JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Uni Eropa (UE) merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam bidang ekonomi. Nilai perdagangan bilateral pada periode Januari hingga Agustus 2021 mencapai USD18,1 Miliar, meningkat sebesar 8,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD16,7 Miliar. Nilai investasi UE pada tahun 2020 mencapai USD2,1 Miliar.
Untuk meningkatkan kerja sama kedua negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Piket, Rabu (22/12). Pertemuan membahas beberapa isu kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan UE.
Terkait dengan perkembangan perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Menko Airlangga menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam percepatan penyelesaian perundingan. Dalam hal ini, baik Indonesia maupun UE, harus saling mempertemukan kepentingan yang saling menguntungkan. Saat ini, perundingan telah memasuki putaran ke-11 yang diselenggarakan secara virtual pada bulan November lalu.
“Negosiator dari kedua pihak diharapkan dapat lebih kreatif dalam mencari solusi atas isu-isu runding yang masih menjadi pending issues sehingga penyelesaian perundingan dapat segera dipercepat,” kata Menko Airlangga. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk melakukan pembahasan teknis dalam upaya percepat perundingan.
Kemudian, pertemuan tersebut juga membahas tentang penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan strategi Green DealUni Eropa beserta peraturan turunannya yang nantinya akan mengatur importasi produk yang memenuhi kriteria berkelanjutan yaitu tentang usulan kebijakan Regulation on Deforestation-Free Products.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk mendukung perdagangan yang berkelanjutan serta menyatakan bahwa isu sektor lingkungan tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat arus perdagangan.
Selanjutnya, dalam diskusi terkait isu sektor telekomunikasi, Menko Airlangga mengundang perusahaan-perusahaan UE untuk berinvestasi di sektor pengembangan teknologi digital Indonesia.
Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi P. Pambudi dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timteng Fajar Wirawan Harijo. Adapun Dubes Piket didampingi oleh Deputy Head of Trade and Economic Section Martin Mitov. (dep7/ltg/fsr/*)
PUSH-UP: Seorang warga dihukum push-up karena tidak memakai masker saat personel Polres Sergai melakukan operasi yustisi di lokasi wisata Pantai Cermin.
SUMUTPOS.CO – Pemerintah tidak akan melakukan penyekatan atau putar balik bagi pelaku perjalanan saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Namun, masyarakat diimbau dan diminta untuk tetap meningkatkan disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) dalam mencegah penyebaran Covid-19.
PUSH-UP: Seorang warga dihukum push-up karena tidak memakai masker saat personel Polres Sergai melakukan operasi yustisi di lokasi wisata Pantai Cermin.
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, menjelaskan dalam pengamanan Nataru, diterjunkan ratusan ribu personel gabungan. Namun begitu partisipasi masyarakat sebagai pelaku perjalanan juga sangat diharapkan supaya potensi lonjakan kasus yang biasanya mengiringi meningkatkan mobilitas warga, dapat ditekan.
Rusdi mengatakan, untuk pengamanan Nataru, Polri telah rutin menggelar Operasi Lilin yang akan mulai berlangsung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. ”Dalam Operasi Lilin kami tidak bekerja sendiri, melainkan akan dibantu TNI, Pemda maupun mitra Polri lainnya,” sebut Rusdi dalam Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)-KPCPEN, secara virtual, Rabu (22/12).
Untuk Operasi Lilin 2021 kali ini, sebut Rusdi, Polri akan menyiapkan 103.190 personel yang diharapkan cukup memadai untuk bisa mengamankan Nataru agar bisa berlangsung aman, damai dan sehat.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata Rusdi, pasca Nataru 2020 terjadi lonjakan Covid-19. Karena itu, pihaknya akan mengamankan kebijakan pemerintah terkait perjalanan akhir tahun di darat berdasarkan Surat Edaran No 109 tahun 2021. ”Ini akan kita amankan bersama instansi terkait lainnya, serta Inmendagri 66 tahun 2021 tentang pengetatan tempat-tempat yang diduga akan memunculkan kerumunan dan rentan penularan Covid-19 misalnya rumah ibadah, pusat perbelanjaan dan area wisata. Kami dari kepolisian dan instansi terkait lainnya akan amankan instruksi ini,” imbuh Rusdi.
