MEDAN, SUMUTPOS.CO- Iring-iringan tujuh unit ambulans dari Jalan Karya Jaya menuju Jalan Karya Wisata, menarik perhatian warga sekitar, Rabu (22/12/21). Konvoi ambulans itu berakhir di halaman Cafe Cadika, Jalan Karya Wisata Medan Johor, dengan terparkir rapi sejajar.
Ternyata, ketujuh ambulans tersebut merupakan bantuan yang disalur Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Hidayatullah SE untuk masyarakat Kota Medan. Diharapkan, ambulans-ambulans tersebut dapat membantu pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Medan.
“Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan layanan ambulans, terlebih semenjak adanya wabah Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga ekonomi sehingga layanan ambulans berbayar tak terjangkau mereka,” kata Hidayatullah.
Politisi senior PKS Sumut ini menyampaikan harapannya, dengan ada bantuan ambulans ini bisa meringankan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. “Semoga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan ambulans terbantu dan semakin mudah dengan jumlahnya yang semakin banyak. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita tambahkan lagi unitnya hingga 20 unit dan bisa menyebar ke wilayah luar Kota Medan seperti Deliserdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi,” sebut anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Sumut 1 yang meliputi Kota Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, dan Kota Tebingtinggi ini.
Hidayatullah menjelaskan, tujuh unit ambulans yang disalurkan, diadvokasi melalui mitra kerja komisinya di DPR RI yaitu Komisi XI. “Ambulans ini adalah bentuk advokasi aspirasi masyarakat melalui mitra kerja kita di Komisi XI DPR RI yang didalamnya ada Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan PT SMI,” ungkapnya.
Program sosial ambulans kepada masyarakat kali ini diberikan melalui sektor ketiga atau lembaga masyarakat yang perwakilannya hadir dalam seremoni serah terima ambulans ini, seperti Masyarakat Medan Madani, Bina Ekonomi Indonesia, Da’i Peduli, Klinik Sehat Wahida, dan Bulan Sabit Indonesia. Acara ditutup dengan penyerahan kunci ambulans kepada masing-masing perwakilan lembaga dan foto bersama. (rel/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Umum LSM Suara Pemuda Indonesia (SPI), Torang Panggabean didampingi Sekretaris Nasional Muhammad Chaidir, melaporkan dugaan praktik persekongkolan proses tender di UKPBJ Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021 ke Polda Sumut, Rabu (22/12/2021). Dalam surat laporan LSM SPI Nomor: 0024/S/K-L/DPP PLSM-SPI/XII/2021, yang dibuat tanggal 20 Desember 2021 tentang dugaan persekongkolan memenangkan tender dilakukan Plt UKPBJ Kabupaten, yang diduga kuat diatur dan disutradarai oleh OG, JN dan MS, yang diketahui Tim Sukses Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2020 lalu.
Dugaan telah terjadi praktik persekongkolan berjamaah terindikasi dari nilai penawaran perusahaan yang dimenangkan ULP Kabupaten Samosir yang hampir mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun yang dibuat Kuasa Penerima Anggaran (KPA) dengan persentasi 98,40 persen hingga 99,10 persen dari HPS.
Berdasarkan data yang dihimpun LSM PSI, hampir seluruh perusahaan pemenang tender Tahun 2021 ini mendapat “perlakuan istimewa” dari Pokja Pemilihan Kabupaten Samosir. Seperti, CV SN yang dimenangkan pada pekerjaan rehabilitasi perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP SW. Pembangunan dengan Penawaran 98,40 persen dari HPS dan rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 21 Parbaba Dolok dengan penawaran 98,85 persen dari HPS, CV N yang dimenangkan Pokja pada Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Pangasean-Sitamiang Kecamatan Onan Runggu dengan Penawaran 97,30 persen dari HPS, dan CV BS pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SMP Negeri 1 Simanindo dengan penawaran 97,84 persen dari HPS.
Selain itu, CV DK paket rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 1 Sipira menang dengan penawaran 99.10 persen dari HPS, CV NG paket pekerjaan lanjutan rekonstruksi Jalan Sp Jalan Nasional Jemb Sihapilis – Sp Jln Nasional Tanjungan Kecamatan Nainggolan (DAK) dengan penawaran 98,07 persen dari HPS, CV PJ paket rehabilitasi kantor Kejaksaan Negeri Pangururan dengan Penawaran 98,00 persen dari HPS, CV P paket pekerjaan pembangunan gedung tambahan Polres Samosir 98.70 persen dari HPS.
