Home Blog Page 2829

MMKSI Luncurkan Gerai Suku Cadang Resmi di Platform E-Commerce

Mitsubishi Xpander

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), terus membuktikan komitmen dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumennya di keseluruhan tahapan layanan dari penjualan hingga purna jual. Melalui optimalisasi fungsi digital untuk konsumen dalam melakukan pembelian secara online, Mitsubishi memahami antusiasme konsumen dalam mendapatkan Mitsubishi Motors Genuine Part secara online, oleh karena itu MMKSI menginisiasi aktivitas secara online melalui gerai digital resmi di platform ecommerce. Geraie-commerce suku cadang resmi Mitsubishi hadir di platform e-commerce Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli.com dan JD.ID, dengan nama “Mitsubishi Motors Genuine Part Indonesia”, yang sudah beroperasi dan dapat diakses oleh konsumen mulai Februari 2022.

“Kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam mendapatkan layanan dalam keseluruhan proses kepemilikan kendaraan merupakan salah satu fokus utama Mitsubishi Motors di Indonesia. Dengan peningkatan layanan terutama pada tahap purnajual dan perawatan kendaraan, konsumen dapat lebih mudah mendapatkan informasi dan dapat melakukan pembelian suku cadang secara online. Ini merupakan sebuah tantangan bagi kami untuk memberikan akses yang lebih nyaman terhadap sparepart original. Pada awalnya kami mulai menyediakan Genuine Oil dan Chemical, akan tetapi kami berencana untuk menambah variasi produk yang dapat dipesan untuk menjawab permintaan konsumen, ‘’ungkap Eiichiro Hamazaki, Director of Aftersales Division PT MMKSI.

‘’Kami berharap dengan peningkatan layanan ini konsumen memiliki lebih banyak akses untuk mendapatkan informasi terkait Mitsubishi Motors Genuine Part dalam melakukan perawatan kendaraannya untuk memastikan kondisi mobil Mitsubishi kesayangan tetapaman dan nyaman untuk dikendarai. Disisi lain, tentu saja kami terus berupaya untuk memberikan layanan berkualitas tinggi di seluruh jaringan Mitsubishi,” ungkapnya.

Pada faseawal, terdapat total 59 produk yang tersedia di Mitsubishi Motors Genuine Part Indonesia Official Store yang terdiri dari 10 produk genuine oil dan 5 produk Chemical, dengan detail sebagai berikut:

  • Genuine oil (10 produk), untuk mesin bensin dan mesin diesel yang dapat digunakan pada model Pajero Sport, Xpander, Xpander Cross, Outlander PHEV, Triton, Outlander Sport, Delica, Mirage, L300, T120ss1
  • Mitsubishi Chemical (5 produk), yang terdiri dari: brake fluid, long life coolant, super brake cleaner, window washer fluid yang dapat digunakan pada model Pajero Sport, Xpander, Xpander Cross, Outlander PHEV, Triton, Outlander Sport, Delica, Mirage, L300, T120ss1

Selanjutnya, MMKSI berencana menambah lebih banyak line up ke dalam katalog Official Store Mitsubishi Motors Genuine Parts Indonesia. Konsumen dapat mengunjungi halaman Mitsubishi Motors Genuine Part Indonesiadi tiapplatform e-commerce dengan detail berikut:

  • Tokopedia : @ Mitsubishi Motors Genuine Part Indonesia

https://bit.ly/MitsubishiTokopedia

Silahkan kunjungi halaman resmi Mitsubishi Motors Genuine Parts Indonesia untuk mendapatkan informasi terkait produk dan promo pada masing-masing platform e-commerce.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait informasi produk dan layanan Mitsubishi Motors, konsumen dapat menghubungi hotline Mitsubishi Motors Customer Care di 0804-1-300-300 dan juga mengakses https://www.mitsubishi-motors.co.id. (rel/sih)

Sharp Luncurkan Smartphone Aquos V6 Series

LAUNCHING: Manajemen Sharp Indonesia saat streaming launching Aquos V6 di Jakarta, Selasa (15/2).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO –Sukses luncurkan smartphone flagship dan high end model ke pasar smartphone Indonesia beberapa tahun lalu. Di awal 2022, kembali Sharp Indonesia hadirkan smartphone terbaru dengan menyasar kelas Entrylevel dan Mid-range.

Keputusan Sharp memasuki kelas ini bukanlah tanpa alasan, performa penjualan smartphone sepanjang tahun 2021 secara konsisten mengeluarkan hampir 4 juta unit tiap bulannya, dimana lebih dari 50% disumbangkan oleh kelas ‘Entry-level’ dan Mid-Range.

Melihat peluang tersebut, guna melengkapi line-up produknya, Sharp Indonesia luncurkan AQUOS V6 &AQUOS V6 Plus untuk memenuhi kebutuhan sebuah produk smartphone yang tangguh dengan harga terjangkau.

