MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berbeda dari kebanyakan Organisasi Kemasyaratan Pemuda (OKP) yang ada di Tanah Air, pelantikan pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumatera Utara periode 2021-2026 mengikuti perkembangan zaman.
OKP yang digawangi Ketua David Luther Lubis, Sekretaris Gabriel Nainggolan dan Bendahara Angelina Seprina Lubis ini tak ingin citra buruk pemuda melekat pada mereka di era 4.0 saat ini.
“Hari ini pemuda itu selalu menjadi momok di tengah-tengah masyarakat, khususnya Ormas dan OKP yang ada di masyarakat ini. Ke depannya saya yakin AMPI mampu merubah itu semua. Membawa AMPI menjadi lebih modern dan lebih intelektual,” ungkapnya usai dilantik di Hotel Adi Mulia, Senin (13/12) malam.
Di hadapan Ketua Umum Dito Ariotedjo, ratusan kader dan tamu undangan lainnya, David melaunching 3 program unggulan AMPI Sumut dan dipastikan hanya satu-satunya ada di organisasi kepemudaan. Pertama Koperasi Energi Muda AMPI Sumut (Emas), Kartu Tanda Anggota (KTA) berbasis e-money, dan sekolah politik AMPI Sumut Academy.
“Koperasi Energi Muda AMPI Sumut ini untuk menampung UMKM-UMKM di daerah-daerah. Kawan-kawan (kader AMPI) yang ada di daerah ini memiliki karya nyata di bidang masing-masing. Kemudian yang kedua program KTA berbasis e-money. KTA ini multifungsi, menjadi tanda pengenal dan bisa dijadikan alat bukti bayar sekaligus menjadi tanda apabila kita buat kegiatan AMPI Sumut yang nantinya terintegrasi dengan website yang baru saja kita buat,” katanya.
David menambahkan, KTA ini juga berfungsi sebagai e-parking yang cashless, kartu ini kita buat memiliki barcode. Untuk program unggulan ketiga sekolah politik AMPI Sumut Academy. Pihaknya tahu hari ini di AMPI itu banyak sekali satuan pelajar ataupun PNS atau ASN yang tidak bisa terjun ke dunia politik. Di AMPI Sumut semua bisa terakomodir.
“Rekan-rekan juang yang mengikuti program AMPI Sumut Academy ini nantinya akan mendapat rekomendasi menjadi calon legislatif ataupun calon kepala daerah di Sumut,” pungkasnya.(rel)
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Serikat Pekerja/Buruh pada saat demonstrasi di Lapangan Garuda, Kecamatan Tanjungmorawa, pada 6 Desember 2021 lalu, Pemkab Deliserdang menggelar pertemuan dengan 12 perwakilan Serikat Pekerja dan Buruh yang berada di daerah tersebut, di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (8/12) lalu.
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar bersama Wakapolresta Deliserdang AKBP Julianto P Sirait, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang TH Sitanggang, Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 Dinas Tenaga Kerja Sumut Romaden Lubis, beserta Pegawai Pengawas/PPNS Sopian Siregar Siregar, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deliserdang Norma Siagian, dan pejabat lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Ali Yusuf mengatakan, kenaikan upah yang selama ini dipermasalahkan, bagi Pemkab Deliserdang tidak jadi masalah.
Kalau bisa, para pekerja dan buruh mendapatkan lebih besar lagi di atas UMK. Namun, untuk membicarakan UMK ini, ada aturan-aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, dan lain sebagainya.
“Pemkab Deliserdang berkeinginan agar masyarakat sejahtera, sesuai dengan visi misinya, yakni wilayah dan masyarakatnya maju, sejahtera, sekaligus religius dan rukun dalam kebhinekaan,” ungkap Ali Yusuf.
Setelah pertemuan tersebut, Ali Yusuf menyebutkan, ada 4 hal yang diserap dari aspirasi 12 Perwakilan Serikat Pekerja dan Buruh tersebut, yang akan difasilitasi pemerintah. Yakni mereka meminta Pemkab Deliserdang mengirimkan permohonan secara tertulis ke Pemprov Sumut agar UMK Deliserdang direvisi kembali. Selanjutnya, mereka menginginkan duduk bersama dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Deliserdang, untuk membahas struktur dan skala upah pada 2023.
Selanjutnya, mereka bersedia dan siap untuk dilibatkan, dalam kaitan pengupahan. Dan terakhir, perwakilan Serikat Pekerja dan buruh ini, menginginkan, dalam waktu dekat adanya pasar murah di sentra-sentra industri berbagai tempat untuk menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. (mag-1/saz)
PAPARAN: Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, didampingi Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, saat memaparkan tangkapan narkoba.
KARO, SUMUTPOS.CO – Tertangkap membawa narkoba jenis sabu-sabu, 3 warga Kabupaten Dairi ditangkap saat melintas di Jalan Veteran Berastagi, Kabupaten Karo.
