Home Blog Page 2868

Bupati Karo Buka RKPD 2023

BUKA: Bupati Karo Cory S Sebayang didampingi Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, saat menbuka RKPD 2023.

KARO, SUMUTPOS.CO – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasar Permendagri No 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang termaktub dalam Pasal 80 Ayat (1), dinyatakan, Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik, untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Dan pada Pasal 179 ayat (1), dinyatakan, dalam Forum Konsultasi Publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh Anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi, atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, maka Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo 2023, telah disusun dan dibahas dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, Bupati Karo Cory S Sebayang, bersama Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, hadir dan sekaligus membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo 2023. Turut hadir juga Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, serta lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Karo, Kamis (20/1) lalu.

Pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo 2023, Cory menyampaikan, kegiatan ini diharapkan menyatukan pola pikir/aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan, serta mengintegrasikan berbagai bidang urusan pemerintahan, baik yang merupakan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penunjang, serta yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral.

Melalui Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo 2023 ini pula, akan dihasilkan dokumen perencanaan yang mampu mengemban misi penting untuk Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumut 2023. (deo/saz)

Dato’ Seri H Syamsul Arifin Yakin PPP Mampu Raih Kursi di DPRD Sumut

SILATURAHIM: Tokoh Sumut Dato’ Seri H Syamsul Arifin diabadikan bersama Ketua, Sekretaris, dan pengurus DPW PPP Sumut, pada acara silaturahim yang dilakukan DPW PPP Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – “Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai Islam terbesar yang diwariskan para ulama. Sebab itu, saya haqqul yakin, ke depan PPP akan bangkit dan menang. syaratnya harus istikamah turun menyapa umat dengan program yang merakyat”.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu (MABMI) Dato’ Seri H Syamsul Arifin, saat menerima kunjungan silaturahim Pengurus DPW PPP Sumut di kediamannya Jalan STM Medan, Senin (24/1).

Lebih lanjut Syamsul yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumut ini, menyebutkan, program-program yang dilakukan harus mencerminkan PPP dan merakyat. PPP harus mampu ‘mencuri perhatian’ masyarakat dengan kegiatan yang sederhana tapi menyentuh.

“Kalian buatlah perlombaan main guli, biar sor masyarakat tu,” imbau Syamsul, dengan logat khas Melayu.

Selain itu, PPP juga harus mampu meraih simpati dan empati masyarakat dengan terus membangun komunikasi dan silaturahim, baik dengan para ulama, tokoh masyarakat, pengajian, dan perwiridan ibu-ibu. Termasuk melakukan sosialisasi lambang Ka’bah dengan membudayakan memasang bendera PPP di seluruh penjuru Sumut.

“Kita harus mampu membuat masyarakat selalu ingat dengan lambang PPP, sehingga seluruh masyarakat mendukung kembali perjuangan PPP seperti masa-masa dulu,” imbau Syamsul.

Pada acara silaturahim itu, Syamsul mengatakan, dia sudah berniat dan bertekad akan membantu PPP pada Pileg 2024. Karena itu, dia meminta DPW PPP Sumut segera melakukan pemetaan potensi daerah dan mulai bekerja berdasarkan peta potensi tersebut.

“Jika hal itu dilakukan secara konsisten, saya yakin 2024 PPP Sumut akan mampu meraih 10 kursi,” ujarnya optimis.

Sebelumnya, Ketua DPW PPP Sumut Jafaruddin Harahap, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Syamsul, yang sudah meluangkan waktu menerima kunjungan silaturahim DPW PPP Sumut. Silaturahim ini menurutnya, bagian dari rangkaian Hari Lahir ke-49 PPP, sekaligus rangkaian kegiatan pelantikan pengurus DPW PPP Sumut.

“Kami sudah menerima SK DPP PPP terkait kepengurusan DPW PPP Sumut, dan insya Allah digelar pelantikan pada pertengahan Februari 2022,” tuturnya.

Lebih lanjut Jafaruddin yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Sumut, menyampaikan, DPW PPP Sumut terus bergerak menyapa masyarakat dengan berbagai kegiatan. Seperti silaturahim dengan ulama, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat, termasuk di dalamnya Program PPP Berbagi.

Turut mendampingi Ketua dan Sekretaris DPW PPP Sumut pada acara itu, Bendahara DPW PPP Sumut H Darwin Marpaung, H Aja Syahri, M Sholeh Tanjung, Tamrin Harahap, Ketua Panitia Harlah dan Pelantikan H Hendra, serta Sekretaris Panitia Akhyar Adlani Siregar. (adz/saz)

Terkesan Semrawut dan Kumuh, Pasar Tavip Binjai Segera Dibenahi

BERBINCANG: Kepala Disnaker Perindag Kota Binjai, Hamdani Hasibuan, saat berbincang dengan pedagang di Pasar Tavip Kota Binjai.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pasca dilantik oleh Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan (Disnaker Perindag) Kota Binjai, Hamdani Hasibuan langsung merekam seruan orang nomor satu di Pemko Binjai tersebut.

Akhir pekan lalu, dia langsung terjun ke Pasar Tavip Kota Binjai untuk melihat kondisinya secara langsung.

Hamdani menyatakan, hal tersebut merupakan kali kedua dia mengunjungi Pasar Tavip Kota Binjai, usai diamanahkan sebagai kepala dinas.

