Jelang Libur Nataru, Seluruh Indonesia Terapkan PPKM Level 3

18 November 2021 10:59 AM

Lapangan-Merdeka-Binjai — istimewa TUTUP: Sejumlah ruas jalan di kawasan Lapangan Merdeka Binjai masih diterapkan sistem buka-tutup. Hal ini menyikapi Kota Binjai yang masih berada di PPKM Level 3, Rabu (6/10).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Nantinya ada 3 lokasi yang protokol kesehatannya diperketat.

Tiga lokasi yang diperketat protokol kesehatannya yakni gereja, tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal. Pengetatan protokol kesehatan itu demi mencegah penularan Covid-19.

“Kebijakan Nataru ini diperlukan untuk menghambat dan mencegah penularan Covid-19, tetapi ekonomi harus tetap bergerak. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan juga dilakukan di sejumlah destinasi. Utamanya di tiga tempat, yaitu di Gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11).

Muhadjir menyatakan, nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM Level 1 maupun 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3. “Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Muhadjir, kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru. “Inmedagri Ini sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan COVID-19 selama masa libur Natal dan tahun baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021,” ujarnya.

Pemerintah nantinya juga akan melarang perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Sementara, untuk Ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.

Sebagai informasi, di Inmendagri terdahulu, ada sejumlah aturan yang diatur dalam PPKM Level 3. Aturan tersebut di antaranya, kegiatan tempat ibadah maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di bioskop dan tempat makan minum maksimal kapasitas 50 persen, kegiatan di pusat perbelanjaan maksimal kapasitas 50 persen sampai pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan ketat, dan menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka.

Tren Penularan Mulai Naik

Berdasarkan data terkini menunjukkan, Rt atau reproduction number (angka reproduksi) penyakit di Indonesia secara nasional meningkat dari minggu lalu sekitar 0,01 menjadi 0,96. Jika dilihat lebih mendalam, walaupun Rt di seluruh pulau masih berada di bawah 1, namun angkanya di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan mengalami kenaikan.

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, kewaspadaan perlu ditingkatkan kedepannya, apalagi kemunculan varian baru Covid-19 lainnya. Sebab, nyatanya memiliki reproduction number yang lebih tinggi perlu juga menjadi perhatian. Ia mengingatkan agar tetap disiplin prokes.

Angka reproduction number akan sangat dinamis tergantung seberapa baik intervensi yang dilakukan baik pada protokol kesehatan 3M, upaya 3T maupun vaksinasi,” ungkapnya.

Misalnya, jika dapat meningkatkan proteksi kepada 2 orang dengan vaksinasi dan menggalakkan disiplin protokol kesehatan, maka reproduction number dari sebelumnya sebesar 3 dapat menurun menjadi 1. Apalagi jika penambahan proteksi lainnya seperti menjaga jarak, menghindari kerumunan, melakukan kegiatan esensial dengan terkendali dan menunda kegiatan luar ruang yang tidak mendesak. Maka hal ini dapat berpartisipasi dalam menurunkan reproduction number, sehingga laju infeksi menurun begitu juga dengan angka kasus dan kematian. “Kita perlu kembali mengencangkan pengendalian agar kita dapat mencegah gelombang kasus baru di tahun depan,” tegas Prof Wiku.

Masyarakat harus memahami angka tingkat penularan Covid-19. Caranya dengan menganalisi situasi pertambahan kasus dengan reproduction number (R0). Angka ini penting dipahami karena dapat menggambarkan kemampuan penyebaran suatu penyakit.

“Untuk itu, penyampaian data reproduction number diharapkan menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah daerah untuk dapat membaca tingkat penularan COVID-19 dari aspek epidemiologis yang lebih spesifik, ingat untuk bisa memahami penyakit Covid-19 kita memerlukan data dan basis ilmiah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif,” tegas Prof Wiku.

Wiku juga menjelaskan, reproduction number atau angka reproduksi adalah rata-rata banyak orang yang terinfeksi akibat terpapar dari 1 orang yang positif atau sakit. Umumnya setiap jenis penyakit memiliki basic reproduction number yaitu nilai tetap kemampuan penyebaran penyakit dalam situasi tanpa disertai intervensi pencegahan tertentu.

Contohnya R0 Covid-19 varian original dari Wuhan, sebesar 2,4 sampai dengan 2,6. Hal ini bermakna bahwa 1 orang kasus positif rata-rata dapat menularkan kepada 2-3 orang lain disekitarnya setelah melakukan interaksi. Semakin tinggi angkanya, maka semakin besar peluang kasus positif meningkat, begitu pun sebaliknya.

