Home Blog Page 2844

Gubsu Curhat ke Wamen BUMN tentang Jalan Rusak

TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menerima kunjungan Wamen BUMN, Pahala Nugraha Mansury di Rumah Dinas Gubernur di Medan. dok Pemprov Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury berkunjung ke rumah dinas Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (4/1) malam. Untuk bertemu dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Dalam pertemuan tersebut, Edy Rumah menyampaikan curahan hati (curhat) kondisi Sumut saat ini.

Mantan Pangkostrad itu, menyampaikan bahwa pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. Seperti infrastruktur jalan provinsi dengan panjang 3.000,5 km. Dimana 75,% nya dalam kondisi mantap, di mana 25% lainnya masih butuh sentuhan.

“Sumatera Utara ini luas pak, jalan provinsinya yang terpanjang. Tetapi APBD-nya Rp14 triliun. Ini seperti ada yang salah, karena dengan 33 kabupaten/kota, dan luas areal perkebunannya 3 juta hektare lebih, itu terlalu kecil, dibandingkan Jawa Timur yang 2,3 ribu km jalan provinsinya dengan APBD Rp32 triliun (2021),” ucap Edy kepada Wamen.

Padahal jika dihitung, kata mantan Pangkostrad ini, di Sumut terdapat banyak BUMN yang beroperasi. Khususnya perusahaan perkebunan, di antaranya PTPN II, III, dan IV serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalur jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

“Kebun itukan menggunakan jalan, dan untuk memperbaiki itu wewenangnya adalah provinsi (pemerintah provinsi). Tetapi uang untuk memperbaikinya itu nggak ada. Jadi jalan yang terjelek itu di sini. Tadi saya sampaikan juga sama Pak Presiden (saat kunjungan ke Sumut),” jelasnya.

Hal itu pula yang menjadi laporan Gubernur kepada Presiden, di mana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara, sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui. Karena anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, pun belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil.

Begitu juga dengan pengembangan lokasi permukiman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Serta masalah pertanahan yang memerlukan kepastian agar investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di Sumut. Termasuk pengelolaan lahan HGU yang sempat diambil sepihak oleh sejumlah oknum, dan penyelesaian (pendistribusian) lahan eks HGU sebanyak 5.800 Ha yang belum juga tuntas sejak belasan tahun lalu.

Sementara Wamen BUMN, Pahala Nugraha Mansury mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut dalam membantu PTPN II, III, dan IV dalam pengelolaan perkebunan. Terutama dalam hal pengamanan lahan. Karena itu pihaknya sangat bersyukur dengan jalinan kemitraan yang baik yang akan dibangun Gubernur.

“Kita tentunya akan senang sekali jika punya kemitraan dengan pemerintah provinsi. Apalagi di kawasan PTPN di Sumut, kita banyak sekali update tentang bantuan pengamanan lahan. Kita melihat selama ini sinergi antara BUMN dengan Pemprov, sangat penting sekali. Jadi apa yang disampaikan Pak Gubernur, bagaimana kita membangun forum komunikasi dengan aparat penegak hukum lainnya,” sebutnya.

Pahala juga menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Pemprov dan instansi penegak hukum yang memberikan kepastian bagi BUMN mengelola pabrik gula. Sebab sebelumnya, ada lahan yang sudah lama tidak digunakan PTPN II, dengan dukungan dari Pemprov serta aparat penegak hukum, sekarang areal perkebunan tebu yang tadinya hanya 6.000 hektare, bertambah 2.000 hektare lagi menjadi 8.000 hektare, hingga berdirinya pabrik gula di kawasan Seisemayang, Kabupaten Deliserdang.

“Bahkan sudah sejak lama PTPN II ini, baru tahun ini memperoleh untung. Begitu juga PTPN Group,” kata Pahala.

Selain itu, Pahala juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk membantu Pemprov dalam mengembangkan rusunawa dan kawasan permukiman di KEK Sei Mangkei, yang membutuhkan lahan dari perusahaan BUMN. Juga untuk membantu persiapan penyelenggaraan PON XXI Sumut-Aceh 2024 mendatang.

“Termasuk juga kebutuhan untuk mendukung persiapan di PON (2024). Seperti di Papua, kita dukung penuh dari BUMN. Jadi kita akan bantu,” pungkas Pahala, yang juga membuka diri untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk mendukung pembangunan di Sumut.(gus/azw).

Pemko Segera Tambah 100 Ribu BPJS Kesehatan PBI di 2022, Warga Harus Proaktif

SOSPER: Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution, saat menggelar Sosper No 4 Tahun 2012, di Jalan Seksama, Sabtu (5/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kota Medan yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS Kesehatan, harus proaktif dan melapor ke kepala lingkungannya masing-masing. Pasalnya pada 2022 ini, Pemko Medan segera menambah kuota 100 ribu peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Medan.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No 4 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Seksama, Gang Restu, Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu (5/2) lalu.

“Saya mohon warga yang belum punya BPJS Kesehatan, atau yang sudah punya (kelas 3) tapi tak sanggup lagi membayar iuran, harus proaktif dengan melapor ke kepala lingkungan masing-masing. Supaya segera diurus dan bisa mendapatkan BPJS Kesehatan PBI tahun ini,” imbau Dedy di hadapan perwakilan Kecamatan Medan Denai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ratusan warga yang hadir dalam kegiatan itu.

