MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mengaku masih menunggu rilis atas pengesahan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang diharapkan ada mengatur pembagian dana bagi hasil (DBH) perkebunan atau sawit.

“Ya, kita tunggu saja rilis UU yang baru. Sejauh ini saya belum berani komentar terlalu banyak,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Sumut, Ismael Parenus Sinaga, Minggu (12/12).

Ismael mengaku, di UU No 33/2014, tentang HKP ataupun UU sebelumnya, tidak mengatur perkebunan bagian dari DBH yang disalurkan ke pemerintah daerah.

“Namun dalam UU yang baru (disahkan), telah dibuka peluang bagi daerah memeroleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perkebunan yang ada di wilayahnya,” tuturnya. Sejauh ini, lanjutnya, dana transfer umum dari pusat, baru untuk DBH cukai dan tembakaun

Yakni alokasi untuk provinsi hanya sebesar 30 persen dari alokasi Rp18.562.638.000 pada Tahun Anggaran 2022 ini.

Terus Diperjuangkan

Adapun Pemprov Sumut terus memperjuangkan anggaran tersebut kembali ke Sumut, mengingat dapat dipergunakan sebagai pembangunan infrastruktur maupun fasilitas umum lainnya. Harapannya, Pemprov Sumut bisa mendapat porsi 60 persen dari total pendapatan pada sektor dimaksud.

“Selama ini sudah diperjuangkan, dan terus kami perjuangkan. Namun hingga saat ini, kami belum mendapatkan bagi hasil yang nyata,” jelas Kepala Dinas Perkebunan Sumut, Lies Handayani, pada momen peringatan Hari Perkebunan ke-64 di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, pekan lalu.

Menurutnya, perjuangan tersebut didasari atas surat yang diajukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, baru-baru ini, kepada pemerintah pusat. Kepada wartawan, dia berjanji akan memperlihatkan poin-poin penekanan terkait hal dimaksud.

Sisi lain, Lies memaparkan, dengan luas perkebunan sawit hingga 2 juta hektare di Sumut, diyakini banyak CPO atau minyak mentah yang dihasilkan dan itu memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

“DBH (perkebunan) sudah begitu lama diperjuangkan, supaya pendapatan daerah kita besar dan bisa digunakan sesuai keperluan, khususnya memperbaiki jalan dan infrastruktur lainnya,” pungkasnya. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Komite Transplantasi Nasional, melakukan visitasi ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) terkait transplantasi ginjal, akhir pekan lalu. Visitasi dilakukan bertujuan untuk menilai kelayakan rumah sakit tersebut sebagai penyelenggara transplantasi ginjal.

Hadir pada visitasi itu, jajaran Direksi RSUP HAM. Kemudian, Ketua Tim Transplantasi Ginjal RSUP HAM dr Alwi Thamrin Nasution beserta anggota, ketua divisi dari ilmu kedokteran terkait, serta jajaran manajemen rumah sakit.

Ketua Komite Transplantasi Nasional, Prof Budi Sampurna berharap, RSUP HAM segera mendapatkan penetapan sebagai penyelenggara transplantasi organ dari Kemenkes RI. Karena itu, visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan rumah sakit terakreditasi Joint Commission International ini.

“Saya rasa RSUP HAM termasuk rumah sakit besar. Yang diharapkan jadi betul-betul rumah sakit dengan pelayanan transplantasi organ, ginjal khususnya, di daerah Sumatera bagian utara, yang lebih terjamin,” ungkap Budi.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, juga menjelaskan, visitasi transplantasi ginjal tersebut, dilaksanakan dalam 3 kelompok, yakni administrasi dan manajemen SDM, teknis pelayanan, serta advokasi. Tim visitasi teknis pelayanan juga turun ke lapangan untuk mengecek alur pelayanan transplantasi ginjal di RSUP HAM.

“Hasil dari visitasi yang dilakukan, selanjutnya akan menjadi dasar penetapan penyelenggara transplantasi organ oleh Menteri Kesehatan RI,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSUP HAM, dr Zainal Safri mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan transplantasi ginjal sejak 2017. Layanan transplantasi organ ini dilaksanakan dengan supervisi dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sampai 2019, sudah 4 pasien yang menjalani transplantasi ginjal di RSUP HAM.

“Pada 2017 kami sudah mulai melakukan transplantasi ginjal. Tentu bimbingan dari RSCM selalu mendampingi kami. Kemudian, karena pandemi Covid-19, kami berhenti. Pada 2019 juga, RSUP HAM sudah sempat mengajukan (ke Kemenkes RI) untuk bisa mandiri melakukan transplantasi ginjal,” tuturnya.