“Tujuannya, untuk meninjau ketersediaan dan kelayakan fasilitas publik, tingkat keamanan dan kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar, serta menginventarisir berbagai permasalahan di sini (Pasar Tavip),” ungkap Hamdani, didampingi Kepala Bidang Perdagangan Rumiris Pakpahan, Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Zakiuddin Lubis, dan perwakilan pedagang.

Di pasar tradisional kebanggaan masyarakat Kota Binjai ini, Hamdani melihat langsung kondisi penampungan sampah. Dia juga berbincang dengan para pedagang dan petugas kebersihan pasar. Usai melihat itu, dia memutuskan berjalan kaki meninjau areal parkir kendaraan, serta kondisi kios dan lapak pedagang. Bahkan dia juga meninjau drainase pasar, dan fasilitas publik di Pasar Tavip Kota Binjai.

Hamdani pun mengakui, banyak persoalan yang harus dibenahi. Sebab dari amatan dia, Pasar Tavip Kota Binjai kini terkesan semrawut dan kumuh. Karena itu, dia berjanji akan membenahinya.

“Hal ini mempertimbangkan kebersihan pasar, buruknya kondisi drainase, kerusakan jalan dan fasilitas publik, kesemrawutan parkir kendaraan dan arus lalu lintas, banyaknya kios dan lapak resmi pedagang yang tidak berfungsi, serta kehadiran kios, lapak liar pedagang yang memenuhi daerah aliran sungai dan badan jalan,” tuturnya.

Bahkan, menurutnya, keadaan ini semakin diperparah dengan perilaku petugas kebersihan yang kerap mangkir saat menjalankan tugas. Tak ayal, hal tersebut menyebabkan sampah menumpuk akibat terlambat diangkut.

“Dari hasil kunjungan selama 2 hari ini di Pasar Tavip, harus saya akui, banyak hal yang harus segera dibenahi. Tentu saja harus ada perencanaan matang dan kebijakan yang tepat, agar didapatkan solusi terbaik,” jelas Hamdani.

Hamdani juga menyoroti kondisi Pasar Tradisional Modern Rambung, yang terkesan sepi dari aktivitas transaksi jual-beli. Padahal bangunan pasar bernilai investasi Rp30 miliar yang resmi beroperasi sejak Juli 2020 ini, sempat diwacanakan menjadi satu icon Kota Binjai.

“Mengenai Pasar Rambung, saya juga sudah cek dan berbincang langsung dengan pedagang di sana. Masalah utamanya itu, ada penurunan daya tarik ekonomi. Tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi saya, agar pedagang dan pengunjung mau datang ke sana,” katanya.

Meski demikian, dia mengakui, ada beberapa solusi yang akan dikaji secara lebih mendalam.

Misalnya, memanfaatkan Pasar Tradisional Modern Rambung sebagai lokasi acara hiburan tertentu, menjadikannya sebagai pusat oleh-oleh khas Kota Binjai, hingga mewacanakan kegiatan pasar malam.

“Tentu saja seluruh solusi ini masih membutuhkan kajian-kajian yang lebih mendalam dan konstruktif. Termasuk pula saya berpikir soal masa depan Pasar Berngam yang kini terbengkalai,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, menyerukan kepada Kepala Disnaker Perindag, untuk meningkatkan kinerja dengan mendatangkan insvestor ke Kota Binjai, agar pembangunan dapat cepat terlaksana.

Selain itu, dia juga meminta agar pimpinan OPD ini, segera turun ke lapangan memantau segala macam harga komoditas agar tidak menyulitkan masyarakat di masa pandemi. Amir pun memberi waktu 6 bulan untuk evaluasi, jika Pasar Tavip Kota Binjai tidak juga dibenahi.(ted/saz).

Sepakat, Pemilu 14 Februari, Pilkada Serentak 27 November 2024

BERBINCANG: Mendagri Titto Karnavian dan Ketua KPU Ilham Syahputra berbincang di sela rapat dengan Komisi II DPR RI terkait penetapan tanggal pencoblosan Pemilu 2024.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepati tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang. KPU dan pemerintah memutuskan Pemilu dihelat pada 14 Februari 2024.

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, 14 Februari 2024 jatuh pada Hari Rabu. Hal ini juga sejalan dengan penyelenggaran Pemilu sebelumnya yang dilakukan pada Hari Rabu. “Rabu menjadi hari penyelenggaraan Pemilu dari tahun ke tahunn

14 Februari pernah juga diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI,” kata Ilham Saputra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengatakan, perlu ada jeda waktu yang panjang antara Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga pihaknya memutuskan tanggal 14 Februari 2024 sebagai tanggal untuk pencoblosan. “Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga ini akan memberikan ruang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut UU 10/2016 yang kita selenggarakan bulan November,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, perlu adanya jeda waktu tersebut, untuk mengantisipasi adanya puntaran kedua di Pemilu 2024 mendatang. “Sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan Bulan November, karena itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya,” ungkapnya.

Diketahui, KPU telah mengusulkan tiga alternatif tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 kepada pemerintah dan DPR. Itu diantaranya 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret 2024. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengusulkan pelaksanaan Pemilu berlangsung pada 15 Mei 2024.

Pilkada Serentak 27 November

Sementara, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyetujui pelaksanaan Pilkada serentak akan dilakukan pada 27 November 2024 mendatang. Kesepakatan itu sebagaimana usulan yang disampaikan KPU dan pemerintah dalam rapat di Komisi II DPR kemarin, Senin (24/1). “Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Lebih lanjut, legislator Partai Golkar ini menuturkan, pihaknya bersama dengan Kemendagri dan penyelenggara Pemilu juga memutuskan Pemilu pada 14 Februari 2024. “Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024,” katanya.