“Rinciannya, angka di atas 1 menyebabkan penambahan kasus berlipat atau eksponensial. Lalu, angka 1 penambahan kasusnya cenderung stagnan, dan angka di bawah 1 secara gradual akan menginfeksi lebih sedikit orang dan akhirnya dapat menghentikan perluasan penyakit dalam suatu kondisi tertentu layaknya epidemi,” kata Prof Wiku dalam keterangan Satgas Covid-19 secara daring baru-baru ini.

Menurutnya, penetapan besar reproduction number suatu penyakit umumnya dilakukan para ilmuwan untuk menggambarkan tingkat penularan menggunakan data di lapangan yaitu angka kematian, keterisian tempat tidur di rumah sakit, maupun besar kasus positif atau positivity rate. Sedangkan Rt atau effective reproduction number adalah angka reproduksi penyakit setelah adanya intervensi.(dtc/jpc)

Paskalongsor, Jalur Medan-Berastagi Dibuka Lagi, Warga Diimbau Tetap Berhati-hati

18 November 2021 10:48 AM

Pascalongsor-Bandar-Baru — MELINTAS: Sejumlah kendaraan melintasi lokasi longsor di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit Deliserdang, setelah dibersihkan oleh petugas dari Brimob Polda Sumut, Dishub, BPBD dan lainnya, Rabu (17/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sempat ditutup akibat longsor di kawasan Sibolangit, jalur Medan-Berastagi kembali dibuka, Rabu (17/11). Meski begitu, para pengendara yang ingin melintas diimbau untuk tetap berhati-hati.

MELINTAS: Sejumlah kendaraan melintasi lokasi longsor di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit Deliserdang, setelah dibersihkan oleh petugas dari Brimob Polda Sumut, Dishub, BPBD dan lainnya, Rabu (17/11).

Wakasat Lantas Polrestabes Medan, Kompol Edward Nauman Saragih membenarkan jalur yang menghubungkan Kota Medan dengan Berastagi, Kabupaten Karo, telah dibuka kembali. Kata dia, sejak pagi pekerjaan untuk pembersihan material longsor sudah selesai dilakukan. “Arus dua arah Medan-Berastagi sudah dibuka kembali,” ujarnya.

Edward juga mengatakan, meski kondisi jalan telah bersih dari material longsor, pihaknya tetap menempatkan sejumlah personel di lokasi dan beberapa titik untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas. Bahkan, sebut dia, untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, maka ditempatkan alat berat guna membersihkan material. “Ada personel yang ditempatkan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas.

Di sisi lain, ada alat berat yang stand by,” katanya.

Sebelumnya, Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Sonny W Siregar menjelaskan, penutupan jalan Medan-Berastagi pada Selasa (16/11) malam hingga Rabu (17/11) dini hari, untuk memudahkan petugas dari Sat Brimob Polda Sumut, yang dipimpin AKP Munadi, bersama Polsek Pancurbatu, Personel Satwil, BPBD, Dishub dan Basarnas membersihkan material longsor. “Sempat ditutup sementara akibat longsor, tetapi pada Rabu dini hari telah dibuka kembali. Dan sudah bisa dilalui pengendara mobil dan motor,” terangnya.

Meski jalan telah dibuka kembali, namun Sonny mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati saat melintas di titik longsor, karena kerawanan masih cukup tinggi. “Ya, harus tetap berhati-hati,” pungkasnya.

Sementara AKP Munadi, dari Sat Brimob Polda Sumut mengungkapkan, petugas melakukan pembersihan dengan alat berat, memindahkan material longsor, memangkas dan mencincang kayu-kayu yang ikut terbawa longsor. Kemudian, petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas, putar balik kepada kendaraan yang akan menuju Berastagi dan ke arah Medan. “Kita menutup jalur sementara, memutarbalikkan kendaraan guna menghindari kemacetan,” terangnya.

Tak jauh beda disampaikan Kapolsek Pancurbatu Kompol Dedy Dharma. Diutarakan dia, saat ini kondisi arus lalu lintas Medan-Berastagi aman dan lancar. “Sudah dibuka, dan kondisinya aman dan lancar,” katanya.

Menurut Dedy, material longsor yang menutupi jalan telah dibersihkan oleh petugas gabungan pada tengah malam. “Sekitar pukul 23.30 WIB selesai dikerjakan semua, material sudah dibersihkan,” ujarnya.

Sementara, Camat Sibolangit Febri E Gurusinga mengatakan, pembersihan material longsor dimulai sejak pukul 21.30 WIB hingga pukul 01.00 WIB. “Arus lalu lintas sudah dibuka dua arah mulai pukul 00.30 WIB,” kata Febri.