Dia berharap, RSUP HAM dapat segera ditetapkan sebagai satu penyelenggara transplantasi organ, agar ke depannya bisa melakukan transplantasi ginjal secara mandiri. “Manajemen rumah sakit sudah menyatakan kesiapan, serta mempersiapkan segala kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia untuk pengembangan pelayanan tersebut,” pungkas Zainal. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, mengaku akan terus melakukan berbagai terobosan dalam upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Pasalnya di 2022, Pemko Medan menaikkan target PAD untuk BPPRD Kota Medan. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai Rp800 miliar lebih. Bila pada 2021 ini BPPRD Kota Medan ditarget meraih PAD sebesar Rp1,6 triliun lebih, maka di 2022 mendatang, BPPRD Kota Medan ditarget menghasilkan PAD sebesar Rp2,5 triliun lebih.

Plt Kepala BPPRD Kota Medan, Benny Sinomba Siregar mengatakan, kenaikkan target PAD itu sesuai arahan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution. Caranya, BPPRD Kota Medan harus bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada. Setelah dilakukan kajian atas hal itu Pemko Medan pun menilai, kenaikan target PAD tersebut masih sangat memungkinkan dan masih realistis.

Menurut Benny, ada 9 sektor yang merupakan sumber PAD di 2022, yang akan dimaksimalkan kenaikan PAD-nya. Rinciannya, Pajak Bumi Bangungunan (PBB) Rp370 miliar lebih, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp230 miliar, Pajak Hotel Rp164 miliar, Pajak Restoran Rp97 miliar, Pajak Hiburan Rp34 miliar, Parkir Rp10 miliar, Reklame Rp36 miliar, Air Bawah Tanah (ABT) Rp3 miliar, dan pajak Penerangan Jalan Rp60 miliar.

“Dari 9 sumber sektor pajak itu, diproyeksikan ada 2 sektor yang paling potensial, yakni PBB dan BPHTB. Dari sektor PBB, dinilai sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan PAD-nya,” ungkap Benny.

Lebih lanjut Benny mengatakan, hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab saat ini ada sekitar 550.000 wajib PBB di Kota Medan. Namun dari jumlah dimaksud, masih cukup banyak yang belum patuh untuk membayarkan PBB kepada Pemko Medan.

“Tingkat kepatuhan bayar PBB hanya 80 pesen, jadi tahun depan kami akan upayakan naik jadi 100 persen. Begitu juga soal jumlah wajib pajak, masih dimungkinkan untuk ditambah,” tuturnya.

Sedangkan untuk wajib pajak restoran, hotel, dan hiburan, lanjutnya, diperkirakan ada sekitar 3.000 wajib pajak. Jumlah tersebut dimungkinkan juga untuk bertambah dengan upaya memaksimalkan pendataan. Ke depan, pihaknya juga akan terus melakukan pendataan bagi fisik bangunan dan pelaku usaha untuk didaftar wajib pajak. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terkait NJOP terhadap nilai zonasi suatu bangunan yang dimungkinkan nilainya akan bertambah.

Untuk itu, Benny mengaku, akan melakukan berbagai terobosan, satu di antaranya dengan bekerja maksimal untuk melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak di semua sektor. Tujuannya, agar peningkatan PAD dapat terjadi dari semua sektor potensi pajak.

“Kami akan bekerja maksimal melakukan pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak di semua sektor. Begitu juga imbauan kepada wajib pajak agar menggunakan pembayaran pajak dengan sistem digitalisasi,” jelasnya, seraya mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi untuk mengubah mindset dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam setiap rencana pembangunan.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Medan M Afri Rizki Lubis, memberikan apresiasi kepada Pemko Medan, dalam hal ini BPPRD Kota Medan, yang menaikkan target PAD-nya sebesar Rp800 miliar lebih di 2022 nanti.

Dia meyakini, PAD Kota Medan memang masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan, sebab sejauh ini belum semua potensi PAD digali secara mendalam dari semua sektor.

“Optimisme Pemko Medan yang menaikkan target PAD BPPRD Medan di 2022 sangat pantas diberikan apresiasi. Sejujurnya, saya sepakat dengan Wali Kota Medan yang menilai, masih banyak potensi PAD di Medan yang sangat bisa untuk ditingkatkan,” ujarnya, Minggu (12/12).