“Menyasar kelas Entry-level dan Mid-range, AQUOS V6 dan AQUOS V6 Plus ini diproduksi secara ekslusif hanya di Indonesia. Mengusung kualitas Jepang, Smartphone line-up terbaru dari Sharp khusus disiapkan sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia”, seru Ardy selaku Head of Marketing AUVI Product Strategy Group PT Sharp Electronics Indonesia.

Kejutan pertama yang dihadirkan ada pada fitur Near Field Communication (NFC). Fitur ini pada umumnya disematkan pada jenis smartphone high-end dan flagship, namun oleh Sharp Indonesia fitur ini diboyong untuk disematkan pada produk smartphone kelas Entry-level dan Mid-range.

Fitur NFC ini memungkinkan untuk seseorang untuk melakukan sebuah transaksi nirkontak (contactless), seperti saat top up maupun
cek saldo ke uang elektronik. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang sering menggunakan jasa transportasi umum seperti busway ataupun kereta listrik.

Kepraktisan ini turut diakui oleh DHIARCOM, selaku Reviewer Gadget di Indonesia yang turut hadir pada peluncuran Sharp AQUOS V6 dan AQUOS V6 Plus (15/2). “Saat bepergian seringkali saya melewati jalan tol, dan fitur NFC sangat membantu saya untuk top up saldo uang elektronik.

Saya tidak perlu untuk berhenti di ATM maupun minimarket untuk mengisi saldo. Salut untuk Sharp Indonesia yang berani menyematkan fitur mewah ini di smartphone Entry-level dan Mid-range seperti AQUOS V6 danAQUOS V6 Plus,” pungkasnya.

Selain memiliki fitur NFC, AQUOS V6 dan AQUOS V6 Plus memiliki beberapa fitur unggulan lainnya, sebut saja dari kapasitas baterainya yang mencapai 5000 mAh, fingerprint sensor dan didukung dengan system operasi Android 12. Persamaan antara AQUOS V6 dan V6 Plus juga dapat ditemukan dari dapur pacunya, dengan menyematkan Mediatek Helio G25 yang didukung oleh pengoperasian Android 12.

Perbedaan baru dapat ditemui setelah menilik pada bagian kamera dimana AQUOS V6 memiliki resolesi kamera utama 13 Mp, sementara
V6 Plus memiliki resolusi 50 Mp. Kedua kamera utama tersebut ditemani oleh macro camera & depth camera 2 Mp dengan F2,4. Pada camera bagian depan AQUOS V6 disematkan 5 Mp sedangkan AQUOS V6 plus 8 Mp.

Perbedaan lainnya dapat ditemui dari segimemori, AQUOS V6 memiliki ROM 32 GB dan RAM 3 GB, sementara AQUOS V6 plus memiliki kapasitas ROM 64 GB dan RAM 4 GB. Kapasitas penyimpanannya dapat ditambah dengan penggunaan Micro SD External hingga 512 GB. Terakhir, khusus AQUOS V6 Plus sudah didukung dengan kemampuan fast charging 15 Watt.

“Kami benar-benar memikirkan berbagai kebutuhan konsumen smartphone di Indonesia seperti fleksibilitas dari fitur NFC, kapasitas baterai besar untuk power user, hingga resolusi kamera memukau di kelasnya. Pada peluncuran Selasa (15/2), Sharp AQUOS V6 akan kami banderol denganharga IDR 1.949.000 dan AQUOS V6 Plus dengan harga IDR 2.499.000, pre-ordernya dapat ditemui
secara eksklusif di JD.ID”, ungkap Ardy.

Adapun periode pre-order dimulai sejak 15- 22 Februari 2022 mendatang dengan didampingi program promo peluncuran produk. Sharp
dan JD.id menghadirkan penawaran khusus gratis Sharp Earbud, potongan harga, cashback, cicilan 0% yang berlaku 15 – 22Februari 2022.

“Menyasar para pelajar, mahasiswa, pekerja dan keluarga muda, Sharp memperhatikan setiap detail guna memenuhi kebutuhan serta kenyamanan para penggunanya, melalui fitur NFC, kapasitas baterai yang besar, dan layar yang luas, menjadikan smartphone AQUOS V6 Series ini cocok digunakan oleh siapa saja”, Everyone’s having fun” tutup Ardy. (rel/ram)

Abaikan Uji Publik, Komisi A DPRD Sumut Diingatkan soal Kasus NTB

MEDAN, SUMUTPOS.CO– Ketiadaan uji publik calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 sebagaimana ketetapan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01/P/KPI/07/2014, menjadi argumentasi hukum lain yang tidak kalah kuat untuk membatalkan 7 nama komisioner yang ditetapkan Komisi A DPRD Sumut, Sabtu (21/1/2022) dini hari lalu. Seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana SK Gubernur NTB tentang Penetapan 7 Nama Komisioner KPID NTB dibatalkan PTUN setempat akibat kelalaian DPRD NTB melakukan uji publik sebelum menggelar fit and proper test.