“Bukti lain telah terjadinya praktik persekongkolan adalah adanya perusahaan yang sudah melebihi Sisa Kemampuan Paket (SKP), Sisa Kemampuan Nyata (SKN) 6 paket bahan 8 paket satu perusahaan saja, padahal sesuai aturan, untuk perusahaan Kualifikasi Kecil Maksimal hanya 5 Paket Pekerjaan,” sebut Torang dalam keterangan pers, Rabu (22/12/2021).
Oleh karena itu, lanjut Torang Panggabean, Polda Sumatera Utara harus segera memanggil dan memeriksa seluruh petugas Pokja Kabupaten Samosir agar melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen-dokumen perusahaan yang dimenangkan dan juga memeriksa seluruh perusahaan-perusahaan yang mengikuti proses tender yang sengaja dikalahkan oleh Pokja.
Baik Torang maupun Sekretaris Nasional SPI, Muhammad Chaidir menerangkan, pihak sudah menyerahkan bukti-bukti awal dugaan persekongkolan agar aparat penegak hukum Polda Sumatera Utara secepat mungkin melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pihak yang terlibat. “Dalam laporan kami, sudah kami lampirkan bukti-bukti dugaan telah terjadi dugaan kuat praktik persekongkolan, agar pihak Polda Sumatera Utara dapat memeriksa dan menyidik para yang terlibat dalam kasus tersebut,” jelas Torang.
Selain itu terang Torang, Pokja Kabupaten Samosir juga harus mengetahui dan paham arti Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Firma (CV), dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018), sehingga tidak asal memenangkan dan meluluskan perusahan CV menjadi pemenang tender.
Dugaan larangan praktik Persekongkolan itu jelas diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia Bab IV Pelaksanaan Pemilihan melalui tender, Point 4.2.7, Evaluasi Penawaran huruf (f) angka 1. Para peserta terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan atau hampir sama.
Selain itu, lanjut Torang Panggabean, apabila Pokja dan para Pejabat Kabupaten Samosir telah kebal Hukum, dan aparat Penegak Hukum yang ada Sumatera Utara, tidak mampu melakukan pemberantasan Korupsi, Torang berjanji pihaknya akan melaporkan seluruh kasus tersebut ke Mabes Polri. “Jika aparat penegak hukum di Sumatera Utara tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, kami akan menindaklanjuti kasus ini ke Mabes Polri ,” tandas Torang. (adz)
DAMPINGI: Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CLTA Med dari Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates ketika keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Sumut saat mendampingi saksi TH , Selasa (21/12) (SUMUTPOS.CO)
SUMUTPOS.CO,MEDAN-Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimum Poldasu) diminta untuk segera memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan guna menindaklanjuti pengaduan JD dalam kasus penerbitan surat notaris berisi ‘Pengoperan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi ‘ nomor akta 90 tertanggal 17 Desember 1990.Pemanggilan ini juga diminta disertai hadirnya pelapor dan terlapor untuk melakukan cek lapangan di lokasi objek perkara di Jalan Bilal Ujung, Gang Sumbadra, Komplek Citra Permai, Blok D1-D8, Medan. Namun upaya itu, terkesan sangat lamban dilakukan Polda Sumut, “Kenapa pihak BPN (Medan) tidak disertakan segera untuk mengecek lapangan dalam kasus ini, tanah berada di Jalan Bilal Ujung, Gang Sumbadra, Komplek Citra Permai, Blok D1-D8, Medan tersebut jelas-jelas milik klien kami TH (bukan pelapor JD, Red) berdasarkan surat SHM yang dimilikinya meski sudah dijual ke orang lain, pelapor jangan mengaku-ngaku suratnya hilang lalu diterbitkan di koran,“ kata Darmawan Yusuf SH SE MPd MH CLTA Med merupakan Pimpinan dari Law Firm DYA-Darmawan Yusuf & Associates didampingi timnya Dody SH MH dan Rony SH MH kepada sejumlah wartawan ketika keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Sumut saat mendampingi saksi TH , Selasa (21/12). Darmawan Yusuf selaku Ketua Tim Pengacara TH juga sangat menyesalkan, mengapa perkara ini bisa naik dari lidik ke sidik. Sementara diundangan klarifikasi sebelumnya, klien kami jelas-jelas sudah meminta kepada penyidik agar para pihak beserta BPN Kota Medan dan pemerintah dihadirkan untuk cek lapangan pada lokasi objek yang berada di Jalan Bilal Ujung, Gang Sumbadra, Komplek