SUMUTPOS.CO – Kelompok Tani Hutan (KTH) Depari Sada Nioga yang diketuai Pasta Surbakti melakukan penghijauan dengan menanam 1.000 batang pohon mahoni di Dusun X Tanduk Benua, Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, pada Rabu (24/11).
KTH Depari Sada Nioga sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) dengan Nomor AHU-0012 456.01.07, Tahun 2021 tersebut, beranggotakan sekitar dua ratusan kepala keluarga (KK).
Selain melakukan penanaman bibit mahoni, mereka juga menanam pohon aren dan tanaman lainnya secara swadaya.
Ketua KTH Depari Sada Nioga Pasta Surbakti mengatakan, tujuan menanam pohon mahoni untuk mengurangi efek polusi, sehingga stabilitas alam dapat terjaga. “Sebab itu kami menganggap program penanaman 1.000 pohon mahoni ini penting dilakukan,” ujarnya.
Dikatakannya, dengan menanam pohon mahoni berarti juga membangun ekosistem hutan yang akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.
“Karena keberadaan hutan saat ini sangat penting sebagai penyangga kehidupan manusia dan bumi yang perlu dilindungi, dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan yang akan datang,” ungkapnya.
Dijelaskannya, agenda penghijauan tersebut, juga dihadiri perwakilan Koramil 02 Kutalimbaru, Kodim 0204 Deliserdang Serda Agung Kurniawan, beserta perwakilan Babinkamtibmas Polsek Kutalimbaru Aiptu Makmur Tarigan, Koramil 02 Kutalimbaru, Kodim 0204 Deliserdang.
Sementara itu, Perwakilan dari Koramil Kutalimbaru Serda Agung Kurniawan, didampingi Babinkamtibmas Aiptu Makmur Tarigan menuturkan sangat mengapresiasi langkah masyarakat yang peduli terhadap lingkungan di dalam menjaga ekosistem alam.
“Hal ini sangat kita apresiasi, sebagaimana kita ketahui, hutan adalah jendela dan paru-paru dunia yang perlu kita jaga” ujarnya. (Dwi)
RAWAN: Rahmad Hidayat rawan absen di laga perdana delapan besar karena telah mengantong dua kartu kuning.
SUMUTPOS.CO – Persaingan di babak delapan besar Liga 2 musim ini dipastikan sengit. Untuk mengantisipasi absennya pemain, manajemen PSMS Medan bakal meminta kepada PSSI agar dilakukan pemutihan kartu kuning.
RAWAN: Rahmad Hidayat rawan absen di laga perdana delapan besar karena telah mengantong dua kartu kuning.
“YA, kita akan mengirimkan surat ke PSSI agar dilakukan pemutihan kartu kuning di babak delapan besar,” ujar Sekretaris PSMS, Julius Raja kepada Sumut Pos, Jumat (26/11).
Saat ini ada empat pemain PSMS yang rawan absen pada pertandingan perdana babak delapan besar nanti. Mereka adalah Hamdi Sula, Rahmad Hidayat, Afiful Huda, dan Ichsan Pratama. Keempatnya sudah memperoleh dua kartu kuning.
Jika kembali menerima kartu kuning pada pertandingan terakhir lawan Sriwijaya, Selasa (30/11), maka mereka akan absen pada laga perdana babak delapan besar. “Untuk itu, kita berharap agar PSSI melakukan pemutihan kartu,” harap Julius Raja.
Pria yang akrab dipanggil King ini menambahkan, pemutihan kartu bukan hanya menguntungkan PSMS sendiri. Tim lain yang lolos ke babak delapan besar, juga pasti menginginkan pemutihan kartu.
“Kita berharap agar pemutihan kartu ini menjadi salah satu agenda pada manajer meeting babak delapan besar nanti. Pemutihan kartu ini juga akan berpengaruh terhadap persaingan di babak delapan besar,” jelasnya.
King juga mengakui terkadang kartu kuning diberikan bukan karena pelanggaran keras, tapi wasit terlalu boros kartu. Ini juga harus menjadi perhatian PSSI. “Kita lihat sendiri, ada wasit yang terlalu boros kartu. Sedikit-sedikit kartu kuning. Ini tentu merugikan tim,” tegasnya.
Soal kartu kuning ini, PSMS sendiri baru dijatuhi denda sebesar Rp 50 juta. Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan denda karena PSMS mendapat lima kartu kuning dalam satu pertandingan. Ini terjadi saat Ayam Kinantan melawan Sriwijaya FC pada laga pemungkas putaran pertama Grup A.
King mengakui sudah menerima pemberitahuan denda tersebut. Denda itu memang sesuai dengan pasal ‘Law of The Game’ PSSI. Di sana disebutkan, jika ada satu tim memperoleh lima kartu kuning dalam satu pertandingan, maka diberikan denda sebesar Rp50 juta.
Aturan itu dibuat untuk meminimalisir hukuman kartu kuning. Untuk kartu kuning biasa hanya diberikan denda Rp3 juta dan kartu merah sebesar Rp5 juta. “Jadi kalau lima kartu kuning sekaligus, didenda Rp10 juta per kartu kuning,” ungkapnya.
Manajemen PSMS sendiri sudah menyampaikan dan mensosialisasikan terkait peraturan ini kepada pemain PSMS Medan. “Dan law of the games itu sudah kami terangkan ke pemain semuanya. Namun, mungkin karena tensi pertandingan, jadi pemain terpancing,” ujarnya.
King menambahkan, denda kartu kuning tersebut akan dipotong dari subsidi yang diberikan PT Liga Indonesia Baru (LIB). Saat ini denda kartu PSMS masih sekitar Rp57 juta. King berharap agar denda itu dipotong secara berangsur, bukan sekaligus.
