DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Sumut bekerja sama dengan PLN dan pemerintahan desa, menggelar acara bertajuk Peduli Generasi Emas di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/11).

Acara ini merupakan program peningkatan kesehatan melalui pendampingan untuk ibu dan anak di 1.000 hari pertama kehidupan.

Ketua AIMI Sumut, RA Dwi Pujiastuti menjelaskan, tujuan dari program ini, untuk mencegah stunting dengan pendampingan kesehatan anak di bawah usia 2 tahun, terutama mendampingi 1.000 hari pertama kehidupan.

Hal ini, lanjutnya, diwujudkan melalui kehamilan yang sehat, pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif, dan ASI hingga 2 tahun, sert intervensi gizi dengan pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang berkualitas.

“Program ini telah menjangkau 100 ibu hamil melalui kelas dampingan ibu hamil sehat dan kelas ibu menyusui bahagia. Selain itu, juga menjangkau 120 ibu yang memiliki anak di bawah usia 2 tahun, melalui intervensi gizi berupa dukungan pemberian makanan tambahan balita dan peningkatan pelayanan di Posyandu,” ungkap Dwi usai acara.

Di samping itu, lanjut Dwi, ada juga pendampingan melalui kelas ayah ASI, serta peningkatan kapasitas kader-kader kesehatan masyarakat.

“AIMI sangat mengapresiasi dukungan dari pihak desa, kecamatan, dan CSR PLN Peduli. Harapannya, desa ini menjadi inspirasi bagi desa lain, untuk pencegahan stunting di masyarakat,” tuturnya.

Dia juga menjelaskan, Kabupaten Deliserdang menjadi satu lokus pencegahan stunting. Program Peduli Generasi Emas ini, telah dilaksanakan di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, oleh AIMI Sumut. Program ini didukung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) PLN Peduli dari PT PLN Persero Unit Induk wilayah Sumut selama satu tahun, sebagai model dan harapannya dapat direplikasi ke daerah lain.

“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama di 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Stunting merupakan masalah gizi utama di Indonesia,” jelas Dwi lagi.

Dwi menyebutkan, penyebab stunting berasal dari berbagai hal, seperti kondisi ekonomi dan sosial, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan asupan gizinya. Sebanyak 3 dari 10 anak di Sumut mengalami stunting.

“Permasalahan stunting terjadi mulai dari kandungan dan baru terlihat ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun, yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar pertumbuhan. Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya,” bebernya.

Camat Patumbak Syahdin Setia Budi Pane, melalui Ketua TP PKK Desa Marindal 2, Florida Silalahi mengatakan, kegiatan yang berlangsung dan ilmu yang diberikan tidak pernah berakhir di desa ini, tapi akan terus dilanjutkan agar Desa Marindal 2 dapat menjadi yang terdepan.

“Kami juga memberikan penghargaan atas kinerja Posyandu dan juga ibu-ibu yang telah berhasil mengubah perilaku menyusui, menunjukkan bukti nyata dari program setahun ini. Kami pun akan melibatkan AIMI ke depannya dalam penguatan kader desa,” ujarnya.

Sementara itu, CSR PLN Peduli, Yasmin Lukman, mengucpakan terima kasih kepada Camat Patumbak dan Kepala Desa Marinda 2, yang sudah menerima dan melaksanakan program selama setahun.

“Semoga desa ini nantinya melahirkan generasi yang luar biasa. Kami juga siap berkolaborasi untuk melanjutkan program menjangkau desa yang lebih luas lagi,” pungkasnya. (dwi/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk mengawasi pekerjaan kontraktor dalam mengerjakan proyek pembangunan dan perbaikan drainase di Kota Medan, khususnya Kecamatan Medan Kota. Pasalnya, pengerjaan yang dilakukan terkesan asal jadi dan terbengkalai, sehingga menyulitkan masyarakat melintas.

“Kami minta Dinas PU atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), turun langsung melihat bagaimana kerja para kontraktor proyek pengerjaan drainase itu. Soalnya banyak yang terbengkalai,” tegas Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution, Jumat (26/11).

Dedy yang merupakan Anggota DPRD Medan Dapil 4, meliputi Medan Amplas, Medan Denai, Medan Area, dan Medan Kota itu, mengatakan, pekerjaan drainase tersebut terkesan asal-asalan dan terbengkalai. Menurutnya, hal itu terjadi di Jalan M Nawi Harahap Gang Suka, Jalan Kemiri 2 Gang Tanjungbunga 3, dan Jalan Bahagia by Pass, Kecamatan Medan Kota.

