Home Blog Page 2893

Untuk Pembangunan Infrastruktur, Dinas PUTR Dairi Dapat DAK Rp87 Miliar

Kadis PUTR Dairi, Hotmaida Uli Butarbutar.rudy sitanggang/sumut pos.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pada tahun 2022 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) kabupaten Dairi mendapat dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp87 miliar lebih, untuk pembangunan infrastruktur.

Kepala Dinas PUTR Dairi, Hotmaida Uli Butarbutar kepada wartawan, Senin (10/1) mengatakan, DAK tahun 2022 di Dinas PUTR Dairi diplot di beberapa bidang. Untuk bidang jalan, DAK reguler sebesar Rp31 miliar lebih dan DAK penugasan sebesar Rp40,5 miliar lebih.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan hotmik, yang dibagi menjadi 10 paket kegiatan. Pada bidang perumahan sebesar Rp3,3 miliar lebih, untuk bedah rumah sebanyak 176 unit, yang dibagi di 4 daerah pemilihan.

Sementara pada bidang sumber daya air sebesar Rp2,6 miliar lebih, untuk pembangunan irigasi.

Kemudian, untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp4,3 miliar lebih dan untuk pembangunan/ peningkatan air minum sebesar Rp5,8 miliar lebih.

Hotmaida mengatakan, kegiatan/proyek yang bersumber dari DAK belum tender. “Persiapan belum final, dan masih proses penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK). Jika semuanya sudah beres, tender akan segera dilakukan,” pungkasnya. (rud/azw)

Kecelakaan Jalinsum Tebingtinggi-Siantar, Tiga Luka

EVAKUASI: Petugas Polantas Polres Tebingtinggi mengevakuasi kendaraan yang laka serta mengatur arus lalulintas.sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tiga kendaraan mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Tebingtinggi dan Pematangsiantar tepatnya di Desa Gununghataran Kilometer 87-88 Kecamatan Tebingtinggi, Sabtu (8/1) malam. Dalam kecelakaan mobil dan sepeda motor itu tiga orang mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit (RS) Pabatu.

Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Doraria Simanjuntak kendaraan yang mengalami kecelakaan itu, pikap BK 8763 WA kontra mobil minibus BB 1494 CA kontra sepeda motor BK 4407 WAB.

“Ketiga kendaraan kini sudah diamankan ke Unit Laka Lantas Polres Tebingtinggi. Sedangkan tiga penumpang yang mengalami luka sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit di Pabatu,” papar AKP Doraria Simanjuntak.

Adapun korban luka-luka, pengemudi pikap BK 8763 WA, Eka Syahputra (44) warga Desa Payalombang Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Sergai. Pengemudi mobil minibus BB 1494 CA, Herniwati (30) warga Desa Tomok Kabupaten Tobasa, dan pengendara sepeda motor BK 4407 WAB, Muhammad Qidam (22) warga Desa Batunanggar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

“Penumpang mobil pikap Ngadimin (30) dan Rudi (40) serta pengendera sepeda motor Muhammad Qidam mengalami luka luka dan dirawat dirumah sakit Pabatu,” urainya.

Kata AKP Doraria, sebelum kejadian tabrakan, mobil pikap datang dari arah Pematang Siantar menuju Kota Tebingtinggi melaju dengan kencang. Sementara dari arah berlawanan melaju minibus dan memakan badan jalan sehingga tabrakan tidak terelakan. “Pengemudi sepeda motor juga jadi korban dari lakalantas tersebut,” pungkasnya. (ian/azw)

2021 DLH Dairi Tertibkan 216 Kotak KJA

TINJAU: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kadis Lingkungan Hidup, Amper Nainggolan serta unsur Forkopimda meninjau penertiban KJA di kawasan Danau Toba tepatnya di pantai Silalahi akhir tahun 2021 lalu.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Selama tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Dairi, sudah menertibkan sebanyak 216 kotak keramba jaring apung (KJA) di kawasan Danau Toba Pantai Silalahi, Kecamatan Silahisabungan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dairi, Amper Nainggolan melalui Kepala Seksi (Kasi), Rikson Panggabean kepada wartawan, Selasa (11/1).

Diterangkan, Tahun 2021 lalu, Dinas Lingkungan Hidup, telah melakukan penertiban KJA di Pantai Silalahi dan Paropo yakni bulan April 2021 sebanyak 58 kotak dan pada bulan Desember 2021 lalu sebanyak 158 kotak.

Dan bantuan alih profesi/usaha yang diberikan kepada pemilik/pengusaha sebesar Rp5juta.

Menurut Rikson, penertiban KJA di Perairan Danau Toba tepatnya pantai Silalahi dilakukan secara bertahap.

Lanjut Rikson, data Dinas Lingkungan Hidup, ada sekitar 2.877 kotak KJA yang belum ditertibkan. DLH sudah menyurati petani KJA, agar tidak menambahkan keramba, setelah ada penertiban.

Penertiban KJA di kawasan Pantai Silalahi akan dilakukan secara bertahap, sesuai timeline dari pemerintah pusat zero KJA Desember 2023.

Sementara penertiban KJA, tahun 2022 belum ada ditampung anggaran, untuk alih profesi/usaha. (rud/azw)

Belum Ada Ketua Demokrat Sumut Terpilih, Semua Calon Diminta tak Bermanuver

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut demisioner, Herri Zulkarnain Hutajulu meminta kepada tiga calon ketua DPD Partai Demokrat Sumut yang memenuhi syarat dukungan dalam Musda IV, agar tidak bermanuver atau membuat intrik politik dengan tidak mengklaim sebagai pemenang.

“Belum ada keputusan Tim 3 DPP tentang siapa yang menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut,” kata Herri Zulkarnain Hutajulu kepada wartawan di Medan, Rabu (12/1/2022).