Untuk itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan itu, meminta BPPRD Kota Medan untuk melakukan instruksi Wali Kota Medan agar menggali semua potensi PAD yang ada. Pasalnya selama ini, masih cukup banyak objek pajak di Kota Medan yang belum digarap secara serius. Padahal jika digali secara mendalam, objek-objek pajak tersebut dapat mendongkrak jumlah PAD Kota Medan secara signifikan.

Namun begitu, Rizki meminta agar Pemko Medan dapat melakukan penetapan pajak dengan prinsip yang adil kepada setiap pelaku usaha.

Selain PBB yang selalu menjadi sumber PAD primadona bagi Pemko Medan, sambungnya, ada beberapa sektor potensi pajak yang sangat memungkinkan untuk dimasukkan, di antaranya Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.

“Saya meyakini, Pak Wali Kota melihat geliat kebangkitan ekonomi saat ini. Status PPKM Level 2 Medan saat ini, juga membuat berbagai kegiatan sudah kembali berjalan, sektor-sektor potensi PAD pun terbuka cukup besar untuk dimaksimalkan. Maka saya sepakat dan sama optimisnya dengan Pak Wali Kota, PAD Medan pada 2022 akan naik signifikan,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berperan aktif dalam menyukseskan program Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 2021, melalui sosialisasi langsung kepada wajib pajak, Dharma Wanita Persatuan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (DWP BPPRD Sumut), turun langsung ke pasar tradisional, yakni Pasar Petisah dan Pasar Ikan Lama Medan, Jumat (10/12) lalu.

“Dengan berinteraksi langsung serta membagikan informasi relaksasi melalui media leaflet atau brosur, kami terus berupaya menyosialisasikan sembari mengajak wajib pajak untuk memanfaatkan program yang banyak memberikan keuntungan ini,” ungkap Ketua DWP BPPRD Sumut Maya Nova Fadly.

Program Relaksasi PKB dan BBNKB 2021 yang dilaksanakan sejak 25 Oktober hingga 23 Desember 2021, memberikan berbagai manfaat, seperti pembebasan pokok PKB yang tertunggak untuk tahun ketiga dan seterusnya (diskon pokok PKB), pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya (gratis BBNKB kedua), dan pembebasan denda/sanksi administrasi PKB dan BBNKB, atau gratis denda.

Program tersebut dapat dinikmati wajib pajak di seluruh sentra pelayanan Samsat di Sumut.

“Untuk pembayaran pajak tahunan atau pengesahan STNK, dapat dilakukan pada seluruh sentra pelayanan Samsat, seperti Samsat Induk, Samsat Gerai, Bus Samsat Keliling, Samsat Mall/Corner, Samsat Drive Thru, dan Samsat Saminten. Sementara untuk ganti STNK 5 tahunan dan BBNKB, hanya dapat dilakukan di Samsat Induk,” beber Maya.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh pengurus DWP BPPRD Sumut bekerja sama dengan UPT Penyuluhan BPPRD Sumut, dan UPT PPD Medan Selatan, yang dibagi menjadi 2 kelompok. (rel/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), yang digelar personel gabungan di Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (11/12) malam.

Saat menggelar Operasi Pekat tersebut, tim gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, Satpol PP, ASN, dan kepala lingkungan itu, menyasar para penghuni di beberapa hotel, penginapan, dan kos-kosan, yang berada di Kecamatan Medan Tuntungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Operasi Pekat gabungan ini, digagas oleh Kapolsek Medan Tuntungan, Ipda Christine Malahayati Simanjuntak.

“Operasi ini upaya penegakan hukum terhadap kejahatan yang tergolong Pekat di wilayah hukum Polsek Tuntungan, dengan sasaran hotel, kos-kosan, dan penginapan,” ungkap Christine, Minggu (12/12).

Menurut Christine, operasi gabungan kali ini tidak ditemukan benda yang membahayakan, seperti narkoba maupun senjata api. Pihaknya juga akan menggiatkan Operasi Pekat dalam rangka menjelang perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), serta menegakan PPKM Level 2 di Kota Medan. Operasi Pekat di beberapa lokasi ini, lanjutnya, juga dimaksudkan untuk memberi efek jera dan peringatan kepada masyarakat, agar tidak melakukan hal-hal negatif dan terlarang.

“Dalam kegiatan tersebut, kami berhasil mengamankan 14 pasangan yang bukan suami istri pada beberapa lokasi berbeda. Mereka yang diamankan tersebut, telah dilakukan pembinaan, pendataan, dan dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali,” pungkas Christine. (dwi/saz)