Diketahui, longsor terjadi di Jalan Jamin Ginting Km 50+600, Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (16/11) sore sekitar pukul 17.45 WIB. Akibat longsor tersebut, arus lalu lintas Medan-Berastagi dan sebaliknya terputus sementara lantaran material longsor menutup badan jalan. Namun demikian, akibat longsor tersebut tidak ada korban jiwa atau kendaraan yang tertimpa oleh material longsor. (ris/dwi)

Haji dan Umrah Sudah Bebas PPN

18 November 2021 10:46 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah sudah tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN), terhadap penyelenggaraan jasa keagamaan, termasuk jasa perjalanan ibadah haji dan umrah. Pembebasan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN.

ASPIRASI: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima aspirasi pengusaha penyelenggara jasa penyelenggaraan haji dan umrah di kantornya.HUMAS SETKAB.

Pernyataan itu ia sampaikan untuk menjawab keluhan para pengusaha penyelenggara jasa penyelenggaraan haji dan umrah yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) di kantornyan

kemarin (16/11). “Dalam PMK sudah jelas, penyelenggara jasa keagamaan, termasuk jasa perjalanan ibadah haji dan umrah, tidak dikenakan PPN yang berlaku efektif sejak 22 Agustus 2020 yang lalu,” kata Airlangga.

Airlangga berjanji, pemerintah akan menindaklanjuti keluhan para penyelenggara jasa penyelenggaraan haji dan umrah. Pasalnya, meski sudah bebas PPN, masih ada beberapa usaha perjalanan yang mendapatkan pemeriksaan terkait transaksi di masa lampau. “Beberapa usaha perjalanan ini mendapatkan pemeriksaan terkait transaksi-transaksi yang lampau, nanti kami koordinasi dengan DJP,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, pengusaha perjalanan haji dan umrah menemui Airlangga pada Selasa (16/11). Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar dana yang sudah disetor ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha biro perjalanan haji dan umrah. Ini diperlukan supaya operasional mereka yang sempat terganggu karena terimbas dampak pandemi corona bisa tetap berjalan normal.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pembina Forum SATHU Fuad Hasan Masyhur menyampaikan, audiensi tersebut membawa angin segar bagi seluruh masyarakat yang telah menanti selama hampir dua tahun, yang sudah merindukan untuk bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji dan umrah. Itu juga memberi secercah harapan untuk para pengusaha perjalanan travel haji dan umroh.

Cara Baru Daftar Umrah

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meluncurkan layanan baru yang memungkinkan jamaah haji luar negeri mendapatkan izin untuk melakukan umrah dan mengunjungi Masjid Nabawi. Dilansir dari Gulf News, calon jamaah kini dapat dengan mudah mendapatkan izin untuk melakukan umrah dan sholat di Masjidil Haram dan mengunjungi Masjid Nabawi melalui Aplikasi Eatmarna dan Tawakkalna.

Menurut pernyataan yang dibawa Saudi Press Agency (SPA), layanan baru akan efektif melalui Eatmarna dan Tawakkalna setelah para calon jemaah haji luar negeri mendaftar di platform Arab Saudi, “Quddum”. Layanan ini diluncurkan bekerja sama dengan Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA).

Kementerian dan SDAIA mengimbau seluruh pengguna aplikasi Eatmarna dan Tawakkalna untuk berinisiatif mengupdate kedua aplikasi tersebut melalui Google Play, App Store, AppGallery dan Galaxy Store. Sejak 16 Oktober, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pelonggaran pembatasan di seluruh Kerajaan, termasuk untuk Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Pelonggaran aturan ini memungkinkan lokasi-lokasi tersebut kembali beroperasi dengan kapasitas penuh.

Sementara, calon jamaah Indonesia sudah bisa kembali melakukan umroh sejak RI dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani nota diplomatik pada 8 Oktober 2021, yang membuka pintu bagi jamaah asal Indonesia untuk masuk ke negara tersebut. Dalam nota tersebut disebutkan jamaah asal Indonesia wajib melakukan karantina selama lima hari jika tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Kebijakan ini ditetapkan setelah Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menyebutkan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jamaah umroh Indonesia.

Percepat Persiapan Keberangkatan

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan persiapan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Ia mengatakan, jika perlu Pemerintah Indonesia harus bertemu langsung dengan Pemerintah Kerajaan Saudi di Riyadh untuk memastikan keberangkatan haji dan umrah tersebut.

“Kita dorong terus pemerintah mematangkan pelaksanaan umrah dan haji, termasuk melobi langsung di Riyadh dan menemui pihak yang berwenang,” kata Yandri dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (17/11/2021).

