang. “Tolong hati-hati bu, sekali lagi ini uang dari si buruh, si pegawai. Benar-benar tidak ada alasan menahan puluhan tahun,” ucap Hotman.

Ia juga mengingatkan kasus penyelewengan pengelolaan dana puluhan tahun yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Jangan sampai, kata Hotman, uang pekerja hilang seperti di dua perusahaan tersebut.

“Memang benar diinvestasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, ingat bu kalau puluhan tahun ingat kasus Asabri, Jiwasraya, meski dikawal OJK, apa yang terjadi dan itu uang siapa yang dimainkan dan akhirnya hilang semua itu uang,” pungkas Hotman.

Sebagai informasi, aturan teranyar JHT tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Aturan itu mengundang banyak reaksi negatif dari berbagai pihak, khususnya kaum buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahkan sudah mengirim surat resmi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan aturan tersebut.

Selain itu, seorang pekerja di industri besi Redyanto Reno Baskoro juga menggugat Pasal 5 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ke Mahkamah Agung (MA). Pasal tersebut berbunyi “Manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun”.

Kemudian, petisi untuk membatalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diunggah di change.org sudah diteken oleh lebih dari 400 ribu orang per hari ini.(jpc/cnn)

 

Temuan Satgas Pangan Sumut, 1.100 Ton Minyak Goreng Menumpuk di Gudang

GUDANG MIGOR: Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Naslindo Sirait bersama Satgas Pangan Sumut meninjau gudang yang diduga menimbun 1.100 ton minyak goreng di Deliserdang.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Di tengah kelangkaan minyak goreng di pasaran, Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menemukan sebuah gudang di Deliserdang yang diduga dijadikan tempat penimbunan minyak goreng. Tim Satgas Pangan yang terdiri dari Polda Sumut dan Biro Perekonomian Setdaprov Sumut dan Disperindag Sumut itu, menemukan 1.100 ton minyak goreng yang siap untuk dipasarkan.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait mengatakan, Satgas Pangan menyayangkan terjadinya penimbunan minyak goreng itu. “Seharusnya itu disalurkan. Pak Gubernur Edy Rahmayadi tegas soal ini,” kata Naslindo kepada wartawan usai menemukan penimbunan, Jumat (18/2).

Naslindo tidak menampik jika aksi penimbunan itu telah turut menyebabkan kelangkaan pasokan minyak goreng di pasaran. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng, dan jika pun ada harganya mahal. “Sehingga patut diduga ada permainan dalam kasus ini,” ujarnya.

Kasus itupun, ujar Naslindo, telah diserahkan ke pihak Polda Sumut. “Untuk kepentingan penyelidikan kasus ini, kami tidak dapat menyebutkan nama produsennya. Silahkan lebih lanjut nanti ditanyakan ke kepolisian,” ujarnya.

Saat ditemukannya penimbunan minyak goreng itu, terang Naslindo, pekerja di sana mengakui ada larangan dari manajemen perusahaan untuk menyalurkan minyak goreng ke pasar. “Sehingga tadi juga langsung kita instruksikan agar hari ini juga segera minyak goreng itu disalurkan ke distributor- distributor yang ada di wilayah Provinsi Sumut, supaya kelangkaan segera dapat teratasi, kasihan masyarakat kita jadi korban,” ujarnya.

Naslindo menambahkan, Satgas Pangan Provinsi Sumut, juga tidak berhenti sampai di situ. “Kita juga akan terus melakukan monitoring dan sidak ke produsen dan distrubutor lainnya untuk memastikan tidak ada yang melakukan penimbunan,” ujarnya.

“Kita tahu bahwa minyak goreng ini adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat, apabila langka dan harga naik, maka akan memicu inflasi yang berakibat buruk pada perekonomian,” tambah Naslindo lagi.

Karenanya, diimbau kepada produsen, distributor dan pedagang, agar jangan melakukan penimbunan terhadap bahan-bahan pokok. “Ini jelas dilarang sesuai Undang- undang, dan sangsinya bisa sampai pidana,” tegas Naslindo.

