Home Blog Page 2871

Ibu Rumah Tangga Dikeroyok Gara-gara Anjing, Tiga Bulan Laporan Mandek

MENCERITAKAN: Tiur Ranna Yani Br Hutabarat (tengah) didampingi kuasa hukumnya Minardo Hutabarat SH dan Cindy Doloksaribu SH, menceritakan kejadian penganiayaan yang dialaminya, Sabtu (22/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiur Ranna Yani Br Hutabarat (36) mengaku menjadi korban kekerasan secara bersama-sama yang diduga dilakukan DN bersama 3 orang terduga pelaku.

Kekerasan yang dialami ibu rumah tangga (IRT) tersebut, terjadi di depan rumahnya Jalan Kelapa Kemiri Ujung, Tanjunggusta, Sunggal Deliserdang, Minggu (24/10) lalu.

Akibat penganiayaan tersebut, korban telah membuat laporan ke Polrestabes Medan dengan Nomor: STLP/2134/X/2021/SPKT Polrestabes Medan Polda Sumut.

Kuasa hukum korban, Minardo Hutabarat SH dan Cindy Doloksaribu SH mengatakan dalam kasus dugaan kekerasan secara bersama-sama yang dialami korban, telah melaporkan 4 terduga pelaku ke Polrestabes Medan.

“Dalam kasus ini, ada 4 orang yang kita laporkan, yakni berinisial DN, YS, YNS dan WGS. Mereka diduga melakukan tindak pidana Undang Undang No 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 170 Jo 351 KUHPidana,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (22/1).

Kendati demikian, sambung Minardo, ia sangat menyesalkan pihak Polrestabes Medan malah menyatakan bahwa kasus tersebut melanggar Pasal 352 KUHPidana. Sementara, kata dia, dalam video dugaan kekerasan secara bersama-sama tersebut layak diterapkan Pasal 351 Junto Pasal 170 KUHPidana.

“Karena dalam video tersebut, kekerasan yang dialami klien kita dilakukan secara bersama-sama dan diduga bukan dilakukan satu orang,” katanya.

Jadi, kata dia, seharusnya pihak kepolisian Polrestabes Medan bisa bertindak lebih baik dan mengusut tuntas laporan klien kita atas dugaan kekerasan secara bersama-sama.

“Kita meminta agar pihak Polrestabes Medan secepatnya menindak lebih lanjut, jangan biarkan klien kita ini menunggu keadilannya, karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum,” ujarnya.

Minardo mengatakan, jika laporan kasus dugaan kekerasan secara bersama-sama ini tidak dilanjutkan pihak Polrestabes Medan, maka mereka akan menyurati Mabes Polri.

“Jika laporan kita ini tidak dilanjuti, maka kita akan menyurati Mabes Polri, Kepada Komisi III DPR RI, Komite I DPD RI, Komnas HAM, Kompolnas serta Propam,” tegasnya.

Sementara itu keluarga korban, Darwin Harahap berharap agar kasus ini menjadi pelajaran, untuk tidak main hakim sendiri. “Janganlah dia sewenang-wenang dengan orang yang tidak mampu, kalau kita dianggap miskin, seperti yang dibilang dia itu dan mengatakan kepada korban miskin dan jelek.

Kita berharap pihak kepolisian bisa memberikan keadilan bagi korban yang dikatakan miskin dan jelek, jadikanlah hukum sebagai panglima. Salahkan yang salah, benar kan ya benar. Jangan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Inilah harapan kami,” ujarnya.

Kasus ini bermula, ditengarai dua ekor anjing peliharaan milik warga berinisial M dan anjing milik korban berkelahi dan memunculkan kebisingan di depan rumah korban. “Kemudian, saya ke depan rumah dan saya melihat si M memukuli anjing saya, lalu saya suruh anjing saya masuk dan saya sudah meminta maaf kepada M. Namun DN yang tak tahu menahu duduk persoalannya ikut nimbrung datang ke rumah saya dan langsung marah-marah hingga membuat keributan,” katanya.