Doli mengatakan, untuk pembahasan mengenai tahapan dan program dari Pemilu 2024 mendatang, DPR bersama dengan penyelenggara pemilu dan Kemendagri juga dalam waktu dekat ini akan mengelar rapat bersama. “Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR, pemerintah, dan peyelenggara pemilu,” ungkapnya. (jpg)

Gubsu Terima Kunjungan Badan Legislasi DPR RI di Rumah Dinas

CENDERAMATA: Gubsu Edy Rahmayadi memberikan cenderamata kepada pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Senin (24/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mendapatkan penghasilan dari Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit yang adil, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, meminta kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mengakomodir pasal tentang DBH dalam salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas pada tahun 2022.

Hal itu disampaikan Gubsu saat menerima kunjungan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Tahap I Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (24/1). Padahal, menurut Edy, Sumut memberikan penghasilan Rp575 triliun untuk negara. Namun yang kembali diberikan kepada Provinsi Sumut hanya 4 persen saja.

Karena itu, jalan di Sumut tidak pernah dapat diperbaiki secara keseluruhan, sebab anggarannya per tahun hanya Rp400 miliar. Padahal, Sumut memiliki jalan provinsi terpanjang di Indonesia, yakni sepanjang 3.000,5 km. “Atas nama rakyat Sumut, mohon ini dapat terealisasi untuk dapat (dilakukan) pembangunan di Sumut,” ujar Edy.

Senada dengan Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Nasution juga mengharapkan DBH perkenuban sawit untuk Sumut ke depan bisa lebih besar. Menurutnya, DBH sebesar 4 persen tidak bisa digunakan untuk merawat jalan. “Harapan kami, DBH untuk Sumut dimaksimalkan, kalau mungkin bisa 30 persen, alhamdulillah,” kata Harun.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid juga mengatakan hal yang sama. Ia berasal dari Riau yang juga memiliki aktivitas perkebunan. Memang tidak bisa dipungkiri, aktivitas perkebunan memberikan dampak positif yakni membuka lapangan kerja yang besar dan meningkatkan perekonomian. Namun juga berdampak buruk bagi infrastruktur. “Itu protes masyarakat, karena adanya truk ODOL (over dimetion over loading) pada aktivitas perkebunan, ini jadi catatan kami,” kata Abdul Wahid.

Wahid menyampaikan, ada 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2022. Salah satu RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional pada tahun 2022 adalah RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam RUU tersebut dibahas mengenai DBH.

Anggota DPR RI yang hadir, Luluk Nur Hamidah menanggapi permintaan gubernur tersebut. Menurutnya, sarana dan prasarana yang terkait dengan aktivitas perkebunan sebenarnya bisa didukung melalui dana Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDKS). Untuk itu, Ia akan menerima masukan Gubernur Edy Rahmayadi untuk selanjutnya memanggil beberapa pihak termasuk BPDKS serta kementerian terkait untuk membicarakan hal itu. “Apa yang disampaikan Pak Gubernur menjadi penting bagi saya,” ujar Luluk.(gus)

7 Dugaan Perbudakan Dilapor ke Komnas HAM

KERANGKENG Kerangkeng manusia yang ditemukan di belakang rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Temuan itu telah dilaporkan Migrant Care ke Komnas HAM, Senin (24/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga swadaya pemerhati buruh migran, Migrant Care, melaporkan dugaan perbudakan modern di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin kepada Komnas HAM. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah menyebut, ada 7 dugaan perlakuan kejam dan tak manusiawi terhadap pekerja sawit.

“Ada pekerja sawit yang bekerja di ladangnya, kita menemukan 7 perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan perdagangan manusia,” kata Anis saat ditemui di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1). Dia menyebutkan, ada 7 perlakuan terhadap pekerja sawit yang menurutnya sudah melanggar hak asasi manusia (HAM). “Pertama, bupati itu membangun semacam penjara ya, kerangkeng di rumahnya. Kedua, kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja usai pulang,” tuturnya.

“Ketiga, mereka tidak punya akses untuk ke mana-mana. Keempat, mereka mengalami penyiksaan dipukul, lebam, dan luka,” imbuhnya. Dia melanjutkan, pekerja sawit juga tak diberi gaji, mendapat jatah makan hanya 2 kali sehari, hingga tertutupnya akses dengan dunia luar.

Untuk sementara, Migrant Care sudah menerima 40 aduan korban. Anis meminta laporan ini ditindak secepatnya, lantaran sudah bersinggungan dengan hak asasi manusia (HAM). “Kita melaporkan ke Komnas HAM karena prinsipnya itu sangat keji, baru tahu ada kepala daerah yang mestinya melindungi warga tapi justru menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Melakukan tindakan melanggar prinsip HAM,” sambung Anis.

Migrant Care belum membuat laporan ke polisi lantaran ingin berkonsultasi lebih dahulu dengan Komnas HAM. Anis menyebut, kepala daerah semestinya melindungi warganya. Namun dengan ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Anis menyebut perbuatan pria yang kini menjadi tahanan KPK itu sewenang-wenang. “Kepala daerah semestinya melindungi warganya tapi (ini) justru menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang melalukan tindak yang melanggar prinsip HAM,” ucap Anis.

