TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono meminta kepada pengurus KBPP Polri untuk terus melakukan sinergitas dengan seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan AKBP Mochammad Kunto Wibisono selaku Pembina KBPP Polri Tebingtinggi dalam pembukaan Musyawarah Resort KBPP Polri Periode 2021-2026 di Aula Pondok Bagelen Kota Tebingtinggi, Sabtu (27/11).

“KBPP Polri harus bisa menjadi panutan dimasyarakat, jadikanlah organisasi yang berguna untuk masyarakat, bangsa dan Negara,” katanya.

Kapolres meminta KBPP Polri Tebingtinggi untuk bisa mendukung program sosial dan vaksinasi dalam pandemi Covid-19. “KBPP Polri harus bisa kerjasama dengan Polri, terutama dalam pandemi Covid-19 saat ini dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi,” pintanya.

Ketua PD KBPP Polri Sumut, Ir Bona Lumbangaol menyatakan, KBPP ini adalah anak putra dan putri Polri. Menurutnya, mereka membawahi semua Polres dan Resort yang ada di Sumut. “Kita punya Trisetia yang menjunjung amanah organisasi. KBPP merupakan bagian dan bukan mitra Polri. Apa yang disampaikan Bapak Kapolres harus kita berikan apresiasi. Tidak ada yang hebat, yang hebat adalah semangat kebersamaan,” jelasnya.

Bona berharap, dalam musyawarah ini semua harus menjalani kata mufakat dari perencanaan yang ada, sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jika ada yang tidak sesuai, dia meminta agar jangan dibawa ke dalam hati yang emosi. “Jadikan semangat kebersamaan, kita harus berkalobarasi kepada Hipakad ataupun organisasi lainnya,” pintanya.

Bona juga mengajak peserta Musres ini untuk laksanakan dan menjunjung semangat kebersamaan dan kesiapan hati dalam mengurus KBPP Polri. “Menjadi pemimpin itu harus siap untuk dikritik dan dicaci maki. Pemimpin itu harus bisa menjadi penengah bagi anggotanya. Kita harap KBPP Polri ke depan bisa menjadi maju dan besar,” pinta Bona Lumbangaol.

Tampak hadir Kalapas Tebingtinggi, pengurus Resort KBPP Polri se Sumut, Hipakad dan organisasi lainnya. (ian)

KARO, SUMUTPOS.CO – PT Pegadaian melalui program bina lingkungan meresmikan Rumah Digital Pegadaian (RDP) di Gedung Serbaguna GBKP, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dibangunnya RDP ini, dalam rangka mendukung Program Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) Kementerian BUMN Tahun 2021.

Ruang Digital Pegadaian diresmikan oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto didampingi Bupati Karo Cory Sriwati Sebayang, Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting, serta Ketua Umum Moderamen GBKP Pdt Krismas Imanta Barus MTh LM, Jumat (26/11).

Rumah Digital Pegadaian (RDP) merupakan program yang dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat akan ketersediaan perangkat ataupun koneksi internet dan mempercepat peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital.

Program ini juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membantu memasarkan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) secara online, mencari informasi dan referensi pengembangan produk UMKM, dan pemanfaatan internet untuk pendidikan serta pembelajaran secara online.

Direktur Utama PT Pegadaian, Kuswiyoto mengatakan pendirian RDP di Karo memiliki beberapa kelebihan di antaranya telah bekerja sama dengan organisasi besar seperti GBKP dan melibatkan institusi pendidikan yakni Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam pemberian materi guna meningkatkan kompetensi masyarakat sekitar.

Selain itu RDP menggunakan konsep millennial dan open space sehingga menjadikan RDP terasa nyaman, hangat dan diharapkan dapat menampung banyak orang, serta bermanfaat untuk keberlangsungan bersama.

“Rumah Digital Pegadaian ini sengaja kami konsep sedemikian rupa agar semua kalangan bisa menyelami dunia digital dalam rangka memperoleh berbagai informasi secara mudah dan cepat, sekaligus menjadi ajang silaturahmi antar sesama,” ucap Kuswiyoto.

Adapun sarana dan prasana yang tersedia di RDP antara lain panggung, kedai, perabotan dan furniture, serta ruang serbaguna.

Selain itu RDP juga dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti laptop, printer, proyektor, sound system, mixer, microphone, perpustakaan digital yang telah bekerja sama dengan Balai Pustaka, dan buku bacaan yang dapat digunakan untuk pendukung kreativitas masyarakat sekitar. (deo/azw)

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, Kuswiyoto berharap agar RDP ini bisa menunjuang dan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas masyarakat sekitar. Selain itu RDP bisa digunakan sebagai learning center, creative center, co-working space, tempat kegiatan pemuda, dan tempat pertemuan warga untuk berbagai acara.