“Kita berharap dendan itu jangan dipotong sekaligus, tapi dicicil. Misalnya pada subsidi termin kedua nanti dipotong sebesar Rp20 juta. Kemudian sisanya pada termin berikutnya,” pintanya.
Selain PSMS Medan, terdapat beberapa klub Liga 2 lainnya yang mendapatkan sanksi denda serupa. Mereka adalag Perserang Serang, Persis Solo, Persekat Tegal, dan Mitra Kukar. (dek)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati kepada koruptor, mendapat dukungan dari sejumlah elemen. Salah satunya Aliansi Masyarakat Peduli Adhyaksa (AMPAD).
Jaksa Agung RI (kanan), Sanitiar Burhanuddin.
“Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah komando ST Burhanuddin menunjukkan prestasi luar biasa. Utamanya di bidang penanganan tindak pidana korupsi, banyak kasus besar yang telah diungkap seperti kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri yang merugikan keuangan negara puluhan triliun,” kata Koordinator AMPAD, Muhammad Laili dalam keterangannya, Jumat (26/11).
Dia menjelaskan, pada semester 1 tahun 2021, terdapat 151 kasus yang telah ditangani atau setara 53 persen dari target 285 kasus. Dalam penanganan itu, sebanyak 363 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk di antaranya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang telah menyandang tersangka.
“Langkah Kebijakan Jaksa Agung yang sangat berani tentu membanggakan rakyat yang sudah lama mendambakan korupsi punah dari negari ini,” ucapnya.
Dia mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang menargetkan pihaknya bisa menuntaskan minimal dua perkara korupsi dalam setahun. Kekinian, Kejaksaan sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara korupsi, khususnya pada kasus PT Asabri dan Jiwasraya.
Apalagi dua orang koruptor seperti Benny Tjokro dan Heru Hidayat sebelumnya telah dipidana hukuman penjara seumur hidup. “Ini benar-benar harapan kita bersama,” ujar Laili.
Selain itu, lanjut Laili, pihaknya juga mendukung langkah Jaksa Agung untuk memiskinkan koruptor melalui penyitaan aset untuk menyelamatkan keuangan negara. Kebijakan Jaksa Agung dalam menangani, menindak, dan memberantas korupsi hingga ke daerah melalui lembaga kejaksaan.
“Kami mendukung Kejagung terapkan hukuman mati koruptor,” tegasnya menandaskan.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menggaungkan wacana hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi. Pihaknya, akan membuka ruang diskursus dalam mengkaji secara ilmiah dan lebih dalam untuk dapat diterapkannya sanksi pidana terberat bagi para koruptor.
Kejaksaan memiliki kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilakukan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
“Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah mengendalikan suatu perkara pidana dari tahapan awal (penyelidikan) sampai dengan akhir (ekseskusi) sebagai satu kesatuan proses penuntutan,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, Jumat (19/11).
Dia mengungkapkan, kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan, perlu didiskusikan bersama. Karena keberhasilan pada tahap akhir inilah suatu perkara pidana dapat dikatakan telah tuntas.
Dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, termasuk juga dalam mengendalikan pelaksanaan hukuman mati, Kejaksaan senantiasa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan Pancasila, tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
“Khusus untuk pelaksanaan hukuman pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2/PPNS/1946 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer,” ucap Burhanuddin.
Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, selain upaya preventif juga diperlukan upaya represif yang tegas sebagai efek jera. Menurutnya, Kejaksaan telah melakukan berbagai macam upaya untuk menciptakan efek jera.
Upaya prefentif yang dilakukan dalam penuntutan di antaranya, penjatuhan tuntutan yang berat sesuai dengan tingkat kejahatan, merubah pola pendekatan dari follow the suspect menjadi follow the money dan follow the asset. Kemudian, pemiskinan koruptor dengan melakuan perampasan aset koruptor melalui asset tracing, sehingga penegakan hukum tidak sekedar pemidanaan badan tetapi juga bagaimana kerugian keuangan negara yang dapat dipulihkan secara maksimal.
Selanjutnya, penerapan pemberian justice collaborator yang dilakukan secara selektif guna menemukan pelaku yang lain, melakukan gugatan keperdataan terhadap pelaku yang telah meninggal dunia atau diputus bebas namun secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.
Tak dipungkiri, upaya-upaya tersebut ternyata belum cukup untuk mengurangi kuantitas kejahatan korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum dengan penerapan hukuman mati. (jpc/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Guna mencegah masuknya varian baru, pemerintah diminta untuk sementara waktu menutup akses masuk warga dari Afrika Selatan dan negara-negara lain yang teridentifikasi terjadi penyebaran dan penularan varian baru Covid-19 atau B.1.1.529.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Sufmi juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan penelitian, mencari informasi dan data yang akurat perihal adanya varian virus baru atau B.1.1.529.
“Saya pikir, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan, mitigasi dan melindungi rakyat Indonesia dari varian virus baru Covid-19,” kata Sufmi Dasco di Jakarta, Jumat (26/11).
Hal itu dikatakan Dasco terkait varian baru Covid-19 yang teridentifikasi menyebar di Afsel yaitu B.1.1.529. Sufmi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, varian baru tersebut dapat bermutasi dua kali lipat lebih banyak dari pada jumlah mutasi pada varian Delta.
Menurutnya, menghadapi varian Delta saja Indonesia sudah kewalahan seperti rumah sakit penuh, para nakes kelelahan, obat-obatan susah, oksigen sulit dan berjatuhan korban meninggal yang tidak sedikit.
“Pemerintah harus mengambil langkah tegas agar varian B.1.1.529 yang katanya lebih ganas daripada varian Delta ini masuk ke negara kita,” ujarnya.