Dalam kesempatan itu, Dedy juga meminta kepala lingkungan untuk lebih aktif dalam mendata satu per satu warganya. Dia berharap, dengan adanya penambahan 100 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI di 2022 ini, tidak ada lagi warga Kota Medan pada umumnya, dan Kecamatan Medan Denai pada khususnya, yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

“Meskipun penambahannya 100 ribu peserta, tapi kami yakin itu masih kurang. Makanya kepala lingkungan juga harus lebih aktif, lebih objektif dalam menilai. Jangan nanti ada warga miskin tak dapat BPJS Kesehatan PBI, tapi ada warga yang lebih mampu justru mendapatkannya. Kepada warga yang mampu juga dimohon untuk memberi kesempatan warga yang kurang mampu untuk diprioritaskan,” tegasnya.

Meskipun begitu, lanjutnya, dia berharap Pemko Medan terus mengejar agar program Universal Health Coverage (UHC) dapat segera diterapkan di Kota Medan, paling lambat pada 2023 mendatang. Dengan demikian, setiap warga Kota Medan, baik si kaya maupun si miskin, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) Kota Medan.

Tak hanya itu, menurut Dedy, tahun ini Pemko Medan juga telah menambah anggaran agar warga yang tidak punya jaminan kesehatan tetap bisa dirawat di RSUD dr Pirngadi Medan, dengan status pasien unregister.

“Dan penambahan 100 ribu peserta BPJS Kesehatan PBI ini adalah satu program Pemko Medan agar Kota Medan bisa segera menerapkan UHC di 2023. Nantinya kalau UHC ini sudah diterapkan, maka semua warga Medan bisa berobat secara gratis hanya dengan menunjukkan e-KTP,” tuturnya.

Pantauan Sumut Pos, masyarakat tetap antusias mengikuti kegiatan tersebut, meskipun di daerah itu sempat diguyur hujan deras. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga mengadukan kondisi mereka yang tak punya BPJS Kesehatan. Rata-rata di antaranya pernah memiliki BPJS Mandiri, namun belakangan tak mampu lagi membayar iuran, karena kondisi ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi.

Atas keluhan itu, Dedy pun mengaku siap membantu setiap warga di Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas, dan Medan Denai, yang ingin mendapatkan BPJS Kesehatan PBI.

“Silakan datang ke Rumah Aspirasi Dedy Aksyari di Jalan Kemiri 2, Kelurahan Sudirejo 2, Medan Kota. Saya dan tim akan membantu memfasilitasi bapak dan ibu untuk mengurusnya,” katanya.

Sementara itu, perwakilan Kecamatan Medan Denai, Syafril Anis Pane, mengaku berterima kasih atas kesediaan Dedy yang telah menyosialisasikan Perda No 4/2012, serta bersedia memfasilitasi warga untuk mendapatkan BPJS Kesehatan PBI pada 2022 ini.

“Semoga masyarakat langsung proaktif dengan apa yang disampaikan Pak Dedy. Harapan yang sama dari saya, semoga di 2022 ini, seluruh warga Medan Denai bisa memiliki jaminan kesehatan,” harapnya. (map/saz)

4 Warga Pangkalan Masyhur Terpapar, Masyarakat Diminta Divaksinasi Lengkap

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan kembali meningkat beberapa waktu terakhir. Satu di antaranya terjadi di Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor. Berdasarkan data, saat ini ada 4 warga di kawasan tersebut yang terpapar Covid-19.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan M Afri Rizki Lubis, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan ke-2 Tahun Anggaran 2022, Perda Nomor 4 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Karya Kasih Baru, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (5/2) lalu.

“Tadi sudah didengar bersama penjelasan dari Pak Lurah, saat ini ada 4 warga di Pangkalan Masyhur yang terpapar Covid-19. Mari kita doakan agar saudara kita ini bisa cepat sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya,” ungkap Rizki, dalam kesempatan yang turut dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Johor Affifudin, Lurah Pangkalan Masyhur Rivai Harahap, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang hadir dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Untuk itu, warga diminta meningkatkan prokes dengan menerapkan 5M secara ketat, dan mengikuti vaksinasi Covid-19 secara lengkap hingga vaksinasi ketiga, atau vaksin booster yang saat ini terus dilakukan di Puskesmas dan berbagai fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Medan.

“Jangan takut divaksin. Ayo vaksin sampai ke tahap paling lengkap (booster), saya sendiri juga sudah vaksin sampai booster. Jangan percaya isu-isu negatif tentang vaksin. Kita harus percaya, pandemi ini bisa kita lawan bersama. Kita tetap harus terapkan prokes 5M,” imbau anggota dewan dari Dapil Medan 5 tersebut.

Ketua Komisi 3 DPRD Medan itu, pun menilai, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution telah bekerja keras dan serius dalam melawan pandemi Covid-19 di Kota Medan. Satu barometernya, Pemko Medan terus mengejar target vaksinasi Covid-19. Bahkan saat ini, capaian vaksinasi Covid-19 telah mencapai 90 persen lebih, untuk dosis pertama, dan 76 persen lebih untuk dosis kedua.

“Pak Wali Kota terus mengejar target vaksinasi Covid-19 di Medan. Per 3 Februari lalu, secara umum capaian vaksinasi dosis pertama di Medan sudah mencapai 90 persen. Ini bentuk keseriusan beliau yang berharap agar herd immunity (kekebalan massal) di Medan bisa segera terbentuk. Untuk itu, harus kita dukung. Ayo kita sukseskan vaksinasi di Medan,” ajak Rizki.