“Kasus seleksi KPID di NTB itu harus dijadikan pelajaran penting. Yurispridensi yang bisa berlaku di Sumut,” kata Koordinator Aksi Gerakan Penolakan Penetapan 7 Nama Komisioner KPID Sumut 2021-2024, Valdesz Junianto Nainggolan kepada wartawan didampingi calon komisioner lainnya, Robinson Simbolon, Tua Abel Sirait, T Prasetiyo dan Topan Bilardo Marpaung, Rabu (16/2/2022).

Valdesz mengingatkan, dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Penyiaran lndonesia (PKPI) Nomor 01/P/KPl/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan, DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji kompetensi untuk selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Calon berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota KPI Daerah yang akan ditetapkan. “Pasal 24 ayat 2 PKPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 menyebutkan, sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan, DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon anggota KPI Daerah,” ungkapnya.

Mantan pimpinan media cetak grup Jawa Pos ini, lebih jauh menjelaskan, uji publik secara tegas adalah suatu proses yang wajib dilakukan oleh Komisi A DPRD Sumut. “Tindakan Komisi A DPRD Sumut dapat dikategorikan tidak tunduk dan patuh terhadap Pasal 24 ayat 2, 3 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/PK/KPI/07/2014 yang menimbulkan akibat hukum terhadap berita acara rapat pleno Komisi A DPRD Sumut yang cacat hukum dan mal-administrasi, sehingga pilihannya adalah harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang dengan membatalkan berita acara rapat pleno sebelumya,” katanya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/PK/KPI/07/2014 tentang kelembagaan penyiaran Indonesia, yang mengatur pengumuman terkait adanya proses uji publik di media cetak dan online untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon-calon komisioner. “Secara filosofis terbentuknya KPID adalah wujud peran serta masyarakat agar mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat akan dunia penyiaran,” katanya.

Selama uji publik masyarakat boleh menyampaikan keberatan-keberatan terhadap nama-nama yang telah diumumkan, terkait track record dan kapasitas yang bersangkutan. “Masa uji publik relatif lah. Bisa saja 10 hari atau seminggu. Tergantung kesepakatan saja. Kalau memang tidak ada keberatan dari masyarakat lagi, bisa saja dipersingkat dan lanjut fit and proper test,” ujarnya.

Tanggapan publik terhadap nama-nama calon, kata Valdesz, sesuai aturannya disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat kepada Komisi A DPRD Sumut atau melalui surat elektronik (email). “Menurut saya, pelibatan masyarakat dalam hal ini sangat lah penting untuk memberikan tanggapan terhadap rekam jejak calon komisioner KPID Sumut untuk mewujudkan lembaga KPID yang mandiri, berintegritas, dan bermartabat,” kata Valdesz.

Karena sejak awal seleksi, lanjut dia, sudah menggaung isu dugaan ketidakabsahan surat perpanjangan yang dikantongi dua komisioner periode sebelumnya yakni Muhammad Syahrir dan Ramses Simanulang, sehingga keduanya tak layak disebut petahana dan lolos langsung ke DPRD, dan dugaan adanya oknum calon komisioner yang terikat dengan salah satu partai politik.

“Soal integritas dan kapabilitas calon-calon komisioner juga kan harus melewati uji publik. Di NTB itu kan nggak main-main putusannya. SK Gubernur dibatalkan majelis hakim di PTUN akibat DPRD tak patuh soal uji publik,” pungkasnya. (adz)

Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati, Divonis Seumur Hidup

DIAPIT: Herry Wirawan diapit petugas Kejaksaan saat akan menjalani sidang. Ia divonis seumur hidup tanpa hukuman kebiri.

SUMUTPOS.CO – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, memutuskan tidak menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan 13 santriwati.

HAKIM berpendapat, hukuman kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilakukan, mengingat Herry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pasalnya berdasarkan undang-undang, kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

“Apabila terdakwa dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup, maka tindakan kebiri kimia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan,” kata Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2).

Menurutnya hal tersebut tidak memungkinkan berdasarkan Pasal 67 KUHP. Disitu disebutkan jika terpidana tidak memungkinkan
dilaksanakan pidana lain, apabila sudah dipidana mati atau dipidana penjara seumur hidup.

Herry dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari keterangan santri yang menjadi korban, menurut hakim, Herry pun tidak merasa keberatan atas keterangan para korban itu.

Sehingga majelis hakim memutuskan Herry agar dihukum penjara seumur hidup, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman terhadap Herry Wirawan. “Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Herry
Wirawan), dengan pidana penjara seumur hidup,” kata hakim.