Tak hanya menghina, dengan kalimat merendahkan, terduga pelaku bersama beberapa orang anaknya bahkan bersama-sama menganiaya dirinya dengan menjambak rambut korban, meludahi korban hingga keributan pun tak bisa dihindarkan. (man/azw)

Kerugian hingga Rp2 Miliar, Tersangka Penipuan Minyak Goreng Ditangkap Polisi

TERSANGKA: Pelaku dugaan penipuan, HAP alias Heni (kiri) bersama suaminya (tengah).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan penipuan miliaran rupiah, dengan modus membeli minyak goreng kemasan yang dilakukan seorang agen berinisial HAP alias Heni, warga Jalan Bajak III, Harjosari 2, Medan Amplas akhirnya ditangkap Kepolisian Sektor (Polsek) Patumbak, Selasa (18/1).

Setelah sebelumnya Heni dan suaminya dijemput warga dari Pantai Cermin, Serdangbedagai (Sergai), pada Minggu (16/1).

Saat dikonfirmasi Sumut Pos di Medan, Rabu (19/1), Korban Rahmatika (29), warga Jalan Bajak IV, Gang Masjid, Harjosari, Medan Amplas, mengatakan, berawal kenal dari tetangganya, yakni sistem membeli minyak goreng kemasan dengan cara membayar dimuka (sistem pesanan/buka PO), pada 22 Desember 2021. Dia pun memesan 200 kotak, dengan memberikan uang sedikitnya Rp42.200.000 dan dibayar kontan Rp21.500.000 Namun, barang tidak juga kunjung datang.

Lalu pada 3 Januari 2022, pihaknya mendapatkan voice mail dengan pesan, apabila pada 3 Januari 2022 tidak juga barang sampai, maka pada 4 Januari akan dikembalikan seluruh uangnya.

“Besoknya, si pelaku datang ke rumah korban menawarkan kembali barang ready sebanyak 250 kotak, dengan harga Rp215 juta. Katanya, pagi ditransfer sore nyampek,” katanya.

Kemudian, korban pun kembali mentransfer uangnya dengan panjar Rp53.750.000, tetapi barang pun tak kunjung datang dengan alasan sudah dibeli orang lain, karena korban kelamaan mentransfer uangnya. Padahal jarak waktu mentransfer hanya 2 jam saja.

“Total rugi saya Rp74.950. 000, sama dia (pelaku, red). Sehingga saya bersama 12 warga Bajak III dan IV, Amplas yang tertipu lainnya, dengan total kerugian mencapai Rp2 miliar, melapor ke Polsek Patumbak,” ujarnya.

Dia mengaku, saat pelaku diperiksa polisi, sempat berbicara ke para korban untuk mengajak berdamai. “Tapi lucu, dia minta kita keluarkan dia dulu, baru seluruh uangnya diganti dengan cara dia mau cari pinjaman untuk mengganti uangnya. Kan lucu. Kayak orang bodoh-bodoh kita dianggapnya,” pungkasnya.

Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Patumbak, AKP Ridwan membenarkan penangkapan dugaan pelaku penipuan tersebut.

“Iya benar. Nanti setelah sempurna pemeriksaan akan kita beritahukan melalui humas kita,” ujarnya. (dwi/azw)

 

 

 

 

 

 

Ondim Resmi Jabat Plt Bupati Langkat

H Syah Afandin.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pasca penahanan Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, mulai Jumat (21/1), H Syah Afandin SH resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat. Penugasannya sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi melalui Surat Penugasan Nomor : 132/691/2022.

“Mulai Jumat 21 Januari 2022, Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin resmi menjabat Plt Bupati Langkat. Hal ini pascan

Bupati Langkat sebelumnya, Terbit Renanca PA ditahan KPK,” kata Sekdakab Langkat, dr H Indra Salahuddin, Minggu (23/1).

Penugasan ini, kata Sekdakab Langkat, sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara, ketika kepala daerah berhalangan tetap menjalankan roda pemerintahan karena masalah hukum, maka wakil kepala daerah yang ditunjuk negara untuk menjadi pelaksana tugas. Tujuannya dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah.

“Bapak H Syah Afandin akan melaksanakan tugas dan wewenang selaku pelaksana tugas Bupati Langkat ini berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan. Jadi posisi Wakil Bupati Langkat, saat ini kosong. Seluruh masyarakat Langkat agar terus mendoakan kebaikan dan mendukung kemajuan Langkat, menuju kabupaten yang maju dan sejahtera,” katanya. (rel/adz)

Kasus Covid-19 di Medan Mulai Naik Lagi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – ANGKA kasus Covid-19 di Kota Medan menunjukan peningkatan dalam sehari terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan pada Sabtu (22/1), terdapat peningkatan sebanyak 12 kasus konfirmasi dari total 48.126 menjadi 48.138 kasus. Sementara, untuk kasus meninggal dan sembuhin meningkat nihil dengan total masing-masing 919 dan 47.187 kasus.