Rizki juga mengajak warga Kota Medan untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi Kota Medan telah memiliki Perda tentang Sistem Kesehatan. Dalam Perda tersebut, sambungnya, pemerintah wajib menjamin kesehatan warganya dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan program unregister.

“Kita harus tetap mewaspadai penularan Covid-19. Selain itu, kita juga harus mengantisipasi penyakit lainnya, terutama demam berdarah yang saat ini sedang merebak, dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan,” harapnya.

Sebelumnya, Lurah Pangkalan Masyhur, Rivai Harahap mengatakan, saat ini di kelurahan Pangkalan Masyhur ada 4 warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Karena itu, dia mengajak warganya untuk tetap mewaspadai penularan Covid-19 dengan tetap mematuhi prokes dan mengikuti vaksinasi lengkap hingga ke tahap booster, agar tidak terjadi gelombang ketiga pandemi Covid-19 di Kota Medan.

Sementara itu, perwakilan Camat Medan Johor, Affifudin mengharapkan, dengan digelarnya Sosialisasi Perda Sistem Kesehatan ini, dapat meningkatkan pengetahuan warga terhadap sistem kesehatan di Kota Medan.

“Mari kita patuhi prokes dan lakukan vaksin. Tetap jaga kebersihan lingkungan, terutama drainase, agar kita juga terhindar dari penyakit lainnya,” pungkasnya. (map/saz)

Mayoritas Pengcab Habis Masa Bakti, Tebingtinggi Desak Musprov PASI Digelar

Sekretaris PASI Sumut, Drs Kasinun MAP.
Sekretaris PASI Sumut, Drs Kasinun MAP.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Kota Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pengkot PASI) Tebingtinggi mendesak agar Musprov PASI Sumut segera digelar demi kesinambungan roda organisasi dan pembinaan atletik di Sumatera Utara.

“Organisasi atletik di Sumut saat ini boleh dikatakan lumpuh, sebab selain di tingkat provinsi, mayoritas Pengkat Pengkot PASI di Sumut termasuk Tebingtinggi juga berakhir masa bhaktinya,” ujar Sekretaris PASI Tebingtinggi periode 2017-2021, Drs Kasinun, Minggu (6/2).

Kasinun lebih lanjut menjelaskan, PASI Tebingtinggi sudah berakhir sejak November 2021.Pihaknya tidak mungkin menggelar Muskot karena Pengprov PASI Sumut juga sudah berakhir periodesasinya.

Kondisi yang dihadapi Tebingtinggi, sama dengan yang dialami mayoritas Pengkab Pengkot di berbagai kota kabupaten di Sumut. “Saat rapat virtual PASI Sumut akhir Desember lalu, disebutkan ada 16 Pengkab Pengkot PASI Sumut yang sudah berakhir masa bhaktinya,” jelas Kasinun.

Karena itu, dia meminta Pengprov PASI Sumut periode 2017-2021 melakukan berbagai terobosan dan pendekatan kepada PB PASI agar Musprov bisa segera digelar. “KONI Sumut sepertinya juga harus ikut berperan, sebab sebelumnya KONI sudah menyurati PB PASI terkait calon carateker yang nantinya ditugaskan menggelar Musprov,” tambahnya.

Terkait maraknya informasi yang menyebutkan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution bersedia memimpin PASI Sumut, Kasinun menyebutkan pihaknya sangat mendukung. Bahkan kesediaan Bobby ini jugalah menurutnya yang menjadi salah satu poin agar Musprov segera digelar. Apalagi Sumut akan menjadi tuan rumah PON XXI/2024 bersama Aceh. Dinaminasi organisasi sangat dibutukan agar program pembinaan berjalan lebih baik.

“Kita semua tentu berharap agar atletik Sumut ke depan bisa lebih baik.Kehadiran Bobby Nasution lah nantinya diharapkan bisa mewujudkan harapan tersebut dibantu semua insan atletik Sumut,” ujarnya.

Senada dengan Kasinun, pengurus PASI Tapsel H Irwan Pulungan S.Sos juga berharap Musprov PASI tidak ditunda – tunda lagi. “Semakin lama Musprov digelar, yang rugi adalah atletik Sumut sendiri,” ujar Irwan.

Irwan menyebutkan demikian karena AD/ART PASI jelas mengatur ketentuan soal PASI yang sudah habis masa kepengurusannya. “Dalam Pasal 33 butir 1 dan 2 PRT PASI tegas disebut, Pengorov PASI yang tidak aktif, dilarang mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan PB PASI baik rapat anggota, kongres maupun mengikuti dan msnyelenggarakan perlombaan – perlombaan,” jelasnya.

Berkenan hal tersebut, Irwan yang juga Ketua Ikatan Mantan Atlet Sumatera Utara mendesak KONI Sumut menindakkanjuti surat yang sudah dikirim ke PB PASI terkait mandat penyelenggaraan Musprov PASI Sumut.

“Pengprov cabor termasuk PASI
adalah anggota KONI Sumut. Tentu KONI Sumut bertanggung jawab melakukan pembinaan organisasi anggotanya. Artinya, kita meminta KONI Sumut agar lebih memberi perhatiannya terkait Musprov PASI Sumut,” ujarnya.

“Atletik adalah cabor penyumbang medali terbanyak kedua bagi Sumut di PON Papua. Mari kita saling berkolaborasi agar prestasi ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan,” paparnya.