Untuk pengamanan Nataru 2021, pihak kepolisian akan menyiapkan 1.812 pos pengamanan (Pospam) dan 688 pos pelayanan. Pospam yang tersedia, dapat digunakan untuk check point bagi aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan darat, terkait pengawasan dan pengendalian Covid-19. ”Pada intinya kami siap. Pada 26 November 2021 telah dilakukan rapat koordinasi tingkat menteri di Mabes Polri dengan melibatkan pihak terkait untuk menyatukan persepsi agar penanganan Nataru berjalan aman, damai dan sehat,” ujarnya.
Rusdi mengatakan, bila ternyata pada pemeriksaan random sampling ada pelaku perjalanan yang belum divaksinasi lengkap, yang bersangkutan tidak akan diminta putar balik. ”Namun akan kami arahkan ke sentra vaksinasi untuk melakukan vaksinasi. Demikian juga saat ada tes acak ternyata menunjukkan hasil Antigen reaktif makan akan ditangani sesuai prosedur penanganan Covid-19,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Perhubungan, Adita Irawati menyampaikan, aturan perjalanan yang ditetapkan sudah mengantisipasi berbagai dinamika belakangan ini. Di dalam negeri, kata Adita, angka penularan Covid-19 harian jauh lebih kecil dari beberapa bulan lalu. Ia menyoroti, belakangan ini pergerakan masyarakat cukup tinggi apalagi dengan adanya relaksasi.
”Namun di sisi lain, sejauh ini tidak ada lonjakan kasus. Oleh karena itu, untuk perjalanan domestik tidak ada penyekatan melainkan pengetatan protokol kesehatan untuk aktivitas masyarakat, misalnya pariwisata dibatasi aktivitasnya, yang tidak ada pengelola akan ditutup. Hulu dan hilir berjalan seiring mengantisipasi situasi yang berkembang,” tutur Adita.
Selain mematuhi syarat perjalanan seluruh moda transportasi kendaraan umum atau pribadi (wajib vaksin lengkap, hasil negatif tes Antigen 1×24 jam dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi), Adita mengingatkan agar masyarakat bersikap bijaksana dalam menetapkan agenda bepergian. “Umumnya mobilitas dapat meningkatkan kasus meskipun sampai sejauh ini data belum menunjukkan hal itu. Namun kita harus hati-hati menghadapi berbagai kemungkinan,” ujar Adita.
Dia menambahkan, pada prinsipnya kapasitas moda transportasi tidak terlalu berbeda dari sebelumnya hanya pengetatan protokol kesehatan dan lebih tegas di lapangan dan dilakukan dengan cara-cara humanis. “Tidak akan ada penyekatan namun pengetatan prokes. Kami batasi di hulunya, masyarakat pergi ada tujuannya. Yang kita identifikasi masyarakat melakukan liburan untuk tujuan wisata. Yang menjadi perhatian adalah potensi penumpukan di kawasan wisata khususnya yang tidak ada pengelolanya, misalnya wisata alam. Ini akan kita batasi. Sedangkan di hilir, saat masyarakat sudah melakukan perjalanan, maka prokes akan diketatkan dengan pengawasan melekat, termasuk ada pos untuk random checking guna memastikan masyarakat penuhi aspek keselamatan, termasuk kelaikan kendaraan,” tutur Adita.
Dia menambahkan, agar berjalan lancar perlu ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga dan partisipasi masyarakat dibutuhkan, karena tujuannya adalah agar masyarakat melakukan mobilitas tanpa khawatir. ”Masyarakat harus mau bekerja sama untuk kepentingan bersama,” ajak Adita.