Herri menyebutkan, sesuai peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat, di Musda kemarin hanya menjaring calon ketua yang mendapat dukungan minimal 20 persen suara, selanjutnya diserahkan ke Tim 3 DPP untuk dipilih dengan tahapan fit and proper test. Adapun tiga calon Ketua DPD Partai Demokrat Sumut yang memenuhi syarat dukungan, yakni Lokot Nasution, Armen Simatupang, dan Tondi Roni Tua.

“Jadi hingga saat ini DPP atau Tim 3 belum memutuskan siapa yang menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Mohon kita bersabar. Apapun keputusan DPP Partai Demokrat harus kita hargai dan dukung,” kata Herri.

“Sekali lagi, mohon calon ketua menahan diri, jangan melakukan intrik politik, apalagi mengaku sudah menang dan telah menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Harap bersabar menunggu keputusan Tim 3 DPP yakni Ketum AHY, Sekjen Teuku Riefky Harsya, dan Kepala BPOKK Herman Khaeron,” ungkapnya.

Herri juga berterima kasih kepada panitia serta seluruh peserta Musda dan DPP Partai Demokrat serta para kader yang turut menyukseskan pelaksanaan Musda IV Partai Demokrat Sumut hingga berlangsung sukses. Dia pun berharap, Herri juga Musda yang sudah berjalan baik dan lancar, jangan sampai tercoreng dengan statement politik calon yang mengklaim sudah menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. “Dan saya sebagai Plt Ketua DPD PD Sumut di Musda, masih mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kondusifitas politik Partai Demokrat Sumut sampai pelantikan Ketua DPD PD Sumut yang terpilih,” tandas Herri.

Sementara, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron yang dikonfirmasi terpisah melalui pesan WhatsApp oleh wartawan, membenarkan jika Tim 3 DPP Partai Demokrat belum menentukan siapa menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Herman Khaeron berharap agar semua pihak menahan diri. “Belum. Ada tiga nama calon yang diusulkan ke Tim 3 DPP yakni Armyn Simatupang, Tondi Rony Tua, dan Lokot Nasution,” kata Herman Khaeron, Rabu (12/1/2022) siang. (adz)

MMKSI Resmikan Diler Mitsubishi Motors Ke-2 di Provinsi Aceh

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), bekerjasama dengan Sardana Group meresmikan diler baru kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Darussalam Berlian Motor, di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh pada 12 Januari 2022.

Acara peresmian diler Mitsubishi Darussalam Berlian Motor – Nagan Raya diselenggarakan secara virtual dan dihadiri oleh Naoya Nakamura selaku President Director PT MMKSI serta Henry Katio, President Director Sardana Group. Diler Mitsubishi Darussalam Berlian Motor – Nagan Raya menjadi diler resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors pertama di Kabupaten Nagan Raya, ke-2 di Provinsi Aceh, dan ke-159 di Indonesia. Dealer ini merupakan diler dengan fasilitas 3S untuk mendukung layanan Sales, Service, dan Spareparts.

“Komitmen Mitsubishi Motors untuk selalu memberikan produk dan layanan terbaik serta inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dibuktikan dengan terus bertambahnya jaringan diler resmi Mitsubishi Motors di Indonesia, bahkan hingga provinsi terujung di Indonesia. Pengembangan jaringan diler resmi Mitsubishi dan seluruh peningkatan layanan dilakukan guna menjangkau dan mempermudah konsumen dalam mendapatkan layanan pada keseluruhan proses kepemilikan kendaraan Mitsubishi Motors baik dari sisi penjualan dan purna jual, dengan rasa tenang dan nyaman,” ungkap Naoya Nakamura, President Director PT MMKSI.

Diler Mitsubishi Darussalam Berlian Motor – Nagan Raya terletak di area strategis untuk memudahkan konsumen yang berdomisili jauh dari Ibukota Provinsi Aceh dalam mendapatkan layanan, serta memiliki potensi untuk pertumbuhan pasar kendaraan penumpang dan niaga ringan, yang didukung oleh sektor usaha. Masyarakat Aceh telah familiar dan mempercayakan pilihannya pada lini kendaraan niaga ringan Mitsubishi Motors seperti L300 dan Triton untuk mendukung sektor usaha, yang dibuktikan dengan perolehan posisi pemimpin pasar. Selain itu model kendaraan penumpang Mitsubishi Motors kini juga menjadi pilihan masyarakat, terutama model Xpander dan Xpander Cross.

Diler Mitsubishi Darussalam Berlian Motor – Nagan Raya beralamat di Jl. Meulaboh – Tapak Tuan No.800, Kel. Ujung Faitha, Kec. Kuala Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dengan waktu operasional Senin – Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB, Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB dan Sabtu pukul 08.00 – 14.00. Konsumen dapat menghubungi Diler Mitsubishi Darussalam Berlian Motor – Nagan Raya dan melakukan Service Booking melalui nomer telepon 0821-5070-4355, untuk mempermudah rencana kegiatan perawatan kendaraan.

Dengan luas bangunan 2.526 m2 yang terdiri dari area penjualan dan showroom, sebesar 528 m2  dan 998 m2 untuk area bengkel resmi dan workshop¸dan gudang suku cadang yang dilengkapi dengan 2 stall Mitsubishi Quick Pit, 6 general stall, 1 inspection line, dengan total kapasitas service hingga 16 kendaraan per hari. Kehadiran diler Mitsubishi Darussalam Berlian Motor – Nagan Raya diharapkan dapat lebih dekat dan menjangkau konsumen, serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan produk dan layanan penjualan hingga purna jual, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan Mitsubishi Motors di Indonesia terutama wilayah Aceh.