Peningkatan kasus ini merupakan peningkatan tertinggi dalam beberapa bulan terakhir di Kota Medan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufik Ririansyah mengimbau warga Medan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran kasus tidak terus meningkat.

“Penyebaran kasus memang ada peningkatan pada Sabtu kemarin. Kita minta warga tetap menjaga 5M. Juga agar mematuhi apa yang membuat kita tetap selamat dalam penularan-penularan ini,” ujar Taufik, Minggu (23/1).

Ia juga meminta warga tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika tidak untuk hal yang mendesak. Terlebih melakukan perjalanan ke negara dengan kasus Omicron yang tinggi.

“Kita imbau masyarakat kalau tidak sangat sangat penting atau mendesak janganlah perjalanan ke luar negeri dahulu terutama daerah-daerah yang endemik Omicron nya tinggi seperti Turki,” katanya.

Taufik juga meminta warga Medan untuk aktif mengikuti program vaksinasi dosis ketiga atau booster. “Kemudian untuk vaksinasi kita minta masyarakat untuk terus berpartisipasi terutama booster ini agar tercipta herd immunity,” pungkasnya.

Diketahui, saat ini Kota Medan sudah berada di status PPKM Level 1 berdasarkan SE Wali Kota Medan Nomor 443.2/0491. Fasilitas umum termasuk mal, tempat belanja, perkantoran dan lokasi hiburan sudah diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimal 75 persen. Jam operasional juga diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB.

Surat Edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Wali Kota Medan, Bobby Nasution menuturkan untuk mengantisipasi penyebaran varian Omicron, di dalam SE tetap diberlakukan WFH bagi perkantoran dan pembatasan pengunjung di tempat umum. “Kita tetap berlakukan WFH namun dengan ketentuan diwajibkan itu 25 persen yang WFH. 75 persennya boleh bekerja dari kantor. Semuanya sudah ada di SE,” ujarnya.

Namun, terkait kebijakan khusus mengenai penyebaran kasus Omicron, Bobby mengaku pihaknya masih mengikutinya aturan Instruksi Mendagri yang berlaku. “Semua masih sesuai Surat Edaran yang ada, di situ ada poin-poinnya,” katanya.

11 Kasus Baru di Sumut

Sementara, perkembangan kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut masih terus terjadi. Berdasarkan data milik Kemenkes RI yang disampaikan pada Minggu (23/1), Sumut memperoleh penambahan 11 kasus baru konfirmasi positif. Dengan demikian, total kasusnya menjadi 106.209 orang.

Sedangkan kasus sembuh, diperoleh penambahan 3 kasus sehingga menjadi 103.227 orang. Untuk kasus kematian, tidak ada penambahan dan tetap bertahan di angka 2.899 orang. Karena itu, saat ini kasus aktif atau jumlah penderita Covid-19 Sumut tersisa 83 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis mengingatkan, agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini telah muncul varian baru Omicron. “Selalu terapkan protokol kesehatan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan,” ujarnya.

Ismail menambahkan, walaupun saat ini di beberapa daerah telah terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan. Bahkan, untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau sekalipun bisa meningkat kasus baru positif Covid-19. “Makanya, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Pemerintah terus memonitor dan juga terus bekerja agar jumlah kasus baru tidak meningkat lagi. Kita harapkan semua aktivitas bisa berjalan normal dan virus corona hilang dari Sumut,” katanya. (ris/trb)

 

Gus Irawan: Dukung Bobby Nasution Pimpin PASI Sumut

Gus Irawan Pasaribu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kesediaan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E, M.M menjadi Ketua Umum PASI Sumut mendapat tanggapan positif dari mantan Ketua Umum PASI Sumut H.Gus Irawan Pasaribu SE Ak MM CA.

Gus Irawan yang kini menjabat Anggota DPR RI Komisi XI Sumut ketika dikonfirmasi di Medan, Minggu (23/1) menyebutkan, selaku mantan Ketua Umum PASI Sumut, pria yang juga Ketua Umum DPD Partai Gerindra Sumut ini gembira mengetahui Bobby bersedia memimpin PASI Sumut.