Menyikapi laporan ini, Komisioner Pemantauan Komnas HAM Choirul Anam akan menugaskan tim untuk mengecek aduan itu ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pekan ini. “Atas aduan ini kami akan segera kirim tim ke sana, ke Sumatera Utara, terus juga berkomunikasi dengan berbagai pihak. Minggu ini bisa kirim tim ke sana,” kata Choirul.

Menurut Choirul, perlu tindakan yang cepat lantaran sudah disisipkan bukti pendukung oleh Migrant Care, berupa foto dan video. “Semakin cepat akan semakin baik karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya dan ada jumlah orangnya. Makanya kami segera respons ini dengan baik,” sambungnya.

Tempat Rehabilitasi Narkoba

Sementara, Polda Sumut mengungkap, kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin itu merupakan tempat rehabilitasi narkoba yang dibuat secara pribadi. Saat ditemukan, ada 4 orang di dalam kerangkeng tersebut. “Kita pada waktu kemarin, teman- teman dari KPK yang kita back-up, melakukan OTT. Kita melakukan penggeledahan pada saat itu datang ke rumah pribadi Bupati Langkat. Dan kita temukan, betul ada tempat menyerupai kerangkeng yang berisi tiga, empat orang waktu itu,” kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra kepada wartawan, Senin (24/1).

Panca mengaku sudah mendalami temuan kerangkeng itu kepada Terbit Rencana Peranginangin. Dari pengakuan Bupati Langkat nonaktif itu, kerangkeng manusia itu sudah dioperasikan 10 tahun. “Tapi sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita, bukan tiga atau empat orang itu. Kita dalami itu masalah apa, kenapa ada kerangkeng dan ternyata hasil pendalaman kita memang itu tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi pengguna narkoba,” tutur Panca.

Panca mengungkapkan, di antara empat orang di dalam kerangkeng, ada yang baru masuk 2 hari saat ditemukan. Selain itu, ada juga pengguna narkoba yang direhabilitasi tengah dipekerjakan di kebun sawit.

“Dan teman-teman kalau lihat kemarin, di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk dua hari dan malamnya sebelum dilakukan OTT, baru masuk. Yang lainnya, sedang bekerja di kebun, di ladang. Nah kegiatan itu sudah berlangsung 10 tahun. Yang bersangkutan menerangkan bahwa itu waktu saya tangkap, di perjalanan saya dalami itu sudah lebih 10 tahun,” ungkap Panca.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo meminta, agar penegak hukum membentuk tim independen untuk mengusut tuntas persoalan ini. “Kita berharap ada tim independen yang terdiri dari Polisi, Komnas HAM, Kontras, Kementrian Tenaga Kerja, Kejaksaan, DPR dan Pemerintah Provinsi Sumut, agar semua terang benderang apa lagi itu sudah berlangsung 10 tahun lamanya,” ujar Willy, dalam temu pers di Medan, Senin (24/1).

Menurutnya, keterangan Kapolda Sumut itu hanya masih pernyataan sepihak dari yang bersangkutan atau pemilik penjara, sedang keterangan dari pihak lain seperti para buruh, di perusahaan milik sang Bupati Langkat juga perlu diambil keterangannya. “Termasuk pihak lainnya yang mengetahui peruntukan kerangkeng di rumah pribadi tersebut. Kalau bisa yang sedang dikerangkeng, yang fotonya beredar media sosial (Medsos) berjumlah puluhan orang itu, juga kami minta agar mereka diamankan dari situ oleh Tim Independen sebagai saksi kunci,” pintanya.

Tuntutan terkait pembentukan Tim Independen ini, lanjut Willy, agar semua terkuak jelas serta transparan, sebab diduga yang bersangkutan kemarin sedang memiliki kekuasaan, sehingga sulit dikuak.

“Apapun alasannya itu tidak boleh, bagaimana pihak sipil punya kewenangan memenjarakan orang, apa lagi ada kaitannya dengan ketenagakerjaan, PPNS Disnaker saja yang punya wewenang menegakkan hukum pidana ketenagakerjaan tidak boleh memiliki sel khusus dalam protapnya,” tegasnya.

Willy juga mengecam keras perbuatan kejam tersebut. Dia menilai, perbuatan itu melanggar UU Ketenagakerjaan, Konfensi ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) dan melanggar HAM, di mana menurutnya cara-cara seperti ini melebihi perbuatan kolonial penjajahan terhadap para buruh perkebunan.

Gubsu Kaget

Terpisah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi terkejut mendengar ada kerangkeng berisikan manusia di rumah pribadi Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin. Mantan Pangkostrad ini sama sekali belum mengetahui informasi itu dan malah mengira kalau kerangkeng tersebut untuk hewan peliharaan seperti anjing dan sama sekali bukan untuk manusia. Ia akan mengeceknya.

“Saya belum tahu itu. Untuk apa di rumahnya ada kerangkeng? Waduh, nanti aku cek dululah. Aku belum tahu itu,” ujar Edy menjawab wartawan soal kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Senin (24/1). Yang pasti tegas, mantan Pangdam I/BB ini, kerangkeng di rumah pribadi bupati itu harus diusut. “Yang pastinya ya kalau itu harus diusut dan dijawab untuk apa,” tegas Edy.

Apalagi kalau untuk menghukum manusia, menurut Edy sama sekali tidak dibenarkan. “Kalau itu untuk menghakimi orang kan nggak boleh itu,” tegas Edy.