Menurut Politisi Partai Gerindra tersebut, selama ini warga setempat mengeluhkan pekerjaan drainase yang tidak tuntas dan ditinggalkan begitu saja oleh kontraktor, dan pengerjaannya pun dilakukan berhari-hari. Akibatnya, warga tidak bisa melintas, karena akses jalan dihancurkan karena perbaikan drainase tersebut. Bahkan, warga terpaksa memasang papan untuk membuat titi, agar kendaraan bisa lewat.

“Saya melihat langsung bagaimana pengerjaannya. Drainase yang lama dihancurkan untuk dibuat yang baru, tapi cor atas untuk akses jalan tidak dikerjakan secepatnya, jadi orang tidak bisa lewat,” tegas Dedy.

Dedy pun menilai, pekerjaan perbaikan dan pembangunan drainase itu, tidak sesuai dengan program Medan Tanpa Banjir (Tajir) yang dicanangkan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

“Kalau pengerjaannya asal-asalan seperti ini, kami takut akan menambah masalah, dan tidak bisa menyelesaikan penanganan banjir,” imbuhnya.

Untuk itu, dia menegaskan, Dinas PU Kota Medan harus bersikap tegas, dengan menindak kontraktor proyek yang bekerja asal-asalan tersebut. Jika perlu, dilakukan blacklist terhadap kontraktor itu. “Bukannya menyelesaikan masalah, ini malah menambah. Saya sudah menelpon Kepala Dinas PU, agar itu segera dituntaskan,” beber Dedy.

Dedy pun mengatakan, sebuah pekerjaan itu harus terukur dan terjadwal dengan baik.

“Semuanya harus terukur dan terjadwal, serta sesuai dengan bestek. Apalagi membuat saluran air, harus terkoneksi dan terintegritas, agar persoalan banjir di Medan bisa teratasi,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2021 lalu, Pondok Pesantren Amrullah Akbar, Medan Tuntungan, berkomitmen menjadikan instansi pendidikan mereka bebas dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal maupun nonverbal. Adapun satuan pendidikan mereka, yakni RA Amrullah Akbar, SDIT Amrullah, dan MTs Sains Amrullah Akbar.

Hal ini disampaikan Direktur Pondok Pesantren Amrullah Akbar, Ismail Munthe, dalam acara perayaan Hari Guru Nasional, Kamis (25/11) lalu. Kegiatan ini memiliki tema, ‘Guru Humanis dan Merdeka Belajar’.

“Pada dasarnya guru adalah sebuah pekerjaan mengajar sambil mengasuh. Guru tidak bisa hanya mentransfer knowladge (pengetahuan) saja, tapi lebih dari itu. Guru harus bisa menjadi uswatun hasanah atau memberi contoh yang baik,” ungkap Ismail.

Ismail juga mengatakan, sebagai teladan sudah tentu guru harus mampu menciptakan iklim yang nyaman, aman, dan bebas dari kekerasan di lingkungan sekolah.

“Maka, untuk mewujudkan guru humanis dan merdeka belajar, harus dimulai dengan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA),” tuturnya.

Dia pun menjelaskan, SRA merupakan program pemerintah yang terdiri dari beberapa komponen untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan. Kebijakan SRA tertuang pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011.

Ismail juga menyebutkan, kebijakan tentang SRA merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Tapi, program ini masih terkesan setengah jalan. Sebab pada pelaksanaannya, banyak sekolah yang belum menerapkan program ini.

“Kendala biaya adalah satu penyebabnya. Sebab, SRA harus juga mencakup aspek fasilitas, seperti bangunan sekolah, taman belajar, taman bermain, dan sebagainya. Maka dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, agar SRA ini betul-betul dapat terwujud,” imbuhnya.

Pondok Pesantren Amrullah Akbar, menurutnya, telah membuat strategi guna mewujudkan sekolah tanpa kekerasan.