Citra Permai, Blok D1-D8, Medan, yang diklaim oleh Janto (Pelapor) tersebut. Pengacara ini meminta kepolisian agar lebih objektif dan profesional terhadap kriminalisasi yang terjadi terhadap kliennya. Sekadar mengetahui, kasus ini berawal dari pelapor inisial JD membuat pengaduan ke Polrestabes Medan pada 2020 lalu, dengan nomor laporan 2881/XI/2020/SPKT/Polrestabes Medan, sebagai terlapor inisial TH. Pada saat Kuasa Hukum TH mendampingi TH dalam undangan klarifikasi tertanggal 30 Oktober 2021 di Subdit 2 Unit Harda Bangtah Ditreskrimum Poldasu, Penyidik Aiptu Jonni M Gultom diketahui mengatakan kepada TH bahwa JD disebut mengakui tanah seluas 518 M2 di Jalan Bilal Ujung, Gang Sumbadra, Komplek Citra Permai, Blok D1-D8 merupakan miliknya berdasarkan surat salinan kedua notaris nomor 90 yang isinya ‘Pengoperan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi.’ Menurut TH, bahwa JD sempat mendatangi kantornya untuk mengakui ada memiliki tanah berdasarkan surat salinan kedua notaris nomor 90 dan mengatakan tanah dimaksud miliknya, dan bila ingin berdamai, terlapor TH agar menyerahkan sebanyak yang diinginkannya. Permintaan JD ditolak TH, sebab bila benar memiliki tanah tersebut tentunya memiliki alas hak yang sah, seperti sertifikat dan surat-surat asli, jangan sedikit- sedikit buat pengumuman di koran surat asli hilang. Terkait itu, Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, bahwa penanganan masih berjalan. Penyidik sudah melakukan koordinasi dengan BPN terkait alas hak kepemilikan atas objek tersebut. (rel/azw)
MENYERAHKAN: Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi (kiri) menyerahkan piala beserta dana pendidikan dan pengembangan proyek kepada pemenang Best of The Best Innovillage 2021 secara hybrid di Telkom Corporate University, Senin (20/12/2021). ISTIMEWA.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Kompetisi sociopreneurship muda di bidang teknologi digital, Innovillage 2021 telah mencapai babak akhir.
MENYERAHKAN: Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi (kiri) menyerahkan piala beserta dana pendidikan dan pengembangan proyek kepada pemenang Best of The Best Innovillage 2021 secara hybrid di Telkom Corporate University, Senin (20/12/2021). ISTIMEWA.
Rangkaian tahapan diakhiri dengan momen awarding Anugerah Innovillage 2021: Young Heroes in Act #DigitalBikinKerenDesaku yang diselenggarakan secara hybrid di Telkom Corporate University Bandung dan disaksikan masyarakat di seluruh Indonesia pada Senin (20/12).
Momen puncak ini turut dihadiri oleh Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi, akademisi dari berbagai universitas dan jajaran TelkomGroup.
Afriwandi menyerahkan penghargaan kepada pemenang Best Of The Best yang diraih oleh tim dari Telkom University dengan inovasi My I-Pond – Monitoring Kualitas Air pada Sungai Ponggok Berbasis IoT sebagai Mitigasi Gagal Panen untuk Petambak Ikan Nila di Desa Nganjat, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah.
Pemenang dipilih karena memiliki penilaian kemanfaatan/dampak kepada masyarakat yang tertinggi serta potensi yang paling besar untuk keberlanjutan dan pengembangan ke depannya.
“Kompetisi Innovillage 2021 ini menunjukkan bahwa begitu banyak inovasi yang memberikan dampak sosial dan ekonomi dengan mengoptimalkan teknologi digital,” katanya melalui pernyataan tertulis yang diterima sumutpos.co, Selasa (22/12/2021) malam.
Ia mengucapkan selamat untuk para pemenang seraya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana yang menumbuhsuburkan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mengakselerasi kedaulatan digital Indonesia.
Innovillage merupakan program yang diinisiasi Telkom yang menjembatani antara inovasi dari dunia pendidikan dalam hal ini mahasiswa dengan kebutuhan masyarakat desa meningkatkan kesejahteraannya melalui digitalisasi.
Program yang memasuki tahun kedua penyelenggaraannya ini telah menerima sebanyak 479 proposal social project dari 67 perguruan tinggi di Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan inovasi untuk membantu masyarakat desa menyelesaikan berbagai masalah sosial, dengan total pendanaan sebesar Rp1,8 miliar dari Telkom.