PAPARAN: Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, didampingi Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, saat memaparkan tangkapan narkoba.
Ketiga pelaku, yakni Kasim Sinuraya (58) warga Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Panda Junius Tarigan (35) warga Desa Kempawa, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, dan Rianto Lumban Gaol (19) warga Desa Rantai Besi, Kecamatn Gunung Sitember, Kabupaten Dairi.
Ketiganya ditangkap Satres Narkoba Polres Tanah Karo, bekerja sama dengan BNNK Karo, baru-baru ini. Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, didampingi Kasat Res Narkoba AKP Hendri D Tobing, Iptu Hendrik Tarigan, dan Kasi Berantas BNNK Karo Kompol Robinson Ginting, kepada wartawan, mengatakan, penangkapan terhadap ketiga pelaku berawal dari adanya informasi yang diperoleh, dan langsung ditindaklanjuti bersama BNNK Karo.
“Pelaku ditangkap saat sedang mengendarai mobil merek Wuling dengan pelat BB 1663 YD, menuju Dairi,” ungkap Yustinus, saat konfrensi pers di Polres Tanah Karo, Jalan Veteran Kabanjahe, Jumat (10/12) lalu.
Setelah penangkapan, personel langsung melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip ukuran besar, berisikan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu, setelah ditimbang seberat 580 gram.
Selain itu, turut diamankan satu buah plastik klip ukuran besar dalam keadaan kosong, satu buah plastik bening ukuran besar dalam keadaan kosong, satu buah amplop warna coklat ukuran besar, satu buah plastik kresek, satu unit handphone jenis android merek Samsung, dan satu unit handphone merek Nokia. Setelah itu, personel langsung menggiring pelaku ke Mapolres Tanah Karo, untuk pengembangan.
Atas perbuatan tersebut, ketiga pelaku dijerat Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (deo/saz)
RUBUH: Pondasi Jembatan Bandar Senembah yang rubuh diterjang derasnya arus Sungai Bingai. Namun, instansi terkait belum ada melakukan penanganan.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (UPT BMBK) Sumut di Kota Binjai, hanya dapat berpangku tangan, menunggu anggaran turun, terkait perbaikan Jembatan Bandar Senembah. Padahal, kondisi jembatan yang kerap disebut sebagai Titi Besi Bandar Senembah ini, makin memprihatinkan.
RUBUH: Pondasi Jembatan Bandar Senembah yang rubuh diterjang derasnya arus Sungai Bingai. Namun, instansi terkait belum ada melakukan penanganan.
Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas BMBK Sumut Binjai-Langkat, Linda Erwan mengaku, sudah mengetahui kondisi Titi Besi Bandar Senembah yang kian mengkhawatirkan. Bahkan, dia mengatakan, pihaknya sudah mendatangi lokasi.
“Kami sudah survei,” ungkap Linda, ketika dikonfirmasi, Senin (13/12).
Soal penahan erosi berupa tumpukan karung pasir adalah langkah antisipasi awal dari UPT Dinas BMBK Sumut di Binjai-Langkat, Linda membantah. Artinya, bukan UPT Dinas BMBK Sumut di Binjai-Langkat yang melakukan antisipasi tersebut.
“Waktu kami survei, sudah ada itu. Bukan kami, yang membuat sandbag (karung pasir) Pemko,” jelasnya.
Ini menunjukan UPT Dinas BMBK Sumut di Binjai-Langkat, belum ada melakukan langkah awal sebagai antisipasi dini. Artinya, UPT sebagai perpanjang tangan Pemerintah Provinsi Sumut di Binjai-Langkat, hanya dapat menunggu anggaran turun, lalu melakukan perbaikan.
Sandbag adalah penahan agar pondasi Jembatan Bandar Senembah yang sudah ambruk menjadi beberapa bagian, tidak berkelanjutan.
“Langkah awal untuk saat ini belum ada, karena tidak ada dana untuk perbaikan. Tapi sudah diusulkan penanganan 2022,” beber Linda.
Disinggung pengusulan anggaran perbaikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022 Pemprov Sumut, Linda membenarkan. Namun, menurutnya, APBD Sumut Tahun Anggaran 2022 belum diketuk bersama DPRD Sumut.
“Belum, masih diusulkan, tapi sudah diprioritaskan. Belum ketuk (APBD Sumut 2022), berarti belim disetujui,” urainya lagi.
Sementara itu, APBD Sumut 2022 sudah disetujui bersama. Bahkan, sudah disahkan.