Sejauh ini, Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatra Utara juga telah menelusuri dugaan penimbunan produk minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan di tengah masyarakat. Selain itu, jajaran Polrestabes Medan juga sedang melakukan penyelidikan terhadap kondisi yang sama. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumatra Utara Kombes Hadi Wahyudi, pihaknya turut bergabung dalam Satgas Pangan untuk menelusuri praktik-praktik curang yang menyebabkan minyak goreng langka.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyatakan, pelaku penimbunan minyak goreng akan dijerat Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan hukuan penjara 5 tahun atau denda Rp50 miliar. (mbc)

Lebih 6 Bulan Belum Vaksin Dosis Kedua, 2 Juta Warga Sumut Harus Vaksin Ulang

VAKSINASI: Gubsu Edy Rahmayadi bersama Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjutka dan Pangdam I/BB Mayjen TNI HT Hasanuddin meninjau pelaksanaan vaksinasi terhadap lansia dan anak usia 6-11 tahun di di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Gunungsitoli, Kamis (17/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada sekitar 2 juta warga di Sumatera Utara (Sumut) akan divaksin ulang. Pasalnya, sudah lebih dari enam bulan, mereka belum mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sedang melakukan pendataan agar dilakukan vaksinasi ulang.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis mengatakan, hal ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/11/921/2022 tentang pemberian vaksinasi bagi sasaran drop out. “Kita ada petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Itu bagi masyarakat, ada yang drop out vaksin dua. Hampir dua juta lebih drop out,” kata Ismail kepada wartawan di Kota Medan, Jumat (18/2).

Dalam pelaksanaan vaksinasi ulang itu, Ismail mengatakan, Pemprov Sumut akan menggunakan dosis yang masuk diambang batas kadaluarsa pada 28 Februari 2022. Total vaksin itu, berjumlah 351.718 dosis terdiri dari 86.040 dosis vaksin Moderna dan 270.630 dosis Astra Zenica. Sebelumnya, vaksin ini rencananya untuk vaksinasi tambahan atau booster.

Menurut Ismail, kebutuhan vaksin dosis kedua saat ini sekitar 800 ribu dosis. “Jadi, kita kalau dari 351.718 dosis tadi, kita masih kekurangan, setelah lihat drop out dua juta sekian, ditambah 800 ribu dosis kedua tepat waktu. Di samping itu, ada booster yang kita sampaikan satu juta lebih vaksinnya. Maka yang stok vaksin 351 ribu itu Insya Allah terhabiskan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Ismail menyebutkan, stok vaksin di Dinas Kesehatan Sumut terus bertambah. Bahkan beberapa hari lalu baru tiba ratusan ribu dosis. “Kemarin ada kiriman Pfizer 400 ribu dosis, jadi sekarang jumlahnya 650 ribu lebih. Itu kedaluwarsanya masih jauh, ada yang 28 Maret, ada April, ada Juni,” jelasnya.

Ismail pun mengimbau masyarakat untuk mau mengikuti program vaksinasi, baik dosis pertama, kedua dan ketiga. Sementara itu berdasarkan data 7 Februari 2022 jumlah capaian vaksin dosis pertama yakni 10.248.408 (89,74 persen). Untuk capaian vaksinasi dosi kedua 6.754.327 (57 ,57 persen). Sedangkan capaian vaksinasi dosis ketiga 228.130 (2,23 persen). Sementara itu sasaran vaksinasi di Provinsi Sumut mencapai 11.419.559 jiwa.

Tambah 2.202 Kasus Baru

Perkembangan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih terus konsisten meningkat. Data Dinas Kesehatan Sumut pada Jumat (18/2), terdapat penambahan sebanyak 2.202 kasus baru terkonfirmasi. Dengan penambahan tersebut, akumulasi angka terkonfirmasi meningkat menjadi 120.077 kasus.

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, penambahan kasus baru tersebut didapatkan dari 29 kabupaten/kota. Jumlah terbanyak masih diperoleh dari Medan 1.218 kasus. Selanjutnya, Deliserdang 367 kasus dan Pematangsiantar 102 kasus. Sedangkan daerah lainnya bertambah kurang dari 100 kasus. “Akumulasi angka terkonfirmasi di Kota Medan berjumlah 56.050 kasus. Sementara Deliserdang 18.518 kasus, dan Pematangsiantar 4.938 kasus. Ketiga kabupaten/kota tersebut merupakan wilayah dengan akumulasi kasus terkonfirmasi tertinggi di Sumut,” sebutnya.