“RDP ini sarana dan prasarananya sudah lengkap, kami berharap masyarakat sekitar bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kehadiran RDP ini dapat bermanfaat dan membantu meningkatkan produktifitas masyarakat sekitar,”katanya.

Sementara Bupati Karo, Cory Sriwati Sebayan menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang telah dilakukan Pegadaian terhadap masyarakat sekitar. Dengan hadirnya RDP diharapkan dapat membantu pengembangan UMKM sekitar, dan menjadi tempat pembalajaran serta pengembangan kompetensi bagi masyarakat.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian yang dilakukan oleh Pegadaian. Kami berharap hadirnya RDP dapat membantu dalam pengembangan UMKM dan menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat sekitar,” ujar Cory. (deo/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meyalurkan bantuan 1.950 unit alat tangkap ikan jaring mata 100 kepada kelompok nelayan di lima kabupaten/kota, yakni Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Langkat, Asahan, dan Labuhanbatu.

Kepala DKP Sumut, Mulyadi Simatupang mengatakan, bantuan tersebut merupakan mata anggaran 2021 dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan tangkap nelayan. Karena itu diharap nelayan tidak lagi menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang seperti trawl, melainkan dengan jenis yang ramah lingkungan.

“Hal ini juga untuk mendukung visi misi bapak gubernur dalam rangka ketahanan pangan khususnya membangun desa menata kota,” ujarnya didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumut, Yuliani Siregar kepada wartawan, Jumat (26/11).

Alat tangkap ikan ini diharapkan pihaknya dapat digunakan dengan baik oleh nelayan agar hasil tangkapan ikan semakin banyak, sehingga membantu mereka dalam peningkatan ekonomi.

Kepada kelompok nelayan penerima bantuan diminta dapat memanfaatkan alat tangkap tersebut dengan merawat dan memaksimalkan penggunaannya.

“Alat tangkap jaring mata 100 ini sudah ramah lingkungan, jadi nelayan dapat mempergunakan sebaik mungkin dan jangan dijual agar kerja sama dapat terus berlanjut,” ucapnya.

Bantuan alat tangkap jaring ini sebelumnya sudah diberikan kepada enam kelompok nelayan Kota Medan sebanyak 240 unit. Kemudian 17 kelompok nelayan di Kabupaten Deliserdang sebanyak 620 unit, Kabupaten Langkat sebanyak 240 unit untuk 8 kelompok nelayan, Kabupaten Asahan 8 kelompok sebanyak 450 unit, dan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 400 unit untuk empat kelompok. Sehingga total bantuan alat tangkap ikan jaring yang diserahkan sebanyak 1.950 unit. (prn/azw)

KARO, SUMUTPOS.CO – Maraknya pungutan liar (pungli) di wisata pemandian air panas Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, personel gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, Polres, dan Kodim 0205 serta Pemerintah Desa (Pemdes) Doulu dan Semangatgunung akan menjaga pos masuk ke lokasi wisata. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karo, Kamis (25/11).

RDP ini dihadiri Bupati Karo Cory Sebayang, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Ketua DPRD Karo Iriani, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo SH SIk, mewakili Kajari Karo Obrika Simbolon, Wakil Ketua DPRD Karo David Sitepu, Wakil Ketua DPRD Sadarta Bukit, Anggota DPRD Jani Sembiring, Ferianta Purba SE, Pujiati, Kadis Pariwisata Munarta Ginting, Kasatpol PP Karo Hendrik Tarigan Camat Mardeka, Camat Berastagi, Kades semangat gunung M Akhyar Ginting, serta para Perangkat Desa Semangatgunung dan Doulu, pengusaha air panas Desa Semangat Gunung Merdeka yang dikordinir Herdi Tarigan.

Anggota DPRD Karo Ferianta Purba SE mengatakan hingga saat ini belum ada aturan hukum untuk pengutipan terhadap pengunjung air panas. “Kepala Daerah dan DPRD segera menyelesaikan regulasi tentang pengutipan retribusi sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk ambil keuntungan pribadi kalau tidak ada yang membackup tidak mungkin masyarakat berani melakukan pungli dan kiranya masyarakat maupun pengusaha Desa Semangatgunung bersabar dan menahan emosi untuk tidak melakukan tindakan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit pada RDP tersebut menyebutkan dan menanggapi sudah memahami keluhan yang disampaikan oleh warga. “Kami telah berkoordinasi dengan Kapolres Tanah Karo untuk segera mencari solusi permasalahan ini,” katanya.