Sebelumnya, kondisi Jembatan Bandar Senembah yang menghubungkan Kecamatan Binjai Barat dengan Binjai Kota, kian mengkhawatirkan. Ditambah lagi, cuaca belakangan ini semakin buruk. Tak ayal, pondasi jembatan kian tergerus derasnya arus Sungai Bingai. Bahkan pantauan wartawan, pondasi yang terbuat dari batu cor, pun sudah runtuh dan pecah menjadi beberapa bagian.
Antisipasi sementara pun dilakukan dengan meletakkan beberapa karung pasir. Meski demikian, karung pasir yang tersusun untuk menahan derasnya arus Sungai Bingai, tak mampu bertahan. Susunan karung pasir akhirnya ambruk, karena tak mampu menahan. Pengguna jalan yang melintasi Titi Besi Bandar Senembah, yang terletak di belakang Rumah Dinas Wali Kota Binjai ini, pun khawatir.
Sebab, Titi Besi Bandar Senembah dapat saja rubuh, dan kondisi itu pernah terjadi pada beberapa tahun silam. Warga sekitar juga merasakan kekhawatiran yang sama. Apalagi mereka yang bermukim di sekitar jembatan tersebut. Menurut warga, pondasi batu cor tersebut, rubuh pada Jumat (10/12) dini hari lalu.
“Getarannya pun kami rasakan sampai sini. Karung-karung itu juga enggak mampu menahannya. Ikut runtuh, sama pasir yang di dalam karung,” ujar Iqbal, warga sekitar.
Pemko Binjai sudah mengambil langkah awal sebagai antisipasi dini, dengan menempatkan personel dari Dinas Perhubungan Kota Binjai di dekat Titi Besi Bandar Senembah. Tujuannya, untuk menghalau dan memerintahkan truk bermuatan maupun tidak, agar putar balik. Artinya, truk bermuatan atau tidak, dilarang melintasi Titi Besi Bandar Senembah.
Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah, juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi, terkait pondasi Titi Besi Bandar Senembah, agar segera diperbaiki pada kesempatan kunjungan kerja orang nomor satu di Sumut itu, ke Binjai. (ted/saz)
Kontribusi ekosistem Gojek dan GoTo Financial di kota Medan diperkirakan mencapai Rp 9,9 triliun atau setara dengan 4,1 % PDRB kota Medan tahun 2020.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ekosistem Gojek kembali menunjukkan kontribusi positif pada perekonomian kota Medanpada tahun 2021. Solusi teknologi dan non-teknologi Gojek membantu mitra driver dan UMKM lebih tangguh dan lebih cepat pulih dari dampak pandemi melalui peningkatan pendapatan di tahun 2021 dibanding 2020.
Ketangguhan dan peningkatan pendapatan tersebut membuat kontribusi ekonomi ekosistem digital Gojek dan GoTo Financial (di luar Tokopedia) diperkirakan menjadi sekitar Rp 9,9 triliun di tahun 2021 atau setara dengan 4,1% PDRB kota Medan. Demikian temuan dari riset terbaru Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) yang berjudul “Kontribusi Ekosistem Gojek dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Kota Medan Selama Pandemi 2020-2021.
Peneliti LD FEB UI Dr. Alfindra Primaldhi mengatakan, “Riset ini merupakan penelitian keempat terkait dampak ekosistem Gojek yang kami lakukan setiap tahunnya. Pada riset tahun ini, kami melihat mitra dalam ekosistem Gojek mulai mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan awal pandemi. Hal ini menunjukkan ekosistem Gojek membantu percepatan proses pemulihan pada mitranya.”
Temuan menarik lainnya dari riset ini adalah bagaimana layanan Gojek telah menjadi pilihan utama bagi konsumen di Kota Medan, serta kemampuan ekosistem Gojek mendukung mitra-mitranya selama pandemi sehingga mereka optimis terhadap pemanfaatan platform online sebagai tempat mencari nafkah.
Temuan-temuan utama riset ini: adalah sebagai berikut:
● Ekosistem Gojek menjadi pilihan utama warga Medan
○ 76% dan 88 % konsumen selalu memanfaatkan layanan GoRide dan GoCar
○ 88% konsumen selalu menggunakan layanan GoFood
○ 79% konsumen selalu memanfaatkan GoSend
● Mitra mendapatkan banyak manfaat dari platform online sebagai tempat mencari nafkah
○ 2/3 mitra driver memprioritaskan fleksibilitas waktu dalam kemitraan dengan Gojek. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga
○ 9 dari 10 mitra driver GoRide menyatakan mereka tetap dapat memiliki pendapatan selama pandemi untuk menafkahi diri dan keluarga melalui kemitraan dengan Gojek
○ Mayoritas mitra GoRide dan GoCar menyatakan kemitraan dengan Gojek meningkatkan kualitas hidup mereka
○ Pendapatan Mitra UMKM GoFood Medan rata-rata naik 46% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020
○ Mitra mengapresiasi berbagai dukungan yang diberikan Gojek seperti potongan harga dari program Swadaya serta inisiatif menjaga keamanan, kesehatan, dan higienitas mitra.