Informasi lain diperoleh, Pengkab Pengkot PASI di Sumut memberi dukungan tertulis maupun pernyataan di media kepada Muhammad Bobby Afif Nasutio sebagai ketua umum PASI Sumut periode 2022 – 2026. (dek)

Kumpulkan Stakeholder Bahas Minyak Goreng, Masih Temukan Harga di Atas HET

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) masih menemukan harga minyak goreng yang dijual di atas penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah. Tak hanya itu, diketahui, stok ketersediaan minyak goreng menipis.

Hal itu diketahui usai Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU menggelar diskusi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumut, Dinas Ketahanan Pangan Sumut, Bulog Divre Sumut, PD Pasar Kota Medan, PT Wilmar (produsen), PT Alamjaya Wirasentosa (distributor), dan pihak retail diwakili PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Tbk, dan PT Indomarco Prismatama.

Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas menjelaskan, dari hasil diskusi ditemukan sejumlah kendala terjadi dalam pendistribusian, klaim subsidi, hingga stok minyak goreng yang terus menipis.

“Diskusi digelar di Kantor KPPU, Medan, Jumat (4/2) lalu. Dari diskusi, kesimpulannya, pelaku usaha mengeluh keterlambatan terkait dengan klaim subsidi, dari stok lama retur ke distributor. Kemudian, diretur lagi ke produsen. Pengembalian 14 hari. Klaim harus jelas administrasi. Itu kesulitan yang dialami distributor. Agak ribet dan perlu ditinjau ulang,” ungkap Ridho, Minggu (6/2).

Ridho juga mengatakan, berdasar hasil pantauan yang dilakukan pihaknya, di hari pertama pemerintah menetapkan harga HET, per 1 Februari 2022, masih banyak ditemukan ritel modern yang stoknya kosong. Sedangkan harga minyak goreng di warung dan pasar tradisional, masih dijual di atas HET. Berdasarkan jenisnya, penetapan HET minyak goreng diatur sebagai berikut, untuk minyak goreng curah dibanderol Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000.

“Untuk itu, KPPU mengadakan diskusi untuk mengurai apakah hilangnya minyak goreng dari peredaran ini, disebabkan adanya pihak yang menahan pasokan. Atau karena adanya hambatan dalam mekanisme dan teknis pelaksanaan kebijakan dari Permendag tersebut,” tutur Ridho.

Ridho menjelaskan, Disperindag Sumut mengakui, belum ada turun kebijakan peraturan dari pusat.

“Termasuk eksportir harus menyisihkan 20 persen. Itu belum turun. Bagaimana tindaklanjutnya?” ujarnya.

Dari diskusi tersebut, jauh sebelum Permendag Nomor 6 Tahun 2022 terbit, Disperindag Sumut telah melakukan pasar murah di 11 kabupaten/kota, yang bekerja sama dengan produsen utama minyak goreng dengan Dana CSR mereka. Disperindag Sumut sejak 19 Januari 2022, juga tetap melakukan monitoring bersama Disperindag kabupaten/kota.

Dari monitoring itu, diperoleh informasi, pasokan di pengecer hanya ada dalam 2 hari saja, dan selanjutnya pasokan belum tersedia. Selain itu, 80 persen stok yang ada di pasar tradisional, masih dengan harga yang lama atau di atas HET. Terkait kondisi harga dan ketersediaan minyak goreng di Sumut, Disperindag Sumut juga telah menyampaikan surat ke Kemendag.

Sementara berdasarkan data dari PD Pasar Kota Medan. Harga minyak goreng di pasar tradisional masih dibanderol Rp18 ribu per liter. Sehingga para pedagang belum mendapatkan harga sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk di pasar ritel Kota Medan, pembelian minyak goreng meningkat tajam hingga tembus 400 persen. Namun, tingginya pembelian oleh konsumen tidak sebanding dengan stok yang terus menurun hingga 75 persen.

“Untuk pasar ritel sangat mudah mengklaim subsidi. Karena langsung ke pusat. Mereka memiliki stok banyak, tapi harga lama. Namun mereka bukan menimbun, kalau dijual tapi merugi, untuk apa,” tutur Ridho.

Dengan kondisi itu, Ridho menjelaskan, KPPU telah meningkatkan penelitiannya ke proses penegakan hukum. Hal tersebut, untuk mewujudkan kompetisi persaingan usaha yang sehat, baik di tingkat hulu maupun hilir. Dia pun menyimpulkan, perlu meningkatkan komunikasi dengan semua stakeholder di daerah dan dengan pemerintah pusat, untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi, demi mewujudkan harga minyak goreng yang wajar dan tersedia di masyarakat.

“Selain itu, pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi lanjutan, yang akan diadakan oleh Disperindag, dengan turut menghadirkan Biro Perekonomian Sumut serta Satgas Pangan,” pungkasnya. (gus/saz)

Antisipasi Penyakit Menular, Lapas Medan Gelar Pengobatan Massal ke WBP

PERIKSA: Dokter TNI saat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan, dalam mencegah penyakit menular di Lapas Kelas I Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan melakukan bakti sosial, berupa pengobatan massal dan penyuluhan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), Sabtu (5/2) lalu.

Kepala Lapas Kelas I Medan, Erwedi Supriyatno mengatakan, penyuluhan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dicanangkan di tingkat pusat, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan WBP.

“Kegiatan bakti sosial yang dilakukan ini, juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan WBP, dan memberikan motivasi mengenai kesehatan,” ungkap Erwedi.

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan serentak se-Indonesia ini, dilakukan secara virtual.