Dikatakan, kesediaan Bobby tersebut menurutnya harus direspon dan disambut baik, khususnya oleh insan atletik.

Gus Irawan berpendapat demikian, karena menurutnya, sosok Bobby yang masih muda, kreatif, penuh energi dan bertanggungjawab ini, punya potensi besar untuk membawa atletik Sumut ke arah lebih baik.

“Saya kira tidak ada alasan lagi untuk tidak mendukung Bobby memimpin PASI Sumut. Sosok sekelas Bobby sebagai Walikota Medan, ibukotanya Sumut, tapi masih mau berkontribusi memimpin induk organisasi olahraga, merupakan hal luar biasa dan patut diapresiasi,” ujarnya.

Pria yang juga pernah dua periode menjabat Ketua Umum KONI Sumut (2007-2011 dan 2011-216) ini bahkan menyebutkan, kesediaan Bobby ini nantinya diharapkan menjadi momentum bangkitnya kembali prestasi atletik Sumut.

Kepada insan atletik di Sumut, Gus Irawan berpesan, bahwa salah satu tugas dan kepentingan besar yang ingin dicapai adalah memajukan atletik Sumut secara keseluruhan, bukan untuk kelompok atau orang perorang.

Dengan segala potensi yang ada, Gus Irawan meminta seluruh insan atletik memberi kontribusi terbaik. “Sekarang ini ada seorang Wali Kota Medan (Bobby red), Orang muda yang punya energi besar yang ingin memajukan atletik Sumut. Ini adalah kesempatan emas yang harus dioptimalkan dengan tujuan yang sama dalam membangun dan mengembangkan atletik Sumut.

“Ayo satukan hati dan visi bersama Bobby, untuk bangkitnya kembali atletik Sumut,” jelas Gus Irawan.

Di masa kepemimpinan Gus Irawan di PASI Sumut yakni 2002-2006 dan 2006-2010 (2007 mengundurkan diri karena terpilih menjadi Ketua Umum KONI Sumut), banyak atlet potensial di antaranya Zulkarnain Purba, Edi Hariyanto Harahap, Yogi Triyono, Nyai Prima Agita Siregar, Sulaiman Lubis, Dimas Sumantri, Yusuf Gulo, (Alm) Zulham Effendi, Jenda Ngena, Zamzami, Hermanto, Ari Jayanti dan Sugianto.

Gus Irawan juga dikenal dekat dan peduli dengan atletnya. Ini dibuktikan, banyaknya atlet atletik diterima bekerja di PT Bank Sumut.

Dia juga punya program jangka panjang khusus untuk atlet lari jarak menengah, jauh dan Marathon di kawasan Menteng Indah di bawah asuhan Pelatih H Irwan Pulungan S.Sos dan Hj Suryati.

Program ini mendapat apresiasi dari PB PASI karena Sumut berhasil melahirkan atlet jarak jauh dan jarak menegah berprestasi tanpa melalui Pelatnas. Karena itulah PB PASI menyelenggarakan kejuaraan khusus jarak menengah dan jauh di Medan. (dek)

Pasien Omicron RI Terbanyak di Asia Tenggara

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Semua pihak harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Sebab, kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan kenaikan. Dalam beberapa hari terakhir, kasus positif sudah tembus 2 ribu lebih. Bahkan, angka Omicron di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia Tenggara.

MERUJUK pada laman gisaid.org, kasus Omicron di Indonesia mencapai 1.255 kasus. Jumlah itu lebih tinggi dari Singapura yang lebih dulu mengalami serangan Omicron. Hingga kemarin, kasus Omicron di sana sebanyak 1.169 kasus. Disusul Thailand 624 kasus, Malaysia 463 kasus, dan Kamboja 159 kasus.

Menurut Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama, pemerintah harus punya effort lebih dalam menghadapi kondisi itu. Tidak hanya melakukan upaya penanganan seperti biasa. “Memang dengan angka 2.000 kasus per hari belum perlu menaikkan level PPKM. Tapi, jelas harus ada aktivitas (upaya penanganan, Red) tambahan,” ujarnya, kemarin (22/1).