Saat ini, ujarnya, Kemenhub belum memiliki data terkait kemungkinan adanya transmisi di moda transportasi. “Yang ada adalah penularan terjadi pada aktivitas di luar moda transportasi selama pandemi, karena umumnya mereka yang melakukan perjalanan umumnya sudah diskrining kesehatan, termasuk tes Antigen, apalagi sudah ada vaksinasi,” ujar Adita.
Hal ini dikatakannya harus ditangkap sebagai momentum yang harus dipertahankan, agar moda transportasi tetap tidak menjadi tempat transmisi virus. Sedangkan untuk menghindari transmisi lokal, Adita berpesan agar masyarakat patuh prokes 5M, karena hal tersebut adalah keharusan pada saat ini.
Menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait perjalanan selama Nataru, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Agus Taufik Mulyono menyambut baik. ”Masyarakat Transportasi Indonesia setuju dan mendukung Surat Edaran No 109 tahun 2021 tentang pengaturan perjalanan darat dalam rangka Nataru. Tidak ada alasan masyarakat untuk tidak menerima peraturan itu karena tujuannya untuk menyelamatkan jiwa dan meningkatkan produktivitas hidup,” ujarnya.
Agus menekankan, penyadaran masyarakat dalam mematuhi aturan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah namun jadi tanggung jawab bersama. “Intinya, rakyat harus paham kalau diatur untuk sehat. Kita harus waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Agus.
Pemerintah pusat, kata Agus, telah menetapkan aturan perjalanan dari simpul utama ke simpul utama perjalanan. Berdampingan dengan hal tersebut, perlu pula diterapkan pengaturan terkait mobilitas lokal di tempat tujuan, guna menghindari terjadinya transmisi lokal. Untuk itu, Agus menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. “Secara umum masyarakat sudah divaksin namun jika tidak taat prokes bisa menyusahkan orang lain. Karenanya, jangan ragu untuk saling mengingatkan orang lain yang tidak patuh prokes atau berkerumun agar transmisi lokal bisa dicegah,” pungkasnya.
Konvoi Bakal Ditindak
Polda Sumut melarang masyarakat melakukan pawai atau konvoi pada malam Tahun Baru 2022. Hal ini dikarenakan situasi masih diselimuti Pandemi Covid-19. Apabila ada masyarakat yang tetap nekat menggelar pawai atau konvoi, Polda Sumut akan memberikan tindakan tegas.
“Kita tidak memberikan izin perhelatan pawai yang mengundang kerumunan, sehingga dapat menciptakan klaster baru Covid-19 saat Perayaan Nataru,” tegas Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (22/12).
Hadi mengimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dengan ketat, memakai masker, jaga jarak serta tidak berkerumunan. “Imbauan Prokes ini disampaikan dengan ditingkatkannya Operasi Yustisi menjelang Natal dan Tahun Baru, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19,” jelasnya.
Dikatakannya, Polda Sumut akan menempatkan personel di setiap gereja dan obyek vital untuk melakukan pengamanan, serta meminta pihak gereja agar membagi jadwal ibadah, mematuhi kapasitas gereja tidak lebih dari 50 persen, kapasitas tempat wisata 50 persen, kapasitas mal, tempat hiburan, dan rumah makan juga 50 persen. “Polda Sumut dan Kodam I Bukit Barisan terus membangun koordinasi dengan para pengurus gereja, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk mendukung pengamanan saat Natal nanti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Hadi mengungkapkan, untuk pengamanan Nataru, Polda Sumut gabungan akan mempersiapkan sedikitnya 11.456 personel. Selain itu 121 Pos Pengamanan (Pospam) terpadu dan 102 Check Point juga akan disiapkan, baik di antar provinsi dan kabupaten/ kota di Sumut. (gus/dwi)
DIABADIKAN: Sekda Deliserdang Darwin Zein bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) usai rapat, Selasa (21/12).
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Dalam menyambut perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Pemkab Deliserdang menggelar operasi pasar dan pasar murah untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, demi memastikan ketersediaan dan tidak ada penimbunan. Hal ini disampaikan Sekda Deliserdang Darwin Zein Ssos mewakili Bupati Deliserdang, saat memimpin Rapat Evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deliserdang, Selasa ( 21/12).