Perbuatan Herry itu dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Sebelumnya, Ketua P2TP2A Kabupaten Garut Diah Kurniasari mengatakan, santriwati saat jadi korban pemerkosaan Herry Wirawan itu rata-rata masih dibawah umur. “Mereka rata-rata dipergauli itu umur 13-an, sejak 2016 sampai 2021 mereka belajar di sana.

Semuanya sebenarnya ada 21 korban, 8 orang sudah melahirkan,” kata Diah. Adapun 21 korban, kata Diah, adalah satriwati Madani Boarding School, Cibiru, Kota Bandung. Para korban yang sebelumnya hamil, semuanya saat ini sudah melahirkan.

“Semua bayi berada di ibunya mereka masing-masing yang asalnya dari dua kecamatan di Garut,” bebernya.

Dan 21 santriwati korban pemerkosaan Herry Wirawan itu sebagian besar berasal dari Garut, yang merupakan kampung halaman pelaku. Diah mengungkap, awalnya para keluarga korban tak terima anaknya yang masih belasan tahun melahirkan bayi hasil perkosaan pelaku. (jgp/ila)

Ratusan Mahasiswa dan Dosen Terpapar Covid, USU Stop PTM Sebulan

KAMPUS: Suasana di Biro Pusat Administrasi USU. Hingga sebulan ke depan, USU menghentikan perkuliahan tatap muka disebabkan banyaknya mahasiswa dan dosen yang terpapar Covid-19.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BARU sepekan menggelar perkuliahan tatap muka (PTM), Universitas Sumatera Utara (USU) terpaksa kembali menerapkan perkuliahan secara daring hingga sebulan ke depan. Pasalnya, ratusan mahasiswa dan dosen terpapar Covid-19. Penghentian sementara PTM ini berdasarkan Surat Edaran Rektor USU Nomor 2587/UN5.1.R/SPB/2022 tentang Pemberlakuan Kembali Pembelajaran Daring.

Surat tersebut ditandatangani Rektor USU Muryanto Amin. “Jumlah mahasiswa dan dosen yang terpapar Covid saat ini angkanya sudah mencapai lebih dari 100 orang,” kata Kepala Humas, Promosi, dan Protokoler USU, Amalia Meutia saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (15/2) siang.

Sebelumnya, kata Amalia, USU telah menggelar kuliah tatap muka mulai Senin (7/2) pekanlalu. Namun, terjadipertambahanjumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang terpapar Covid-19, sehingga diputuskan untuk kembali menggelar perkuliahan secara
daring. “Berdasarkan screening yang dilakukan secara acak kepada mahasiswa dan dosen, ditemukan sejumlah mahasiswa dan dosen positif virus corona,” jelas Amalia.

Amalia juga mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 USU mengeluarkan angka positivity rate USU capai 10,7 persen. “Artinya ada 59 orang yang positif Covid dari 551 orang yang diperiksa di Lab Mikro USU. Jadi, dari angka 100 orang (terpapar COVID-19) adalah hasil dari pemeriksaan di USU dan juga pemeriksaan mandiri,” ungkap Amalia.

Amalia mengaku tidak tahu, di mana mahasiswa dan dosen tersebut terpapar Covid, apakah di dalam atau di luar kampus USU. “Bisa saja terpapar di luar, karena kita melakukan pengecekan. Jadinya, kita tahunya di kampus,” pungkas.

Sementara, Rektor USU Muryanto Amin menyatakan, awal mula diketahui adanya mahasiswa dan dosen terpapar Covid-19 itu bermula dari melakukan tes swab antigen mandiri. “Jadi itu ada beberapa mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran melakukan tes swab antigen mandiri, sehingga diketahui mereka positif Covid-19,”ucapnya.

Disinggung fakultas mana saja yang terpapar Covid-19, Muryanto mengaku tidak hafal. “Saya tidak hafal, nanti saya lihat data kembali ya karena ini baru diketahui kemarin dan kemarin juga kita langsung membuat keputusan untuk melaksanakan PJJ kembali,” terangnya.

Muryanto juga mengaku, pembelajaran daring kembali dilakukan selama satu bulan. “Pembelajaran daring kembali dilaksanakan sambil menunggu situasi dari Satgas dan aturan pemerintah lebih lanjut,” ucapnya. (gus)

Covid Tak Terbendung, Gubsu Bakal Stop PTM

Edy Rahmayadi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menegaskan, tidak akan membiarkan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah terus berjalan, apabila kasus covid-19 terus mengalami lonjakan.

Menurutnya, kesehatan murid adalah yang utama. Adapun sekolah yang dihentikan PTM saat ini karena ditemukan kasus covid baik terhadap guru ataupun murid. “Kita masih berada di level 1 dan 2. Sehingga mencakup sekolahan kita berlakukan masih 50 persen,
sampai batas mana, kita evaluasi. Kalau kita buka lagi atau tutup sama sekali (PTM) untuk menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujar Edy di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (15/2).

