BALI, SUMUTPOS.CO Situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini terkendali dan berdampak terhadap perekonomian yang semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari kerja bersama yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan pembekalan dalam Apel Kasatwil Polri Tahun 2021 di Bali, Jumat (3/12), mengapresiasi dedikasi TNI dan Polri yang selama ini turut aktif dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Peran TNI dan Polri nyata dalam berbagai upaya mulai dari pemberlakukan PPKM, pendisiplinan protokol kesehatan, hingga akselerasi vaksinasi dan penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).
“Saya berterima kasih atas dedikasi terbaik yang telah diberikan Polri dalam penanganan Covid-19. Kita bekerja bersama dan bekerja keras selama hampir 2 tahun ini,” kata Menko Airlangga.
Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri. Selanjutnya, efektifitas upaya pengendalian pandemi juga sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional. Terlebih, demi mendukung daya beli masyrakat, Pemerintah mencetuskan program BT-PKLW dan Menko Airlangga mengatakan bahwa program BT-PKLW telah terealisasi 100% atas bantuan TNI dan Polri.
Meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia terkendali, Menko Airlangga berpesan bahwa ada varian baru dari Covid-19. Untuk itu, strategi penanganan hulu (pencegahan) dan hilir (penanganan) secara sistematis perlu untuk terus diperkuat, terutama di sisi hulu, agar varian baru ini tidak sampai masuk dan menyebar di Indonesia. Koordinasi dengan perangkat desa/RT/RW dan satgas Covid-19 di daerah masing-masing juga harus terus ditingkatkan.
Dalam rangka pembatasan mobilitas pada Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 mendatang, Menko Airlangga mengatakan bahwa peran TNI dan Polri sangatlah penting. “Pembatasan tetap dilakukan dengan cara yang terukur dan memperhatikan kegiatan ekonomi masih tetap bisa berjalan,” kata Menko Airlangga.
Begitu juga dalam Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga mengharapkan peran Polri mendukung penyelenggaraan tersebut, apalagi Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang membawa kepentingan negara-negara berkembang lainnya dalam forum tersebut. Manfaat dari Presidensi G20 Indonesia begitu besar yaitu meningkatkan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun, menambah PDB Nasional Rp7,4 triliun, melibatkan 33 ribu UMKM, dan penambahan penyerapan tenaga kerja serta manfaat ekonomi lebih dari 1,5 s.d 2 kali lipat dibanding acara Annual Meeting IMF-World Bank pada 2018.
“Bantuan pengamanan dari TNI dan Polri pada Presidensi G20 sangat krusial guna memastikan kelancaran acara dan menunjukkan kesuksesan Indonesia pada dunia,” pungkas Menko Airlngga. (ltg/fsr/*)
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemenuhan ketersediaan pasokan kedelai untuk bahan baku tempe dan tahu menjadi fokus pemerintah menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan mengungkapkan Pemerintah telah berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mengantisipasi kebutuhan kedelai dengan memperkirakan jumlah saat panen dan kualitas di negara produsen.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan.
“Pasokan kedelai dari negara eksportir cukup baik. Saat ini negara produsen tengah memasuki masa panen, sehingga kami optimis pasokan kedelai akan cukup hingga kuartal pertama 2022,” kata Oke di Jakarta, hari ini, Jumat (3/12).
Oke menyampaikan, berdasarkan Chicago Board of Trade (CBOT), harga kedelai dunia pada akhir November 2021 sekitar USD 12,17/bushels atau setara USD 446/ton. Harga ini turun dibanding awal Juni 2021 yang tercatat sebesar USD 15,42/bushels setara USD 566/ton. Dengan kondisi tersebut, maka landed price diperkirakan berada pada kisaran Rp 7.695/kg dan di tingkat importir sebesar Rp 8.378/kg.
“Dengan kondisi panen di negara produsen yang cukup baik, diperkirakan harga kedelai dunia akan relatif stabil. Untuk itu, diharapkan para pelaku usaha dapat bekerja sama dalam menjaga kelancaran pasokan kedelai ke pengrajin tahu dan tempe,” lanjut Oke.
Oke memperkirakan, dengan kondisi harga kedelai saat ini, harga tempe akan berada di kisaran Rp10.129/kg, lebih rendah dari pertengahan Juni sekitar Rp17.000/kg. Sementara harga tahu akan berada di kisaran Rp605/potong, sedikit turun dibanding sebelumnya sebesar Rp700/potong.
Oke berharap, panen kedelai negara produsen dapat memacu gairah pengrajin tahu dan tempe untuk tetap melakukan produksi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
“Kemendag terus konsisten memantau perkembangan harga dan pasokan kedelai untuk memenuhi kebutuhan produksi pengrajin tahu dan tempe nasional. Untuk itu, masyarakat tidak perlu merasa khawatir atas ketersediaan tahu dan tempe sebagai alternatif sumber protein dengan harga terjangkau, khususnya periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022,” pungkas Oke . (*/sih)
BALI, SUMUTPOS.CO – SUMUT POS. CO – Indonesia termasuk salah satu negara yang diakui dunia atas keberhasilannya dalam melewati tantangan demi tantangan di masa pandemi dalam upaya pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kemunculan varian baru Covid-19 menjadi tantangan baru dalam penanganan pandemi global, Indonesia tetap mewaspadai hal tersebut dengan terus memantau perkembangan yang ada.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari lima negara yang termasuk dalam level 1 pandemi Covid-19 menurut WHO. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi negara Indonesia yakni bagaimana Indonesia bisa mengendalikan pandemi, dan investasi merupakan motor penggerak ekonomi Indonesia, baik investasi untuk UMKM maupun untuk pelaku usaha besar. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas KADIN Indonesia) di Bali, Jumat (3/12).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional turut hadir dan menyampaikan bahwa dari segi kesehatan, untuk mengantisipasi kemunculan varian baru Covid-19, Omicron, Pemerintah telah mengambil langkah yakni dengan membatasi perjalanan 11 negara di Afrika. Selain itu, kebijakan dalam negeri tentang jumlah karantina juga telah ditingkatkan dan Pemerintah mendorong vaksinasi yang ditargetkan pada Q1 tahun 2022 untuk 208 juta sasaran telah selesai menerima vaksinasi secara lengkap.