Aris melanjutkan, penambahan juga didapatkan dari angka kematian sebanyak empat kasus yang diperoleh dari Deliserdang (tiga kasus) dan Pematangsiantar (satu kasus). Kini, akumulasi angka kematian menjadi 2.917 kasus. “Kota Medan urutan tertinggi akumulasi angka kematian dengan jumlah 910 kasus. Kemudian, disusul Deliserdang 431 kasus, dan Simalungun 198 kasus,” sambungnya.

Namun demikian, Aris mengaku, angka kesembuhan juga turut bertambah yaitu 380 kasus, sehingga akumulasinya menjadi 105.108 kasus. “Penambahan angka kesembuhan diperoleh dari 16 kabupaten/kota, jumlah terbanyak didapatkan dari Medan 293 kasus. Sedangkan sisanya tidak lebih dari 20 kasus,” ujar Aris.

Ia menambahkan, diingatkan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, perkembangan kasus baru positif corona belakangan ini terus meningkat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan yang lebih signifikan. “Protokol kesehatan tetap harus dipatuhi dan jangan sampai kendor, meski sudah divaksin. Bagi yang belum, segera ikuti vaksinasi sampai dosis ketiga (booster),” imbaunya.

69% Meninggal Lansia dan Belum Vaksin

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia bisa dipercepat. Hal ini untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron. Beberapa daerah untuk vaksinasi dosis kedua dan ketiga yang masih di bawah 60 persen, untuk bisa digencarkan lagi.

“Dosis kedua dan ketiga ini saya lihat banyak yang masih di bawah 60 persen, masih rendah,” ujar Jokowi saat memantau pelaksanaan vaksinasi sebagaimana disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (18/2).

Jokowi menuturkan, vaksinasi Covid-19 terhadap kelompok lanjut usia alias lansia harus diprioritaskan. Karena mereka lebih rentan terpapar virus Corona.

Merujuk pada data yang ia dapatkan, lanjut Jokowi, sebanyak 69 persen orang yang meninggal dunia akibat tertular Covid-19 varian Omicron adalah dari kelompok lansia. Kemudian meninggal dunia akibat belum menerima vaksin Covid-19. “Agar didahulukan yang lansia. Penting sekali, karena dari data terakhir yang saya terima, 69 persen yang meninggal karena Omicron adalah lansia yang pertama, yang kedua yang belum divaksin,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga memberikan apreasiasinya kepada semua komponen bangsa yang telah mendukung akselerasi vaksinasi Covid-19 di tanah air. Diharapkan vaksinansi ini bisa memutus penularan virus Korona di dalam negeri. “Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan percepatan vaksinasi pada hari ini,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Satgas Covid-19 per 17 Februari 2022, pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama sejumlah 189.067.416 dosis. Sementara dosis kedua yang sudah disuntikkan adalah sebanyak 138.280.959 dosis. Kemudian vaksinasi ketiga atau booster mencapai 7.730.486 dosis. (gus/ris/jpc)

 

Wali Kota Binjai Terima Laporan Akhir Penanganan Soal Tanah

BERSAMA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah (dua dari kanan) foto bersama dengan Kepala BPN, Kamis (17/2).Diskominfo Binjai.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menerima buku laporan akhir penanganan akses reforma agraria 2021 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Kepala BPN Binjai, Nur Khadijah Lubis yang menyerahkan langsung laporan akhir tersebut di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (17/2).

Kepala BPN Binjai menjelaskan, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memajukan kesejahteraan pelaku usaha dalam kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform). Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Binjai memilih pelaku usaha pembibitan untuk menjadi target dalam kegiatan ini.

Hal ini dikarenakan Kota Binjai memiliki banyak pembibit yang kurang dapat memanfaatkan lahan usahanya. Maka dibutuhkan kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai serta Bank Sumut.