Yandri menilai, dengan menemui langsung Pemerintah Kerajaan Saudi di Riyadh, diharapkan semua informasi dan konfirmasi terkait pelaksanaan haji dan umrah bisa langsung terjawab.

Terkait persiapan umrah ini pula, Yandri menyebut Komisi VIII akan segera bertemu dengan Kementerian Agama. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas umrah dan haji. “Kita dalam waktu dekat akan ada raker khusus membahas umrah dan haji, bersama Pak Menag,” tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (cnn/cnbc/lp6)

Berikan Akses Satu Pintu Pelayanan Publik, Langkat Bakal Punya MPP

18 November 2021 10:41 AM

MPP-Langkat — DIABADIKAN: Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin diabadikan bersama Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajekshah, para kepala daerah se-Sumut dan unsur Forkopimda Sumut, Rabu (17/11).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat bersama Pemprov Sumut bakal membuat Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP ini dimaksudkan untuk memberikan akses satu pintu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

DIABADIKAN: Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin diabadikan bersama Gubernur Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Musa Rajekshah, para kepala daerah se-Sumut dan unsur Forkopimda Sumut, Rabu (17/11).

Hal ini terungkap saat kunjungan kerja Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin ke Sumut, Rabu (17/11). Kedatangan Ma’ruf pun disambut langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, dan seluruh wali kota dan bupati se-Sumut, serta unsur Forkopimda Sumut di Aula T Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Ahmad Yani No 41 Medan.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin yang turut hadir pada rapat kerja dengan tema ‘Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik’ serta dialog dengan para tokoh pemberdayaan ekonomi masyarakat itu, mengaku segera membuat MPP, bersama Pemprov Sumut, sesuai imbauan Ma’ruf.

“Saya bersama jajaran Pemkab Langkat siap melaksanakan imbauan Pak Wakil Presiden, untuk membuat MPP. Tentunya hal itu juga menunggu kebijakan dari Pak Gubernur Sumut untuk pelaksanaannya,” ungkap Rencana. Sebelumnya dalam rapat tersebut, Ma’ruf berharap ada MPP yang dibangun di Sumut.

“Saya dengar di Sumut ini belum ada MPP di kabupaten kota. Karena itu, kami mengimbau supaya secara kelembagaan, MPP ini dapat dibentuk di semua kabupaten kota,” ungkap Ma’ruf.

Ma’ruf pun menyarankan, untuk pertama yang harus dilakukan setelah pembentukan MPP ini, yakni penyempurnaan, baik secara regulasi maupun prosedur. Sehingga, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera teridentifikasi dan ditangani.

“Kedua, kalau sudah ada MPP, tentu harus ada peningkatan pelayanan yang terus disempurnakan. Apabila ada berbagai hambatan, supaya dapat disampaikan ke pusat, agar diupayakan penyempurnaan, baik yang menyangkut regulasi maupun prosedur,” tuturnya.

Selanjutnya, Ma’ruf pun mengingatkan, seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi sehubungan dengan penurunan level PPKM dan konfirmasi kasus Covid-19 harian, seluruh jajaran pemerintah di Sumut diharapkan tidak lengah, dengan terus memberi imbauan kepada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mengakselerasi vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok.

“Saya ingin mengingatkan tentang penanganan Covid-19, khususnya soal vaksinasi, supaya dipercepat. Karena tantangan kita saat ini, walaupun sudah melandai (konfirmasi kasus Covid-19), tetap harus diantisipasi kemungkinan datangnya gelombang ketiga,” jelas Ma’ruf.

“Apalagi varian baru sekarang sudah merebak di Eropa, bahkan sudah sampai di Malaysia dan Singapura. Sumut ini sangat dekat, tetangga dengan Malaysia dan Singapura. Ini agar menjadi perhatian,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, menyampaikan, dia beserta jajaran siap untuk membuat MPP di Sumut, guna mendukung keberhasilan akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia.

“Hal ini juga perlu pembelajaran secara terus menerus, dan kami akan benar-benar fokus,” katanya.

Pada rapat kerja ini, Ma’ruf hadir bersama Mendagri M Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A Halim Iskandar, Plt Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi PMPP Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim. (mag-6/saz)

Wakil Bupati Hadiri Peletakan Batu Pertama Renovasi Masjid Ikhlasiyah

18 November 2021 10:39 AM

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar, menghadiri peletakan batu pertama renovasi Masjid Ikhlasiyah di Dusun 5, Desa Bandarlabuhan, Kecamatan Tanjungmorawa, Selasa (16/11) lalu.

LETAKKAN: Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar meletakkan batu pertama.