“Hal ini dilakukan, mengingat Lembaga Pemasyarakatan termasuk ke dalam kelompok yang berisiko tinggi terjadinya penularan penyakit menular seksual, yang disebabkan oleh penyimpangan seksual,” jelas Erwedi lagi.

Hal tersebut, lanjut Eredi, dapat diakibatkan karena tingginya tingkat overkapasitas di dalam lapas, dan juga tingginya stress level WBP.

“Sehingga dengan dilakukannya penyuluhan ini, WBP dapat mengetahui risiko yang ditimbulkan dan dapat menghindarinya,” jelasnya.

Penyuluhan yang diberikan ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk meluruskan pemahaman WBP terhadap penyakit, khususnya pada masa pandemi Covid-19, yang belakangan ini penyebarannya kembali meningkat.

“Diharapkan penyuluhan kesehatan seperti ini, dapat menepis hoax yang beredar, yang menyesatkan masyarakat dan WBP pada khususnya,” imbuh Erwedi.

Erwedi juga menjelaskan, penyuluhan kesehatan seperti ini sangat penting dilakukan, mengingat tingginya tingkat overkapasitas di lapas yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit menular secara negatif.

“Untuk itu, WBP harus diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, serta membiasakan hidup sehat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Erwedi turut mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat atas terlaksananya kegiatan tersebut. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Putri Hijau, BKKBN, TNI, dan Polri, atas kerja samanya hingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Saya berharap kerja sama yang baik antar instansi dan stakeholder terkait ini, dapat berkesinambungan,” harap Erwedi.

Kegiatan tersebuta merupakan kerja sama antara Universitas Gajah Mada, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, Polri, BKKBN, dan Koseindo.

“Di samping pengobatan massal gratis, dilakukan juga pengecekan dan penyuluhan kesehatan kepada WBP, dengan materi kesehatan reproduksi,” pungkas Eredi. (man/saz)

Musker PMI Medan, Tingkatkan Pelayanan Kemanusiaan

ARAHAN: Ketua PMI Kota Medan Musa Rajekshah menyampaikan arahan dalam Musyawarah Kerja PMI Kota Medan di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu (5/2).M Idris/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan menggelar Musyawarah Kerja (Musker) di Hotel Grand Mercure Medan, Sabtu (5/2) lalu. Musker tersebut diharapkan melahirkan program yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat.

Ketua PMI Kota Medan, Musa Rajekshah mengatakan, kehadiran PMI tujuannya adalah kegiatan sosial masyarakat.

“Bukan hanya di bagian kesehatan, apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, PMI wajib hadir seperti saat pandemi Covid-19,” ungkap Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah.

Wakil Gubernur Sumut ini, juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus PMI kecamatan, yang berinisiatif turun langsung melakukan penyemprotan disinfektan serta kegiatan lain untuk mencegah penyebaran Covid-19. Koordinasi antar pengurus PMI kecamatan, akan membuat pelayanan kemanusiaan yang sudah disiapkan menjadi lebih maksimal.

“Termasuk dalam pelayanan mobil jenazah gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. PMI Medan telah menyerahkan 3 unit mobil jenazah untuk Kecamatan Medan Denai, Medan Belawan, dan Medan Marelan. Bagi kawan-kawan pengurus kecamatan yang merasa mampu mengoperasikan kendaraan itu, silakan mengajukan ke PMI Medan. Dengan demikian, kehadiran PMI benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutur Ijeck.

Ijeck tidak memungkiri, pandemi Covid-19 turut berdampak pada menurunnya jumlah kantong darah yang dimiliki. Namun begitu, dengan kepercayaan serta dukungan seluruh pihak, PMI Kota Medan sudah dapat menambah stok kantong darah.

“Di awal pandemi, stok kita yang biasa mencapai 6.000 per bulan, turun menjadi 2.000-an saja. Tapi, saat ini UTD (Unit Transfusi Darah) PMI Medan telah dapat menyiapkan lebih 5.000 kantong darah setiap bulannya. Setidaknya, kita masih dapat memenuhi kebutuhan kantong darah di Medan,” bebernya.

Dalam acara Musker itu, PMI Kota Medan menjalin nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Prima Indonesia (Unpri), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Santa Elisabeth Medan. Kerja sama tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, pengabdian, dan proyek kemanusiaan.

Penandatangan MoU dilakukan langsung oleh Ketua PMI Kota Medan Musa Rajekshah dengan Rektor Unpri Prof Crismis Novalinda Ginting, dan Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan Mesliana br Karo.

Ketua Panitia Musker PMI Kota Medan, John Ismadi Lubis mengatakan, kegiatan diikuti 20 pengurus PMI kecamatan, serta unit kerja yang ada. Turut hadir jajaran pengurus PMI Kota Medan, Kabid SDK Dinkes Kota Medan Irhansyah Saputra, Kabid Organisasi PMI Sumut Chairul Siregar. (ris/saz)

Advokat Millenial Dukung Azwir-Hermansyah

NOBAR: Ratusan advokat millenial nobar debat kandidat calon Ketua DPC Peradi Medan 2022-2027, Kamis (3/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim pemenangan advokat millenial pasangan Azwir Agus-Hermansyah Hutagalung (Aman), menggelar nonton bareng (nobar) debat kandidat calon Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Medan Periode 2022-2027 secara virtual di HH Warkop Medan, Kamis (3/2) lalu.

Debat Kandidat Calon Ketua DPC Peradi Kota Medan ini, berlangsung di Hotel Adimulia Medan. Debat tersebut merupakan tahapan akhir menuju pemilihan Ketua Peradi Kota Medan pada 12 Februari 2022 mendatang.