Protokol kesehatan (prokes) misalnya. Saat ini prokes tidak sekadar diterapkan. Tapi, harus lebih ketat lagi dari semua aspek. Kebiasaan new normal harus menjadi “now normal”. Kegiatan tatap muka juga perlu dikurangi. Karena itu, imbauan dan aturan tentang work from home (WFH) perlu dipastikan betul diikuti dengan melihat langsung di lapangan. Termasuk soal pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Dia mendorong agar dilakukan analisis apakah PTM tetap boleh 100 persen atau dikurangi hingga 75 persen di tengah kenaikan kasus saat ini.

Mantan direktur penyakit menular WHO itu meminta pemerintah untuk meningkatkan lagi tes dan telusurnya. Termasuk penelusuran kasus secara masif pada kejadian transmisi lokal Omicron yang sudah terjadi pada ratusan orang. “Termasuk meningkatkan ketersediaan PCR-SGTF,” ungkapnya.

Selain itu, peningkatan vaksinasi dua dosis maupun booster harus jadi agenda wajib. Apalagi hingga 19 Januari 2022, cakupan vaksinasi nasional masih rendah. Hanya 42 persen penduduk. Bahkan, lebih dari 55 persen lansia belum mendapatkan vaksinasi memadai. Padahal, mereka tergolong kelompok rentan yang fatalitasnya tinggi ketika terpapar Covid-19.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi pun mengamini, total kasus Omicron di Indonesia sudah menyentuh seribu kasus. Mayoritas di antaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Mereka diketahui merupakan pekerja migran Indonesia dari Arab Saudi hingga wisatawan yang baru pulang dari Turki. Saat ini pemerintah terus memantau kondisi jemaah umrah yang baru kembali ke tanah air. Diketahui 20 persen di antaranya positif Covid-19. “Bagi masyarakat yang tidak punya kepentingan mendesak, dimohon untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri,” ungkapnya.

Sementara itu, menghadapi puncak kasus Omicron yang diperkirakan terjadi bulan depan, Nadia mengatakan, pemerintah tetap bergerak dengan rencana awal. Yakni, mempercepat vaksinasi primer dan booster, terutama untuk lansia. ’’Selain melakukan protokol kesehatan serta memperkuat testing dan tracing ya. Ini nantinya sambil dievaluasi lebih lanjut,” jelasnya.

Untuk penerapan prokes, dia telah menginstruksikan kepada pemda untuk kembali mengaktifkan perangkat pengawasan seperti satpol PP, babinsa, hingga bhabinkamtibmas. Bagi yang ketahuan melanggar, jenis penindakan diserahkan ke masing-masing daerah.

Hingga kemarin, Kemenkes mencatat dua kasus konfirmasi Omicron meninggal dunia. “Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,” terang Nadia sembari mengungkapkan, kedua pasien tersebut memiliki komorbid.

Hingga Minggu (23/1), tercatat kasus aktif sebanyak 18.891 kasus. Sedangkan, penambahan kasus positif, sebanyak 2.925 kasus sehingga total positif akumulasi 4.286.378 kasus. Kasus sembuh bertambah 712 kasus, total sembuh menjadi 4.123.267. Satgas Covid-19 juga mencatat penambahan 14 kasus kematian sehingga 144.220.

Menurut Nadia, kenaikan kasus baru merupakan implikasi dari peningkatan kasus konfirmasi Omicron di Indonesia. Versi Kemenkes, hingga kemarin terdapat 1.161 kasus Omicron di Indonesia. Data tersebut dihitung sejak 15 Desember 2021 atau selama lima minggu.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi persebaran Omicron. Misalnya, dengan menggencarkan 3T, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat, menggencarkan akses telemedisin, serta meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit.

Yang terbaru, Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron. SE itu ditetapkan pada 17 Januari 2022. “Melalui surat edaran ini, untuk kasus sedang sampai berat dilakukan perawatan di rumah sakit, sementara pasien tanpa gejala hingga gejala ringan difokuskan untuk isolasi mandiri dan isolasi terpusat,’’ kata Nadia.

Sementara itu, Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, mewanti-wanti agar pemerintah segera melakukan mitigasi untuk mengurangi kasus Covid-19 dengan cara membatasi mobilitas masyarakat. Pasalnya, Dicky memprediksi bakal terjadi lonjakan kasus kematian akibat Covid-19 varian Omicron di Indonesia.