“Per 2 Desember 2021, vaksinasi dosis 1 telah mencapai 67,65% atau 140,9 juta dosis, dan vaksinasi dosis ke-2 telah mencapai 46,73% atau 97,3 juta dosis. Mulai Januari tahun 2022, Pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis ketiga,” ungkap Menko Airlangga.
Dari sisi ekonomi, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah mengedepankan kebijakan fiskal yang fleksibel, adaptif, dan responsif. Hal tersebut telah diterapkan melalui penyesuaian dan realokasi program PEN baik tahun 2020, 2021, dan berlanjut di tahun 2022. Hingga 26 November, realisasi PEN telah mencapai 67,4% dari total alokasi sebesar Rp744,77 triliun.
Pemerintah juga telah memberikan fasilitas bagi penanaman modal berupa tax holiday untuk memberikan kemudahan berusaha bagi industri pionir. Realisasi investasi oleh para penerima fasilitas tax holiday hingga tengah tahun ini telah mencapai Rp385,8 triliun dari jumlah rencana investasi sebesar Rp716,6 triliun. Lokasi investasi tersebar di 22 provinsi dengan 6 kelompok industri mulai dari infrastruktur ekonomi, industri logam dasar hingga ekonomi digital.
Saat ini, berbagai indikator utama ekonomi nasional telah menunjukkan tren positif. Indeks Keyakinan Konsumen pada Oktober tercatat sebesar 113,4 menunjukkan pulihnya kepercayaan dari sisi demand dan PMI Manufaktur yang berada pada zona ekspansif menunjukkan perbaikan di sisi supply. Investasi hingga Q3 tahun 2021 juga meningkat, dimana realisasinya telah mencapai Rp659 triliun atau meningkat 7,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Sementara itu, adanya investasi di Indonesia saat ini juga mampu menciptakan lebih dari 900 ribu lapangan kerja. Untuk itu, besaran investasi yang telah dicapai tahun ini akan ditingkatkan lagi targetnya menjadi 1.200 triliun rupiah.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa hingga bulan Oktober 2021, Cadangan Devisa dan Neraca Perdagangan Indonesia relatif terus meningkat sejak 2019. “Dari sisi ekonomi, Indonesia juga memiliki keseimbangan eksternal dan internal yang kuat. Cadangan devisa kita dan nilai ekspor Indonesia tertinggi dalam sejarah. Hal ini didukung surplus neraca perdagangan secara kumulatif yang mencatatkan kenaikan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan harga komoditas global yang kemudian meningkatkan penerimaan APBN,” tutur Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa KADIN Indonesia memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Untuk itu, KADIN Indonesia diharapkan dapat terus melanjutkan dan memperkuat perannya, termasuk dalam mensukseskan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Bertemakan “Recover together, Recover stronger”, Indonesia mendorong pemulihan ekonomi global yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dalam Presidensi G-20 akan ada 3 hal yang akan menjadi fokus utama Indonesia yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.
“KADIN Indonesia sebagai organisasi tuan rumah Business20 (B20) diharapkan dapat mendukung kerja sama lintas batas dan mengupayakan langkah inovatif. Kita berharap kegiatan ini bisa mendorong transformasi ekonomi, dan KADIN Indonesia jadi pelopor agar target peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua MPR RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Provinsi Bali, dan Ketua Umum KADIN beserta seluruh jajaran KADIN Indonesia. (ltg/fsr/*)
Kuncie dan Fita yang merupakan dua aplikasi dari Telkomsel berhasil meraih penghargaan dalam ajang Google Play Awards 2021 dengan predikat Best for Personal Growth untuk Kuncie dan Best Hidden Gems untuk Fita. Informasi lebih lanjut mengenai penghargaan ini dapat diakses melalui blog.google/products/google-play/google-plays-best-of-2021/.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dua aplikasi besutan Telkomsel, yakni Kuncie dan Fita, berhasil meraih penghargaan dalam ajang Google Play Awards 2021. Mengutip rilis yang disampaikan oleh Google Play, sama seperti di tahun sebelumnya, aplikasi yang berfokus pada personal growth sangat diminati pada tahun 2021, dan aplikasi Kuncie yang juga memiliki fokus pada pengembangan potensi setiap talenta di Indonesia melalui pembelajaran maupun pengembangan keterampilan di berbagai bidang, berhasil meraih yang terbaik di kategori Best for Personal Growth. Sedangkan Fita, sebagai aplikasi yang dapat membantu masyarakat membangun kebiasaan baik, mendorong masyarakat untuk dapat menerapkan hidup lebih sehat, dinobatkan sebagai Best Hidden Gems.
Kuncie dan Fita yang merupakan dua aplikasi dari Telkomsel berhasil meraih penghargaan dalam ajang Google Play Awards 2021 dengan predikat Best for Personal Growth untuk Kuncie dan Best Hidden Gems untuk Fita. Informasi lebih lanjut mengenai penghargaan ini dapat diakses melalui blog.google/products/google-play/google-plays-best-of-2021/.
Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi atas pencapaian Kuncie dan Fita dalam ajang Google Play Awards 2021 ini. Walau belum genap setahun kedua aplikasi tersebut dihadirkan, namun sambutan khususnya dari pengguna OS Android sudah semakin meningkat. Hal ini akan menjadi salah satu pendorong bagi kami sebagai digital ecosystem enabler membuka lebih banyak peluang kemajuan bagi masyarakat, melalui pemanfaatan solusi berbasis teknologi digital. Pencapaian ini juga merupakan hasil dari komitmen Telkomsel dalam mengembangkan dan memperluas portofolio di bisnis digital, sesuai dengan peta jalan transformasi sebagai leadingdigital telecommunications company.”
Head of Operations Kuncie Hendra Saputra menambahkan, “Pencapaian ini menjadi penyemangat bagi tim Kuncie untuk terus membuka lebih banyak pintu peluang bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kemampuan diri sesuai minat mereka. Bagi kami, salah satu bukti keberhasilan yang nyata adalah dampak langsung yang dirasakan oleh para pembelajar yang sudah dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan. Di Kuncie, kami bersama kurang lebih 100 mentor pilihan yang terdedikasi mencoba menghadirkan lebih dari 1000 pembelajaran dalam format yang mudah dan praktis untuk diikuti, agar dapat diimplementasikan secara nyata oleh para pengguna Kuncie.”