Penghentian atau penundaan PTM di sejumlah sekolah saat ini, menurut Edy masih bersifat sementara. Jika kasus terus naik dan tidak terbendung, maka PTM Terbatas akan ditiadakan.

“Ada 10 sekolah (tutup) temporer, tapi belum secara menyeluruh. Kalau menyeluruh kita (Pemprovsu) yang lakukan,” ungkapnya. Karena kasus Covid terus melonjak di Sumut hingga saat ini, Edy Rahmayadi mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid.

“Memang naik, seluruh daerah (di Sumut) ini naik. Kita kedatangan tamu, yang tak bisa kita hindari. Apalagi kalau rakyat ini tidak bisa dikendalikan, melakukan prokes. Maka vaksinasi harus terus dijalankan,” tandas Edy.

Terpisah, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengakui, kasus Covid-19 sudah banyak menyerang anak-anak. Untuk itu, Pemko Medan memastikan pelaksanaan PTM akan dibatasi selama PPKM Level 3 berlangsung. “Kegiatan PTM kedepannya akan dibatasi 50 persen tatap muka langsung dan 50 persen PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) atau skema hybrid,” kata Bobby di Balai Kota Medan, Selasa (15/2).

Sebab berdasarkan data yang diterima Bobby dari Dinas Pendidikan, total sudah ada 10 sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Medan ditutup sementara karena guru dan siswanya terpapar Covid-19. “Sudah ada 10 sekolah yang ditutup karena memang anak didik, peserta didik, ataupun tenaga pendidik, ada yang terkonfirmasi positif Covid-19,” katanya.

Untuk itu, Bobby mengimbau kepada setiap orangtua siswa agar berkenan ataupun mengizinkan anaknya untuk disuntikkan vaksin Covid-19 agar pandemi Covid-19 yang menyerang anak-anak di sekolah dapat ditekan semaksimal mungkin. “Vaksinasi anak di Kota Medan itu baru 54 persen, kita minta kepada setiap orangtua agar dapat mengizinkan anaknya untuk divaksin,” tuturnya.

Terkait adanya rencana pemerintah yang ingin melakukan sistem PJJ seratus persen karena tingginya angka Covid-19, Bobby memastikan, hal itu belum dilakukan. Ia menegaskan, Pemko Medan akan tetap melakukan PTM dengan batasan maksimal 50 persen
seperti yang tertuang dalam aturan PPKM Level 3.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Medan Afif Abdillah, mengimbau agar PTM dihentikan sementara dan diganti dengan sistem PJJ. Sebab, sudah cukup banyak pelajar yang terpapar Covid-19. “Omicron juga bisa mengenai anak-anak, ini harus menjadi perhatian. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi korban,” tegasnya.

Afif pun meminta Dinkes Medan untuk bekerja keras dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Kota Medan agar status PPKM Kota Medan dapat kembali turun ke Level 1. “Dinkes jangan ‘kecolongan’ lagi seperti di Bulan Juli 2021 lalu. Sebab saat itu, varian Delta membuat angka penularan Covid-19 di Kota Medan melonjak tajam hingga membuat tingkat keterisian rumah sakit dan lokasi Isolasi Terpadu (Isoter) sangat tinggi.

Dinkes harus bisa melakukan pemetaan lokasi penyebarannya, sebab kita tidak ingin penyebaran varian Delta beberapa waktu lalu terulang kembali. Jangan sampai kecolongan lagi,” pinta anak mantan Wali Kota Medan Abdillah ini. Ketua Fraksi Partai NasDem itu juga meminta Dinkes Medan bergerak cepat, termasuk menyiagakan rumah sakit RSUD Pirngadi Medan dan Isoter. “Memang gejala varian Omicron lebih ringan dari varian Delta, namun tetap harus diwaspadai.

Selain itu, pastikan ruang ICU, kamar dan oksigen di RSUD Pirngadi siap. Kadis kesehatan harus memiliki perencanaan yang terbaik dan kemungkinan yang terburuk dalam menangani Covid-19 varian Omicron,” ujarnya. Bahkan kata Afif, ia mendapat kabar kalau beberapa pegawai di lingkungan Pemko Medan juga ada yang terpapar omicron, namun Dinkes kecolongan.

“Untuk itu Kadis kesehatan harus lebih aktif lagi, dengan menyurati beberapa dinas untuk mengetahui perkembangannya. Sebab Pemko Medan harus menjadi contoh, kalau perlu Kadis kesehatan melalukan evaluasi setiap hari pada jajarannya agar semua bisa diketahui dan tidak luput dari pengawasan Dinkes Medan,” tandasnya.(gus/map)

Pemko Medan Isolasi 86 Lingkungan, PPKM Kota Medan Naik ke Level 3

ISOLASI: Pengendara sepeda motor dicegah memasuki kawasan lingkungan yang diisolasi, Agustus 2021 lalu. Saat ini, ada 86 lingkungan di Kota Medan yang diisolasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Medan melonjak drastis, dari level 1 ke level 3. Hal ini disebabkan terus meningkatnya jumlah kasus penyebaran Covid-19 di ibu kota Provinsi Sumatera ini.