Dasco menjelaskan, selain menutup sementara perjalanan dari Afrika Selatan dan negara lain yang teridentifikasi, pemerintah Indonesia juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ia mencontohkan, bagi para wisatawan asal Indonesia yang kembali dari tujuan negara-negara tersebut harus dikarantina, dan dipastikan tidak teridentifikasi varian virus baru. (int)
UJIAN:
Pelatih interim Manchester United, Michael Carrick bakal mendapat ujian berat saat bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge, Minggu (28/11) malam WIB.
SUMUTPOS.CO – SETELAH meraih kemenangan di Liga Champions, pelatih interim Manchester United, Michael Carrick menghadapi ujian berat. Mereka harus bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge, Minggu (28/11) malam WIB.
UJIAN:
Pelatih interim Manchester United, Michael Carrick bakal mendapat ujian berat saat bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge, Minggu (28/11) malam WIB.
Ini merupakan pertandingan perdana Michael Carrick sebagai pelatih sementara Manchester United, menggantikan Ole Gunnar Solskajer. Sebelumnya pria berusia 40 tahun tersebut sukses melakukan debut dengan mengalahkan Villarreal di Liga Champions.
Dalam pertandingan itu, Manchester United berhasil meraih kemenangan di kandang Villarreal. Hasil itu memastikan langkah Setan Merah ke 16 besar Liga Champions.
Namun laga kali ini bakal berbeda. Pasalnya, Manchester United dan Chelsea tengah dalam kondisi yang kontras. Setan Merah tertatih-tatih di liga, sementara The Blues nyaman di puncak klasemen.
Chelsea kokoh di posisi teratas Liga Inggris dengan koleksi 29 poin dari 12 pertandingan. Dalam lima laga terakhir mereka tak pernah kalah dengan rincian empat menang dan sekali imbang.
Bandingkan dengan Manchester United yang menghuni peringkat kedelapan klasemen. Mereka baru meraih lima kemenangan dalam 12 laga dan hingga kini baru mengoleksi 17 poin.
Carrick mengaku fokus untuk mempersiapkan tim jelang laga besar menghadapi juara Liga Champions musim lalu. Selepas itu, dia tak ingin berandai-andai.
Nasib Michael Carrick sebagai caretaker Manchester United memang sangat buram dan rentan di mana manajemen Setan Merah tengah mencari kandidat lain untuk mengisi posisi pelatih.
Salah satu sosok yang digadang-gadang sudah menyetujui tawaran Manchester United adalah Ralf Rangnick, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Olahraga dan Pengembangan Lokomotiv Moskow.
“Masa depan saya adalah dua atau tiga hari ke depan, sejauh yang saya siap untuk melihatnya. Sepak bola adalah jenis bisnis di mana Anda tidak pernah tahu apa yang ada di tikungan pada waktu terbaik. Semua energi saya, pikiran saya, adalah pada hari Minggu (lawan Chelsea,” kata Carrick kepada Sky Sports, dilansir suara.com.
Namun, Carrick bisa saja menjadi pelatih tetap jika mampu mengalahkan Chelsea. “Saya tidak perlu bertanya terlalu banyak, itu terjadi dengan sangat cepat. Ini adalah peran saya untuk saat ini, berapa pun lamanya,” tegasnya.
Sedangkan, Pelatih Chelsea Thomas Tuchel secara tak langsung coba memperingatkan Carrick bahwa tugas mengambil alih tim yang baru memecat pelatihnya tidak akan mudah. “Saya tidak bisa mengatakan itu mudah karena itu akan mendevaluasi upaya kami!” kata Tuchel dikutip dari Manchester Evening News.
Lebih jauh, Tuchel sempat menegaskan dirinya tak ingin memikirkan urusan klub lain. Hal itu disampaikannya jelang Chelsea kontra Juventus tengah pekan ini yang berakhir kemenangan 4-0 untuk The Blues.
Dia mengaku tak terlalu peduli dinamika apa yang sedang terjadi di tubuh Manchester United. “Sebenarnya tidak terlalu banyak karena kami tidak memikirkan Man United. Kami sibuk dengan pertandingan Juventus dan saya tidak akan mengomentari keputusan kepelatihan klub lain,” tegasnya. (sra/dek)
PUKUL GONG: Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis didampingi Plt Kepala Dinas PMPPTSP Sumut, Arief S Trinugroho, pukul gong tanda membuka North Sumatera Invest Business Forum 2021 di Ballroom Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Jumat (26/11).prans Hasibuan/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut menginisiasi North Sumatra Invest Business Forum (NSIBF) 2021. Tujuan program ini guna memberi ‘karpet merah’ bagi para investor yang ingin membantu pembangunan di Provinsi Sumut.
PUKUL GONG: Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis didampingi Plt Kepala Dinas PMPPTSP Sumut, Arief S Trinugroho, pukul gong tanda membuka North Sumatera Invest Business Forum 2021 di Ballroom Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Jumat (26/11).prans Hasibuan/sumutpos.
Terdapat sembilan proyek strategis di Sumut yang ditawarkan dalam forum dimaksud. Antara lain, Toba Kaldera Resort di Kabupaten Toba, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun (Direct Investment), Kawasan Industri Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara (Direct Investment).
Kemudian Kawasan Industri Medan dan Sport Centre Sumut di Deli Serdang Rusunawa Terintegrasi di Kabupaten Simalungun, Airport City di Deli Serdang, proyek pembangunan Kereta Api Jalur Pematangsiantar-Parapat serta Light Rapid Transit (LRT) Mebidang.