Proposal usulan dinilai dan diseleksi oleh para expert sebagai juri antara lain Teddy Poernama selaku Koordinator TJSL Kementerian BUMN, Deputy Chairman of ITDRI Arif Rudiana, Wakil Rektor Telkom University, Dr. Dadan Rahadian, Wakil Presiden ICCN, Prof Dr Elly Munadziroh, SGM Community Development Center Telkom Hery Susanto, dan Deputy SGM HCBP Telkom, Ganjar Daniswara.
Andy F Noya selaku Social Activist dan CEO Benihbaik.com pada sesi sharing session mengatakan, kompetisi Innovillage ini tidak hanya membawa dampak sosial bagi masyarakat, tapi memberi dampak bagi mahasiswa dan generasi muda itu sendiri agar terlatih menjadi pemimpin digital masa depan yang peka terhadap sekitar dan siap untuk terus membangun Indonesia menjadi lebih baik.
Proses implementasi social project dilaksanakan selama 6 minggu oleh para mahasiswa dengan terjun langsung ke tengah masyarakat mengaplikasikan inovasi yang diajukan. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring implementasi social project di lapangan, terpilih TOP 15 semifinalis untuk melaju ke tahap selanjutnya di babak final yaitu presentasi bisnis.
Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam presentasi tersebut terdiri dari solusi yang diajukan menjawab keresahan atau pain point masyarakat, project sudah diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tingkat kebermanfaatan baik kualitatif maupun kuantitatif, kebaruan inovasi yang diajukan, serta adanya kolaborasi dengan komunitas maupun pemerintah lokal.
Adapun pemenang Innovillage 2021 adalah:
Kategori Community Engagement : SIMPENAN LAURA “Sistem Informasi Pertanian Landasan Ulin Utara” Sebagai Optimalisasi ICT Terhadap Potensi Pertanian Desa Laura, Kalimantan Selatan – Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP) ,
Kategori Best Appropriate Technology Solution : Perancangan Mesin Pengering Rumput Laut (Part of Smart Aquaculture Monitoring and Control System) untuk Budidaya Rumput Laut di Kampung Rumput Laut Dusun Tanjungsari, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur – Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS) ,
Kategori Best Digital Social Solution : My I-pond – Monitoring Kualitas Air pada Sungai Ponggok Berbasis IoT; sebagai Mitigasi Gagal Panen untuk Petambak Ikan Nila di Desa Nganjat, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah – Telkom University
Kategori Best Digital Earth : TIM NYAMPIH (Nyampah Pilih-Pilih) – Institut Teknologi Bandung – Jawa Barat
Kategori Best Digital Economic Solution : Dcreativ – Platform Penjualan & Pengiriman Produk UMKM Dalam Kota; Studi Kasus Desa Semuli Jaya – Lampung Utara – Telkom University
Kategori The Most Collaborative Innovilage Local Heroes : Bapak PANDU SUJATMOKO, Kepala Desa Nganjat, Kec. Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Seluruh pemenang mendapatkan dana pendidikan dan pengembangan sosial projek sebagai bentuk apresiasi dan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan projek yang dijalankan agar terus memberi dampak sosial kepada masyarakat. Perhelatan Innovillage 2021 ini membuktikan komitmen Telkom dalam bertransformasi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Inovasi yang dihasilkan bersifat aplikatif dan berorientasi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS), sehingga membawa banyak dampak untuk masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. (rel/prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketahanan global dalam menghadapi tekanan pandemi Covid-19, aktivitas manufaktur yang terus tumbuh ekspansif, serta peningkatan harga komoditas seiring geliat permintaan global menjadi landasan optimisme ekonomi global untuk pulih dengan cukup baik di tahun 2021 dan 2022.
Keberhasilan dalam pengendalian pandemi pada Triwulan III-2021 telah membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 5,2% akan sangat bergantung pada pengendalian pandemi, respon kebijakan ekonomi yang tepat sesuai perkembangan situasi yang dinamis, dan penciptaan lapangan kerja yang signifikan serta kesiapan untuk bertransformasi ke era digital.
Khusus sektor pertanian, kehutanan, perikanan, meski selama 6 dekade terakhir, pertumbuhannya sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi selalu mampu menunjukkan resiliensi dalam masa krisis dan menunjukkan peran sektor pertanian mampu bertahan sebagai buffer perekonomian.
“Dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan menjadi sebuah syarat utama. Sistem pangan nasional tersebut secara kolaboratif meningkatkan produksi pangan yang berkualitas dan aman, didukung oleh lingkungan yang kondusif, stabilitas akses pangan, efisiensi distribusi pangan, serta pemberian bantuan pangan bagi rumah tangga rawan pangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional Outlook Pertanian Indonesia 2022 yang diselenggarakan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), secara virtual pada Selasa (21/12).