Promo Pembukaan Diler

Diler Mitsubishi Darussalam Berlian Motor – Nagan Raya memberikan promo diskon untuk perawatan kendaraan dan pembelian suku cadang sebesar 10% pada periode pembukaan diler. 1

1– Syarat dan ketentuan berlaku

 

OTR Pricelist Mitsubishi Motors di Provinsi Aceh (Januari 2022)

Model Varian Harga On the Road (Rp)
New Pajero Sport2 New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×4 AT 710.500.000
New Pajero Sport Dakar Ultimate 4×2 AT 655.500.000
New Pajero Sport Dakar 4×2 AT 605.500.000
New Pajero Sport Exceed 4×2 AT 555.000.000
New Pajero Sport Exceed 4×2 MT 543.000.000
New Pajero Sport GLX 4×4 MT 560.500.000
New Xpander Cross3 New Xpander Cross CVT Premium Package 328.500.000
New Xpander Cross CVT 318.000.000
New Xpander Cross MT 304.000.000
Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition  (Limited) MY21 Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition AT 318.950.000
New Xpander3 Ultimate CVT 309.000.000
Sport CVT 307.000.000
Sport MT 294.500.000
Exceed CVT 283.500.000
Exceed MT 275.000.000
GLS CVT 271.000.000
CLS MT 261.500.000
Xpander Rockford Fosgate Black Edition  (Limited) MY21 Xpander Rockford Fosgate Black Edition AT 295.600.000
Xpander Rockford Fosgate Black Edition MT 285.700.000
Eclipse Cross Eclipse Cross Ultimate AT (Red Diamond) 510.100.000
Eclipse Cross Ultimate AT (Silk White) 508.100.000
Eclipse Cross Ultimate AT (Amethyst Black) 505.100.000
Outlander PHEV 2.4L
Triton Triton D-Cab Ultimate 4×4 AT 529.350.000
Triton D-Cab Exceed 4×4 MT 507.700.000
Triton D-Cab GLS 4×4 MT 462.400.000
Triton D-Cab HDX 4×4 MT 448.500.000
Triton Single-Cab HDX 4×4 MT 400.500.000
Triton Single-Cab GLX 4×2 MT 277.000.000
L300 L300 Pick-Up Standard MT 232.000.000
L300 Pick-Up Flat Bed MT 232.500.000
L300 Cab-Chassis MT 229.000.000

2 – Tambahan Rp 3.000.000 untuk warna putih

3 – Tambahan Rp 1.500.000 untuk warna putih (kecuali edisi Rockfrod Fosgate)

 

 

Wagubsu Dapat Dukungan Kembangkan Bukit Lawang, Tangkahan serta Jalur ke Karo

BINCANG: Wagubsu Musa Rajekshah berbincang dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Rumah Dinas Menteri LHK, Jakarta, Senin (10/1). DISKOMINFO SUMUT FOR SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) untuk kembali mendorong kemajuan ekonomi Sumut. Selain Danau Toba, pemerintah fokus pada pengembangan destinasi wisata Bukit Lawang – Tangkahan dan Kabupaten Karo.

Sebagai komitmen dalam pembangunan sektor pariwisata ini, Pemprov Sumut melalui Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Musa Rajekshah didampingi Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar yang didampingi Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno di Rumah Dinas Menteri LHK, Jakarta, Senin (10/1) kemarin.

Pada pertemuan tersebut, Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah menyampaikan, pihaknya menemui Menteri LHK membicarakan beberapa hal berkaitan dengan hutan di Sumut, terutama hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Kawasan Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan dan perkembangan kawasan hutan lainnya di Sumut. “Pertemuan tadi membicarakan beberapa hal berkaitan dengan hutan di Sumut terutama menunjang pariwisata Bukit Lawang dan Tangkahan yang menawarkan konsep wisata konservasi dan alam (ekowisata) hingga pembukaan jalur alternatif Karo,” ujar Ijeck.

Selain itu, Global Climate Fund Indonesia juga menjadi bahan perbincangan dalam pertemuan tersebut, TNGL dengan kekayaan sumber daya alamnya memiliki potensi serapan dan simpanan karbon yang cukup besar. Pemprov Sumut berkomitmen untuk menjaga wilayah Hutan Primer seperti yang diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian LHK. “Sumut juga akan memulai konsesi oksigen yang kita hasilkan dari Hutan Gunung Leuser yang saat ini sudah dicetuskan melalui Paris Agreement yang tertuang pada Perpres 98 tahun 2021,” ujarnya.

Terkait Bukit Lawang dan Tangkahan, lanjut Ijeck, pihaknya meminta dukungan terkait pengaktifan konservasi Orang Utan khususnya di Bukit Lawang yang sudah lama tidak beroperasi. Hal ini pun, kata Ijeck langsung disetujui oleh Menteri Siti Nurbaya. “Alhamdulillah, disetujui Bu Menteri, untuk mengaktifkan kembali penangkaran orang utan yang ada di Tangkahan dan Bukit Lawang. Pola kerjasamanya nanti akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, terkait Tahura, Ijeck meminta izin karena rencana pembangunan jalan alternatif Medan – Berastagi melewati Simpang Tuntungan – Kutalimbaru – Sembaikan sepanjang 16.257 meter dan lebar ± 15 meter melewati Tahura Bukit Barisan. “Kita meminta izin ke Ibu Menteri LHK untuk dapat memberikan persetujuan pembangunan jalan yang melewati Tahura sepanjang± 16.257 meter dan lebar± 15 meter,” ujar Ijeck sembari mengatakan jalur alternatif lainnya ke Kabupaten Karo ada di Deliserdang melalui Rumah Liang di Kecamatan STM Hulu – Barusjahe.

