31 C
Medan
Sunday, January 25, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2902

Satreskrim Polres Binjai Ungkap 9 Sepeda Motor Tanpa Surat: Masyarakat Silahkan Datang Bawa Dokumen

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, diharap datang ke Mapolres Binjai di Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota. Soalnya, Satreskrim Polres Binjai melakukan pengungkapan terhadap jaringan pelaku pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua di wilayah hukum Polres Binjai.

“Ada 9 unit yang kami sita kendaraan roda dua. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan, diharap datang ke Polres Binjai dengan membawa kelengkapan dokumen,” ujar Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Rian Permana, Selasa (30/11).

Pengungkapan ini, kata dia, atas perintah Kapolres Binjai, AKBP Ferio Sano Ginting untuk menciptakan keamanan dan kekondusifan situasi kamtibmas sekaligus memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam melaksanakan aktivitas jelang akhir tahun 2021. Atas perintah ini, Kasat Reskrim membentuk tim untuk membentuk jaringan informasi dan sukses melakukan pengungkapan tersebut.

“Kelengkapan dokumen yang dibawa berupa STNK maupun BPKB sebagai bentuk kepemilikan kendaraan. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi Kancil Toba-2021,” tukas jebolan Akpol 2012 ini.

Adapun ciri-ciri kenderaan yang berhasil diungkap adalah:

  1. Supra X, BK 4098 AGD
    dengan nomor mesin: KEV3E-1000304 dan nomor rangka: MH1KEVZ18XXK001564
  2. Honda Beat, BK 2916 RAH dengan nomor mesin: JP41E-1020572 dan nomor rangka: MH1JF4118BK020869
  3. Honda Scopy warna putih BK 4756 PAK
    dengan nomor mesin: F61E-1078292 dan nomor rangka: MHIJF6115AK080327
  4. Honda Scopy warna merah BK 6663 RAJ
    dengan nomor mesin: JF61E-1437312 dan nomor rangka: MHIJF6118CK442718
  5. Honda Beat warna hitam BK 6919 RAR
    dengan nomor mesin: JFP1E-1207281 dan nomor rangka: MHIJFP116FK225680
  6. Yamaha Mio Soul warna ungu BK 6976 ADU dengan nomor mesin: 1KP-023789 dan nomor rangka: MH31KP001CK024917
  7. Honda Beat warna hitam les merah BK 6719 RAR dengan nomor mesin: JFP1E-1207281 dan nomor rangka: MHIJFP116FK225680
  8. Honda Supra X 125 warna abu-abu hitam dengan nomor rangka: MHJ1JB811X9K458970 dan nomor mesin: JB81E-1454771
  9. Honda Vario BK 2789 RAO warna putih dengan nomor rrangka:MH1JFB121EK227945 dan nomor Mesin JFB1E2180500. (ted)

Foto Humas Polres Binjai
Kendaraan sepeda motor yang diungkap tanpa dokumen. Bagi masyarakat yang merasa memiliki, silahkan bawa dokumen

Polri Dirikan 3.184 Pos Pengamanan Nataru, Lolos Pengecekan Distempel Stiker

ATUR LALU LINTAS: Dua personel polisi mengatur lalu lintas jalan saat libur Nataru tahun lalu.

SUMUTPOS.CO – Polri menyatakan akan mendirikan ribuan posko pengamanan dan pelayanan untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun (Nataru) 2022. Ribuan posko itu merupakan bagian dari Operasi Lilin yang digelar tahun ini.

ATUR LALU LINTAS: Dua personel polisi mengatur lalu lintas jalan saat libur Nataru tahun lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan petugas di ribuan pos tersebut nantinya akan melakukan penegakan hukum terkait aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah selama libur Nataru.

“Pos pengamanan itu didirikan sekitar 3.184 itu dirikan pos pengamanan, kemudian pos pelayanannya 1.113, ini di mana kegiatan daripada pos pengamanan dan pos pelayanan menjadi bagian bahwa betul-betul kebijakan pemerintah dengan Natal dan tahun baru ini dapat berjalan dengan baik,” kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/11).

Rusdi merinci ada 179.814 personel yang melakukan pengamanan selama Operasi Lilin. Dari jumlah itu, 103.109 personel terdiri dari unsur Polri, dan 19.017 lainnya merupakan aparat TNI. Sementara, sisanya merupakan instansi lain terkait dalam penugasan.