DIABADIKAN: Sekda Deliserdang Darwin Zein bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) usai rapat, Selasa (21/12).
Menurut Darwin Zein, Pemkab Deliserdang juga telah melakukan beberapa upaya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan strategis melalui 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Selain itu, Pemkab juga mengimbau agar TPID Kabupaten Deliserdang menyusun program pengendalian inflasi yang terintegrasi di dalam RPJMD dan APBD setiap tahunnya, sehingga pengendalian inflasi ini dapat dijawab melalui program dan kegiatan yang ada di dinas. “Dengan begitu ketersediaan, keterjangkauan dan distribusi barang-barang pokok penyebab inflasi daerah dapat dikendalikan,” kata Sekda.
Darwin juga berharap seluruh perangkat daerah ikut mencurahkan ide, gagasan, dan pikirannya, merumuskan langkah-langkah strategis dan teknis yang terukur, akuntabel sesuai peran masing-masing dengan memperhatikan target yang diraih.
Sekretaris TPID yang juga Kabag Perekonomian dan SDA, Sri Ekayani SSos MBA, dalam laporannya mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk mengantisipasi, memantau, dan menjaga ketersediaan bahan pangan di Deliserdang jelang Nataru. (mag-1)
PENGHARGAAN: Kajari Binjai, M Husein Admaja memegang penghargaan predikat WBK dari Kemenpan-RB saat syukuran atas capaian prestasi tersebut.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kemenpan-RB memberikan predikat penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi kepada Kejaksaan Negeri Binjai. Bahkan, Kejari Binjai juga telah tiga kali menerima predikat tersebut dalam kategori pelayanan publik.
PENGHARGAAN: Kajari Binjai, M Husein Admaja memegang penghargaan predikat WBK dari Kemenpan-RB saat syukuran atas capaian prestasi tersebut.
Di 2018 lalu, Kejari Binjai kali pertama mencanagkan zona integritas menuju WBK-WBBM. Sayang, Korps Adhyaksa di Kota Binjai ini belum berhasil meraih predikat yang menjadi target capaian kinerja, bagi setiap lembaga negara.
Pada 2019, institusi salah satu institusi penegakan ini pun kembali dimajukan sebagai salah satu Satker di Bawah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun hasilnya sama, belum meraih predikat WBK-WBBM.
Kini, di era M Husein Admaja sebagai Kajari Binjai, akhirnya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB. Capaian ini tentu perjuangan setiap jaksa mulai dari level terbawah (staf), hingga ke tingkat pimpinan, bersama-sama membangun komitmen untuk dapat meraih predikat yang telah lama diperjuangkan tersebut. “Keberhasilan ini, kerja keras semua yang ada di Kejari Binjai. Pencapaian ini wujud dari kepercayaan publik atas pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat, karena sejatinya kami adalah pelayan masyarakat, demi terselenggaranya kepastian penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Kajari Binjai.
Disebutnya, masih ada WBBM target yang harus diraih. Karenanya dia mengajak semua berbenah menjadi lebih baik. (ted)
BIMTEK: Suasana Bimtek pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2021 di lingkungan Pemkab Langkat.IST/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2021 di lingkungan Pemkab Langkat. Bimtek dibuka Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang diwakili Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin di Hotel Grand Stabat, Langkat, Selasa (21/12).
BIMTEK: Suasana Bimtek pengelolaan barang milik daerah tahun anggaran 2021 di lingkungan Pemkab Langkat.IST/SUMUT POS.
Sekda dalam arahannya menyampaikan, tata kelola barang milik daerah di lingkungan Pemkab Langkat masih menjadi simpul masalah yang belum terurai sepenuhnya. Padahal, keberhasilan dan kegagalan pengelolaan barang milik daerah tergantung kemauan dan kesiapan serta tekad para pemangku kepentingan. ”Jadi, perangkat daerah semestinya harus melakukan tugas dalam pengelolaan barang milik daerah, penuh tanggung jawab,” katanya.