Selain itu, dua kasus kematian pada pasien Omicron bisa dianggap ultimatum kepada pemerintah agar lebih memperhatikan Covid-19 varian Omicron. “Artinya seperti yang selalu saya sampaikan, Omicron ini variant of concern yang berbahaya, yang serius dampaknya dan ada potensi menyebabkan kematian dan keparahan pasien di rumah sakit,” kata Dicky. (jpc/cnn)

Dikawal Ratusan Advokat Daftar ke Peradi, Azwir – Hermansyah Optimis Menang

MENDAFTAR: Pasangan Azwir dan Hermansyah didampingi ratusan advokat saat mendaftar ke Kantor DPC Peradi Medan, Jalan Sei Rokan, Jumat (21/1). (IST).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan Advokat mendukung dan siap memenangkan pasangan Azwir Agus – Hermansyah Hutagalung menjadi Ketua dan Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Medan periode 2022 – 2027. Dukungan tersebut terlihat saat ratusan Advokat tersebut mendampingi Azwir – Hermansyah mendaftar ke Kantor DPC Peradi Medan, Jalan Sei Rokan, Jumat (21/1).

Masa pendukung sangat optimis bahwa pasangan Azwir – Hermansyah akan menang pada pesta demokrasi yang digelar Peradi Medan tersebut.

Azwir didampingi Hermansyah mengatakan tujuan keduanya ingin memimpin Peradi Medan karena pihaknya akan menjadikan Peradi Medan disegani dan eksis di kancah nasional. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya advokat melalui pelatihan – pelatihan secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah, kita baru saja selesai mendaftar. Dan kita berterima kasih karena sudah didampingi ratusan advokat yang mendukung kita. Dan kita optimis bisa meraih suara di atas 500 suara,” ujar Azwir.

Lebih lanjut Azwir juga mengatakan bahwa pihaknya percaya panitia pelaksana musyawarah DPC Peradi Medan akan tetap menjunjung sportivitas dalam proses pemilihan. “Kita akan meneruskan apa yang selama ini sudah dibuat di DPC Peradi Medan. Tetap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan lain sebagainya,” sebut mantan Ketua Ikadin Medan tersebut.

Sedangkan Hermansyah menambahkan, selain mengemban tugas dalam memberikan dampingan terhadap klien, pasangan  Azwir- Herman akan memperkuat kerja sama dengan jajaran penegak hukum lainnya demi memperkuat kedudukan Peradi Medan agar lebih disegani di kancah nasional.

“Kita akan menjalin kerja sama dengan semua pihak termasuk kejaksaan, kepolisian dan lain sebaginya,” kata Hermansyah.

Lebih lanjut, pria yang juga tenaga ahli komisi III DPR RI ini mengajak semua advokat di Kota Medan untuk saling bergandeng tangan dan bersama – sama mewujudkan organisasi profesi tersebut sebagai rumah kedua untuk mengembangkan ilmu dan meningkatkan kepedulian atas penegakan hukum.

“Peradi adalah rumah bagi para advokat yang memiliki visi dan misi besar dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pendampingan hukum yang kita berikan. Maka, jika kami dipercaya memimpin Peradi ini, kita sepakat akan melanjutkan program kerja pengurus sebelumnya yang terbaik, dan melakukan terobosan baru,” ujar pria yang juga ketua Pabersi Sumut ini.

Hadir dalam pendaftaran tersebut advokat senior, Marasamin Ritonga. Marasamin mengatakan bahwa Azwir sangat layak menjadi Ketua DPC Medan karena sudah berpengalaman di bidangnya.

“Untuk memimpin banyaknya kepala di organisasi advokat ini kita butuh orang yang sudah berpengalaman. Dan Azwir punya itu. Apalagi dia pernah memimpin organisasi advokat yakni Ikadin Medan. Kemudian pasangan Hermansyah ada pilihan tepat. Berjiwa muda, maju, dan punya visi dsn misi besar bagi Peradi Medan,” ujar Marasamin.

Marasamin berharap, Azwir dan Hermansyah dapat nenjalankan amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab, jika nantinya terpilih menjadi Ketua DPC Peradi Medan periode 2022 – 2027. (dek)

Inalum Catat Kinerja Produksi Aluminium 243 ribu ton di 2021

KUALA TANJUNG, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (INALUM Operating) bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID mencatat kinerja produksi aluminium sebesar 243 ribu ton dengan tingkat penjualan sebesar 218 ribu ton. Komoditas aluminium dengan diversifikasi produk Ingot, Alloy dan Billet menjadi salah satu inventori strategis Grup MIND ID sekaligus menjadi andalan INALUM Operating.