Pada Juli 2021, Telkomsel meluncurkan Kuncie, sebuah platform yang dapat meningkatkan keterampilan talenta-talenta di Indonesia dengan belajar langsung dari para praktisi dan ahli di bidangnya. Hingga saat ini, Kuncie telah diunduh lebih dari satu juta kali di Google Play Store, dengan pertumbuhan pengguna aktif rata-rata 45.5% sejak pertama kali diluncurkan, dan menduduki Top-3 aplikasi edukasi di Google Play Store Indonesia.
Chief Executive Officer Fita Reynazran Royono menjelaskan, “Aplikasi Fita sejak awal dibentuk memiliki visi membantu masyarakat dalam membangun kebiasaan baik agar tercipta hidup lebih sehat. Tingginya antusiasme terhadap Fita, menandakan bahwa kepedulian masyarakat akan hidup sehat terus semakin meningkat. Kami pun menyadari, perjalanan membangun ekosistem kesehatan lengkap dalam sebuah aplikasi masih panjang. Untuk itu, pengembangan produk yang mengedepankan teknologi akan menjadi fokus utama kami di awal 2022 nanti. Kami berharap seluruh fitur yang kami sajikan bisa memberi dampak yang bermanfaat, dan Fita menjadi the go-to-app sekaligus partner masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatannya.”
Untuk aplikasi Fita sendiri, secara resmi telah diperkenalkan Telkomsel sejak November 2021, dengan keunggulan localized content seputar kesehatan, nutrisi, dan berbagai program olahraga yang telah dikurasi oleh certified coach. Saat ini, Fita telah berhasil menduduki peringkat pertama pada kategori Health & Fitness, menandai satu-satunya aplikasi kesehatan lokal di Top 10 Health & Fitness di Google Play Store, yang kini telah diunduh lebih dari 500 ribu kali, dengan pertumbuhan pengguna aktif hingga 10 kali lipat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
“Kehadiran Kuncie dan Fita merupakan beberapa wujud nyata keseriusan Telkomsel untuk mengembangkan digital trifecta perusahaan yang berfokus pada customer-centricity. Dengan kekuatan digital connectivity yang dimiliki saat ini, kami juga akan terus mengembangkan beragam platform dan layanan digital, yang semakin memperkuat ekosistem digital di Indonesia, terutama melalui pemanfaatan solusi layanan digital berbasis edu-tech, health-tech, dan financial-tech,” pungkas Hendri.
Google Play Awards sendiri merupakan ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan Google Play sebagai bentuk appresiasi atas kontribusi positif seluruh platform aplikasi dan games yang berada dalam ekosistem platform Google Play. Tahun ini, Google Play Awards memperluas penghargaan untuk aplikasi dan game di tablet, ditambah aplikasi di Wear OS dan Google TV. Informasi lebih lanjut mengenai pengumuman Kuncie dan Fita sebagai pemenang penghargaan Google Play Awards 2021 dapat diakses melalui blog.google/products/google-play/google-plays-best-of-2021/.
UMRAH:
Umat Muslim mengitari Kakbah di Kota Mekah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu. Saat ini, jamaah umrah Indonesia, khususnya Sumut, belum dapat berangkat ke Tanah Suci karena masih terganjal visa yang masih dalam status inactive.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus (FKPPIU-PIHK) Sumatera Utara (Sumut), Bob Syafrizal Nasution belum bisa memastikan ribuan calon jamaah umrah asal Sumut diberangkatkan ke Tanah Suci. Pasalnya, para jamaah terganjal visa yang belum online di Arab Saudi. “Rencana sudah bisa diberangkatkan, tapi sampai sekarang visa belum online juga dari Saudi,” ujar Bob saat dihubungi Sumut Pos, Kamis (2/12).
UMRAH:
Umat Muslim mengitari Kakbah di Kota Mekah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu. Saat ini, jamaah umrah Indonesia, khususnya Sumut, belum dapat berangkat ke Tanah Suci karena masih terganjal visa yang masih dalam status inactive.
Menurutnya, masalah ini terjadi dikarenakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI, masih tarik-menarik dalam mengambil keputusan. Padahal menurutnya, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah memberikan lampu hijau. “Kalau antusias masyarakat ini, sudah tak sabar mau berangkat ni. Tapi bagaimana mau dibilang, sampai sekarang belum bisa juga berangkat, karena visa belum online,” katanya.
Seharusnya, kata Bob, per tanggal 2 Desember 2021, para pengusaha travel awalnya diberangkatkan untuk melakukan survey. Namun hal itu urung terlaksana, dikarenakan terkendala masalah visa. “Rencana melakukan survey dulu, tapi visanya belum terbuka. Ikatan perjanjian antar negara belum tau kita kan. Kalau antara kita (jamaah) sudah siap saja kita terbang,” tuturnya.
Untuk hal lainnya, seperti adanya pembengkakan ongkos umroh, menurut Bob tidak terlalu dipersoalkan jamaah. “Jamaah oke-oke aja asal berangkat. Cuma karantina saja sebagian (jamaah), yang jadi masalah. Ada yang minta dua hari saja. Itulah masih tarik-menarik,” jelasnya,
Dia berharap, pemerintah segera menyelesaikan masalah visa ini, agar dalam bulan Desember ini, jamaah bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. “Kalau bisa penerbangan buka lah untuk bulan ini. Karna penerbangan kan sudah siap-siap, sudah menawar-nawarkan cuma nunggu hasil visa juga. Pihak sana juga memhubungi kita, ngasi harga kamar, harga bus, katering untuk jamaah. Tapi menunggu visa juga. Mudah-mudahan bulan jamaah bisa berangkat lah,” pungkasnya.
Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur juga membenarkan, pemberangkatan jamaah umrah masih terkendala visa yang hingga saat ini masih dalam status Inactive. “Perlu diketahui kondisi sekarang saat ini baru diizinkan penerbangan langsung sedangkan umrahnya belum, karena sistem visanya masih di blok.Kita berharap dalam waktu dekat bisa dibuka sehingga proses pengajuan bisa dijalankan,” kata Firman.
Hal ini dibenarkan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Eko Hartono bahwa e-visa umrah belum terintegrasi dengan data-data pada aplikasi pedulilindungi terutama pembacaan sertifikat vaksin. “Memang benar di aplikasi e-visa sekarang, waktu mengisi untuk register aplikasi itu harus mencantumkan jenis vaksin yang kita pakai masalahnya pada saat kita memilih vaksinnya Sinovac atau Sinopharm itu belum bisa masuk muter-muter terus,” ujar Eko.