Lanjut Ijeck, Ia berharap apa yang telah disampaikan ke Menteri LHK khususnya dalam pengembangan Bukit Lawang dan Tangkahan bisa terealisasi. Setelah Langkat, Pemprov Sumut akan melanjutkan pembangunan wisata di Kabupaten Karo dan juga Kepulauan Nias serta daerah lainnya. “Kita akan lanjutkan pengembangan destinasi pariwisata di Karo, Nias dan daerah lainnya. Semua akan dilakukan bertahap, mohon doa dan dukungannya untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara,” tandasnya.(gus)

Bersamaan dengan Pemilu dan Pilkada Serentak, PON 2024 Berpotensi Ditunda

BERKUNJUNG: Gubernur Aceh Nova Iriansyah berbinjang dengan Gubsu Edy Rahmayadi saat berkunjung ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (11/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh tahun 2024 berpotensi ditunda. Selain faktor PON XX Papua yang diundur setahun karena pandemi Covid-19, ada juga faktor lain yakni agenda politik Pemilu serentak 2024.

“Kami menduga, karena adanya Pilkada, Pileg, dan Pilpres, apa mungkin PON XXI tetap digelar di 2024? Jangan-jangan bergeser juga nanti,” kata Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada wartawan, usai berkunjung ke Kantor Gubernur Sumatera Utara dan bertemu Gubsu Edy Rahmayadi, Selasa (11/1).

Nova mengaku, Pemprov Aceh sudah melakukan persiapan hingga akhir tahun 2023 mendatang. Dengan begitu, dia yakin Provinsi Sumut dan Aceh akan siap melaksanakan even olahraga terbesar di Tanah Air ini. “Kita gak tahu pasti, apakah PON 2024 akan bergeser setahun atau tidak,” tutur Nova.

Namun menurut Nova, pertemuan dengan Gubsu itu tidak terlalu spesifik membicarakan tentangn

persiapan PON XXI tahun 2024. Menurut politisi Partai Demokrat ini, pertemuannya dengan mantan Pangkostrad itu hanya silaturahim biasa. “Sebenarnya ini silaturahim biasa. Setiap ada kesempatan, saya dengan senior Pak Gubernur Sumut, selalu diskusi. Jadi tidak spesifik masalah PON. Masalah PON, saya pikir sudah mengalir seperti apa adanya, KONI yang urus,” ungkapnya.

Nova mengaku, ia ingin mengajak Gubsu Edy Rahmayadi dan masyarakat Sumut, untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Sabang. “Pak Gubsu ini, kan ada jejak sejarahnya di Sabang. Saya mau mengundang beliau main ke Sabang. Supaya nanti orang-orang Sumut bisa banyak mengenal Sabang,” sebutnya.

Secara umum, sebut Nova, pertemuan dirinya dengan Gubsu Edy Rahmayadi, membahas potensi yang dimiliki kedua provinsi.”Secara umum kita berharap, hubungan Aceh dan Sumut terus meningkatkan,” tandasnya.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga mengamini pernyataan Nova Iriansyah. Edy mengatakan, pertemuan itu lebih membicarakan banyak hal di luar PON 2024. “Kita sampaikan, tidak secara khusus bicara PON. Kita bicara ekonomi, sosial budaya, adat istiadat. Kita kan tetangga yang dekat, orang Sumatera Utara banyak di Aceh. Begirtu juga orang Aceh banyak di Sumatera Utara. Silaturahim setiap saat dilakukan, kami diskusi, banyak yang bisa dimanfaatkan, di semua bidang,” pungkasnya.

 

Gubsu Diminta Fokus PON 2024

Sementara, puluhan massa tergabung dalam kelompok Mahasiswa Peduli Olahraga Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa (11/1) siang. Mereka meminta Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi untuk fokus dalam persiapan pelaksanaan PON XXI Tahun 2024.

“Sangat diharapkan Bapak Gubernur mengambil langkah tegas dan sigap dalam untuk mempersiapkan atlet-atlet sumut yang nantinya akan mengikuti pertandingan sejumlah cabang olahraga (Cabor),” kata kordinator aksi, R Habibi Daulay dalam orasinya.

Habibi mengungkapkan, pihaknya sangat berharap Sumut menorehkan prestasi dan masuk 5 besar pada PON Sumut-Aceh mendatang. Untuk itu, massa menuntut Edy Rahmayadi selaku pemimpin tertinggi di Sumut untuk dapat persiapan para atlet. Tentunya, harus seiring dengan kesigapan dan ketekunan para pelatihnya. “Kami dorong bapak gubernur untuk secara ketat menseleksi para pelatihnya juga. Jangan rekrut pelatih yang cengeng,” kata Habibi dengan tegas.

Untuk meningkatkan prestasi para atlet di Sumut. Habibi mengatakan, Edy Rahmayadi harus mengevaluasi kinerja kepengurusan KONI. Karena, dianggap telah gagal meraih prestasi di PON Papua XX beberapa waktu lalu.Sumut hanya meraih 10 medali emas, 22 perak dan 23 perunggu. “Prestasi itu menurun dibanding PON 2016 di Bandung, Jawa Barat. Padahal dana yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Sumut Sudah cukup signifikan dengan jumlah Rp 60 Miliar,” kata Habibi.

Habibi mengatakan pihaknya tentunya turut mendukung Indonesia Khususnya Sumatera Utara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Demi terwujudnya Sumut Yang Bermartabat. “Kami berharap anggaran yang digelontorkan ke KONI Sumut terlihat lah hasilnya,” ungkap Habibi.

Disinggung soal pelatih cengeng dengan kaitan Pelatih Biliar Sumut, Khairuddin Aritonang alias Coki yang sempat menangis saat Konferensi pers terkait polemik jewer. Habibi membantahnya, karena mereka berharap Gubernur Sumut melalui KONI Sumut yang mampu mengukir prestasi untuk PON Tahun 2024.