“Seperti membuat paguyuban orang tua maupun siswa melalui media sosial (medsos), dan menggalakkan dan memahamkan pentingnya 5S (salam, senyum, sapa, sopan, santun). Selain itu, membuat forum tanya jawab tentang kekurangan dan masukan untuk kemajuan sekolah ramah anak, pertemuan parenting, dan berkomitmen untuk tetap memberi ruang bermain kepada anak, serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada para guru dan karyawan,” pungkas Ismail. (dwi/saz)

Teks Foto

ISTIMEWA

BERSAMA: Para guru Pondok Pesantren Amrullah Akbar diabadikan bersama, Kamis (25/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tewasnya seorang tahanan Polrestabes Medan bernama Hendra Syahputra yang diduga karena dianiaya oleh sesama tahanan lainnya mendapatkan perhatian khusus dari Komisi I DPRD Medan.

Selaku counterpart, Komisi I meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko untuk bertanggungjawab secara penuh atas tewasnya tahanan mereka secara tidak wajar.

“Sungguh ini merusak citra kepolisian. Padahal Pak Kapolri sudah meminta setiap jajarannya di kepolisian untuk ‘Presisi’. Namun yang kita lihat, Kapolrestabes Medan tidak mampu menerapkannya. Untuk itu kami minta, Kapolrestabes harus bertanggungjawab atas hilangnya nyawa tahanannya,” ucap Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus kepada Sumut Pos, Jumat (26/11/2021).

Dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan itu, Kapolrestabes Medan seharusnya mampu menjamin keselamatan setiap orang yang menjadi tahanan di wilayahnya, khususnya di Polrestabes Medan.

“Secara Tupoksi, polisi harus mampu mencegah dan bertindaktegas terhadap perbuatan main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat. Tapi kali ini yang kita lihat, perbuatan main hakim sendiri justru terjadi di kantor polisi, tepatnya di sel tahanan Polrestabes Medan dan mereka tidak mampu menjaga keselamatan tahanannya sendiri,” ujarnya.

Untuk itu, Robi Barus meminta agar kematian Hendra Syahputra harus diusut tuntas.

“Sejatinya yang namanya tahanan itu diproses secara hukum dan menjalani hukumannya bila telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Selama itu pula setiap tahanan wajib dipenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk hidup,” katanya.

Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan itu pun meminta, agar Polda Sumut dapat memberikan perhatian khusus terhadap hilangnya nyawa tahanan di Polrestabes Medan.

“Kapolrestabes Medan harus di evaluasi. Bapak Kapolri dan terkhusus Pak Kapolda Sumut, tolong peristiwa ini menjadi perhatian khusus, kita miris dengan peristiwa ini. Peristiwa ini harus diusut tuntas, harus ada evaluasi, dan kita harap jangan terulang lagi. Saya yakin dan percaya, kepolisian masih bekerja secara profesional dan terus mengayomi masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang tahanan Polrestabes Medan, Hendra Syahputra, tewas diduga karena dianiaya. Dikanarkan, penganiayaan yang dilakukan terhadap tahanan kasus dugaan pencabulan ini dikarenakan tidak memberikan uang keamanan kamar.

Adik kandung Hendra, Hermansyah menduga, Hendra meninggal dunia akibat dianiaya di sel tahanan Polrestabes Medan. Padahal sebelumnya, Hendra masih dalam kondisi sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit saat diantarkan keluarga ke Mapolrestabes Medan.

“Kondisi yang kami terima dengan luka yang tidak wajar di seluruh tubuh. Makanya, kami melakukan langkah hukum dengan melakukan autopsi,” kata Hermansyah saat ditemui wartawan, Kamis (25/11).

Dia menyatakan, kondisi jenazah Hendra mengalami banyak luka saat diterima pihak keluarga, diantaranya bagian pelipis mata pecah, kedua bagian mata lebam, punggung lebam, kaki sebelah kiri diduga patah, ada bekas api rokok, dan sejumlah luka lainnya. Bahkan disebutkannya, seorang penyidik, Bripda SB diduga ikut terlibat.(map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik (AMPKP), menggelar unjuk rasa di depan gedung The Reiz Condo (TRC) Apartment Jalan Tembakau Deli No 1, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Jumat (26/11).

Dalam aksi damai itu, mahasiswa bergerak bejalan kaki dari Tugu Kantor Pos Besar Medan atau Lapangan Merdeka Medan, dengan membentangkan spanduk menuju gedung TRC. Sesampainya di sana, Koordinator Aksi, Tama, pun menyampaikan orasinya, yang merupakan sejumlah tuntutan kepada pengelola TRC, yakni PT Waskita Karya Realty (WKR). Para mahasiswa meminta agar PT WKR, selaku pihak pengelola, tetap menjadikan TRC sebagai hunian murni, bukan hotel.