Tujuan berikutnya adalah untuk mendorong dilaksanakannya legalisasi aset oleh Kantor Pertanahan terhadap bidang tanah yang sudah mempunyai akses dan model pemberdayaan. “Besar harapan kami, dengan adanya kegiatan ini dapat lebih memajukan perekonomian para pembibit penangkar,” ujar Kepala BPN Kota Binjai.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Binjai menyambut baik kegiatan Access Reform ini. Bahkan, dia siap membantu apa saja yang diperlukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik.

Dia menyatakan hal ini semata-mata karena kecintaannya pada Kota Binjai. “Karena dari dulu saya cinta dan bangga akan Kota Binjai ini maka saya ingin yg terbaik buat kota ini,” pungkasnya. (ted/azw)

Lokasi Narkoba di Desa Pisangpala Digerebek dan Tangkap Lima Tersangka

PENGGEREBEKAN: Polresta Deliserdang menyita narkoba dalam penggerebekan di Desa Pisangpala, Kamis (17/2).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Satuan Narkoba Polresta Deliserdang amankan lima tersangka serta sejumlah barang bukti narkoba dari Desa Pisangpala, Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang, Kamis (17/2). Kegiatan penggerebekan lokasi narkoba itu dipimpin Kasat Narkoba Kompol Ginanjar Fitriadi SH SIK, didampingi Wakasat Narkoba Akp K Karo.

Berikut orang yang ditahan saat penggerebekan. Di Dusun IV diamankan 3 orang laki laki berinisial A (40) , ZB (36) dan RDP (16) serta ODI (47), S (16) bersama barang bukti 10 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 3,92 Gram, 16 plastik klip kosong, 1 pipa kaca terdapat bercak sabu, 1 buah timbangan digital, satu buah sekop sabu, satu buah mancis terpasang jarum dan 7 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 1,62 gram, 4 plastik klip bekas pembungkus shabu, 3 pipet plastik, 1 satu sekop sabu, 1 buah pipa kaca sabu, dan 1 mancis gas.

Selanjutnya ke lima orang tersebut diboyong ke Satuan Narkoba Polresta Deliserdang dengan barang bukti keseluruhan 17 paket narkotika jenis sabu seberat 5,54 gram, 1 buah timbangan digital, 4 plastik klip bekas pembungkus sabu, 2 buah pipa kaca terdapat bercak sabu, 20 lembar plastik klip kosong, 2 sekop shabu terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 2 mancis gas, 3 pipet plastik, 3 buah dompet kecil,

Menurut Kompol Ginanjar Fitriadi SH SIK mengatakan pihaknya berupaya dalam memberantas peredaran narkoba.

Kemudian kepada 5 laki laki yang sudah diamankan akan dilakukan penyelidikan pengembangan informasi dan penyidikan. (btr/azw)

Wabup Deliserdang Buka Rakor TPAKD 2022

RAKOR: Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar membuka secara rapat koordinasi penetapan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deliserdang 2022, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati, Jumat (18/2).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar membuka secara rapat koordinasi penetapan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deliserdang Tahun 2022, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deliserdang, Jumat (18/2).

Dalam sambutanya Wakil Bupati Deliserdang HMA Yusuf Siregar mengatakan bahwa TPAKD adalah forum koordinasi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam pertumbuhan regional dan mendukung ekonomi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun tujuan dari terbentuknya tim percepatan akses keuangan daerah ini tidak lain adalah untuk mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif.

“Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2021-2025 dan program kerja TPAKD PEMPROV Sumatera Utara, Kabupaten Deliserdang turut menyesuaikan program kerja TPAKD yang mengusung program tematik tahun 2022, yaitu akselerasi pemanfaatan produk/layanan keuangan digital dan fokus kegiatan business matching tahun 2022,” urainya.

Wabup menambahkan, masih sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deliserdang turut melakukan percepatan digitalisasi sektor umkm dan ekosistem pendukung, mengakselerasi kredit pembiayaan khususnya kepada pelaku umkm dan pelaku usaha berorientasi ekspor seperti kredit usaha rakyat (kur) yang mana telah tertuang dalam program kerja Tpakd Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Sebelumnya Kabag Perekonomian dan SDA Sry Ekayani SSos,MAB menjelaskan, rakor Penetapan Program Kerja TPAKD Deliserdang bertujuan untuk menetapkan program kerja perangkat daerah yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Pemkab Deliserdang. (btr/azw)

Adapun program kerja yang rencananya akan bersama-sama kita ambil dan laksanakan, berdasar SE Mendagri No.900/105/SJ Tanggal 15 Des 2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Surat Sekda Prov. Sumatera Utara Nomor: 500/1608/2022 Tanggal 10 Februari 2022 Tentang Penyampaian Program Kerja Tpakd Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah Sebagai berikut: Fasilitasi UMKM Go Digital dimana terdapat program Fasilitasi UMKM untuk pemasaran digital (E.Commerce), perluasan pemanfaatan Pembiayaan (QRIS).