Sebelumnya, dari tayangan di channel YouTube Info Langkat, milik Dinas Kominfo Langkat pada 27 Maret 2021 lalu, Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin melakukan wawancara eksklusif tentang pusat rehabilitasi narkoba yang dibukanya secara pribadi itu. Menurutnya, hal itu dilakukannya sebagai komitmen dirinya dalam memberantas peredaran Narkoba. Tak tanggung, sedikitnya sudah 3 ribu pecandu Narkoba yang dibinanya sejak 10 tahun lalu.

Dikatakannya, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD dan Bupati Langkat, Terbit Rencana sudah mendirikan pusat pembinaan bagi para pecandu narkoba itu. “Sekitar 10 tahun lalulah saya dirikan. Sampai saat ini kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang pecandu narkoba telah kami bina. Alhamdulillah, mereka semua sudah dinyatakan sembuh dan kembali ke masyarakat,” ungkapnya dalam channel YouTube milik Dinas Kominfo Langkat itu.

Bagi para pecandu narkoba yang menjalani pembinaan, tidak dipungut biaya. Semua fasilitas yang diberikan gratis, murni dari biaya pribadi sang Bupati. “Semua bermula dari niat baik dan hati yang ikhlas, untuk menolong masyarakat,” sebutnya.

Menurut Terbit Rencana PA, pecandu narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga keluarga serta lingkungan sekitar. “Semua pihak dirugikan akibat narkoba. Jadi, kami inisiatif membangun tempat pembinaan ini, berupa tiga gedung, berkapasitas 100 orang, untuk membantu sesama. Jadi harus ditolong agar semuanya selamat. Siapapun orangnya boleh kemari, baik datang sendiri maupun diantar keluarganya,” tuturnya.

Dia juga mengungkapkan, meski gratis bukan berarti para pecandu narkoba tak diperhatikan kesehatannya. Malah, untuk menu makanan sehari-hari yang diberikan kepada para pecandu narkoba, sama seperti yang dikonsumsi dirinya dan keluarga. “Apa yang kami makan hari ini, sama menunya dengan yang diberikan kepada mereka. Menu itu sudah dijadwalkan, ditangani langsung Ibu Tiorita, kami selalu berkoordinasi,” sebutnya.

Selain makanan yang sehat, sang Bupati juga memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang ditangani tenaga kesehatan ahli. Para pesien juga diberikan pencerahan rohani, sesuai keyakinannya. Bahkan fasilitas olahraga juga turut disediakan. “Kami juga membentuk tim. Seperti mendatangkan ustad bagi yang muslim. Mengantarkan ke geraja pada Hari Minggu untuk ibadah bagi yang Nasrani. Juga ada jadwal olahraga, serta kegiatan positif lainya, dalam rangka penyembuhan,” paparnya.

Terbit juga menjelaskan, para pasien akan dibina selama 3 bulan, agar pengaruh zat narkotika hilang dari tubuhnya dan benar-benar pulih, serta dapat kembali kepada keluarga untuk hidup normal. (dtc/kps/dwi/adz)

 

Dokter G Bantah Suntik Vaksin Kosong

MAAF: Dokter G yang meyuntikkan vaksin kosong kepada siswa SD, menyampaikan permohonan maaf.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dokter G membantah tudingan terhadap dirinya yang diduga menyuntik vaksin kosong kepada siswi SD Wahidin, Medan Labuhan, Senin (17/1) lalu. Ia mengaku, alat suntik tersebut berisi vaksin.

“Terhadap tudingan saya menyuntikkan vaksin kosong adalah tudingan yang menyesatkan. Saya bertanggung jawab dan meyakini dengan sungguh-sungguh sesuai sumpah profesi saya, saya yakini suntikan yang saya berikan adalah berisi vaksin yang telah diisi oleh sejawat (perawat W) saya,” kata dokter G saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Senin (24/1).

Menurutnya, sebelum melakukan vaksinasi telah briefing dengan tim vaksinator agar kegiatan berlangsung lancar dan tertib. Dalam tim, dibantu perawat W dari Rumah Sakit Delima. “Meja suntik kami atur sedemikian rupa agar anak-anak tidak gugup dan tidak takut dengan pelayanan vaksinasi massal. Ada 3 meja yang kami siapkan, pelayanan vaksin dimulai sejak jam 09.00-17.00 WIB,” ujar dokter G.

Dia menyebutkan, vaksin yang digunakan bersumber dari Polres Medan Labuhan merk Sinovac. Spuit (jarum suntik) yang disediakan adalah Spuit 0,5 cc. “Selama pelayanan, karena sangat ramai, anak-anak didampingi oleh orangtua dan wali masing-masing, sehingga saya tidak mengetahui dan tidak sadar selama pelayanan ada pihak yang mengambil gambar atau merekam. Namun, hal ini tidak saya permasalahkan, karena sifatnya untuk dokumentasi, kenangan-kenangan,” sebut dokter G.

Dalam pembagian tugas, lanjut dia, untuk mempercepat pelayanan pemberian vaksin pada anak, maka dalam tim disepakati tugas masing-masing. Tim vaksinator dokter melakukan penyuntikkan vaksin, dan perawat yang membantu untuk mengambil memasukkan vaksin dalam spuit 0,5 cc yang sudah disediakan. “Selama pelayanan penyuntikan vaksin sesuai yang terlihat dalam video yang beredar, saya mengambil spuit 0,5 cc yang berada di sisi kanan belakang saya. Dan, saya yakini bahwa spuit itu sudah diisi/terisi vaksin (vaksin dimasukkan oleh perawat W) yang posisi berada di belakang saya,” akunya.