Turut hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Heriansyah Siregar, Sekretaris Dinas Kominfo Syafii Sihombing mewakili Kabag Kesra, camat beserta muspika, Kepala Desa Bandarlabuhan, Ketua KUA Tanjungmorawa Kamaludin, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar mengatakan, masjid bukan hanya berperan sebagai tempat beribadah, melainkan juga sebagai pusat kegiatan umat Islam dalam menyebarkan nilai-nilai persatuan, kesatuan, persaudaraan, dan kerukunan.

Lebi lanjut Yusuf mengatakan, masjid dapat dimanfaatkan menjadi pusat kegiatan umat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah dan bersama-sama memakmurkan Masjid Ikhlasiyah ini, dengan menjadikannya sebagai tempat pengedukasian kajian ilmu Islam. Selain itu, masjid juga berperan dalam membangun budaya umat dan pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya. “Kita patut bersyukur, berkat partisipasi dan sumbangsih yang telah diwujudkan oleh segenap donatur serta semua pihak, kini peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya renovasi Masjid Ikhlasiyah dapat dilaksanakan,” ungkap Yusuf.

Yusuf pun berharap, setelah peletakan batu pertama ini, renovasi Masjid Ikhlasiyah nantinya dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Kita juga harus berkeyakinan, renovasi ini akan selesai sesuai dengan perencanaan,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua BKM Ikhlasiyah, Herwandi menjelaskan, Masjid Ikhlasiyah adalah masjid yang dibangun oleh masyarakat Desa Bandarlabuhan pada 1960-an, di atas tanah wakaf dari Alm Amir Hamzah. Masjid Ikhlasiyah juga sudah mengalami beberapa kali pemugaran, dan kali ini dilakukan renovasi yang karena daya tampung masjid ini tidak lagi mencukupi untuk menampung jamaah salat, terutama pada waktu Salat Jumat dan pada perayaan hari besar Islam. (btr/saz)

Kapolres Tanah Karo Pimpin Sertijab Kasat-Kapolsek

18 November 2021 10:34 AM

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono, memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) di lingkup Mapolres Tanah Karo, Rabu (17/11). Hadir pada acara tersebut seluruh personel Polres Tanah Karo dan Kapolsek jajaran Polres Tanah Karo, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Pada kesempatan itu, Yustinus mengucapkan selamat kepada Kasat dan Kapolsek yang baru dilantik.

“Semoga amanah yang diterima ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Karo. Perlu diketahui, sertijab merupakan hal yang wajar dilaksanakan di institusi Polri, sebagai kebutuhan dalam organisasi,” ungkap Yustinus.

Lebih lanjut Yustinus mengatakan, pimpinan Polri melihat kepada personel yang bekerja dengan baik, hasil dari hal tersebut diberikan promosi jabatan, dan jabatan adalah amanah dari Tuhan, untuk pelaksanaannya harus mencapai tujuan berdinas di tempat yang baru nantinya.

“Agar pejabat baru benar-benar memahami dan melaksanakan tugas dengan baik, jangan meremehkan. Untuk diingat, Bapak Kapolda Sumut, terus mengawasi personelnya, maka wujudkan nol pelanggaran dalam dinas,” imbaunya.

“Bagi pejabat serta Bhayangkari yang dari Polres Tanah Karo, atas nama yang diucapkan, terima kasih atas dedikasinya selama di Polres Tanah Karo. Selamat jalan serta selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru. Dan seluruh personel, berikan kinerja terbaik kepada pejabat yang baru, sehingga dengan hadirnya pejabat baru, Polres Tanah Karo dapat lebih baik lagi melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat,” imbuh Yustinus.

Di akhir sambutannya, Yustinus menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama pengabdian di Polres Tanah Karo.

“Selanjutnya kepada pejabat baru, selamat datang di Polres Tanah Karo, dan selamat atas jabatan yang dipercayakan. Kepada pejabat baru Polres Tanah Karo, segera menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru, dapat membawa ide-ide kreatif dan mampu menciptakan langkah-langkah inovatif dalam menjalankan roda organisasi. Sehingga membawa perubahan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh pejabat lama. Dan tetap bekerja sesuai dengan tupoksi untuk kelanjutan program Polri dalam menjaga Kamtibmas,” katanya.

Adapun Kasat dan Kapolsek yang disertijab, yakni AKP Jansen, Kapolsek Payung, diserahkan kepada Iptu Julianto, dan AKP Jansen diangkat sebagai Kabag Log Polres Tanah Karo. AKP Adrian Lubis, Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, pindah ke Polrestabes Medan, sebagai Wakasatreskrim, dan Kasat Reskrim Polres Tanah Karo dipimpin AKP Johanes Marojahan Napitupulu, yang selama ini memimpin Kasat Narkoba di Polres Tapteng.