Ia menambahkan, penggunaan pos tersebut untuk menjaga masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19 yang diperkirakan dapat merebak kembali pasca hari libur.

Rusdi berkaca pada evaluasi dari peningkatan kasus Covid-19 pasca natal dan tahun baru 2020 lalu yang mencapai hingga 101 persen. Oleh sebab itu, kata dia, peningkatan jumlah pasien tertular itu menjadi kasus yang perlu dipelajari.

“Tentunya Polri akan mengamankan dan melaksanakan segala kebijakan pemerintah yang mengatur tentang tahun baru ini, bagaimana Natal dan Tahun Baru pemerintah telah mengeluarkan melalui Kementerian Dalam Negeri yaitu instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021,” ucap Rusdi.

Sebagai informasi, pengendara nantinya diwajibkan untuk menunjukkan Surat Keterangan Mudik (SKM) yang dikeluarkan oleh ketua RT ketika hendak melintas di beberapa titik perbatasan dan pintu keluar masuk tol.

Para pengendara yang tidak dapat menunjukan SKM, akan melakukan tes cepat Covid-19 Antigen maupun PCR secara gratis di Posko PPKM. Jika positif, pengendara tersebut akan langsung dievakuasi.

Petugas kepolisian akan menempel stiker ke setiap kendaraan yang sudah lolos pengecekan SKM. Stiker, kata dia, akan menjadi tanda bagi pengendara agar dapat diizinkan untuk melintas.

Selain itu, merujuk Imendagri 62/2021 pemerintah mengimbau agar masyarakat tak mudik. Kemudian, arus pergerakan dari pelaku perjalanan masuk dari luar negeri pun akan diketatkan guna mengantisipasi mudik pekerja migran.

Selain itu, Pemerintah mengizinkan Umat Kristiani untuk mengikuti kegiatan peribadatan Hari Raya Natal secara berjamaah di Gereja dengan pembatasan jumlah jemaat 50 persen dari total kapasitas gereja.

Kemudian, pemerintah juga meminta sekolah tidak memberi libur khusus Natal dan tahun baru bagi siswa. Pembagian rapor semester I juga diminta diundur ke Januari 2022. (cnn/ila)

Kota Mandiri Bekala Mulai Dihuni, Pencapaian PTPN-2 Membanggakan

PENYERAHAN KUNCI: Direktur PTPN-2 Irwan Peranginangin dan Direktur Propenas Nusa Dua (PND) saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis di Bumi Perumahan Mandiri Bekala, Senin (29/11) didampingi SEVP BS Syahriadi Siregar, dan SEVP OP, RM Mulianta Sitepu dan SEVP MA Pulung Rinandoro.

SUMUTPOS.CO – PENYERAHAN kunci tanda mulai dihuninya rumah di komplek perumahan Bumi Mandiri Bekala menjadi tonggak bersejarah bagi PTPN-2 yang bersinergi dengan Perum Perumnas dalam mewujudkan ketersediaan perumahan bagi masyarakat.

PENYERAHAN KUNCI: Direktur PTPN-2 Irwan Peranginangin dan Direktur Propenas Nusa Dua (PND) saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis di Bumi Perumahan Mandiri Bekala, Senin (29/11) didampingi SEVP BS Syahriadi Siregar, dan SEVP OP, RM Mulianta Sitepu dan SEVP MA Pulung Rinandoro.

“ Saya merasa bangga dan terhormat atas pencapaian kinerja hari ini yang dicapai dari kerjakeras PTPN-2 yang hampir dua dekade sebelumnya mengalami persoalan krusial,” ujar Direktur Holding PTPN-3 Muhammad Abdul Ghani dalam sambutan virtualnya pada acara penyerahan kunci tahap pertama pembangunan Perumahan Bumi Mandiri Bekala, Senin (29/11).

Abdul Ghani berharap bukti kinerja hari ini bisa menjadi motivasi kuat untuk terus membangun solidaritas dan integritas di jajaran PTPN-2 dan anak perusahaannya ke depan.

Senada dengan Direktur Utama Holding, Direktur PTPN-2 Irwan Perangin-Angin juga mengaku terharu dan bahagia karena mampu mewujudkan bukti kerja keras yang dilakukan selama ini dengan diserahkannya kunci tahap pertama rumah-rumah yang siap dihuni masyarakat. Karena meski harus melewati proses yang berliku dan panjang, rencana menyiapkan hunian modern yang terintegrasi mulai terlihat hasilnya. Bagi PTPN-2 ini merupakan prestasi bersejarah setelah mengembangkan sayap ke bisnis perumahan.