“Ada sembilan projek strategis dalam acara ini,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PMPPTSP) Sumut, Arief Sudarto Trinugroho menjawab wartawan usai pembukaan acara, di Hotel Santika Medan, Jumat (26/11).
Pemprov Sumut berharap para investor akan masuk setelah acara ini. Sisi lain, kata Arief, pihaknya siap melakukan perbaikan pelayanan dalam hal perizinan. ”Regulasi di UU cipta kerja bertujuan mempermudah perizinan agar investasi masuk. Kemudahan ini kemudian diikuti dengan pengawasan yang diperketat. Jadi kalau tidak sesuai izin, kita berikan sanksi,” katanya.
Dalam hal peningkatan pelayanan, pihaknya menempatkan tenaga kerja muda yang dinilai akan mampu memberikan keramahan dan kenyamanan bagi pengunjung. ”Pada prinsipnya pemerintah menggelar karpet merah bagi para calon investor,” pungkasnya.
Kegiatan NSIBF mengambil tema Memajukan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Cipta Kerja di Sumatera Utara. Acara yang dibuka Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis ini, turut dirangkai talkshow Pengelola Infrastruktur/Kawasan Investasi Strategis, serta terintegrasi dengan kegiatan KIM Investment Expo 2021 sehari sebelumnya.
Menurut Afifi, program ini sebagai upaya mempercepat pertumbuhan investasi dan penanaman modal lebih banyak ke Sumut. ”Tumbuhnya investasi Sumut diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terpacu, melalui hilirisasi industri, termasuk mendorong pemanfaatan tenaga kerja lokal, penggunaan bahan baku, aliran distribusi barang/jasa hingga aspek lainnya yang berpengaruh besar terutama kesejahteraan,” ujarnya.
Karenanya rangkaian promosi seperti yang dilakukan kali ini tidak selesai pada tahap sosialisasi saja. Harus disusul pemberian kemudahan kepada investor oleh Dinas PMPPTSP. Ia meminta agar penyesuaian kebijakan dalam urusan pemberian insentif dan penanaman modal, tahun ini harus sudah selesai. Serta akan menjadi bahan pertimbangan evaluasi jajaran pejabat di lingkungan dinas tersebut.
“Kami juga terus berupaya untuk menghapus kesan sebagai ‘tuan rumah yang kurang ramah’. Jadi ini adalah momentum penting yang dapat memberikan dampak terutama perhatian dari pelaku ekonomi,” ujarnya.
Harapan peningkatan investasi tersebut, kata Afifi, dimodali dengan angka pertumbuhan ekonomi regional, bahwa Sumut menyumbang sebesar 23,35 persen dari Pulau Sumatera, 5,14 persen dalam skala nasional serta provinsi yang masuk jalur perdagangan Internasional di Selat Malaka, yang terpadat di dunia saat ini.”Kondisi ini memperkuat posisi Sumut untuk siap menjadi motor penggerak ekonomi nasional di luar Pulau Jawa,” katanya.
Hadir di antaranya, Kepala Perwakilan BI Sumut, Suko Wardoyo, sejumlah kepala daerah kabupaten/kota, perwakilan unsur Forkopimda serta perwakilan konsulat negara sahabat. (prn)
RAPAT: Gubsu Eddy Rahmayadi memimpin rapat membahas jalur alternatif Medan-Berastagi.istimewa/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan alternatif Medan-Berastagi masih menjadi fokus pekerjaan Pemprov Sumut di tahun anggaran 2022. Bahkan jalur yang sudah ada namun lama tak dilanjutkan, bakal segera diaktivasi lagi. Karenanya, Pemprovsu sudah menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk meminta izin membuka jalur alternatif tersebut.
RAPAT: Gubsu Eddy Rahmayadi memimpin rapat membahas jalur alternatif Medan-Berastagi.istimewa/sumut pos.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengungkapkan, ada jalur alternatif dari ibukota Sumut menuju Tanah Karon
yang lama terputus. Tembus atau keluarnya berada di belakang patung pramuka, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. ”Itu udah ada jalannya, dalam proses dan itu sudah akan dibangun,” katanya menjawab wartawan, Jumat (26/11).
Menurut Edy, status jalan dimaksud merupakan milik pemprov. Namun karena sebagian jalan berada di areal hutan lindung, butuh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna pelepasan statusnya. ”Sudah kita surati ke ibu Siti Nurbaya. Sebab pemprov hanya mampu membangun kelebaran 6 meter, (sementara) ada pembebasan hutan 7 dan 8 hektare,” ungkapnya.
Sayangnya secara rinci, Gubernur Edy tidak menjelaskan rute jalan alternatif yang akan dilalui tersebut.
Diketahui, sejumlah opsi coba diimplementasikan Pemprov Sumut untuk mengurai kemacetan lalulintas dan meminimalisir kecelakaan dampak longsor pada ruas Medan-Berastagi. Antara lain yakni, segera membangun jalur-jalur alternatif menuju objek wisata di Kabupaten Karo maupun menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Hasmirizal Lubis, atas arahan Gubernur Edy Rahmayadi pihaknya bersama dinas terkait di jajaran Pemprovsu kembali membahas kelanjutan pembangunan jalur-jalur alternatif itu dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo.
“Sudah kita rapatkan kemarin bersama bupati Deli Serdang, bupati Karo dan pihak terkait lainnya soal upaya menyelesaikan rencana pembangunan akses jalan alternatif Medan-Berastagi pada Kamis kemarin,” katanya menjawab Sumut Pos, 7 November lalu.
Hasmi menyebutkan, telah dipilih satu dari empat opsi jalan alternatif yang paling memungkinkan bisa dibangun untuk menghubungkan Medan-Berastagi berdasarkan paparan Dinas Kehutanan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.