UMKM naik kelas di mana terdapat Program Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), Penginputan dan Fasilitasi KUR untuk UMKM Potensial pada SIKP, UKM Go Export, Asuransi Usaha Tani Padi, Asuransi Usaha Ternak Sapi, Asuransi Nelayan, Pemberdayaan Pelaku UMKM Wanita dan Pemberdayaan Pelaku UMKM Disabilitas dan Ekosistem KUR Klaster. One Village One Agent dengan Program Perluasan Penyebaran Agen Laku Pandai di Setiap Desa/Kelurahan se Kabupaten Deli Serdang, Fasilitasi BUMDes sebagai agen laku pandai, dan Penguatan BUMDes dan Akses Keuangan untuk Pembangunan Desa Wisata.

Satu rekening satu pelajar dengan program pemetaan pelajar yang memiliki rekening, Pemberian Hadiah uang dalam bentuk buku rekening tabungan untuk siswa berprestasi akademik/nonakademik di sekolah SD dan SMP Negeri. Kampanye literasi inklusi keuangan dengan Program Hari Indonesia Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan.(btr/azw)

Lembaga Penyiaran Harus Bertransformasi Ikut Perkembangan Teknologi

NARASUMBER: Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut, Kaiman Turnip bersama Komisioner KPI menjadi narasumber.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Untuk menghadirkan informasi yang berkualitas kepada masyarakat, lembaga penyiaran memiliki tantangan yang besar di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan melimpah ruahnya informasi. Karena informasi sering kali langsung diterima saja tanpa disaring terlebih dahulu kebenarannya.

Untuk itu, menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) Kaiman Turnip, lembaga penyiaran perlu melakukan berbagai strategi. Antara lain bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi.

“Strategi pertama lembaga penyiaran sebagai media informasi bagi masyarakat adalah bertansformasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat,” kata Kaiman Turnip saat menjadi narasumber seminar Forum Masyarakat Peduli Penyiaran, Komunitas, Kualitas dan Konvergensi Media di Wing Hotel, Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, Jumat (18/2).

Selain itu, lembaga penyiaran perlu melakukan pengembangan dan revitalisasi teknologi. Membangun komunikasi dua arah dengan publik dalam rangka edukasi. “Serta membangun iklim kreatif dan inovatif,” kata Kaiman.

Kaiman juga mengajak masyarakat menyaring informasi terlebih dahulu sebelum membagikannya ke platform media sosial atau aplikasi chat lainnya. Sebab, masyarakat adalah ujung tombak bagaimana berkualitasnya penyiaran.

“Masyarakat harus mendidik diri sendiri, agar lebih paham mana yang benar mana yang buruk, kalau kita (masyarakat) mampu, kita bisa mengedukasi orang lain di sekitar kita,” kata Kaiman.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid menyampaikan, masyarakat perlu diberi penguatan melalui literasi media. Tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 52 bahwa masyarakat berperan dalam mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Melibatkan masyarakat perlu untuk kontrol sosial dan partisipasi dalam memajukan penyiaran nasional.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Bidang Kelembagaan Irsan Ambia mengatakan, peningkatan tayangan atau informasi berkualitas memerlukan peran serta masyarakat secara langsung. Untuk itu, pihaknya mendorong masyarakat agar menjadi penonton, pemirsa dan pendengar yang cerdas.

“Sehingga mereka akan mengonsumsi tayangan berkualitas, dengan semakin sedikit orang menonton tayangan jelek, maka tayangan itu akan hilang, ini kita dorong ke publik agar publik punya daya kritis,” kata Irsan. (gus/azw)

1...2,8242,8252,826...15,842Page 2,825 of 15,842