“Ya, maksud dari cengeng itu. Kami meminta kepada Gubernur untuk merekrut pelatih yang berkompeten dalam bidang olahraga dan jangan olahraga di politisasi,” sebut Habibi kepada wartawan, usai menggelar aksi.(gus)

Sumut Kekurangan Stok Vaksin untuk Anak

SAPA SISWA: Presiden Joko Widodo menyapa siswa SD yang sedang antre sebelum divaksin, beberapa hari lalu. Presiden Jokowi memastikan hari ini dimulainya vaksinasi booster untuk masyarakat secara gratis.

SUMUTPOS.CO – VAKSINASI Covid-19 dosis satu pada anak usia 6-11 tahun telah dilakukan sejumlah daerah di Sumatera Utara (Sumut). Dari 33 kabupaten/kota, 27 diantaranya telah melaksanakan dengan total capaian sementara ini 10,6 persen (per 8 Januari 2022). Namun, vaksinasi kelompok anak tersebut mengalami kendala, karena masih kekurangan ketersediaan vaksin.

Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumut dr Nora Violita Nasution menyebutkan, sasaran anak di Sumut yang akan divaksin 1.616.233 jiwa. Dari jumlah sasaran tersebut, artinya butuh 3.232.466 dosis untuk dua kali vaksin. Namun, sampai saat ini vaksin yang baru diterima 162.120 dosisn

“Vaksin yang ada saat ini adalah Sinovac untuk dosis dua (umum), yang sebelumnya dikirim hampir 1 juta dosis dan sudah distribusikan. Vaksin tersebut ternyata banyak digunakan untuk vaksinasi anak karena kita belum mendapat alokasi yang seharusnya untuk vaksinasi anak. Kemudian, kita sudah terima 162.120 dosis vaksin tetapi untuk alokasi 9 kabupaten/kota,” kata Nora dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun secara virtual, Selasa (11/1).

Nora mengaku, sebanyak 548.240 dosis akan dikirim dari Kemenkes yang diperkirakan tiba dalam minggu ini. Akan tetapi, informasinya yang akan dikirim itu vaksinnya saja, tidak beserta dengan (jarum suntik) ADS (Auto Disable Syringe). “Jadi ini yang sedang kami komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan agar vaksin dikirim bersamaan dengan ADS-nya,” ujar dia.

Ia melanjutkan, sisa kekurangannya lagi sekitar 2.522.106 dosis, Dinas Kesehatan Sumut sudah mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan sejak 20 Desember 2021. “Terkait persoalan alokasi vaksin ini, kepala Dinas Kesehatan Sumut mengawal surat permohonan vaksin yang dibutuhkan untuk vaksinasi anak. Bahkan, kemungkinan akan terbang ke Jakarta untuk memfasilitasinya,” tandas Nora.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, vaksinasi anak kelompok usia tersebut sudah dimulai serentak sejak 14 Desember 2021 di beberapa provinsi, termasuk di Sumatera Utara. Ada 9 kabupaten/kota di Sumut yang masuk pada tahap awal, yakni Tapanuli Utara, Samosir, Humbahas, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Toba, Pematangsiantar dan Sibolga.

Kemudian, per tanggal 8 Januari 2022 bertambah 18 kabupaten/kota yang sudah lulus persyaratan untuk vaksinasi anak. Antara lain, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara, Nias, Padang Lawas Utara, Sergai, Binjai, Asahan, Tanjung Balai, Tapanuli Tengah, Madina, Tapanuli Selatan, Simalungun, Langkat, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Tebing Tinggi. “Totalnya saat ini sudah 27 kabupaten/kota di Sumut yang dapat melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Cakupan vaksinasi anak sebesar 10,6 persen dosis 1 (per 8 Januari 2022),” kata Aris, Senin (10/1).

Aris menjelaskan, syarat vaksinasi anak usia 6-11 tahun boleh dilakukan untuk suatu wilayah kabupaten/kota, yaitu apabila capaian vaksinasi dosis 1 umum sudah 70 persen. Kemudian, angka vaksinasi lansia sudah 60 persen. “Tujuan vaksinasi anak ini untuk mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang terinfeksi Covid-19. Selain itu, mencegah penularan ke keluarga dekatnya yang belum mendapatkan vaksinasi, mendukung pembelajaran tatap muka, dan mempercepat tercapainya herd immunity (kekebalan komunitas),” terangnya.

Target Tinggal 3 Persen Lagi

Sementara, Pemko Medan terus mengejar Vaksinasi Covid-19, khususnya bagi masyarakat dengan kategori lanjut usia (lansia). Pasalnya hingga saat ini, vaksinasi lansia belum mencapai 60 persen. Kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Taufik Ririansyah mengatakan, pihaknya sedang terus mengejar target vaksinasi Lansia tersebut. Ia bahkan mengklaim, jika upaya dan kerja keras tersebut telah membuhkan hasil yang positif. Pasalnya saat ini, angka Vaksinasi Covid-19 di Kota Medan naik cukup signifikan.

Dikatakan Taufik, hanya dalam waktu satu pekan, angka vaksinasi Lansia di Kota Medan meningkat hingga 3 persen lebih. Dengan demikian, target vaksinasi lansia di Kota Medan tinggal sekitar 3 persen lagi. “Pekan lalu angka vaksinasi Lansia kita di angka 53 persen lebih. Tapi per hari ini (kemarin), tadi pagi sekitar Pukul 9.00 WIB, angka vaksinasi Lansia kita sudah di angka 56,87 persen atau naik 3 persen lebih dalam satu minggu. Sore ini angkanya pasti sudah naik lagi dan kita harapkan terus begitu. Untuk kategori lansia itu termasuk cepat, karena cukup banyak kendala dalam melakukan Vaksinasi Lansia ini,” ungkap dr Taufik.