Direktur Operasi dan Portofolio MIND ID, Danny Praditya mengatakan, “Di sepanjang tahun 2021, di tengah tahun kedua pandemi, Perusahaan tetap mengoptimalkan efektivitas operasional pabrik peleburan aluminium dengan menjaga seluruh rantai bisnis tetap berjalan. Mulai dari menjaga rantai pasok bahan baku hingga kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai sumber energi utama. Hasil kinerja tahun 2021 berhasil membuktikan bahwa INALUM Operating mampu melewati 2 tahun pandemi dan tetap berkontribusi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat.”

Pencapaian kinerja positif INALUM Operating didukung oleh optimalnya kinerja tiga fasilitas utama pabrik peleburan aluminium yakni Pabrik Karbon, Reduksi, dan Pencetakan. Pada tahun 2021, rata-rata operasional tungku tercatat sebanyak 458 unit dari total 510 unit atau 90% dari kapasitas terpasang di Pabrik Reduksi.

Selain pabrik peleburan, PLTA juga merupakan indikator utama pendukung kinerja operasional. Pada tahun 2021, PLTA INALUM Operating menghasilkan total energi listrik sebesar 4.041.774 MWh dengan tingkat pemakaian sebesar 4.027.118 MWh.

INALUM Operating juga mencatat surplus listrik yang didistribusikan kepada PT PLN (Persero) sebesar 41.447 MWh atau meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Penggunaan energi baru terbarukan dalam proses produksi aluminium menjadikan INALUM Operating sebagai satu-satunya pabrik peleburan yang menghasilkan emisi rendah diseluruh Grup MIND ID.

INALUM Operating terus berkomitmen meningkatkan nilai tambah produk melalui inisiatif pengembangan klaster industri aluminium nasional. Melalui anak usaha PT Indonesia Aluminium Alloy (IAA), Perusahaan akan memproduksi billet aluminium sekunder berkapasitas cetak 50.000 ton per tahun secara bertahap, serta kedepannya berbagai produk aluminium ekstrusi sebagai produk turunan.

Inisiatif peningkatan nilai tambah dari proses pengolahan aluminium ini berperan strategis untuk mengembangkan klaster industri aluminium di Indonesia dan mendukung pemenuhan kebutuhan aluminium nasional.

Di sepanjang 2021, Perusahaan terus melaksanakan kebijakan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai sehingga turut mendukung optimalnya tingkat produksi aluminium. Dengan pencapaian kinerja yang positif, Perusahaan turut mendukung kontribusi kepada negara serta masyarakat. (rel/tri)

Anggota Komisi A DPRD Sumut Minta Pengumuman 7 Nama KPID Dibatalkan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kisruh penetapan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut) berbuntut panjang. Anggota DPRD Sumut yang keberatan berencana membuat surat keberatan dan pembatalan keputusan pemilihan KPID.

Rencana ini dikemukakan Anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Meryl Rouly Saragih, Sabtu (22/1/2022) kepada wartawan. Menurut dia, penetapan tujuh nama komisioner KPID Sumut periode 2021-2022 pada Jumat (21/1/2022) tidak sah.

“Pimpinan arogansi dan langsung mengetok palu. Tanpa mempertimbangkan interupsi dari
anggota sidang saat menetapkan tujuh nama Komisioner KPID Sumut,” ujarnya.
Meryl mengungkapkan keberatannya terkait mekanisme skoring. Terlebih pimpinan rapat menentukan yang terpilih dari skoring yang tidak ada tata tertibnya.

“Mekanisme skoringnya tidak jelaskan dan tidak berdasar. Yang menentukan skoring Tenaga Ahli, tidak disaksikan oleh Anggota DPRD (Sumut). Bagaimana mekanisme skoringnya? Karena di lembar penilaian itu huruf, tapi yang keluar angka. Tidak ada disampaikan cara menghitung dan hasilnya ke anggota,” ucap dia.

Makanya, sambung Meryl, dia tidak setuju dengan mekanisme skoring fit and proper test yang menentukan pemilihan. Karena tidak disepakati mekanismenya dari awal. “Itu tidak adil. Kemudian yang hitung dan menentukan angkanya Tenaga Ahli. Memang ada kapasitasnya buat skoring?” ungkap Meryl.