Dokter G juga mengaku, prosedur yang dilakukannya dalam menyuntik vaksin telah sesuai. Pertama, memanggil peserta vaksin untuk duduk dengan mengangkat lengan baju hingga setinggi bahu. Kemudian, melakukan disinfeksi membersihkan dengan alkohol swab di lokasi yang akan disuntikkan vaksin.

“Selanjutnya, mengambil spuit 0,5 cc di dalam box spuit yang diyakini sudah diisi vaksin sesuai dosis oleh perawat W. Kemudian, melakukan suntikkan vaksin secara intramuskular di daerah lengan kiri atas menggunakan spuit yang diambil (diyakini sudah berisi vaksin yang berada di belakang kursi) dan menyuntikkannya,” jelas dia.

Terkait viralnya video tersebut, dokter G menyatakan, sudah ada pertemuan mediasi dengan pihak keluarga, sekolah dan pihak kepolisian keesokan harinya sekira pukul 17.00 WIB. Pertemuan dilakukan di ruang rapat sekolah yang juga dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru, vaksinator, perawat.

“Dalam pertemuan mediasi tersebut, telah diberikan penjelasan dan pemahaman bahwa apa yang disuntikkan benar adalah suntikan yang telah berisi vaksin yang telah diisi oleh Perawat W ke dalam spuit. Namun, apabila pihak keluarga masih belum yakin, dapat diberikan suntikan ulang kembali. Akan tetapi, pihak keluarga menolak untuk disuntik kembali karena sesuai pengakuan dan keyakinan dari penjelasan dokter dan perawat bahwa sudah benar dan diyakini suntikkan tersebut telah berisi vaksin dan telah disuntikkan. Jadi tidak diperlukan lagi suntikan ulang, dan keluarga menerima penjelasan serta klasifikasi tersebut,” pungkasnya.

Dinkes Medan akan Vaksinasi Ulang

Terpisah, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan akan melakukan suntikan vaksinasi ulang terhadap siswa SD Wahidin, Medan Labuhan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kota Medan, dr Mutia Nimpar. “Kami akan melakukan vaksinasi ulang anak-anak tersebut. Namun, sebelumnya kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan orang tua dan pihak terkait yakni pihak kepolisian. Sebab, kasus ini sudah ditangani aparat kepolisian,” katanya.

Mutia menuturkan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan melakukan pendekatan baik kepada orang tua siswa maupun siswa yang diduga menerima suntikan vaksin kosong tersebut. Karena sebelum melakukan suntikan vaksinasi ulang, harus memastikan bahwa siswa tersebut tidak dalam keadaan trauma.

“Koordinasi dahulu baik kepada orang tuanya, anaknya. Sebab kita khawatir anaknya juga masih trauma, jadi kita lakukan vaksinasi ulang itu harus siap dari semua pihak. Pendekatan akan dilakukan oleh fasilitas kesehatan (faskes) terdekat di kediaman anak tersebut,” ujarnya.

Mengenai jumlah anak yang akan divaksinasi ulang, Mutia belum bisa memastikan karena menunggu hasil dari proses penyidikan aparat hukum. “Semua murid yang telah dinyatakan belum divaksinasi akan segera kita vaksinasi ulang. Jumlahnya kita belum tahu karena masih penyidikan, jadi kita menunggu hasilnya. Jika semua harus divaksin ulang, tentu kita siap vaksin ulang. Artinya, kita ambil alih pelaksanaan vaksinasi di sekolah tersebut,” ungkapnya. (ris)

Yamaha Gelar Program Promo GENERASI 125 di Irian Supermarket

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Main Dealer PT Alfa Scorpii melaksanakan pameran dengan mengusung tema “Diskon Besar-besaran Tahun Baru”. Kali ini PT Alfa Scorpii berkesempatan untuk melaksanakan pameran di Irian Supermarket Jalan Karya, Medan dan Irian Supermarket Marelan, Medan.

Tim Promosi PT Alfa Scorpii, Jordan dalam pers rilis, Selasa (25/01/2022) mengatakan, kegiatan yang akan berlangsung hingga 31 Januari 2022 ini menampilkan produk-produk terbaru Yamaha GENERASI 125. Seperti biasanya, pada setiap pameran kali ini juga banyak promo dan hadiah yang menarik.

Jordan mengatakan, line up GENERASI 125 yang terdiri dari Mio series, FreeGo series, dan GEAR 125 series bisa menjadi daftar pembelian para pelanggan setia produk Yamaha. Bagi konsumen yang ingin memiliki matik canggih dengan fitur yang melimpah serta bagasi yang luas, FreeGo series bisa menjadi pilihan yang tepat. FreeGo series bisa kamu dapatkan dengan total voucher sebesar Rp 1,7 juta dengan pembelian kredit serta tenor selama 36 bulan. Promo ini bisa didapatkan untuk pemesanan unit rangka tahun 2021, dan program ini akan berakhir hingga 31 Januari 2022.

Yamaha FreeGo dilengkapi dengan fitur Smart Front Refuel. Fitur ini memudahkan penggunanya saat mengisi bensin, karena tidak perlu membuka jok motor. Sebab, posisi pengisian bensinnya berada di bagian kiri depan. Tangki tersebut memiliki kapasitas 4,2 liter dan dilindungi oleh pelat berbahan baja yang memberikan perlindungan saat terkena benturan di jalan.