Pada nobar tersebut, ratusan advokat millenial dari berbagai perguruan tinggi di Kota Medan, tampak antusias mendengarkan penyampaian visi dan misi para kandidat. Termasuk saat pemaparan kandidat pasangan Aman menyampaikan paparannya.

Koordinator Advokat Milenial, Riko Goncalwes Sirait mengatakan, dukungan terus mengalir dari para advokat muda. Sampai saat ini, ada 250 advokat dari berbagai alumni perguruan tinggi di kota Medan, siap memenangkan pasangan Aman.

“Kami terus menyolidkan para advokat milenial dari berbagai perguruan tinggi untuk pemenangan Aman. Kami terus membuka diri bagi para advokat untuk bergabung, demi cita-cita bersama pasangan Azwir-Hermansyah memajukan Peradi Medan,” ungkap Riko.

Andri William, perwakilan alumni milenial Universitas Darmawangsa, mengatakan, mereka siap mendukung pasangan Aman, agar bisa menang sebagai pengurus Peradi Medan.

“Harapan kami, supaya bisa mengayomi para advokat di Medan ini. Penekanan dalam visi misi tadi adalah pembelaan kepada anggota. Kami di bidang hukum ada perlindungan sebagai advokat sesuai UU nomor 18 Tahun 2003,” jelasnya.

Sementara koordinator millenial alumni Fakultas USU, menegaskan, siap mendukung Aman karena memiliki visi dan misi yang juga berpihak dan peduli terhadap advokat millennial, satu di antaranya pada pengembangan pendidikan para advokat.

“Aman juga mendukung advokat millennial untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan, contoh di bidang keilmuan lain. Seperti kurator, bahasa, dan lainnya,” jelasnya.

Sementara Andi Rizaldi dari UII Yogyakarta, juga siap mendukung semua program Azwir-Hermansyah, jika terpilih sebagai pengurus Peradi Kota Medan.

“Kami mendukung penuh Azwir-Herman menjalankan programnya. Kami utuh memberikan dukungan,” ujarnya.

Kemudian mewakili alumni millenial hukum UMSU, Nano Eka Yudha mengaku, sudah mengumpulkan data 100 orang untuk memilih pasangan Aman.

“Kami yakin mereka bisa mengayomi seluruh advokat, baik millenial maupun semua,” katanya.

Koordinator dari alumni HKBP Nommensen, Julianto Sidabutar, juga optimis Aman dengan pengalaman yang sudah matang, bisa membawa perubahan besar bagi Peradi Kota Medan, dan membangun kebersamaan dalam menyelesaikan masalah hukum di tingkat masyarakat ke bawah.

“Ada sekitar 150 orang siap mendukung, dengan harapan dan visi misi yang jelas serta teruji, dengan beberapa kali rekan-rekan kita bermasalah di kepolisian bisa dibantu. Selain itu, berkolaborasi menyelesaikan permasalahan di tingkat masyarakat kurang mampu. Kami berharap, bisa membenahi Biro Bantuan Hukum Peradi Medan lebih baik,” harapnya.

“Setelah mengikuti program kerja seluruh kandidat, kami mendukung Aman, karena program kerja mereka dan sepak terjang mereka dalam organisasi sudah tinggi. Pengalaman sebagai mantan Ketua Ikadin, juga sangat dibutuhkan,” timpal Dodi Siagian, koordinator dari kampus UNIKA Santo Thomas Medan. (rel/dek/saz)

Rangking Sekolah Tak Jamin Peserta Lolos SNMPTN, Soal Tiap Sesi Berbeda

DOK HUMAS POLDA SUMUT UJIAN: Sejumlah peserta mengikuti pelaksanaan UTBK-SBMPTN. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) menyatakan kesiapannya untuk mencegah perjokian.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Mochamad Ashari menyampaikan, sekolah menempati rangking tinggi bukan jaminan lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya prestasi akademik.

“Jadi kriteriannya bisa berbeda-beda, LTMPT hanya memfasilitasi perguruan tinggi dan rektor untuk melakukan seleksi mahasiswa baru,” terang dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar secara daring, Jumat (4/2).

“Jadi ada yang disebut namanya indeks pribadi dan indeks sekolah Kalau indeks pribadi itu ada nilai rapor, prestasi, penghargaan yang diterima seseorang,” sambungnya.

Adapun, indeks pribadi ini melihat prestasi non akademik, misalnya sertifikat penghargaan yang diterima seorang siswa. “Misal kalau dia punya sertifikat internasional dia punya penilaian lagi, lalu sertifikatnya apakah juara satu atau juara dua itu berpengaruh,” ujarnya.

Sedangkan indeks sekolah adalah pemetaan terhadap kualitas dan akreditas sekolah. Sekolah seorang siswa dalam hal ini juga dilakukan pemeringkatan. “Jadi ada nilai dari rata-rata satu sekolah dalam tiga tahun. Kita ambil dan diurut nilai tertinggi SMA itu,” sebut Ashari.

Ia menyampaikan bahwa dua indeks ini digabungkan untuk penilaian yang adil. “Jadi kalaupun ada siswa punya nilai 9, tapi salah satunya berada di SMA yang peringkatnya lebih tinggi itu akan berpengaruh,” kata dia.