“Tidak hanya itu, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk ikut berperan menyediakan perumahan murah dn terjangkau  bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah, sesuai program Sejuta Rumah Presiden Jokowi,” jelas Irwan Peranginangin.

Rumah-rumah yang diserahkan ke masyarakat konsumen merupakan rumah type 30 tahap pertama di klaster Camelia Blok I Bumi Mandiri Bekala. Di atas areal sekitar 5 Hektar itu akan dibangun 309 unit rumah type 30 dan 168 unit rumah tipe 21 yang diperuntukkan bagi karyawan PTPN-2 dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Dari jumlah yang akan dibangun, sampai saat ini sudah 95 persen terjual,” ujar Direktur PT Propenas Nusa Dua (PND) Rizki Azwaransyah dalam sambutannya saat menyerahkan kunci secara simbolis.

Menurut Direktur anak perusahaan patungan PTPN-2 dan Perum Perumnas itu, di areal seluas 800 hektare lebih di bekas kebun Kwala Bekala ini akan menjadi sentra ekonomi baru di Selatan Kota Medan, dengan terbangunnya perumahan Bumi Mandiri Bekala. Dan  untuk pertama kalinya di luar Pulau Jawa perumahan yang terintegrasi dengan jalur transportasi massal, bus dan kereta api. 

Di samping dihadiri 9 penghuni rumah yang menerima kunci secara simbolis, kegiatan ini juga dihadiri SEVP Business Support PTPN-2 Syahriadi Siregar, SEVP MA Pulung Rinandoro, SEVP OP RM Mulianta Sitepu, Direktur anak perusahaan PTPN-2 Kepala Bagian dan Humas PTPN 2 serta Perbankan. (rel/azw).

Uganda Gagal Bayar Utang ke China, Serahkan Infrastruktur

Ilustrasi
Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Uganda, negara yang terletak di Benua Afrika dikabarkan gagal bayar utang ke China. Dampaknya, negara ini harus menyerahkan infrastrukturnya yakni Bandara Internasional Entebbe. Peristiwa yang melanda Uganda bisa saja terjadi di Indonesia, karena banyak proyek besar di Indonesia yang dibiayai oleh negara ini.

Ilustrasi
Ilustrasi

“Sangat-sangat bisa, kurang kuat apa Turki dulu kan, Turki kan juga hal yang sama Uganda. Malaysia kalau nggak terlambat Mahathir kena juga. Negara-negara yang waspada segera mengakhiri kan, Indonesia masih berlanjut terus,” kata Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu kepada detikcom, Senin (29/11).

Dia mengatakan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai ‘jembatan’ utama. Jika itu gagal, China kemungkinan akan meminta kompensasi berupa proyek Kereta Jakarta-Surabaya dengan harga yang mahal. Kalau itu gagal, China akan minta akuisisi dan minta proyek-proyek lain.

“Kalau itu gagal maka dia akuisisi. Pada saat dia akuisisi maka dia menguasai betul. Kalau masih gagal bisa-bisa minta pelabuhan minta bandara, begitu caranya. Modus China selalu, itu perangkap adalah perangkap kerja sama ekonomi penjajahannya,” terangnya.

Said Didu sendiri tak yakin Kereta Cepat Jakarta Bandung akan berhasil dan balik modal.

“Nggak balik modal, yakin sekali. Dan itu menurut saya, masa kereta cepat sudah selesai, nggak ada negara maju pun yang membangun kereta api cepat itu, sudah rugi semua,” terangnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai, banyak asumsi muncul dari disitanya bandara Uganda oleh China. Bisa saja, kata dia, masalah tersebut sudah disepakati keduanya.

“Pertama tentu klausul pinjaman tersebut, bisa saja klausul penyitaan memang termasuk di dalam pinjaman yang diberikan China di awal dan sudah disepakati kedua negara, asumsi saya seperti itu,” terangnya.

Namun, lanjut dia, jika melihat data pinjaman luar negeri, pinjaman dari China relatif kecil dan itu menunjukkan risikonya. “Dari situ sebenarnya kita bisa menilai sebenarnya potensi risikonya lebih kecil saya katakan demikian kalau lihat proporsi utang luar negeri yang diberikan Indonesia melalui China relatif kecil,” katanya.