WALI Kota Medan, Bobby Nasution mengaku sudah menerima salinan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Berdasarkan Inmendagri itu, Kota Medan menjadi salah satu kota di Indonesia yang kembali menyandang status PPKM Level 3. Ketentuan itu berlaku mulai Selasa (15/2) hingga 28 Februari 2022. Bobby Nasution mengatakan, setidaknya ada tiga alasan yang membuat status PPKM di Kota Medan kembali naik ke level 3.

“Pertama, karena penambahan kasus Covid-19 di Kota Medan telah melebihi batas dari Level 1 dan Level 2. Kasus ratarata perhari sudah di atas 300 kasus,” kata Bobby kepada wartawan di Balai Kota Medan, Selasa (15/2). Alasan kedua naiknya Level PPKM Kota
Medan, kata Bobby, yakni karena mulai tingginya tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Medan yang telah mencapai 22 persen. “BOR kita sudah mulai meningkat.

Sampai dengan hari ini di catatan kami, itu angka BOR ada di 22 persen,” ujarnya. Sedangkan untuk alasan ketiga, yakni terkait angka tingkat kematian. Per Senin (15/2) kemarin, Pemko Medan mencatat adanya tiga kasus kematian akibat Covid-19 di Kota Medan. Walaupun masih terbilang sangat kecil, namun kasus kematian akibat Covid-19 di Kota Medan telah terjadi kembali. “Sampai hari ini sudah ada penambahan 4 kasus kematian.

Penambahan paling banyak itu terjadi kemarin, ada 3 kasus kematian dalam satu hari, sebelumnya angka kematian ada di angka 0 atau 1. Secara persentase memang masih rendah, namun tetap menyangkut masalah nyawa manusia,” katanya. Bobby menegaskan, Level 3 bukanlah sekedar angka biasa. Untuk itu, kata Bobby, dibutuhkan perhatian masyarakat Kota Medan untuk mengurangi aktivitas yang tidak perlu.

Beberapa tempat kegiatan di Kots Medan memang tidak akan ditutup secara permanen, namun akan dilakukan pembatasan jam operasional. “Kalau level 1 (tempat usaha) boleh dibuka sampai jam 10 malam, (level 3) ini dibatasi sampai jam 9 malam. Kurangi kegiatan yang tidak perlu, yang mengancam kesehatan. Kalaupun ada kegiatan yang mendesak sekali, pastikan dengan mengikuti protokol kesehatan.

Pakai masker, karena lebih enak pak masker dari pada pakai tabung oksigen,” tegasnya. Untuk itu Bobby pun mengimbau kepada para pelaku usaha untuk mengikuti prokes dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sebab aplikasi Peduli Lindungi dinilai sangat
efektif dalam memantau kegiatan masyarakat dalam satu lokasi.

Bobby juga menjelaskan, peningkatan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan membuat jumlah lingkungan yang diisolasi ikut bertambah. Total hingga Selasa (15/2) kemarin, ada 86 lingkungan di Kota Medan yang telah diisolasi. “Lingkungan yang diisolasi di Medan ada 86. Itu bertambah terus dari sebelumnya cuma 20-an, 50-an, lalu sekarang ada 80-an yang di isolasi. Total 80-an lingkungan yang diisolasi ini dilakukan Pemko Medan melalui teman-teman di kewilayahan, satgas di kewilayahan, kolaborasi tiga pilar dengan TNI/Polri,” jelasnya.

Sektor Nonesensial Beroperasi 50% SELAIN Kota Medan, ada empat kabupaten/kota lain di Sumut yang naik ke level 3 yakni Nias, Langkat, Pematangsiantar, dan Gunungsitoli. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah mengungkap, naiknya status PPKM di Kota Medan dan empat kabupaten/kota lainnya di Sumut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 14 Februari.

“Untuk level 2, ada 16 kabupaten/kota. Sedangkan level 1 hanya 12 kabupaten/kota,” ungkapnya, Selasa (15/2). Adapun 16 kabupaten/kota yang berada di level 2, masing-masing adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, dan Kota Padangsidimpuan.

Sementara 12 kabupaten/kota di Sumut yang berada di level 1, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Serdangbedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Binjai, dan Kota Tebingtinggi.

Aris menyebutkan, khusus untuk daerah level 3, maka sesuai dengan Inmendagri tersebut, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan tetap dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Kemudian, pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 50 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. Namun, apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama lima hari.
Dibeberkannya, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk Posyandu, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok
masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket), tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Terkait sektor industri, Aris melanjutkan, juga dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama lima hari.

“Untuk pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, bengkel kecil dan lainnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat baik memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung) juga diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat,” jelasnya.