Keandalan ekosistem dan solusi Gojek membantu UMKM dan pengusaha pemula terus tumbuh di tengah pandemi
○ 1 dari 5 mitra UMKM di Kota Medan bergabung ke GoFood saat pandemi
○ 1 dari 5 mitra UMKM adalah pengusaha pemula yang langsung go-digital
○ 4 dari 5 UMKM percaya GoFood mendorong pertumbuhan usaha. Manfaat utama yang dirasakan UMKM dari kemitraan dengan GoFood adalah 1) kesempatan untuk ikut dalam program promosi GoFood, 2) perluasan akses pasar, 3) kemudahan pengelolaan operasional melalui aplikasi GoBiz, dan 4) pelatihan kewirausahaan.
○ 3 dari 4 mitra UMKM menganggap biaya komisi GoFood sudah sesuai dengan manfaat yang didapatkan
Alfindra memaparkan, “Keberadaan ekosistem Gojek membantu meningkatkan pendapatan mitra driver dan UMKM selama pandemi. Dalam penelitian ini kami juga melihat mayoritas konsumen Medan (lebih dari 80%) akan tetap menggunakan aplikasi Gojek meski tanpa promo. Hal tersebut mencerminkan persepsi positif konsumen terhadap ekosistem Gojek sebagai platform yang mendukung masyarakat untuk tetap produktif dan aman di masa pandemi.”
Diperkirakan Berkontribusi Rp 249 Triliun
Wakil Kepala LD FEB UI, Dr. Paksi C.K Walandouw, melanjutkan, “Untuk tingkat nasional, kontribusi ekonomi ekosistem digital Gojek dan GoTo Financial (di luar Tokopedia) diperkirakan mencapai 1,6% dari PDB Indonesia, atau sekitar Rp 249 triliun di tahun 2021. Kontribusi ekonomi ini meningkat 60% dibandingkan tahun sebelumnya. ”
Menurut Paksi, resiliensi, kecepatan pemulihan melalui peningkatan pendapatan mitra driver dan UMKM yang berada di ekosistem Gojek, serta loyalitas konsumen berdampak positif pada pemulihan ekonomi Indonesia pada masa pandemi. Ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan para mitra driver dan UMKM pada 2021, yang diperkirakan akan mencapai Rp 66 triliun dari tahun 2020 ke 2021.
Angka kontribusi Gojek baik di tingkat kota Medan maupun nasional dihitung berdasarkan total pendapatan (sumbangan langsung) dari mitra driver GoRide dan GoCar di sektor transportasi darat, dan total pendapatan dari platform Gojek (sumbangan tidak langsung) dari mitra UMKM GoFood, UMKM social seller, dan mitra UMKM GoTo financial, serta dampak ekonomi ikutan (multiplier) yang dihitung dari total output untuk sektor perhubungan darat dan sektor penyediaan jasa dan minuman berdasar tabel input output . 2
Riset LD FEB UI dilakukan di 16 kota dengan responden riset ini adalah konsumen, UMKM, mitra driver dan mitra kurir yang sudah menggunakan layanan Gojek sebelum pandemi (sejak Maret 2020).
Total responden yang mengisi kuesioner secara lengkap dan dapat dilakukan analisis adalah 42.471 orang, terdiri dari 10.837 mitra driver GoRide, 9.756 mitra driver GoCar, 7.228 mitra driver GoSend dan GoKilat, 4.363 mitra UMKM GoFood, 1.728 mitra UMKM social seller, dan 8.559 konsumen.
Mayoritas responden (95%) tersebar di 21 kota . Pengumpulan data dilakukan secara online dengan 3 pendekatan simple random sampling (margin of error 2%, level of confidence 95%). (rel)
PENGHARGAAN: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima penghargaan Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia (APPI) yang diserahkan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, pada acara Peringatan Hari Perkebunan ke-64 dan Hari Rempah Nasional ke-1 di Niagara Hotel Lake Toba, Jumat (10/12).
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali meraih penghargaan Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia (APPI). Karena, Edy Rahmayadi dinilai berkontribusi dalam pengembangan perkebunan Sumut, terutama sawit dan hilirisasi perkebunan.
PENGHARGAAN: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima penghargaan Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia (APPI) yang diserahkan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, pada acara Peringatan Hari Perkebunan ke-64 dan Hari Rempah Nasional ke-1 di Niagara Hotel Lake Toba, Jumat (10/12).
Edy Rahmayadi menerima penghargaan APPI kategori birokrasi ini bertepatan dengan Peringatan Hari Perkebunan ke-64 dan Hari Rempah Nasional ke-1 di Niagara Hotel Lake Toba, Jumat (10/12). Gubernur ke-18 Sumut ini berterima kasih diberi kepercayaan menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).