Pilihan perguruan tinggi dan program studi pun dapat mempengaruhi sesorang bisa lolos SNMPTN. Misalnya seorang siswa tersebut memilih prodi atau universitas dengan tingkat persaingan yang ketat. “Bisa saja karena pilihan prodinya itu dia bisa tergeser oleh kawannya. Jadi memang ada beberapa parameter keberhasilan dalam seleksi SNMPTN,” katanya.

Ashari juga mengatakan, LTMPT telah melakukan pencegahan perjokian Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN). Sebab, aktivitas ini sangat merugikan bagi para peserta SBMPTN. “Ada banyak hal yang kita lakukan mencegah joki mengurangi kecurangan,” jelas Ashari.

Pihaknya juga meminta kepada panitia di 74 Pusat UTBK untuk melakukan pemeriksaan identitas peserta. Semua data peserta wajib untuk dicocokkan dengan peserta yang hadir guna menghindari peserta fiktif. “Pemeriksaan identitas itu salah satu untuk mencegah kecurangan,” kata Ashari.

Pengamanan lain adalah dari segi teknis ruang UTBK, seperti pengaturan tempat duduk dan komputer yang digunakan. “Tempat duduk, komputer itu sudah disterilisasi harapannya tidak ada kecurangan karena semua diperiksa secara manual oleh penjaga kita,” ungkapnya.

Dirinya pun mengharapkan sistem pengamanan tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Setidaknya dapat memitigasi potensi kecurangan.

“Namanya satu sistem itu ya, (kecurangan) harapannya tidak akan terjadi secara masif. Kita sangat konsen untuk mengatasi kecurangan ini, dan yang terpenting penyelenggaran (SBMPTN) ini tetap menerapkan protokol kesehatan tetap berjalan,” tandas Ashari.

Soal Berbeda Tiap Sesi

Pengerjaan soal untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) akan dilaksanakan sebanyak dua gelombang. Adapun, gelombang masing-masing akan berjalan dalam waktu tujuh hari.

Dengan waktu tujuh hari itu, setiap harinya akan ada dua sesi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) SBMPTN. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT) pun memastikan tidak akan ada soal sama yang diterima para peserta.

Meskipun dibuat berbeda, Direktur Eksekutif LTMPT Budi Prasetyo menyampaikan, tingkat kesulitan soal akan merata. Jadi, tidak ada perbedaan tingkat kesulitan soal. “Dari sisi tingkat kesulitan soal itu mulai dari hari pertama sampai hari akhir itu setara dan sama,” kata dia dalam Silaturahmi Merdeka Belajar secara daring, Jumat (4/2).

Menurutnya, dengan perbedaan soal yang diterima para peserta akan menghindari adanya kebocoran soal. Oleh karenanya, ia meminta para peserta tidak mencoba mencari soal lewat peserta yang telah ujian dari lebih dulu. “Jadi, jangan lagi cari bocoran soal dari yang sesi pertama, kedua, ketiga, karena tentu akan berbeda,” sebut dia.

Para peserta juga diminta agar fokus mengerjakan soal yang tengah dihadapi. Tidak perlu memusingkan pembobotan soal SBMPTN. “Karena kami sendiri di LTMPT tidak mengetahui terkait pembobotan soal tersebut. Untuk tes ini semua jawaban masuk dulu, setelah itu ada analisis, lalu skoring dan baru bicara pembobotan. Jadi kalau ada prediksi-predisi bobot soal iut tidak benar,” tutup dia. (jpc)

Ruas Tol Binjai-Stabat Resmi Beroperasi, Medan-Stabat Cuma 45 Menit

TEKEN: Presiden Jokowi membubuhkan tanda tangan saat meresmikan jalan tol Binjai-Stabat, Jumat (4/10).

SUMUTPOS.CO – JALAN tol Binjai-Langsa Seksi 1 yang menghubungkan Binjai-Stabat, sudah resmi beroperasi sejak kemarin, Jumat (4/2). Dengan beroperasinya ruas tol ini, diharapkan dapat menopang kelancaran transportasi sebagai penunjang peningkatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

“Alhamdulillah, hari ini ruas Jalan Tol Binjai-Langsa seksi I Binjai-Stabat sepanjang 11,8 kilometer, telah siap dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran konektivitas,” kata Presiden Joko widodo (Jokowi) saat meresmikan ruas tol tersebut di depan pintu gerbang tol Stabat, Jumat (4/2).

Saat itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata n

dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Plt Bupati Langkat Syah Afandin, dan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah dan lainnya.

Menurut Jokowi, Jalan Tol Binjai-Langsa sepanjang 131 kilometer ini menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh. Jalan tol ini akan menghubungkan sentra-sentra produksi yang ada di Pulau Sumatera.

Karenanya, Jokowi berharap, dengan pembangunan jalan tol ini agar dapat menunjang pergerakan ekonomi masyarakat. Sebab, menurutnya, akses jalan dapat menentukan suatu tingginya harga jual barang di pasar. “Biaya transportasi yang mahal dan ini bagian dari upaya untuk menekan semuanya,” serunya.

Setelah diresmikan, nantinya jalan ini sudah dapat dilintasi oleh masyarakat. Dia berharap, agar masyarakat dapat memanfaatkan adanya jalan tol, guna menunjang pergerakan ekonomi melalui transportasi darat. “Jalan ini aku juga akan mempermudah destinasi wisata di Sumatera Utara,” kata dia.