Bahkan, imbuhnya, anggota rapat mau interupsi tidak disepakati pimpinan sidang. “Asal main ketok saja pimpinan sidang, tanpa hitung berapa yang setuju dan tidak. Bagaimana dia bilang musyawarah mufakat, sementara masih ada yang tidak setuju dan interupsi,” bebernya.

Ditegaskannya, setiap anggota Komisi A punya hak menyampaikan pilihan. Karenanya, sebagai anggota DPRD Komisi A Meryl mengaku punya hak menyampaikan pilihannya. “Bukan langsung ketok palu saja sama pimpinan sidang, dia pilih siapa. Ini tidak adil bagi calon KPID yang lain,” tuturnya.

Menurut dia, harusnya pimpinan menanyakan kepada anggota setuju atau tidak setuju, berdasarkan suara verbal harusnya dihitung. Karena masing-masing anggota DPRD punya hak. Lantaran tidak semua memberikan penilaian di kertas skoring waktu fit and proper test DPRD Sumut.

“Karena dari awal disepakati itu bukan tools (persyaratan) resmi. Bukan dari situ penentuannya. Tapi ternyata yang merekap nilai skoring itu Tenaga Ahli Komisi, tidak di dewan. Kan kita gak tahu dia betul atau tidak menghitung nilainya. Dari situ saja sudah salah,” ungkap dia.

Makanya, surat keberatan dan pembatalan keputusan pemilihan KPID akan segera dikirimkan. Apalagi cukup banyak saksi yang hadir dalam rapat penetapan. “Banyak wartawan yang kemarin aku minta masuk. Dan (rapat) terbuka, jadi biar transparan. Menurut kami kemarin (penetapan) tidak sah secara mekanisme sidang dan harus diulang,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, lantaran keberatan, rapat penetapan diwarnai aksi memukul, menendang dan membalikkan meja oleh anggota DPRD Sumut di Gedung Dewan Jalan Imam Bonjol, Jumat (21/1/2022) malam.

Tidak hanya di dalam rapat, wartawan juga melihat Meryl adu argumentasi dengan pimpinan rapat Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto di luar ruangan rapat. Dalam video di media sosial yang beredar, tampak Meryl Rouly Saragih dan Rudy Hermanto getol menyatakan keberatan dengan gaya kepemimpinan Hendro dalam memimpin rapat. (adz)

Airlangga: Indonesia Jadi Katalis Pemulihan Ekonomi Global

JAKARTA, SUMUTPOS.JAWAPOS.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo pada pertemuan World Economic Forum (WEF) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/1/2022).

Airlangga menyampaikan, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia yang ingin menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global saat memegang Presidensi G20.

“Bapak Presiden menyampaikan kepada seluruh negara sahabat, Indonesia berusaha menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif. Terutama pascapandemi Covid-19 berakhir,” tutur Airlangga kepada wartawan, Minggu (23/1/2022).

Menko Perekonomian menambahkan, hal itu dilakukan dengan mulai membenahi diri di berbagai sektor selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Misalnya, pemerintah tengah melakukan reformasi struktural di sektor ekonomi, perbaikan iklim bisnis, mendorong ekosistem investasi, mempermudah perizinan, serta memberi kepastian hukum dan menyalurkan insentif khusus bagi sektor investasi prioritas.

Salah satu investasi prioritas yang mendapat kemudahan di Indonesia pada masa pandemi saat ini ada di sektor kesehatan. Menurut Airlangga, Presiden Jokowi sudah menyampaikan kepada seluruh peserta WEF bahwa dunia membutuhkan solusi permanen untuk menghadapi permasalahan kesehatan.

Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia akan memperjuangkan penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia. Bentuknya bisa jadi seperti yang dilakukan IMF seperti saat ini.

Nantinya, badan ini akan memiliki tugas menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obat-obatan, serta pembelian alat kesehatan.

Airlangga menuturkan, seperti pesan Presiden, badan ini nantinya juga bakal merumuskan standar protokol kesehatan global. Antara lain, mengatur perjalanan lintas batas negara, sampai standar penerapan protokol kesehatan di seluruh negara.

“Dalam Presidensi G20 nantinya, Indonesia menilai negara maju tidak akan keberatan untuk mendukung inisiasi ini. Sebab, ketahanan kesehatan dunia ini dibutuhkan semua negara menghadapi pandemi yang mungkin bakal terjadi setelah Covid-19,” tegas Airlangga. (*)

1...2,8702,8712,872...15,838Page 2,871 of 15,838