“Saya sangat berterima kasih diberi kepercayaan menerima penghargaan ini. Ini semakin memacu kami, Sumut bekerja lebih keras,” kata Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK yang juga Ketua Dewan Rempah Indonesia (DRI) Sumut Nawal Lubis.
ini kedua kalinya Edy Rahmayadi mendapat penghargaan APPI dari Kementan RI. Sebelumnya tahun 2020 dia juga meraih penghargaan serupa berkat upayanya mendukung hilirisasi produk perkebunan dan ekspor sawit. Ke depan, Edy berharap, produk perkebunan lain terutama rempah bisa lebih berkembang lagi.
“Bertepatan hari ini peringatan Hari Rempah Nasional, saya harap komoditi ini semakin berkembang sehingga petani rempah bisa lebih sejahtera,” terang Edy.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Sumut memiliki potensi luar biasa di bidang perkebunan, hanya saja perlu akselerasi yang tepat. Di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi, dia optimis perkebunan Sumut akan lebih maju.
“Sumut punya potensi luar biasa di bidang perkebunan dan pertanian, hanya saja butuh sedikit dorongan agar memberikan hasil yang luar biasa. Saya yakin di bawah Pak Edy ini akan berjalan dengan baik,” kata Limpo. (prn)
VAKSINASI MASSAL: Kapolres Nisel AKBP Reinhard H. Nainggolan foto bersama forkopimda setelah melakukan vaksinasi massal di Pelabuhan Baru (Dermaga). Senin, (13/12).
NISEL, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka penanganan covid-19 secara Nasional, Polres Nias Selatan bersama forkopimda Nias Selatan melaksanakan vaksinasi massal di Pelabuhan Baru, Kecamatan Teluk Dalam. Senin(13/12).
VAKSINASI MASSAL: Kapolres Nisel AKBP Reinhard H. Nainggolan foto bersama forkopimda setelah melakukan vaksinasi massal di Pelabuhan Baru (Dermaga). Senin, (13/12).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Nisel AKBP Reinhard H. Nainggolan mengatakan gerai vaksinasi massal ini merupakan langkah Polri khususnya Polres Nias Selatan mendukung program vaksinasi Nasional untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat serta sebagai upaya percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Nias Selatan.
Dijelaskan Reinhard, gelaran vaksinasi dilakukan melalui beberapa urutan dalam pelaksanaannya. Mulai dari registrasi, pendataan riwayat kesehatan (Screning) dan Tensi.
“Bagi peserta yang telah lolos screening atau memenuhi syarat, kemudian pemberian vaksin dan setelah mendapatkan vaksin, dilakukan evaluasi selama 30 menit untuk menilai apakah ada keluhan. Petugas mengimbau kepada masyarakat dan pelajar yang ingin divaksin, agar sarapan terlebih dahulu sebelum mendatangi tempat pelaksanaan vaksin”,ucapnya.
Setiap pelaksanaan vaksinasi massal, personel Polres Nias Selatan melakukan pendampingan dan pengawalan, untuk memberikan rasa aman selama pelaksanaan vaksinasi serta kegiatan vaksinasi massal bisa berjalan dengan aman dan kondusif.
“Polres Nias Selatan sebelum melaksanakan vaksinasi massal sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan, dinas kesehatan dan instansi terkait serta penggalangan terhadap tokoh masyarakat dan pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan vaksinasi masal yang digelar Polres Nias Selatan”, imbuh AKBP Reinhard H. Nainggolan.
Kapolres Nisel AKBP Reinhard H. Nainggolan kembali menegaskan, pihaknya bersama Forkopimda akan bekerja tanpa lelah demi mempercepat program pemerintah menciptakan herd imunity dalam menyelamatkan nyawa manusia, dan juga mengejar target 70 persen. (mag-10/han)
BERI SALAM :Bupati Dairi, Eddy KA Berutu memberikan salam kepada salah satu lansia jemaat GKPPD Sidikalang Kota saat Pemkab Dairi menggelar Perayaan Diakonia Natal, Jumat (10/12).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menggelar diakonia Natal tahun 2021 di 25 kecamatan. Diakonia Natal telah dilaksanakan sejak, 6-16 Desember 2021. Dan Natal bersama akan di gelar di gedung olahraga (GOR) Sidikalang pada 27 Desember mendatang.
BERI SALAM :Bupati Dairi, Eddy KA Berutu memberikan salam kepada salah satu lansia jemaat GKPPD Sidikalang Kota saat Pemkab Dairi menggelar Perayaan Diakonia Natal, Jumat (10/12).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmat Syah Munthe, Jumat (10/13), Diakonia Natal Pemkab Dairi tahun 2021 dilaksanakan 2 kecamatan dalam 1 hari diawali, Senin (6/12) di Kecamatan Silahisabungan dan Sumbul.