Padahal menurutnya, tim teknis antara kementerian kesehatan Indonesia dan Saudi terus berbicara mengenai hal ini. Namun hingga kini belum terintegrasi. “Benar, memang belum bisa masuk jamaah kita, wong visanya saja belum kebuka. Jadi harus menunggu integrasi antara tawakalna dan pedulilindungi. E-visa ini belum bisa menerima data-data dari pedulilindungi sehingga sertifikat vaksin nya belum bisa masuk ke e-visa untuk umrah.” ungkapnya.
Omicron Tak Pengaruhi Kebijakan Umrah
Satu kasus varian baru Covid-19 Omicron terkonfirmasi di Arab Saudi. Dikutip dari CNN disebutkan Otoritas Arab Saudi mengumumkan kasus ini terdeteksi pada seseorang yang baru tiba dari Afrika.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengharapkan jika terkonfirmasinya kasus itu tak akan mengganggu rencana perjalanan umrah dari Indonesia.
Pasalnya, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah diizinkan untuk melakukan penerbangan langsung ke Arab Saudir. “Status suspend pelarangan penerbangan langsung kita dicabut hari ini dan umrah dibuka kembali,” katanya.
Firman menjelaskan, otoritas Arab Saudi memang memiliki kewenangan penuh terkait penentuan negara-negara mana saja yang bisa masuk ke wilayahnya. Indonesia di mata Arab Saudi adalah salah satu negara yang mampu menangani pandemi Covid-19. “Pandemi di Indonesia mulai melandai karena kita bisa mengatasi masalah ini. Kita harap Indonesia bisa terus mempertahankan. Kita juga akan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas Arab Saudi,” jelas dia.
Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menegaskan, kemunculan varian baru virus Covid-19, Omicron tidak memengaruhi kebijakan umrah. “Terkait kemunculan varian baru di Saudi, sampai saat ini belum memengaruhi terhadap kebijakan umrah,”kata Endang dalam pesan tertulisnya, Kamis,(2/12).
Berdasarkan informasi, Endang Jumali mengatakan sudah ada satu kasus warga Arab Saudi yang terinfeksi virus Omicron seusai pulang dari Afrika Utara. “Info kemarin sudah terdeteksi satu kasus dari warga yang datang dari Afrika Utara,” ujar dia.
Arab Saudi hingga kini masih melakukan suspend perjalanan kepada tujuh negara yaitu Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, Lesotho, Eswatini. “Masih tetap yang dilakukan suspend terhadap 7 negara Afrika selatan,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan Terdeteksinya varian Omicron ini terjadi setelah otoritas Saudi mengakhiri larangan perjalanan langsung dari beberapa negara, dengan kerajaan ini terus melonggarkan pembatasan perjalanan terkait Corona.
Para pelancong dari enam negara, yakni India, Mesir, Pakistan, Indonesia, Brasil dan Vietnam, sekarang bisa masuk ke wilayah Saudi tanpa harus menghabiskan 14 hari di luar negara-negara tersebut sebelum masuk tiba di Saudi. (man/idx/dtc/mnc)
RAKOR: Wagubsu Musa Rajekshah bersama Menko Marves Luhut Paniatan usai Rakor pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas diJakarta. Rabu (1/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wagub Sumut Musa Rajekshah, menyampaikan perkembangan berbagai sektor di Danau Toba kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat dalam melengkapi fasilitas, mulai rumah sakit, infrastruktur jalan, hingga even bertaraf internasional yang akan digelar, diantaranya Danau Toba Rally 2021.
RAKOR: Wagubsu Musa Rajekshah bersama Menko Marves Luhut Paniatan usai Rakor pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas diJakarta. Rabu (1/12).
MENURUT Wagubsu yang karib disapa Ijeck ini, Danau Toba magnetnya memang sudah ada. Kalau ditambah even lagi pasti bisa menarik wisatawan lebih banyak. “Saat ini, kami sudah mulai tanggal 11-12 nanti, ada Danau Toba Rally. Dulu pernah juga tahun 1996-1997 Rally kejuaraan dunia dibuat, tapi tahun 1998 hilang karena ada krisis moneter. Target kami, 2023 bisa buat kejuaraan rally dunia lagi dan mohon dukungannya,” kata Ijeck kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (1/12).
Track yang dipakai, lanjut Ijeck, berada di kawasan Aek Nauli. Menjadi even berkelas dunia, dibutuhkan fasilitas di antaranya fasilitas rumah sakit dan infrastruktur jalan. “Dahulu rally dunia kendalanya juga ada di rumah sakit dan beberapa hal lainnya. Jadi kami berharap, kalau bisa tidak hanya di Porsea rumah sakit dibangun, karena di kawasan Danau Toba ada tujuh kabupaten dan kalau bisa dibuat juga rumah sakit di Samosir dan Parapat agar tidak jauh ke Porsea,” usulnya.
Ijeck pun mengucapkan terima kasih, karena pemerintah pusat akan membangun pelabuhan kapal di kawasan Sigapiton. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah memajukan Sumut melalui Danau Toba,” ujarnya.
Selain rumah sakit, Ijeck juga berharap, beban pembangunan infrastruktur jalan dari provinsi jatuh ke nasional. “Kalau boleh, kita bebankan jalan provinsi ada 3.000 km lebih, dialihkan ke nasional,” harapnya.
Sementara itu, untuk keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dulu mencapai 15.732 lokasi, kini hanya tinggal 9.022 lagi. Pemerintah terus berusaha mengatur KJA tersebut demi keseimbangan ekosistem dan kualitas air Danau Toba.
Dalam rapat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di lima DPSP tersebut, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Budi menuturkan, Presiden Joko Widodo mengarahkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan wisata terus dikebut meski di tengah pandemi. Sehingga, ketika kondisi sudah kembali normal, kawasan tersebut sudah siap menampung pengunjung. “Dengan adanya dukungan infrastruktur transportasi, dapat memberikan kemudahan bagi mereka para wisatawan yang berkunjung di lima destinasi wisata tersebut,” kata Budi.
Pada tahun 2022, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp442,7 miliar untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi di 5 DPSP. Tahun sebelumnya di 2021, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp856,7 miliar.
Anggaran tahun 2022 lebih kecil, dikarenakan beberapa kegiatan/proyek telah diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021. “Dengan alokasi anggaran di tahun 2022, diharapkan dapat melengkapi apa yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya,” ucap Budi.
Di sisi lain, dukungan Kemenhub terhadap sektor pariwisata yaitu untuk mengoptimalkan konektivitas nasional dari dan menuju ke destinasi wisata melalui sejumlah pembangunan, yakni peningkatan kapasitas terminal penumpang pesawat udara, perpanjangan runway, penambahan rute internasional dan domestik, penyediaan jaringan infrastruktur KA, pembangunan pelabuhan laut, sungai dan danau, serta meningkatkan keselamatan jalan dengan penyediaan fasilitas keselamatan jalan.
Adapun sejumlah infrastruktur transportasi yang telah dibangun di 5 DPSP, yaitu di Danau Toba, pembangunan dan pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, peningkatan jalur KA Aras Kabu-Siantar, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan Kawasan Danau Toba, pembangunan transportasi danau sungai penyeberangan, pengadaan jaringan trayek angkutan (7 trayek + 15 bus).
Sementara, Menko Marves Luhut B Panjaitan yang memimpin rakor itu mengatakan, saat ini sudah ada platform untuk memantau pengembangan lima DPSP tersebut. Platform ini akan membantu pemerintah dalam mempercepat pengembangan lima DPSP. “Kami sudah membuat satu platform di mana kita bisa mengevaluasi setiap progres project yang dibuat di tempat masing-masing,” kata Luhut.
Rakornas ini merupakan rakornas kedua sejak 2020 dengan mengangkat tema komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pariwisata dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Beberapa isu yang dibicarakan adalah terkait terpusatnya lokasi wisata yang dikunjungi mancanegara, serta pengelolaan lokasi wisata di Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Hadir dalam rapat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi , Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.(gus)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sudah menandatangani penetapan UMK tahun 2022 untuk 22 kabupaten/kota (UMK) se-Sumatera Utara. Penetapan UMK tersebut, merupakan usulan dan penetapan yang disampaikan bupati dan wali kota masing-masing daerah tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Sumut, Baharuddin Siagian menjelaskan, penetapan UMK itu, sudah disampaikan kembali kepada masing-masing Pemkab dan Pemko tersebut. “UMK tahun 2022 untuk 22 kabupaten/kota sudah ditandatangani Pak Gubernur,” kata Baharuddin kepada wartawan, Kamis (22/12).
Menurutnya, kenaikan tertinggi adalah UMK Kota Medan sebesar Rp Rp40.778,08 atau 1,22 persen. Dengan itu, UMK Medan tahun 2022 dari Rp3.222.556 menjadi Rp3.370.645,08. Sementara, UMK dengan kenaikan terkecil yakni Kota Sibolga sebesar Rp2.826,50 (0,09 persen) atau menjadi Rp3.006.826,50.
Sementara, ada enam daerah yang tidak menaikkan UMK untuk tahun depan, yakni Deliserdang Rp3.188.592,42, Serdangbedagai Rp2.869.292, Langkat Rp2.711.000, Batubara Rp3.191.570,99, Tapanuli Selatan Rp2.903.042,34, dan Tapanuli Tengah Rp2.830.884,32.
Baharuddin juga mengungkapkan, ada 6 kabupaten yang tidak mengusulkan UMK 2022. Alasannya, berdasarkan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku, nilai UMK-nya berada di bawah UMP Sumut tahun 2022. Di mana diketahui, UMP Sumut 2022 sebesar Rp2.522.609,94. Adapun keenam daerah itu adalah Dairi, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Samosir, Nias Utara dan Nias Barat.
Karena tidak mengusulkan, maka keenam kabupaten itu menggunakan UMP Sumut 2022 sebagai UMK yang berlaku untuk tahun 2022. “Jadi UMK mereka di 2022 adalah sama dengan nilai UMP Sumut 2022,” sebut Baharuddin.
Lebih lanjut Bahar menyebutkan, UMK 2022 untuk 5 kabupaten/kota, sejauh ini belum diteken Gubernur. Namun 3 daerah yaitu Simalungun, Madina, dan Tanjungbalai baru saja menyampaikan usulan UMK 2022.
Kesepakatan Bersama
Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, pengesahan UMK Medan 2022 didasari pada proses musyawarah Dewan Pengupahan Kota (Depeko) yang sudah ditetapkan. “UMK Medan sudah diketuk dan disahkan naik sekitar 1,22 persen. Kalau secara nilai ini di atas UMP (0,93 persen) yang sudah disahkan kemarin oleh Pemerintah Provinsi,” kata Bobby, Kamis (2/12).
Menurutnya, penetapan UMK tidak dilakukan secara sepihak, melainkan dengan melibatkan tiga pihak terkait yakni pemerintah, pengusaha dan serikat buruh yang tergabung di dalam dewan pengupahan. Untuk itu, Bobby mempertegas jika hasil nilai kenaikan UMK Medan 2022 merupakan hasil kesepakatan bersama.
“Itukan hasil diskusi tentunya, hasil diskusi, bukan pemko pengennya segini itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi, namun itu kesepakatan bersama. Jadi jangan bilang Pemko mau sekian, para serikat sekian, yang penting ini adalah kesepakatan dari Pemerintah Kota Medan dan serikat pekerja. Hasilnya seperti itu, kenaikannya 1,22 persen,” ujarnya.
Menurut Bobby, kesepakatan yang diambil sudah sesuai dengan aturan, yakni sama atau lebih tinggi dari UMP. “Sehingga, diambil keputusan dari hasil pembahasan bersama perwakilan itu. Kita putuskan UMK Medan naik sebesar 1,22 persen atau sebesar Rp40.778,08,” katanya.
Menurut Bobby, keputusan tersebut telah diambil dengan pertimbangan yang matang. Meskipun begitu Bobby mengakui, jika para buruh sebelumnya meminta agar UMK Medan naik sebesar 10 persen. Permintaan buruh tersebut pun telah menjadi masukan saat pembahasan terkait penetapan upah. Namun dalam hasil rapat pembahasan terakhir, UMK Medan final dinaikkan 1,22 persen.
“Kalau yang demo kemarin banyak yang menuntut UMP, bahkan yang demo kemarin ada sebagian minta di sebagian wilayah Deli Serdang, kan enggak mungkin wewenangnya ke kami, tentu kita tetap berlandaskan keputusan dewan pengupahan yang berkomunikasi dengan serikat pekerja hasilnya juga bersama kita sepakati,” pungkasnya.
Buruh Tolak UMK
Sama seperti saat penetapan UMP 2022 lalu, penetapan UMK 2022 ini juga mendapat penolakan dari elemen buruh. Seperti yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut yang menolak tegas kenaikan UMK Medan yang hanya 1,22 persen, atau sebesar Rp40.778,08. “Kami buruh di Medan sangat menyayangkan Wali Kota Medan menaikkan UMK-nya hanya 1,22 persen atau hanya naik sebesar Rp40.778,08,” kata Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada Sumut Pos, Kamis (2/12).
Willy menilai, hal ini jelas membuktikan Wali Kota Medan tidak peka terhadap kondisi kehidupan para buruh yang tingkat kebutuhannya sangat tinggi, hampir sama dengan kota metropolitan di Jakarta. “Kita jelas menolak kenaikkan UMK tersebut dan akan menggelar aksi pada 6, 7 dan 8 Desember 2021 mendatang, yang ditujukan ke Kantor Wali Kota Medan dan Kantor Gubernur Sumut. Tuntutannya agar Wali Kota dan Gubsu merevisi UMK Medan Tahun 2022,” bebernya.
Dikatakannya, buruh sudah cukup mengalah selama ini. Tahun lalu, alasan pandemi sehingga kenaikan UMK Medan juga minim dan diterima kaum buruh. “Tetapi mengapa kebijakan kepala daerah dan pemerintah pusat malah terus-menerus selalu tidak punya hati nurani? Wahai kepala daerah lihat buruhmu sudah semakin miskin. Kami menuntut kenaikan untuk UMK Medan minimal 7-10 persen. Kita sudah siapkan dasar-dasarnya nanti jika diminta,” tegasnya.
Willy juga menyikapi statemen Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, yang meminta buruh berjiwa besar menerima upah minimum provinsi (UMP) yang sudah ditetapkan Pemerintah. Menurut Willy, hal ini sangat menyakiti hati kaum buruh di Indonesia.
Apalagi, lanjut Willy, selama di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), kebijakannya justru 99 persen berpihak kepada pengusaha dan investor dengan mengatasnamakan investasi. “Di awal kepemimpinan Jokowi, upah layak bagi buruh tidak pernah terpenuhi, baik UMP atau UMK. Apalagi saat ini setelah ada UU Cipta Kerja,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan, saat baru menjabat Presiden pada 2014, Jokowi langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Normor 78 Tahun 2015, Tentang Pengupahan, di mana upah zaman Jokowi periode pertama tersebut, tidak pernah naik di atas 10 persen. Rata-rata hanya naik 5-7 persen, hanya berdasarkan hitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi saja.
PP 78 tersebut saja, lanjut Willy, sudah sangat mengebiri dan memiskinkan buruh. Padahal sebelum PP itu dikeluarkan, upah buruh Indonesia bisa tembus di atas 10-20 persen. “Kami juga dulu menolak tegas dengan aksi-aksi besar, namun lagi-lagi Jokowi tak menggubris. Bisa Bapak Bahlil bayangkan, sejak 2015, upah buruh sudah dimurahkan. Kami sudah mengalah, suara kami tidak digubris hingga Pemilu 2019,” tegasnya.
Belum lagi, dalam periode pertamanya, Jokowi juga telah memberikan kebijakan pengampunan pajak pada pengusaha pengemplang pajak yang dinamakan Tax Amnesty, dan kebijakan ekonomi lainnya untuk kemudahaan pengusaha. “Bahkan untuk bayar tunjangan hari raya (THR) buruh saja, boleh dihutang pengusaha kala itu, Menaker-nya Muhaimin Iskandar. Itu artinya, buruh terus dikalahkan dan mengalah,” bebernya.
Kemudian, sambung Willy, masuk ke periode kedua Jokowi pada 2019, baru saja dilantik, lagi-lagi dalam pidato pertamanya menyampaikan, akan menggabungkan Undang-undang untuk kemudahan investasi dan ekonomi yang disebut Omnibus Law, hingga lahirlah UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. “UU tersebut sudah jelas menghancurleburkan perjuangan pahlawan buruh yang sudah sejak zaman Belanda memperjuangkan hak dasar hak normatif kaum buruh, yaitu meliputi upah, jam kerja, jaminan sosial, perbudakan dan hak normatif lain sebagainya,” beber aktivis buruh yang juga masuk daftar 10 tokoh buruh paling vokal versi Indonesia Indicator Tahun 2021 ini.
Terkait alasan pandemi Covid 19, sebut Willy, ingat hampir 75 persen buruh di berbagai daerah di Indonesia Tahun 2021 ini tidak naik upahnya sama sekali, kalau pun sisanya yang naik tidak lebih dari 5 persen.
“Saya ambil contoh di Sumut, karena alasan pandemi demi mementingkan pengusaha, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, atas surat edaran Menaker Ida Fauziyah, yang mengatakan UMP Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020 atau tidak naik, bukan hanya UMP bahkan UMK di 32 Kabupaten/Kota di Sumut tidak mengalami kenaikan sama sekali, hanya Kota Medan yang mengalami naik 3,3 persen. Hal yang sama dialami daerah lain di Indonesia. Nah, kurang sabar apalagi buruh untuk menahan penderitaannya,” imbuhnya.
Willy juga berharap kepada Presiden Jokowi, agar terbuka pintu hatinya, dan semoga kaum buruh bersatu untuk membuat perubahaanya sendiri. “Tidak mungkin kami minta lagi Bahlil ngomong jiwa besar pengusaha, karena dia bagian dari pengusaha itu juga. Semoga Pak Jokowi dapat hidayah untuk dapat merasakan penderitaan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Jangan hanya selalu pidato atas kepentingan dunia usaha dan investasi saja. Ingat pak, kedaulatan itu ada di tangan rakyatmu, sejahterahkanlah buruhmu dan rakyat yang memilihmu kemarin, atau minimal berbuat adil lah, bukan hanya untuk pengusaha. Dan semoga ke depan seluruh buruh di Indonesia dapat bersatu untuk merubah nasibnya sendiri melalui perjuangan politik kaum buruh, yaitu merebut kekuasaan secara konstitusional,” pungkasnya. (gus/dwi)
TEMU PERS: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Plt Kadis Kominfo Abdul Aziz saat temu pers di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, baru-baru ini.DISKOMINFO SUMUT.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakatm (PPKM) level 3 jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Melalui instruksinya Nomor 188.54/50/INST/2021, Gubsu Edy Rahmayadi melarang pesta kembang api, pawai, arak-arakan dan kerumunan besar. Bahkan, alun-alun dan fasilitas umum seperti lapangan terbuka juga ditutup.
TEMU PERS: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Plt Kadis Kominfo Abdul Aziz saat temu pers di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, baru-baru ini.DISKOMINFO SUMUT.
Khusus pelaksanaan ibadah dan peringatan Natal, gereja diminta membentuk Satgas Prokes bersama dengan Satgas daerah. Pelaksanaan ibadah juga dilakukan secara offline di gereja dan daring, jumlah yang diperbolehkan offline tidak lebih 50 persen.
“Kita perlu antisipasi, karena selama ini usai hari besar terjadi kenaikan penyebaran Covid-19. Kita tentu tidak ingin kejadian seperti Agustus lalu terjadi lagi, itu akan sangat menyulitkan pemerintah dan juga masyarakat,” kata Gubernur Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (2/12).
Sesuai ketentuan PPKM level 3, maka tidak ada libur khusus selama periode Nataru, begitu juga dengan pembagian rapor anak sekolah semester 1, diimbau dilakukan pada Januari 2022. Tidak diperbolehkan untuk mudik dan dilakukan pengetatan di perbatasan.
Melalui instruksi Nomor 188.54/50/INST/2021 itu juga, Gubsu meminta kepada bupati/wali kota daerah tujuan wisata seperti Medan, Deliserdang, Binjai, Langkat, Karo, Samosir, Simalungun dan lainnya agar meningkatkan kewaspadaan. Bila terjadi kepadatan pengunjung wisata maka Pemkab/Pemko diminta untuk menerapkan pengaturan ganjil genap.
“Cuti juga tidak diperbolehkan bagi ASN, TNI, Polri, BUMD, BUMN agar menekan mobilitas masyarakat. Selain itu, kita juga perketat arus dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena ada tradisi mudik dari PMI selama Nataru. Ini berlaku terhitung 24 Desember 2021 hingga 2 Januari,” tambah Edy.
Ketentuan-ketentuan lainnya secara garis besar sesuai dengan ketentuan PPKM Level 3. Edy Rahmayadi berharap Bupati/Walikota bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh budaya berperan aktif memonitor berjalannya PPKM Level 3 selama Nataru.
“Saya harap bupati/walikota, Forkopimda tokoh agama, masyarakat aktif memonitor berjalannya ini. Kita tidak mau kecolongan yang akan memberikan dampak besar kepada kita semua karena di luar negeri penyebaran Covid-19 masih tinggi,” tegas Edy Rahmayadi.
6 Daerah di Sumut Zona Hijau
Sementara, zona hijau (tidak ada kasus) penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera Utara secara perlahan mulai meningkat. Sebelumnya, ada lima kabupaten/kota, kini telah bertambah 1 lagi sehingga jumlahnya menjadi 6 daerah. Selebihnya, 27 kabupaten/kota masih bertahan di zona kuning (risiko rendah).
Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 Pusat melalui website resminya di laman https://covid19.go.id/peta-risiko, kabupaten/kota di Sumut yang masuk zona hijau antara lain Nias Barat, Pakpak Bharat, Nias Utara, Nias Selatan, Sibolga, dan Labuhanbatu Utara (Labura). Dari 6 daerah tersebut, 1 diantaranya yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang baru masuk zona hijau dalam pekan ini. Sedangkan 5 daerah lainnya sejak minggu sebelumnya.
Penetapan status zonasi risiko penyebaran Covid-19 daerah tersebut, dihitung berdasarkan sejumlah indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan melalui epidemiologi, seperti penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya sesuai update pertanggal 28 November 2021.
Sementara itu, data terkini perkembangan Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (2/12), Sumut disebutkan kembali menambah empat kasus konfirmasi positif baru sehingga totalnya naik menjadi 106.041 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah 6 orang menjadi 103.059.
Lalu untuk kasus kematian masih tetap bertahan di angka 2.889 orang. Karena itu, melalui data tersebut, maka saat ini jumlah kasus aktif Covid-19 Sumut tinggal menyisakan 93 orang. Jumlah tersebut tentunya menurun dibanding sehari sebelumnya 95 orang.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengimbau, agar masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19, dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini telah muncul varian baru yang masuk dalam variant of concern (voc) oleh WHO, seperti Omicorn. “Memang kalau varian virus corona terus bermunculan, karena yang namanya virus termasuk Covid-19 ini akan terus bermutasi,” ujarnya.
Menurut Aris, walaupun saat ini di beberapa daerah telah terjadi penurunan kasus Covid-19 secara signifikan, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi lonjakan. Bahkan, untuk daerah yang telah ditetapkan sebagai zona hijau sekalipun bisa meningkat kasus baru positif Covid-19. “Makanya protokol kesehatan tetap harus dijaga dan tetap dimonitor oleh pemerintah. Sampai saat ini Satgas Covid-19 masih terus bekerja agar jumlah kasus tidak naik lagi,” katanya.
Guna mencegah penyebaran Covid-19 saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Aris menambahkan, pemerintah kembali menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level III secara serentak. Meskipun, ada daerah yang telah Level I ataupun Level II. (prn/ris)
BELAJAR ONLINE: Anak sekolah ikut kampanyekan perang melawan COVID-19 (Ilustrasi). Mencegah penularan Covid-19, sistim belajar secara online untuk sekolah-sekolah di Sumatera Utara, diperpanjang hingga Mei 2020. Siswa belajar dari rumah, namun bukan libur.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan, memastikan tidak ada libur semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 pada Desember ini. Pasalnya, jadwal pembagian rapor dan libur semester akan diundur hingga Januari 2022.
Ilustrasi.
Padahal sebelumnya, Disdik Medan sudah membagikan surat edaran (SE) ke setiap sekolah terkait jadwal pembagian rapor dan libur semester untuk tingkat SD dan SMP, yakni pada bulan ini, Desember 2021. “Kemarin itu memang kami ada buat dan edarkan jadwal pembagian rapor dan jadwal libur semester, yaitu Bulan Desember ini. Tapi sekarang akan diubah jadwal terima rapor dan liburnya akan digeser ke Januari nanti,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kadis Pendidikan Medan, Topan OP Ginting kepada wartawan, Kamis (2/12).
Menurut Topan, pengunduran jadwal bagi rapor dan libur semester ganjil ini, guna mendukung program pemerintah dalam mencegah mudik dan peningkatan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Topan juga mengaku, pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemenristek) soal perubahan jadwal libur semester tersebut. “Kita baru terima surat edaran dari Kemenristek soal perubahan jadwal libur semester ini,” ujarnya.
Untuk itu, terang mantan Camat Medan Tuntungan itu, pihaknya di dinas pendidikan akan segera membuat dan menyampaikan surat edaran tentang perubahan jadwal pembagian rapot dan libur semester. “Kami akan buat surat edaran barunya untuk disampaikan ke sekolah-sekolah, libur semester dan pembagian rapor akan diadakan pada Bulan Januari,” terangnya.
Topan pun mengimbau kepada seluruh sekolah tingkat SD dan SMP agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. “Kami akan terus mendukung program pemerintah pusat. Jika Kemendikbud menyatakan libur semester dan pembagian rapor ditunda, maka kita di sini juga akan lakukan hal yang sama,” katanya.
Oleh karena itu, Topan kembali memastikan bahwa sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Medan akan tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) sampai akhir 2021 ini. Namun Topan kembali mempertegas, pemerintah bukan menghapus libur semester para siswa, melainkan hanya menggeser jadwal pembagian rapor dan libur semester ganjil Tahun Ajaran 2021/2022. “Bukan tidak ada libur semester ya, tapi ditunda atau digeser ke Januari. Jadi tolong jangan salah dipahami, tetap akan ada pembagian rapor dan libur semester, tapi di Januari,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk menunda jadwal pembagian rapor dan libur semester ke Januari 2022. “Tak bisa kita pungkiri, selain libur keagamaan dan tahun baru, libur sekolah juga sangat berpotensi dalam meningkatkan mobilitas masyarakat. Apalagi saat kedua moment itu berada di saat yang sama atau berdekatan, pastinya akan berpotensi lebih besar lagi dalam meningkatkan mobilitas. Jadi saya fikir, apa yang dilakukan pemerintah untuk menunda jadwal libur semester ini sudah cukup tepat,” kata Sudari.
Mengurangi mobilitas masyarakat, lanjut Sudari, diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19. Pasalnya, angka penyebaran Covid-19 kerap meningkat usai libur panjang yang dijadikan masyarakat sebagai moment untuk bepergian. “Jadi apapun yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas dan menekan angka Penyebaran Covid-19, pasti kita dukung. Kita mau penyebaran Covid-19 in benar-benar bisa ditekan semaksimal mungkin, supaya bisa juga bisa menekan angka penyebaran Covid-19 semaksimal mungkin,” lanjutnya.
Apalagi saat ini, sebagian belahan dunia sedang berjuang melawan penyebaran mutasi Covid-19 dengan jenis Omicron. “Meskipun sampai saat ini tidak ditemukan penyebarannya di Indonesia, tapi kita tetap harus waspada. Mari kita semua sama-sama menahan diri, tetap di rumah, tidak perlu bepergian untuk hal-hal yang tidak terlalu penting,” pungkasnya. (map)
Almas Lintang saat menggelar demo menolak keberadaan LSM YDPK.(ist)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) terus memberikan dukungan terhadap PT Dairi Prima Mineral (DPM) untuk beroperasi di kampung mereka di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Almas Lintang saat menggelar demo menolak keberadaan LSM YDPK.(ist)
Hal itu, diungkapkan oleh Koordinator Almas Lintang, Sahbin Cibro dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12). Ia mengatakan berbagai aksi dan kegiatan yang berisikan penolakan terhadap kehadiran investasi di Dairi telah berlangsung sejak lama, termasuk apa yang dialami oleh PT DPM.
Salah satu lembaga yang selama ini gencar menyuarakan penolakannya terhadap PT DPM adalah Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK).
“Namun baru-baru ini masyarakat di lingkar tambang PT DPM yang tergabung dalam Almas Lintang melakukan aksi yang berisikan tuntutan agar YDPK pergi meninggalkan kampung mereka,” sebut Sahbin.
Sahbin menjelaskan bahwa aksi dilakukan masyarakat tersebut, dilatarbelakangi karena aksi provokasi yang selama ini dilakukan oleh YDPK dan LSM lainnya untuk menolak tambang PT DPM dengan mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang.
Sementara faktanya, mayoritas masyarakat mendukung keberadaan PT DPM karena mereka telah merasakan manfaat, selain itu masyarakat juga menyadari bahwa informasi yang selama ini disampaikan oleh YDPK adalah tidak benar.
Massa aksi juga menganggap YDPK dan LSM lainnya hanya mengelabui masyarakat, dimana masyarakat diprovokasi untuk menolak investasi namun disisi lain YDPK selama ini diduga telah menerima donasi dari para donaturnya yang berasal dari luar negeri.
“Ya, selama ini saya juga bertanya-tanya mengapa lembaga non-profit seperti YDPK bisa melakukan berbagai aktivitas dan program bahkan memberikan gaji kepada anggotanya. Menurut beberapa mantan kader lembaga tersebut yang pernah saya ajak diskusi, diduga YDPK memang setiap tahunnya mendapat anggaran dana yang jumlahnya cukup fantastis dari lembaga di Jerman,” ucap Sahbin.
Daya tahan gerakan tolak tambang yang dibangun oleh YDPK dan para jaringannya selama ini tentu memerlukan dana dan logistik yang tidak sedikit, sehingga kondisi ini tentu menimbulkan banyak spekulasi dan jelas merugikan masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
“Patut diduga gerakan mereka memang tidak murni mengadvokasi masyarakat. Dikhawatirkan masyarakat hanya dijadikan alat untuk pengajuan proposal mereka kepada para donaturnya,” ucap Sahbin.
Masyarakat menyampaikan bahwa perlu ada langkah tegas dari pemerintah dalam menyikapi persoalan ini agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan.
Masyarakat juga mengundang Duta Besar Jerman untuk Indonesia ke Parongil, mereka meminta agar Pemerintahan Jerman lebih memperketat pengawasan terhadap penyaluran dana-dana bantuan yang selama ini mereka kucurkan.
“Ini adalah soal keadilan ekonomi bagi masyarakat Dairi. Kami minta pemerintah untuk tegas soal ini dan memboikot para LSM tersebut. Sebetulnya kami juga sudah mengundang secara terbuka Duta Besar Jerman agar hadir ke Parongil, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang menjadi korban dari aktivitas LSM yang diduga selama ini mereka danai” tandas Sahbin.(gus)