Kasat Lantas Polres Tanah Karo dijabat AKP Bevan Raga Utama, yang selama ini dipimpin AKP Agus Ita Lestari Ginting, dan Kasat Lantas yang lama diangkat sebagai Kasat Binmas Polres Batubara. AKP Bengkel Ginting, Kapolsek Tigabinanga, dimutasikan ke Polres Langkat sebagai Kapolsek Salapian, dan Polsek Tigabinanga dipimpin AKP Teddi Napitupulu, yang selama ini menjabat Kapolsek Pantai Cermin. Yang terakhir, Wakapolsek Berastagi AKP Jokner Malau, memimpin Polsek Munthe karena Kapolsek Munthe memasuki masa pensiun. (deo/saz)

Pasar Modal Indonesia & IA-ITB Gelar Vaksinasi Massal di Karo

18 November 2021 10:29 AM

Vaksinasi-Massal-Karo — VAKSINASI: Vaksinisasi massal yang digelar Pasar Modal Indonesia dan IA-ITB di Lapangan Samura Kabanjahe.SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia (HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia), Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kembali melanjutkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

VAKSINASI: Vaksinisasi massal yang digelar Pasar Modal Indonesia dan IA-ITB di Lapangan Samura Kabanjahe.SOLIDEO/SUMUT POS.

Bertujuan untuk mempercepat upaya pencapaian herd immunity masyarakat, khususnya di luar Pulau Jawa, BEI, KPEI, KSEI bekerja sama dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB) menyelenggarakan sentra vaksinasi dengan target 100.000 akseptor atau total 200.000 dosis vaksin di 4 kabupaten, Sumut, yakni Dairi, Karo, Simalungun, dan Toba.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak sejak 13-20 November 2021 mendatang. Sumut mendapat perhatian khusus dari SRO dan IA-ITB, karena berdasarkan data sebaran vaksin dosis pertama di wilayah Sumut hingga awal November ini masih di kisaran 50 persen. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri untuk pelaksanaan percepatan dan pemerataan vaksinasi di Sumut. Ditambah lagi, pelaksanaan vaksinasi secara massal harus diselenggarakan secepatnya untuk mengantisipasi masa libur Natal dan tahun baru.

Vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak tersebut dilaksanakan di 62 titik pada 4 kabupaten, dengan rincian Kabupaten Dairi 18 titik, Karo 15 titik, Simalungun 22 titik, dan Toba 7 titik. Tiap-tiap kabupaten mendapatkan alokasi vaksin untuk 25.000 akseptor atau 50.000 dosis, menggunakan jenis vaksin Astra Zeneca.

Untuk memudahkan peserta vaksinasi, panitia penyelenggara memastikan, skema alur vaksinasi telah diatur sedemikian rupa agar peserta tidak perlu mengantre lama dan tidak terjadi kerumunan. Panitia pun menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 selama kegiatan vaksinasi berlangsung untuk memastikan keamanan dan kesehatan para peserta. Pelaksanaan sentra vaksinasi di 4 kabupaten di Sumut kerja sama SRO dan IA-ITB ini, diresmikan pada 16 November oleh Staf Ahli Gubernur Sumut Agus Tri Priono, mewakili Gubernur Sumut.

Bertempat di Stadion Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, acara tersebut juga dihadiri Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Yusup Ansori, Direktur KSEI merangkap Ketua Panitia HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia Syafruddin, Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumut Pintor Nasution, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, Wakil Bupati Toba Tonny M Simajuntak, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo drg Irna Safrina br Milala, dan Ketua Umum IA-ITB Gembong Primadjaja.

Selepas meresmikan kegiatan vaksinasi, Staf Ahli Gubernur Sumut, Agus Tri Priono dalam sambutannya, menyampaikan, saat ini pencapaian vaksinasi di Sumut masih sekitar 50 persen, meski di beberapa daerah sudah melebihi 50 persen.

“Program vaksinasi memang perlu dikejar. Karena untuk mencapai herd immunity, jumlah masyarakat yang sudah divaksin harus mencapai lebih dari 70 persen,” ungkap Agus.

Agus juga mengimbau masyarakat untuk tidak takut divaksin dan jangan takut ada isu, vaksin dosis kedua tidak tersedia. Lebih lanjut, dia juga mengucapkan terima kasih atas seluruh pihak yang mendukung acara ini, dan berharap vaksinasi pasar modal dapat mempercepat herd immunity di Sumut.