Fitur selanjutnya adalah Wide Tubeless Tire 12 Inch Wheel. Pengguna akan merasa lebih nyaman saat berkendara. Motor yang satu ini juga ditenagai oleh mesin BlueCore Engine 125 cc yang cukup bertenaga dan irit bensin. Sementara dukungan Smart Motor Generator (SMG) membuatnya hampir tak bersuara saat dihidupkan.

Terdapat pula Spacious Flat Board yang memberikan ruang di bagian pijakan kaki. Yamaha juga menyematkan fitur Digital Speedometer with Eco Indicator dengan desain modern, lalu juga dilengkapi dengan Multi Information Display (MID) yang memberikan informasi mengenai sepeda motor.

Pengendara juga tidak perlu khawatir saat kehilangan koneksi internet di jalan, karena bisa mengisi daya baterai smartphone melalui fitur Electric Power Socket. Yamaha Freego terbaru juga sudah disematkan LED Headlight yang lebih terang dan awet, serta Hazard Lamp untuk situasi darurat.

Masih ada produk terbaru dari GENERASI 125 yaitu GEAR 125 series. Matik ini cocok buat konsumen yang memiliki gaya hidup yang aktif. Voucher sebesar 700 ribu rupiah bisa didapatkan jika ingin segera memiliki Yamaha GEAR 125. Voucher ini berlaku untuk pembelian secara kredit dengan tenor selama 30 dan 36 bulan.

Matik dengan desain terbaru ini memiliki kesan yang tangguh dan sporty. GEAR 125 dikenal sebagai matik multiguna karena memiliki kepraktisan saat membawa banyak barang berkat dua pengait barang yang tersedia pada dek kaki motor. GEAR 125 juga merupakan matik yang ramah anak berkat tersedianya pijakan kaki untuk penumpang anak. Ada juga Electric Power Socket yang membuat pemiliki tak perlu cemas akan kehabisan daya gadget.

Diketahui Yamaha mengeluarkan dua varian untuk Yamaha GEAR 125. Mulai dari Yamaha GEAR 125 S Version dan Standard Version. Varian lain ada Yamaha Gear Standar dengan pilihan warna Standar Matte Silver, Metallic Grey, Metallic Red, Metallic White Cyan dan Matte Green.

Jordan juga mengajak masyarakat Medan segera mengunjungi pameran Yamaha di Irian Supermarket Jalan Karya dan Irian Supermarket Marela. Dapatkan juga informasi seputar Yamaha di akun Instagram Yamaha yaitu @pusatyamahamedan atau website PT Alfa Scorpii https://www.alfascorpii.co.id/. Dapatkan promo ekstra hemat belanja bersama Yamaha. (rel/dek)

Bobby Kukuhkan Pengurus Unit Pemko Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution berharap, Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan berdaya guna, baik bagi sesama wartawan yang bernaung di bawah organisasi ini, maupun bagi masyarakat Kota Medan.

Harapan ini disampaikan Bobby saat mengukuhkan Pengurus Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan Periode 2021-2023 yang diketuai Syaifullah, di Hall Diponegoro, Hotel Le Polonia, Senin (24/1).

“Wartawan merupakan satu ujung tombak dalam pelaksanaan program-program Pemko Medan. Sampaikan masukan kepada Pemko, sampaikanlah program-program Pemko yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Karena memang pada akhirnya, tujuan kita adalah kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bobby, dalam perhelatan yang dihadiri Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, Asisten Adminitarasi Umum Renward Parapat, dan segenap pimpinan OPD lingkup Pemko Medan, antara lain Kepala Diskominfo Arrahmaan Pane, dan Kepala Disdik Laksamana Putra Siregar, para camat, serta pengurus dan anggota Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan itu.

Dengan melaksanakan fungsi sebagai ujung tombak, pelaksanaan program-program yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat ini, lanjut Bobby, diharapkan organisasi Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan ini, dikenal dan dicintai masyarakat.

Pada saat itu, Bobby juga mengharapkan agar seluruh wartawan unit Pemko Medan memiliki kompetensi. Karena itu, Pemko Medan melalui Diskominfo Kota Medan akan melaksanakan Uji Kompeten Wartawan (UKW) bagi wartawan lingkup Pemko Medan. Dia pun berharap, agar Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan ini menjadi organisasi yang punya panduan jelas dan tegas. Dengan panduan ini, roda organisasi dapat berjalan baik dan berdaya guna bagi wartawan juga masyarakat.

Pada perhelatan itu, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, mengungkapkan apresiasinya kepada Wali Kota Medan, yang mengembangkan semangat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk wartawan, untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan. Gerak cepat dan kolaborasi yang diterapkan ini, sudah dapat dirasakan hasilnya.

“Kita lihat saat ini infrastruktur Medan sudah mulai membaik,” sebutnya, seraya berharap Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan dapat menjadi mata dan telinga Wali Kota Medan, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan baik dan maksimal.

Dia juga meyampaikan apresiasi kepada Bobby, yang memberikan perhatian pada kemajuan olah raga. Tak heran, atas usulan Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (Siwo PWI) Sumut, Bobby menjadi seorang dari 5 kepala daerah di Indonesia, yang akan menerima penghargaan Inisiator Olahraga, pada Februari 2022 mendatang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan, Syaifullah, menegaskan kembali komitmen wartawan untuk menjalin kolaborasi dalam mewujudkan visi dan misi Pemko Medan.