Hal itu bisa tercapai, kata Taufik, berkat kerja keras dan kolaborasi Pemko Medan dengan berbagai pihak, termasuk dengan TNI/Polri dan juga perangkat pemerintah di tingkat Camat, Lurah. Tak cuma itu, para tenaga kesehatan (nakes) di Kota Medan juga diminta untuk lebih aktif dan gencar dalam melakukan Vaksinasi Lansia. “Bagi yang tidak bisa ke lokasi vaksinasi karena tidak ada yang mengantar atau mendampingi, kita jemput. Kalau tidak mau pergi ke lokasi vaksinasi, kita beri solusi lain, yaitu kita vaksin di rumahnya. Kita door to door. Secara persuasif kita sampaikan manfaatnya dan Alhamdulillah berjalan efektif,” ujarnya.

Untuk itu, Taufik pun mengaku optimis jika target vaksinasi yang hanya tinggal 3,13 persen itu dapat terealisasi dalam minggu ini juga. Bahkan ia mengaku yakin, jika target 60 persen itu dapat tercapai dalam 3 hari ke depan. “InsyaAllah, doakan saja. Kita optimis ini bisa tercapai dalam 3 hari ini, dalam minggu ini juga. Ini sedang terus kita kejar sesuai instruksi Pak Wali,” katanya.

Taufik juga menegaskan, usai target Vaksinasi Lansia dapat terealisasi di minggu ini, maka Pemko Medan akan langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan Vaksinasi anak usia 6 sampai 11 Tahun. “Supaya kita bisa cepat melaksanakan vaksinasi anak juga. Kalau vaksinasi lansia sudah capai target, kita bisa langsung melaksanakan vaksinasi anak juga secepatnya. Ini sedang kita persiapkan supaya anak-anak juga bisa sekolah tatap muka 100 persen,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Sudari ST memberikan apresiasi kepada Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan yang telah bekerja keras dalam mengejar target Vaksinasi Lansia di Kota Medan. Ia berharap, target 60 persen itu memang benar-benar bisa terwujud dalam minggu ini. “Karena vaksinasi lansia kita ini sudah lama sebenarnya, tapi belum capai target juga. Kita lihat Kadis Kesehatan saat ini mau bekerja lebih keras, hasilnya nampak. Ya kita berharap target Vaksinasi Lantai ini benar-benar bisa tercapai di minggu ini juga,” sebutnya.

Pun demikian, Sudari meminta Dinas Kesehatan untuk mulai berkoordinasu dengan Dinas Pendidikan Kota Medan dan sebaliknya. Pasalnya, Pemko Medan sudah harus mempersiapkan diri untuk melakukan Vaksinasi Anak dalam waktu dekat. Ia meminta, Pemko Medan harus memastikan terlebih dahulu terkait data siswa yang akan divaksinasi dan kesiapan sekolah serta siswa dalam melakukan vaksinasi.

“Jangan nanti disaat kita mau menggelar vaksinasi anak, justru disitu sibuknya. Dari sekarang siapkan datanya, berapa anak yang mau divaksin, dimana saja lokasi vaksinnya, bagaimana kesiapan pihak sekolah, dan banyak hal lainnya. Dan yang paling penting, dari sekarang Dinkes dan Disdik sudah harus melakukan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi anak kepada siswa dan orangtuanya siswa,” pungkasnya. (ris/map)

 

Pengamat Sebut Helicopter Eye DPP Demokrat Tajam, tak Mungkin PO Dicederai

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Sumut telah selesai digelar, Senin (10/1/2022) lalu. Kini, proses pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Ada tiga nama yang memenuhi syarat yakni H Armyn Simatupang, Lokot Nasution dan Tondi Roni Tua menjadi calon ketua dan akan mengikuti fit and proper test yang akan dilakukan Tim 3 DPP Partai Demokrat, terdiri dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sekretaris Jenderal T Riefky Harsya, dan Ketua BPOKK Herman Khaeron.

Siapa dari ketiga nama itu yang akan menjadi Ketua DPD Demokrat Sumut, Tim 3 lah yang akan memutuskan. Hal itu sesuai Peraturan Organisasi (PO) Nomor PO/02/DPP-PD/V/2021 yang secara substantif juga menggariskan ketentuan pelaksanaan musyawarah yang teratur, tertib, dan santun, sesuai etika Partai Demokrat yang bersih, cerdas, dan santun.

Namun, sebelum tahapan fit and proper test itu berjalan, ada salah satu kubu calon yang telah mengklaim kemenangan dan bereuforia. Ini terlihat dari video yang sempat beredar di media sosial. Bahkan dalam kegiatan tersebut, terlihat keberadaan sejumlah pengurus DPP.

Memang, saat Musda digelar, cukup banyak pengurus DPP yang hadir. Di antaranya, Sekretaris Majelis Tinggi Andi Alfian Mallarangeng beserta istri, Ketua Dewan Kehormatan Hinca Panjaitan, Ketua BPOKK Herman Khaeron, Wasekjend Andi Timo Pangeran, Waskjend Renanda Bachtiar, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, dan lain-lainnya.

Menurut informasi, setidaknya ada 50 orang pengurus DPP yang hadir. Sampai-sampai AHY dalam sambutan pembukaan Musda menyebutkan, kantor DPP Partai Demokrat sepi, karena banyak pengurus yang turun ke Medan untuk menghadiri Musda Demokrat Sumut.

Pengamat sosial politik Shohibul Anshor Siregar yang dimintai wartawan tanggapannya atas dinamika yang terjadi pada Musda DPD Partai Demokrat Sumut, menyebut klaim kemenangan dan euforia kemenangan yang ditunjukkan salah satu kubu tidak lebih dari sekedar sebuah pressure kepada Tim 3 DPP, dan dua calon pesaingnya.