Meski demikian, kata dia, hal yang terjadi di Uganda bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia.

“Saya tidak mengatakan bahwa kemudian proyek kereta cepat ini berpotensi juga. Tapi sekali lagi Uganda bisa menjadi semacam pelajaran lah bahwa jika kita bertransaksi atau menjalin kerja sama pinjaman dengan China ada risiko seperti itu,” terangnya. (dtc/ram)

UU Cipta Karya Harus Direvisi

DEMO: Buruh saat berdemo untuk menolak penrapan Undang Undang Cipta Karya atau Omnibus Law. MK mengeluarkan keputusan bahwa UU Cipta Karya harus diperbaiki.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia menegaskan akan segera memperbaiki Undang Undang Cipta Karya, hal ini dikarenakan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) meminta UU Cipta Kerja untuk diperbaiki.

DEMO: Buruh saat berdemo untuk menolak penrapan Undang Undang Cipta Karya atau Omnibus Law. MK mengeluarkan keputusan bahwa UU Cipta Karya harus diperbaiki.

Walaupun akan dipebaiki, pemerintah menegaskan semua substansi aturan yang terdapat di dalam aturan ini tetap berlaku meskipun harus diperbaiki.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah pun akan tetap menerapkan UU Cipta Kerja di seluruh sektor. Baik implementasi di pusat dan daerah.

Salah satunya adalah beberapa substansi aturan mengenai ketenagakerjaan. Mulai dari aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga aturan pengupahan.

“Pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor baik di pusat dan daerah. Terkait ketenagakerjaan termasuk pelaksanaan jaminan kehilangan pekerjaan dan pengupahan,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (29/11/2021).

Kembali ke Airlangga juga menyatakan pemerintah dan DPR akan melakukan revisi UU Cipta Kerja. Airlangga mengatakan revisi UU Cipta Kerja ini akan masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR di tahun 2022.

“Pemerintah akan sampaikan surat ke pimpinan DPR untuk masukkan revisi UU Cipta Kerja ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022,” ujar Airlangga.

Airlangga pun mengatakan pemerintah akan terus melakukan implementasi aturan ini di semua sektor. Bahkan dia mengatakan pemerintah pusat akan menerbitkan aturan berupa Instruksi Mendagri kepada pemerintah daerah untuk tetap mengimplementasikan semua substansi UU Cipta Kerja.

“Terkait ini Kemendagri akan sampaikan Inmendagri ke kepala daerah terkait operasionalisasi UU Cipta Kerja,” ungkap Airlangga.

Masalah pengupahan paling hangat jadi kontroversi. Hal itu setelah penetapan upah minimum yang menggunakan formula baru di UU Cipta Kerja. Formula perhitungan itu tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Menurut kalangan buruh, perhitungan itu membuat upah minimum naik tipis. Terakhir upah minimum untuk 2022 ini bila dihitung dengan formula baru dalam UU Cipta Kerja secara nasional upah minimum cuma naik 1,09% saja.

Bahkan di Jakarta saja upah minimum cuma naik sebesar 0,85% saja atau Rp 37.749 dari UMP 2021 menjadi Rp 4.453.935.

Bahkan gelombang protes pun dilakukan oleh kalangan buruh. Salah satunya hari ini di Jakarta. Beberapa buruh yang melakukan aksi di Jakarta hari ini meminta kenaikan upah hingga 7-10%.

“Kami buruh DKI Jakarta meminta harus hari ini revisi dan mencabut tuntutan buruh UMP Rp 37 ribu sebagai selisih, yaitu cuma berapa persen kita minta 7-10 persen Gubernur harus berani,” ujar perwakilan KSPI Jakarta Sony Hinasa yang melakukan aksi di Balai Kota Jakarta.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal berpendapat bahwa keputusan MK yang meminta UU Cipta Kerja untuk diperbaiki mengartikan bahwa penetapan upah minimum harus kembali mengacu pada peraturan lama. Dia meminta para kepala daerah mencabut penetapan upah minimum yang ditetapkan dengan perhitungan UU Cipta Kerja.