Selanjutnya, Sekda mengimbau seluruh pengurus barang melakukan tiga hal, guna menyelesaikan masalah secara utuh dan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih. Pertama, Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang untuk meningkatkan tanggungjawab dan terus mendorong pengurus barang bekerja secara baik dan cepat.
Kedua, pengurus barang agar benar- benar memahami tugas pokok dan fungsinya, agar dapat meminimalisir temuan dari para auditor BPK, terhadap barang milik daerah. Ketiga, tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bidang aset daerah tentang laporan barang milik daerah.
Bimtek ini, dilaksanakan tiga hari mulai 21-23 Desember 2021. Jumlah peserta 60 orang, terdiri dari pengurus barang dan pengurus barang pembantu dari OPD Pemkab Langkat. (mag-6)
SIMULASI: Polres Langkat menggelar simulasi pelaksanaan Pos Pengamanan Lilin Toba 2021 di Pos Sat Lantas Sei Karang, Stabat, Selasa (21/12).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Polres Langkat menggelar simulasi pelaksanaan Pos Pengamanan (Pospam) Lilin Toba 2021 di Pos Sat Lantas Sei Karang, Kecamatan Stabat, Selasa (21/12) pagi pukul 09.00 WIB. Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok SH SIK, Kabag Ops Polres Langkat Kompol Aris Fianto Sos, Kasat Intelkam Polres Langkat AKP M Syarif Gunting SH, Kasat Lantas Polres Langkat Iptu Hosea Ginting SH, Kasat Sabhara Polres Langkat AKP BP Aritonang, Kapolsek Stabat Iptu Ferry Arianfy, personel Kodim 0203/Langkat, personel Dishub Langkat, Satpol PP Langkat, dan pegawai Puskesmas Karang Rejo.
SIMULASI: Polres Langkat menggelar simulasi pelaksanaan Pos Pengamanan Lilin Toba 2021 di Pos Sat Lantas Sei Karang, Stabat, Selasa (21/12).
Menurut Kabag Ops Polres Langkat Kompol Aris Fianto, simulasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tugas yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan Ops Lilin Toba 2021 yang akan dimulai besok, Jumat (24 /12) hingga 2 Januari 2022.
“Kita tidak ada melakukan penyekatan, hanya melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yg melintas di wilkum Polres Langkat. Apabila ditemukan masyarakat yang belum divaksin, maka akan kita lakukan vaksinasi,” kata Aris.
Selain itu, juga akan dilakukan swab antigen. Jika ditemukan masyarakat yang reaktif, maka akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi.
“Masyarakat yang melintas harus melakukan pengecekan dengan menggunakan barkode aplikasi peduli lindungi. Setelah selesai pemeriksaan, kendaraan akan ditempeli stiker dan berlaku untuk satu kali perjalanan,” jelasnya. (mag-6)
PERINGATI: Pengurus DWP Kabupaten Asahan saat memperingati Hari Ibu ke-93 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DWP Kabupaten Asahan 2021.DARMAWAN/SUMUT POS.
ASAHAH, SUMUTPOS.CO – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Asahan, memperingati Hari Ibu ke-93 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DWP Kabupaten Asahan 2021 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Rabu (22/12).
PERINGATI: Pengurus DWP Kabupaten Asahan saat memperingati Hari Ibu ke-93 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DWP Kabupaten Asahan 2021.DARMAWAN/SUMUT POS.
Pada kesempatan ini, Ketua DWP Kabupaten Asahan Hj Derlina melaporkan, dalam memperingati Hari Ibu ke-93 dan HUT Ke-22 DWP Kabupaten Asahan 2021, pihaknya telah melaksanakan lomba paduan suara yang diikuti 31 DWP UP Dinas/Badan dan Instansi serta 25 DWP UP Kecamatan se-Kabupaten Asahan, yang telah dilaksanakan pada 14-15 Desember lalu di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan.