Selanjutnya, Selasa (7/12) di Kecamatan Tigalingga dan Siempat Nempu Hulu. Lalu, Rabu (8/12) di Kecamatan Lae Parira dan Silima Pungga-Pungga. Kamis (9/12) di Kecamatan Pegagan Hilir dan Sitinjo.
Berikutnya, Jumat (10/13) di Kecamatan Sidikalang yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) yang dihadiri Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu.
Sementara Diakonia Natal selanjutnya, Selasa (14/12) di Kecamatan Siempat Nempu Hilir dan Siempat Nempu. Rabu (15/13) di Kecamatan Tanah Pinem dan Gunung Sitember dan, Kamis (16/12) di Kecamatan Parbuluan dan Berampu, jelasnya.
Rahmat Syah mengatakan, dalam perayaan Diakonia Natal di GKPPD Sidikalang Kota, Jumat (10/12) dipimpin Pendeta Ronal Solin STh. Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menyampaikan selamat Advent dan selamat menyambut Hari Natal kepada warga Dairi.
Eddy berharap, perayaan Natal bukan hanya rutinitas, namun dapat menjadi momentum pengakuan kita terhadap kelahiran Yesus Kristus. Ini adalah aktualisasi kehidupan kita yang sebenarnya, sehingga Natal ini menjadi pembaharuan bagi diri kita masing-masing, ucapnya.
Eddy KA Berutu juga memaparkan sejumlah pembangunan ditahun 2021 dan yang akan dilaksanakan tahun 2022 mendatang, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Dairi. Seperti rencana pembangunan gedung 2 lantai untuk pelatihan UMKM tahun 2022.
Dan tahun 2021 ini, Pemkab Dairi telah menerima bangunan TPA dengan teknologi pengelolaan terbaru berlokasi di desa Bintang, kecamatan Sidikalang.
Selanjutnya, di tahun 2022 juga direncanakan pembangunan 12 fasilitas pariwisata di Silalahi yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba.
Dalam kesempatan itu, Eddy KA Berutu meminta kepada seluruh masyarakat Dairi, khususnya para perantau, untuk tidak pulang ke kampung halaman/mudik saat libur Natal dan Tahun Baru, sebagai langkah pengendalian penyebaran Covid-19.(rud/han)
AKSI DAMAI: Ratusan masyarakat Kecamatan Silima Pungga-Pungga melakukan aksi damai ke kantor Bupati dan DPRD Dairi, meminta Bupati dan DPRD mendesak Menteri KLHK, Siti Nurbaya segera keluarkan revisi izin Amdal PT Dairi Prima Mineral (DPM).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan masyarakat dan pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP) dari 5 desa dan 1 kelurahan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, menggelar aksi damai mendukung investasi pertambangan ke Kantor Bupati dan kantor DPRD Dairi, di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (13/12).
AKSI DAMAI: Ratusan masyarakat Kecamatan Silima Pungga-Pungga melakukan aksi damai ke kantor Bupati dan DPRD Dairi, meminta Bupati dan DPRD mendesak Menteri KLHK, Siti Nurbaya segera keluarkan revisi izin Amdal PT Dairi Prima Mineral (DPM).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Kedatangan masyarakat guna meminta Pemkab Dairi dalam hal ini Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dan 35 anggota DPRD Dairi, untuk bersama-sama dengan rakyat mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya segera mengeluarkan addendum izin analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Dengan menumpangi belasan mobil, begitu tiba di depan kantor Bupati Dairi, massa langsung bergegas turun dari mobil dan membentangkan puluhan spanduk berisi tulisan dukungan terhadap investasi hadir di Dairi, salahsatunya perusahaan tambang timah hitam dan seng dibawah bendera PT Dairi Prima Mineral.
Koordinator aksi juga Sekretaris SPTP, Edi Banurea mengatakan, tadinya aksi akan diikuti sekitar 1.500 orang. “Karena saat ini dimasa pandemi Covid-19, massa dikurangi hanya sekitar 900 orang,”sebut Edi.
Orator aksi, Dermanto Simangunsong, Romulus Tambunan, Junedi Cibro juga Ketua SPTP dan Damaris Boangmanalu dan lainya, secara bergantian menyampaikan orasi di Kantor Bupati dan DPRD. Mereka mengatakan, mayoritas masyarakat kecamatan Silima Pungga-Pungga mendukung investasi dilakukan PT DPM di daerah mereka.
Dermanto mengatakan, jika ada lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang, menolak investasi PT DPM, itu hoax dan tidak benar. Masyarakat menerima kehadiran dan investasi yang dilakukan PT DPM.
