KOTA BINJAI: Sejumlah kendaraan lalu lalang di jalan raya Kota Binjai, beberapa waktu lalu.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menganggarkan pembangunan Binjai Alquran Center pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Kota Binjai tengah mengebut pembahasan Rancangan APBD 2022 di ruang rapat paripurna.
KOTA BINJAI: Sejumlah kendaraan lalu lalang di jalan raya Kota Binjai, beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra menyatakan, Pemko memprioritaskan anggaran pembangunan Binjai Alquran Center pada R-APBD 2022. Anggaran yang tertulis untuk pembangunan itu senilai Rp60 miliar.
“Multiyears anggaran pembangunannya,” kata Ketua DPRD Binjai yang akrab disapa Haji Kires, Senin (15/11).
Secara pribadi, dia mendukung langkah Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah yang akan membangun Binjai Alquran Center. Lokasinya, kata Kires, akan dibangun di Binjai Timur, persisnya pada pasar yang terbengkalai atau tak terkelola.
Artinya, Pemko Binjai memanfaatkan aset mereka untuk merenovasi menjadi hal yang berguna dengan membangun Binjai Alquran Center. “Pembangunan Binjai Alquran Center ini bagian dari merealisasikan visi misi mereka (Almarhum Haji Juliadi-H Amir Hamzah saat Pilkada 2020),” ujar Ketua Partai Golkar Kota Binjai ini.
Menurut Kires, Binjai Alquran Center nantinya difungsikan untuk tempat pelatihan sekaligus pemantapan qori dan qoriah di Sumut. Bahkan, Binjai Alquran Center ini mau dipisahkan untuk Sumut.
“Binjai Alquran Center ini tempat berkumpul qori dan qoriah. Misal, Sumut mau kirim qori dan qoriah, nah di tempat ini (Binjai Al-Quran Center) menjadi lokasi pemantapan mereka sebelum dikirim untuk mewakili Sumut,” tukasnya.
Saat ini, Pemko Binjai sudah membentuk kepanitiaan sayembara desain pembangunan Binjai Alquran Center. Sejauh ini sudah seratusan orang yang meramaikan sayembara desain tersebut dan pendaftaran sudah ditutup pada Kamis (10/11) lalu.
Pembangunan ini menyahuti semangat visi misi pasangan kepala daerah, Almarhum Haji Juliadi-H Amir Hamzah saat Pilkada 2020 lalu. Meski Haji Juliadi sudah tutup usia, semangat visi misi untuk menjadikan Binjai yang religius, maju, dan berbudaya tidak luntur.
H Amir Hamzah yang kini menjadi Wali Kota Binjai melanjutkan semangat tersebut. Karena itu, Pemko Binjai mengajak masyarakat untuk memberikan desain terbaiknya untuk pembangunan Binjai Alquran Center.
Pelamar dari kalangan umum dan dapat dari perorangan maupun kelompok. Syarat utama dari pelamar adalah lulusan sarjana arsitek.
Dalam sayembara desain ini, Pemko Binjai juga menyiapkan hadiah uang tunai. Dari informasi yang diperoleh, juara satu dalam sayembara ini akan menerima hadiah sebesar Rp50 juta.
Sementara untuk juara dua, akan mendapat hadiah sebesar Rp30 juta. Juara tiga akan mendapat hadiah Rp20 juta dan juara favorit akan menerima hadiah Rp5 juta. (ted/azw)
SAMBANGI: Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan (kanan) menyambangi sekaligus memberi tali asih kepada korban bencana tanah longsor di Dusun III Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Jumat (12/11).
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan bersama Dandim 0204/DS Letkol Kav Jackie Yudhantara, beserta Sekretaris Daerah (Sekda) Darwin Zein SSos meninjau lokasi bencana tanah longsor di Dusun III Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Jumat (12/11). Di lokasi, Ashari disambut Camat Sibolangit Febri Efenetus Gurusinga SSTP MSP beserta muspika, Kades Rumah Kinangkung Aprianto Tarigan beserta perangkat.
SAMBANGI: Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan (kanan) menyambangi sekaligus memberi tali asih kepada korban bencana tanah longsor di Dusun III Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Jumat (12/11).
Pada kesempatan tersebut, Ashari memastikan dan mengharapkan penanganan bencana tanah longsor dilakukan dengan baik, serta memastikan tersedianya air bersih, dapur umum, posko kesehatan, juga bantuan makanan siap saji, sehingga kebutuhan dasar warga tercukupi.
Semua stakeholder segera bekerja dengan sungguh-sungguh, sambil menunggu bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lakukan apa yang yang bisa dilakukan agar masyarakat merasa aman.
Usai melakukan peninjauan, Ashari bersama rombongan menyambangi rumah sementara korban bencana tanah longsor. Bupati berbincang-bincang kepada korban sekaligus memberikan tali asih. Bupati beserta rombongan juga melayat ke jambur tempat disemayamkan korban atas nama almarhumah Rasmiken Br Ginting yang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor.
Bupati disambut hangat oleh keluarga korban dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhumah sekaligus memberikan tali asih .
Setelah peninjauan, Bupati beserta rombongan melaksanakan rapat khusus untuk membahas langkah-langkah yang diambil untuk memastikan penanganan bencana longsor ditangani dengan baik.(btr/azw)
JAKARTA.SUMUTPOS.CO – Membangun Indonesia dengan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di era digital secara merata, termasuk di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, merupakan prioritas Pemerintah.
Apalagi di masa pandemi, Indonesia membutuhkan SDM yang inovatif dan mampu beradaptasi di sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah terus menggaungkan pengembangan talenta digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.
“Ketiga program tersebut akan membantu pengembangan keterampilan digital dari level basic hingga advance. Talenta digital juga diharapkan bisa memutakhirkan sektor pendidikan maupun kesehatan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Wisuda Akademi Keperawatan Dharma Insan, Akademi Kebidanan Santa Benedicta dan STKIP Pamane Talino Tahun 2021, secara virtual pada Senin (15/11).
Pada tahun 2020, pengguna aktif aplikasiEdutech Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai 200% (Wordbank, 2020). Peningkatan pengguna juga terjadi pada sektor Healthtech (telemedicine) yang 5 tahun ke depan diprediksi penggunanya di Asia Pasifik akan meningkat sebesar 109% (Google, Temasek, Brain & Co, 2020).
“Dengan maraknya penggunaan Edutechdan Healthtech diharapkan peluang ini dapat dimanfaatkan oleh para civitas akademika dan juga para wisudawan yang baru lulus dari pendidikan di bidang kesehatan,” ujar Menko Airlangga.
Sampai dengan tahun 2030, Indonesia dipekirakan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, termasuk di sektor Healthtech. Upaya pengembangan keterampilan digital diproyeksikan akan memberikan kontribusi senilai 4.434 triliun rupiah kepada PDB Indonesia di tahun 2030.
Menko Airlangga mengharapkan generasi muda di seluruh Indonesia dapat melihat tantangan sebagai peluang. Lebih jauh, diharapkan hal itu diiringi juga dengan peningkatan kemahiran digital sehingga talenta-talenta digital Indonesia mampu memanfaatkan kemampuannya untuk berperan sebagai inovator di bidangnya masing-masing.
“Terus pertahankan semangat lifelong learning dan aktif berinovasi untuk percepatan recovery dan pembangunan nasional,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr/*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Lingkungan IV, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia diminta agar segera berkoordinasi dengan pihak Kelurahan untuk mengajukan pembuatan atau pelebaran drainase di kawasan itu. Pasalnya saat ini, Dana Kelurahan sebesar Rp1,7 Miliar per Kelurahan telah dapat dipergunakan dan harus terserap paling lambat Bulan Desember mendatang.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution SH MH, saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan yang digelar di Jalan Cempaka, Gg Kiblatin, Lingkungan IV, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Senin (15/11) siang.
“Berdasarkan keluhan bapak/ibu tadi, di Gg Mesra selalu banjir setiap kali hujan. Alasannya, air dari Jalan Cempaka selalu meluap ke Gg Mesra, itu karena drainase di Jalan Cempaka terlalu kecil. Maka saya sarankan supaya warga bersama Kepala Lingkungan untuk segera mengajukan pelebaran parit di Jalan Cempaka sampai Gg Mesra, Dana Kelurahan bisa dipergunakan untuk itu. Jangan disia-siakan, segera ajukan,” ucap Mulia dihadapan warga.
Dalam kegiatan yang digelar dengan mengikuti protokol kesehatan itu, Anggota DPRD Medan yang duduk di Komisi I itu menerangkan, bahwa Dana Kelurahan boleh digunakan untuk semua kebutuhan lingkungan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
“Pembagiannya 70 persen untuk pembangunan fisik dan 30 persen untuk non fisik, misalnya untuk pelatihan-pelatihan. Rp1,7 Miliar itu kalau betul-betul dimanfaatkan dan dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan di Kelurahan Sarirejo ini, setidaknya cukup banyak pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Mulia juga menyebutkan bahwa Dana Kelurahan juga dapat dipergunakan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan fasilitas persampahan yang dibutuhkan Kelurahan. Mulai dari armada pengangkut sampah seperti becak sampah, tong sampah dan lain-lain.
Tentunya, pihak Kelurahan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan agar tidak terjadi tumpang tindih penyediaan fasilitas persampahan. Sebab, Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga sedang menganggarkan pembelian fasilitas persampahan mulai dari armada pengangkut sampah hingga tong sampah dari P-APBD Kota Medan Tahun 2021.
“Tapi kan tentunya kalau dibagi 151 Kelurahan masih kurang, kekurangannya itu bisa saja diutupi dengan Dana Kelurahan. Mengingat, kebutuhan setiap kelurahan berbeda-beda. Dengan begitu, volume penampungan dan pengangkutan sampah dapat ditingkatkan. Apalagi saat ini, masalah sampah sudah dialihkan ke Kecamatan yang dibantu Kelurahan. Sekali lagi, ajukan saja ke Kelurahan, nanti saya bantu Follow Up,” ungkapnya.
Sebelumnya dalam kegiatan Sosper tersebut, sejumlah masyarakat Lingkungan IV, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia mengeluhkan drainase yang begitu kecil di Jalan Teratai. Akibatnya setiap kali hujan, air meluap dari dalam drainase menuju Gg Mesra dan membuat Gg Mesra menjadi tergenang air.
“Tolong buatkan parit besar dari Jalan Cempaka sampai Gg Mesra pak. karena kalau gak, banjir terus setiap hujan pak. Sudah bolak-balik kami keluhkan sama siapa-siapa pak, tapi tak ada tanggapan sampai sekarang. Mudah-mudahan setelah kami mengeluhkan sama Pak Mulia, adalah solusi untuk kami,” sebut warga.
Selain itu, salah satu warga Suhartono, juga mengeluhkan masalah volume pengangkutan sampah yang sangat jarang. Dalam seminggu, armada pengangkut sampah hanya datang satu sampai dua kali.
“Bau pak, sampah menumpuk karena gak diangkat-angkat, mohon solusinya pak. Kalau boleh ditambah pak angkutan sampahnya, supaya volume pengangkutan sampahnya bisa setidaknya 3 sampai 4 kali dalam seminggu pak, hadi gak numpuk-numpuk kali,” tambahnya.
Seperti diketahui, guna mencegah terjadinya kerumunan sebagai bagian dari prokes, pelaksanaan Sosialisasi Perda No.6/2015 pada Senin (15/11) kemarin yang digelar Mulia Syahputra Nasution, dilakukan dalam dua sesi di Kelurahan Sarirejo. Setelah menggelar Sosialisasi Perda di Jalan Cempaka Gg Kiblati, Mulia juga menggelar Sosialisasi Perda di Jalan Teratai, Lingkungan V. (map)
Teks SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan asal Fraksi Partai Gerindra, Mulia Syahputra Nasution SH MH, saat melaksanakan Sosialisasi Perda Kota Medan No.6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Cempaka, Gg Kiblatin, Lingkungan IV, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Senin (15/11) siang. (IST)
aspirasi: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin menerima aspirasi buruh dan pekerja terkait upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (15/11).BAGUS SYAHPUTRA/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2022 akan ditetapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, pada 21 November 2021. Menjelang penetapan itu, Gubernur bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengumpulkan pimpinan serikat buruh dan pekerja di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (15/11).
Aspirasi: Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin menerima aspirasi buruh dan pekerja terkait upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (15/11).BAGUS SYAHPUTRA/sumu tpos.
Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, penetapan UMP tersebut berdasarkan ketentuan yang ada sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP 36 itu, UMP 2022 akan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pendapatan daerah, termasuk daya beli dan tingkat penyerapan tenaga kerja.
Namun ia menegaskan akan berbuat adil. “Yakinkan Anda semua, bahwa saya akan berbuat adil. Demi Tuhan, demi Allah, saya tak ada melihat kanan dan kiri, saya berbuat netral untuk kesejahteraan rakyat saya. Itu cita-cita saya pada saat saya bersumpah menjadi Gubernur Sumut. Saya murni untuk rakyat. Yakinkan itu,” tegasnya.
Edy meminta, pernyataannya itu disampaikan kepada buruh dan pekerja lainnya. “Tetapi tidak boleh ego mementingkan diri pirbadi. Apalagi Covid-19 yang sangat mempengaruhi, tapi tak boleh difitnah terus Covid-19 ini,” ujarnya.
Menurut Edy, semua pihak harus didudukkan untuk menemui jalan tengah mengenai penetapan upah ini. Untuk itu, setelah bertemu pada pekerja dan buruh, gubernur akan mengundang para pengusaha untuk meminta masukan terkait besaran upah yang ditetapkan.
Disebutnya, pemerintah harus hadir di tengah-tengah antara pekerja dan pengusaha. Meski sejujurnya, Gubernur sangat ingin menetapkan UMP yang tinggi. “Kalau saya boleh jujur, kalau bisa kalian kaya semuanya. Tapi kalau kalian kaya, tak ada lagi nanti yang mau kerja,” canda Edy.
Gubernur juga meminta kepada para pekerja agar memercayainya saat menerapkan UMP 2022. Selama pandemi, ia telah meminta pengusaha agar tidak melakukan PHK pada pekerja dan lain sebagainya. “Untuk itu, percayakan pada saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, “ tegasnya.
Kapolda Sumut RZ Panca Putra Simanjuntak, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, pemerintah akan mendengarkan semua masukan dari buruh dan pekerja yang hadir. Menurutnya, tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Kuncinya adalah komunikasi. “Saya yakin kita berkumpul membahas apa yang jadi harapan dan keinginan pekerja, kalau gaji teman-teman naik saya juga senang, “ kata Kapolda.
Sementara Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin mengatakan, mendasarkan pada sila kelima Pancasila. Keadilan sosial menurutnya harus terwujud. Hanya saja dalam konteks UMP, menurutnya harus memperhatikan aspek lainnya, seperti kondisi real saat ini.
Baik Gubsu, Pangdam dan Kapolda, meyakini akan ada jalan terbaik jika semua pihak terkait duduk dengan tenang dan tanpa curiga satu sama lain. Ia meminta agar dihilangkan dulu anggapan-anggapan negatif. “Berikan kami kepercayaan mengatur ini, seadil-adilnya,” kata Edy yang juga mengatakan akan membuat pertemuan dengan kalangan pengusaha meminta saran dan masukan.
Bukan hanya itu, masukkan dari tokoh ekonomi dan kaum intelektual universitas juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan UMP. “Nanti dihitung, ada rumusnya semua itu. Setelah ketemu rumusnya nanti disampaikan, nanti ada diskusi-diskusi terhadap pengusaha, ada diskusi supaya semua harmonis,” bilangnya.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Sumut Anggiat Pasaribu mengatakan, buruh berharap agar UMP dan UMK tahun 2022 naik hingga 16%. Sebab, di tahun 2021 ini tidak ada perubahan UMP dan UMK, karena adanya pandemi Covid-19. “Sekarang kondisinya (pandemi) sudah mulai normal, kita harap kenaikan upah rata-rata 7-8 persen per tahun, karena tahun lalu tidak naik, makanya untuk UMP tahun 2022 kita tuntut naik 16%,” kata Anggiat.
Apabila tidak bisa, menurut dia, buruh bersedia kenaikan UMP dan UMK hanya lima persen. “Tadi belum ada bicara mengenai kenaikan, berapa jumlahnya. Tapi setidaknya kami berharap naik setidaknya lima persen,” katanya.
Sementara itu, Ketua Serikat Buruh Merdeka Indonesia, Rintang Berutu berharap gubernur memberi perhatian kepada para pekerja di Sumut, terutama dalam hal kenaikan UMP. “Kami yakin Bapak akan bijak mengingat nasib buruh (upah) yang tahun lalu tidak naik. Harapan kami ada pada Bapak, “ kata Rintang.
Penyesuaian UMP 1,09 Persen
Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam data itu, tercatat UMP terendah itu Jawa Tengah, dan tertinggi DKI Jakarta.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, rata-rata penyesuaian UMP senilai 1,09 persen. “Data statistik upah minimum, UMP terendah Jawa Tengah Rp1.813.011 dan UMP tertinggi DKI Jakarta Rp 4.453.724. Rata-rata penyesuaian UMP adalah 1,09 persen. Saya tidak bilang bahwa ini upah minimum provinsi 2022, ini rata-rata penyesuaian provinsi,” kata Indah Anggoro Putri dalam Seminar Terbuka Proses Penetapan Upah Minimum 2022, Senin (15/11).
Indah menekankan, kenaikan UMP tersebut bergantung dari keputusan gubernur di masing-masing daerah. Sehingga, besarannya pun tidak akan sama. “Bukan berarti semua provinsi naik 1,09 persen. Hati-hati ya memahaminya,” tuturnya.
Lebih lanjut disampaikannya, penetapan UMP ini harus diumumkan gubernur paling lambat 21 November 2021. Sementara UMK paling lambat pada 30 November 2021. Penyesuaian upah minimum ini disesuaikan dengan formula PP 36/2021. “Jadi, kalau ada yang mengatakan upah minimum ditetapkan Kemenaker, itu salah. Yang menetapkan UMP adalah gubernur, paling lambat 21 November 2021 ini, sekitar 6 hari lagi. Karena tanggal 21 itu Hari Minggu, maka harus ditetapkan sehari sebelum hari libur,” ungkapnya.
Indah juga memaparkan, penetapan nilai UMP tahun 2022 mendatang antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan, menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No 36 Tahun 2021. Ia menjelaskan, batas atas upah minimum nanti merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang ditetapkan.
Kedua, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang ditetapkan. Ketiga, nilai upah minimum tertentu dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai upah minimum. “Ini formula bukan dari Kemenaker saja, tetapi kami umumnya dengan dewan pengupahan nasional,” katanya. (gus/jpc/dtc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, obat oral Covid-19 besutan Merck and Co, Molnupiravir, akan tiba di Indonesia pada akhir tahun ini. Dengan begitu, ia berharap obat tersebut bisa segera digunakan pada 2022.
Budi mengatakan, saat ini pemerintah masih masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) obat itu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Amerika Serikat. Budi berharap, izin penggunaan darurat dari obat Molnupiravir dapat dirilis BPOM Amerika Serikat pada awal Desembern
“Molnupiravir diharapkan akhir tahun ini sudah bisa tiba di Indonesia dan kita sudah siap menggunakannya untuk tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada gejolak (gelombang III corona),” kata Budi.
“Toh kalau ada gelombang baru, kita sudah siap dengan obat-obatannya. Dan kita masih menunggu terbitnya EUA dari FDA, yang diharapkan di awal Desember ini juga sudah keluar dari sana,” lanjutnya.
Meski begitu, Budi mengatakan, Kemenkes akan terus mengkaji obat-obatan alternatif lainnya yang memiliki khasiat seperti Molnupiravir. Salah satunya obat-obatan yang dapat mengurangi risiko pasien Covid-19 masuk rumah sakit. “Dan kita akan terus bekerja sama dengan BPOM untuk mengkaji alternatif obat ini,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/11) lal,u Budi mengatakan, Indonesia akan membeli 600.000 hingga 1 juta pil Molnupiravir buatan Merck yang diklaim sebagai obat Covid-19. Budi mengatakan, saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu, ia sudah melakukan kerja sama dengan pihak Merck. “Rencananya kita akan beli dulu sementara 600.000 sampai 1 juta tablet bulan Desember,” kata Budi.
Mololnupiravir yang dikembangkan oleh Ridgeback Biotherapeutics LP dan Merck & Co ini baru saja menyelesaikan uji klinis fase 2. Pemberian Molnupiravir khusus pada pasien Covid-19 dewasa yang terinfeksi tanpa menunjukkan gejala.
Sementara ini, Merck belum mengumumkan uji klinis fase 3 Molnupiravir. Badan Obat dan Makanan Amerika (FDA) belum memberikan persetujuan untuk penggunaan obat Covid-19 Molnupiravir. Namun, Inggris sudah mengizinkan obat Molnupiravir untuk pasien covid-19 di negaranya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebut, harga Molnupiravir tergolong murah karena membutuhkan kurang dari Rp1 juta untuk pengobatan satu pasien Covid-19 hingga sembuh.
Belum Pasti Gratis atau Berbayar
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut, hingga saat ini Kemenkes mengaku belum memutuskan teknis pemberian obat Molnupiravir ini secara gratis atau berbayar. Pihaknya masih melakukan kajian dan menunggu hasil evaluasi uji klinik Molnupiravir oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Belum ya, masih akan dibahas dengan organisasi profesi tentang indikasi penggunaannya. Sambil kita menunggu selesainya uji klinis dan publikasinya,” kata Nadia.
Nadia menjelaskan, niat pemerintah untuk membeli obat ini guna mengantisipasi gelombang ketiga covid-19. Pemerintah tidak ingin kondisi buruk pada Juni-Juli 2021 terulang.
Sementara, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Zullies Ikawati, Apt menjelaskan, obat molnupiravir adalah obat antivirus yang diminum. “Molnupiravir obat antivirus yang dulunya dikembangkan oleh Emory University. Itu mereka sebetulnya mau mencari obat untuk ensefalatis virus (kondisi peradangan otak yang disebabkan virus, red),” kata Zullies.
Saat obat antivirus molnupiravir ini dikembangkan, kemudian pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, obat yang tadinya dikembangkan untuk obat ensefalitis itu diramu lagi untuk diujikan ke virus corona SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19.
Pengembangan pil molnupiravir oleh Emory University ini juga turut terlibat perusahaan farmasi Merck, Sharp & Dohme (MSD), serta Ridgeback Biotherapeutics, yang dimulai dari uji klinis 1, 2, dan 3. “Kemudian (obat molnupiravir) diujikan ke SARS-CoV-2 dan ada potensi secara in vitro dan in vivo,” jelas Zullies.
Zullies mengatakan, cara kerja obat molnupiravir ini sama seperti obat antivirus favipiravir. “Obat ini sendiri cara kerjanya menghambat reproduksi virus. Sebenarnya kalau secara spesifik sangat mirip dengan (obat) favipiravir karena (obat) bekerjanya di satu enzim yang namanya RNA-dependent RNA polymerase,” papar Zullies.
Obat Covid ini terbukti dapat mengurangi risiko rawat inap dan kematian akibat Covid-19, yakni pada orang dengan Covid-19 ringan hingga sedang yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit parah. Hasil uji klinis pil molnupiravir Merck ini paling efektif apabila diminum saat tahap awal infeksi. MHRA juga menyarankan agar obat Covid-19 ini digunakan dalam waktu lima hari sejak timbul gejala Covid-19.
Pil Covid Merck molnupiravir sudah diizinkan digunakan pada orang yang setidaknya memiliki satu faktor risiko untuk mengembangkan penyakit parah dari Covid-19. Seperti orang-orang rentan Covid-19 dengan kondisi obesitas, usia lanjut, diabetes, dan penyakit jantung. Inggris menjadi negara pertama di dunia yang resmi mengizinkan penggunaan pil Covid molnupiravir buatan Merck ini sebagai pengobatan Covid-19. (kps/dtc/cnn)
PTM: Siswa SD Negeri 064979 di Jalan Setia Budi Medan, saat akan mengikuti PTM terbatas perdana, 1 November lalu. Pekan depan, Disdik Medan akan melaksanakan PTM terbatas untuk siswa kelas 1-3 SD. istimewa/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk siswa kelas 4, 5 dan 6 SD di Kota Medan berjalan lancar. Hingga saat ini, tidak ada ditemukan kluster Covid-19 yang terjadi di sekolah. Karenanya, Disdik Kota Medan akan menggelar PTM terbatas untuk siswa kelas 1, 2 dan 3 mulai Senin, 22 November 2021, pekan depan.
PTM: Siswa SD Negeri 064979 di Jalan Setia Budi Medan, saat akan mengikuti PTM terbatas perdana, 1 November lalu. Pekan depan, Disdik Medan akan melaksanakan PTM terbatas untuk siswa kelas 1-3 SD. istimewa/sumutpos.
“Kita rencanakan Senin depan akan mulai PTM terbatas untuk siswa SD kelas 1 sampai kelas 3, menyusul siswa kelas 4 sampai kelas 6 yang sudah duluan PTM sejak 1 November lalu,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Topan OP Ginting kepada Sumut Pos, Senin (15/11).
Dikatakan Topan, rencana dibukanya PTMT tingkat SD kelas 1 sampai kelas 3, didasari dari terkendalinya pelaksanaan PTM terbatas yang telah digelar di Kota Medan mulai tingkat SMP hingga tingkat SD kelas 4 sampai kelas 6. Utamanya untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6 SD yang telah berjalan selama 2 pekan, menjadi dasar bagi Pemko Medan untuk membuka PTM terbatas bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3 SD.
Menurut Topan, selama dua pekan berjalannya PTM tingkat SD kelas 4 hingga kelas 6 itu, Satgas Covid-19 Kota Medan tidak ada menemukan klaster Covid-19 di lingkungan sekolah. “Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau dalam waktu 3 minggu tidak ada masalah atau sampai 20 November tidak ada ditemukan klaster di sekolah, maka PTMT kelas tiga ke bawah akan kita buka di pekan ke-4. Makanya Senin (22/11) depan akan kita buka untuk yang kelas 1 sampai kelas 3,” ujarnya.
Untuk merealisasikan rencana itu, terang Topan, dalam minggu ini juga Dinas Pendidikan Kota Medan dan pihak-pihak terkait akan terus melakukan rapat pembahasan sekaligus persiapan rencana tersebut. Topan pun memastikan, rencana tersebut telah disampaikannya kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Tak cuma itu, Bobby pun telah memberikan izin kepada Dinas Pendidikan Kota Medan atas rencana tersebut. “Saya sudah dapat izin dari Pak Wali, sudah disepakati dan sudah disetujui kemarin,” katanya.
Dijelaskan Topan, dari sisi teknis pelaksanaan, tidak ada yang membedakan pelaksanaan dengan PTMT tingkat SD kelas 4 ke atas dengan kelas 3 ke bawah. “Tidak ada yang berbeda, semua sama dengan kelas empat SD ke atas. Tapi untuk pastinya, kita akan kembali adakan rapat melalui zoom ke kepala-kepala sekolah SD baik negeri ataupun swasta dalam minggu ini,” jelasnya.
Topan pun meminta kepada seluruh sekolah SD dan orangtua siswa di Kota Medan, untuk tetap bersabar dan mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. “Selama seluruh sekolah mengikuti aturan dan tetap mengutamakan protokol kesehatan, maka saya pikir pelaksanaan PTMT di masa pandemi Covid-19 terus bisa terlaksana,” ungkapnya.
Topan juga memastikan, Dinas Pendidikan Kota Medan terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah, yakni tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk terus mengawasi jalannya protokol kesehatan pada sekolah-sekolah yang ada diwilayahnya.
“Begitu juga soal vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6 sampai 11 tahun atau pelajar tingkat SD, kita sedang menunggu instruksi dari pusat. Kalau sudah ada izin dari Kemenkes dan sudah diinstruksikan untuk dilaksanakan, tentu kita bersama Dinas Kesehatan siap menggelar vaksinasi pelajar tingkat SD,” pungkasnya. (map)
HUMAS SETKAB
TEMU PERS: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas di Jakarta, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini didominasi kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM. Pihaknya akan bertemu dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, untuk melakukan konsolidasi.
TEMU PERS: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas di Jakarta, beberapa waktu lalu.HUMAS SETKAB.
“Saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi minggu ini, bagaimana kita melakukan surveilans yang aktif dan proaktif,” kata Menkes dalam konferensi pers PPKM, Senin (15/11).
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 126 kabupaten/kota yang kembali mengalami peningkatan kasus Covid-19, selain PTM, kenaikan kasus juga disebabkan oleh takziah. “Minggu lalu kami mengidentifikasi 126 kabupaten/kota yang naik kasusnya, beberapa di antaranya ada yang sudah 3 minggu berturut-turut naik,” jelas Menkes.
“Sehingga kita melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikannya disebabkan karena kasus positif sekolah dan takziah,” sambungnya.
Sebagaimana arahan dari Presiden, Menkes berencana memperketat skrining dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 yang masih terus meningkat hingga kini.
Menkes juga mengingatkan potensi risiko lonjakan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru. “Kasus sudah menurun tapi kita harus ekstra waspada terutama menghadapi Nataru. Jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya,” ucap Menkes.
Menkes juga meminta seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama, bahu membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif sehingga Indonesia kembali sehat dan kembali tumbuh.
Berbagai upaya kesehatan terus dilakukan dalam bentuk preventif, deteksi, dan responsif dengan harapan jumlah kasus menurun dan kesembuhan meningkat serta kematian dapat dicegah. “Alhamdulillah saat ini Indonesia sudah bisa mengendalikan pandemi saat ini. Ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan, tanpa kerja keras dari seluruh insan kesehatan yang ada di seluruh pelosok-pelosok Indonesia,” kata Budi.
Capaian penurunan kasus Covid-19, lanjut Budi, haruslah disikapi dengan bijak. Kewaspadaan diri harus ditingkatkan guna mencegah lonjakan kasus yang tinggi. Sebab, potensi peningkatan lonjakan kasus Covid-19 atau gelombang baru Covid-19 dapat terjadi bukan hanya dari virus Covid-19 yang bermutasi, melainkan faktor-faktor lain yang dapat menstimulasi persebaran penyakit perilaku masyarakat, lingkungan, pelayanan kesehatan dan cakupan vaksinasi Covid-19 termasuk potensi lonjakan kasus pada hari-hari besar keagamaan seperti libur Nataru dan Idul Fitri.
“Protokol kesehatan harus terus kita jalankan, kemudian surveilans terus disiplin kita lakukan dan vaksinasi adalah langkah-langkah yang tidak boleh berhenti agar seluruh masyarakat secara konsisten disiplin melakukannya. Tiga langkah ini sangat diperlukan agar kita bisa melampaui potensi lonjakan di liburan Natal dan Tahun Baru serta lebaran nantinya,” terangnya.
Meski dihadapkan pada prioritas penanganan Covid-19, pada saat yang sama pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Momentum pandemi juga dimanfaatkan pemerintah untuk terus berbenah, melakukan perubahan pada sistem kesehatan di Tanah Air. Kemenkes saat ini tengah bersiap melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 bidang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif dan berkeadilan sekaligus bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang.
“Indonesia sebagai presiden G-20 sekarang akan menunjukkan bahwa kita mampu memulai transformasi sistem kesehatan di Indonesia dan juga akan menunjukkan bahwa perubahan sistem kesehatan global juga harus dilakukan, untuk memastikan anak kita, cucu kita akan jauh kebih siap dibandingkan kita bila ada pandemi berikutnya,” papar Budi.
Adapun fokus enam pilar transformasi kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transfromasi teknologi kesehatan.
Implementasi keenam pilar transformasi sistem kesehatan tersebut diharapkan bisa menyempurnakan sistem kesehatan Indonesia dan juga dunia yakni sistem kesehatan yang tangguh terhadap bencana kesehatan termasuk pandemi.
“Terima kasih kepada seluruh insan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia, dan mari kita bersama-sama menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi pandemi ini dan Indonesia akan menjadi pemimpin yang memulai transformasi arsitektur sistem kesehatan dunia,” pungkasnya.
Vaksinasi Lewati Target WHO
Sementara, dalam capaian target vaksinasi Covid-19, Indonesia telah melewati target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Di mana WHO menargetkan setiap negara untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasinya pada akhir september 2021. Sekurangnya 40 persen pada akhir 2021 ini dan 70 persen populasi dunia pada pertengahan 2022.
Hingga Minggu (14/11) pukul 18.00 WIB, sekitar 215,6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 130,3 juta orang dari sasaran 208,2 juta orang. Atau sekitar 62,5 persen dari sasaran telah mendapatkan dosis pertama.
Sementara itu, lebih dari 84,1 juta dari sasaran di atas atau sekitar 40,4 persen sudah mendapatkan dosis kedua. Untuk vaksinasi ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan sudah diberikan sebanyak 1,19 juta atau sekitar 81 persen.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, dengan demikian Indonesia telah melampaui target WHO tersebut, yakni mampu memberikan vaksinasi lengkap setidaknya 40 persen populasi pada akhir tahun 2021. “Indonesia berhasil mencapainya lebih cepat dari target WHO tersebut,” kata Nadia dalam keterangannya, Senin (15/11).
Sehingga, per Minggu (14/11), 84,1 juta atau 40,4 persen populasi masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis kedua atau lengkap. Pencapaian ini merupakan kerja keras seluruh komponen bangsa sebagai penyelenggara vaksinasi dan juga partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang bersedia untuk divaksinasi.
Stok vaksin Covid-19 di Indonesia per Sabtu (13/11) sebanyak 342,5 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi dan bulk. Terakhir Indonesia menerima 4 juta dosis vaksin Sinovac pada Sabtu (13/11).
Masyarakat diimbau tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada. Tidak perlu memilih merk vaksin, gunakan vaksin yang tersedia terlebih dulu saat ini. Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat.
Vaksin membuat tubuh relatif lebih tahan serangan virus, bisa menghindarkan dari gejala, perawatan di rumah sakit dan mengurangi risiko kematian. “Akan tetapi tidak menjadikan seseorang kebal 100 persen terhadap infeksi virus, sehingga masih dapat tetap tertular dan menularkan. Bagi yang sudah divaksin agar tetap menjalankan protokol kesehatan 5M,” pungkas Nadia. (dtc/jpc)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri Binjai terus berupaya menerbitkan sertifikat pada aset yang belum memiliki surat resmi. Setelah 5 persil tanah yang dikeluarkan sertifikat dan tercatat daftar aset baru, Kejari Binjai akan memberikan sertifikatnya lagi pada 8 persil tanah dalam waktu dekat ini.
“Ya, ada 24 persil tanah yang bakal keluar sertifikatnya dan tercatat dalam aset Pemko Binjai, melalui SKK (surat kuasa khusus) yang telah diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Ada beberapa aset yang belum tercatat karena beririsan dengan PT Perkebunan Nusantara II dan PT Kereta Api Indonesia. Namun dalam waktu dekat ini, ada juga 8 persil tanah yang akan tercatat sebagai aset dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Kajari Binjai, M Husein Admaja didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Sutan SP Harahap, Senin (15/11).
Menurut Kajari, Korps Adhyaksa di Kota Binjai sudah terus berkoordinasi dengan PTPN II terkait 8 persil tanah yang akan keluar sertifikatnya. “Sudah, ada beberapa kali pertemuan dengan PTPN II yang langsung dipimpin oleh Bapak Pulungan dari bagian aset PTPN II,” ujar dia.
Kajari menegaskan, perusahaan plat merah (PTPN II) pada intinya bersedia membantu percepatan aset-aset milik Pemko Binjai. “Dari 8 persil ini, 2 persil di antaranya sudah di luar HGU (hak guna usaha). Dan 6 persil masih HGU,” bebernya.
Namun demikian, 6 persil yang masih berstatus HGU ini sudah berdiri bangunan publik. Karenanya, Kejari Binjai akan bersurat khusus terkait hal tersebut agar dimohon diserahkan kepada Pemko untuk kepentingan fasilitas umum.
“Tidak, tidak melanggar. Setelah yang beririsan dengan PTPN II tuntas, baru kita selesaikan dengan yang berkaitan PT KAI. Sebab, masalahnya beda-beda,” ujar dia.
Berkaitan dengan perintah Jaksa Agung, Burhanudin saat turun ke Sumut, yang menyerukan sikat mafia tanah, menurut dia, Kejari Binjai sudah memberikan Tim Satgas. “Di luar itu juga ada yang dikuasai oleh pihak ketiga. Nanti perlakuannya beda lagi, apakah dapat diselesaikan secara keperdataan. Kalau ada indikasi pidana, nanti jalurnya beda lagi,” tukasnya.
Diketahui, 5 persil tanah yang sudah tercatat dalam aset dan bersertifikat dimaksud berada di Kantor Lurah Pujidadi, Pasar Kebun Lada, Taman Terbuka Publik, Kantor BPBD dan lahan bibit Dinas Pertanian Kota Binjai. (ted/han)
DIDAMPINGI: Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tebingtinggi, Muhammad Yuridho Chap didampingi Bendahara, Martin M Hutahaean.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Tebingtinggi Muhammad Yuridho Chap mengatakan, MPC PP Tebingtinggi siap menjadi fasilatator dalam penanganan Covid-19 di Kota Tebingtinggi.
DIDAMPINGI: Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tebingtinggi, Muhammad Yuridho Chap didampingi Bendahara, Martin M Hutahaean.SOPIAN/SUMUT POS.
“Kami (PP) Kota Tebingtinggi siap mendukung Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam penanganan Covid-19 di Kota Tebingtinggi. Terutama untuk anggota PP Tebingtinggi hingga ketingkat ranting untuk mendukung penanganan Covid-19, dan bersedia menjadi contoh untuk mengikuti vaksinasi,”ujar Yuridho Chap.
Ditambahkan Yuridho Chap, PP Kota Tebingtinggi siap mengajak seluruh masyarakat baik generasi muda yang tergabung dalam ormas dan masyarakat lainnya, untuk terus menyosialisasikan vaksinasi baik kepada para pemuda, lansia dan masyarakat lainnya.
“Syukur alhamdulillah atas terselenggaranya vaksinasi di Tebingtinggi yang telah dilakukan Pemko Tebingtinggi dan membuat Kota Tebingtinggi masuk dalam level 2 PPKM. Tetapi masyarakat jangan lengah harus tetap jaga protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengindari mobilitas warga,” bilang Muhammad Yuridho Chap saat ditemui di kediamannya, Jalan Pulau Belitung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi, Senin (15/11).
Dijelaskan Yuridho Chap, dirinya sudah dua kali melakukan vaksinasi. Dan setelah vaksinasi tidak ada gejala gejala yang mengerikan. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi jangan takut untuk ikut vaksinasi Covid-19 karena akan memberikan kekebalan tubuh dalam melawan virus korona tersebut.
“Jangan takut untuk vaksinasi. Ayok masyarakat baik kaula mudan dan lansia, mari kita vaksinasi, biar imun tubuh kita bagus. Terus rajin berolahraga, meminum vitamin dan cukup istrirahat. Hilangkan pikiran negatif sesudah vaksin, saya saja sampai sekarang sehat sehat saja,” ungkap Yuridho Chap. (ian/han)