“Kami siap untuk memberikan masukan dan menyosialisasikan program-program yang dijalankan Pemko Medan. Libatkan kami dan kami harapkan pintu komunikasi dapat terbuka dengan luas. Dengan komunikasi yang baik, maka program kerja dapat disampaikan dan diterima serta didukung masyarakat,” jelasnya.

Dia juga mengajak seluruh wartawan yang bertugas di lingkup Pemko Medan, baik pengurus maupun anggota, bersatu dan bergandengan tangan untuk membesarkan organisasi Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan ini.

“Ke depan, banyak hal yang akan dilakukan, termasuk membuat AD ART dan berbagai program yang bermanfaat untuk organisasi juga masyarakat,” kata Syaifullah.

Perhelatan ini ditandai dengan pembacaan SK Pembentukan Kepengurusan Persatuan Wartawan Unit Pemko Medan Periode 2021-2023 oleh Ketua Panitia Pemilihan Pangihutan Sirumapea. Selanjutnya Bobby pun menyerahkan SK itu kepada Syaifullah selaku ketua.

“Laksanakan amanah dan tugas sebaik-baiknya,” pesan Bobby.

Syaifullah merupakan ketua terpilih dalam Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Unit Pemko  Medan pada 20 Desember 2021 lalu. Selanjutnya, dia diberikan kewenangan untuk menyusun kepengurusan periode ini. Sebagai Wakil Ketua dipilih Susilo, Pangihutan Sirumapea, dan Hendra Irawan, Sekretaris Reza Shahab, Ali Amrizal Chan, Dicky Sihotang, dan Ramli Sarumaha, Bendahara Zainal Abdi Nasution, Amsari, Muhammad Said, dan Paulina Marpaung. Selain itu, kepengurusan ini juga diperkuat dengan bidang-bidang dan para penasihat, antara lain Rifki Warisan dan Indra Gunawan. (map/saz)

Pemerintah Operasi Pasar untuk Jamin Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga

BINTAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan stok dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar bahan pangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan agar tetap terjangkau untuk masyarakat, mengingat dalam beberapa waktu terakhir terjadi kenaikan harga beberapa komoditas bahan pangan.

Setelah beberapa waktu lalu meninjau langsung pelaksanaan kegiatan operasi pasar di Bali, Bogor, dan Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga meninjau pelaksanaan operasi pasar serta berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli di Pasar Barek Motor Kijang, Kabupaten Bintan – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (24/01).

“Saya meninjau pasar kali ini, salah satunya untuk memastikan harga minyak goreng, dan saya lihat sendiri minyak goreng sudah dijual di harga Rp14 ribu. Juga harga beras dan gula pasir yang tergolong cukup murah,” jelas Menko Airlangga.

Gelaran operasi pasar ini terselenggara atas kerja sama Kemenko Perekonomian, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Bulog, BNI, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kabupaten Bintan, PT Musim Mas, dan Pasar Mitra Tani.

Adapun beberapa komoditas yang dijual dengan harga yang terjangkau pada kegiatan ini yakni beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, telur ayam ras, tepung sagu, daging ayam beku, dan gula pasir. Untuk komoditas bawang putih dijual Rp27 ribu/kg, lebih murah jika dibandingkan harga rata-rata per 24 Januari 2022 di Provinsi Kepri yakni sebesar Rp29.850/kg (berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional).

Dalam operasi pasar kali ini, Toko Tani Indonesia Center menyediakan komoditas berupa beras segar TTI 500 kg, beras premium Gurindam 500 kg, telur ayam 50 tray, bawang merah 50 kg, bawang putih 50 kg, kentang 30 kg, gula pasir curah 100 kg, cabai keriting merah 50 kg, cabai rawit hijau 10 kg, tepung sagu 50 kg, daging ayam beku 15 kg, dan bawang merah Birma 15 kg.

Sementara itu, Bulog menyediakan beras premium 1 ton, beras medium CBP 500 kg, minyak goreng 1.000 liter, gula 1 ton, daging kerbau 50 kg, dan tepung terigu 100 kg.

“Kita akan jaga suplainya supaya harganya tidak naik kembali. Kalau ada barang, harga tidak akan naik,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyempatkan diri berkeliling di area Pasar Barek Motor Kijang dan berbincang singkat dengan ibu-ibu yang sedang membeli bahan pangan, juga dengan beberapa pedagang. Selain itu,  Menko Airlangga juga menanyakan perkembangan bisnis para pedagang di pasar tradisional tersebut. Para pedagang masih merasa optimis usahanya bakal terus berjalan, apalagi pasar tradisional masih menjadi pilihan utama masyarakat di Kabupaten Bintan.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyaksikan penyerahan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis dari BNI kepada tiga perwakilan pedagang pasar. KUR ini diharapkan dapat membantu permodalan usaha mereka agar tetap bisa bertahan meskipun di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah memberikan subsidi sebesar 3% dari suku bunga KUR pada 6 bulan pertama tahun ini. Ini jadi kesempatan bagi para pedagang maupun UMKM untuk mendapatkan KUR. Tahun ini plafonnya juga naik dari Rp285 triliun menjadi Rp373 triliun,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Gubernur Kepri, para Pejabat Eselon I di lingkungan K/L terkait, Bupati Bintan, dan perwakilan Direksi BNI. (rep/fsr/adv/*)

1...2,8672,8682,869...15,838Page 2,868 of 15,838