Selain itu, Derlina juga menyampaikan, DWP Kabupaten Asahan pada 18 Desember lalu telah mendapat penghargaan Terbaik Pertama Kategori Keaktifan dan Pelaporan Elektronik Pelaksanaan Program Kerja (e-Reporting) DWP se-Sumut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Penasehat DWP Asahan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, serta OPD, yang telah membantu DWP Asahan dalam setiap program kerjanya,” ungkap Derlina.
Di tempat sama, Penasehat DWP Kabupaten Asahan, Hj Titiek Sugiharti mengatakan, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan negara, serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
Titiek yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, menjelaskan, sebagai pendamping bagi ASN, ibu-ibu diharapkan senantiasa berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sentosa secara merata, meningkatkan kualitas diri melalui berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjadi bagian dari pembangunan nasional.
Selanjutnya Titiek juga mengajak semua perempuan untuk maju terus, mampu menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan kualitas serta kapabilitas diri, sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan yang besar dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa.
“Selamat Hari Ibu ke-93 dan selamat HUT ke-22 DWP Asahan 2021,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Asahan H Surya, pada bimbingan dan arahannya, mengatakan, Pemkab Asahan dalam memilih pejabatnya tidak memandang gender, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa wanita yang menduduki eselon 2 dan 3. Ini dilakukan Pemkab Asahan, karena wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, untuk memperoleh sumber daya, seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya.
Surya juga berharap, peringatan Hari Ibu ke-93 2021 ini, dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.
Mengakhiri bimbingan dan arahannya, Surya berpesan, terkhusus bagi ibu-ibu DWP Kabupaten Asahan, tugas yang diemban sebagai istri ASN diharapkan menjadi partner dalam ketahanan keluarga, serta menjadi penopang bagi pendidikan anak-anak, dan jadi pelopor kebaikan bagi masyarakat.
Kegiatan itu dirangkai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Penasehat DWP Kabupaten Asahan, dan Ketua DWP Kabupaten Asahan, disaksikan oleh OPD, camat dan DWP UP Dinas/Badan dan Kecamatan se-Kabupaten Asahan, serta tamu undangan lainnya. (dat/saz)
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira, merasa bersyukur atas capaian target vaksinasi di wilayah hukum Polres Asahan.
AKBP Putu Yudha Prawira.
“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder atas kerja samanya yang luar biasa. Termasuk kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, personel TNI-Polri, dan seluruh masyarakat Asahan yang sudah sadar tentang pentingnya vaksinasi bagi kesehatan tubuh,” ungkap Yudha, Rabu (22/12).
Seperti diketahui, vaksinasi massal merupakan satu upaya Polri bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan TNI, dalam melindungi masyarakat. Dengan vaksinasi, aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian tentunya akan lebih baik, dan dapat mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 khususnya di Kabupaten Asahan jelang Nataru.
“Dari informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan, data persen vaksinasi di Asahan sudah over target di angka 70,20 persen, dari target 70 persen,” tutur Yudha lagi.
Walaupun perkembangan Covid-19 masih bisa terkontrol di wilayah hukum Polres Asahan, Yudha berharap Pemkab Asahan bersama personel Polri dan TNI, jangan lengah mengahadapi situasi ini.
“Masih ada PR kita, yakni mengejar vaksinasi lansia dan vaksinasi dosis kedua. Dan masyarakat Asahan yang divaksin harus 100 persen, bukan hanya 70 persen,” jelasnya.
Selain itu, Yudha juga memohon kepada perangkat pemerintahan sampai lapisan terbawah, agar bahu membahu bersinergi untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Karena menurutnya, keselamatan masyarakat adalah prioritas tertinggi.
“Hal ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan kita semuanya. Saya harapkan perangkat pemerintahan sampai lapisan terbawah serta TNI-Polri, lebih giat lagi memobilisasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat, terkait manfaat vaksin,” jelasnya.