Pengembangan pertanian berkelanjutan dengan peningkatan skala usaha melalui integrasi hulu-hilir serta pelibatan teknologi dalam lingkup korporasi menjadi prasyarat dalam peningkatan daya saing komoditas pertanian, baik untuk pemenuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penguatan ketahanan pangan nasional, termasuk kemudahan perizinan dan juga mendorong pembentukan dari badan pangan nasional kemudian sinergi BUMN untuk distribusi pangan pasca panen dan kerja sama pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Penyaluran KUR di sektor pertanian sendiri memiliki porsi kedua terbesar dalam KUR sektor produksi sebesar 30,1% setelah sektor perdagangan sebesar 44,7%.
Untuk mendukung program strategis di sektor pangan dan pertanian, Pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan diantaranya stabilisasi harga dan pasokan pangan, pengembangan Kawasan Hortikultura Orientasi Ekspor, pengembangan sawit rakyat, pengembangan usaha peternakan terintegrasi, serta pengembangan korporasi petani dan nelayan.
“Saya ucapkan selamat mengikuti acara Seminar Nasional ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi perekonomian dan juga bagi alumni di sektor pertanian untuk dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan berkontribusi positif terhadap PDB nasional,” pungkas Menko Airlangga. (frh/fsr/*)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menghadapi momen perayaan hari raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, PT PLN (Persero) melakukan sejumlah persiapan guna memastikan layanan listrik tetap andal termasuk antisipasi adanya sejumlah kendala teknis dengan menerjunkan personil pengamanan listrik.
SIAGA: Petugas PLN mensiagakan travo mobile untuk kesiapan keandalan listrik saat Nataru.
Pada siaga Natal dan Tahun Baru kali ini, PLN menyiagakan 48.179 petugas di seluruh Nusantara. Dari total jumlah personel tersebut, 18.899 petugas disiagakan untuk regional Jawa, Madura dan Bali (Jamali), 17.995 orang di regional Sumatera dan Kalimantan (Sumkal), serta 11.285 pesonel untuk regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sulmapana).
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi menjelaskan, berbagai langkah-langkah pengamanan juga telah disiapkan PLN untuk mengantisipasi dan memitigasi kemungkinan gangguan yang muncul.
“Mulai dari meningkatkan kesiapan instalasi baik jaringan, transmisi, distribusi, gardu hubung, juga kesiapan pembangkit dan ketersediaan energi primer, serta kesiapan operasi dan personel sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadi gangguan selama periode siaga dari 18 Desember 2021 hingga 8 Januari 2022,” terangnya.
Sebagai langkah antisipasi, lanjut Agung, PLN juga mempersiapkan alat kelistrikan yang siap memperkuat keandalan pasokan. Agung menjelaskan, PLN menyiapkan 874 unit genset, uninterrupted power supply (UPS), dan unit gardu bergerak (UGB) sebagai langkah antisipasi menjaga pasokan listrik di regional Sumkal. Sedangkan 2.421 mobil dan motor sebagai sarana pendukung turut disiapkan untuk menjaga kelancaran dan keandalan pasokan listrik selama periode siaga.
Sementara itu, untuk regional Sulmapana, PLN mempersiapkan 722 genset, UPS dan UGB sebagai backup pasokan listrik. Untuk mengantisipasi gangguan, telah disiapkan 1.446 kendaraan untuk kelancaran penanganan gangguan yang mungkin muncul pada periode siaga. Di Jamali, PLN menyiapkan 761 unit genset, UPS, dan UGB serta 1.838 kendaraan siap mengamankan pasokan listrik selama Natal dan Tahun Baru 2022.
Tak hanya itu, PLN juga mendirikan 2.702 posko yang siap memberikan pelayanan prima kepada pelanggan di Tanah Air.
“Tentunya, di tengah kondisi pandemi Covid-19, PLN memastikan SOP Protokol Kesehatan Covid-19 tetap dilaksanakan oleh petugas PLN selama dalam pelaksanaan siaga natal dan tahun baru,” ujar Agung. Bagi pelanggan yang membutuhkan layanan PLN dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi layanan Contact Center PLN 123. (ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui 31 Taruna Tingkat III Akmil Sersan Mayor Dua Taruna (Sermadatar) di kantornya di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Dalam pertemuan itu, Airlangga kembali menegaskan peran penting TNI dan Polri dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Menurut Menko Perekonomian, keberhasilan Indonesia menangani pandemi tidak lepas dari peran dan kerja sama berbagai pihak, terutama TNI.