Ruas jalan alternatif itu adalah Medan-Delitua-STM Hulu-Tanjung Raja-Pulau Mariam-Barus Jahe. Diperkirakan panjang ruas jalan mencapai 50 km lebih. ”Yang kita lihat memang kemarin lahan untuk menjadi ruas jalan alternatif itu tidak mengganggu hutan konservasi, jadi disepakatilah jalur ini mengingat ini yang paling mudah untuk diselesaikan,” ujarnya.
Dengan telah dipilihnya ruas jalan alternatif itu, Bappeda Sumut di tahun ini juga mulai melakukan studi cepat untuk mengetahui laik tidaknya ruas tersebut untuk dibangun.
Sehingga kalau laik, pihaknya akan anggarkan di 2023 mengingat di 2022 akan disusun dulu feasibility study masterplannya serta Detail Engineering Design (DED)-nya sebagai dasar untuk pembangunannya di 2023. ”Paling cepat di 2022 mungkin,” kata asisten umum Setdaprovsu itu.
Dikarenakan hasil studi belum ada, kata Hasmi, sehingga belum diketahui berapa kebutuhan biaya pembangunannya. Begitupun diakuinya, pembangunannya nanti bekerjasama dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo. (prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kunjungan kerja Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ke Arab Saudi berbuah manis. Otoritas penerbangan Arab Saudi telah memperbarui aturan penerbangan internasionalnya. Terhitung 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju ke Arab Saudi.
Menag Yaqut Cholil Qoumas menyambut baik aturan baru yang diterbitkan otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), tertanggal 25 November 2021n
“Alhamdulillah, jelang kepulangan kunjungan kerja dari Arab Saudi, saya mendapat informasi resmi bahwa mulai pukul satu dini hari, pada Rabu 1 Desember 2021, warga Indonesia sudah diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa perlu melalui negara ke-3 selama 14 hari,” ujar Yaqut dalam keterangannya, Jumat (26/11).
“Tidak lagi ada persyaratan booster, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan menjalani karantina institusional selama lima hari. Ini harus dipatuhi dan menjadi perhatian bersama,” sambungnya.
Selain Indonesia, Yaqut mengatakan, ada lima negara lain yang juga sudah mendapat izin masuk Saudi, yaitu, Pakistan, Brasil, India, Vietnam, dan Mesir.
“Semoga ini juga akan menjadi kabar baik buat jamaah umrah Indonesia yang sudah tertunda keberangkatannya sejak Februari 2021. Semoga jamaah Indonesia bisa segera mengobati kerinduannya untuk ke Tanah Suci. Namun, harus disiplin protokol kesehatan sesuai ketentuan Arab Saudi,” katanya.
Diketahui, larangan terbang atau suspend diberlakukan oleh Arab Saudi terhadap Indonesia dan sejumlah negara lainnya sejak Februari 2021.
Ketentuan ini sempat diperbarui pada akhir Agustus 2021. Penerbangan dari Indonesia diperbolehkan langsung ke Saudi, tetapi hanya dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki izin tinggal di Arab Saudi, baik mukimin atau ekspatriat.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, jamaah haji dan umrah tidak lagi diberi syarat harus mendapatkan vaksin booster Covid-19 atau dosis ketiga untuk masuk Arab Saudi.
Meski demikian, Hilman belum bisa memastikan kapan jemaah Indonesia bisa dikirim ke Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. “Iya (aturan tak perlu vaksin booster berlaku) untuk semuanya (termasuk jemaah haji dan umrah,” kata Hilman. (jpg)
Habiburrahman Sinuraya
Sekretaris Komisi I DPRD Medan
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menambah aturan baru dalam penerapan PPKM Level 3 dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas pada periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru.
Habiburrahman Sinuraya Sekretaris Komisi I DPRD Medan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menegaskan, kebijakan dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas pada periode libur nasional dikeluarkan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 62/2021.
“Aturan ini sekaligus upaya mencegah dan menanggulangi penularan Covid-19 saat libur Nataru. Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegas Menkominfo, Jumat (26/11).
Aturan Inmendagri yang terbit pada Senin 22 November tersebut akan mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mematuhi kebijakan ini dan tidak lengah. “Kuncinya ada di penguatan 3 T (testing, tracing, dan treatment), 3M (memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan), vaksinasi serta penggunaan PeduliLindungi,” tegasnya.
Menurut Menkominfo, secara garis besar, pengaturan aktivitas masyarakat dalam beleid ini sama seperti aturan penerapan PPKM level 3. Namun, dengan beberapa aturan khusus ditambahkan untuk mengantisipasi Nataru. Adapun, aturan tersebut yskni, Masyarakat diimbau tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak; 2. Memperkuat pengawasan protokol kesehatan di tiga tempat, yaitu gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah perayaan Natal, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata, dengan memberlakukan kebijakan sesuai aturan PPKM Level 3.
Kemudian; 3. Larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta selama periode libur Nataru; 4. Peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022; 5. Penutupan semua alun-alun daerah pada 31 Desember 2021-1 Januari 2022; 6. Larangan pawai dan arak-arakan tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan ; 7. Mal diizinkan buka dari pukul 09.00-22.00 waktu setempat, dengan kapasitas 50 persen, penggunaan PeduliLindungi, dan prokes ketat; 8. Kegiatan makan dan minum di pusat perbelanjaan/mal dapat dilakukan kapasitas maksimal 50 persen; 9. Bioskop dan area pariwisata diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50 persen dan prokes ketat.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan PPKM Level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru. Kebijakan itu dimulai pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Kepala Dinkes Sumut drg Ismail Lubis melalui Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah menyatakan, kebijakan PPKM Level 3 tersebut sangat tepat. “Kebijakan itu sangat baik untuk upaya antisipasi ketat, makanya semua wilayah menjadi level 3. Kita ketahui kalau level 3 itu kan pengetatannya sangat kuat, berbeda dengan posisi sekarang yang level 2 atau level 1. Jadi, upaya pemerintah pusat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 kita dukung penuh,” kata Aris yang diwawancarai, Jumat (26/11).