“Kunci pencegahan Covid-19 adalah disiplin prokes dan akselerasi target vaksinasi tercapai. Untuk bisa meminimalisir perkembangan Covid-19 di Asahan. Semoga pandemi ini cepat berlalu,” kata Yudha. (dat/saz)
PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Iboy Hutapea, saat memaparkan UMK Tebingtinggi 2022.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No: 188.44/776/KPTS/202, Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, menetapkan UMK (Upah Minimum Kota) Tebingtinggi sebesar Rp2.565.424.
PAPARAN: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Iboy Hutapea, saat memaparkan UMK Tebingtinggi 2022.SOPIAN/SUMUT POS.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Iboy Hutapea pada konferensi pers UMK Tebingtinggi bersama Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), dan pakar ekonomi di Gedung UPTD BLK Kompleks Dinas Sosial, Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Rabu (22/12).
“UMK Tebingtinggi sebagaimana dimaksud, merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja nol tahun sampai dengan satu tahun. Sedangkan bagi pekerja yang punya masa kerja satu tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah, dan dituangkan dalam peraturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan,” ungkap Iboy.
Menurut Iboy, SK Gubernur Sumut ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022, dan pada saat keputusan tersebut berlaku, maka SK Gubernur Sumut No: 188.44/584/KPTS/2020 tertanggal 20 November 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam hal menentukan kenaikan UMK Tebingtinggi, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, dalam arahannya mengatakan, turut mempertimbangkan ekonomi Kota Tebingtinggi yang masih terkontraksi dalam posisi minus 5.
“Semua ingin kenaikan maksimal. Tapi kita harus mengetahui, ekonomi masih terkontraksi (aktivitas ekonomi agregrat menurun), minus 5. Kontraksi inilah yang membuat kita harus mewaspadainya,” tuturnya.
Mengakhiri sambutan, Umar berharap, agar pekerja dan pengusaha bersatu untuk memajukan industri ekspor, serta mengikuti protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dengan baik, dan memberikan perlindungan bagi pekerja terhadap keselamatan kerja dan kesehatannya, yang diimbau agar pengusaha dapat mendata para pekerjanya.
Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Dedi Parulian Siagia, Plt Kabag Perekonomian dan SDA Zahidin, perwakilan BPS, Ketua Apindo Kota Tebingtinggi Sayed, Budi Dharma, dan pakar ekonomi Mangasi Sinurat, perwakilan SPSI, perwakilan SBSI, serta perwakilan pekerja se-Kota Tebingtinggi. (ian/saz)
SERAHKAN: BPBD Kabupaten Karo, saat menyerahkan bantuan pupuk ke pengungsi erupsi Gunung Sinabung.
SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pemkab Karo menyalurkan bantuan pupuk kepada 169 kepala keluarga (KK) pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Losd Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat, Selasa (21/12) lalu.
SERAHKAN: BPBD Kabupaten Karo, saat menyerahkan bantuan pupuk ke pengungsi erupsi Gunung Sinabung.
SOLIDEO/SUMUT POS.
Pemkab Karo melalui Kepala Pelaksana BPBD, Juspri M Nadeak berharap, bantuan pupuk makro majemuk ini, dapat mempercepat pemulihan sektor ekonomi masyarakat pengungsi yang sebagian besar adalah petani.
Hal ini diungkapkan Juspri, saat melakukan serah terima bantuan pupuk makro majemuk seberat 38.025 kilogram untuk 169 KK pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Seperti diketahui, warga 169 KK ini, terdiri dari masyarakat Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber, dan Kutatonggal.
Sebanyak 169 KK pengungsi tersebut, merupakan daftar tambahan masyarakat Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber, dan Kutatonggal, yang anggaran untuk bantuan rumah atau lahan usaha taninya belum terakomodir.
Masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Karo. Namun mereka tetap meminta agar bantuan rumah dan ladang mereka, segera direalisasikan. Mengingat pengusulan bantuan rumah dan lahan usaha tani (LUT) mereka, sudah berlangsung lama, dan telah selesai melewati sejumlah tahapan serta proses sesuai aturan yang berlaku. (deo/saz)