“Karena kami yakin dengan kehadiran investasi, maka daerah kami akan maju, kesejahteraan masyarakat meningkat dan lowongan pekerjaan tersedia untuk anak-anak kami,”ucap Dermanto sembari menegaskan investasi dilakukan PT DPM sudah terbengkalai selama 20 tahun.
Menurutnya, jika PT DPM tidak segera berproduksi, sangat merugikan warga sekitar. Sebab, masyarakat 5 desa dan 1 kelurahan sudah menyerahkan areal pertanian mereka untuk lahan konsesi PT DPM.
Hal senada dikatakan Damaris Boangmanalu, salah seorang ibu rumahtangga yang ikut dalam aksi itu menyampaikan, bahwa areal ladangnya sudah dibebaskan kepada PT DPM dengan perjanjian anaknya bekerja di perusahaan pertambangan itu.
Ia sudah lama menunggu, namun PT DPM tak kunjung berproduksi karena tertahan revisi izin Amdal. Ia meminta Pemkab Dairi dan DPRD Dairi supaya mendesak Menteri KLHK, Siti Nurbaya mengeluarkan izin Amdal PT DPM.
Masih kata Dermanto Simangunsong, akibat lambatnya izin PT DPM keluar, Kabupaten Dairi kehilangan pendapatan perkapita sekitar Rp240 miliar per tahun.
Artinya, jika uang itu berputar di Dairi, maka kesejahteraan masyarakat, aparatur sipil negara (ASN) termasuk anggota DPRD akan bertambah. Untuk itu pihaknya meminta supaya Pemkab Dairi dan DPRD Dairi, segera menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah pusat suapaya secepatnya mengeluarkan izin PT DPM supaya segera berproduksi.
Massa juga meminta supaya Pemkab Dairi dan DPRD Dairi, melakukan tindakan tegas kepada LSM yang menolak dan menghambat investasi. Jika mereka tidak memiliki legalitas, supaya diselidiki. Karena LSM penolak investasi tersebut, tidak mau diajak diskusi. “Mereka sudah terlalu jauh mencampuri dan selalu mengatasnamakan masyarakat menolak tambang, padahal faktanya tidak demikian,” tandasnya.
Di Kantor Bupati, masyarakat diterima Penjabat Sekda, Budianta Pinem didampingi Asisten Pemerintahan, Jonni Hutasoit. Budianta mengatakan, pada dasarnya pemerintah sangat mendukung investor masuk ke Dairi termasuk PT DPM. “Jadi bila saat ini, izin belum dikeluarkan KLHK kemungkinan ada yang masih harus diteliti dan analisis,”kata Budianta.
“Kami minta masyarakat bersabar. Pemerintah pasti menginginkan masyarakat sejahtera, untuk itu kami meminta agar aspirasi disampaikan tertulis sehingga Pemkab Dairi bisa meneruskan ke KLHK supaya segera ditindaklanjuti,”tambahnya.
Sementara di gedung DPRD, masyarakat diterima Ketua DPRD, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Wanseptember Situmorang dan anggota DPRD, Hadi Suarno Panjaitan, Hendra Tambunan, Juangga Silaban, Nasib Marudur Sihombing serta Togar Pasaribu.
Sabam menegaskan, DPRD sangat mendukung aksi masyarakat menerima kehadiran investasi di Dairi termasuk PT DPM. “Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bulan Desember ini sebanyak 35 anggotq DPRD Dairi akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri KLHK, Siti Nurbaya, meminta agar ijin PT DPM segera diterbitkan,”ungkap Sabam.
Menurut Sabam, kehadiran PT DPM akan lebih banyak membawa dampak positif dari pada dampak negatifnya bagi kesejahteraan masyarakat Dairi. Aksi damai dilakukan masyarakat dan SPTP itu, berjalan baik.
Usai berorasi di kantor Bupati dan DPRD, peserta aksi secara bersama-sama membersihkan sampah. Massa pun membubarkan diri dengan tertib dan dibawah pengawalan anggota Polres Dairi. (rud/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution mengklaim, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Kota Medan sudah turun dari level 2 ke level 1. Hal itu dikatakan Bobby saat dirinya menjadi narasumber Podcast dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong di Medan, Minggu (12/11) sore.
Pada podcast yang disiarkan streaming di Medsos dan YouTube tersebut, Bobby banyak berbicara soal upaya pencegahan Covid-19 di Kota Medan. “Benar, Medan baru saja masuk level 1 PPKM. Ada beberapa indikator dan sudah penuhi syarat. Terutama paling tinggi indikator testing harian kita penuhi syarat, vaksinasi lansia juga sudah terus dilakukan. Kita komitmen tingkatkan vaksinasi lansia di 60 persen,” kata Bobby.
Bobby mengaku, pihaknya mengalami kesulitan dalam meningkatkan vaksinasi lansia. Sebab, banyak Lansia yang mengidap penyakit bawaan atau komorbid. Namun, Bobby mengaku jika pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan vaksinasi Lansia di Kota Medan, salah satunya dengan konsep Medical Tourism.