Dalam orasinya mahasiswa mengaku khawatir, bila gedung TRC dijadikan hunian dan campuran hotel, maka dikhawatirkan berpotensi menjadi tempat maksiat, bahkan sebagai tempat peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba), yang membuat lingkungan menjadi tidak kondusif.

“Kami sangat tidak setuju, jika obat-obatan terlarang bebas beredar di tempat hunian itu (TRC),” ungkap Tama.

Masih dalam orasi mahasiswa, mereka pun meminta Pemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP, Dinas PKPPR, Dinas Pariwisata, dan seluruh instansi terkait, agar tidak memberikan izin kepada pihak PT WKR untuk melakukan perubahan izin pada hunian TRC.

Mahasiswa juga menuntut Menteri BUMN Erick Thohir, agar berkenan memberikan instruksi kepada pihak PT WKR, supaya konsisten dengan janjinya kepada konsumen, untuk tidak mengubah fungsi dari hunian ke Hotel.

Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan desakannya kepada pihak Polda Sumut. Pengunjuk rasa meminta, agar Polda Sumut dapat mengusut tuntas dugaan pembohongan konsumen yang dilakukan oleh PT WKR kepada para pemilik/penghuni TRC.

Mereka pun meminta, PT WKR dapat memberikan penjelasan, terkait tuntutan yang mereka sampaikan, dengan memberi tenggat waktu satu pekan.

“Apabila dalam satu minggu ini belum ada klarifikasi, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi,” ancam para mahasiswa.

Selanjutnya, para pengunjuk rasa yang diterima pihak PT WKR melalui Manager Marketing, Haryo mengatakan, aspirasi para pengunjuk rasa akan disampaikan kepada pimpinan mereka.

“Aspirasi adik-adik sudah kami terima, dan akan kami teruskan ke pimpinan,” tuturnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Mulia Berjaya Abadi (MBA) menggelar doa, syukuran bersama, dan melaksankan bakti sosial menjelang akhir tahun. Kegiatan berlangsung di Kantor PT MBA, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Jumat (26/11).

Kegiatan yang digelar perusahaan bidang jasa transportasi, jasa EMKL, jasa PPJK, dan jasa TPS container di wilayah Pelabuhan Belawan ini, melakukan doa bersama dengan masyarakat Bagan Deli.

Selain itu, kegiatan juga dilakukan dengan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim, dan penyaluran 50 paket sembako untuk masyarat yang berdomisili di sekitar PT MBA. Acara tersebut dapat terlaksana dengan adanya program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT MBA, yang diprioritaskan untuk masyarakat sekitar.

Pimpinan Unit PT MBA, Budi Santoso mengatakan, kegiatan yang mereka laksanakan adalah program CSR perusahaan, yang diperuntukan kepada masyarakat. Acara yang dilaksanakan adalah doa bersama, yang dilaksanakan dalam 3 sesi, untuk mengambil nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

“Doa bersama yang kami laksanakan untuk mengakomodir keterwakilan agama dan kepercayaan masing-masing karyawan dan sopir PT MBA. Untuk karyawan dan sopir yang beragama Islam, diadakan tausyiah dengan menghadirkan ustad, kemudian untuk yang beragama Kristen diadakan ibadah yang dilakukan Tim Gereja Mawar Sharon,” ungkap Budi.

Doa bersama ini, lanjut Budi, diselenggarakan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena selama satu tahun diberikan kesempatan dan nikmat dalam berkerja, meskipun di tengah pandemi Covid-19.

“Besar harapan kami, keluarga besar karyawan dan sopir diberikan keselamatan serta kesehatan dalam menjalankan aktivitas kerja di hari-hari selanjutnya. Selain itu, untuk mewujudkan wadah silaturahim PT MBA dengan tokoh agama dan masyarakat di Bagan Deli sekitarnya,” cetusnya.

Dia pun berharap, masyarakat yang telah mendapatkan bantuan dari PT MBA, bebannya menjadi lebih ringan.

“Mari kita doakan perusahaan tetap sukses dan berjalan baik, agar CSR ini dapat terus dikucurkan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Bagan Deli,” pungkas Budi. (ila/saz)