“Kepada Gubernur yang telah menetapkan upah minimum/UMP 2022 dicabut, direvisi karena MK menyatakan nggak boleh dipakai, ditangguhkan, nggak boleh dipakai (kalau) ditangguhkan itu sampai ada kemudian perbaikan paling lama 2 tahun,” katanya, Jumat (26/11). (dtc/ram)

Depeko Diminta Segera Rampungkan Rapat Pembahasan UMK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut Tahun 2022 sebesar 0,93 persen atau Rp23.185. Dengan demikian, UMP Sumatera Utara Tahun 2022 naik menjadi Rp.2.522.609 dari UMP tahun 2021 sebesar Rp2.499.424.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/746/KPTS/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Namun demikian, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Medan belum juga mengumumkan berapa kenaikan nilai Upah Minumum Kota (UMK) Medan Tahun 2022.

Ditanya Sumut Pos mengenai sudah sejauh mana pembahasan UMK Medan Tahun 2022, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Hannalore Simanjuntak enggan memberikan jawaban.

Dihubungi via seluler, Hannalore tidak berkenan mengangkat sambungan telepon. Begitu juga saat dihubungi via WhatsApp, Hannalore hanya membaca pesan yang dikirim Sumut Pos tanpa membalasnya.

Padahal pekan lalu, kepada Sumut Pos, Hannalore masih memberikan komentar bahwa pihaknya sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pembahasan UMK Medan Tahun 2022.

Terpisah, disela-sela pembahasan R-APBD 2022 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Anggota Banggar sekaligus Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah juga mengaku belum mendapatkan informasi tentang sudah sejauh mana pembahasan UMK Medan Tahun 2022.

“Saya juga nggak tahu itu sudah sampai dimana pembahasan mereka. Padahal sudah lebih seminggu yang lalu Provinsi menetapkan UMP 2022, tapi sampai saat ini kami di Komisi II belum juga dapat informasi sudah sejauh mana pembahasannya,” kata Afif kepada Sumut Pos, Senin (29/11).

Untuk itu, Afif pun meminta agar Depeko Medan dapat segera merampungkan pembahasan UMK Medan 2022 dan mengumumkannya.”Lebih cepat diselesaikan pembahasannya dan lebih cepat diumumkan, itu akan lebih baik. Ini kita minta jangan dilama-lamakan lagi, cepat umumkan berapa kenaikan UMK Medan Tahun 2022,” tegasnya.

Afif meminta, Depeko Medan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan kenaikan UMK Medan Tahun 2022. Hal yang paling utama untuk dipertimbangkan adalah kesejahteraan para buruh.”Bukan berarti tidak mempertimbangkan dari sisi pengusahanya, harus win-win solution lah,” pintanya.

Sejatinya, sebut Afif, di masa ekonomi saat ini yang sedang dalam masa pemulihan, sudah sewajarnya terjadi kenaikan UMK. Akan tetapi, kenaikannya memang harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Kalau UMP naik 0,93 persen. Saya rasa wajar lah kalau UMK Medan naik setidaknya di angka 2 persen. Intinya kita minta ada kesejahteraan yang lebih baik untuk para buruh,” pungkasnya. (map/ila)

Puluhan Calon Kasek Mengadu ke DPRD Medan, Desak Pemko Umumkan Hasil Tes Calon Kepsek

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan didesak untuk segera mengumumkan hasil tes terbuka Calon Kepala Sekolah di Kota Medan. Desakan ini disampaikan Pimpinan DPRD Medan, H. Rajudin Sagala saat menerima puluhan Calon Kepala Sekolah yang mengadukan nasibnya ke Gedung DPRD Medan, Senin (29/11).

“Kedatangan mereka dalam rangka mengadukan nasibnya karena sampai dengan hari ini, Dinas Pendidikan belum mengumumkan hasil tes yang sudah diadakan sejak awal September yang lalu,” ucap Rajuddin.

Wakil Ketua DPRD Medan asal Fraksi PKS ini mengatakan, dari laporan yang disampaikan para calon kepala sekolah yang datang ke gedung DPRD Medan kemarin, ada 125 calon kepala sekolah SD dan 1 orang Calon Kepala Sekolah SMP yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) substansi dan wawancaran

Namun sampai dengan kemarin, Dinas Pendidikan Medan belum juga mengumumkan nama-nama tersebut. Padahal, para calon kepala sekolah tersebut sangat mengharapkan kejelasan dari Pemko Medan untuk.

“Mereka sangat mengharapkan kejelasan dari Pemerintah Kota Medan, karena rata-rata usia para guru sudah mendekati 50 tahun yang bisa membatalkan syarat karena sudah melewati batas usia. Mereka berharap segera mendapat kepastian tentang kelulusan mereka dan tidak ditunda oleh Pemko Medan,” ujarnya.