“Bisa jadi itu sebuah pressure agar tim 3 DPP untuk memprioritaskan dirinya ditetapkan sebagai Ketua DPD. Sementara dua kandidat pesaingnya, menjadi teropini sudah kalah dan tak lagi optimal berjuang di tahapan fit and proper test. Persoalannya, ini Sumut Pak. Di sini tidak laku tekanan-tekanan seperti itu,” kata Shohibul, Rabu (12/1).

Namun terlepas dari dinamika yang muncul itu, Shohibul sangat yakin DPP Partai Demokrat dipastikan dapat benar-benar menegakkan prosedural dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. “Jangan sampai prosedural dicederai. Momentum yang ada saat ini jangan disia-siakan. AHY sebagai Ketum harus bening melihat dinamika yang terjadi di Musda Demokrat Sumut,” ujarnya lagi.

Menurut Shohibul, sebenarnya berbagai situasi dan kondisi internal maupun eksternal yang telah dihadapi Partai Demokrat akhir-akhir ini, telah menyadarkan partai berlambang Mercy ini untuk mengantisipasi masalah-masalah yang potensial terjadi ke depan. “Hal itu sangat masuk akal, karena setelah berhasil lolos dari ancaman serius dari kekuatan politik yang melekat pada tubuh rezim, Demokrat ingin kuat dan memenuhi syarat teknis dan moral untuk beroleh apa yang seharusnya diraihnya pada pemilu 2024 mendatang. Partai Demokrat pun tak ingin beroleh kesan publik sebagai tak mampu menegakkan disiplin dan demokrasi yang luhur secara internal,” ujar Shohibul.

Dia memberi contoh, penerbitan peraturan organisasi (PO) yang baru tentang penyelenggaraan musyawarah pergantian pengurus provinsi, kabupaten/kota dan penunjukan ketua dewan pimpinan anak cabang, ranting dan anak ranting. Diketahui, musyawarah organisasi dan bahkan kongres atau muktamar kerap melahirkan konflik serius dalam semua partai. Karenanya, dengan penerbitan PO Nomor PO/02/DPP-PD/V/2021 secara substantif menggariskan ketentuan pelaksanaan musyawarah yang teratur, tertib dan santun sesuai etika PD yang bersih, cerdas dan santun.

Shohibul menilai, adanya ketentuan tentang otoritas DPP untuk menentukan ketua terpilih di antara tiga calon yang dihasilkan dalam Musda Demokrat Sumut melalui fit and proper test yang dilakukan ketua umum, Sekjen, dan Kepala BPOKK, kemungkinan menunjukkan antisipasi atas terjadinya dua hal.

Pertama, bahwa “helicopter eye” DPP tentu lebih tajam dan luas sehingga putusannya bisa berbeda dengan aspirasi formal yang lahir dalam musda. Kedua, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya berbagai praktik penyimpangan dalam prosedur dan ketentuan yang sejatinya tak boleh dilanggar.

“Meski pun tercatat ada konflik yang mendorong insiden pembakaran atribut partai sebagai rentetan ketidakpuasan keputusan tentang pemenang Musda di sebuah daerah, namun secara keseluruhan PO ini dengan jelas memiliki cara jitu menghindari konflik berkepanjangan di daerah yang disebabkan pro dan kontra tentang pelaksanaan prosedur dan hasil Musda dengan memboyong penyelesaiannya ke DPP,” sebut Shohibul.

Dosen UMSU inipun mengingatkan, Partai Demokrat pernah mencatat prestasi dalam Pemilu yang dianggap sebagai fenomena tsunami politik di Indonesia. Karenanya, Demokrat harus bertekad untuk me-rewind prestasi itu. Tetapi jika masyarakat ragu atas penghayatan dan praktik demokrasi yang dijalankan secara internal dalam partai ini, tentu saja itu akan sulit dan memunculkan resistensi.

Dikatakannya, gangguan serius seperti KLB Deliserdang dan rentetan kejadian yang mengikutinya telah menghasilkan kesan simpatik kepada kepemimpinan Ketum AHY dan seluruh kader yang menunjukkan kesetiaan, militansi dan cara perlawanannya yang santun.
Dengan latar belakang itu, Shohibul yang juga dikenal sebagai kolumnis di salah satu media besar di Kota Medan tak yakin seorang AHY membiarkan di dalam partainya terjadi pencederaan nilai-nilai demokrasi yang diagungkan oleh masyarakat luas di tengah praktik oligarki yang melahirkan kecemasan publik seperti saat ini. (adz)

Dimulai Hari Ini, Vaksin Booster Gratis

Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Jokowi memastikan, vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk masyarakat Indonesia dimulai hari ini, Rabu (12/1), dan diberikan secara gratis alias tanpa pungutan biaya. Namun untuk Sumut, masih 11 kabupaten/kota saja yang diperbolehkan melaksanakan vaksinasi booster diantaranya Kota Medan, Kabupaten Toba, Samosir, Pakpak Barat dan Dairi.

“Saya lupa nama-nama kabupaten/kotanya. Tapi pastinya, apabila di kabupaten/kota yang masyarakatnya vaksin pertama sudah 70 persen dan vaksin kedua sudah 60 persen, maka itu sudah bisa dilaksanakan untuk kegiatan vaksinasi booster ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, drg Ismail Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (11/1).

Namun untuk pelaksanaannya, jelas Ismail, sejauh ini pihaknya masih mengadakan rapat. Sehingga untuk pelaksanaan teknisnya masih belum dikerahkan. “Jadi tadi kita baru dapat informasi dari Kemenkes dan ini baru ikut rapat zoom, direncanakan kita untuk kick off. Jadi untuk pelaksanaan, besoklah kita umumkan ya, karena mau dirapatkan dengan Gubernur terlebih dahulu,” sebutnya.