Sedangkan untuk restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan dapat melayani makan di tempat/dine in dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Kemudian dua orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Untuk kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan juga diizinkan beroperasi 50% pada pukul 10.00 hingga 21.00 WIB dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Khusus untuk bioskop, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan, kapasitas maksimal 50% dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk,” jabarnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, untuk kegiatan tempat ibadah tetap dapat mengadakan kegiatan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% atau maksimal 50 orang. Namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama. Disinggung soal kegiatan resepsi pernikahan, Aris menyatakan, diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas atau maksimal 50 orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Untuk pelaksanaan kegiatan rapat, seminar atau pertemuan luring yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat,” tandasnya. Terpisah, berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan oleh BNPB pada 15 Februari 2022, Sumut disebutkan bertambah 1.444 kasus baru konfirmasi positif Covid-19, sehingga totalnya menjadi 114.230 orang. Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 222 orang, sehingga menjadi 104.204 orang.

Lalu untuk kasus kematian, tetap bertahan di angka 2.909 orang. Karena itu, kini kasus aktif Covid-19 Sumut meningkat menjadi 7.117 pasien.(ris/map)

 

Menko Airlangga: RI Kembali Masuk Negara Pendapatan Menengah Atas

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku Indonesia kembali masuk dalam jajaran negara dengan pendapatan menengah atas. Airlangga menegaskan, hal itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 mencapai 3,7 persen year on year.

Airlangga mengatakan, jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga tercatat telah melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19. PDB per kapita di Indonesia pada 2021 naik setara 4.349 dolar AS atau sekitar Rp 62,2 juta per tahun. Padahal, PDB pada 2019 hanya di angka Rp 59,3 juta per kapita per tahun.

“Artinya kita sudah kembali kepada upper middle income country. Pencapaian tersebut tentu merupakan fondasi yang penting untuk pemulihan ekonomi,” tutur Airlangga, Rabu (16/2/2022).

Menko Perekonomian menambahkan, perlu reformasi struktural agar Indonesia mampu keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Menurutnya, secara spasial, Pulau Jawa sebagai basis industri dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,66 persen yoy. Sementara, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai wilayah Maluku dan Papua sebesar 10,09 persen yoy.

Hal ini sejalan dengan tingginya pertumbuhan sektor pertambangan di kedua daerah itu serta imbas dari kenaikan harga komoditas sepanjang 2021.

Selain itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga berhasil tumbuh positif sebesar 0,07 persen. Walaupun sangat bergantung terhadap sektor pariwisatanya yang mengalami penurunan kinerja sejak terjadi pandemi Covid-19.

Airlangga menjelaskan, bangkitnya kepercayaan masyarakat mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sebagai respons dari dunia usaha.

Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80 persen telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran. Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39 persen yoy.

Menurutnya, perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak kuartal II hingga kuartal IV 2021, meski sedikit mengalami koreksi pada kuartal III karena kemunculan varian Delta.

“Setelah terkendalinya varian delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif pada kuartal IV 2021 sebesar 5,02 persen yoy,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatatkan kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas.

Pada kuartal IV 2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83 persen yoy, sementara impor tumbuh sebesar 29,60 persen yoy.

Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia.

Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat terkontraksi pada kuartal III 2021 telah berhasil rebound dengan pertumbuhan positif pada kuartal IV 2021.

Dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi Covid-19 juga terus dilakukan. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (booster) terus ditingkatkan, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi pada tahun ini.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan, untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19, pemerintah menganggarkan dana PEN sekitar Rp 455,62 triliun. Dana sebesar ini akan difokuskan pada tiga klaster. Antara lain, kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun.

Airlangga mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa di atas 5 persen.

“Pemerintah terus optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai di 5,2 persen di tahun 2022,” tegasnya. (adv/*)

PLN UIW Sumut Gelar Apel Gabungan Untuk Optimalkan Pendapatan Penjualan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN UIW Sumatera Utara melakukan Apel Gabungan Penertiban Pembayaran Rekening Listrik, Pembaharuan Data Pelanggan hingga Sosialisasi PLN Mobile di pelataran parkir kantor PLN UIW Sumatera Utara, Medan.

Acara yang dipimpin langsung oleh General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, berlangsung khidmat. Kegiatan ini diikut oleh seluruh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang tersebar di wilayah kerja PLN UIW Sumatera Utara.

Pandapotan Manurung menjelaskan kegiatan ini untuk mengingatkan pelanggan untuk melakukan pembayaran tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya, memperbaharui data pelanggan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak hingga Titik Koordinat pelanggan.

“Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi penerapan Undang-Undang (UU) RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 112, yaitu beberapa ketentuan perubahan yang pada Undang-Undang No 42 tentang PPN & PPnBM, serta dimuat pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Bersifat Strategis Yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN”. ujar Pandapotan Manurung

Pada kesempatan yang sama PLN UIW Sumatera Utara juga melakukan sosialisasi aplikasi PLN Mobile secara agresif kepada pelanggan. Hal ini dilakukan agar pelanggan setia PLN dapat mengakses dan menikmati layanan PLN dalam satu genggaman, tanpa harus datang ke kantor PLN.

Dengan aplikasi PLN mobile ini, pelanggan dapat melakukan permohonan pasang baru, penambahan daya, membayar tagihan listrik/pembelian token listrik, hingga pelanggan dapat melihat history pemakaian listrik.

Harapannya dengan adanya aplikasi PLN Mobile dapat menjadi alat komunikasi antara PLN dengan pelanggan serta sebagai salah satu trobosan untuk meningkatkan _customer experience. (Ila)

Survei CNN: Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Publik Ingin Keberlanjutan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Survei Citra Network Nasional menempatkan elektabilitas Partai Golkar dan Airlangga Hartarto di posisi tertinggi jika pemilu digelar hari ini.

Direktur Eksekutif Citra Network Nasional Dwi Harini Soejono menuturkan, dalam survei yang melibatkan 2.140 responden pada 22 Januari hingga 6 Februari 2022 ini, Golkar menjadi partai yang paling banyak dipilih sebagai Top of Mind.

“Partai Golkar menjadi partai yang paling banyak dipilih sebagai Top of Mind dengan tingkat keterpilihan sebesar 14,9 persen,” tutur Dwi Harini dalam keterangan kepada media, Rabu (16/2/2022).

Ia mengatakan, Golkar mengalahkan PDIP di posisi kedua dengan 14,8 persen. Di urutan ketiga, muncul Gerindra dengan 14,2 persen, disusul Demokrat 4,2 persen, dan Nasdem dengan 3,9 persen. Posisi enam hingga sembilan muncul PKS (3,2 persen), PKB (3,2 persen), PPP (1,2 persen) dan PAN (1,1 persen).

Survei Citra Network Nasional juga memberikan pertanyaan tertutup pada responden dari kalangan PNS, dosen dan mahasiswa, buruh, pelaku usaha, ibu rumah tangga hingga penguasaha dan petani. Hasilnya, Partai Golkar masih menjadi partai yang paling banyak dipilih responden.

Pada simulasi pertanyaan tertutup, elektabilitas Golkar mencapai 17,6 persen disusul Gerindra dengan 16,8 persen di urutan kedua dan PDIP dengan 16,4 persen di urutan ketiga. Dalam simulasi ini, Demokrat menempati urutan keempat dengan 7,2 persen, kemudian PKB (5,2 persen), dan PKS (5,2 persen).

Dwi Harini mengatakan, dari hasil surveinya, menunjukkan preferensi pilihan terhadap ideologi partai politik. Yakni, cenderung memilih partai politik berideologi nasionalis religius sebagai Top of Mind sebesar 39,4 persen.

Survei juga menunjukkan sejumlah faktor responden memilih parpol. Antara lain, sebanyak 4,7 persen dipengaruhi visi misi parpol, sebanyak 14,2 persen karena pemberian uang atau bingkisan.

Selain itu, sebesar 37,2 persen dipengaruhi karena kesamaan etnik dengan caleg atau capres, 30,8 persen dipengaruhi kesamaan keyakinan, dan 13,1 persen disebabkan faktor lain.

Masih di survei yang sama, pada simulasi jika pilpres dilaksanakan pada hari ini, Citra Network Nasional menemukan nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai tokoh yang paling banyak dipilih responden.

“Pertanyaan ‘Siapah Tokoh yang Anda Pilih jika Pemilu Presiden dilaksanakan hari ini?” maka didapatkan hasil dengan peringkat pertama Airlangga Hartarto yang dipilih oleh 21,8 persen responden,” ujar Dwi Harini.

Di posisi kedua, muncul nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan elektabilitas 15,3 persen, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 8,1 persen responden. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan keempat dengan 7,5 persen.

Dwi mengatakan, nama Airlangga Hartarto juga muncul di urutan teratas dalam simulasi tertutup pilpres. Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian dipilih sebanyak 23,5 persen responden.

Di urutan kedua dan ketiga masih memunculkan nama yang sama, yakni Prabowo Subianto (16,4 persen) dan Ganjar Pranowo (8,3 persen.

“Alasan responden memilih Airlangga Hartarto adalah karena Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan yang sudah dijalankan Presiden Jokowi dan perbaikan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan akibat dampak pandemi Covid-19,” ujar Dwi.

Diketahui, survei Citra Network Nasional digelar menggunakan metode Field Study melalui wawancara mendalam dengan institusi dan stakeholder yang relevan. Survei dilakukan di 1.070 kecamatan di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei memiliki confidence level 95 persen dan confidence interval 2,12 persen. (advt/*)

1...2,8282,8292,830...15,842Page 2,829 of 15,842