“Kita hadir lebih dekat kepada masyarakat untuk vaksin. Misalnya kalau akhir pekan banyak masyarakat berlibur ke hotel-hotel atau tempat wisata, maka di sana kita hadirkan pelayanan vaksinasi. Di situ kita berikan juga vaksin kepada Lansia. Jadi kita benar-benar kejar target agar vaksinasi Lansia di atas 60 persen,” ujarnya.
Tak cuma itu, terang Bobby, Pemko Medan berupaya agar menyediakan banyak lokasi vaksinasi yang memudahkan para lansia untuk divaksinasi. “Intinya, kita hadir di banyak tempat yang memudahkan masyarakat untuk vaksin, terutama Lansia. Fasilitas untuk vaksin juga kita perbanyak, kita pantau juga di PeduliLindungi. Medical Tourism hadir di beberapa tempat, itu untuk upaya serius Pemko Medan tuntaskan kasus Covid-19,” terangnya.
Bobby pun mengatakan, penurunan kasus aktif Covid-19 di Kota Medan bisa terjadi berkat semangat kolaborasi yang dijalin Pemko Medan dengan semua pihak, apakah itu dengan stakeholder maupun dengan masyarakat Kota Medan sendiri. Berhasilnya Kota Medan menurunkan level PPKM menjadi level I, juga tidak terlepas dari tingginya testing dan tracing yang dilakukan Pemko Medan setiap harinya.
Sementara itu, terkait libur Natal dan Tahun Baru (Nararu), Bobby Nasution mengaku akan menggandeng tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk ikut menyosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. “Kami selalu berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama agar mau membantu Pemko Medan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya menerapka prokes, sebab tokoh masyarakat dan tokoh agama ini suaranya masih sangat didengarkan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Terpisah, Plt Kadis Kesehatan Kota Medan dr Mardohar Tambunan M.Kes mengatakan, Pemko Medan telah berhasil melakukan sejumlah capaian indikator yang dikeluarkan Kemenkes RI. Diantaranya kasus konfirmasi, rawat inap dan kematian yang merupakan indikator transmisi komunitas di Kota Medan hingga menyebabkan Kota Medan berada dalam level tingkat 1 dengan persentase nol koma.
Mardohar mengatakan, indikator kapasitas respon juga masuk dalam kategori memadai, yakni testing, tracing dan treatment (3T). Sedangkan indikator ketiga yang membuat Kota Medan layak menyandang PPKM Level 1, adalah karena capaian vaksinasi Covid-19 yang sudah di atas 80 persen untuk dosis pertama. Sedangkan capaian untuk vaksinasi Lansia, sudah di atas 50 persen dengan target 60 persen.
“Dari indikator yang kita dapatkan langsung dari Kemenkes, ya kita sudah level 1. Cuma kalau dari pengumuman Mendagri per dua pekan, kita masih level dua. Jadi pengumuman rutin dua pekan ke depan kalau indikator itu bisa kita pertahankan, maka kita akan diumumkan masuk Level 1 PPKM. Maka itu saya harapkan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga agar tidak ada lonjakan kasus baru,” ungkap Mardohar Senin (13/12).
Untuk mencapai target vaksinasi Lansia, Bobby Nasution telah memerintahkan seluruh pihak terkait agar mendekatkan diri ke masyarakat. Untuk itu, lahirlah program Medical Tourism. Artinya pada wilayah-wilayah yang banyak dikunjungi masyarakat, disitu lah disediakan fasilitas vaksinasi secara gratis, aman dan nyaman.
“Vaksinasi Lansia kendalanya adalah komorbid atau penyakit bawaan. Namun akan terus kita massifkan dengan konsep Medical Tourism. Di stay cation atau hotel-hotel, tempat-tempat usaha, disitu kita hadirkan fasilitas vaksinasi. Jadi itu akan mempercepat kita mencapai target,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan Sudari ST, tetap mengimbau masyarakat Kota Medan untuk tetap menjaga prokes meskipun status PPKM Kota Medan di klaim telah turun ke Level PPKM Level I. “Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap menjaga prokes. Alhamdulillah kalau saat ini Kota Medan sudah turun ke Level 1, tapi mohon untuk tetap menjaga prokes supaya kondisi ini bisa terus membaik,” kata Sudari kepada Sumut Pos, Senin (13/12).
Sudari pun memberikan apresiasi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang telah mampu menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. “Ini sebuah bukti kerja keras dari pak wali untuk terus menekan angka Covid-19 di Kota Medan. Begitupun kita akan terus ingatkan Dinas Kesehatan Kota Medan untuk meningkatkan angka vaksinasi lansia di Kota Medan,” tutupnya.(map)