Tak hanya ingin diumumkan secepatnya, para guru di Kota Medan juga berharap agar hasil tes kelulusan dapat diumumkan secara terbuka dan transparan. “Selain secepatnya, Pemko Medan juga harus mengumumkan hasil tes secara transparan,” kata Rajuddin.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, salah satu Calon Kepala Sekolah Muhammad Yusri, mengatakan bahwa dari informasi yang didapatkannya, Pemko Medan akan segera mengumumkan hasil tes tersebut. Namun sampai saat ini, pihaknya belum juga menerima hasil tes tersebut. Ia pun meminta, agar Rajuddin dapat memfasilitasi harapan mereka kepada Pemko Medan.

“Kami sangat mengharapkan kepada Bapak Rajudin agar bisa mengkomunikasikan hal ini kepada Pemko Medan agar hasil tes tersebut segera diumumkan,” pungkasnya. (map/ila)

Tembus Pasar Digital di Indonesia, Pemko Medan Dorong Pelaku UKM Naik Kelas

Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, H.Dammikrot,S,Sos, MSi mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menguasai pasar dan naik kelas.(ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan terus berinovasi dengan misi mendorong pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) di Kota Medan untuk menguasai pasar dan naik kelas. Sehingga memberikan dampak ekonomi yang baik dan UMKM terus berkembang.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, H.Dammikrot,S,Sos, MSi mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menguasai pasar dan naik kelas.(ist)

Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, H.Dammikrot,S,Sos, MSi mengungkapkan pihaknya mempunyai misi bagaimana produk UKM bisa masuk pasar, baik itu pasar tradisional, modern ataupun internasional.

Caranya, Dammikrot menejelaskan memasarkan produk secara online dengan menggandeng market place yang ada seperti Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kemudian, offline atau dengan cara langsung memasarkan produknya di pasar mulai tradisional ataupun internasional.

“Kita akan bantu pelaku UKM untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan baik sertifikasi halal ataupun izin edarnya,” ucap Dammikrot, Selasa (30/11).

Dia menambahkan, Dinas Perdagangan Kota Medan juga akan berkolaborasi dengan semua pihak seperti dinas-dinas Kota Medan ataupun asosiasi yang ada. Selain itu pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha agar bisa menguasai pasar.

Sehingga, sambungnya, apa yang dicita-citakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan juga Ketua Dekranasda Kota Medan, Kahiyang Ayu agar UKM bisa naik kelas dengan konsep kolaborasi pasti bisa tercapai.

“Jadilah pelaku usaha yang maju dan pantang menyerah sehingga bisa menguasai pasar mulai dari pasar tradisional, modern dan internasional. Kita yakin UKM Kota Medan bisa naik kelas sesuai yang dicita-citakan Bapak Wali Kota Medan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, masih banyak pelaku usaha UKM di Kota Medan yang kesulitan memasarkan produk akibat keterbatasan pengetahuan, terutama teknologi.

Selain keterbatasan pengetahuan, pelaku UKM juga masih kurang kreatif dalam mengemas produk, sehingga kurang menarik pembeli meskipun produk yang ditawarkan berkualitas.

“Kekurangan inilah yang kami sikapi. Kami akan bantu dan bimbing mereka agar bisa memanfaatkan teknologi untuk memaksimalkan pengemasan maupun penjualan produk mereka,” tutur Bobby, dalam keterangan tertulisnya.(gus)

Khadijah Sharaswaty Indonesia & PLN Peduli, Tanam 6.000 Pohon Mangrove

TANAM POHON: Pelajar Kota Medan dan relawan peduli lingkungan saat menanam pohon mangrove.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KSI dan PLN Peduli bersama ratusan pelajar Kota Medan dan relawan peduli lingkungan bersama-sama melakukan penanaman 6000 pohon mangrove. Ikut serta dalam tanam pohon ini yakni penerima Kalpataru Nasional Sumatera Utara yang di komandoi Paris Sembiring (2003), mereka adalah Alimuriati (2012), A.Klaras (2015), Anwar Tambuse (2017) dan Rudy Irwansyah (2021).

TANAM POHON: Pelajar Kota Medan dan relawan peduli lingkungan saat menanam pohon mangrove.istimewa/sumutpos.