“Peran krusial TNI dalam menangani pandemi menunjukkan profesionalisme, kedisiplinan, dan keteguhan dalam setiap menjalankan penugasan,” tutur Airlangga saat memberikan pembekalan kepada Taruna Akademi Militer.Rabu (22/12/2021).
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, dukungan dan peran kolaboratif TNI dan Polri diperlukan dan diharapkan masyarakat. Antara lain, dalam dukungan tenaga medis, penyediaan fasilitas kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, pengamanan disiplin protokol kesehatan, hingga pengamanan perbatasan dan fasilitas publik. Selain itu, kerja sama TNI dan Polri juga diwujudkan dengan bantuan untuk tenaga kesehatan kepada masyarakat.
“Calon-calon pemimpin TNI masa depan ini tentunya memahami tentang kebutuhan mengawal secara bersama dan solid di berbagai agenda negara-bangsa serta tantangan-tantangan nasional, tidak hanya tataran domestik, namun juga tataran global,” tegas Airlangga.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini juga meminta agar Taruna Akmil bisa berperan mengingatkan masyarakat terhadap kemunculan varian Omicron di Indonesia.
Airlangga menegaskan, kedisiplinan masih dibutuhkan dalam menerapkan protokol kesehatan agar gelombang kasus Covid-19 varian baru ini tidak meluas di Indonesia.
“Tetap siaga, fokus, dan berkolaboraasi untuk Indonesia sehat, sejahtera, dan maju,” tegas Airlangga. (adv/*)
SANTUNI: Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, secara simbolis menyerahkan santunan untuk anak yatim dan piatu di 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat menggelar rapat pelaksanaan HUT ke-50 Korpri 2021 di Ruang Rapat Sekdakab Langkat, Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (21/12). Rapat ini dipimpin Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, selaku Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Langkat.
SANTUNI: Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, secara simbolis menyerahkan santunan untuk anak yatim dan piatu di 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat.
Dalam kesempatan itu, Indra mengatakan, pada pelaksanaanya, Korpri Kabupaten Langkat akan memberikan santunan untuk yatim dan piatu di 23 kecamatan se-Kabupaten Langkat.”Per kecamatannya 30 anak yatim piatu akan menerima bantuan itu,” ungkap Indra.
Kemudian, lanjut Indra, tenaga medis dan tim lainnya yang ada di 23 kecamatan, juga akan menerima bantuan uang tunai Rp1 juta, per kecamatannya. Lalu, bantuan juga akan diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Langkat, berupa uang tunai sebesar Rp18 juta, untuk membeli 300 kantong darah.
Kesemua bantuan itu, menurut Indra, sebagai wujud berbagi kebahagiaan pada peringatan HUT ke-50 Korpri Kabupaten Langkat.
Indra pun mengimbau, meski tingkat vaksinasi di Kabupaten Langkat sudah mencapai 70 persen, masyarakat tetap jangan lengah. Diharapkan kepada seluruh camat dan pihak terkait, terus mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Hadir pada rapat tersebut, Asisten 3 Musti, Inspektur H Amril, Staf Ahli Bidang SDM, Sosial, dan Kemasyarakatan H Sujarno, Kepala BPKAD M Iskandarsyah, Kepala Bapenda Muliani S, serta para camat se-Kabuapten Langkat. (rel/mag-6/saz)
Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN.(ist).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah tidak akan melakukan penyekatan saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Namun, masyarakat diimbau dan diminta untuk tetap meningkatkan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dalam mencegah penyebaran COVID-19.
Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN.(ist).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono, menjelaskan dalam pengamanan Nataru, diterjunkan ratusan ribu personil gabungan. Namun begitu partisipasi masyarakat sebagai pelaku perjalanan juga sangat diharapkan supaya potensi lonjakan kasus yang biasanya mengiringi meningkatkan mobilitas warga, dapat ditekan.
“Dalam Operasi Lilin kami tidak bekerja sendiri, melainkan akan dibantu TNI, Pemda maupun mitra Polri lainnya,” sebut Rusdi dalam Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, secara virtual, Rabu (22/12).
Rusdi mengatakan untuk pengamanan Nataru, Polri telah rutin menggelar Operasi Lilin, yang tahun 2021 ini akan mulai berlangsung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
“Untuk Operasi Lilin 2021 kali ini Polri akan menyiapkan 103.190 personil yang diharapkan cukup memadai untuk bisa mengamankan Nataru agar bisa berlangsung aman, damai dan sehat,” kata Rusdi.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata Rusdi, pasca Nataru 2020 terjadi lonjakan COVID-19. Karena itu, pihaknya akan mengamankan kebijakan pemerintah terkait perjalanan akhir tahun di darat berdasarkan Surat Edaran No 109 tahun 2021.
“Ini akan kita amankan bersama instansi terkait lainnya, serta Inmendagri 66 tahun 2021 tentang pengetatan tempat-tempat yang diduga akan memunculkan kerumunan dan rentan penularan COVID-19 misalnya rumah ibadah, pusat perbelanjaan dan area wisata. Kami dari kepolisian dan instansi terkait lainnya akan amankan instruksi ini,” imbuh Rusdi.
Untuk pengamanan Nataru 2021, pihak kepolisian akan menyiapkan 1812 pos pengamanan (pospam) dan 688 pos pelayanan. Pospam yang tersedia, dapat digunakan untuk check point bagi aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan darat, terkait pengawasan dan pengendalian COVID-19.
“Pada intinya kami siap. Pada 26 November 2021 telah dilakukan rapat koordinasi tingkat menteri di Mabes Polri dengan melibatkan pihak terkait untuk menyatukan persepsi agar penanganan Nataru berjalan aman, damai dan sehat,” ujarnya.
Rusdi mengatakan, bila ternyata pada pemeriksaan random sampling ada pelaku perjalanan yang belum divaksinasi lengkap, yang bersangkutan tidak akan diminta putar balik.
“Namun akan kami arahkan ke sentra vaksinasi untuk melakukan vaksinasi. Demikian juga saat ada tes acak ternyata menunjukkan hasil Antigen reaktif makan akan ditangani sesuai prosedur penanganan COVID-19,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Perhubungan, Adita Irawati menyampaikan bahwa aturan perjalanan yang ditetapkan sudah mengantisipasi berbagai dinamika belakangan ini.
Di dalam negeri, kata Adita, angka penularan COVID-19 harian jauh lebih kecil dari beberapa bulan lalu. Ia menyoroti, belakangan ini pergerakan masyarakat cukup tinggi apalagi dengan adanya relaksasi.
“Namun di sisi lain sejauh ini tidak ada lonjakan kasus. Oleh karena itu, untuk perjalanan domestik tidak ada penyekatan melainkan pengetatan protokol kesehatan untuk aktivitas masyarakat, misalnya pariwisata dibatasi aktivitasnya, yang tidak ada pengelola akan ditutup. Hulu dan hilir berjalan seiring mengantisipasi situasi yang berkembang,” tutur Adita.
Selain mematuhi syarat perjalanan seluruh moda transportasi kendaraan umum atau pribadi (wajib vaksin lengkap, hasil negatif tes Antigen 1×24 jam dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi), Adita mengingatkan agar masyarakat bersikap bijaksana dalam menetapkan agenda bepergian.
“Umumnya mobilitas dapat meningkatkan kasus meskipun sampai sejauh ini data belum menunjukkan hal itu. Namun kita harus hati-hati dan waspada menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Adita.
Dia menambahkan pada prinsipnya kapasitas moda transportasi tidak terlalu berbeda dari sebelumnya hanya pengetatan protokol kesehatan dan lebih tegas di lapangan dan dilakukan dengan cara-cara humanis.
“Tidak akan ada penyekatan namun pengetatan prokes. Kami batasi di hulunya, masyarakat pergi ada tujuannya. Yang kita identifikasi masyarakat melakukan liburan untuk tujuan wisata. Yang menjadi perhatian adalah potensi penumpukan di kawasan wisata khususnya yang tidak ada pengelolanya, misalnya wisata alam. Ini akan kita batasi. Sedangkan di hilir, saat masyarakat sudah melakukan perjalanan, maka prokes akan diketatkan dengan pengawasan melekat, termasuk ada pos untuk random checking guna memastikan masyarakat penuhi aspek keselamatan, termasuk kelaikan kendaraan,” tutur Adita.
Dia menambahkan, agar berjalan lancar perlu ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga dan partisipasi masyarakat dibutuhkan, karena tujuannya adalah agar masyarakat melakukan mobilitas tanpa khawatir.
“Masyarakat harus mau bekerja sama untuk kepentingan bersama,” ajak Adita.
Saat ini, ujarnya, Kemenhub belum memiliki data terkait kemungkinan adanya transmisi di moda transportasi. “Yang ada adalah penularan terjadi pada aktivitas di luar moda transportasi selama pandemi, karena umumnya mereka yang melakukan perjalanan umumnya sudah diskrining kesehatan, termasuk tes Antigen, apalagi sudah ada vaksinasi,” ujar Adita.