Menurut Aris, upaya pengetatan mobilitas masyarakat yang harus kembali dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih aman dan terhindar dari penyebaran virus corona serta isu-isu gelombang baru Covid-19. “Dinas Kesehatan Sumut tentunya akan membantu pemerintah pusat dengan sosialisasi kepada terkait penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru. Di samping itu, juga terus gencar edukasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Sebab masyarakat sudah mulai lupa menerapkannya karena sudah ada daerah yang level 1 dan sudah divaksin,” ungkapnya.
Dia menambahkan, masyarakat yang melanggar aturan PPKM Level 3 nantinya tentu akan diberi sanksi sesuai kebijakan yang ditetapkan. “Makanya, kita harapkan masyarakat patuh dengan PPKM Level 3. Masyarakat diminta untuk tetap di rumah selama libur Nataru dengan mengisi aktivitas bersama keluarga. Semua aturan ini bertujuan agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 seperti sebelum-sebelumnya yang sudah kita lalui,” pungkasnya.
Sedangkan Sekretaris Komisi I DPRD Medan Habiburrahman Sinuraya meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) dan para Pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pegawai lainnya di Lingkungan Pemko Medan agar tidak melakukan perjalanan saat Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal itu harus dilakukan, sebagai bentuk kepatuhan dan dukungan para ASN kepada kebijakan Pemerintah yang melarang berbagai pihak, termasuk ASN untuk mengambil cuti di saat libur Nataru yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.62 Tahun 2021.
Menurut Habiburrahman, pada dasarnya setiap ASN sebagai aparatur pemerintah berkewajiban mengajak masyarakat untuk mematuhi larangan pemerintah agar tidak melakukan perjalanan di libur Nataru. Tak cuma mengajak, ASN juga harus bisa memberikan contoh atau teladan kepada masyarakat untuk memakai aturan tersebut.
“ASN justru harus memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat, harus ada beban moral. Jangan di saat pemerintah melarang bepergian saat libur Nataru dengan melarang cuti, justru disaat itu banyak ASN yang jalan-jalan atau mudik. Kita berharap ada kontrol yang ketat dari BKD dan masing-masing pimpinan OPD,” ucap Habib kepada Sumut Pos, Jumat (26/11).
Habib juga meminta, agar Wali Kota Medan Bobby Nasution dapat memberikan instruksi secara langsung kepada para Pimpinan OPD untuk melakukan pengawasan yang ketat kepada para jajarannya agar mematuhi larangan dari Pemerintah Pusat tersebut.
“Kalau perlu diberi tindakan tegas dengan pemberian sanksi, misalnya dengan pemotongan TPP. Sebab setiap ASN maupun para pegawai lainnya seperti P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) dan Honorer sekalipun harus dapat mendukung program pemerintah dengan tidak melakukan perjalanan atau bepergian selama libur Nataru,” tegasnya.
Dilanjutkan Politisi Muda Partai NasDem tersebut, larangan atau kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut memiliki alasan yang tepat, yakni sebagai bentuk nyata dalam mengantisipasi penyebaran atau gelombang ketiga Pandemi Covid-19.
“Kalau angka Covid-19 di Kota Medan naik lagi karena kita sibuk melakukan perjalanan yang semestinya bisa kita tunda hingga kondisi yang lebih aman, maka kita juga yang akan rugi karena ekonomi kita akan kembali terpuruk. Sebaliknya kalau angka Covid-19 bisa terus menurun, maka ekonomi kita pasti akan terus membaik dan kita semua yang akan diuntungkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku telah menerima Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.62 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Di dalam Inmendagri tersebut diatur tentang larangan mudik dan cuti, termasuk bagi para ASN dan P3K selama periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, termasuk untuk lingkungan Pemko Medan. “Iya, baru kita terima Inmendagri nya (No.62 Tahun 2021) dan baru akan kita tindaklanjuti,” ucap Kepala BKDPSDM Kota Medan, Zain Noval.
Dikatakan Noval, Inmendagri tersebut bukan hanya melarang agar para ASN dan P3K dalam mengambil cuti di saat libur Nataru, tetapi juga terkait pembatasan bepergian ke luar kota bagi para pegawai ASN maupun P3K. “Tapi kita di Kepegawaian (BKDPSDM) fokus ke pembatasan cutinya, itu yang akan kita batasi karena itu kan kewenangannya di kepegawaian. Misalnya bepergian saat Nataru, tanpa ada izin atasan itu tidak boleh. Nah ini yang akan kita coba untuk batasi,” ujarnya.
Namun, kata Noval, para ASN maupun P3K di lingkungan Pemko Medan tidak perlu khawatir akan hak cutinya tersebut. Pasalnya, hak cuti tersebut dapat diambil atau dipergunakan setelah waktu Libur Nataru berakhir. Sebab, akan ada kebijakan yang mengatur agar cuti Nataru tersebut dapat di konversi ke tahun depan. “Cuti untuk liburan atau bepergian, itu yang kita batasi. Tapi cuti itu akan kita konversi untuk di tahun depannya, ada kebijakan yang kita buat nanti,” terangnya.