Hadir juga Kiky Zulfikar, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan dan Camat Medan Labuhan, Indra Utama sebagai perwakilan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilakukan di pinggiran paloh Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan.Selain itu KSI & PLN Peduli juga menyerahkan bantuan 200 pohon asuh endemik kepada SLTP, SLTA dan SLB di wilayah Medan dan sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia 2021 yang jatuh pada setiap tanggal 28 Nopember.

“Dalam momen ini, KSI juga meluncurkan program gerakan One Man One Tree ‘Ayo Tanam dan Tumbuhkan!’ Dengan maksud “agar masyarakat tidak hanya menanam namun juga dapat menumbuhkan pohon dengan merawatnya, sehingga pohon-pohon dapat tumbuh dan dapat memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup di bumi,” kata Dewi Natadiningrat (founder KSI).

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, lokasi penanaman diresmikan menjadi Taman Mangrove Munawar dimana taman ini menjadi taman edukasi sekaligus tempat pembibitan mangrove. (rel)

Tangani Banjir Kota Medan, Bobby Minta Bantuan Investor

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution meminta para investor untuk membantu penanganan banjir di Kota Medan. Hal ini dikatakan Bobby saat membuka Medan Business & Investment Forum yang diselenggarakan IJBNet (Indonesia-Japan Business Network) di Universitas Sari Mutiara, Senin (29/11).

GENANGAN BANJIR: Kendaraan melintasi genangan banjir di pintu keluar tol Amplas, Medan, beberapa waktu lalu.

Forum yang membahas masalah peluang investasi di Kota Medan ini, turut dihadiri Konjen Jepang di Medan Takonai Susumu, Ketua DPD IJBNet Sumut Parlindungan Purba, serta turut mengikuti secara virtual Ketua Umum IJBNet Suyoto Rais dan Ketua Dewan Penasehat IJBNet Sanny Iskandar.

Dikatakan Bobby, terdapat 14 potensi investasi yang bisa dilakukan di Kota Medan, termasuk di antaranya merevitalisasi Danau Siombak di Kecamatan Medan Marelan.”Saya berharap peluang investasi di Medan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh investor yang berminat. Terkhusus untuk penyelesaian masalah banjir, investor bisa masuk ke Danau Siombak,” ucap Bobby.

Dijelaskan Bobby, adapun 14 peluang investasi yang ditawarkan Pemko Medan yakni Convention centre, Waterfront City, Pusat Kampung Ekonomi Kreatif, Kawasan Industri Belawan dan Seruai, Kebun Binatang Medan, Pengelolaan Sampah, Transportasi Ramah Lingkungan, Mal Pelayanan Publik, Rumah Sakit Pirngadi, Warenhuis dan Jalan Hindu, Revitalisasi Taman Lili Suheri, Gedung Parkir Modern, Smart City, Utility.

Bobby berharap, forum seminar business dapat diperbanyak untuk mengembangkan potensi ekonomi. Hal ini menurutnya sangat baik, sebab investasi di masa pandemi sangat penting untuk membangkitkan perekonomian.”Ini juga yang menjadi fokus kami dalam memperbaiki perekonomian di kota Medan bagaimana kita dapat mengundang investor ke Kota Medan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan gambaran secara umum profil Kota Medan yang dapat menjadi peluang investasi bagi perusahaan Jepang.”Oleh sebab itu melalui forum ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan kegiatan investasi di kota Medan sehingga tidak hanya menjadi forum dibelakang meja saja,” tandasnya.

Sementara itu, Konjen Jepang di Medan Takonai Susumu, juga turut mengapresiasi forum bisnis ini. Dikatakanya, perusahaan Jepang bertahun-tahun menggelar bisnis di Indonesia dengan nilai investasi yang cukup besar dan menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan jepang telah berkontribusi mendukung perekonomian maupun pemberdayaan masyarakat di Indonesia.”Saya berharap hubungan ekonomi yang telah terjalin selama ini cukup erat dapat terus dikembangkan,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua DPD IJBNet, Parlindungan Purba menjelaskan forum bisnis ini digelar untuk menindaklanjuti dari dukungan IJBNet terhadap Wali Kota Medan yang ingin memajukan ekonomi di Kota Medan. Oleh sebab itu, diharapkan kegiatan ini dapat digelar secara berkesinambungan.”Kami berharap, forum ini dapat bermanfaat untuk mendorong perekonomian di Kota Medan melalui investasi,” pungkasnya. (map/ila)

1...2,9012,9022,903...15,751Page 2,902 of 15,751

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor