TERIMA:
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima TKDD dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022 Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (13/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Disiapkannya anggaran sebesar Rp1 triliun pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, membuat masyarakat berharap banyak atas perubahan besar pada Kota Medan dari sisi infrastruktur di 2022 mendatang. Pasalnya, nominal anggaran tersebut dinilai bukan jumlah yang kecil, dan diharapkan dapat mewujudkan sejumlah program kerja utama dari Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.
TERIMA:
Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima TKDD dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada acara Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022 Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (13/12).
“Rp1 triliun itu bukan jumlah kecil, mungkin belum bisa tuntas 100 persen, tapi setidaknya bisa membuat perubahan besar untuk pembangunan infrastruktur di Medan. Khususnya pembangunan jalan, drainase, dan banyak hal lainnya, mengingat masalah jalan rusak dan banjir adalah prioritas kerja Wali Kota Medan,” ungkap Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, Senin (13/12) lalu.
Lebih lanjut Syaiful mengatakan, apabila anggaran Rp1 triliun itu dapat dimaksimalkan dengan baik, maka tugas Pemko Medan untuk mengejar target Kota Medan bebas banjir dan jalan rusak dalam waktu 2 tahun, akan teratasi dengan baik.
“Jadi di 2023, paling hanya mengerjakan sisa pekerjaan yang belum tuntas oleh anggaran Rp1 triliun itu. Perlu diingat, Wali Kota Medan punya janji, Medan bebas banjir dan bebas jalan berlubang selama 2 tahun kepemimpinannya. Dan di 2022 nanti adalah masa yang paling penting untuk Wali Kota Medan dan jajarannya, bekerja secara maksimal. Kami yakin beliau mampu. Kami akan dorong untuk itu,” tuturnya. Untuk itu, dia juga mengingatkan, Dinas PU Kota Medan agar dapat bekerja secara maksimal guna mendukung Wali Kota Medan dalam mencapai target-target kerjanya.
“Rp540 miliar untuk perbaikan drainase dan Rp300 miliar untuk perbaikan jalan. Ini kami minta agar Dinas PU maksimal dalam menyerap anggarannya, jangan nanti dianggarkan besar-besar, ternyata banyak jadi Silpa, ini jangan sampai terjadi. Bantu Wali Kota Medan mewujudkan target kerjanya, targetnya sudah baik dan harus didukung. Berkolaborasilah, masyarakat Medan menanti perubahan yang besar di 2022 nanti,” kata Syaiful.
Sebelumnya diberitakan, Pemko Medan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk membenahi infrastruktur di Kota Medan, baik jalan maupun drainase. Upaya ini menunjukkan, Bobby memiliki tekad yang kuat agar Kota Medan dapat menyelesaikan persoalan banjir dan jalan rusak dalam waktu 2 tahun. Anggaran ini disiapkan, agar di 2022 nanti Dinas PU Kota Medan dapat bekerja secara maksimal, untuk menyelesaikan semua persoalan infrastrukturnya.
“Jadi tidak ada alasan lagi bagi Dinas PU untuk tidak bekeja dengan baik dan maksimal. Sebab, anggaran di 2022 akan ditambah menjadi Rp1 triliun,” ujar Bobby.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PU Kota Medan, Ferri Ichsan menjelaskan, anggaran Dinas PU di APBD TA 2022 sebesar Rp1 triliun. Adapun rinciannya, untuk perbaikan drainase sebesar Rp540 miliar dan perbaikan jalan Rp300 miliar. Sedangkan selebihnya, akan digunakan untuk program bidang jasa konstruksi, serta program penunjang lainnya.
Ferri juga menjelaskan, anggaran Rp1 triliun ini dapat digunakan untuk pembangunan sistem, peningkatan saluran, dan rehabilitasi saluran drainase perkotaan, serta operasi dan pemeliharaan sistem drainase, juga pembangunan sistem drainase lingkungan. Selanjutnya akan digunakan juga untuk peningkatan sistem drainase lingkungan, serta rehabilitasi saluran drainase lingkungan.
Tak hanya itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pembangunan jalan, pelebaran jalan, menambah lajur, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan jalan secara berkala, pembangunan jembatan, pelebaran jembatan, serta rehabilitasi jembatan. (map/saz)
DIABADIKAN: Jajaran KPA Sumut bersama Lembaga Pengiatan HIV AIDS Medan Plus, JIP, PKBI Sumut, Galatea, diabadikan dalam acara puncak peringatan Hari AIDS Sedunia 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, baru-baru ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut, bersama Lembaga Pengiatan HIV AIDS Medan Plus, JIP, PKBI Sumut, serta Galatea, menggelar kegiatan edukasi mencegah penularan HIV/AIDS di masyarakat.
DIABADIKAN: Jajaran KPA Sumut bersama Lembaga Pengiatan HIV AIDS Medan Plus, JIP, PKBI Sumut, Galatea, diabadikan dalam acara puncak peringatan Hari AIDS Sedunia 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, baru-baru ini.
Kegiatan ini digelar dalam rangka Hari AIDS Sedunia yang diperingati setiap 1 Desember.
Menurut Ketua KPA Sumut, Ikrimah Hamidi, adapun HIV/AIDS di Sumut mengalami peningkatan total jumlah penderita per Juli 2021 sebanyak 13.150 jiwa, dengan perincian HIV Positif 7.451 orang, dan AIDS 5.699 orang. Jumlah ini menjadikan Sumut peringkat 5 nasional kasus HIV/AIDS.
Dari jumlah itu, sebanyak 92 persen di antaranya, lanjut Ikrimah, berada pada rentang usia 19-49 tahun, dan 7.493 orang berdomisili di Kota Medan.
“Tema Hari AIDS Sedunia 2021 adalah ‘Akhiri AIDS, Cegah HIV, Akses untuk Semua’. Rangkaian kegiatan dimulai dari 28 November sampai 8 Desember lalu, dengan acara puncak pada 1 Desember 2021. Semua yang berpartisipasi pada acara itu, tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes),” ungkap Ikrimah.
Kegiatan yang dimulai 28 November 2021 ini, bertitik kumpul di Lapangan Merdeka Medan bersamaan dengan Car Free Day, dengan kegiatan long march, serta sosialisasi tentang HIV/AIDS kepada pengunjung. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan petisi ‘Peduli ODHA dan ADHA’, dan diakhiri dengan sarapan bersama. Kegiatan tersebut juga diikuti lintas profesi, seperti ASN, dosen, penggiat HIV/AIDS, pemuda, bahkan kaum ODHA dan ADHA.
“Tujuan kegiatan ini guna mengajak masyarakat untuk terlibat dalam membantu mengurangi risiko terpapar HIV, tidak ada lagi yang meninggal karena AIDS, dan tidak ada lagi stigma terhadap ODHA,” tutur Ikrimah.
Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah Live Talk Show Bersama RRI, yang dilaksanakan 30 November 2021, dengan pembicara Ketua KPA Sumut, dan Direktur Medan Plus, Erwin.
Talkshow juga dilakukan di TVRI Sumut pada 1 Desember 2021. Acara puncak dilakukan 1 Desember di Aula Tengku Rizal Nurdin, dengan kegiatan Penandatanganan Rencana Anggaran Daerah (RAD) Penanggulangan HIV/AIDS 2021-2024, pemutaran video kegiatan, dan diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada penggiat ODHA oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, selaku Pembina KPA Sumut, di hadapan para OPD serta instansi vertikal lainnya.
“Kegiatan terakhir, pelatihan penanggulangan HIV/AIDS, yang dilaksanakan KPA Sumut di Aula Dinas Pendidikan Sumut, 8 Desember lalu,” pungkas Ikrimah.
Adapun pelatihan tersebut, diikuti 28 SMA/SMK dari Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, yang bertujuan agar anak didik terhindari dari keterpaparan yang lebih tinggi kepada usia muda dan produktif. (prn/saz)
SUMUTPOS.CO – Indonesia bakal menghadapi lawan sesungguhnya pada lanjutan Grup B Piala AFF 2020. Garuda akan bertemu dengan salah satu tim favorit juara, Vietnam di Bishan Stadium, Bishan, Singapura, Rabu (15/12) malam ini.
Pertandingan ini bakal berjalan sengit. Baik Indonesia maupun Vietnam memasang target menang untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Dan, kedua tim juga sama-sama mengoleksi enam angka dari dua pertandingan.
Performa Vietnam memang sedang meningkat. Mereka merupakan satu-satunya tim asal Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022. Anak asuh Park Hang-seo ini juga baru saja mengalahkan Malaysia di Piala AFF ini.
Pada pertemuan terakhir melawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2022, Indonesia juga kalah dengan empat gol tanpa balas.
Pelatih Indonesia Shin Tae Yong mengakui Vietnam merupakan lawan berat. “Melawan Vietnam ini tidak sama dengan dua pertandingan sebelumnya. Kalau pertandingan pertama (lawan Kamboja) dan kedua (lawan Laos) itu seperti uji coba, lawan Vietnam menjadi pertandingan berat,” ucapnya, dalam jumpa pers, Selasa (14/12).
Karena itu, persiapan khusus dan materi pemain terbaik sudah dipersiapkan. “Vietnam adalah tim terkuat di turnamen ini. Juga memang calon juara. Kami tak akan takut lawan Vietnam. Kalau percaya diri kami bisa lakukan yang terbaik,” tegas Shin Tae-yong.
STY juga mengakui menghadapi masalah menjelang laga ini. Aturan bahwa pemain harus tinggal di dalam gelembung pada turnamen ini berdampak pada mental para pemain. Hal itu, menurut dia, berpengaruh pada performa Witan Sulaeman cs. Meskipun demikian, dia mengakui ada perkembangan di sejumlah area permainan Skuad Garuda.
“Semua tim berada di dalam gelembung dan itu mempengaruhi mental pemain kami dan itu mungkin sesuatu yang membuat kami tak bisa menikmati pertandingan, tetapi tim ini semakin lebih baik di banyak area,” tegasnya.
“Kami mempersiapkan pertandingan melawan Vietnam dengan baik tapi ada beberapa sesuatu yang terjadi, namun tidak diinginkan oleh kami. Kalau tidak ada hal-hal seperti ini, mungkin akan lancar saja,” ungkapnya.
STY tidak akan bisa menurunkan Elkan Baggott, karena dipaksa Pemerintah Singapura untuk menjalani karantina. Elkan harus dikarantina karena saat terbang dari London ke Singapura, terdapat penumpang yang positif Covid-19 varian baru Omicron.
Sementara Pelatih Vietnam Park Hang-seo terkesan memuji Indonesia. Dia menyebut sangat mengantisipasi Indonesia yang bermain ofensif.
“Indonesia telah mencetak sembilan gol tetapi kebobolan 3 gol. Saya juga mengapresiasi Laos dan Kamboja, tapi bermain melawan tim unggulan dan kebobolan seperti itu, saya juga punya penilaian terhadap Indonesia. Secara umum, saya suka Indonesia bermain ofensif,” kata Park Hang-seo. (bbs/dek)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Sumatera Utara (USU) kembali mengedukasi dan membantu masyarakat pesisir melakukan pemetaan dengan teknologi drone atau pesawat nirawak. USU melakukan pemetaan potensi kawasan mangrove di pesisir Belawan.
Onrizal, pakar kehutanan USU mengatakan, pemetaan ini sudah mereka lakukan sejak Juni hingga Desember 2021. “Masyarakat yang tergabung di dalam Koperasi Nelayan Cinta Mangrove, juga kita berikan berbagai pelatihan,” kata Onrizal, ketika ditemui wartawan di sela sela kegiatannya.
Lebih lanjut, Onrizal yang merupakan penggagas desa binaan USU di pesisir Belawan ini menjelaskan, pemetaan dilakukan untuk mengetahui potensi hutan mangrove di sekitar Kampung Nelayan Seberang seluas 152 ha yang dikelola sebagai ekowisata mangrove. “Kita tahu ekowisata ini berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Onrizal.
Onrizal juga mendorong pelestarian mangrove yang selama ini terus tergusur karena berbagai aktifitas eksploitatif. Baik karena perkebunan sawit hingga tambak.
Irwan, seorang tokoh masyarakat Kampung Nelayan Seberang yang juga pengurus Koperasi Nelayan Cinta Mangrove (KONACIM) menyampaikan, konversi mangrove di sekitar kampung mereka dan bagian hulu sejak era 2000-an. Mulai untuk perkebunan kelapa sawit dan tambak. Kondisi ini telah mengancam kehidupan mereka. “Hasil tangkapan ikan nelayan terus berkurang. Banjir rob juga semakin sering terjadi dan semakin tinggi,” ungkap Irwan.
Kondisi ini mendorong KONACIM bersama masyarakat untu melestarikan mangrove. Upaya pelestarian sudah berjalan sejak 2020 lalu.
Hasil pemetaan dengan menggunakan drone menunjukan sebagian mangrove di pesisir Belawan telah dikonversi menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan Kelapa Sawit berada di bagian hulu dari pulau yang dihuni masyarakat Kampung Nelayan Seberang. Sedangkan, pertambakan baik yang masih aktif dan maupun yang sudah ditinggal terdapat di pulau dan di sekitar Kampung Nelayan Seberang.
Masyarakat juga masih melihat setiap hari ada perahu yang membawa kayu-kayu bakau. Baik dibawa ke Belawan atau lokasi lainnya.
Achmad Siddik Thoha, pilot drone dari Fakultas Kehutanan USU menerangkan bahwa berdasarkan hasil drone diketahui sebagian mangrove di Kampung Nelayan Seberang masih tergolong baik dan lebat. Sebagian lain termasuk mangrove yang tergolong jarang akibat penebangan pohon mangrove. Sebagian lagi, mangrove relah dikonversi menjadi tambak.
“Oleh karena itu, teknologi drone sangat penting dalam pengelolaan hutan mangrove mulai dari perencanaan dan pengelolaan sampai kegiatan moniroing dan evaluasi kegiatan ekowisata mangrove dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekosistem mangrove,” ungkapnya.
Sampai saat ini, USU terus menjalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan Sumatera Utara dan UPT/OPD lainnya di tingkat nasional, provinsi dan daerah serta komponen masyarakat lainnya, termasuk LSM/NGO dan dunia bisnis dalam mendukung pengelolaan mangrove secara lestari. Karena pada prinsipnya, upaya konservasi harus dilakukan secara kolaborasi. (rel/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- DPD Partai Demokrat Sumatera Utara saat ini tengah mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah di kabupaten/kota, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut di Pilkada 2024. Kesiapan dini ini dilakukan menyusul optimisme capaian hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) Partai Demokrat yang meningkat tajam di Pemilu 2024.
“Maka Musda IV DPD Partai Demokrat menjadi sangat strategis, karena siapa pun yang terpilih menjadi ketua, praktis akan ditampilkan sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur Sumatera Utara,” kata Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnain kepada wartawan, Rabu (15/12/2021).
Herri sendiri sangat optimis dari dua bakal calon Ketua DPD Sumut yang telah mendaftarkan pencalonannya ke DPP, yakni H Armyn Simatupang dan Tondi Roni Tua memiliki kemampuan dan daya jual sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Ia juga mengaku latar belakang tidak lagi mencalonkan diri untuk memimpin DPD, karena melihat potensi Armyn dan Tondi yang diyakini mampu mengembalikan kejayaan Demokrat di Sumut.
“Pak Armyn punya ketokohan dan semangat juang yang tinggi untuk membesarkan partai. Begitu juga Tondi, sosok muda yang energik dan juga punya semangat juang tinggi membesarkan partai. Keduanya saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut dan tentu merupakan kader terbaik Demokrat Sumut saat ini,” tegasnya.
Herri menyebut dirinya menaruh harapan besar agar H Armyn dan Tondi bersama kubu pendukungnya tetap menjalin komunikasi dan soliditas sesama kader, meski tengah berkompetisi. Ia sebagai Plt Ketua DPD juga terus mendorong agar semua kader, para bakal calon dan pendukungnya menciptakan suasana kondusif dan menjadikan Musda ajang konsolidasi, rekonsiliasi serta harmonisasi kader sesuai dengan arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa mempertemukan kubu Pak Armyn dan Tondi untuk duduk bersama mendeklarasikan Musda yang mengedepankan soliditas. Jika ini terwujud, saya selaku Plt Ketua DPD akan melaporkan kesiapan penyelenggaraan Musda secepatnya,” ungkap Herri.
DPD Sumut saat ini tengah memfinalkan kesiapan pelaksanaan Musda, termasuk tempat dan waktunya untuk segera dilaporkan ke DPP. (adz)
VAKSINASI:
Pelajar SMP di Kota Mdan saat menjalani vaksinasi, baru-baru ini. Kemenkes resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun dilakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun dilakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac. Namun, belum seluruh provinsi dan daerah di Indonesia dapat melakukan vaksinasi kelompok anak tersebut. Termasuk di Sumatera Utara (Sumut), hanya 9 kabupaten/kota yang diperbolehkan. Adapun 9 daerah itu, Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Utara, Toba, Kota Pematangsiantar, dan Sibolga.
VAKSINASI:
Pelajar SMP di Kota Mdan saat menjalani vaksinasi, baru-baru ini. Kemenkes resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun dilakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis menyatakan, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini berdasarkan keputusan Menkes Nomor: SR.01.02/4/ 3309 /2021, tanggal 13 Desember 2021. Kata Ismail, nantinya daerah launching akan dilaksanakan di Kabupaten Karo, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. “Namun sejauh ini alokasi vaksin yang akan disuntikkan belum masuk. Tapi itu pun, kita sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) untuk memperoleh vaksin. Ini sedang dipersiapkan semuanya ya,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (14/12).
Lebih lanjut Ismail mengatakan, salah satu persyaratan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun dimulai pada kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan lebih dari 70 persen untuk dosis pertama. Kemudian, cakupan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai lebih dari 60 persen. “Cakupan itu berdasarkan data dashboard KPC PEN sampai dengan tanggal 7 Desember 2021,” jelasnya sembari menambahkan, bagi daerah yang baru mencapai kriteria tersebut dapat memulai pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun sesuai ketersediaan vaksin.
Terpisah, dalam siaran persnya, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari Puja Laksana menyatakan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi dan launching vaksin anak di Kota Sibolga, Kabupaten Karo dan Tapanuli Utara.
Di Kabupaten Karo, kegiatan digelar di SD Negeri Percontohan Kabanjahe, Jalan Selamat Ketaren. Sedangkan di Tapanuli Utara dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tapanuli Utara. Sementara di Kota Sibolga digelar di SD Negeri 084094 jalan Sibolga Baru, Kelurahan Pancuran Kerambil. “Harapan kita, dengan launching di tiga kabupaten/kota, semua masyarakat di kabupaten/kota lainnya dapat mempersiapkan anak-anak kita usia 6-11 tahun untuk menjalani vaksinasi. Khusus bagi enam kabupaten/kota lainnya di Sumut, yang termasuk dalam surat keputusan Menteri Kesehatan untuk dapat segera memulai melaksanakan vaksinasi anak ini,” harapnya.
Diketahui, Kementerian Kesehatan resmi mengizinkan anak usia 6-11 tahun untuk lakukan vaksinasi Covid-19 jenis Sinovac, Selasa (14/12). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran yang di share melalui akun resmi media sosial Instagram milik Kemenkes_ri.
Dalam surat edaran tersebut, tertuang beberapa syarat dan kabupaten, kota yang telah diizinkan untuk vaksinasi. Diantaranya, vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun akan dibagikan secara bertahap dengan jumlah sasaran 26,5 juta anak.
Untuk kriterianya, cakupan vaksinasi dosis 1 di kabupaten atau kota mencapai diatas 70 persen. Sementara untuk vaksinasi lansia di kabupaten atau kota telah mencapai diatas 60 persen.
Selain itu, Kemenkes juga menyatakan ada 115 Kabupaten/kota dari 19 provinsi yang baru diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi kepada anak umur 6-11 tahun. Sebanyak 115 provinsi tersebut, di antaranya, Sumatera Utara, Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat,Jawa tengah, Jawa Timur, Bali dan beberapa lainnya.
Sementara beberapa kabupaten, kota yang belum diizinkan untuk vaksinasi anak 6-11 tahun di antaranya, Provinsi Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan beberapa kabupaten lainnya.
Untuk pembagian vaksinasi Covid-19 tahap 1 ini serempak akan mulai dibagikan sekitar akhir Desember 2021. Sedangkan untuk tempat vaksinasi dijelaskan Kemenkes tetap seperti vaksinasi pada umumnya yakni di Puskesmas, Rumah Sakit, Sentra vaksinasi dan pos-pos kesehatan yang telah ditetapkan daerah masing-masing.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan berjenjang.”Vaksinasi ini penting karena anak merupakan mata rantai dari herd immunity,” jelas dia, Selasa (14/12).
Tahap pertama akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan kriteria cakupan vaksinasi dosis 1 di atas 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia di atas 60 persen.”Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, maka kakek neneknya, yang dekat dengan yang bersangkutan, yang usia lanjut juga lebih aman. Apalagi kalau kakek neneknya itu sudah divaksin tentu saja jauh lebih aman,” jelas Muhadjir.
Sedangkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hanya baru 13 provinsi di Indonesia yang vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai target 70 persen. Adapun 13 provinsi yang mencapai target 70 persen adalah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jambi, dan Banten. “Kalau kita lihat baru 13 provinsi yang mencapai target,” ujar Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12).
Budi menuturkan, provinsi Jambi dan Banten adalah yang terbaru pada Desember 2021 mencapai 70 persen target vaksinasi Covid-19 dosis pertama. Sementara, ada enam provinsi yang belum mencapai vaksinasi dosis pertama 70 persen. Itu adalah, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Barat. “Itu adalah provinsi-provinsi yang populasi banyak namun belum berhasil mencapai angka 70 persen vaksinasi dosis pertama,” katanya
Vaksinasi Pelajar di Medan Capai 90 Persen
Hingga akhir November, capai vaksinasi untuk kalangan pelajar di Kota Medan, terutama SMP telah lebih dari 90 persen. “Vaksinasi bagi pelajar terus kita akselerasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari dan melindungi anak-anak kita dari kemungkinan terpapar Covid-19 di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, vaksinasi bagi pelajar akan terus dilakukan demi kenyamanan mereka saat mengikuti PTM,” kata Bobby Nasution.
Bahkan, agar persentase vaksinasi pelajar di Kota Medan semakin tinggi, Bobby mengaku juga akan memfasilitasi vaksinasi bagi pelajar SMA yang merupakan kewenangan Pemprov Sumut. Melalui OPD terkait, Bobby Nasution juga telah meminta untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan guna mensukseskan vaksinasi bagi kalangan pelajar tersebut.
“Untuk itu, saya sudah minta OPD terkait untuk mempersiapkan logistic vaksinasi dan melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumut sehingga anak-anak kita, para pelajar SMA juga dapat segera divaksinasi secara keseluruhan,” ujarnya. (ris/map/jpg)
UMRAH: Jamaah umr ah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, menerapkan protokol kesehatan saat melakukan tawaf.istimewa/sumu tpos.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana pemberangkatan jamaah umrah yang diselenggarakan mulai 23 Desember mendatang masih on schedule. Jamaah umrah perdana tersebut hanya bermuatan satu pesawat saja.
Ilustrasi.
“Sampai kemarin, rencana pemberangkatan umrah tersebut masih on schedule. Nyaris satu pesawat saja. Saat ini dalam proses apply (visa umrah, Red). QR code di Siskopatuh (Kemenag) sudah oke,”
ujar Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada.
Wawan menegaskan, umrah perdana itu tidak difasilitasi pemerintah, tapi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Rencana pemberangkatan tersebut dikoordinasikan seluruh asosiasi travel umrah. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) tetap mengawasinya.
Wawan menuturkan, paket perjalanan umrah tersebut berdurasi 11 hari. Rencananya, rombongan jamaah pulang ke tanah air pada 2 Januari 2022. Wawan berharap, ketika mereka pulang nanti, kewajiban karantina sepuluh hari sudah tidak diberlakukan pemerintah Indonesia.
Dia mengungkapkan, pemerintah bakal kewalahan jika tetap memberlakukan karantina 10 hari kepada jamaah umrah. Sebab, pengaturan masuk dan keluar tempat karantina akan sulit. Kamar karantina sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah jemaah. Karena itu, dia berharap aturan karantina sepuluh hari dikecualikan untuk kepulangan jamaah umrah.
Menurut Wawan, keputusan travel umrah memberangkatkan jamaah diharapkan diikuti kebijakan pemerintah Indonesia secara menyeluruh. ’’Dalam pemberangkatan perdana ini, diprioritaskan petugas dari travel umrah,’’ tuturnya.
Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag M. Noer Alya Fitra membenarkan adanya rencana pemberangkatan umrah pada 23 Desember. ’’Proses visa diurus oleh PPIU yang bersangkutan,’’ tuturnya.
Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, Kemenag tetap bertugas sebagai regulator, pengawas, dan pengendali. Pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan pemerintah Saudi bahwa jemaah umrah yang berangkat benar-benar sehat. “Selain itu, tidak terpapar Covid-19, siap mematuhi protokol kesehatan, dan memiliki dokumen kesehatan yang valid dan akuntabel,” tegasnya.
Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary mengatakan, biaya umrah terbaru diperkirakan sekitar Rp28-30 juta. Biaya itu tidak termasuk biaya karantina dan tes PCR kepulangan dari Arab Saudi. “Biaya umrah 23 Desesember 2021 lebih kurang Rp 28-30 juta di luar karantina dan PCR kepulangan,” kata Zaky, Selasa (14/12).
Zaky mengatakan, keberangkatan umrah perdana pada tahun ini telah disepakati pada 23 Desember. Usul soal keberangkatan umrah perdana pada 23 Desember itu muncul dan disepakati dalam rapat seluruh asosiasi perjalanan umrah bersama Kementerian Agama. Ia pun berharap Kementerian Agama segera mengeluarkan regulasi umrah pandemi terbaru sebelum 23 Desember. “Keberangkatan umrah perdana bisa dikatakan umrah uji coba semua regulasi baru yang dikeluarkan Saudi dan Indonesia. Dan semua harus dirasakan oleh penyelenggara/owner travel,” kata dia.
Sementara itu, jamaah umrah yang baru puang dari Tanah Suci nantinya, sepertinya tidak bisa menghindari untuk tetap menjalankan pemberlakuan karantina 10 hari. Sebab, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku pemerintah sengaja memperpanjang masa karantian dari 7 hari menjadi 10 hari untuk masyarakat yang baru pulang dari luar negeri. “Jadi kalau bapak-ibu saudaranya kesel kenapa jadi 10 hari karantina, memang sengaja, bapak-ibu,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12).
Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, karantina 10 hari lantaran untuk mencegah Covid-19 varian Omicron masuk ke Indonesia. Pasalnya orang yang baru kembali dari dular negeri sangat rentan membawa virus korona varian Omicron.
“Kita melindungi 270 juta masyarakat Indonesia yang sudah bagus pandeminya dengan menghambat perjalanan dari luar negeri, baik orang kita dari luar negeri karena itu akan berisiko besar dan kembalinya akan menularkan terhadap 270 juta rakyat kita yang relatif baik dan juga apa lagi WNA yang datang ke kita, itu starategi menghadapi Omicron,” katanya.
Budi menuturkan, Covid-19 varian Omicron sangat cepat berkembangnya, sehingga memperlama karanita menjadi 10 hari adalah jalan terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari varian tersebut. “Kita sudah cepat merespons karena Indonesia salah satu negara terbaik kondisinya, kita memperketat border-nya kita, supaya memperlambat masuknya Omicron ke Indonesia,” ungkapnya.
Budi menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak mampu menghindari varian Omicron tersebut. Namun pencegahan varian itu masuk ke Indonesia bisa dilakukan sedini mungkin. “Tidak bisa kita menghindari 100 persen (varian Omicron, Red), tapi setidaknya kita memperlambat,” pungkasnya. (jpg/kps)
DOKUMEN sEKRETARIAT kABINET
PENGHARGAAN: Provinsi Sumut mendapat penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah Peringkat Pratama pada ajang KPPU Award 2021.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mendapat penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah Peringkat Pratama pada ajang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021.
PENGHARGAAN: Provinsi Sumut mendapat penghargaan Kategori Kemitraan Tingkat Daerah Peringkat Pratama pada ajang KPPU Award 2021.
Penghargaan ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (14/12).
Sumut mendapatkan penghargaan peringkat Pratama pada kategori ini bersama dengan Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. “Terima kasih untuk penghargaan yang diberikan oleh KPPU, semoga dengan penghargaan ini menambah motivasi terhadap Pemerintah Provinsi dan juga kementerian terkait yang menerima,” ujar Musa Rajekshah.
Pria yang akrab disapa Ijeck ini juga berharap pihaknya bisa lebih termotivasi lagi untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang usaha. “Sumatera Utara semakin termotivasi dan akan menjaga penghargaan ini supaya tahun depan bisa lebih baik lagi dan bisa mendapatkan tingkatan yang lebih baik lagi dari penilaian KPPU, dan yang pasti penilaian ini bukan semata-mata bukan untuk pemerintah tapi yang kita inginkan untuk para pengusaha yang ada di Sumut terkhusus buat UMKM supaya bisa tumbuh berkembang secara sportif dalam persaingan usaha,” ujar Ijeck.
Ijeck juga berharap agar bukan hanya pertumbuhan usaha besar saja yang maju, UMKM juga bisa terus bergeliat di Sumut. “Penghargaan ini harus jadi momen untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga banyak muncul entrepreneur-entrepreneur baru dalam UMKM, menengah hingga sekala besar dan berujung pada keyakinan pasar dan kenyamanan investor datang ke Sumut,” ujar Ijeck usai menerima penghargaan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, penganugerahan ini menjadi kali kedua yang dilaksanakan KPPU sejak tahun 2020. “Ini apresiasi rutin kepada kementerian dan pemerintah provinsi atas kinerja terbaiknya dalam pelaksanaan kebijakan persaingan usaha dan kemitraan usaha,” ujarnya.
Kegiatan yang bertemakan Persaingan Usaha, Kemitraan dan Pemulihan Ekonomi ini menjadi bukti pentingnya persaingan atau kompetisi yang sehat bagi kemajuan bangsa. Dilakukan dengan cara baru dan berinovasi.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengisahkan ketika reformasi bergulir Indonesia setidaknya melahirkan dua lembaga penting yaitu KPK dan KPPU. Hakekat pembentukan kedua lembaga ini memperbaiki iklim usaha dan pelayanan publik yang baik dengan harapan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setelah lebih dari dua dekade sejak KPPU hadir dan nilai nilai persaingan usaha diterapkan kita melihat iklim usaha mulai membaik misalnya pada penerbangan, kini peningkatan jumlah maskapai dan penurunan tarif. Selanjutnya industri telekomunikasi yang telah mengakhiri praktik kartel pesan singkat dan tarif jasa layanan yang berhasil diturunkan,” kisahnya.
Capaian akan persaingan usaha yang baik, lanjut Ma’ruf Amin, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu ia berharap KPPU bisa terus menjalankan amanahnya dan berharap penghargaan atau prestasi yang diterima bisa memotivasi seluruh pihak.
“Persoalan dunia usaha semakin kompleks serta butuh kepastian hukum dan tata kelolah pengawasan yang dapat dihandalkan. Selama kepada penerima penghargaan selamat atas kerja kerasnya meningkatakan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM. Semoga capaian yang diraih turut menginspirasi semua pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik,” pungkasnya. (prn)
ANGKUTAN BUS: Personel polisi memeriksa bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) saat Nataru, tahun lalu.istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), petugas gabungan dari Satgas Covid-19 Kota Medan akan menghalau kerumunan dan pawai yang dilakukan masyarakat. Selain itu, beberapa pintu masuk ke Kota Medan akan ada check point yang memeriksa aplikasi PeduliLindungi.
ANGKUTAN BUS: Personel polisi memeriksa bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) saat Nataru, tahun lalu. istimewa/sumut pos.
“Ada perubahan dan revisi aturan lagi dari pusat untuk PPKM luar Jawa Bali. Terbaru, ada Intruksi Mendagri terkait pembatasan Nataru, revisi aturan di awal bulan. Jadi kita masih menunggu aturan baru PPKM ini,” kata Plt Kasatpol PP Kota Medan Rakhmat Adisyahputra Harahap, Selasa (14/12)n
Rakhmat mengatakan, dalam aturan terbaru itu ada beberapa pembatasan baru, berbeda dari aturan sebelumnya yang diterbitkan pada awal Desember. Pembahasan ini masih akan diputuskan dalam rapat bersama jajaran TNI/Polri dan instansi lain.
Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat besok, Rabu (15/12) dan akan diputuskan teknisnya. “Karena nanti akan ada penyekatan, pemeriksaan dan pengawasan upaya menghalau massa kerumunan serta kemungkinan adanya pawai,” katanya.
Dia menjelaskan, penyekatan akan diupayakan dengan pembatasan kegiatan berkerumun di satu titik. Kemudian, petugas juga akan melakukan pemeriksaan kepada setiap pengendara dan wajib memiliki aplikasi PeduliLindungi. Pemeriksaan pengendara wajib memiliki PeduliLindungi akan diutamakan pada kendaraan dengan plat luar Mebidang (Medan, Binjai, Deliserdang). “Personel nantinya akan ditempatkan di beberapa titik salah satunya inti kota. Ratusan personel kita siapkan, karena operasi ini akan dilakukan 25 Desember sampai tanggal 2 Januari nanti,” katanya.
Selama waktu itu, kata Rakhmat, tetap akan digelar razia masker di jalanan secara rutin. Razia akan dilakukan secara terus menerus hingga awal tahun. Untuk itu, katanya, diimbau kepada masyarakat untuk tetap pakai masker dan tetap patuhi prokes. Masyarakat diminta jangan lengah karena Covid-19 bisa menyerang siapa saja dan kapan saja.
KNIA Dirikan Pospam Terpadu
Terkait persiapan menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), PT Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport (KNIA) akan mendirikan Pos Pengamanan (Pospam) Terpadu, seperti di Curbside lantai 2, dan Upperdack. Hal itu dikatakan Manager of Branch Communication and Legal PT AP II KNIA, Chandra Gumilar kepada Sumut Pos di Medan, Selasa (14/12).
“Tahun ini Bandara Kualanamu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, salah satunya persiapan mendirikan posko-posko Nataru seperti di Curbside lantai 2 untuk Posko Pam Terpadu di mana posko tersebut standby dari jajaran TNI dan Polri untuk giat pengamanan Periode Angkutan Udara Nataru 2021/2022 dan 1 lagi di Upperdack untuk posko monitoring data penerbangan dan stanby vicon dengan Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) serta Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Dijelaskannya, dengan adanya aplikasi PeduliLindungi sedikit banyak memudahkan tugas pengelola bandara, karena kini calon penumpang tak perlu lagi mengantri untuk validasi manual di counter validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
“Validasi manual hanya diperlukan apabila sistim di aplikasi PeduliLindungi bermasalah atau gadget calon penumpang bermasalah, di mana teknis nya untuk layak atau tidak terbangnya calon penumpang cukup menginput tujuan penerbangan, nama dan nomor indentitas (KTP) pada mesin yang tersedia di lantai 2 area keberangkatan,” jelasnya.
Adapun, kata diayang sedikit berbeda dengan hari biasa, yakni pihaknya menambah jumlah personel bantuan (BKO) dari TNI-Polri, baik yang stanby maupun yang bergerak (mobile) untuk membantu dalam hal dan pengawasan serta pengamanan di bandara.”Diprediksi terkait lonjakan penumpang pun tidak sesignifikan seperti pada tahun-tahun sebelum Pandemi Covid-19,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan, terkait Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), walaupun Kota Medan berada di PPKM Level 1, namun warga tetap harus menjaga protokol kesehatan (prokes).
“Prokes tetap dipriopritaskan, janganlah kita melaksanakan kegiatan di Nataru kecuali kegiatan ibadah, pesta tahun baru jangan dulu lah. Kita harus sabar, supaya pandemi Covid-19 bisa hilang. Sabarlah dulu dalam melaksanakan liburan, pesta dan lain sebagainya. Kita harus sabar agar kita menang,” katanya.
Senada dengan Afif, Ketua Fraksi Hanura-PSI-PPP (HPP) DPRD Medan Hendra DS mengungkapkan, kendati Kota Medan berada di level 1 PPKM, namun masyarakat tetap harus menjaga prokes secara ketat dan baik, mengingat kondisi pandemi Covid-19 dan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini.
“Kita berharap seluruh warga Medan tidak melakukan liburan yang berlebihan, sehingga tidak mengalami kemacetan yang stagnan di lokasi liburan. Memang pemberlakuan PPKM level 3 untuk liburan nataru sudah batal, namun kita semua harus menyikapi dengan seksama demi kepentingan bersama,” kata Hendra.
Sebelumnya diberitakan, Bobby Nasution mengklaim jika level PPKM Kota Medan Medan sudah turun ke level 1. Penurunan kasus aktif Covid-19 di Kota Medan terjadi, berkat semangat kolaborasi Pemko Medan dengan semua pihak. Berhasilnya Kota Medan menurunkan level PPKM menjadi level 1, juga tidak terlepas dari tingginya testing, tracing dan treatmen (3T) yang dilakukan Pemko Medan setiap harinya.
Selain itu, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution juga terus melakukan percepatan vaksinasi baik bagi masyarakat umum, remaja maupun lansia. Bobby Nasution juga menyadari, bahwa vaksinasi bagi lanjut usia (lansia) a di Kota Medan masih kurang dari target.
Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena penyakit bawaan (komorbid) yang diderita oleh para lansia. “Upaya kita bagaimana agar lansia mendapatkan suntikan vaksinasi di atas 60 persen. Namun kita menyadari tidak semua lansia dapat di vaksin, karena banyak yang memiliki penyakit bawaan sehingga tidak dapat disuntikan vaksin,” pungkasnya.
RS Wajib Berkolaborasi
Setiap Rumah Sakit (RS) di Kota Medan diminta untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Tak hanya itu, setiap RS di Kota Medan juga diminta untuk mampu berkolaborasi secara intens dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam penanganan kasus Covid 19. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi Nataru.
“Pak Wali sudah sampaikan agar setiap RS di Medan harus meningkatkan pelayanannya, khususnya untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, setiap RS di Medan harus berkolaborasi dengan Pemko Medan untuk menangani pandemi ini. Saat ini alhamdulillah berjalan baik, angka Covid-19 di Medan terus melandai,” ucap Plt Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Mardohar Tambunan kepada Sumut Pos, Selasa (14/12).
Dikatakan Mardohar, setiap RS di Medan juga wajib melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat di lingkungan RS. Dengan artian, tak cuma nakes dan pegawai yang berada di lingkungan RS, tapi setiap orang di lingkungan RS baik pegawai maupun pasien serta pengunjung wajib mematuhi prokes secara ketat.
“Jadi setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Medan harus menjadi contoh dan menjadi tempat yang terus menyosialisasikan pentingnya prokes kepada masyarakat. Jangan justru ada orang yang abai terhadap prokes di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, meskipun status Level PPKM Kota Medan disebut telah turun ke Level 1, namun masyarakat diminta untuk tetap mematuhi prokes secara ketat.
“Instruksi Pak Wali, prokes harus terus diperketat dimanapun berada, sekalipun saat ini kondisi level PPKM Kota Medan terus membaik,” katanya.
Sementara itu, RS Mitra Medika Amplas menyebutkan bahwa pihaknya menjadi salah satu RS di Kota Medan yang terus berkolaborasi dengan Pemko Medan dalam menangani pandemi Covid-19 di Kota Medan. Hal itu disampaikan Direktur RS Mitra Medika Amplas, dr H Sjahrial R Anas MHA. Adapun kerjasama yang dilakukan, yakni penerapan metode contact tracing (pelacakan kasus) dan vaksinasi. ”Dengan cara melakukan contact tracing dan vaksinasi, terbukti berhasil memutus mata rantai Covid 19,” ujar dr Sjahrial Anas.
Dijelaskan Sjahrial, pihaknya ikut melakukan Tracing, Testing dan Treatment (3T) kepada setiap orang yang melakukan kontak erat dengaj seseorang yang dinyatakan positif Covid-19 melalui dari hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mencegah penularan selanjutnya.
“Panduan pelaksanaan pemeriksaan yang diinstruksikan pemerintah untuk Pelacakan, Karantina, dan Isolasi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, itu benar-benar kami laksanakan. Maka hasilnya, kasus Covid 19 dapat menurun,” jelasnya.
Selanjutnya, sambung Sjahrial, dilakukan karantina sebagai upaya memisahkan seseorang yang terpapar Covid-19, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.
“Terbukti dengan kerjasama itu, kasus Covid-19 di Medan berhasil diredam. Isolasi juga dilakukan sebagai upaya memisahkan seseorang yang terkonfirmasi covid19 dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan,” sambungnya.
Ditambahkan Syahrial, pihak RS Mitra Medika Amplas tetap melakukan persiapan upaya antisipasi bila kembali lonjakan kasus Covid 19 pasca Nataru. Pihaknya tetap menyiapkan beberapa ruang ICU pelayanan kesehatan yang cukup memadai. (map/dwi/jpg)
Terdakwa Awi (adik Achien, terduga bandar narkoba) dan Kia (istri Achien) dituntut 12 bulan penjara atas penganiayaan Katim I Unit II Satresnarkoba Polres Binjai, Aiptu Surya.Teddy Akbari/Sumut Pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Binjai kembali menggelar sidang lanjutan penganiayaan hingga melawan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai, kemarin (13/12) petang. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Muchtar beragendakan mendengar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Linda Sembiring.
Terdakwa Awi (adik Achien, terduga bandar narkoba) dan Kia (istri Achien) dituntut 12 bulan penjara atas penganiayaan Katim I Unit II Satresnarkoba Polres Binjai, Aiptu Surya.Teddy Akbari/Sumut Pos.
Sidang digelar secara daring. Kedua terdakwa, Wandi alias Awi dan Siti Fatimah alias Kia, yang merupakan etnis keturunan ini menjalani sidang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.
Sementara majelis hakim, JPU Linda dan Penasihat Hukum terdakwa, Jonson Sibarani menjalani sidang dari Ruang Cakra PN Binjai. “Kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan. Kepada majelis hakim, terdakwa dituntut satu tahun kurungan penjara,” ujar Linda.
Dalam persidangan sebelumnya, Aiptu Surya dengan anggotanya, Novriko dan Harutama Prabowo saat itu tengah bersiap melakukan penangkapan terhadap target operasi (TO) mereka, Iwandi alias Acien dan temannya, Aseng pada April 2021 lalu. Keduanya merupakan terduga bandar narkotika jenis sabu.
Aiptu Surya selaku Kepala Tim, melihat Acien dalam perjalanan pulang dengan terdakwa Kia yang merupakan istrinya. Tak mau buruannya lepas, Aiptu Surya langsung melakukan penyergapan.
Namun, penyergapan ini berbuntut penganiayaan yang dilakukan terdakwa Kia (istri Achien) dan terdakwa Awi (adik Achien). Singkat cerita, Aiptu Surya menjadi korban penganiayaan hingga tidak masuk kantor selama 30 hari.
Pun demikian, terdakwa Awi membantah ada melakukan pemukulan. Sementara terdakwa Kia mengakui ada menampar Aiptu Surya dua kali.
Sementara, Penasihat Hukum terdakwa, Jonson Sibarani akan mengajukan pledoi atas tuntutan dari JPU. “Kami tidak terima atas tuntutan jaksa (1 tahun). Kami akan membuat pledoi (pembelaan). Sebab, korban itu datang dalam tanda petik atau ada sesuatu, bukan mau melakukan penangkapan,” tukasnya.
Dalam dakwaan JPU, kedua terdakwa didakwa Pasal 170 ayat (1) Subsider Pasal 212 Jo Pasal 213 ke 1 KUHPidana. (ted)