Pun begitu, Noval menegaskan jika larangan cuti Nataru tersebut hanya berlaku bagi pegawai yang ingin mengambil cuti untuk kepentingan yang tidak memiliki urgensi. “Beda misalnya dengan cuti melahirkan atau cuti kemalangan, itu kan gak bisa kita batasi, yang seperti itu tetap bisa diambil meskipun saat libur Nataru,” pungkasnya. (ris/map/cnn)
BANJIR:
Masyarakat di Binjai Selatan menggunakan perahu karet untuk melewati genangan air, Jumat (26/11). Banjir tak hanya melanda Kota Medan, tapi juga sejumlah daerah
di Sumatera Utara.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Atas hal itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution kembali melakukan rapat pembahasan terkait banjir bersama OPD-OPD yang ada di jajaranya di Restoran Kenanga Garden Medan, Jumat (26/11). Bobby menyebutkan, bahwa dari hasil pantauan pihaknya, ada 1.514 titik genangan air di Kota Medan.
BANJIR:
Masyarakat di Binjai Selatan menggunakan perahu karet untuk melewati genangan air, Jumat (26/11). Banjir tak hanya melanda Kota Medan, tapi juga sejumlah daerah
di Sumatera Utara.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan pun menargetkan untuk segera mengurangi titik-titik genangan banjir yang ada di Kota Medan dalam waktu dekat. Namun dari total 1514 titik genangan air yang ada di Kota Medan, Pemko Medan belum bisa memastikan berapa jumlah pengurangan titk genangan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Titiknya yang terendam banjir kalau tidak salah 1.514 titik yang hari ini eksisting masih menggenangi Kota Medan. Target kita bisa kita kurangi, namun tadi hasilnya masih kita evaluasi lagi. Belum bisa ditentukan berapa jumlah reduksi dari 1.500 lebih tadi, tereduksi berapa belum bisa disimpulkan. Tapi targetnya, yang pertama titik banjir bisa berkurang. Intensitas banjir bisa berkurang, luas genangan bisa berkurang. Ini target-target yang selalu kami sampaikan,” ucapnya.
Diakui Bobby, hingga saat ini pihaknya masih terus mencari solusi yang tepat untuk menangani banjir di Kota Medan. Fokus ke depan, memastikan bahwa air mengalir dengan baik dari hulu ke hilir. “Dari beberapa intensitas hujan baik hujannya ringan, sedang, berat, ini harus ada capaian solusi yang tadi kita bicarakan. Tentunya solusi di setiap wilayah, kita punya lima UPT PU di 21 kecamatan, ini tentunya yang paling utama itu adalah aliran dari hulu ke hilirnya bisa mengalir dengan baik,” ujarnya.
Bobby menuturkan, pihaknya akan memetakan aliran dari daerah paling tinggi di Medan, yakni dari Kecamatan Medan Tuntungan hingga ke daerah hilir, termasuk drainase hingga anak-anak sungai yang ada di Kota Medan.
Bobby pun meminta Dinas PU Kota Medan untuk dapat menyelesaikan data-data yang dibutuhkan dalam penanganan banjir di Kota Medan, termasuk peta drainase dan genangan yang ada.”Makanya tadi saya minta hari Rabu maksimal sudah bisa ditentukan luasan di mana yang mau kita lakukan terlebih dahulu, berapa jumlah titik dari 1.500 lebih tadi bisa mereduksi jadi tinggal beberapa titik. Tahapan-tahapannya harus bisa kita lihat progresnya,” katanya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Ferri Ichsan mengatakan pihaknya akan melakukan analisa penanganan banjir untuk dipresentasikan pada Rabu (1/12) mendatang. “Inikan tadi, hasil pertemuan ini kami diminta mempertajam analisa perencanaan penanganan permasalahan drainase. Nanti Hari Rabu akan kami presentasikan kembali ke pak wali,” jawab Ferri.
Menurut Ferri, pihaknya sudah memiliki konsultan untuk membantu menemukan solusi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Medan.”Sebetulnya kita sudah punya konsultan-konsultan perencanaan dari pihak USU yang sudah membantu kami dan memang kita penanganan drainase itu berdasarkan permasalahan yang ada serta harus tuntas penanganannya,” tuturnya.
Sebelumnya dalam rapat pembahasan banjir, Bobby Nasution tampak kecewa dengan kinerja Dinas PU Medan yang dinilai tidak siap dalam memaparkan kondisi banjir dan solusinya.
Saat itu, Bobby tampak meminta seluruh Kepala UPT Dinas PU Medan untuk dapat menampilkan peta aliran drainase di masing-masing wilayah agar dapat diketahui dimana saja titik-titik genangan air di Kota Medan berikut solusinya.
Namun sayang, peta yang dipaparkan Dinas PU tak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, Bobby menyebut peta yang ditunjukkan Dinas PU tak ubahnya peta ‘Google Map’ layaknya yang dipakai Ojek Online. Oleh karenanya, Bobby mengaku kecewa dengan Dinas PU Medan yang tidak menyiapkan data yang cukup dalam rapat evaluasi penanganan banjir di Medan.
“Seharusnya dalam rapat yang ditampilkan adalah peta aliran drainase, alirannya dari mana dan kemana saja. Jadi jelas, kita tidak seperti membahas peta ojek online. Saya minta datanya disiapkan, peta aliran drainasenya dari mana kemana, kemudian solusi apa yang dibutuhkan. Supaya jangan sudah dikumpulkan di sini semua tapi tidak ada yang bisa kita bahas,” ketusnya.
Masih dalam rapat itu, Sekreta-ris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman juga mengatakan, pembahasan yang dilakukan kemarin tidak berkembang secara signifikan dari rapat evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Padahal seharusnya, wajib ada perkembangan dari setiap rapat yang dilakukan.