Sementara itu Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo SH mengaku sudah melakukan pendekatan dengan pelaku usaha dan masyarakat Desa Semangatgunung.

Polres Tanah Karo juga sudah beberapa kali melakukan upaya hukum terhadap para pelaku pungli namun ada yang mencabut perkara dengan alasan kekerabatan dan hubungan keluarga antara pelaku dan pelapor.

Polres juga telah melakukan upaya pencegahan pungli dengan melakukan patroli di jalan menuju air panas.

“Jangan saling menyalahkan satu sama lain dan mari kita sama-sama dan bersatu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokot adat,” ujar Kapolres Tanah Karo.

Sedangkan Bupati Karo Cory Sebayang menyebutkan bahwa kurangnya pengunjung ke objek wisata ke Tanah Karo belakangan ini bukan karena adanya pungli saja melainkan karena adanya bencana longsor di jalan menuju Tanah Karo. (deo/azw)

Pemkab Karo sudah berpikir agar pungli tidak terjadi dan Pemkab Karo bersama Polres dan Kodim akan melakukan penjagaan di sepanjang jalan menuju objek air panas guna mencegah terjadinya kegiatan pungli, mari bersama-sama kita membuat yang terbaik untuk Desa Semangat gunung dan Desa Daolu.

Dari kesimpulan RDP tersebut menghentikan pengutipan yang mengatas namakan apapun terhadap pengunjung. Mulai nanti malam akan dibuat pos penjagaan diisi oleh personel gabungan Pemkab Karo, Polres Tanah Karo dan Kodim 0205 serta pemdes Doulu dan Semangatgunung untuk antisipasi kegiatan pungli. Pemkab Karo, katanya, segera membuat regulasi untuk segera menyelesaikan peraturan tentang pengutipan retribusi ke objek wisata pemandian air panas. (deo/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tersangka korupsi pengadaan kamera pengawas (CCTV), Juanda Prastowo diketahui sudah setahun juga tidak masuk kantor. Karenanya, Dinas Perhubungan Kota Binjai selaku instansi tempatnya bernaung, sudah menyikapi hal tersebut.

Sekretaris Dishub Binjai, Heny Sitepu menegaskan, pihaknya sudah menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat terkait absensi tersangka. “Kami sudah menyurati ke BKD, nanti BKD yang melanjutkannya ke inspektorat,” kata Heny ketika dikonfirmasi, Kamis (25/11).

Dia mengakui, JP adalah pegawai Dishub Binjai. Disinggung keberadaannya saat ini di mana, Heny menjawab tidak tahu.

“Dalam waktu dekat ini, sudah sampai ke inspektorat itu mengenai surat kami terkait Juanda. Kalau saya hitung bahkan sebelum saya di sini (Dishub), ada setahun juga tidak masuk kantor,” bebernya.

Setelah sampai di inspektorat, indisipliner Juanda akan diproses. Singkatnya, Wali Kota Binjai akan menjatuhkan sanksi kepada Juanda berdasarkan rekomendasi dari BKD dan inspektorat.

Sementara, Kapala Dishub Binjai, Syahrial juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri setempat. Pascatersangka, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai ini jarang terlihat di sejumlah kesempatan.

Bahkan juga tidak terlihat di kantornya, Kamis (25/11). Namun, Sekdishub membantah soal Syahrial yang tidak pernah ngantor. “Ada masuk kantor. Tadi saja ada masuk (kantor),” tukas Heny.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, Syahrial hingga saat ini belum ditahan. “Belum ada pemeriksaan, nanti kalau ada diinfo,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Muhammad Harris saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan Syahrial.

Kejari Binjai menetapkan tersangka terhadap Kepala Dishub Binjai, Syahrial selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Direktur CV Tunas Asli Mulia berinisial CSA.

Dalam perkara ini, JP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah ditetapkan tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Karena masih buron, berkas JP akan diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri Tipikor Medan untuk disidangkan tanpa yang bersangkutan.

Dishub Binjai pada tahun anggaran 2019 menganggarkan Rp776.941.000 untuk sejumlah kegiatan. Oleh penyidik mengendus adanya dugaan kerugian negara pada 4 kegiatan yang dilakukan oleh Dishub Binjai.

Diketahui, penetapan tersangka setelah penyidik mengantongi hasil penghitungan kerugian negara dan mendapati temuan yang sudah disita menjadi barang bukti. Akibatnya, negara dirugikan senilai Rp388 juta.

Sumut Pos yang mengawali penyelidikan Korps Adhyaksa yang menduga tersangka menjalankan proyek pengadaan CCTV ini sendiri.

Pasalnya, Direktur CV AIM berinisial MS selalu rekanan memberikan keterangan berbelit soal proyek pengadaan tersebut. Semula ia mengaku tidak mengetahui kalau perusahaannya dipakai untuk pengadaan, namun belakangan keterangan berubah menjadi tahu.(ted/azw)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Tim Evaluasi Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Provinsi Sumut melakukan kunjungan ke Kabupaten Asahan, untuk melakukan penilaian Lomba bertempat di Balai Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Jumat (26/11).

Kehadiran Tim Evaluasi Lomba PAAR di Balai Desa Hessa Air Genting disambut oleh Bupati Asahan H. Surya, BSc, Ketua TP. PKK Kabupaten Asahan Ny. Hj. Titiek Sugiharti Surya, Asisten II, Kadis Kominfo dan OPD terkait.

Bupati Asahan, H. Surya B.Sc dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kedatangan tim , dan diharapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat Kabupaten Asahan untuk menambah ilmu dan wawasan dalam membina, dan mendidik anak dalam keluarga guna mewujudkan generasi berkualitas.

“ Dalam Setiap Penilaian apapun pasti harapan kita mendapat nilai dan prestasi terbaik. Tujuan pelaksanaan PAAR bukanlah memenangkan kompetisi semata, akan tetapi memenangkan hati para generasi dan anak anak kita agar mereka memiliki tanggung jawab dan dapat memposisikan diri sebagai anak, sebagai warga dan sebagai manusia yang baik dalam menjalankan aturan di dalam keluarga, Masyarakat, berbangsa dan bernegara” tegas Surya.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan Berbagai upaya telah dilakukan dalam melaksanakan PAAR di Kabupaten Asahan khusus ya di Desa Hessa Air Genting, di antaranya pembinaan mental seperti Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembinaan Magrib mengaji, Pembinaan Posyandu, penyuluhan Peningkatan Pendapatan Keluarga.

Bupati Surya juga berharap PAAR Kabupaten Asahan akan mendapatkan Nilai terbaik di Sumut.

Acara dirangkai dengan penyampaian ekspos oleh Ketua TP. PKK Desa Hessa Air Genting, Liana Sari Basri. Kemudian bimbingan dan arahan Ketua TP. PKK Provinsi Sumut.(dat/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Terbatas Kabupaten Asahan Tahun 2021, di gedung Tahfiz Qur’an Komp. Mesjid Agung H. Achmad Bakrie Kisaran, Jumat (26/11).

Dalam sambutannya, Bupati Asahan, H. Surya BSc menyampaikan penyelenggaraan MTQ terbatas merupakan program Pemerintah yang bersifat Nasional, pelaksanaannya diharapkan bukan hanya sebagai kompetisi saja, akan tetapi diharapkan menjadi inspirasi dan spirit dalam menjalankan pembangunan menuju Indonesia Tangguh.

“Alquran sebagai pedoman hidup, sumber segala sumber hukum dalam pribadi muslim dan sebagai ilmu pengetahuan yang tidak ada habis habisnya untuk di gali dan di kaji, untuk itu saya berharap penyelenggaraan MTQ terbatas ini bisa menggairahkan semangat masyarakat dan para qari, Hafidz, dan para penggiat Alquran untuk terus meningkatkan kualitas generasi Qur’ani” tegas H. Surya.

Bupati asahan juga mengimbau panitia pelaksana agar MTQ Terbatas yang dilaksanakan sejak tanggal 26-28 November 2021 untuk tetap mematuhi Prokes guna menghindari penyebaran Covid 19.

Di tempat yang sama, ketua Panitia Penyelenggara MTQ terbatas Kabupaten Asahan tahun 2021, H. Dahmul Daulay, S.Ag, MA menyampaikan bahwa MTQ Terbatas merupakan program LPTQ Kabupaten Asahan, dalam upaya meningkatkan pembunaan dan pengembangan tilawah Alquran di Kabupaten Asahan sekaligus untuk mengembangkan seni baca Alqur’an.

Dahmul juga menjelaskan, pelaksanaan MTQ terbatas ini diikuti Kafilah dari 25 Kecamatan, Pondok Pesantren, Madrasah dan Perguruan tinggi sebanyak 130 peserta, dengan rincian Cabang Qira’ah 43 peserta, cabang Tafsir 11 peserta, cabang hadis 40 peserta, cabang Khat kontemporer 21 peserta, cabang karya tulis Ilmiah Alqur’an 15 peserta.(dat/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bencana banjir di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali para legislator pusat.

Hal ini terlihat ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) La Nyalla Mahmud Mattalitti beserta rombongan hadir ke Sergai, untuk memantau langsung kondisi Sungai Belutu yang meluap dan pengungsi korban banjir di Sei Rampah, Kamis(25/11).

Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan, bencana banjir yang terjadi tahun ini merupakan yang terparah sejak 20 tahun belakangan. ada beberapa faktor yang ditenggarai jadi penyebab meluapnya air ke pemukiman warga. “Aliran air sungai tidak lancar karena sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan. Lalu, bagian hilir sungai juga menyempit. Apalagi ditambah dengan cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir rob dan curah hujan yang tinggi. Akumulasi dari faktor-faktor ini mengakibatkan banjir yang parah,” ucap Darma.

Darma merincikan, sampai hari ke-24 banjir di Sergai, sekitar 6.000 kepala keluarga atau kurang lebih 34.000 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, yang terdampak bencana banjir yaitu di Kecamatan Sei Rampah, Tebingtinggi, Tanjung Beringin, Sipispis dan Kecamatan Dolok Masihul.

Sementara itu, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat Sergai. “Atas bencana banjir ini, kami jelas turut prihatin. Semoga bisa segera ditemukan solusi terbaik untuk permasalah ini. Kami dari DPD RI akan menyuarakan permasalahan ini ke pusat agar penanganan banjir bisa lebih maksimal,” ucapnya.

Senada dengan Ketua DPD RI, Dedy Iskandar Batubara yang merupakan anggota senator DPD asal Sumut juga menyebutkan, kunjungan pihaknya pada hari ini bertujuan untuk menggalang kerja sama demi menemukan jalan keluar paling komprehensif bagi masalah banjir di Sergai.

“Kami di DPD hadir pada hari ini untuk melihat bagaimana proses penanganan bencana banjir yang sudah dijalankan. Kami juga akan berkomunikasi dengan kementerian terkait agar penanganan banjir ini bisa disegerakan dan jadi solusi jangka panjang,” harapnya. Di tempat yang sama, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut Rahmad Shah, menyebut jika pihaknya berkomitmen memberikan perhatian maksimal bagi Kabupaten Sergai.

“Kami dari PMI Sumut sudah menyiapkan tenaga medis untuk memastikan kondisi para pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kami berharap masyarakat Sergai yang jadi korban bencana banjir bisa bersabar dan tetap kuat menghadapi cobaan ini,” tutur Rahmad Shah. (ian/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Terlibat penyalagunaan narkotika dan indispliner, sebanyak 3 personel Polres Labuhanbatu dihukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kedinasan Polri.

Pemecatan dari kesatuan Polri tersebut, langsung dipimpin Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti di lapangan Mapolres, Jalan Thamrin, Rantauprapat, Jumat (26/11).

“Polri tidak berharap sempurna. Tapi Polri berusaha menjadi yang terbaik di mata masyarakat. Khususnya dalam pelayanan,” kata AKBP Anhar.

Dikatakan Anhar, pimpinan Polri akan memberikan reward dan funishmen bagi personel Polri yang berprestasi. Dan sebaliknya akan diberikan hukuman seberat-beratnya apabila melakukan pelanggaran kode etik. Terkhusus pelanggaran penyalahgunaan Narkoba sangat diatensi pimpinan.

“Mungkin ini merupakan hari tidak baik bagi 3 Personel yang telah melanggar kode etik. Karena dalam hal ini Polri sebagai penegak hukum. Ujung tombak pemberantasan narkoba bukan menjadi pengguna atau penyalahgunaan narkoba,”tegas Anhar,

Dijelaskan AKBP Anhar, ketiga personel telah melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI No. 1 Thn. 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 11 huruf e Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolda Sumut Nomor : 1093, 1094 dan 1097 tertanggal 17 Nopember 2021.

Upacara PTDH tidak dihadiri ketiga personel, yakni Aiptu Abdolla Ali melakukan pelanggaran tidak masuk dinas sampai saat ini, Aipda Tedy Wirawan dan Brigpol Wansepna Hendra melanggar penyalagunaan narkotika.

Namun secara simbolis, Kapolres Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia Rangkuti SIK memberikan SKEP PTDH kepada personel Sipropam Polres Labuhanbatu, sekaligus memberikan tanda silang (x) terhadap 3 foto personel yang di PTDH. (fdh/han)