Begitu juga untuk jumlah vaksin booster, sambung Ismail, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga masih belum mengirimkan vaksinnya ke Sumut. “Jumlah dosis vaksinasi ini baru mau dirapatkan, untuk vaksinnya juga belum kita terima sebab untuk vaksin anak juga masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumut yang belum bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Ismail menuturkan, untuk syarat vaksinasi booster ini berbeda dengan vaksinasi anak. Syaratnya hanya dua, yakni vaksinasi dosis I sudah mencapai 60 persen dan dosis II sudah mencapai 70 persen. “Jadi jumlah dosis vaksin lansia tidak menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan vaksinasi booster ini,” timpalnya.

Ismail juga menyatakan, bagi 11 Kabupaten/Kota tersebut sudah diizinkan untuk vaksinasi booster. Namun untuk sementara, vaksin yang digunakan adalah stok vaksin yang sedang tersedia di Sumut. “Sembari menunggu vaksin dari Kemenkes, kita akan gunakan vaksin yang ada dulu. Jadi tidak ada yang menyetok vaksin dan vaksin pun tidak ada terbuang atau melewati kadaluarsanya,” paparnya.

Kendati begitu, tambahnya, untuk syarat, teknis, tempat dan lokasi pelaksanaan vaksinasi akan diumumkan esok hari, Selasa (12/1). “Nanti kita koordinasi dengan Gubernur dan besok akan kami kabarkan untuk prosedur dan persyaratan pelaksanaan vaksinasi booster ini,” tandasnya.

Cek di PeduliLindungi

Masyarakat yang termasuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi PeduliLindungi. “Tiket tersebut dapat digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat pada waktu yang sudah ditentukan,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Widyawati lewat keterangan tertulis, Selasa (11/1).

Melalui website, masyarakat bisa mengunjungi pedulilindungi.id dan mengecek status dan tiket vaksinasi dengan memasukkan ‘Nama Lengkap’ dan ‘NIK’ lalu klik periksa. Jika melalui aplikasi PeduliLindungi, masyarakat bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

– Buka aplikasi PeduliLindungi

– Masuk dengan akun yang terdaftar

– Klik menu ‘Profil’ dan pilih ‘Status Vaksinasi & Hasil Tes Covid-19’

– Status dan jadwal vaksinasi booster akan muncul di akun

– Untuk cek tiket vaksin, masuk ke menu ‘Riwayat dan Tiket Vaksin’

Vaksin booster gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia serta diperuntukkan bagi yang berusia 18 tahun ke atas dan telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua dalam jangka waktu minimal 6 bulan. Kelompok prioritas penerima vaksin booster adalah orang lanjut usia (lansia) dan penderita masalah sistem imun/kekebalan (immunocompromized).

Jika termasuk kelompok prioritas namun belum mendapatkan tiket dan jadwal vaksinasi booster di aplikasi PeduliLindungi, ujar Widya, masyarakat bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat. Masyarakat bisa membawa KTP dan surat bukti vaksinasi dosis 1 dan 2.

“Oleh karena vaksinasi menjadi syarat beraktivitas di ruang publik dan sudah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi, pastikan untuk tidak menggunakan NIK dan nomor handphone milik orang lain saat mendaftar vaksinasi booster untuk menghindari kendala administrasi di kemudian hari,” ujar Widyawati ihwal vaksin booster.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk masyarakat Indonesia diberikan gratis. Jokowi memastikan vaksinasi booster akan dimulai besok, Rabu (12/1). “Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. karena sekali lagi keselamatan rakyat yang utama,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara seperti dikutip dari akun Youtube Setkab, Selasa (11/1). Menurut Jokowi, vaksinasi booster akan diprioritaskan untuk usia 60 tahun ke atas dan kelompok rentan. “Upaya ini penting meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus covid yang terus bermutasi,” ujar Jokowi.

Syarat penerima vaksin dosis ketiga yakni telah menerima suntikan dosis kedua paling tidak 6 bulan sebelumnya. “Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya,” ujar Jokowi.

Sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), vaksin booster akan diberikan ke penduduk usia di atas 18 tahun. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, syarat lain penerima vaksin dosis ketiga adalah tinggal di kabupaten/kota yang telah mencatatkan capaian vaksinasi dosis pertama 70 persen dan 60 persen untuk dosis kedua.

Dengan kriteria tersebut, Budi mengungkap, ada 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi syarat untuk menggelar vaksinasi dosis ketiga. Lalu, ada lebih dari 20 juta penduduk yang memenuhi kriteria penerima vaksin booster. “Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” kata Budi dalam konferensi pers daring, Senin (3/1/2022). Budi memperkirakan, setidaknya dibutuhkan 230 juta dosis vaksin untuk program vaksinasi ini.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelumnya mengungkapkan alasan mengapa pemberian vaksin Covid-19 dosis lanjutan atau booster perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut titer antibodi yang didapatkan warga pasca vaksinasi terpantau mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan suntikan antigen baru melalui vaksinasi booster untuk memberikan perlindungan tambahan.

“Data imunogenisitas dari pengamatan hasil uji klinik dari semua vaksin Covid-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang significantly menurun sampai di bawah 30 persen, terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap,” kata Penny.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mencatat sejauh ini kasus varian Omicron di Indonesia telah mencapai 414 kasus. Kendati mayoritas imported case atau berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, namun 50 kasus di antaranya merupakan kasus transmisi lokal. “Puncak kasus sekitar minggu pertama atau kedua Februari 2022,” kata Nadia, Selasa (11/1).

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Alexander K Ginting menilai, saat ini kenaikan kasus harian virus corona di Indonesia belum menunjukkan gelombang menuju puncak. Alex lantas meminta pemerintah daerah sigap melakukan micro lockdown apabila ditemukan klaster transmisi komunitas di lingkungannya. (ris/jpc/dth/cnn)

 

1...2,8922,8932,894...15,836Page 2,893 of 15,836