Saat itu, Wiriya pun sempat memprotes penjelasan yang dilakukan oleh salah satu Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Sama dengan Wali Kota Medan, Wiriya juga melakukan protes terhadap peta yang dipaparkan dalam rapat. ”Seharusnya yang ditampilkan di rapat saat ini adalah peta aliran drainase, peta yang menunjukkan titik-titik mana saja yang terdapat genangan, jadi bisa tahu berapa titik genangan yang ada, di mana permasalahannya,” ujar Wiriya dalam rapat evaluasi banjir, Jumat (26/11/2021).
Wiriya menyebutkan, peta dan data yang ditunjukkan oleh UPT Dinas PU Medan saat berlangsungnya rapat hanyalah peta kosong.”Ini seperti hanya Google Map saja yang ditampilkan, kita tidak bisa melihat titik mana saja yang ada genangan,” pungkasnya.
Ratusan KK Terdampak Banjir di Binjai
Ratusan rumah terendam banjir di Binjai, Jumat (26/11).Banjir juga akibat dari meluapnya Sungai Bangkatan. Pantauan wartawan, bencana banjir diketahui merendam daerah pemukiman di lima kelurahan pada dua kecamatan yang wilayahnya masuk dalam kawasan bantaran Sungai Bangkatan.
Kelima kelurahan itu antara lain, Pujidadi, Rambung Barat, dan Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, serta Kelurahan Satria dan Kelurahan Setia, Binjai Kota. Hingga Jumat (26/11) pagi sekira pukul 08.00 WIB, ketinggian permukaan air sebagai dampak banjir luapan Sungai Bangkatan masih relatif tinggi, yakni mencapai pinggang orang dewasa.
Demi menjamin kelancaran aktivitas dan mobilisasi, sebagian warga terpaksa menggunakan karet ban sebagai rakit alternatif untuk melintasi wilayah pemukiman mereka. “Puncak naiknya (permukaan) air sekitar jam 1 dini hari tadi. Ketinggiannya kira-kira 1,5 meter,” ujar Erwin (38) warga Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan, yang rumahnya terendam banjir.
Dikatakannya, banjir yang melanda daerah pemukiman sepanjang kawasan Bantaran Sungai Bangkatan ini merupakan bencana susulan yang telah berulang kali terjadi sepanjang dua pekan peningkatan intensitas hujan. Namun, menurut Erwin, bencana banjir yang melanda daerah pemukimannya kali ini adalah yang terparah, karena ketinggian permukaan air mencapai 1,5 meter dari bibir sungai.
Sementara, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai menyatakan ada ratusan rumah di Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Utara dan Binjai Barat yang terdampak banjir. “Ada 582 kepala keluarga yang terdampak bencana banjir dari 9 kelurahan di 4 kecamatan ini. Ketinggian air 10 sampai 60 centimeter,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPBD Binjai, Zulfikar Ahmad.
Dia menguraikan, Kecamatan Binjai Selatan terdiri dari 64 KK di Kelurahan Rambung Timur, 151 KK di Kelurahan Rambung Barat, 56 KK di Kelurahan Binjai Estate dan 13 KK di Kelurahan Pujidadi. Untuk di Kecamatan Binjai Kota, 150 KK di Kelurahan Setia dan 10 KK di Kelurahan Kartini.
“Di Kecamatan Binjai Utara yang banjir genangan akibat drainase buruk terjadi di Kelurahan Nangka yang terdampak kepada 75 KK dan Kelurahan Jatimakmur yang terdampak 30 KK. Terakhir di Kelurahan Payaroba, Binjai Barat ada 33 KK terdampak,” bebernya.
Dia membenarkan, ratusan KK terdampak banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sepekan belakangan. “Akibatnya terjadi genangan dan meluapnya aliran Sungai Bingai, Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim yang merendam ratusan rumah di bantaran daerah aliran sungai. Banjir ini juga susulan yang terjadi pada 3 hari lalu,” pungkasnya.
Sejauh ini tidak ada korban jiwa. Bahkan masyarakat yang terdampak banjir tidak ada yang mengungsi. Upaya yang dilakukan Satgas BPBD Binjai yakni, sudah bersiaga di lokasi wilayah terdampak banjir jika sewaktu-waktu ada masyarakat yang butuh pertolongan. BPBD Binjai juga akan mengecek dan mendata dalam rangka melihat kerusakan sarana serta prasarana. BPBD Binjai memantau perkembangan di Bendungan Namu Sira-sira untuk mengetahui ketinggian air.
Ratusan Rumah Terendam di Tebingtinggi
Warga Kota Tebingtinggi yang tinggal dibantaran Sungai Padang, kembali mendapat banjir kiriman Sungai Padang yang merendam rumah warga di lima Kecamatan di Kota Tebingtinggi, Jumat (26/11).
Meliputi, Kecamatan Rambutan, Tebingtinggi Kota, Bajenis, Padang Hulu dan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi. Banjir terparah dengan kedalaman 50-100 centimeter di Kecamatan Rambutan dan Tebingtinggi Kota.
Pihak BPBD bersama Polres Tebingtinggi, TNI dan Tagana kembali turun kelapangan melakukan evakuasi dan pendataan. Sampai saat ini tidak ada laporan adanya korban jiwa. “Ada sekitar 865 rumah warga yang terendam banjir,” jelas Kepala BPBD Tebingtinggi Wahid Sitorus. Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan yang sempat meninjau kondisi banjir di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebingtinggi menyatakan turut prihatin kepada warga yang tertimpa musibah banjir dalam minggu sudah beberapa kali.
Umar Zunaidi berharap kepada masayarakat untuk selalu bersabar dan tetap mengantisipasi banjir kiriman karena saat ini memang tingkat curah hujan sangat tinggi. (map/ted/ian)