Wakil Bupati Karo, Theopilus Ginting menyampaikan, puluhan ribu vaksin sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Karo, karena dengan dilaksanakannya program vaksinasi maka menjadi solusi bagi Kabupaten Karo untuk membuat masyarakatnya sehat. Pemkab Karo sangat berterima kasih atas pengadaan vaksin oleh Pasar Modal Indonesia bekerja sama dengan IA-ITB.

Direktur KSEI merangkap Ketua Panitia HUT-44 Pasar Modal Indonesia, Syafruddin menyampaikan, kegiatan vaksinasi yang dilakukan pada kesempatan ini, merupakan bagian dari rangkaian CSR dalam memperingati 44 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, dengan tema ‘Sinergi Pasar Modal bagi Pemulihan Ekonomi’. (deo/saz)

Kurangi Angka Pengangguran & Tingkatkan Kualitas SDM, Pemko Tebingtinggi Gelar Pelatihan Ketrampilan Kerja Kompetensi

18 November 2021 10:25 AM

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), khususnya bagi para pencari kerja, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Disnakerperin (Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian) Kota Tebingtinggi menggelar acara pelatihan berdasarkan unit kerja kompetensi, di gedung UPTD BLK Kompleks Dinas Sosial, Jalan Gunung Leuser Kota Tebingtinggi, Rabu (17/11).

BERIKAN: Umar Zunaidi Hasibuan memberikan alat keterangan kepada peserta pelatihan.SOPIAN/SUMUT POS.

Dalam bimbingan dan arahannya, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan pelatihan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota kepada calon tenaga kerja pencari kerja dalam meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kreatifitas dan ketrampilan diri.

“Kita lakukan pelatihan karena kita menyadari diri belum memiliki kualitas yang mampu dan untuk meningkatkan jam terbang. Mari kita mulai dari yang mudah, murah dan mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Saya harap selepas dari pelatihan ini, bisa langsung diimplementasikan praktek di masyarakat,” bilang Umar.

Dengan adanya pelatihan tersebut, terang Umar, Pemerintah Kota Tebingtinggi berharap dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Tebingtinggi dan dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan memberdayakan masyarakat yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kadisnakerperin Ir Iboy Hutapea dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan skill yang kompeten bagi calon tenaga kerja. “Monitoring dan evaluasi akan kami lakukan pasca kegiatan pelatihan ini untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaannya dan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang,” ucap Iboy Hutapea. (ian/han)

Dengarkan Keluhan Pengungsi Banjir Sergai, Wagubsu Janji Tahun Depan Tidak Terulang

18 November 2021 10:23 AM

TINJAU-WILAYAH-BANJIR — TINJAU: Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meninjau korban banjir di tenda pengungsian Kampung Pala, Dusun VII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (16/11). DISKOMINFO SUMUT.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Warga Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) yang menjadi korban kebanjiran menyampaikan keluhannya kepada Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Musa Rajekshah yang tengah melakukan kunjungan kerja di tenda pengungsian Kampung Pala, Dusun VII, Desa Sei Rampah, Selasa (16/11).

TINJAU: Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meninjau korban banjir di tenda pengungsian Kampung Pala, Dusun VII, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (16/11). DISKOMINFO SUMUT.

Satu dari puluhan pengungsi, Suryani menyampaikan harapannya kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah banjir sehingga tidak terulang lagi dan semakin parah.

“Saya minta tanggul sungainya ditinggikan Pak, biar airnya tidak meluap dan tidak banjir lagi,” pinta Suryani kepada Wagub Musa Rajekshah didampingi Bupati Sergai Darma Wijaya, Wakil Bupati Sergai Adlin Umar Yusri Tambunan dan Kapolres Sergai, AKBP Ali Machfud.

Menanggapi hal ini, Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah mengaku akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan mengkaji normalisasi sungai yang ada di Sergai, di antaranya Sungai Belutu atau Sungai Sei Rampah. “Iya nanti kita akan koordinasikan soal normalisasi sungai dengan Balai Wilayah Sungai, buk,” jawabnya.

Selain itu, lanjut Ijeck, Sergai menjadi wilayah yang rutin banjir setiap tahun, bahkan tahun ini lebih parah dibandingkan tahun lalu dan dibandingkan kabupaten lainnya. Untuk itu, pemerintah berjanji akan terus berkoordinasi dan berusaha agar kejadian sama tidak terulang di tahun-tahun selanjutnya.

“Bupati tadi sudah menyampaikan kalau tahun ini lebih parah banjirnya, kami cukup prihatin dan tadi Bapak Gubernur juga sampaikan salam. Kami mohon doanya agar kami sebagai pemerintah bisa mengatasi permasalah ini, nanti akan kita datangkan konsultan jadi tahu kepastiannya mana yang mau diperbaiki,” ujarnya.