Presiden ke-7 RI ini bilang, peresmian Jalan Tol Binjai-Stabat dapat menjadi langkah baik, bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, terkhusus Sumut dan Aceh. Dia yakin, sektor industri dan pariwisata dapat terus tumbuh karena keberadaan Jalan Tol Binjai-Stabat. Bahkan berpotensi meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Jalan ini juga akan mempermudah akses berbagai destinasi wisata yang ada di Sumut, misalnya kawasan wisata Bukit Lawang di Bahorok, kawasan wisata Tangkahan dan kawasan wisata Rohani Tuan Guru di Tanjungpura, Langkat. “Ini kesempatan sangat baik untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Saya titip insfratruktur yang baik ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong usaha usaha baru, meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Jokowi. Setelahnya menyampaikan pesan, Jokowi langsung membunyikan sirene pertanda jalan tol sudah dapat dilintasi kendaraan bermotor.

Sementara, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah meresmikan Jalan Tol Binjai-Langsa seksi I Binjai-Stabat, sepanjang 11,8 kilometer. Menurut Gubsu, tol tersebut sangan bermanfaat bagi masyarakat Sumut. “Saya atas nama rakyat Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat,” sebut Edy.

Menurut Edy, operasional Tol Binjai-Stabat yang merupakan bagian dari jalan tol Binjai-Langsa sepanjang 131 kilometer tersebut menjadi kabar baik bagi rakyat Sumut, khususnya Langkat dan Stabat, bahkan Provinsi Aceh. “Ini kabar baik untuk rakyat Sumut, dengan dibukanya seksi I sepanjang 11,8 km ini akan menghemat jarak tempuh. Pastinya dari Medan ke Stabat yang sebelumnya 2,5 jam, sekarang jadi 45 menit. Sedangkan Langkat menuju ke Kualanamu dari 2,5 sampai 3 jam, saat ini jadi satu jam,” jelasnya.

Selain itu, Edy Rahmayadi juga berharap, dengan dibukanya jalan tol ini memberikan manfaat bagi masyarakat. “Lancarnya transportasi ini kita harapkan adanya geliat ekonomi masyarakat,” harapnya.

Plt Bupati Langkat, Syah Afandin di sela peresmian, juga mengucapkan terima kasih atas beroperasinya jalan tol Binjai-Stabat ini. Dia berharap, masyarakat Langkat dapat merasakan manfaatnya. “Jalan tol ini turut mewujudkan visi misi Langkat dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Sesuai yang disebutkan Presiden, ekonomi akan meningkat dari pemanfaatan jalan tol, termasuk pada pengembangan wisata,” urainya.

Selanjutnya Ondim mengajak masyarakat Langkat, mendoakan kesehatan Presiden Jokowi dalam membangun bangsa ini. “Mari bersama kita do’akan Pak Jokowi, sehat selalu, dalam lindungan Allah SWT serta mendapatkan taufik dan hidayah untuk memajukan Indonesia,” ajaknya.

Bagikan BLT dan Kaos

Usai meresmikan Jalan Tol Binjai-Stabat, Presiden Joko Widodo menyempatkan menyapa masyarakat dan pedagang di Pasar Pagi Kebun Lada, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, Jumat (4/2). Tak ayal, kondisi inipun membuat heboh masyarakat dan pedagang ketika Jokowi menginjakan kakinya di Pajak Pagi Kebun Lada.

Sebelum Jokowi datang, Sekretariat Kepresidenan juga telah mendata sekaligus memberikan bantuan berisi sembako kepada pedagang di Pajak Pagi Kebun Lada. Suara keriuhan pun dilepaskan masyarakat ketika melihat orang nomor satu di Indonesia ini. Mereka sampai menjerit-jerit melihat Jokowi saat masuk ke dalam Pajak Pagi Kebun Lada. Jokowi juga terlihat membagikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pedagang dan warga sembari berjalan.

Selain itu, dia juga membagikan kaos warna hitam bergambar dan bertuliskan Jokowi, kepada mereka yang sudah lama menunggu kedatangannya. Jokowi juga terlihat bercengkerama dengan mereka yang berada di dalam pasar. Meski dikawal Paspampres, Jokowi tetap saja menyapa masyarakat.

Beberapa kali Jokowi melambaikan tangan kepada masyarakat. Samsudin Lubis, seorang pedagang ikan yang mendapatkan sembako dari Jokowi mengaku senang. Dirinya sudah dua hari mengetahui, Presiden Jokowi akan datang untuk menyapa dan melihat Pasar Kebun Lada. “Dua hari lalu saya tau kalau Bapak Jokowi akan datang ke Pajak Kebun Lada,” ucapnya.

Sebelum datang, kata dia, pasar dibersihkan oleh Pemko Binjai. Menurutnya, sewaktu akan datang Presiden, baru pasar dibersihkan dan tata dengan baik oleh pemerintah. “Sebelum datang dibersihkan,” ujar pria yang sudah 30 tahun berjualan ikan di Pajak Pagi Kebun Lada. Kepada Presiden Jokowi, dia meminta agar lebih memikirkan nasib para pedagang yang berada di Pasar Tradisional. “Tolong perhatikan kami para pedagang,” tukasnya.

Setelah melihat Pajak Pagi Kebun Lada, Jokowi bertolak ke Markas Batalyon A Satbrimob Daerah Sumatera Utara di Jalan Lintas Medan-Binjai, Binjai Timur untuk menunaikan ibadah Salat Jumat. Setelahnya, dia bersama Gubsu dan Wali Kota makan siang bersama di Binjai Barat. (gus/ted/mag-6)

1...2,8432,8442,845...15,840Page 2,844 of 15,840