Hal ini dikatakannya harus ditangkap sebagai momentum yang harus dipertahankan, agar moda transportasi tetap tidak menjadi tempat transmisi virus. Sedangkan untuk menghindari transmisi lokal, Adita berpesan agar masyarakat patuh prokes 5M, karena hal tersebut adalah keharusan pada saat ini.
Menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait perjalanan selama Nataru 2021, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Agus Taufik Mulyono menyambut baik.
“Masyarakat Transportasi Indonesia setuju dan mendukung Surat Edaran No 109 tahun 2021 tentang pengaturan perjalanan darat dalam rangka Nataru. Tidak ada alasan masyarakat untuk tidak menerima peraturan itu karena tujuannya untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan produktivitas hidup,” ujarnya.
Agus menekankan, penyadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah namun jadi tanggung jawab bersama. “Intinya, rakyat harus paham kalau diatur untuk sehat. Kita harus waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Agus.
Pemerintah pusat, kata Agus, telah menetapkan aturan perjalanan dari simpul utama ke simpul utama perjalanan. Berdampingan dengan hal tersebut, perlu pula diterapkan pengaturan terkait mobilitas lokal di tempat tujuan, guna menghindari terjadinya transmisi lokal.
“Mobilitas lokal sulit dikontrol, karenanya peran Pemda sangat besar dalam hal ini. Yang bisa mengecek, mengontrol, mengawasi, melarang dan memberikan sanksi adalah Pemda. Percepatan penularan umumnya terjadi di mobilitas lokal daerah yang menjadi tujuan harus dipertimbangkan. Karenanya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prokes perlu kolaborasi, khususnya di lingkungan daerah. Yang memahami gesture dan budaya daerah itu pemimpin daerah. Mereka perlu meningkatkan penyadaran publik agar tidak terjadi transmisi lokal,” saran Agus.
Untuk itu, Agus menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. “Secara umum masyarakat sudah divaksin namun jika tidak taat prokes bisa menyusahkan orang lain. Karenanya, jangan ragu untuk saling mengingatkan orang lain yang tidak patuh prokes atau berkerumun agar transmisi lokal bisa dicegah,” pungkasnya.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Beberapa hari lagi umat Nasrani akan merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru) . Dalam menyambut perayaan Natal itu berbagai persiapan dilakukan bagi yang merayakannya.
Momen itu, dimanafaatkan Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan, untuk berbagi-bagi. Sebagai bentuk rasa kebersamaan Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis SH memberikan paket, parsel, dan sembako untuk pengurus dan anggota Pewarta yang beragama Nasrani. Rabu (22/12) siang.
Kegiatan itu dihadiri Ketua Forkom Warkop Poldasu Jhon Manik yang juga penasihat Pewarta Polrestabes Medan, Ketua Jurnalis Muda Polda Sumut Gibson Simanjuntak SE. “Kita setiap tahun rutin melakukan ini pada saat hari-hari besar keagamaan. Hari ini ada pengurus dan anggota Pewarta beragama Nasrani yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, kita berikan bingkisan, parsel dan sembako, ” ucap Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH.
Dia menyampaikan, bahwa bingkisan, parsel dan sembako ini sebagai bentuk ucapan Natal. Selain itu menjadi bentuk kepeduliaan pada pengurus dan anggota Pewarta Polrestabes Medan yang beragama Nasrani.
Kegiatan ini terlaksana tidak terlepas dari arahan dan bimbingan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, SIK, MH, Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Panca Putra Simanjuntak, MSi dan Waka Polda Sumut, Brigjen Pol. H. Dr. Dadang Hartanto, SH, SIK, MSi.
Selain itu arahan dari Kasektupa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto SIK MHum dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko SIK MSi.
“Semoga pengurus dan anggota Pewarta yang beragama Nasrani senang menerima bingkisan, parsel, dan sembako ini. Inilah bentuk cinta kasih Pewarta kepada pengurus dan anggota yang merayakan Natal dan Tahun Baru,” kata Sekretaris Jaringan Media Siber Indinesia (JMSI) Sumut sembari mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.
Arnold Sitinjak, salah seorang wartawan yang tergabung di Pewarta mengapresiasi atas perhatian penuh dari Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH.
Karena tidak hanya untuk wartawan kalangan muslim tapi juga memberikan perhatian begitu besar terhadap wartawan Nasrani. Selama itu Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH juga selalu memberikan bantuan pada etnis Tionghoa maupun lainnya.
“Semoga Pewarta Polrestabes Medan kedepan semakin jaya dan mendapat simpati di hati masyarakat, ” pungkasnya. (rel/azw)