Ijeck mengaku bahwa kondisi bencana alam saat ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya karena cuaca ekstrim.

“Alam memang tidak bisa kita pastikan, tapi kita bisa siapkan langkah apa yang harus diambil agar bencana ini tidak kembali terulang,” katanya.

Ijeck mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai sebab dapat berdampak pada banjir. “Kita imbau masyarakat tidak mendirikan bangunan di bantaran sungai, serta warga di pegunungan tidak mendirikan rumah di lereng bukit, karena rawan longsor. Sebab prediksi BMKG cuaca ekstrim ini masih berlanjut hingga akhir tahun,” imbaunya.

Ijeck juga datang memberikan bantuan paket sembako berupa beras, gula, minyak makan, makan tambahan anak hingga karpet atau terpal. “Saya mohon bapak ibu semua bersabar dengan keadaan ini, tetap semangat dan berdoa. Jaga kesehatan karena saat ini pandemi masih ada bersama kita, kami kemari juga membawa bantuan semoga bermanfaat,” ujarnya.

Bupati Sergai Darma Wijaya mengaku, banjir terjadi akibat menyempitnya aliran sungai dari hulu ke hilir.

Pemkab Sergai, lanjutnya, telah menyalurkan bantuan di sejumlah posko banjir dan banjir pun di beberapa titik mulai berangsur surut.

Wagub Musa Rajekshah juga mengunjungi posko pengungsian dan menyerahkan bantuan berupa sembako kepada korban banjir di Jalan Senangkong, Dusun I, Desa Sei Rampah. (prn/han)

Bahas RAPBD TA 2022 Bersama DPRD Sergai, Wabup: Perekonomian 2022 akan Tumbuh

18 November 2021 10:21 AM

bahas-RAPBD-Sergai — SAMPAIKAN: Wakil Bupati Sergai, Adlin Umar Yusri Tambunan menyampaikan nota pengantar pembahasan R-APBD Kabupaten Sergai TA 2022.

SEIRAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Serdangbedagai (Sergai) Adlin Umar Yusri Tambunan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sergai dengan Agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sergai tentang R-APBD Tahun Anggaran (TA) 2022, di Ruang Rapat Paripuran DPRD Sergai, Sei Rampah, Selasa (16/11) merasa optimis di tahun 2022, perekonomian di Kabupaten Sergai akan tumbuh.

SAMPAIKAN: Wakil Bupati Sergai, Adlin Umar Yusri Tambunan menyampaikan nota pengantar pembahasan R-APBD Kabupaten Sergai TA 2022.

Dalam sambutanya, Wabup Sergai mengatakan, penyusunan R-APBD TA 2022 di sisa waktu tahun 2021 sangat memerlukan kerja keras dan kesungguhan dari semua pihak sehingga dapat diselesaikan.

Proses awal dari pembahasan R-APBD TA 2022 ini, sebutnya, telah diawali dengan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama. “Saya berharap, kedua dokumen tersebut bisa menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD TA 2022,” jelas Adlin.

Dijelaskannya, nota pengantar R-APBD TA 2022 merupakan bagian dari tahapan penyusunan anggaran juga kewajiban konstitusi dari Pemkab Sergai untuk melaksanakan amanat bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adlin mengungkapkan, prioritas pembangunan Kabupaten Sergai tahun 2022 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Sergai tahun 2021-2026, sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

“Fokus pembangunan Kabupaten Sergai tahun 2022 yaitu Pemulihan ekonomi pasca Covid-19, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi, pembangunan manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah khususnya pelayanan publik dalam rangka melayani dan memudahkan investasi,” paparnya.

Disampaikan Adlin, Pendapatan Asli Daerah dalam rancangan pendapatan dan belanja daerah TA 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.181.933.922.310. Dari jumlah tersebut penerimaan dari dana PAD tahun 2022 sebesar Rp 168.590.200.000, meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp 153.044.751.436. Kemudian Sumber Dana Pendapatan Transfer tahun 2022 sebesar Rp 1.013.343.722.310.

Sementara itu belanja daerah dalam R-APBD TA 2022 dialokasikan sebesar Rp 1.143.166.422.310, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 812.300.680.036, Belanja Modal sebesar Rp 47.740.889.374, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5.000.000.000 dan Belanja Transfer sebesar Rp 278.124.852.900. Terakhir Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 38.767.500.000. Hadir dalam rapat paripurna ini Ketua DPRD Kabupaten Sergai dr Muhammad Riski Ramadhan Hasibuan, Sekdakab Sergai Faisal Hasrimy. (ian/han)